Kementrian Lembaga: DPRD

Hujan dan Angin Kencang, Pohon Bertumbangan di Perkantoran Pemda Bogor Regional 6 April 2025

Hujan dan Angin Kencang, Pohon Bertumbangan di Perkantoran Pemda Bogor
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
–
Hujan deras
disertai
angin kencang
menyebabkan sejumlah
pohon tumbang
dan seng beterbangan di perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (6/4/2025) sore.
Pantauan
Kompas.com
di lokasi, pohon tumbang menimpa tiang listrik hingga membuat lampu di Pendopo atau kantor Bupati Bogor padam seketika.
Tak hanya itu, pohon-pohon tumbang ini juga menutup akses jalan keluar kompleks perkantoran pemda. Tiang listrik di depan Masjid Baitul Faidzin pun rusak.
Sementara di depan Gedung Sekretariat Daerah (Sekda), Pos Satpol-PP, dan Kantor Inspektorat, tampak pohon bertumbangan.
Seng-seng dan spanduk berserakan karena dilanda angin kencang.
Seorang pengendara bernama Rahmat (28) mengaku tak bisa melintas karena akses jalan tertutup pohon di depan Gedung DPRD Kabupaten Bogor.
Ia pun akhirnya melewati pintu belakang di dekat Kantor Inspektorat.
“Ini ngeri banget
Pemkab Bogor
dilanda
hujan deras
dan angin kencang, sampai banyak yang rusak begini, tiang listrik, spanduk, seng berserakan,” kata Rahmat, warga Ciampea yang sedang mengunjungi Pemkab Bogor.
Rahmat menuturkan, peristiwa hujan deras disertai angin kencang tiba-tiba melanda perkantoran Pemda.
Dia bahkan tak sempat memindahkan kendaraannya lantaran tak berani keluar dari kantor Pemkab.
“Tadi lagi di pendopo, jadi enggak berani keluar karena deras banget. Lampu saja sampai padam, Alhamdulillah sekarang sudah reda dan akhirnya pulang lewat pintu belakang,” ungkap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/04/2025 18:10
Bank DKI Diduga Kena Serangan Siber, Begini Reaksi Pramono Anung dan Rano Karno

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Dugaan serangan siber yang menyerang sistem perbankan Bank DKI jadi perhatian serius Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno.

Melalui Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim, Pram-Rano tak menampik adanya gangguan sistem layanan perbankan di bank pelat merah tersebut.

“Memang sekarang ini yang tidak bisa layanan transfer antarbank dari Bank DKI. Untuk ATM enggak ada masalah, semua jalan kecuali transfer antarbank dan QRIS,” ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima TribunJakarta.com, Minggu (5/4/2025).

Politus PDIP yang akrab disapa Chico Hakim ini bilang, langkah pemeliharaan sistem merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan nasabah.

“Justru ini bentuk kehati-hatian untuk menjaga keamanan dana nasabah,” ujarnya.

Ia pun memastikan, masalah ini terus dipantau oleh Pram-Rano dan koordinasi dengan pihak Bank SKI juga terus dilakukan guna memastikan masalah operasional JakOne Mobile bisa segera rampung.

“Intinya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terus memantau dan menjalin komunikasi dengan pihak Bank DKI, dan diharapkan segera bisa normal kembali dalam waktu dekat,” tuturnya.

Lebih lanjut terkait isu yang beredar terkait dugaan serangan siber, Chico menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada informasi resmi yang mengadah ke dugaan tersebut.

Ia pun mengaku tak mau menduga-duga perihal indikasi serangan siber terhadap Bank DKI.

“Kami dari pihak gubernur dan wakil gubernur terus berkomunikasi dengan pihak Bank DKI. Kami belum menerima informasi perihal dugaan serangan siber,” kata Chico.

Bank DKI Diduga Kena Serangan Siber

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana blak-blakan mengungkap dugaan adanya serangan siber kepada Bank DKI

Hal ini diungkapkan Justin setelah mendapatkan aduan soal gangguan layanan bank pelat merah itu sejak tanggal 29 Maret di mana para nasabah kesulitan untuk melakukan transfer antarbank.

Gangguan ini pun disebutnya masih berlangsung sampai saat ini. Bahkan, nasabah yang ingin melakukan transfer antarbank harus menarik uang mereka terlebih dahulu, baik melalui ATM maupun kantor cabang dan menyetorkannya ke bank tujuan secara manual.

Justin pun meminta agar pimpinan Bank DKI melakukan langkah-langkah tegas terhadap gangguan hukum yang mungkin sebenarnya terjadi.

“Momentum gangguan ini menimbulkan tanda tanya tersendiri bagi kami, karena sekitar satu bulan lalu di fraksi kami baru saja menerima aduan masyarakat terkait adanya aktivitas peretasan sistem elektronik perbankan yang merugikan Bank DKI. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan tersebut, nominal kerugiannya juga tidak sedikit,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/4/2025).

Justin menerangkan bahwa pihaknya belum berkesempatan untuk menelusuri lebih lanjut aduan tersebut, akan tetapi, ia meminta pihak Bank DKI untuk segera melaporkan indikasi serangan siber kepada lembaga penegak hukum bilamana hal itu benar terjadi.

“Kami mendorong Dirut Bank DKI untuk segera melibatkan pihak penegak hukum untuk menyelidiki gangguan tersebut,” ujarny.

Justin juga menegaskan bahwa Bank DKI tidak semestinya berdiri sendiri bilamana sedang menghadapi serangan siber.

“Bank DKI tidak berdiri sendirian dalam menghadapi kejahatan siber. Ada rekan-rekan Bank Indonesia, OJK, Polri, dan Kejaksaan yang dapat membantu menguak serta menjerat pihak-pihak mana saja yang terlibat,” lanjutnya.

Justin mengingatkan pimpinan Bank DKI kalau langkah tegas seperti itu diperlukan untuk menjaga kepercayaan nasabah yang menjadi kunci dalam keberlangsungan dan keberhasilan bisnis perbankan ke depannya.

“Dalam kasus ini, Dirut Bank DKI beserta jajaran harus ingat bahwa kepercayaan nasabah sangat penting bagi mereka. Pada tahun 2023 lalu, sebanyak 2,23 juta pengguna mengakses aplikasi JakOne Mobile dan mempercayakan uang mereka kepada Bank DKI,” paparnya.

“Kami khawatir gangguan yang dialami oleh para nasabah akan menurunkan kepercayaan nasabah terhadap Bank DKI. Jangan sampai para nasabah melakukan bank rush atau penarikan uang dalam jumlah besar secara bersamaan, karena jika itu terjadi, maka Bank DKI sendiri yang akan dirugikan,” lanjutnya.

06/04/2025 15:34
Kabar Gembira untuk Warga Bogor! Biskita Transpakuan Siap Kembali Layani Penumpang Mulai 8 April

JABAR EKSPRES – Layanan Biskita Transpakuan di Kota Bogor dijadwalkan bakal kembali mengaspal melayani penumpang pada Selasa, 8 April 2025 mendatang.

Dalam tahap awal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan mengoperasikan sebanyak 17 unit Biskita dengan dua armada cadangan yang melayani Koridor I dan II

Jam operasional Biskita akan dimulai pukul 05.00 hingga pukul 21.00 WIB.

“Setelah melalui proses yang cukup panjang, atas bantuan DPRD Kota Bogor serta pihak terkait lainnya, akhirnya kita bisa melakukan kontrak jasa untuk pelayanan Biskita Koridor I dan II Kota Bogor,” kata Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dikutip Minggu (6/4).

BACA JUGA:Dedie Rachim Tegaskan Komitmen Pemkot Bogor Segera Operasionalkan BisKita dalam Waktu Dekat

Adapun tarif yang diberlakukan masih sama, yakni senilai Rp4.000 karena disubsidi oleh Pemkot Bogor.

Dedie menjelaskan, bahwa saat ini pihaknya belum bisa memenuhi operasional di empat koridor yang ada. Hal ini dikarenakan keterbatasan dan efisiensi anggaran.

Namun demikian, sambung dia, Pemkot Bogor bersama pihak terkait tengah mengupayakan solusinya.

Pasalnya untuk Koridor V dan VI, masih dalam proses kajian karena bersifat non-subsidi, yang memerlukan waktu lebih lama. Untuk penetapan tarif, dibutuhkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor bersama pihak terkait, khususnya para operator, bekerja sama dan berupaya mencarikan tarif yang paling masuk akal, memadai, dan terjangkau oleh masyarakat untuk operasional Biskita di Koridor V dan VI yang non-subsidi.

BACA JUGA:Wali Kota Bogor Terpilih Dedie Rachim Pastikan Biskita Trans Pakuan Bakal Kembali Beroperasi

Untuk itu, Dedie A. Rachim meminta para pengguna jasa transportasi Biskita khususnya masyarakat Kota Bogor agar tetap bersabar.

“Pesan saya, walaupun non-subsidi, tarifnya harus tetap terjangkau. Tinggal nanti bagaimana efisiensi operasional, efektivitas penyelenggaraan Biskita di lapangan, dan tentunya harus tetap dibantu oleh Pemkot Bogor,” tutur Dedie.

Untuk kelanjutannya, Dedie menerangkan bahwa pihaknya telah mengajukan anggaran pada Perubahan APBD 2025 dan anggaran murni tahun 2026.

“Inilah wujud nyata uang rakyat kembali ke rakyat,” tegas dia.

06/04/2025 15:00
Viral Chat Mesra Diduga Legislator Gorontalo, BK DPRD Akan Panggil ZN

Menanggapi kegaduhan yang muncul di tengah masyarakat, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Gorontalo menyatakan akan memanggil ZN untuk memberikan klarifikasi secara internal.

Ketua BK DPRD Gorontalo, Sarifa Pangalima, menegaskan bahwa pemanggilan dijadwalkan pada pekan depan setelah libur Idulfitri.

“Saat ini masih libur lebaran. Kami akan mengundang ZN pada hari Selasa, 8 April 2025, untuk melakukan klarifikasi awal terhadap informasi yang beredar,” kata Sarifa, Jumat (4/4/2025).

Sarifa menambahkan bahwa langkah ini dilakukan untuk menjaga marwah dan citra lembaga legislatif di mata publik.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap anggota DPRD menjunjung tinggi etika dan moralitas publik. Klarifikasi ini akan menjadi dasar kami untuk mengambil langkah selanjutnya,” pungkasnya.

06/04/2025 13:00
Sosok Rudy Susmanto, Bupati Bogor Bela Kades Klapanunggual yang Buat Dedi Mulyadi Murka karena THR – Halaman all

TRIBUNNEWS.com – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, pasang badan untuk Kepala Desa Klapanunggal, Ade Endang Saripudin, yang membuat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, murka.

Diketahui, Dedi Mulyadi meminta pihak kepolisian menangkap Ade Endang buntut meminta tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp165 juta ke perusahaan di Klapanunggal.

Namun, menurut Rudy, tindakan Ade Endang itu merupakan kesalahannya.

Sebab, pihaknya telah memberlakukan larangan meminta THR, khususnya bagi lembaga pemerintahan.

Larangan itu merupakan turunan dari Pemerintah Provinsi Jabar yang sudah dituangkan ke dalam Peraturan Bupati Bogor.

“Kalau soal itu (Kades Klapanunggal minta THR), kita harus akui, yang salah adalah saya sebagai Bupati Bogor,” kata Rudy, Sabtu (5/4/2025), dilansir TribunnewsBogor.com.

“Kebijakan itu (larangan minta THR) turun pada bulan Ramadan, dan ternyata (oknum minta THR) sudah berjalan, bahkan sebelum (aturan) sampai ke kecamatan dan kepala desa,” lanjutnya.

Rudy pun berjanji akan mengambil tindakan tegas terkait persoalan Kades Klapanunggal minta THR.

Dikutip dari Wartakotalive.com, Rudy Susmanto merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Bogor periode 2019-2024.

Ia merupakan politisi Gerindra yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai.

Saat terpilih menjadi wakil rakyat, ia ditunjuk menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bogor.

Namun, pada 2024, posisi Ketua DPRD Kabupaten Bogor digantikan oleh Sastra Winara sebab Rudy maju Pilkada 2024 dan terpilih sebagai Bupati Bogor.

Meski menjadi pemimpin di tanah Sunda, nyatanya Rudy tidak lahir di Jawa Barat.

Ia lahir di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 15 Agustus 1985, dikutip dari laman pribadinya.

Namun, kedua orang tuanya diketahui asli Jawa Barat. Sang ayah merupakan kelahiran Bandung Selatan, sedangkan ibunya berasal dari Sumedang.

Rudy menghabiskan masa kecil hingga dewasa di Sukoharjo. Ia merupakan lulusan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Sebelum terjun ke dunia politik, Rudy merupakan seorang pebisnis.

Ia pernah bergabung di PT Exsamap Asia, perusahaan yang bergerak di bidang pengolajan data citra radar satelit milik NASA.

Berikut riwayat karier Rudy:

PT Exsamap Asia (2007);
Special Asisten to the CEO PT Nusantara Energy (2007-2008);
Asisten Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto (2008-2010);
General Manager Nusantara Polo Club (2010-Sekarang);
Ketua DPRD Kabupaten Bogor (2019-2024).

Saat ini, Rudy menjabat sebagai Bupati Bogor. Ia resmi dilantik menjadi Bupati Bogor pada 20 Februari 2025.

Belum genap satu bulan menjabat, Rudy mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Penghargaan ini diberikan karena Rudy dianggap berperan dalam mendukung pendirian SMA Unggulan Kemala Taruna Bhayangkara, di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dilansir jabarprov.go.id.

Rudy Susmanto terakhir kali menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 31 Desember 2023, saat masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor.

Kala itu, Rudy tercatat memiliki kekayaan sebanyak Rp8.280.087.61.

Namun, karena mempunyai utang senilai Rp230 juta, jumlah kekayaan Rudy berkurang menjadi Rp8.050.087.6.

Ia memiliki aset tanah dan bangunan di Kabupaten Bogor senilai Rp4,6 miliar.

Lalu, ada tiga mobil yang total nilainya mencapai Rp1,5 miliar.

Berikut ini rincian harta kekayaan Rudy Susmanto:

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp4.641.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 357 m2/46 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp4.641.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp1.560.000.000

MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp400.000.000
MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp425.000.000
MOBIL, LEXUS LX 570 AT Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp735.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp2.000.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp—-

E. KAS DAN SETARA KAS Rp79.087.610

F. HARTA LAINNYA Rp—-

Sub Total Rp8.280.087.610

III. HUTANG Rp230.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp8.050.087.610

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Gubernur Jabar Minta Kades Klapanunggal Dipenjara, Bupati Bogor Pasang Badan : Yang Salah Saya dan di WartaKotalive.com dengan judul Sastra Winara Ditunjuk Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ini Pesan Rudy Susmanto

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunnewsBogor.com/Muamaruddin Irfani, Wartakotalive.com)

06/04/2025 08:04
Bupati Bogor Pasang Badan Terhadap Kades Klapanunggal yang Viral Minta THR: Salah Saya – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR- Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan dirinya bersalah terkait aksi kepala desa atau kades Klapanunggal Ade Endang Saripudin.

Kades Klapanunggal menjadi sorotan karena viral meminta Tunjangan Hari Raya (THR) Rp165 juta ke perusahaan di Klapanunggal.

“Kalau soal itu, kita harus akui, yang salah adalah saya sebagai Bupati Bogor,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (5/4/2025).

Padahal Gubernur Jabar Dedi Mulyadi secara tegas meminta polisi segera menangkap Kades Klapanunggal.

Ia mengatakan, pemerintah daerah telah melarang agar tidak ada pihak yang meminta THR khususnya lembaga pemerintahan.

Bahkan, kebijakat tersebut diturunkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dituangkan ke dalam Peraturan Bupati Bogor.

“Kebijakan itu turun pada bulan suci Ramadan, dan ternyata sudah berjalan (oknum meminta THR) bahkan sebelum sampai ke kecamatan dan kepala desa,” katanya.

Akan hal tersebut, Rudy Susmanto menegaskan bahwa telah mengambil langkah-langkah melalui Inspektorat untuk menindaklanjuti permasalahan yang muncul kemarahan publik.

Namun di samping itu, eks Ketua DPRD Kabupaten Bogor periode 2019-2024 itu mengatakan kepala desa memiliki dedikasi yang besar terhadap masyarakat, khususnya dalam penanganan bencana.

“Di lokasi bencana, para kepala desa tidak pulang. Saat sembako habis, mereka tetap bertahan. Anggota gabungan kelelahan, tapi mereka tetap bekerja. Pernahkah ada yang mengucapkan terima kasih kepada mereka?” katanya.

Penulis: Muamarrudin Irfani

05/04/2025 22:46
Soal Kades Minta THR, Bupati Bogor: yang Salah Saya!

JABAR EKSPRES – Belakangan ini ramai kepala desa di Kabupaten Bogor yang meminta Tunjungan Hari Raya (THR) kepada perusahaan di wilayahnya.

Surat edaran permohonan THR Kepala Desa Klapanunggal itu ramai di media sosial dan menuai perhatian publik.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto merespon terkait ramainya kejadian itu. Kata dia, kesalahannya ada pada dirinya selaku kepala daerah.

BACA JUGA: Arus Balik di Stasiun Bandung dan Kiaracondong Meningkat, Puncaknya Diperkirakan Besok

“Kalau soal itu, kita harus akui, yang salah adalah saya sebagai Bupati Bogor,” ujarnya, di Podcast Pokwan DPRD Kabupaten Bogor, Jumat (4/4/2025) malam.

Rudy menjelaskan, kebijakan yang memicu polemik tersebut (Larangan meminta THR) sebenarnya merupakan kebijakan dari tingkat provinsi Jawa Barat yang kemudian dituangkan dalam peraturan bupati.

“Kebijakan itu turun pada bulan suci Ramadan, dan ternyata sudah berjalan (Banyak kades sudah meminta THR ke perusahaan), bahkan sebelum sampai ke kecamatan dan kepala desa,” katanya.

Kendati begitu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tidak tinggal diam. Langkah demi langkah telah diambil melalui ispektorat untuk menidaklanjuti polemik tersebut.

BACA JUGA: Pemkot Bandung Kecolongan, Pungli di Bonbin Masih Terjadi!

Politisi Partai Gerinda ini juga menyoroti akibat polemik itu, banyak kades yang justru ikut terseret citra negatif.

Padahal, menurutnya, banyak kepala desa telah menunjukkan dedikasi luar biasa, terutama dalam penanganan bencana di sejumlah wilayah.

“Di lokasi bencana, para kepala desa tidak pulang. Saat sembako habis, mereka tetap bertahan. Anggota gabungan kelelahan, tapi mereka tetap bekerja. Pernahkah ada yang mengucapkan terima kasih kepada mereka?” ungkapnya.

BACA JUGA: Pembangunan Sekolah Rakyat Dinilai Merugikan dan Bibit Driskiminasi Baru

Disisi lain, sebagai Bupati yang baru menjabat, ia mengaku siap menerima kritik dan tekanan.

“Dijelekkan, dijatuhkan, itu hal biasa. Kalau tidak mau dibusukkan, jangan jadi Bupati,” pungkasnya.

05/04/2025 19:34
Kampung Jtos Belawa Gelar Mappalisu Sumange

FAJAR.CO.ID, WAJO — Bupati Wajo, Andi Rosman mengunjungi Kampung Jajanan Tosagena (Jtos) di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, Jumat malam, 4 April.

Orang nomor satu di Bumi Lamaddukelleng itu menghadiri acara Mappalisu Sumange di Kawasan Lapangan Batara Menge, Kelurahan Menge.

Andi Rosman didampingi Camat Belawa, Arifuddin Arman. Hadir juga Ketua TP PKK Wajo, Fatmawati A. Rosman, anggota DPRD Wajo Haryanto (Nasdem) dan Feri Saputra (Gerindra) serta pengelola Kampung Jtos, Andi Nadar.

Andi Rosman mengatakan, acara Mappalisu sumange tersebut digagas oleh pelaku UMKM di Kampung Jtos, bertujuan untuk mengembalikan semangat masyarakat Belawa pasca Pilkada Wajo 2024 lalu dan lebaran idul fitri.

“Tujuan dari kegiatan ini bagaimana masyarakat Belawa bahu membahu bersatu untuk menjalani kebersamaan,” ujarnya, Sabtu, 5 April.

Dia menambahkan, para pelaku UMKM dan disekitar Kampung Jtos menjadi lebih sejahtera. Keberadaan kawasan kuliner tersebut memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat dan daerah.

“Kita harapkan kawasan kuliner bisa tumbuh di daerah atau wilayah kecamatan lain,” tuturnya

Kawasan kuliner yang terletak di Kawasan Lapangan Batara tersebut, diresmikan oleh pemerintah setempat pada 6 Oktober 2018 lalu.

Kampung Jtos bertahan dan eksis sampai sekarang, walaupun pandemi Covid-19 melanda sejak 20220 lalu. (man/fajar)

05/04/2025 19:07
Jangan Terprovokasi Isu UU TNI, Justru Cegah Kembalinya Dwifungsi ABRI

PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara mengimbau rakyat agar tak mudah diprovokasi isu-isu negatif terkait revisi UU TNI yang sudah disahkan. Menurutnya, kurangnya informasi yang utuh menjadi penyebab utama munculnya protes terhadap aturan tersebut.

Masyarakat harus paham, imbuh dia, aturan UU TNI justru mempertegas peran dan fungsi TNI hingga memastikan dwifungsi ABRI takkan pernah bangkit dari kuburnya.

“Jangan mudah terprovokasi oleh isu yang tidak benar terkait UU TNI. UU tersebut justru memberi kejelasan terhadap fungsi TNI dan mencegah kembalinya dwifungsi ABRI.” ujar Iswara.

Rakyat Harus Protes ke Jalur Hukum, Bukan Demo

Di kesempatan lain, DPR merespons banyaknya aksi unjuk rasa masyarakat sipil menolak pengesahan revisi UU TNI. UU yang kadung disahkan itu kini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan, judicial review merupakan jalur konstitusional valid bagi publik yang kontra dengan aturan UU TNI.

Ia mengaku pihaknya tak soal jika masyarakat putuskan langkah judicial review sebab keputusan sepenuhnya ada di tangan MK. Lembaga berwenang itu pada akhirnya bakal menilai diterima tidaknya gugatan.

“Jadi bila ada yang melakukan judicial review, itu adalah hak mereka,” katanya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, juga menegaskan bahwa MK adalah wadah yang sah untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang.

“Setiap keputusan dari MK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada alasan untuk menyikapinya dengan tindakan di luar hukum,” ucapnya.

Pola Kekerasan Aparat di Demo UU TNI

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat beberapa pola kekerasan yang dilakukan aparat dalam menangani aksi protes anti-UU TNI, antara lain:

“Tidak pakai seragam dan mengenakan pakaian sipil, bebas. Dan mereka yang nangkepin dan mukulin anak-anak ini,” kata Muhammad Isnur dari YLBHI.

Kekerasan terhadap Petugas Medis

Isnur menyoroti tindakan aparat terhadap petugas medis, yang disebutnya melanggar prosedur pengamanan aksi. “Mereka melanggar SOP (Standar Operasional Prosedur). SOP itu mereka pakai seragam,” ucapnya

“Brimob sejak awal terlibat bahkan dia melakukan tindakan represif ya, (peserta aksi) dikejar-kejar pakai motor,” ujar Isnur.

Penghalangan Pendampingan Hukum

Menurut Isnur, beberapa wilayah menghalangi pengacara untuk bertemu dengan korban. “Lawyer itu di beberapa wilayah dihalangi untuk masuk ketemu (korban),” tuturnya. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

05/04/2025 09:58
PDIP Ungkap Ancang-Ancang Pertemuan Megawati dengan Prabowo, Puan dan Dasco Sudah Beri Sinyal

TRIBUNJAKARTA.COM – Wacana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri semakin menguat akan terjadi.

PDIP sudah memasang ancang-ancang pertemuan dua tokoh nasional itu dengan mempersiapkan kebijakan politik.

Pihak Prabowo yang diwakili Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dan pihak Megawati yang diwakili Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, sudah memberikan sinyal positif.

Kerja Sama Politik

Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah, mengatakan, partainya akan menawarkan kerja sama politik pada pertemuan Prabowo-Megawati.

Sebagai pemimpin tertinggi partai banteng, Megawati sendiri yang akan merumuskan kerja sama itu.

“Namun demikian, bagaimana nanti format kerja sama politik antara PDI-P dengan Pemerintahan Prabowo, nanti akan ditentukan langsung oleh Ibu Mega,” kata Basarah ditemui Kompas.com di Pendopo Hadi Negoro, Kota Blitar, Jawa Timur, Jumat (4/4/2025).

Menurut Basarah, kerja sama itu merupakan manifestasi dari semangat gotong royong yang menjadi inti dari nilai-nilai Pancasila.

“Dalam konteks pemerintahan Prabowo ini, PDIP ingin bergotong royong menyukseskan pembangunan nasional,” ujarnya.

Namun ia menegaskan, kerja sama tidak harus dalam bentuk bergabung dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan seperti saat ini.

“Ada banyak hal yang bisa dikerjasamakan dalam konteks menjaga keselamatan bangsa, kepentingan rakyat, dan kepentingan nasional,” kata Basarah.

Menanggapi kemungkinan tidak adanya partai oposisi jika PDIP bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo, Basarah menyatakan bahwa partainya tidak menganut konsep oposisi maupun koalisi secara formal.

Menurut dia, dalam sistem presidensial seperti yang dianut Indonesia, fungsi pengawasan bisa dilakukan oleh partai politik melalui kader yang duduk di parlemen, bukan dari luar pemerintahan.

“Di sana (Undang-Undang tentang kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD) diatur hak-hak parpol di parlemen. Hak menyetujui atau menolak RAPBN, hak membuat undang-undang bersama pemerintah, dan hak pengawasan,” tuturnya.

Saat ditanya kemungkinan PDIP menempatkan kadernya di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, Basarah mengatakan hal tersebut adalah hak prerogatif Ketua Umum Megawati. Meski begitu, ia optimistis komunikasi antara Megawati dan Prabowo akan tetap terjaga.

“Pada intinya, apa pun pola hubungan antara PDIP dan pemerintahan Prabowo, di atas semua itu hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega sangat baik,” pungkasnya.

Puan dan Dasco

Diberitakan sebelumnya, Puan Maharani, Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP dan putri Megawati, mengatakan, pertemuan ibunya dengan Prabowo akan terjadi tak lama lagi.

“Secepatnya,” ujar Puan usai menghadiri open house Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025) dikutip dari YouTube KompasTV.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra, mengklaim hal yang sama.

Namun, Dasco enggan mengungkapkan secara pasti kapan pertemuan itu akan terjadi.

Dasco mengatakan, mereka sudah sepakat pertemuan itu akan terjadi secepatnya.

“Nah itu sama-sama, sepakat, itu secepatnya. Secepatnya itu kapan, ayo kita tunggu saja,” kata Dasco.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

04/04/2025 22:59