Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Jakpro akui kegiatan bersepeda di JIV masih minim 

    Jakpro akui kegiatan bersepeda di JIV masih minim 

    PB ISSI sudah berkunjung ke sana untuk memastikan sertifikasi internasional dan fasilitasnya masih sempurna

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Iwan Takwin mengakui aktivitas bersepeda di Jakarta International Velodrome (JIV), Rawamangun, Jakarta masih lebih sedikit ketimbang kegiatan lain semisal konser musik.

    “Kalau persentasenya sekarang memang masih lebih tinggi aktivasi kegiatan di luar sepeda itu, non-sepeda seperti konser atau kegiatan komunitas itu lebih banyak daripada sepeda,” ujar dia dalam rapat kerja bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis.

    Iwan menyebut persentasenya 30:70 antara bersepeda dan non-bersepeda. Menurut dia, ini lantaran kegiatan sepeda di Velodrome atau track bike per tahunnya tidak sebanyak road bike (balap sepeda di jalan raya).

    JIV atau Gelanggang Olahraga Velodrome merupakan salah satu tempat penyelenggaraan olahraga cabang balap sepeda. Panjang lintasan di sana mencapai 250 m dan dapat menampung hingga 3.500 sepeda.

    Kompetisi sepeda yang pernah diadakan di sana yakni seperti cabang balap sepeda trek pada Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018. Sementara untuk acara nasional terkait balap sepeda belum pernah diadakan di JIV.

    Saat ini, JIV masih digunakan sebagai lokasi latihan atlet balap sepeda yang tergabung dalam Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSl).

    “Targetnya tahun ini akan ada kegiatan internasional, dunia dan Asia. Kemarin PB ISSI sudah berkunjung ke sana untuk memastikan sertifikasi internasional dan fasilitasnya masih sempurna,” ujar Iwan.

    Selain untuk balap, sambung dia, pengelola juga mempersilahkan masyarakat berkegiatan non-sepeda di kawasan JIV.

    “Kegiatan-kegiatan lain yang rutin di kawasan Velodrome itu juga terus berjalan dan kami terus memastikan fasilitas yang disentuh langsung oleh publik di setiap kegiatan hariannya itu tidak ada masalah,” katanya.

    Adapun merujuk data hingga kuartal-IV tahun 2024, JIV telah dikunjungi sebanyak 902.446 orang.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jangan ikuti ajakan kosongkan rekening di Bank DKI

    Jangan ikuti ajakan kosongkan rekening di Bank DKI

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Ketua DPRD DKI: Jangan ikuti ajakan kosongkan rekening di Bank DKI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 April 2025 – 13:27 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing ajakan mengosongkan rekening Bank DKI di tengah polemik gangguan layanan perbankan selama musim mudik Lebaran 2025.

    Dalam wawancara usai acara Halal Bihalal di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/4/2025), Khoirudin menegaskan bahwa reaksi menarik dana secara massal justru bisa berdampak negatif bagi keuangan daerah.

    “Jangan ikuti ajakan untuk mengosongkan rekening. Karena ini aset kita, aset Pemda, aset DKI. Iya, orang kadang ada salah, ada kekurangan. Tapi jangan karena itu lalu gerakan mengosongkan rekening di Bank DKI,” ujar Khoirudin.

    Ia menyampaikan bahwa Bank DKI adalah satu-satunya BUMD yang secara konsisten memberikan dividen terbesar bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Langkah emosional seperti penarikan dana besar-besaran dinilai kontraproduktif.

    “Bank DKI itu kan BUMD yang bisa memberikan dividen terbaik selama ini, bertahun-tahun. Sayang kalau digerogoti oleh emosi sesaat,” ujarnya.

    “Jangan karena kekecewaan itu kita kosongkan rekening. Itu aset kita,” imbuhnya menegaskan.

    Ia juga memastikan bahwa Gubernur DKI Jakarta telah merespons cepat persoalan ini dengan menggelar rapat bersama jajaran Bank DKI.

    “Yang bijak adalah mengenali dan menginventarisasi masalah. Kita tidak mencari siapa yang salah, tapi bagaimana menyelesaikan,” ujar Khoirudin. 

    Sebelumnya, layanan transaksi antarbank melalui ATM Bank DKI kini telah kembali beroperasi secara penuh, menyusul selesainya proses pemeliharaan sistem perbankan sejak 29 Maret 2025.

    “Nasabah kini dapat kembali melakukan berbagai transaksi seperti tarik tunai, cek saldo, transfer lintas bank (off-us), hingga pembayaran tagihan,” kata Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo.

    Menurut dia, pulihnya layanan tersebut menyusul selesainya proses pemeliharaan sistem layanan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan dan penguatan sistem keamanan transaksi.

    Ia menegaskan bahwa, selama proses pemeliharaan, keamanan data dan dana nasabah tetap menjadi prioritas utama Bank DKI.

    Pihaknya juga memastikan bahwa setiap permasalahan yang mungkin muncul telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • PAM Jaya targetkan 130 ribu sambungan baru di 2025

    PAM Jaya targetkan 130 ribu sambungan baru di 2025

    target ini harus tercapai agar pada tahun 2027 sambungan layanan pipa air bersih bisa 90 persen seperti permintaan Gubernur DKI Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya menargetkan 130 ribu sambungan baru layanan air bersih di tahun 2025 atau hampir tiga kali lipat dari capaian tahun lalu.

    “Sampai hari ini target kami di angka 130.000 sambungan yang dicapai di 2025. Kami mencapai di angka 47.000 sambungan untuk 2024,” ujar Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis.

    Dia mengatakan target ini harus tercapai agar pada tahun 2027 sambungan layanan pipa air bersih bisa 90 persen seperti permintaan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    Adapun cakupan layanan air perpipaan di Jakarta per akhir tahun 2024 sebesar 70,29 persen atau naik tiga persen dibandingkan dengan tahun 2023. Dengan 70,29 persen, cakupan layanan air perpipaan atau pelanggan PAM Jaya sudah mencapai 958.000 orang.

    “Kami sedang melakukan rapidly process construction (konstruksi secara cepat). Ini yang menjadi salah satu hal yang tantangan kami di PAM untuk segera menyelesaikan di tahun ini sehingga kemudian target 2027 bahkan Pak Gubernur meminta 2029 itu selesai 100 persen,” jelas Arief.

    Cakupan layanan air perpipaan 100 persen di Jakarta sebenarnya ditargetkan tercapai tahun 2030. Namun Gubernur Jakarta meminta dipercepat satu tahun lebih awal.

    Untuk menyelesaikan target, Arief mengatakan PAM Jaya melakukan sosialisasi pada masyarakat di area-area target. Namun dia tak merinci wilayah mana saja yang dimaksud.

    “Kami akan kerja sama dengan wilayah sampai tingkat RW sekarang untuk mengumpulkan datanya,” ujar Arief.

    Di sisi lain, PAM Jaya membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pesanggrahan dan Ciliwung. Untuk IPA Pesanggrahan, yang rencananya akan mulai beroperasi tahun 2026 dengan target penambahan pelanggan sebanyak 45 ribu.

    Sementara untuk IPA Ciliwung, progresnya baru 2,25 persen setelah mulai groundbreaking pada November 2023 lalu. Setelah proyek rampung, ditargetkan PAM Jaya akan memiliki 15 ribu tambahan pelanggan baru.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bank DKI perlu prioritaskan perbaikan keamanan cegah gangguan berulang

    Bank DKI perlu prioritaskan perbaikan keamanan cegah gangguan berulang

    Ini sudah hampir dua minggu tolong segera bisa diselesaikan, koordinasi secepatnya dengan Bank Indonesia dan OJK

    Jakarta (ANTARA) – Komisi B DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar Bank DKI perlu memprioritaskan perbaikan keamanan dan mitigasi risiko untuk mencegah gangguan sistem layanan kembali terulang di masa mendatang,

    “Yang perlu menjadi prioritas perbaikan keamanan, khususnya di IT-nya dan mitigasi risiko serta juga adanya tim cepat tanggap untuk siaga kalau ada insiden-insiden seperti ini, khususnya untuk insiden siber,” ujar anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Eustacia dalam Rapat Kerja di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis.

    Bank DKI diketahui mengalami gangguan sistem layanan pada 29 Maret 2025 yang mengakibatkan nasabah tak bisa melakukan transaksi keuangan. Kejadian ini merupakan yang ketiga kalinya.

    Francine meminta Bank DKI segera menyelesaikan masalah tersebut termasuk berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memulihkan layanan.

    “Ini sudah hampir dua minggu tolong segera bisa diselesaikan, koordinasi secepatnya dengan Bank Indonesia dan OJK bagaimana memulihkan layanan dan juga memulihkan kepercayaan masyarakat untuk tetap menggunakan Bank DKI,” kata dia.

    Di sisi lain, sambung dia, Bank DKI perlu memperbaiki komunikasi publik mereka. Ini mengingat minimnya komunikasi Bank DKI pada nasabah selama insiden gangguan layanan terjadi.

    “Dalam dua minggu insiden ini komunikasi atau penjelasan pada masyarakat, pada publik ini minim. Bahkan beberapa kali harus kami ingatkan bagaimana update-nya, bagaimana penjelasan ke masyarakat,” ujar dia.

    Hal lain yang juga menjadi rekomendasi atau usulan yakni dilakukannya audit baik secara internal maupun eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan OJK. Penguatan audit internal pun dinilai perlu dilakukan supaya tidak terjadi lagi hal-hal serupa ke depannya.

    Dalam kesempatan itu, Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo mengatakan terus melakukan perbaikan layanan terutama mobile banking dan memastikan laporannya hari ini rampung.

    “Hari ini kami tuntaskan, tadi sudah dapat konfirmasi hari ini selesai untuk laporan forensik. Nanti kami teliti terlebih dahulu sebelum kami rilis,” kata dia.

    Agus juga berjanji akan memperbaiki komunikasi publik tim dengan nasabah. Selain itu, pihaknya sudah melakukan audit internal dan juga menjalani audit eksternal.

    “Kami laporkan hari ini tadi sudah entry meeting dengan OJK dan kami laporkan juga hari ini tim dari Bareskrim, ada tiga tim sudah masuk juga di kami,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bank DKI Sudah Buat Laporan Polisi Soal Kasus Dugaan Kebocoran Dana – Halaman all

    Bank DKI Sudah Buat Laporan Polisi Soal Kasus Dugaan Kebocoran Dana – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo menyebut pihaknya telah membuat laporan polisi soal kasus dugaan kebocoran dana.

    Hal itu sejalan dengan arahan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    “Dari awal kejadian Bank DKI sudah melakukan pelaporan dan saat ini proses pemeriksaan sudah berjalan,” ucap Agus saat dikonfirmasi, Kamis (10/4/2025).

    Menurutnya laporan polisi itu dibuat pada 1 April 2025.

    Namun Agus tidak merinci detail laporan polisi yang telah dibuat oleh tim hukum.

    “Aku nggak pegang dibawa tim hukum yang pasti data dan dana nasabah aman,” tuturnya.

    Pihaknya mengapresiasi kepada Bareskrim Polri yang gerak cepat dalam melakukan pemeriksaan.

    Terkait terlapor dalam kasus dugaan kebocoran dana, Agus tidak membeberkan lebih lanjut.

    “Masih dalam lidik ya,” ucapnya.

    Tribunnews.com telah mencoba mengonfirmasi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang menangani perkara laporan Bank DKI.

    Namun hingga berita ini tayang belum ada respons yang diperoleh.

    Permasalahan Berulang

    Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan, alasan di balik pemecatan Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, Selasa (8/4/2025) terkait permasalahan layanan digital di Bank DKI yang terjadi berulangkali.

    “Kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kali dan kejadiannya hampir serupa. Di mana IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik,” kata Pramono saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Ia menyebutkan, terdapat kebocoran dana dalam gangguan sistem Bank DKI yang terjadi sejak akhir Maret lalu. 

    Bahkan, kebocoran dana ini telah terjadi sebelumnya.

    Meski demikian, Pramono tak mengungkap berapa dana yang bocor di bank pembangunan daerah milik Pemprov DKI tersebut.

    Nominalnya, menurut Pramono, hanya diketahui oleh direksi Bank DKI. 

    Pramono menegaskan dana yang bocor bukan milik nasabah Bank DKI. 

    Dana nasabah masih dalam keadaan aman.

    Dana tersebut, merupakan deposito atau dana cadangan milik Bank DKI yang disimpan di bank himbara lain.

    “Sama sekali tidak ada dampak kepada nasabah, karena yang diganggu itu adalah rekeningnya Bank DKI yang ada di Bank BNI,” ucap Pramono.

    “Sehingga dengan demikian, sebenarnya kepada nasabah tidak ada gangguan sama sekali,” tambahnya.

    Selain memecat Amirul Wicaksono, Pramono menyebut melaporkan masalah ini ke Bareskrim Polri. 

    Ia melarang semua jajaran Pemprov DKI ikut campur atau menghalangi penyelesaian masalah gangguan layanan Bank DKI.

    “Laporkan ke Bareskrim, proses hukum. karena ini sudah keterlaluan. Enggak mungkin enggak melibatkan orang dalam,” kata Pramono.

    Pram juga menegaskan, semua tindakan yang merugikan masyarakat harus menerima konsekuensinya. 

    Dia menilai, tidak ada satu pun pejabat Pemprov DKI maupun BUMD DKI yang kebal hukum.

    “Siapa pun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan. Kenapa ini dilakukan? Untuk membangun trust kepada publik, bahwa publik ini tidak ada yang terganggu,” jelasnya.

     

  • Launching UHC Prioritas, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Apresiasi Pemkab Jember – Page 3

    Launching UHC Prioritas, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Apresiasi Pemkab Jember – Page 3

    Liputan6.com, Jember Pemerintah Kabupaten Jember menggelar Launching Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Kabupaten Jember Tahun 2025 di Pendopo Wahyawibawagraha pada Kamis (10/4/2025) siang.

    Hadir dalam kegiatan itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun, Bupati Jember Muhammad Fawait, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jember Yessy Novita, Plh. Sekda Kabupaten Jember Arief Tyahyono, dan sejumlah pimpinan OPD.

    Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun menyatakan bahwa Layanan UHC Prioritas merupakan program yang sangat berguna. Khususnya, untuk memberikan layanan Kesehatan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.

    “Per 1 April lalu, seluruh masyarakat Jember dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah. Cukup dengan KTP saja,” terangnya.

    Dengan layanan ini, David menghadapkan masyarakat bisa semakin sehat dan produktif. Lebih lanjut, pihaknya mengapresiasi Pemkab Jember atas capaian kepesertaan warga Jember sehingga mendapatkan layanan UHC Prioritas.

    “Ini komitmen yang baik. Dengan adanya efisiensi, Pemkab Jember masih bisa mendaftarkan lebih dari 34 persen warganya,” ucapnya. 

    Saat ini, tercatat ada sebanyak 98 persen warga Jember lebih yang terdaftar pada BPJS Kesehatan. “Dan yang aktif ada sejumlah 81 persen,” tuturnya.

  • Pansus Utilitas, DPRD DKI Jakarta Dorong Percepatan Penataan Kabel  – Halaman all

    Pansus Utilitas, DPRD DKI Jakarta Dorong Percepatan Penataan Kabel  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta Nabilah Alhabsyi menyambut baik amanah yang diberikan untuk menjadi bagian dari Panitia Khusus (Pansus) Utilitas DPRD DKI Jakarta. 

    Hal ini disampaikan Nabilah usai menghadiri rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus di Ruang Rapat Komisi D, Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Rabu (9/4/2025). 

    Nabilah menjelaskan hadirnya pansus ini bertujuan untuk mempercepat penataan utilitas di Jakarta, terutama terkait jaringan kabel, pipa maupun infrastruktur bawah tanah yang selama ini dinilai semrawut dan belum tertata dengan baik.

    “Keberadaan Pansus Utilitas ini adalah bentuk keseriusan DPRD DKI dalam merespons berbagai persoalan klasik di lapangan, mulai dari kabel udara yang membahayakan, penggalian jalan yang berulang, hingga ketidakteraturan infrastruktur bawah tanah. Ini momentum untuk membenahi secara menyeluruh,” jelas Nabilah dikutip, Kamis (10/4/2025).

    Menurut Nabilah, percepatan pelaksanaan penataan utilitas harus dilakukan dengan pendekatan kolaboratif, harus melibatkan semua pihak baik dari SKPD, BUMD,  swasta, maupun masyarakat. 

    Ia juga menekankan pentingnya adanya sistem data yang terpadu serta aturan pelaksanaan yang tegas agar tidak terjadi tumpang tindih proyek.

    “Hari ini kita butuh regulasi yang jelas dan pelaksanaan yang konsisten. Karena agenda penataan Utilitas ini sudah pernah dibahas di periode sebelumnya namun memang masih tertahan,” ungkap politikus PKS itu.

    Lebih lanjut, Nabilah mendorong agar Pemprov DKI bersama DPRD dapat menyusun roadmap pembangunan ducting utilitas secara komprehensif dan terukur.

    “Saya berharap Pansus ini dapat menghasilkan kebijakan dengan Perda yang konkret. Penataan utilitas bukan hanya soal menanam kabel ke bawah tanah, tetapi bagaimana semua pihak bisa terhubung dalam sistem yang rapi dan terintegrasi. Ini bagian dari wajah baru Jakarta ke depan agar lebih Indah,” tuturnya.

    Pansus Utilitas diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam menghadapi tantangan infrastruktur Jakarta, serta memperkuat peran pengawasan legislatif terhadap program-program strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga ibu kota.

     

  • Kumpul bersama petani di Wampu, Bupati Langkat bahas pembangunan irigasi 

    Kumpul bersama petani di Wampu, Bupati Langkat bahas pembangunan irigasi 

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Kumpul bersama petani di Wampu, Bupati Langkat bahas pembangunan irigasi 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 April 2025 – 21:11 WIB

    Elshinta.com – Bupati Langkat Syah Afandin, bersama Wakil Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti menghadiri acara halal bil halal keluarga besar gabungan kelompok tani (gapoktan) Maju Sejahtera di Desa Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Minggu (6/4).

    Kepala Desa Stabat Lama Barat, T. Firmansyah, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Langkat. Ia berharap dukungan Pemkab Langkat dalam percepatan pembangunan irigasi, mengingat desanya berada di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Wampu yang sangat potensial untuk pengembangan pertanian.

    “Kami memiliki 11 kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Maju Sejahtera. Harapan kami irigasi bisa segera terealisasi demi kemakmuran petani dan kesejahteraan masyarakat desa,” ucap Firmansyah seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Rabu (9/4). 

    Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Langkat, Riki Sapariza mengapresiasi semangat dan kekompakan para petani dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ia mengaku awalnya mengira acara ini bersifat sederhana, namun ternyata sangat luar biasa dan penuh semangat gotong royong.

    “Saya kira ini acara biasa, ternyata luar biasa. Saya sampaikan langsung ke Bupati dan Wakil Bupati bahwa tidak ada donasi dari saya, semua murni dari para petani,” ungkap Riki.

    Bupati Langkat Syah Afandin, menyatakan rasa bahagia dan bangganya bisa hadir bersama para petani. Ia menegaskan bahwa kehadiran dirinya bersama wakil  dan jajaran kepala perangkat daerah adalah bentuk dukungan penuh terhadap upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional sebagaimana visi besar Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Kita hadir di sini membawa kepala dinas terkait agar bisa menyerap langsung apa yang dibutuhkan para petani. Ini bagian dari upaya mendukung Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam peningkatan ketahanan pangan,” kata Bupati.

    Ia juga menyampaikan rencana kunjungan ke Kementerian Pertanian RI dalam waktu dekat untuk menjajaki program-program yang bisa diakses guna mendukung kesejahteraan petani Langkat. Mengenai kebutuhan irigasi, Bupati menyebut telah menjalin kerja sama dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Sumatera Utara.

    “Informasi terakhir, insya Allah tahun ini pembangunan irigasi untuk desa ini akan direalisasikan,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Bupati juga menyoroti pentingnya pengembangan produk hasil pertanian dan pemanfaatan teknologi digital. Ia mencontohkan negara Thailand yang sukses memasarkan produk pertaniannya secara digital mulai dari tahap tanam hingga panen.

    “Kita harus bisa mengikuti jejak itu. Petani Langkat harus mulai aktif mempromosikan hasil pertaniannya melalui media sosial,” imbuhnya.

    Di akhir sambutannya, Bupati Langkat berharap momen syawal ini menjadi pintu keberkahan bagi seluruh masyarakat Langkat. Ia juga meminta doa agar dirinya bersama wakil dapat menjadi pemimpin yang amanah dan membawa manfaat nyata bagi rakyat.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Sederet Tokoh Nasional Hadiri Pembukaan PSBM-KKSS di Makassar

    Sederet Tokoh Nasional Hadiri Pembukaan PSBM-KKSS di Makassar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) ke-25 dan Musyawarah Besar (Mubes) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) ke-12 secara resmi dibuka.

    Hajatan tahunan yang dikemas dalam bentuk silaturahmi ini berlangsung di Hotel Four Points, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 10 April 2025.

    Mengusung tema “Aktualisasi Siri’ na Pacce untuk Harmoni KKSS, Harmoni Indonesia,” kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi nasional bagi warga Sulawesi Selatan di perantauan maupun daerah asal. Acara yang digelar sejak 9 hingga 11 April tersebut dihadiri lebih dari 2.200 peserta dari berbagai wilayah.

    Turut hadir dalam pembukaan, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, serta para tokoh nasional dan daerah seperti Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama Prof. KH. Nasaruddin Umar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Ketua Dewan Penasehat BPP KKSS H.M. Aksa Mahmud.

    Juga Wakil Menteri P2MI Zulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, serta sejumlah kepala daerah seperti Wali Kota-Wakil Wali Kota Makassar, Munafr Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham, Wali Kota Parepare Tamsing Hamid, Bupati Maros Chaidir Syam, dan Bupati Luwu Patahudding.

    Ketua Umum DPP KKSS, Muchlis Patahna dalam sambutannya menyebutkan bahwa acara ini menjadi momentum mempererat tali persaudaraan dan membuka peluang investasi di Sulawesi Selatan.

    Ia menilai, semakin banyak tokoh yang siap memimpin KKSS menjadi pertanda keberhasilan organisasi ini dalam merangkul warga perantauan.

    “Kita undang saudagar-saudagar Bugis Makassar dari berbagai daerah, salah satunya untuk mengajak mereka berinvestasi di kampung halaman. Harmoni KKSS adalah harmoni Indonesia,” ujarnya.

  • DPRD Kota Bandung Kecam Aksi Intimidasi Warga Sukahaji

    DPRD Kota Bandung Kecam Aksi Intimidasi Warga Sukahaji

    BANDUNG – Anggota DPRD Kota Bandung Heri Hermawan, mengecam keras adanya aksi premanisme dengan melakukan intimidasi terhadap warga Sukahaji, Babakan Ciparay, Kota Bandung. Diketahui, warga dikelurahan itu mengalami intimidasi oleh pihak yang mengklaim kepemilihan lahan.

    Bentuk intimidasi, warga Sukahaji dipaksa untuk menerima konpensasi atau uang kerahiman agar bisa dilakukan penggusuran pemukiman warga oleh pihak yang mengklaim kepemilikan lahan tersebut.

    “Jangan juga melakukan aksi-aksi premanisme atau intimidasi. Karena cara seperti ini masuk pada persoalan sosial hingga pidana,” pinta Heri kepada Jabar Ekspres, Kamis, 10 April 2025 pagi.

    “Jadi, saya mengecam adanya aksi-aksi intimidasi terhadap warga Sukahaji itu. Saya minta dilakukan mediasi dengan baik, bukan dengan cara-cara premanisme,” tegas Heri yang juga Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung dari Dapil 6 Babakan Ciparay, Bandung Kulon, Bojongloa Kidul ini.

    Tak hanya itu, Heri juga meminta aparatur kewilayahan untuk hadir di tengah-tengah warga Sukahaji. Pasalnya, sambung dia, aparatur kewilayahan memiliki tanggung jawab, memastikan kondusivitas lingkungan tetap terjamin aman.

    “Untuk aparatur kewilayahan harus menjadi mediator, tidak pro kemana-kemana. Jika pihak yang mengklaim atas kepemilikan lahan secara legal, maka RT, RW, lurah, camat perlu memberikan edukasi kepada warga terkait persoalan itu. Dan perlu juga diberikan hak-haknya jangan sampai ditinggalkan begitu saja,” katanya.

    DPRD Kota Bandung kata Heri, tidak segan-segan akan memanggil pihak-pihak yang terlibat sengkata kepemilikan lahan tersebut. “Jika persoalan ini terus berlanjut dan tidak ada solusi maka, saya pasti hadir ke sana untuk mendengarkan dari kedua pihak seperti apa,” akunya.

    Dengan itu, Politikus NasDem ini mendesak agar pihak-pihak yang mengklaim kepelihan lahan, untuk bisa membuktikan legalitas secara sah. Meski begitu, Heri menantang adanya aksi premanisme dengan melakukan intimidasi terhadap warga Sukahaji.

    “Jika pihak-pihak yang mengklaim memiliki legalitas kepemilikan, maka kami mendorong untuk melakukan negosiasi dengan baik. Sehingga kedua belah pihak bisa menahan diri, tidak terjadi keributan,” katanya.

     

    Ancam Pemukiman Warga Sukahaji akan Dibakar

     

    Menurutnya, masing-masing pihak harus bisa membuktikan dokumen legalitas kepemilikan lahan tersebut. “Misalnya warga Sukahaji, harus bisa membuktikan kepemilikan lahan yang ia tempati selama ini. Termasuk pihak-pihak yang selama ini mengklaim ke pemilikan. Harus dibuktikan aspek-aspek dokumen yang sah,” ucap Heri.