Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Andi Yuslim Patawari Temui 2 Sahabatnya yang Kini Jadi Wali Kota Parepare dan Bupati Sidrap

    Andi Yuslim Patawari Temui 2 Sahabatnya yang Kini Jadi Wali Kota Parepare dan Bupati Sidrap

    loading…

    Sekretaris Jenderal Partai Perindo Andi Muhammad Yuslim Patawari (AYP) saat bertemu sahabatnya, Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif. Foto/Abdoellah Nicolha

    PAREPARE – Wali Kota Parepare Tasming Hamid dan Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif menghamparkan “karpet merah” untuk sahabatnya, Andi Muhammad Yuslim Patawari (AYP) yang kini menjabat Sekretaris Jenderal Partai Perindo. AYP melanjutkan lawatannya ke Sidrap dan Parepare setelah dua hari berkegiatan di kota kelahirannya di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa dan Rabu.

    Tasming langsung mengosongkan agendanya di Kamis (3/4/2025) malam begitu mendengar sahabatnya, Andi Yuslim Patawari akan berkunjung di Kota Parepare. AYP yang juga Wakil Ketua Kadin Indonesia ini, tiba di Parepare pada Kamis malam dan langsung dijamu oleh Wali Kota Parepare di salah satu restoran di Kota Bandar Madani itu dilanjutkan dengan diskusi hangat.

    Andi Yuslim mengaku dia dengan Tasming Hamid merupakan sahabat lama. Sejak keduanya masih aktif di KNPI. “Beliau dulu KNPI di Parepare, saya ketua DPP KNPI pusat,” katanya.

    AYP pun meyakini Kota Parepare akan lebih maju di bawah kepemimpinan Tasming Hamid. “Pak Wali Kota ini saya kenal betul. Orangnya cerdas, visioner. Saya yakin Pak Tasming ini mampu membawa Parepare lebih maju lagi,” ujarnya.

    Sambutan yang sama dilakukan Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif di rumah jabatan (rujab) bupati. “Beliau sahabat saya, kami memiliki DNA yang sama berasal dari aktivis pergerakan, pernah bersama di KNPI, beliau salah satu tokoh muda Sulsel yang cerdas dan visioner,” katanya.

    AYP menyebutkan, sosok Syahar begitu dia akrab disapa menilai adalah tokoh yang berproses panjang dalam kehidupan hingga perjuangan politik dan pernah menjadi pimpinan DPRD Provinsi Sulsel. “Saya datang silaturahmi mengucapkan selamat atas amanah yang diberikan oleh rakyat, tentu kami dari Perindo akan mendukung pemerintahannya,” ujarnya.

    Diketahui, Partai Perindo pada pemilu lalu berhasil mendudukkan dua wakilnya di DPRD Sidrap. “Kami ada dua kursi di DPRD Sidrap. Sebagai sahabat tentu kami akan mendukung dan mendoakan untuk memajukan Sidrap agar masyarakat bisa sejahtera,” tandasnya.

    (rca)

  • Kritik Pramono Soal Jakarta Terbuka untuk Pendatang, PSI: Masih Banyak Warga yang Perlu Diperhatikan

    Kritik Pramono Soal Jakarta Terbuka untuk Pendatang, PSI: Masih Banyak Warga yang Perlu Diperhatikan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Politikus muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian Untayana mengkritik pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menyebut Jakarta terbuka untuk semua.

    Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta ini bilang, Pemprov DKI Jakarta seharusnya fokus untuk meningkatkan taraf hidup warganya.

    Pasalnya, saat ini masih banyak warga Jakarta yang hidupnya di bawah garis kemiskinan.

    “Kualitas kehidupan warga kita masih sangat banyak yang memprihatinkan, mulai dari jangkauan pemerataan pendidikan, tingginya pengangguran, sampai buruknya tata ruang,” ucapnya, Jumat (4/4/2025).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Jakarta di angka 4,14 persen atau setara dengan 449,07 ribu orang. 

    Jumlah ini menurun dibandingkan periode Maret 2024 dimana persentase penduduk miskin di Jakarta 4,3 persen atau setara dengan 464,93 ribu orang.

    Sedangkan jumlah pengangguran di Jakarta pada 2023 lalu mencapai 354.496 orang.

    Gubernur Pramono Anung mendadak harus pergi dari tempat bertugasnya di Jakarta. Ada kegiatan sakral yang tak bisa dilewati. Kini ia harus memantau kondisi Jakarta dari jauh.

    Mengacu pada data tersebut, Justin meminta Pemprov DKI fokus menjangkau warga sendiri ketimbang membuka diri bagi warga pendatang.

    “Jangan mengundang warga luar, warga Jakarta saja masih banyak yang perlu diperhatikan,” kata dia.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan perantau bebas datang ke Jakarta usai lebaran nanti.

    Hal ini disampaikan Pramono usai melepas belasan ribu pemudik dalam program mudik gratis 2025 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat.

    “Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa Jakarta sekali lagi, terbuka bagi siapapun,” ucapnya, Kamis (27/3/2025).

    Orang nomor satu di Jakarta ini kembali menegaskan pemerintah daerah tak akan melakukan operasi yustisi.

    Pram bilang, Pemprov DKI Jakarta hanya akan melakukan pendataan kepada para pendataan untuk memastikan kehidupan mereka terjamin selama merantau.

    “Kami memohon dengan hormat, dengan sangat, siapapun yang akan ikut kembali mudik ke Jakarta, pendatang terutama, maka pemerintah Jakarta tidak akan menyelenggarakan operasi yustisia.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ditemui di rumah dinasnya di Balai Kota Jakarta, Senin (31/3/2025). (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)

    Tetapi kami akan melakukan pengecekan hal yang berkaitan dengan kependudukan,” kata Pramono.

    Pram berdalih, operasi yustisi dihapus lantaran ingin memberi kesempatan kepada semua orang untuk mengadu nasib dan memperbaiki hidup di Jakarta.

    “Jakarta sebagai kota terbuka, Jakarta tidak akan pernah menutup diri bagi siapapun yang ingin memperbaiki nasibnya,” kata dia.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • DPRD Jakarta Dukung Syarat Baru Penerima Bansos Minimal Tinggal 10 Tahun: Beban APBD Sudah Besar

    DPRD Jakarta Dukung Syarat Baru Penerima Bansos Minimal Tinggal 10 Tahun: Beban APBD Sudah Besar

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mendukung langkah Pemprov DKI yang berencana menerapkan syarat minimal tinggal di Jakarta 10 tahun untuk dapat menerima bantuan sosial (bansos).

    Menurutnya, syarat baru tersebut perlu diterapkan lantaran saat ini beban APBD yang ditanggung Jakarta cukup besar.

    “Beban APBD DKI Jakarta saat ini sudah cukup besar, padahal pekerjaan rumah dalam pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta masih banyak,” ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (4/4/2025).

    Politikus muda PSI ini bilang, saat ini masih banyak warga Jakarta yang belum mendapat bansos lantaran adanya keterbatasan anggaran.

    Padahal, warga tersebut juga termasuk kategori masyarakat menengah ke bawah.

    Arus urbanisasi yang tak terkendali pun disebut Justin menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah.

    Pasalnya banyak perantau ke Jakarta untuk mengadu nasib, namun ketika gagal, mereka akan bertumpu pada bantuan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta.

    “Hal ini tidak hanya membebani anggaran daerah, tetapi juga berdampak pada daya tampung Jakarta secara keseluruhan,” ujarnya.

    “Baik dari segi pendidikan, kesehatan, hunian, ruang publik, maupun lapangan kerja,” tambahnya menjelaskan.

    Tak hanya itu, efek sosial lain juga bisa timbul dari masifnya urbanisasi di Jakarta, seperti meningkatnya permukiman padat, ketimpangan ekonomi, dan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat.

    “Setiap masalah di Jakarta terkait satu sama lainnya, pengendalian densitas penduduk mulai pengaturan kualifikasi penerima bansos adalah salah satunya,” tuturnya.

    Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta tengah menggodok aturan soal kependudukan yang salah satunya mengatur pemberian bantuan sosial (bansos).

    Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin bilang, nantinya bansos hanya akan diberikan kepada warga yang sudah menetap di ibu kota dalam waktu tertentu.

    “Ke depan Jakarta akan memiliki regulasi kebijakan minimal 10 tahun menetap dan terintegrasi di wilayah Jakarta sebelum mendaftarkan diri sebagai calon penerima bansos,” ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (2/4/2025).

    Budi menyebut, aturan ini dimaksudkan supaya warga dari luar Jakarta tidak datang hanya untuk mendapatkan bansos.

    Pemprov DKI Jakarta disebut Budi juga punya kewajiban untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warganya.

    “Kami mempunyai kewajiban untuk menjaga Kota Jakarta beserta warganya agar tetap menjadi kota aman dan nyaman bagi penduduknya,” ujarnya.

    Sebagai informasi, fenomena pendatang dari berbagai daerah yang merantau ke Jakarta setelah lebaran untuk mengadu nasib seolah sudah menjadi tradisi.

    Budi pun memastikan, Jakarta terbuka bagi pendatang yang ingin mengadu nasib di ibu kota.

    Hanya saja, ada beberapa persyaratan yang diharapkan mampu dipenuhi oleh para pendatang ini.

    “Bagi para calon pendatang diharapkan memiliki jaminan tempat tinggal, jaminan pekerjaan, serta memiliki keahlian tetap,” tuturnya.

    Anak buah Gubernur Pramono Anung ini pun berharap, para pendatang ini dapat turut berkontribusi dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global.

    “Tentunya jika para pendatang memiliki keterampilan dan skill baik kontribusinya akan bermanfaat dalam mencapai Jakarta menuju kota global dan mewujudkan Indonesia Emas 2025,” kata dia.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • RT/RW berperan penting dalam pendataan pendatang ke Jakarta

    RT/RW berperan penting dalam pendataan pendatang ke Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD Jakarta Hardiyanto Kenneth mengatakan bahwa peran rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) penting dalam hal pendataan pendatang karena mereka ujung tombak pemerintah paling bawah yang paling dekat dengan masyarakat.

    “Mereka bisa di tugaskan untuk melakukan pendataan bagi warganya jika memang membawa kerabat dari daerah ke Jakarta,” kata Kent sapaan akrabnya di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, biasanya para pendatang mengandalkan keluarga atau teman untuk mendapatkan tempat tinggal sementara sebelum mendapat pekerjaan dan menetap.

    Untuk itu, kata Kent RT maupun RW harus dilibatkan dalam pendataan. Bagaimanapun Jakarta kota terbuka, tapi tidak sembarangan juga bagi pendatang yang hanya dengan modal nekat.

    Kent juga mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang tidak akan melakukan Operasi Yustisi untuk menindak para pendatang baru atau perantau di Jakarta.

    Pramono memahami membludaknya perantau pasca lebaran akan menjadi tantangan bagi Jakarta. Apalagi, banyak warga di daerah terkena Putus Hubungan Kerja (PHK).

    Dengan kebijakan itu, Kent mendukung langkah pemerintah asalkan dibarengi dengan berbagai kebijakan dan langkah-langkah yang bertujuan untuk mengatur arus kedatangan perantau serta memastikan bahwa pelayanan kota tetap dapat berfungsi dengan baik.

    “Saya mendukung langkah gubernur dalam menyikapi datangnya para perantau dari daerah ke Jakarta. Kita tidak melarang pendatang baru untuk mengadu nasib di Jakarta, tapi harus dipastikan para perantau memiliki identitas yang jelas, serta keterampilan,” ujarnya.

    Oleh karenanya kata dia, jangan sampai para pendatang hanya modal dengkul saja yang nantinya akan berujung ke perbuatan kriminal atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

    Menurut pria yang akrab disapa Bang Kent itu, banyak orang yang datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan setelah Lebaran, terutama bagi mereka yang berasal dari luar kota atau daerah.

    Selain itu, menurut Kent, peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) bisa juga menjadi lini terdepan dalam upaya peningkatan deteksi dini keamanan lingkungan melalui komunikasi dan koordinasi cepat dengan beberapa stakeholder terkait dengan fenomena pendatang baru di Jakarta ini.

    “Pemerintah Jakarta harus melakukan pengawasan terhadap potensi munculnya permukiman-permukiman baru yang didirikan oleh pendatang, terutama di wilayah yang tidak memiliki izin,” katanya.

    Lebih lanjut, Kent meminta para pengurus RT/RW setempat untuk mengawasi dan mengendalikan para pendatang baru di wilayah mereka masing-masing. Adapun para pendatang baru harus melapor dalam 2×24 jam.

    “Karena memang sudah ada aturan yang baku, bahwa setiap pendatang baru dalam tempo paling lama 2×24 jam sudah harus lapor diri pada RT/RW setempat,” ujarnya.

    Jika memang pihak RT dan RW mendapati ada pendatang baru yang tidak mempunyai identitas serta tidak mempunyai keterampilan kata dia, harus segera berkoordinasi dengan kelurahan setempat untuk bisa di proses kembali ke kampung halamannya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pascamudik Lebaran, Kenneth DPRD Jakarta Minta Pendatang Baru Harus Punya Keterampilan

    Pascamudik Lebaran, Kenneth DPRD Jakarta Minta Pendatang Baru Harus Punya Keterampilan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Pramono Anung menyatakan, tidak akan melakukan Operasi Yustisi untuk menindak para pendatang baru atau perantau di Jakarta. Ia pun mempersilakan para perantau tersebut mencari kerja di Jakarta. 

    Pramono memahami membludaknya perantau pasca lebaran akan menjadi tantangan bagi Jakarta. Apalagi, banyak warga di daerah terkena Putus Hubungan Kerja (PHK).

    Namun, Pramono menegaskan, bagi pendatang baru yang ingin tinggal di Jakarta harus memiliki identitas. Nantinya Dinas Dukcapil akan memeriksa administrasi para perantau tersebut. Pemda Jakarta akan lebih mengedepankan sisi kemanusiaan dalam menyikapi para perantau.

    Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengatakan, Jakarta sering kali menjadi tujuan utama bagi perantau. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah harus menyikapi fenomena ini dengan berbagai kebijakan dan langkah-langkah yang bertujuan untuk mengatur arus kedatangan perantau serta memastikan bahwa pelayanan kota tetap dapat berfungsi dengan baik. 

    “Saya mendukung langkah yang akan dilakukan Gubernur Jakarta Mas Pramono Anung Wibowo dan Wakil Gubernur Bang Rano Karno, dalam menyikapi datangnya para perantau dari daerah ke Jakarta. Kita tidak melarang pendatang baru untuk mengadu nasib di Jakarta, tapi harus dipastikan para perantau memiliki identitas yang jelas, serta keterampilan atau skill yang cukup, jangan hanya modal dengkul saja yang nantinya akan berujung ke perbuatan kriminal atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),” tegas Kenneth dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).

    Menurut pria yang akrab disapa Bang Kent itu, banyak orang yang datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan setelah Lebaran, terutama bagi mereka yang berasal dari luar kota atau daerah. Dan beberapa di antaranya mungkin belum memiliki tempat tinggal tetap atau pekerjaan yang jelas di Jakarta.

    “Mereka yang datang ke Jakarta tujuan utamanya mencari peluang pekerjaan di sektor formal maupun informal. Mereka yang baru pertama kali datang, biasanya akan mengandalkan keluarga atau teman untuk mendapatkan tempat tinggal sementara sebelum mendapatkan pekerjaan dan menetap. Oleh karena itu, peran RT dan RW sangat penting dalam hal ini, mereka bisa di tugaskan untuk melakukan pendataan bagi warganya jika memang membawa kerabat dari daerah ke Jakarta. Bagaimanapun Jakarta kota terbuka, tapi tidak sembarangan juga bagi pendatang yang hanya dengan modal nekat, nanti malah akan jadi pengangguran dan beban pemerintah ke depannya,” bebernya.

    Selain itu, menurut Kent, peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) bisa juga menjadi lini terdepan dalam upaya peningkatan deteksi dini keamanan lingkungan melalui komunikasi dan koordinasi cepat dengan beberapa stakeholder terkait dengan fenomena pendatang baru di Jakarta ini.

    “Pemerintah Jakarta harus melakukan pengawasan terhadap potensi munculnya permukiman-permukiman baru yang didirikan oleh pendatang, terutama di wilayah yang tidak memiliki izin. Berdasarkan data bahwa beberapa wilayah di Jakarta masih memiliki kawasan kumuh, atau padat penduduk yang tidak terkontrol. Mengingat Jakarta adalah kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, pasca Lebaran pasti akan terjadi lonjakan jumlah penduduk,” tutur Ketua IKAL PPRA Lemhannas RI Angkatan LXII itu.

    Lebih lanjut, Kent meminta para pengurus RT/RW setempat untuk mengawasi dan mengendalikan para pendatang baru di wilayah mereka masing-masing. Adapun para pendatang baru harus melapor dalam 2×24 jam.

    “Karena memang sudah ada aturan yang baku, bahwa setiap pendatang baru dalam tempo paling lama 2×24 jam sudah harus lapor diri pada RT/RW setempat. Jika memang pihak RT dan RW mendapati ada pendatang baru yang tidak mempunyai identitas serta tidak mempunyai keterampilan ya harus segera berkoordinasi dengan kelurahan setempat untuk bisa di proses kembali ke kampung halamannya, tetapi saya minta harus lebih manusiawi dalam penindakannya dan saya berharap para pendatang baru di Jakarta ini dapat memaklumi dan memahami hal tersebut serta bisa membekali diri dengan modal keahlian yang cukup untuk mengadu nasib di Kota Jakarta,” tutupnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 4 Rumah Warga di Jambi Amblas Sedalam 3 Meter, Kulkas dan Mesin Cuci Masuk Lubang Regional

    4 Rumah Warga di Jambi Amblas Sedalam 3 Meter, Kulkas dan Mesin Cuci Masuk Lubang Regional

    Rumah Warga di Jambi Amblas Sedalam 3 Meter, Kulkas dan Mesin Cuci Masuk Lubang
    Tim Redaksi
    KOTA JAMBI, KOMPAS.com
    – Dapur rumah warga di Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi amblas akibat abrasi sungai yang dipicu hujan deras beberapa hari lalu.
    Kejadian ini mengakibatkan kerusakan parah pada beberapa rumah yang terletak di dekat aliran sungai.
    Ibnu (42), pemilik salah satu rumah yang terdampak, menceritakan pengalaman mengerikan saat amblas terjadi.
    “Lagi baring-baring, terdengar suara seperti gempa, barang-barang yang masuk ke dalam (lubang) itu kulkas, dan mesin cuci rusak parah. Kurang lebih 3 meter lubangnya,” ujarnya saat ditemui di kediamannya pada Kamis (3/4/2025).
    Beruntung, saat kejadian, Ibnu dan keluarganya tidak berada di dapur.
    Akibat peristiwa tersebut, Ibnu terpaksa melakukan aktivitas memasak dan mencuci piring di luar rumah karena khawatir jika menggunakan dapur akan terjadi amblas yang lebih dalam lagi.
    Ia pun berharap Pemerintah Kota Jambi dapat memberikan bantuan untuk mengatasi masalah ini.
    Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, meninjau lokasi kejadian. Ia mengungkapkan bahwa banyak rumah warga yang mengalami amblas karena letaknya yang terlalu dekat dengan aliran sungai.
    Ia memberikan peringatan kepada pihak pengembang perumahan untuk mematuhi peraturan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) jika ingin membangun di sekitar aliran sungai.
    “Beberapa ruas rumah yang terletak di antara sungai jadi korban. Bagi pelaku usaha yang menjadi penyebab banjir untuk segera mematuhi apa yang dituangkan dalam izin amdal. Kami akan keras,” ungkapnya.
    Kemas menegaskan bahwa jika masih ada pengembang yang melanggar izin amdal, pihaknya bersama pemerintah akan mencabut izin usaha tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saksikan Malam Ini di INTERUPSI Siapa Suruh Datang Jakarta? Bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Chico Hakim, dan Narasumber Lainnya, Live di iNews

    Saksikan Malam Ini di INTERUPSI Siapa Suruh Datang Jakarta? Bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Chico Hakim, dan Narasumber Lainnya, Live di iNews

    loading…

    Saksikan Malam Ini di INTERUPSI Siapa Suruh Datang Jakarta? Bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Chico Hakim, dan Narasumber Lainnya, Live di iNews

    JAKARTA – Setiap tahun, arus urbanisasi ke Jakarta semakin deras, terutama setelah momen Lebaran. Banyak perantau dari berbagai daerah berbondong-bondong menuju Ibu Kota dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun, fenomena ini menimbulkan banyak tantangan, baik bagi para pendatang maupun pemerintah daerah. Pertanyaannya, Apakah Jakarta benar-benar masih menjadi ‘kota impian’ bagi para perantau?

    Dalam episode terbaru INTERUPSI akan mengupas tuntas realitas di balik lonjakan pendatang baru ke Jakarta. Dengan mengangkat tema “SIAPA SURUH DATANG JAKARTA” bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, dan para narasumber kredibel di bidangnya, menghadirkan berbagai perspektif dari para pakar pemerintah daerah yang akan mengulas dampak sosial, ekonomi, dan kebijakan yang berkaitan dengan urbanisasi.

    Jakarta adalah simbol kesuksesan. Peluang kerja yang lebih luas, fasilitas yang lebih maju, serta kehidupan yang lebih modern menjadi daya tarik utama. Namun, di balik gemerlap ibu kota, realita kehidupan justru tak semudah yang dibayangkan. Persaingan ketat, biaya hidup tinggi, serta keterbatasan lapangan pekerjaan sering kali membuat banyak pendatang akhirnya terjebak dalam kehidupan yang tidak sesuai ekspektasi. Lantas, apa yang menyebabkan gelombang urbanisasi ini terus berulang? Dan bagaimana para pakar menanggapi persoalan ini?

    Saksikan selengkapnya di INTERUPSI “SIAPA SURUH DATANG JAKARTA?” bersama para narasumber Chico Hakim-Stafsus Gubernur Jakarta, Achmad Yani-Anggota DPRD DKI Jakarta, Yayat Supriatna-Pengamat Tata Kota, Imam Prasodjo-Sosiolog UI, malam ini pukul 20.00 WIB, Live hanya di iNews.

    (zik)

  • Puan ungkap pembicaraan politik saat open house di rumah Ketua MPR

    Puan ungkap pembicaraan politik saat open house di rumah Ketua MPR

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Puan ungkap pembicaraan politik saat open house di rumah Ketua MPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 April 2025 – 00:06 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan pembicaraan politik yang dilangsungkan dalam acara open house atau gelar griya Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Komplek Widya Chandra, Jakarta, Rabu.

    “Pembicaraan politiknya bahwa kami semuanya akan sama-sama bersama dalam membangun bangsa dan negara, dan semuanya akan terus bersama,” kata Puan kepada awak media setelah pertemuan.

    Selain itu, dia mengatakan dalam gelar griya yang dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih, kepala lembaga, dan pejabat publik itu turut membahas ihwal penyelenggaraan mudik Lebaran 2025.

    “Perjalanan sudah berjalan dengan baik, semuanya enggak ada kendala. InsyaAllah kita jaga perjalanan pulang kembali ke Jakarta juga berjalan dengan baik dan semuanya sehat,” katanya.

    Dia pun menyebut silaturahmi para pejabat dan elite tersebut berlangsung dengan suasana yang hangat dan gembira.

    Dia menambahkan bahwa sang ibunda, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, bahkan juga menitipkan pesan untuk disampaikan kepada Ahmad Muzani melalui dirinya.

    Puan menyebut bahwa Ahmad Muzani juga telah lebih dulu bersilaturahmi dalam rangka Lebaran 2025 ke kediaman Megawati di Jakarta pada Senin (31/3).

    “Salam buat Pak Muzani, kemarin juga Pak Muzani datang, dan semua yang datang ke sini juga akan selalu bersama,” ucapnya.

    Sementara itu, Ahmad Muzani mengatakan bahwa momentum lebaran tersebut digunakan untuk menyambung tali persaudaraan, persahabatan, dan perkawanan.

    Sejumlah menteri yang hadir dalam acara gelar griya di rumah dinas Ahmad Muzani tersebut di antaranya adalah Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Selain itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

    Berikutnya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Utusan Khusus Presiden bidang Generasi Muda Raffi Ahmad, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, hingga Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

    Selanjutnya, turut hadir Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Lalu, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, serta para Wakil Ketua DPD RI yakni Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung. Kemudian hadir pula para Wakil Ketua MPR RI, yakni Abcandra Muhammad Akbar Supratman dan Eddy Soeparno.

    Open house Lebaran yang digelar sejak pukul 10.00 WIB di Kompleks Widya Chandra III Nomor 10, Jakarta Selatan, itu juga dihadiri para anggota DPR RI, DPRD, kepala daerah, dan para pejabat atau tokoh publik lainnya.

    Sumber : Antara

  • Sepi Penumpang, Layanan Trans Bangkalan Perlu Dievaluasi?

    Sepi Penumpang, Layanan Trans Bangkalan Perlu Dievaluasi?

    Bangkalan (beritajatim.com) – Transportasi bus antar kecamatan di Bangkalan atau biasa disebut Trans Bangkalan kini masih minim peminat. Bahkan, warga banyak yang tidak mengetahui adanya layanan transportasi tersebut.

    Hal itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan, Akhmad Roniyun Hamid. Ia mengatakan, hingga saat ini pengoperasian layanan Trans Bangkalan masih sepi penumpang.

    “Iya memang kami akui masih sepi peminat,” ujarnya, Rabu (2/4/2025).

    Ia menambahkan, untuk menarik minat masyarakat, pihaknya akan mengubah rute Trans Bangkalan agar lebih efektif.

    Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Fadhur Rosi hingga saat ini Trans Bangkalan masih minim penumpang. Sebab, mayoritas tidak mengetahui adanya layanan itu.

    “Sangat banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya layanan tersebut,” ungkapnya.

    Ia mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepala daerah untuk membahas tentang penghapusan layanan tersebut. Meski begitu, ia meminta pemerintah penyisakan dua unit bus agar bisa terintegrasi dengan bus TransJatim.

    “Ya kami sudah lakukan koordinasi terkait hal itu. Untuk unit bus bisa digunakan untuk hal lain dan bisa menyisakan dua unit untuk tetap terintegrasi dengan TransJatim,” pungkasnya.[sar/aje]

  • Demo Tolak UU TNI di Cimahi Berujung Vandalisme dan Perusakan, Wali Kota Minta Intelijen Usut Pelaku

    Demo Tolak UU TNI di Cimahi Berujung Vandalisme dan Perusakan, Wali Kota Minta Intelijen Usut Pelaku

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi menyayangkan aksi vandalisme dan perusakan yang terjadi di gerbang Gedung DPRD Kota Cimahi usai demonstrasi mahasiswa terkait penolakan UU TNI beberapa waktu lalu.

    Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa tindakan merusak fasilitas publik merupakan bentuk kriminalitas yang tidak dapat ditoleransi.

    “Tindakan-tindakan seperti ini adalah kriminal. Silakan sampaikan aspirasi dengan cara yang baik sebagai bangsa Indonesia yang beradab. Jangan seperti ini. Pagar ini dibuat dari uang rakyat, kalau dirusak berarti merusak rakyat itu sendiri,” tegas Ngatiyana saat ditemui di DPRD Kota Cimahi, Rabu (2/4/2025).

    Ia juga menyesalkan tindakan tersebut dan menganggapnya sebagai contoh buruk bagi masyarakat.

    “Demo boleh saja, tapi harus dilakukan dengan cara yang santun dan beradab,” katanya.

    BACA JUGA:Aksi Tolak Revisi UU TNI Ricuh, Mahasiswa Duduki Ruang Paripurna DPRD Banjar

    Ngatiyana menambahkan, kondisi pagar DPRD yang dicoret-coret dan mengalami kerusakan sangat memprihatinkan. Ia meminta aparat intelijen turun tangan untuk mengusut pelaku aksi tersebut.

    “Saya berharap aparat intelijen segera turun dan menyelidiki. Operasi intelijen harus dijalankan. Siapa yang melakukan demo ini? Perwakilan dari mana? Aliansi mana? Ini perlu ditelusuri lebih lanjut,” tandasnya.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak setiap warga negara, namun tidak boleh dilakukan dengan cara-cara destruktif.

    “Saya sangat miris melihat kondisi ini. Demo itu hak rakyat, tetapi jangan dilakukan dengan cara seperti ini,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, membenarkan aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat Kota Cimahi diikuti sekitar 15 orang.

    Mereka menyampaikan penolakan terhadap pengesahan RUU TNI. Namun, ia menyayangkan adanya aksi perusakan dan pembakaran di gerbang kantor DPRD.

    BACA JUGA:Dikira Massa Aksi Tolak UU TNI, Driver Ojol Dikeroyok Polisi hingga Alami Luka di Kepala

    “Memang benar ada aksi unjuk rasa, tetapi sangat disayangkan terjadi pembakaran dan coretan di gerbang kantor DPRD. Ini bukan cara yang benar dalam menyampaikan aspirasi,” ujar Wahyu.

    Ia mengimbau masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku.