Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • 86 persen rusunawa di Jakarta telah dihuni

    86 persen rusunawa di Jakarta telah dihuni

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan sebanyak 86,9 persen rumah susun sederhana sewa (rusunawa) telah dihuni seiring rampungnya pembangunan hunian layak pada tahun 2024.

    “Telah terhunisebanyak 86,9 persen dari seluruh rusunawa yang ada di Jakarta,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di sela penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jakarta Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu.

    Rusunawa merupakan bentuk penyediaan fasilitas hunian vertikal untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak dan terjangkau. Masyarakat yang menghuni rusunawa melakukan pembayaran sewa setiap bulan.

    Merujuk data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, jumlah rusunawa yang sudah dibangun sampai tahun 2024 sebanyak 33.830 unit yang tersebar di lima wilayah kota Jakarta.

    Adapun total rusunawa di Jakarta yang sudah terhuni menjadi bagian dari capaian kinerja dan hasil pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 yang disampaikan Pramono dalam laporannya.

    Khusus untuk urusan perumahan dan kawasan permukiman, dia juga menyampaikan terkait menurunnya persentase lingkungan permukiman kumuh menjadi 6,46 persen.

    Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman dengan total kawasan permukiman yang ditata seluas 1.813,15 hektar di enam wilayah administrasi.

    LKPJ merupakan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun yang mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelaksanaan tugas dan penugasan.

    Penyampaian LKPJ Tahun 2024 ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sistem Bank DKI Bermasalah Lagi, Pramono: Ganti Semua Orang yang Punya Akses Megapolitan 9 April 2025

    Sistem Bank DKI Bermasalah Lagi, Pramono: Ganti Semua Orang yang Punya Akses Megapolitan 9 April 2025

    Sistem Bank DKI Bermasalah Lagi, Pramono: Ganti Semua Orang yang Punya Akses
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    meminta seluruh personel
    Bank DKI
    yang memiliki akses ke sistem informasi bank segera diganti.
    Instruksi ini menyusul gangguan layanan perbankan yang kembali terjadi di bank milik Pemerintah Provinsi Jakarta tersebut.
    “Saya juga sudah meminta semua orang yang selama ini punya
    password
    dan PC di departemen itu semuanya diganti. Orang-orang baru yang dipilih oleh Direktur Utama yang sekarang,” ucap Pramono saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (9/4/2025).
    Pramono menyatakan, gangguan di Bank DKI bukan yang pertama, melainkan sudah terjadi tiga kali. Ia menduga kuat adanya unsur kesengajaan dan keterlibatan pihak internal dalam insiden ini.
    “Kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kali,” ucap Pramono.
    Pramono menilai, lemahnya pengawasan sistem teknologi informasi menjadi masalah utama yang menyebabkan berulangnya gangguan.
    Ia juga menduga adanya indikasi kebocoran data yang berulang terjadi dan menimbulkan kerugian pada Bank DKI.
    Namun, Pramono belum mengungkap angka pasti kerugian yang dialami bank daerah tersebut.
    “Kejadiannya hampir serupa. Di mana IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik. Dan hal itu terlihat dari terus terang ada kebocoran. Jumlah angkanya yang tahu direksi Bank DKI,” kata dia.
    Atas dasar itu, Pramono meminta Bank DKI untuk melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri.
    “Karena kejadiannya sudah tiga kali, maka saya memutuskan. Yang pertama, semuanya dilaporkan kepada Bareskrim,” katanya.
    Tak hanya itu, Pramono juga mencopot Amirul Wicaksono dari jabatannya sebagai Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI.
    Jabatan tersebut kini dirangkap oleh Direktur Umum Bank DKI sebagai bentuk penegakan disiplin.
    “Yang kedua, diambil tindakan kepada Direktur IT. Karena sudah berulang kali. Ini yang ketiga kali. Dibebastugaskan dan jabatan itu dirangkap oleh Direktur Umum, mulai berlaku kemarin,” kata Pramono.
    Sebagai langkah lanjutan, Pramono menyatakan telah menunjuk lembaga independen internasional untuk melakukan audit, pelacakan, dan pemantauan sistem Bank DKI secara menyeluruh.
    Sebelumnya, keluhan dari para nasabah Bank DKI mulai ramai sejak 29 Maret 2025 di akun X (dulu Twitter).
    Banyak yang melaporkan tidak bisa melakukan transaksi via aplikasi JakOne Mobile, termasuk transfer antarbank, pembayaran QRIS, hingga tarik tunai di ATM Bersama.
    Salah satu nasabah Bank DKI melaporkan ke akun X @bank_dki karena tidak dapat menemukan fitur transfer uang ke bank lain di aplikasi JakOne Mobile pada 29 Maret 2025.
    “Halo
    bank Dki
    , ini kenapa ya dari siang tidak ada fitur transfer external di aplikasi JakOne, Mohon segera diperbaiki ya karena saya mau transfer ke bank lain,” tulis akun X @archive********.
    Kemudian, pada 30 Maret 2025, pemilik akun @unknown***** mengunggah tangkapan layar dari pesan yang dia kirimkan ke Instagram Bank DKI.
    Akun tersebut komplain karena tidak dapat menggunakan QRIS m-banking.
    Pada aplikasi mobile banking Bank DKI hanya tertulis ‘Terjadi kesalahan, harap coba lagi nanti’. Namun, setelah pemilik akun mencoba transaksi yang sama sebanyak lima kali, ternyata saldonya sudah terpotong tapi tidak masuk ke dalam riwayat transaksi.
    “Gimana nih @bank_dki??” tulis akun @unknown*****.
    Masalah ini bahkan berlanjut saat Lebaran 2025 yang jatuh pada 31 Maret.
    Nasabah dengan akun X @erza*******22 menyuarakan kekesalan karena tidak bisa melakukan transaksi antarbank, membayar dengan debit atau QRIS, serta gagal tarik tunai di ATM Bersama.
    “Hey @bank_dki sampe kapan maintenance sistemmu? Dari mudik tanggal 29 sampe sekarang gak bisa transaksi antar bank, gak bisa bayar debit, gak bisa bayar QRIS, gak bisa tarik tunai ATM bersama. Lu kira gerai ATM-mu udah nyebar ke daerah2?” tulisnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kumuhnya Pasar Parakanmuncang Sumedang, Hak Keamanan dan Kenyamanan Konsumen Terabaikan

    Kumuhnya Pasar Parakanmuncang Sumedang, Hak Keamanan dan Kenyamanan Konsumen Terabaikan

    JABAR EKSPRES – Pasar Parakanmuncang yang terletak di Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, kini tengah menjadi sorotan akibat kondisi kumuhnya yang semakin memprihatinkan.

    Ta hanya itu, sebuah insiden yang melibatkan tikus got juga menambah daftar permasalahan di pasar tersebut, di mana seekor tikus memanjat kaki dan masuk ke dalam baju konsumen yang sedang berbelanja.

    Praktisi Hukum dari Kantor Hukum Suryadinata & Rekan, Suryadinata, menilai bahwa meskipun kejadian tersebut terbilang tak terduga, hal yang lebih penting untuk diperhatikan adalah kondisi pasar yang tidak memenuhi standar kebersihan dan kenyamanan.

    “Tentu harus jadi perhatian serius, ini menjadi peringatan bagi pengelola pasar juga Pemda Sumedang,” katanya kepada Jabar Ekspres, Rabu (9/4).

    BACA JUGA: Tikus Got Muncul di Pasar Parakanmuncang Sumedang, Bikin Konsumen Trauma 

    Surya menekankan bahwa konsumen seharusnya merasa aman dan nyaman saat berbelanja, namun insiden tersebut justru memberikan pengalaman buruk bagi korban, yang bahkan kabarnya sampai trauma dan enggan kembali ke Pasar Parakanmuncang karena takut ada tikus.

    Menurutnya, peristiwa tersebut harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kondisi pasar, khususnya terkait dengan hak-hak konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

    Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional juga menekankan perlunya menjaga kepercayaan konsumen dengan memberikan rasa aman dan nyaman dalam berbelanja.

    “Di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu tidak sebatas hanya pada hak-hak konsumen saja, tapi juga untuk menjaga kepercayaan konsumen secara keseluruhan. Termasuk memberikan rasa aman dan nyaman (ketika berbelanja),” ucapnya.

    BACA JUGA: Minta Revitalisasi Cepat Dilakukan, Sejumlah Pedagang Pasar Parakanmuncang Datangi Kantor DPRD Sumedang

    Lebih lanjut, Surya menilai bahwa dalam kasus tikus yang menyerang konsumen, pengelola Pasar Parakanmuncang seharusnya tidak hanya meminta maaf, tetapi juga memberikan kompensasi berupa biaya trauma healing, karena bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

    “Undang-Undang ini bertujuan untuk memastikan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam memenuhi hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha. Pemerintah daerah juga perlu menjamin ruang berdagang yang aman dan nyaman bagi semua pihak,” jelas Surya.

  • Viral Ajakan Tarik Dana dari Bank DKI, Ketua DPRD: Jangan Ikuti, Bahaya! – Page 3

    Viral Ajakan Tarik Dana dari Bank DKI, Ketua DPRD: Jangan Ikuti, Bahaya! – Page 3

    Agus juga memastikan bahwa selama proses pemeliharaan, keamanan data dan dana nasabah tetap menjadi prioritas utama. Setiap kendala yang muncul telah ditangani dan diselesaikan secara optimal oleh tim teknis Bank DKI.

    Bank DKI saat ini mengoperasikan lebih dari 750 ATM yang tersebar di berbagai lokasi strategis, termasuk kantor kelurahan, kecamatan, pusat perbelanjaan, terminal, dan stasiun di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

    Selain itu, jaringan ATM Bank DKI juga hadir di beberapa kota besar lainnya seperti Bandung, Semarang, Solo, Gresik, Sidoarjo, dan Lampung.

  • Kronologi Pemecatan Direktur IT Bank DKI, Pramono Anung Jengkel Ultimatum Jajaran

    Kronologi Pemecatan Direktur IT Bank DKI, Pramono Anung Jengkel Ultimatum Jajaran

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memecat Direktur Teknologi dan Operasional (IT) Bank DKI Amirul Wicaksono, demi membereskan masalah gangguan sistem yang menggelisahkan nasabah.

    Terungkap dalam rapat bersama direksi Bank DKI di Balai Kota Jakarta, Selasa, 8 April 2025, Pramono menindak tegas hingga mengultimatum jajaran bank tersebut.

    “Saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya, segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang,” ucap Pramono, dilihat dari video rapat yang diunggahnya, di akun instagram pribadinya, @pramonoanungw, Rabu, 9 April 2025.

    Tak hanya itu, Pramono juga meminta Direktur Utama Bank DKI Agus H Widodo segera melaporkan kasus kepada aparat kepolisian. Pasalya, diduga kuat Amirul turut terlibat dalam kasus gangguan layanan Bank DKI sejak 29 Maret lalu tersebut.

    “Laporkan ke Bareskrim, proses hukum. Karena ini sudah keterlaluan. Enggak mungkin enggak melibatkan orang dalam, enggak mungkin,” ujarnya.

    Kronologi Pemecatan Direktur IT

    Kronologi pemecatan Amirul dimulai ketika mencuat dugaan serangan siber Bank DKI. Demikian pernyataan Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana.

    Justin mengungkapkan, ia menerima aduan mengenai gangguan layanan Bank DKI sejak 29 Maret 2025, ketika nasabah kesulitan transfer antarbank.

    Gangguan ini terus berlanjut sehingga nasabah terpaksa menarik uang melalui ATM atau kantor cabang dan menyetorkannya ke bank tujuan secara manual. Justin lalu meminta pimpinan Bank DKI untuk mengambil langkah jelas.

    “Momentum gangguan ini menimbulkan tanda tanya tersendiri bagi kami, karena sekitar satu bulan lalu di fraksi kami baru saja menerima aduan masyarakat terkait adanya aktivitas peretasan sistem elektronik perbankan yang merugikan Bank DKI. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan tersebut, nominal kerugiannya juga tidak sedikit,” ucapnya, via pernyataan tertulis, Kamis, 3 April 2025 pekan lalu.

    Justin menjelaskan, pihaknya belum memiliki kesempatan untuk menyelidiki aduan tersebut lebih lanjut, namun ia meminta Bank DKI untuk segera melaporkan indikasi serangan siber kepada aparat penegak hukum jika hal itu terbukti terjadi.

    “Kami mendorong Dirut Bank DKI untuk segera melibatkan pihak penegak hukum untuk menyelidiki gangguan tersebut,” ujarny.

    Justin menyatakan bahwa Bank DKI seharusnya tidak menghadapi serangan siber sendirian, karena ada berbagai lembaga yang siap membantu, seperti Bank Indonesia, OJK, Polri, dan Kejaksaan, untuk mengungkap dan menindak pihak-pihak yang terlibat.

    Ia juga mengingatkan pimpinan Bank DKI akan pentingnya menjaga kepercayaan nasabah, yang merupakan kunci keberhasilan dan kelangsungan bisnis perbankan.

    Justin mengutip data tahun 2023, yang menunjukkan bahwa 2,23 juta pengguna mengakses aplikasi JakOne Mobile dan mempercayakan uang mereka kepada Bank DKI.

    Ia khawatir, jika gangguan yang dialami nasabah tidak segera ditangani, hal tersebut bisa menurunkan kepercayaan nasabah dan berisiko memicu bank rush, di mana nasabah menarik uang mereka secara bersamaan, yang bisa merugikan Bank DKI.

    Setelahnya, DKI 1, Pramono Anung langsung memberhentikan Direktur IT bersangkutan, dan meminta seluruh jajarannya supaya tak ikut campur dalam kasus ini. Pramono bahkan mengaku tak segan bertindak tegas bagi siapa saja yang intervensi.

    “Enggak boleh siapapun di dalam internal kita, terutama pemerintah DKI ini ikut campur urusan ini. Siapapun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan,” tuturnya.

    ”Kenapa ini dilakukan? Untuk membangun trust kepada publik bahwa publik ini tidak ada yang terganggu,” kata dia lagi.

    Politikus senior PDIP ini mengingatkan direksi Bank DKI agar kasus serupa tidak terulang, sambil mendorong bank membuka saham terbuka untuk publik atau initial public offering (IPO).

    “(Gangguan layanan) ini yang terakhir, enggak boleh lagi ada kejadian keempat. Kalau bisa, Bank DKI ini IPO, enggak mungkin diselesaikan satu setengah tahun, maksimal enam bulan,” tutur Pramono. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Direktur RSUD Martapura Mengundurkan Diri Buntut Viral Jenazah di OKU Timur Dipulangkan dengan Pikap – Halaman all

    Direktur RSUD Martapura Mengundurkan Diri Buntut Viral Jenazah di OKU Timur Dipulangkan dengan Pikap – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Viral di media sosial video seorang pasien yang datang ke RSUD Martapura, Kec. Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatra Selatan, dalam kondisi tak sadar pada Sabtu (5/4/2025), sekitar pukul 05.00 WIB.

    Setelah pemeriksaan medis, pasien tersebut dinyatakan meninggal dunia.

    Pihak keluarga awalnya berencana membawa jenazah menggunakan kendaraan pribadi, tetapi menerima tawaran layanan ambulans jenazah gratis melalui skema BPJS setelah mendapat penjelasan dari pihak rumah sakit.

    Sayangnya, proses pengantaran jenazah terkendala karena sopir ambulans menyampaikan bahwa kendaraan kehabisan bahan bakar dan harus mengisi terlebih dahulu.

    Selain itu, sopir ambulans tidak berada di tempat saat dibutuhkan.

    Karena merasa kecewa dan menunggu terlalu lama, pihak keluarga akhirnya memutuskan membawa jenazah menggunakan mobil pikap milik mereka sendiri meski dalam kondisi hujan gerimis.

    Pihak manajemen RSUD langsung merespons insiden ini dengan menonaktifkan sopir ambulans dan Kepala Ruang Zaal Jenazah.

    Direktur RSUD Martapura, dr. Dedy Damhudy, menyayangkan kejadian ini dan meminta maaf kepada keluarga pasien. Pihaknya akan melakukan evaluasi.

    “Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama, dan kelalaian seperti ini tidak bisa ditoleransi,” tegas dr Dedy, dikutip dari TribunSumsel.com.

    “Atas nama pribadi dan institusi, saya meminta maaf kepada keluarga pasien,” ujarnya.

    Tak sampai di situ, Dedy mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur RSUD Martapura.

    Ia telah menyampaikan hal ini kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) OKU Timur.

    Pengunduran diri tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moralnya.

    “Ya, saya sudah membuat surat pengunduran diri dan telah saya serahkan ke BKPSDM tak lama setelah pemanggilan saya. Ini bentuk dari tanggung jawab saya atas kesalahan bawahan saya,” kata dr Dedy Damhudy, Selasa (08/04/2025).

    Hal ini dibenarkan oleh Kepala BKPSDM OKU Timur, Sutikman. Pihaknya telah menerima surat pengunduran diri dari dr Dedy Damhudy.

    “Benar, kami sudah menerima surat itu dan akan segera diproses. Untuk keputusan selanjutnya, kita menunggu arahan dari Sekda,” kata Sutikman.

    Dimintai klarifikasi

    Dedy juga akan dipanggil oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur memanggil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Martapura untuk dimintai klarifikasi.

    Agenda ini akan dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung di ruang rapat DPRD OKU Timur.

    Wakil Ketua Komisi IV, Adi Munadi, menyayangkan kondisi tersebut, mengingat layanan ambulans merupakan bagian krusial dalam sistem kesehatan, khususnya dalam situasi darurat yang melibatkan kepentingan masyarakat.

    “Kami menerima aduan dari masyarakat bahwa ketika dibutuhkan, ambulans di RSUD Martapura tidak bisa digunakan karena tidak ada bensin. Bahkan, sopir tidak standby. Ini sangat kami sesalkan, karena pelayanan kesehatan semestinya menjadi prioritas utama, apalagi di fasilitas sebesar RSUD Martapura,” ujar Adi Munadi usai rapat didampingi anggota Komisi IV DPRD Kabupaten OKU Timur, Selasa (08/04/2025).

    Ia meminta agar pihak rumah sakit melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem layanan yang ada saat ini.

    DPRD juga menekankan perlunya peningkatan pengawasan internal agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

    “Ini bukan sekadar soal logistik atau SOP, ini menyangkut kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan. Kami berharap pihak RSUD Martapura segera melakukan pembenahan. Jangan sampai kelalaian administratif mengorbankan keselamatan warga,” tegas Adi.

    Pihaknya menyatakan akan terus mengawal perkembangan perbaikan pelayanan di RSUD Martapura dan membuka ruang komunikasi dengan masyarakat guna menampung laporan apabila terdapat kasus serupa di kemudian hari.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSumsel.com dengan judul BREAKING NEWS : Direktur RSUD Martapura Mengundurkan Diri, Usai Viral Jenazah Dibawa Pakai Pikap 

    (Tribunnews.com/Falza) (TribunSumsel.com/CHOIRUL RAHMAN)

  • Dedi Mulyadi Ungkap Fakta Pendidikan yang Bikin Prabowo Terkejut: Purwakarta – Halaman all

    Dedi Mulyadi Ungkap Fakta Pendidikan yang Bikin Prabowo Terkejut: Purwakarta – Halaman all

    Dedi Mulyadi ungkap fakta pendidikan di Purwakarta yang membuat Prabowo terkejut, bukan Amerika.

    TRIBUNNEWS.COM, PURWAKARTA – Dedi Mulyadi, seorang politikus asal Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat untuk periode 2025-2030, baru-baru ini mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai latar belakang pendidikannya yang membuat Presiden Prabowo Subianto terkejut. 

    Dalam percakapan yang berlangsung baru-baru ini, Dedi mengungkapkan bahwa ia adalah lulusan Purwakarta, bukan Amerika seperti yang banyak orang bayangkan.

    “Ini saya lihat Kang Dedi lulusan mana? Bukan Amerika?” tanya Prabowo dengan nada penasaran.

    Dedi dengan santai menjawab, “Purwakarta.”

    Pernyataan Dedi ini mengejutkan Prabowo yang sebelumnya tidak tahu bahwa Dedi menempuh pendidikan di Purwakarta. 

    Reaksi Prabowo yang terkejut menambah warna dalam percakapan mereka.

    Profil Dedi Mulyadi

    Dedi Mulyadi, yang kini dikenal luas sebagai politisi dan Gubernur Jabar, memiliki latar belakang pendidikan yang membanggakan meski tidak berasal dari luar negeri. 

    Semasa kecil, Dedi mengenyam pendidikan dasar di SD Subakti di tanah kelahirannya, Purwakarta. Ia melanjutkan pendidikan ke SMP Kalijati dan SMA Negeri Purwadadi. 

    Dedi kemudian melanjutkan ke pendidikan tinggi dan meraih gelar Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Purwakarta pada 1999.

    Selama kuliah, Dedi aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, bahkan pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Purwakarta dan aktif di Senat Mahasiswa.

    Organisasi yang diikuti Dedi juga mencakup Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), yang menjadikannya Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

    Dalam karier politiknya, Dedi memulai sebagai anggota DPRD Purwakarta pada 1999 hingga 2004 dan kemudian mendampingi Lily Hambali dalam Pilkada Purwakarta, yang mengantarkannya menjadi Wakil Bupati.

    Ia kembali terpilih dalam Pilkada 2008 dan 2013, serta menjabat Ketua DPD Golkar Purwakarta hingga 2007.

    Dedi Mulyadi akhirnya terpilih menjadi Ketua DPD Golkar Jawa Barat pada 2016 dan mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat pada 2018. Setelah beberapa perjalanan politik, Dedi bergabung dengan Partai Gerindra dan berhasil memenangkan Pilgub Jawa Barat 2024.

    Pendidikan Lokal yang Berkualitas

    Dedi Mulyadi membuktikan bahwa pendidikan lokal, meski berada di daerah seperti Purwakarta, dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki kualitas tinggi.

    Pendidikan di Purwakarta, menurut Dedi, memiliki nilai yang tidak kalah dengan pendidikan luar negeri dan telah membentuk dirinya menjadi sosok yang siap menghadapi tantangan dalam dunia politik.

    Percakapan dengan Prabowo ini membuka wawasan baru tentang bagaimana pendidikan lokal di Indonesia bisa memberikan fondasi yang kuat dalam membentuk pemimpin masa depan. 

    Dedi Mulyadi, dengan latar belakang pendidikan dan karier politiknya yang panjang, membuktikan bahwa pencapaian besar tidak selalu berasal dari pendidikan internasional, melainkan dari ketekunan dan dedikasi di tanah kelahirannya.

  • Legislator minta sistem pengamanan Bank DKI ditingkatkan

    Legislator minta sistem pengamanan Bank DKI ditingkatkan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail meminta Bank DKI untuk meningkatkan sistem pengamanannya agar pelayanan kepada nasabah tidak terganggu karena dapat merugikan.

    “Kalau memang terkait dengan masalah pengamanan harus segera dibuka permasalahannya seperti apa,” kata Ismail di Jakarta, Selasa.

    Ismail mengatakan bahwa gangguan layanan tersebut sangat merugikan nasabah Bank DKI karena gangguan sistem itu terjadi tepat dalam perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Padahal di momentum tersebut banyak warga DKI berharap bisa menarik uang untuk memenuhi keperluan keluarga menyambut lebaran.

    Selain itu, masyarakat yang mudik juga tidak dapat mengakses layanan Bank DKI Jakarta saat di kampung halaman dan ini perlu dievaluasi jangan sampai terulang kembali.

    Ismail juga meminta agar pengamanan Bank DKI diperkuat guna memastikan semua berjalan dengan aman dan nasabah semakin percaya.

    Untuk itu, Ismail sangat mendukung Bank DKI meningkatkan sistem pengamanannya.

    “Meskipun harus melakukan investasi yang signifikan demi membangun kepercayaan lagi kepada masyarakat,” ujarnya.

    Pimpinan dan anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta akan memanggil seluruh jajaran direksi Bank DKI Jakarta berkaitan dengan gangguan pelayanan Bank DKI Jakarta, sehingga dapat mendengarkan langsung kendala yang dialami.

    Ismail juga menyayangkan PT. Bank DKI Jakarta tidak bisa memberikan penjelasan yang pasti terkait kendala tersebut.

    “Ini satu hal yang sangat mengagetkan, sekaligus juga sangat disayangkan, peak season saat ini musim mudik Lebaran,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua DPRD: Jangan ikuti ajakan kosongkan rekening di Bank DKI

    Ketua DPRD: Jangan ikuti ajakan kosongkan rekening di Bank DKI

    Kadang ada salah, ada kekurangan. Tapi jangan karena kekurangan itu gerakan mengosongkan rekening di Bank DKI. Karena akan merugikan kita sendiri

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, jangan mengikuti ajakan untuk mengosongkan rekening di Bank DKI karena adanya permasalahan sistem, mengingat bank milik pemprov itu merupakan aset daerah yang memberikan dividen tertinggi selama ini.

    “Jangan ikuti ajakan untuk mengosongkan. Karena ini kan aset kita, aset Pemda, aset DKI,” kata Khoirudin di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, saat ini perusahaan daerah (perumda) tersebut sedang dalam masalah layanan, namun yang pasti semua bekerja untuk mengembalikan layanan kembali normal.

    Untuk itu, ketika ada ajakan mengosongkan rekening Bank DKI maka tidak usah diikuti karena ini akan merugikan daerah sebab Bank DKI menjadi penyumbang dividen terbesar bagi Jakarta.

    “Kadang ada salah, ada kekurangan. Tapi jangan karena kekurangan itu gerakan mengosongkan rekening di Bank DKI. Karena akan merugikan kita sendiri,” ujarnya.

    Ia mengaku kecewa dengan pelayanan Bank DKI yang bermasalah sejak 29 Maret 2025 itu karena tidak bisa menikmati layanan perbankan yang mudah.

    “Kalai kecewa ya kecewa. Saya tidak bisa transfer. Akhirnya saya minta tolong anak saya untuk transfer. Tapi jangan karena kecewa mengosongkan rekening,” katanya.

    Sebelumnya, layanan transaksi antarbank melalui ATM Bank DKI kini telah kembali beroperasi secara penuh, menyusul selesainya proses pemeliharaan sistem perbankan setelah gangguan sejak 29 Maret 2025

    “Nasabah kini dapat kembali melakukan berbagai transaksi seperti tarik tunai, cek saldo, transfer lintas bank (off-us), hingga pembayaran tagihan,” kata Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo.

    Menurut dia, pulihnya layanan tersebut menyusul selesainya proses pemeliharaan sistem layanan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan dan penguatan sistem keamanan transaksi.

    Ia menegaskan bahwa, selama proses pemeliharaan, keamanan data dan dana nasabah tetap menjadi prioritas utama Bank DKI.

    Pihaknya juga memastikan bahwa setiap permasalahan yang mungkin muncul telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua DPRD desak cari penyebab gangguan sistem perbankan Bank DKI

    Ketua DPRD desak cari penyebab gangguan sistem perbankan Bank DKI

    Kita sayangkan juga di momen yang sangat orang membutuhkan layanan bank online. Namun, Bank DKI mengalami permasalahan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendesak agar segera dicari penyebab permasalahan gangguan sistem perbankan yang terjadi di Bank DKI karena sudah meresahkan nasabah.

    “Sebabnya harus dicari dan diselesaikan,” kata Khoirudin di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, gangguan yang terjadi pasti menimbulkan tanda tanya bagi para nasabahnya. Oleh karena itu, perusahaan daerah tersebut harus segera mencari penyebab agar pelayanan kembali normal.

    Khoirudin juga menyayangkan gangguan yang terjadi pada bank milik Pemprov DKI Jakarta terjadi saat masyarakat, terutama nasabah sedang membutuhkan transaksi yang cepat apalagi di saat Lebaran 2025.

    “Kita sayangkan juga di momen yang sangat orang membutuhkan layanan bank online. Namun, Bank DKI mengalami permasalahan,” ujarnya.

    Dengan terjadinya permasalahan tersebut, dia mengaku juga merasakan dampaknya dan terpaksa menggunakan layanan perbankan lainnya.

    Oleh karena itu, Khoirudin berharap agar permasalahan tersebut dapat segera teratasi dalam waktu dekat dan kejadian serupa diharapkan tidak lagi terjadi di kemudian hari.

    “Sangat merasakan dampaknya. Kita sangat kesulitan melakukan transfer online,” katanya.

    Sebelumnya, Bank DKI Jakarta memastikan bahwa tidak ada serangan haker atas gangguan sistem perbankan sejak 29 Maret 2025 dan dipastikan semua dana nasabah aman.

    “Dari evaluasi yang dilakukan Bank DKI, kami sudah memeriksa mendalam belum ada indikasi serangan haker,” kata Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo.

    Agus memastikan bahwa tidak ada kesengajaan dalam gangguan sistem perbankan yang terjadi sejak 29 Maret 2025 itu.

    Ia menjelaskan bahwa gangguan sistem perbankan dikarenakan sistem pengamanan internal Bank DKI pada waktu itu secara otomatis mengaktifkan fitur pemulihan.

    “Fitur itu sebagai langkah proteksi untuk memastikan stabilitas layanan dan keamanan transaksi seluruh nasabah,” ujarnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025