Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Polemik Jakarta saat Pramono Ungkap Jakarta Terbuka bagi Siapa pun yang Punya Keahlian – Halaman all

    Polemik Jakarta saat Pramono Ungkap Jakarta Terbuka bagi Siapa pun yang Punya Keahlian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa Jakarta terbuka bagi siapa pun yang memiliki keahlian. 

    Dia menegaskan tak masalah ada warga pendatang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan.

    Pasalnya, menurut Pramono, banyak daerah di luar Jakarta juga tengah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran yang dilakukan perusahaan.

    ¨Jadi ini memang problem yang pasti akan dihadapi Jakarta dalam kondisi yang seperti ini. Tanpa menutup mata kan beberapa daerah melakukan PHK dan sebagainya. Untuk itu Jakarta pasti mempersiapkan diri,” kata Pramono pada Selasa (1/4/2025) kemarin.

    Pramono menegaskan pihaknya sudah berdiskusi dengan wakilnya, Rano Karno, untuk melakukan Operasi Yustisi demi memastikan pendatang memiliki identitas.

    Adapun setelah itu data yang diperoleh akan dilimpahkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta untuk pengecekan administrasi.

    Namun, meski ada pendataan, Pramono menegaskan para pendatang yang tiba di Jakarta harus memiliki keahlian.

    “Asal dia mau ikut pelatihan dan paling penting punya identitas, kalau tidak punya identitas, enggak (tidak boleh ke Jakarta,” tegasnya.

    Di sisi lain, polemik yang dihadapi Jakarta semakin pelik di tengah diperbolehkannya pendatang untuk pergi ke Jakarta.

    Tren Ekonomi Jakarta Bergeser hingga Perubahan Sosial

    Sekretaris Komisi E DPRD Jakarta dari fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, mengingatkan bahwa ekonomi Jakarta berbeda dengan daerah lainnya.

    Dia mengungkapkan ekonomi pertanian sudah tidak bisa diterapkan karena lahan untuk bercocok tanam sudah tidak ada.

    Selain itu, Justin juga mengatakan era ekonomi industri yang menurutnya tidak perlu pendidikan tinggi untuk merekrut pegawai telah berpindah ke daerah yang memiliki upah minimum regional (UMR) yang rendah.

    Dia menjelaskan bahwa ekonomi di Jakarta saat ini berjenis jasa dan teknologi yang memerlukan kualifikasi calon pegawai dengan pendidikan tinggi dan keahlian tertentu.

    Bahkan, Justin menuturkan tidak semua orang yang lulusan sarjana dapat terserap di perusahaan-perusahaan di Jakarta.

    “Jakarta sekarang sawah tidak ada. Dan sektor manufaktur sudah banyak pindah ke (daerah) yang UMR-nya lebih rendah karena ini terkait dengan production cost.”

    “Dan yang tersisa adalah segmen-segmen untuk lowongan tenaga ahli, untuk S1 ke atas dan inipun realitanya tidak semua S1 bisa diserap di Jakarta. Kalau mau kita bicara, perusahaan-perusahaan dari kampus 10 besar atau 15 besar,” katanya dikutip dari program Sapa Indonesia Pagi di YouTube Kompas TV, Rabu (2/4/2025).

    Justin mengatakan lapangan pekerjaan yang tersedia  juga tidak mencukupi bagi angkatan kerja yang akan datang ke Jakarta.

    “Untuk sektor formal, sekitar 11 juta masyarakat Jakarta sendiri, masih banyak yang pengangguran juga. Bahkan dari 11 juta ini, 5 juta mengajukan DTKS untuk KJP maupun lansia,” tuturnya.

    Sementara, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna menuturkan tren ekonomi di Jakarta telah berpindah yaitu menjadi “kota online”.

    Adapun yang dimaksud “kota online” adalah ekonomi Jakarta digerakan di sektor retail dan jasa transportasi.

    “Jakarta itu adalah kota tersier. Data yang menunjukkan saat ini yang dominan di Jakarta kalau mau bekerja itu dalam konteks retail kecil dan besar dan jasa pelayanan di sektor transportasi atau motornya,” katanya.

    Yayat juga mencatat adanya permasalahan baru soal kebijakan Pramono yang akan mendata pendatang terkait identitasnya. 

    Pasalnya, Pemprov Jakarta akan mengalami kesulitan akibat tren ekonomi yang sudah berpindah di mana Yayat menilai banyak pekerja yang menganggap bahwa Jakarta hanyalah tempat untuk mencari uang alih-alih sebagai tempat tinggal.

    “Catatan yang paling menarik adalah Jakarta tengah membuat rancangan peraturan daerah baru di mana dikatakan Pak Pram masuk Jakarta harus identitasnya jelas.”

    “Dia posisinya mau permanen, atau menjadi penduduk yang komuter, atau penduduk yang non permanen. Karena banyak yang masuk Jakarta itu ibaratnya numpang,” kata Yayat.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto) 

  • Pimpinan DPR hadiri open house Lebaran Ketua MPR

    Pimpinan DPR hadiri open house Lebaran Ketua MPR

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani hingga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menghadiri open house atau gelar griya Ketua MPR RI Ahmad Muzani di rumah dinasnya, Jakarta, pada Rabu atau H+3 Lebaran 2025.

    Puan yang tiba sekitar pukul 12.34 WIB datang bersama dengan sang suami Hapsoro Sukmonohadi. Ia kemudian masuk ke rumah dengan menyalami rombongan tamu yang hadir menyambutnya.

    Tak lama berselang, Sufmi Dasco Ahmad datang sekitar pukul 12.52 WIB bersama sang istri. Ia juga didampingi Utusan Khusus Presiden bidang Generasi Muda Raffi Ahmad yang datang bersama sang istri Nagita Slavina sekaligus anaknya Rafathar Malik Ahmad.

    Dasco yang tiba di rumah dinas Ahmad Muzani ketika hujan turun itu, kemudian disambut antusias oleh para tamu undangan open house yang ikut berdiri dan menyalaminya. Begitu pula Raffi, yang kemudian menanggapi permintaan foto dari sejumlah tamu undangan.

    Adapun Wakil Ketua DPR RI lainnya yakni Adies Kadir, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa tak tampak menghadiri acara open house yang digelar oleh Ahmad Muzani.

    Open house Lebaran yang digelar sejak pukul 10.00 WIB di Kompleks Widya Chandra III Nomor 10, Jakarta Selatan, itu dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di antaranya Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kemudian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

    Berikutnya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, hingga Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

    Hadir pula, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, serta para Wakil Ketua DPD RI yakni Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung. Kemudian hadir pula para Wakil Ketua MPR RI, yakni Abcandra Muhammad Akbar Supratman dan Eddy Soeparno, para anggota DPR-MPR RI, DPRD, kepala daerah, dan para pejabat atau tokoh publik lainnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri tak tampik bahas politik saat open house di rumah Ketua MPR

    Wamendagri tak tampik bahas politik saat open house di rumah Ketua MPR

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto tak menampik turut membicarakan isu politik saat menghadiri open house atau gelar griya Ketua MPR RI Ahmad Muzani di rumah dinasnya, Jakarta, pada Rabu atau H+3 Lebaran 2025.

    “Kalau politisi ketemu, ya enggak mungkin lah kita enggak bicara politik, kalau para pimpinan ketemu ya pasti ada,” kata Bima ditemui di Kompleks Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Jakarta.

    Dia menyebut pada acara open house yang dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih dan kepala lembaga itu juga tak dipungkiri ikut mengkoordinasikan soal kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Ini ada waktu istirahat, jeda sebentar, tapi tanggal 8 (April) kami ‘gaspol’ lagi gitu, ya. Jadi kami tukar pikiran terkait dengan apa yang mau kami akselerasi ke depan,” ucapnya.

    Bahkan, kata dia, dia berbincang dengan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi untuk bertukar pikiran terkait membangun narasi positif di tengah masyarakat.

    “Ya, bagaimana kita sama-sama membangkitkan optimisme, membangun narasi yang positif, itu penting. Ini setelah bicara makanan,” katanya.

    Dia mengatakan bahwa pembicaraan terkait isu politik dan kebijakan publik itu dilakukan di tengah selingan menyantap jamuan makan yang dihidangkan oleh tuan rumah kepada para tamu.

    Sejumlah menteri yang hadir tersebut di antaranya adalah Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kemudian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

    Berikutnya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Utusan Khusus Presiden bidang Generasi Muda Raffi Ahmad, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, hingga Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

    Selain itu, turut hadir Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Lalu, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, serta para Wakil Ketua DPD RI yakni Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung. Kemudian hadir pula para Wakil Ketua MPR RI, yakni Abcandra Muhammad Akbar Supratman dan Eddy Soeparno.

    Open house Lebaran yang digelar sejak pukul 10.00 WIB di Kompleks Widya Chandra III Nomor 10, Jakarta Selatan, itu juga dihadiri para anggota DPR RI, DPRD, kepala daerah, dan para pejabat atau tokoh publik lainnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Taufan Pawe Silaturahmi dengan Ketua Golkar Bone dan Sidrap di Tanah Suci, Dukungan Musda?

    Taufan Pawe Silaturahmi dengan Ketua Golkar Bone dan Sidrap di Tanah Suci, Dukungan Musda?

    Menurut Nirwan, hilangnya posisi Ketua DPRD Sulsel bukan semata-mata karena kelemahan Golkar.

    Melainkan karena partai lain terutama NasDem berhasil menguasai dapil strategis.

    “NasDem menang besar di Dapil IX (Enrekang, Sidrap, Pinrang), yang merupakan basis Ketua NasDem Sulsel, Rusdi Masse. Mereka mengamankan lima kursi DPRD Sulsel, sehingga posisi Ketua DPRD lepas dari Golkar. Ini bukan kesalahan Taufan Pawe, tapi dinamika politik,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa Golkar Sulsel tetap solid dan masih menjadi kekuatan besar di perpolitikan Sulsel.

    “Kalau dikatakan Golkar terpuruk, lalu bagaimana dengan tambahan kursi di DPRD? Itu jelas membuktikan bahwa Golkar tetap bertumbuh. Jadi mari berbicara dengan data, bukan sekadar opini,” kata Nirwan.

    Tak hanya Nirwan, Ketua Golkar Wajo, Baso Rahmanuddin turut membela kepemimpinan Taufan Pawe di Golkar Sulsel.

    Menurutnya, kepemimpinan dan manajemen kepengurusan partai di bawah Taufan Pawe berjalan dengan baik.

    “Saya kira dari sisi kepemimpinan dan manajemen kepengurusan, Golkar Sulsel cukup bagus,” kata Baso.

    “Jika kita berbicara ukuran keberhasilan dari aspek pemenangan Pemilu dan Pilpres, tentu itu menjadi faktor utama dalam menilai kepemimpinan partai,” tambahnya.

    Wakil Bupati Wajo itu pun menegaskan, lepasnya kursi Ketua DPRD Sulsel tidak bisa dijadikan sebagai tolok ukur kegagalan kepemimpinan di Golkar Sulsel.

    Menurutnya, meskipun posisi Ketua DPRD Sulsel berpindah ke partai lain, Golkar justru berhasil menambah perolehan kursi di legislatif.

  • Mahasiswa Malang Demo Sikapi UU TNI

    Mahasiswa Malang Demo Sikapi UU TNI

    Minggu, 23 Maret 2025 19:01 WIB

    Pengunjuk rasa menulis dengan kapur di atas aspal jalan saat menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (23/3/2025). Unjuk rasa gabungan dari berbagai elemen mahasiswa tersebut menolak UU TNI. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/YU

    Pengunjuk rasa memasang spanduk saat menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (23/3/2025). Unjuk rasa gabungan dari berbagai elemen mahasiswa tersebut menolak UU TNI. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/YU

  • Soal Adanya Pendatang Baru di Jakarta usai Lebaran, Pramono Anung Sebut yang Penting Punya Identitas – Halaman all

    Soal Adanya Pendatang Baru di Jakarta usai Lebaran, Pramono Anung Sebut yang Penting Punya Identitas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jakarta, Pramono Anung buka suara soal kemungkinan adanya pendatang baru di Jakarta setelah Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 2025 ini.

    Pramono mengaku, baik dirinya maupun wakilnya Rano Karno atau Bang Doel tak masalah soal adanya pendatang baru di Jakarta yang mayoritasnya datang untuk mencari lapangan pekerjaan ini.

    Terlebih Pramono juga menyadari bahwa di beberapa daerah diluar Jakarta, banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.

    Sehingga Pramono memastikan bahwa Jakarta akan mempersiapkan diri untuk menerima para pendatang baru ini.

    “Jadi ini memang problem yang pasti akan dihadapi Jakarta dalam kondisi yang seperti ini,”

    “Tanpa menutup mata kan beberapa daerah melakukan PHK dan sebagainya. Untuk itu Jakarta pasti mempersiapkan diri,” kata Pramono dilansir Kompas TV, Selasa (1/4/2025).

    Lebih lanjut Pramono juga menyebut ia sudah berdiskusi dengan Bang Doel untuk tidak melakukan Operasi Yustisi kependudukan.

    Pramono hanya menegaskan, siapapun yang datang ke Jakarta harus memiliki identitas.

    Karena nantinya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta akan melakukan pengecekan administrasi.

    Kemudian bagi yang ingin bekerja di Jakarta, Pramono pun mempersilahkan.

    Asalkan mereka memiliki skill dan mau belajar mengasah skill mereka melalui pelatihan kerja yang ada.

    “Saya dang Bang Doel, kami sudah berdiskusi, kami tidak akan melakukan Operasi Yustisi. Yang kita lakukan lebih kepada kemanusiaan.”

    “Siapapun yang datang ke Jakarta harus ada identitasnya, Dukcapil akan mengecek itu, administrasinya dicek. Kalau dia mau cari kerja di Jakarta, monggo, silahkan.”

    “Asal dia mau ikut pelatihan dan paling penting punya identitas, kalau tidak punya identitas, enggak (tidak boleh ke Jakarta),” jelas Pramono.

    Pendatang Baru Jangan Jadi Beban

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Khoirudin, menegaskan bahwa pendatang yang ingin beradu nasib di Jakarta pasca-Lebaran 2025 harus membawa keterampilan yang mumpuni.

    Ia mengingatkan agar para pendatang tidak hanya bergantung pada kerabat atau sanak saudara, tetapi juga memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja di Jakarta.

    “Pendatang yang masuk ke Jakarta harus punya keterampilan. Jangan sampai mereka hanya bergantung pada keluarga atau teman, tapi tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan di kota ini,” kata Khoirudin dalam keterangan yang diterima.

    Menurutnya, keterampilan adalah syarat utama bagi para pendatang agar dapat bertahan hidup dan bersaing di ibu kota yang kompetitif.

    Jakarta memiliki pasar kerja yang besar, namun persaingannya juga sangat ketat, sehingga keterampilan menjadi faktor penentu dalam meraih kesempatan kerja.

    “Jika tidak memiliki keterampilan, pendatang baru bisa menjadi beban bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Jakarta adalah kota yang penuh peluang, tetapi hanya mereka yang punya skill yang dapat meraihnya,” tegas Khoirudin.

    Khoirudin juga menyampaikan bahwa Jakarta sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin mencoba peruntungan, asalkan mereka datang dengan bekal keterampilan yang cukup. 

    Untuk diketahui, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Jakarta memprediksi adanya sekitar 10.000 hingga 15.000 pendatang yang masuk ke Jakarta setelah Lebaran 2025.

    Kepala Disdukcapil Jakarta, Budi Awalludin, menyatakan bahwa jumlah ini mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. 

     “Jumlah pendatang ke Jakarta untuk tahun 2025 diprediksi sekitar 10.000 sampai dengan 15.000 jiwa,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Minggu (23/3/2025).

    Berdasarkan data Disdukcapil, arus pendatang ke Jakarta dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 25.931 pendatang, sedangkan pada tahun 2024 jumlahnya turun menjadi 16.207 orang.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/ Glery Lazuardi)

    Baca berita lainnya terkait Mudik Lebaran 2025.

  • Silaturahmi Lebaran, IAS dan Nurdin Halid Bicara Politik dan Masa Depan Golkar Sulsel

    Silaturahmi Lebaran, IAS dan Nurdin Halid Bicara Politik dan Masa Depan Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin bertamu ke rumah anggota DPR RI AM Nurdin Halid di hari pertama Idulfitri 1446 Hijriah Senin (31/3/2025).

    Pertemuan berlangsung di kediaman pribadi Nurdin Halid, Jalan Mapala Kota Makassar. IAS datang didampingi istrinya Aliyah Mustika Ilham sekaligus Wakil Wali Kota Makassar.

    Sementara Nurdin Halid didampingi sang istri Andi Nurbani. Pertemuan berlangsung penuh kehangatan.

    Nurdin Halid adalah mentor, senior, sekaligus guru politik bagi IAS.

    “Pas IAS datang bertamu ke rumah, kita berbincang membahas masa depan Golkar dan langkah-langkah mengembalikan kejayaan Golkar ke depan,” kata Nurdin Halid.

    Sebagai senior, Nurdin Halid prihatin melihat kejayaan Golkar yang hilang di Sulsel.

    Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Golkar kehilangan kursi Ketua DPRD Sulsel. Nasdem mematahkan dominasi Golkar pada Pemilu 2024 lalu dengan perolehan 17 kursi bandingkan 14 kursi.

    Nurdin Halid berharap IAS ambil bagian ke depan mengembalikan kejayaan beringin rindang di Sulsel.

    Di pilkada Makassar 2024, IAS ikut membantu memenanangkan kader Golkar Munafri Arifuddin.

    Setiap momen Idulfitri, IAS selalu menyempatkan bertamu ke rumah Nurdin Halid. Nurdin Halid adalah kakak sekaligus mentor politik bagi IAS.

    Keduanya bersahabat aktif sebagai pengurus Angkatan Muda Pembangunan Indonesia Sulawesi Selatan (AMPI) pada tahun 1990-an.

  • Pemkot Cimahi Pastikan Alun-Alun Bersih dari Premanisme, Oknum Nakal Akan Diberi Pembinaan

    Pemkot Cimahi Pastikan Alun-Alun Bersih dari Premanisme, Oknum Nakal Akan Diberi Pembinaan

    JABAR EKSPRES – Momen Idul Fitri 1446 H di Kota Cimahi berlangsung lebih kondusif setelah pemerintah menertibkan sejumlah bazar ilegal yang berdiri di pelataran depan Gedung DPRD.

    Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketertiban dan mengantisipasi potensi aksi premanisme selama perayaan Lebaran.

    Kawasan Alun-Alun Cimahi kini tampak lebih tertata dan bersih setelah Wali Kota Ngatiyana menertibkan PKL liar, sementara Wakil Wali Kota Adhitia Yudhistira turut memastikan area tersebut tetap nyaman.

    Banyak pemudik memanfaatkan posko mudik untuk beristirahat, sementara sebagian lainnya memilih bersantai di pelataran Alun-Alun Cimahi, tak jauh dari Masjid Agung Cimahi.

    BACA JUGA: Bandung Diprediksi Diserbu Wisatawan pada Libur Lebaran 2025, Wali Kota Siapkan Langkah Antisipasi

    Ngatiyana, menegaskan langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menindak premanisme di wilayahnya.

    Menurutnya, tindakan tersebut juga mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    “Ini berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat No. 900 Tahun 2025. Secara serentak, di seluruh Jawa Barat, pada jam yang sama, setiap kepala daerah melaksanakan apel yang sama,” ujar Ngatiyana saat ditemui awak media, Selasa (1/4/2025).

    Ia menekankan, kebijakan ini bukan semata-mata keputusan kepala daerah, melainkan berdasarkan arahan yang lebih tinggi sebagai dasar dalam menjalankan tugas.

    “Ini bukan kebijakan sepihak dari kepala daerah, tetapi mengikuti petunjuk dan perintah dari provinsi, apalagi sudah ada surat keputusan dari gubernur,” tegasnya.

    Senada dengan Ngatiyana, Adhitia Yudhistira, menyatakan bahwa bagi oknum-oknum yang masih melanggar aturan akan diberikan pembinaan sesuai dengan arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    BACA JUGA: Hampir 50 Persen Warga Cimahi Mudik, Pemkot Perketat Keamanan Lingkungan

    “Sudah ada MoU antara Pak Gubernur dengan Kapolda, termasuk poin-poin pembinaan bagi teman-teman yang masih melanggar aturan,” ujar Adhitia.

    Ia menambahkan bahwa program pembinaan tersebut mencakup pendidikan bela negara dan berbagai pelatihan lainnya.

    “Kita ikut kebijakan gubernur saja, mumpung instrumen dan mekanismenya sudah tersedia,” katanya.

    Upaya pemberantasan premanisme di Cimahi semakin diperkuat setelah Wali Kota berhasil menertibkan sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Cimahi.

  • Anggota DPRD Ini Bagikan Penghasilan untuk Ibu Melahirkan dan Anak Sakit – Halaman all

    Anggota DPRD Ini Bagikan Penghasilan untuk Ibu Melahirkan dan Anak Sakit – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR – Dokter spesialis kandungan yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Sulawesi Selatan, dr Fadli Ananda SpOg MKes, memutuskan tidak mengambil gaji dan tunjangannya selama menjabat sebagai anggota dewan. 

    Dia membagikan penghasilannya sebagai wakil rakyat kepada ibu yang baru melahirkan dan anak yang sakit.

    Dia memberikan uang tunai Rp50.000 kepada ibu yang baru melahirkan dan anak yang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit yang dikelolanya, Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Ananda.

    Di RSIA ini jumlah pasien per bulan rata-rata 1.000 hingga 1.500. Sehingga, total yang dibagikan Dokter Fadli Ananda berkisar Rp50 juta hingga Rp75 juta per bulannya.

    Dokter Fadli Ananda mengatakan, hal tersebut sudah menjadi komitmennya utk berkonstribusi menekan angka kematian ibu dan stanting sesuai keahlian nya dan sejak awal telah disampaikan kepada masyarakat saat kampanye Pemilu Legislatif (Pileg) lalu. 

    “Doakan semoga bs terus berguna utk masyarakat banyak,” kata Dokter Fadli Ananda dikutip Selasa, 1 April 2025.

    Dokter Fadli Ananda terpilih sebagai anggota DPRD Sulsel dari Daerah Pemilihan Makassar A, meliputi Kecamatan Mariso, Mamajang, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Tallo, Ujung Tanah, Tamalate, Rappocini, dan Kepulauan Sangkarrang. Saat ini dia menjabat sebagai Wakil Ketua II Komisi E DPRD Sulsel.(tribunnews/fin)

     

     

     

  • DKI sepekan, Pergub soal PPSU hingga evaluasi saber pungli

    DKI sepekan, Pergub soal PPSU hingga evaluasi saber pungli

    Jakarta (ANTARA) – Peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta selama sepekan terakhir di antaranya Gubernur DKI Jakarta menandatangani Pergub terkait syarat kerja petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

    Selain itu Pemprov DKI Jakarta evaluasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) guna menjamin kelancaran dan keselamatan arus mudik Lebaran 2025.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:

    Pramono sudah tandatangani Pergub soal syarat PPSU di Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) terkait persyaratan kerja untuk menjadi petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

    “Saya sudah menandatangani bahwa untuk PPSU, pasukan oranye itu, SD saja cukup. Dan saya sudah tanda tangani Pergub-nya,” ujar Pramono saat ditemui di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Senin.

    Berita selengkapnya klik di sini

    WFA dinilai berhasil cegah penumpukan pemudik

    Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyebutkan strategi pemerintah menerapkan kebijakan bekerja darimana saja (work from anywhere/WFA) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 24-27 Maret 2025 berhasil mencegah penumpukan pemudik di satu waktu.

    “Upaya pemerintah untuk melakukan penyebaran para pemudik ini berhasil. Keseluruhan pergerakan itu terpusat, biasanya H-4, H-3 (Lebaran),” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Jumat.

    Berita selengkapnya klik di sini

    DKI siap koordinasi dengan wilayah penyangga untuk atasi banjir

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan wilayah penyangga, seperti Jawa Barat dan Banten untuk mengatasi persoalan banjir.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Jakarta, Kamis, mengatakan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sudah membentuk tim khusus pengendalian banjir antar daerah.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Foto udara sejumlah kendaraan melintas di ruas Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Minggu (30/3/2025). ANTARA FOTO/Fauzan/foc/aa.

    Ketua DPRD DKI ajak pengusaha berbagi kepada orang tak mampu

    Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengajak para pengusaha untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan apalagi pada bulan Ramadhan yang penuh berkah ini.

    “Ini langkah positif yang perlu dicontoh, menginspirasi orang-orang yang punya kemampuan, para pengusaha khususnya, untuk berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu,” kata Khoirudin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    DKI evaluasi saber pungli dan rampcheck untuk kelancaran mudik

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan evaluasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) serta pelaksanaan uji kelayakan kendaraan (rampcheck) guna menjamin kelancaran dan keselamatan arus mudik Lebaran 2025.

    “Kita akan evaluasi. Misalnya tadi Saber Pungli, kita bertanya bagaimana sejak pertama beroperasi, dan Alhamdulillah tidak ada laporan,” kata Wakil Gubernur DKI Rano Karno saat meninjau Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025