Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Tak Dukung Ibas-Puspa di Pilkada, NasDem Copot Siddiq Jadi Pimpinan DPRD Luwu Timur – FAJAR

    Tak Dukung Ibas-Puspa di Pilkada, NasDem Copot Siddiq Jadi Pimpinan DPRD Luwu Timur – FAJAR

    Bukan hanya pencopotan dari jabatan Wakil Ketua DPRD Lutim. Siddiq juga berpotensi mendapat sanksi PAW akibat melanggar keputusan yang telah disepakati sebelumnya.

    “Sanksi ini juga yang menimpa anggota DPRD Kota Palopo, Abd Salam yang juga terang-terangan melwan keputusan partai di Pilkada Palopo lalu,” ketusnya.

    Dari catatan NasDem Kabupaten Luwu Timur, sejumlah pelanggaran terang-terangan dilakukan M Siddiq saat pelaksanaan Pilkada lalu.

    Di antaranya, saat Siddik melakukan tatap muka dengan konstituennya yakni reses, di situ Siddiq justru melemahkan program paslon Irwan Bachri Syam-Puspawati (Ibas-puspa).

    Tak hanya itu, bukti lainnya adalah, Siddiq tidak menjalankan perintah partai yang sudah ia tandatangani melalui fakta integritas sebagai anggota DPRD.

    Di mana di dalamnya, ada tiga poin dalam surat tersebut. Pertama, setiap anggota DPRD dari Partai NasDem harus mentaati keputusan Partai NasDem dalam mengusung paslon pada pilkada.

    Kedua, anggota DPRD dari Partai NasDem harus ikut berperan aktif dan bekerjasama paslon pilihan Partai NasDem untuk mencapai kemenangan di Pilkada.

    Di poin terakhir, bersedia mendapatkan sanksi organisasi sesuai aturan dan keputusan partai NasDem.

    “Kami dapat informasi dan buktinya ada, semua keluarga inti dan relawan Kakak Siddiq terang-terangan lawan Ibas-Puspa. Justru mengampanyekan paslon incumbent saat itu Budiman-Akbar,” ungkapnya.

    Padahal dalam surat fakta integritas lanjutnya, sudah tegas meminta kepada semua anggota DPRD harus ikut berperan aktif dan bekerjasama paslon pilihan Partai NasDem untuk mencapai kemenangan di Pilkada,” tandasnya.

  • Ratusan Honorer Murung Raya Dipecat, Bupati: Kami Masih Mencari Solusi Regional 11 April 2025

    Ratusan Honorer Murung Raya Dipecat, Bupati: Kami Masih Mencari Solusi Regional 11 April 2025

    Ratusan Honorer Murung Raya Dipecat, Bupati: Kami Masih Mencari Solusi
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
    – Ratusan
    tenaga honorer
    di Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
    Murung Raya
    terpaksa menghadapi
    pemutusan kontrak
    oleh pemerintah daerah setempat.
    Bupati Murung Raya, Heriyus, menjelaskan bahwa pemutusan kontrak tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
    “Itu sesuai Undang-Undang, ketentuannya sudah ditentukan oleh peraturan, sehingga harus berhenti,” ungkap Heriyus kepada
    Kompas.com
    usai menghadiri acara di Kantor BPK RI Perwakilan Kalteng, Palangka Raya, Kamis (11/4/2025).
    Bupati Heriyus merinci bahwa sekitar 500 tenaga honorer Pemkab Murung Raya yang diberhentikan.
    Meskipun kinerja mereka masih dibutuhkan, pemerintah daerah sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengalihdayakan pekerjaan mereka melalui sistem
    outsourcing
    .
    “Kinerja mereka masih dibutuhkan, ada sekitar 500-an yang (diberhentikan), kami masih mengkaji apakah memungkinkan untuk jadi
    outsourcing
    ,” tuturnya.
    Saat ini, Pemkab Murung Raya tengah mencari solusi agar ratusan tenaga honorer tersebut bisa tetap bekerja, mengingat kebutuhan akan pekerjaan mereka masih ada.
    “Saat ini kami masih mencari solusi (supaya honorer ini bisa bekerja kembali), karena (honorer) masih dibutuhkan,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Pemkab Murung Raya juga sempat membahas rencana merumahkan ratusan honorer per 1 April 2025, khususnya mereka yang masa kerjanya tidak sampai dua tahun.
    Heriyus menegaskan pentingnya melibatkan anggota legislatif dalam pembahasan ini untuk mencari solusi bagi tenaga kontrak di bawah dua tahun, mengingat dampaknya pada keuangan daerah.
    “Kami mengajak anggota legislatif nanti untuk duduk bersama membahas mencari solusi untuk tenaga kontrak di bawah dua tahun, karena persetujuan berdampak pada keuangan daerah,” kata Heriyus beberapa waktu lalu di Kota Pucuk Cahu, Murung Raya.
    Dalam apel gabungan yang dihadiri pegawai dari semua organisasi perangkat daerah (OPD), Heriyus mengungkapkan rencana untuk segera melakukan konsultasi atau rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD setempat guna mencari solusi bagi nasib tenaga honorer yang masa kerjanya di bawah dua tahun.
    Bupati Heriyus berharap agar tenaga honorer kontrak yang bekerja di bawah dua tahun dapat bersabar sambil menunggu keputusan yang akan diambil.
    “Semoga dalam pembahasan nanti kami menemukan suatu regulasi yang mempunyai payung hukum untuk menjalankan tugas memberikan pekerjaan lanjutan kepada tenaga honorer di bawah dua tahun,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Merajut Jejak Leluhur Bumi Anjukladang, Ketika Prosesi Manusuk Sima Warnai Peringatan Hari Jadi Ke-1.088 Nganjuk Surabaya 11 April 2025

    Merajut Jejak Leluhur Bumi Anjukladang, Ketika Prosesi Manusuk Sima Warnai Peringatan Hari Jadi Ke-1.088 Nganjuk Surabaya 11 April 2025

    Merajut Jejak Leluhur Bumi Anjukladang, Ketika Prosesi Manusuk Sima Warnai Peringatan Hari Jadi Ke-1.088 Nganjuk
    Tim Redaksi
    NGANJUK, KOMPAS.com
    – Aura khidmat menyelimuti pelataran
    Candi Lor
    di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten
    Nganjuk
    , Jawa Timur, Kamis (10/4/2025) siang.
    Ratusan pasang mata tertuju pada serangkaian prosesi sakral ”
    Manusuk Sima
    “, yang digelar untuk memperingati hari jadi ke-1.088 Masehi Nganjuk.
    Lebih dari sekadar perayaan usia, kegiatan ini menjadi penanda upaya pelestarian warisan budaya dan spirit luhur ”
    Hanggayuh Raharjaning Bumi Anjukladang
    ”, yang kurang lebih berarti meraih kesejahteraan tanah Anjukladang.
    Siang itu, alunan gamelan mengalun syahdu, mengiringi langkah para penari dengan kostum prajurit yang memukau.
    Di pelataran candi yang menjadi saksi bisu sejarah Tanah Anjukladang, yang kini berganti nama menjadi Nganjuk, mereka memeragakan tarian peperangan dengan gerakan yang energik dan penuh makna.
    Visualisasi ini seolah membawa para penonton kembali ke masa lampau, menggambarkan dinamika kehidupan dan perjuangan di Tanah Anjukladang, sebelum diberikan status sima.
    Dahulu diyakini terjadi peperangan di Bumi Anjukladang antara pasukan Mpu Sindok melawan tentara Melayu dari Wangsa Sailendra.
    Pada peperangan itu, penduduk Anjukladang atau Nganjuk membantu Mpu Sindok, hingga berhasil memukul mundur tentara Melayu tersebut.
    Atas jasanya, Mpu Sindok, yang merupakan raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Medang periode Jawa Timur, memberikan sima atas Bumi Anjukladang.
    Pemberian sima itu dilakukan pada tanggal 12 bulan Caitra tahun 859 Saka atau bertepatan dengan tanggal 10 April 937 M, yang kini diperingati sebagai hari jadi Nganjuk.
    Usai pemeragaan tarian di pelataran Candi Lor, suasana berubah menjadi lebih khidmat.
    Pembesar kerajaan, yang diperankan dengan penuh penghayatan, hadir dengan iringan payung kebesaran.
    Kedatangan mereka menandai momen penting dalam prosesi penyerahan tanda pemberian status sima kepada tanah Anjukladang.
    Simbol-simbol pusaka dihadirkan, mengingatkan akan nilai-nilai adiluhung dan kearifan lokal yang menjadi landasan berdirinya wilayah ini.
    Prosesi kemudian dilanjutkan di area dalam Candi Lor, tempat di mana para pemimpin daerah hadir untuk menyaksikan dan menjadi bagian dari momen bersejarah ini.
    Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi tampak khusyuk mengikuti setiap tahapan acara, didampingi oleh Wakil Bupati Nganjuk, Trihandy Cahyo Saputro, Ketua DPRD, Tatit Heru Tjahjono, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Nganjuk.
    Kang Marhaen, sapaan karib Marhaen Djumadi, menyampaikan bahwa kegiatan Manusuk Sima ini bukan sekadar agenda rutin tahunan.
    Menurutnya, ini adalah momentum penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai luhur.
    “Ini adalah rangkaian peringatan hari jadi ke-1.088 Nganjuk, yang puncaknya adalah Manusuk Sima. Manusuk Sima ini adalah sebuah proses pemberian wilayah bebas pajak, ini pertama kali dulu dilaksanakan di sekitar sini, pasnya di Candi Lor,” tuturnya. 
    Menurut Kang Marhaen, peringatan Manusuk Sima ini sangat penting dilakukan.
    Salah satunya agar menjadi media edukasi bagi segenap warga Nganjuk, agar tahu sejarah tanah kelahirannya.
    “Biar masyarakat tahu bahwa ini lo prosesnya. Misalnya mana Mpu Anjukladang, mana Mpu Sindok, mana pasukan dari Sriwijaya, mana dari Mataram Hindu (Medang), dan seterusnya,” katanya. 
    “Sehingga anak-anak atau masyarakat luas tahu persis, oh ini lo sejarahnya Nganjuk, lahirnya Nganjuk ya di sini,” ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Mahasiswa yang Serobot Barikade Polisi dengan Motor di Manokwari Dilepaskan Regional 11 April 2025

    2 Mahasiswa yang Serobot Barikade Polisi dengan Motor di Manokwari Dilepaskan Regional 11 April 2025

    2 Mahasiswa yang Serobot Barikade Polisi dengan Motor di Manokwari Dilepaskan
    Tim Redaksi
    MANOKWARI, KOMPAS.com
    – Dua mahasiswa di Manokwari menerobos barikade polisi dengan motor saat polisi melakukan pengamanan aksi mahasiswa tolak UU TNI, Kamis (10/4/2025).
    Insiden penerobosan itu dilakukan tepat di depan Asrama Mansinam, kawasan Amban, Manokwari.
    Kedua mahasiswa, yakni Nikus Alua yang membonceng Donavemtura Siep, kemudian diamankan oleh polisi, tetapi akhirnya dilepas.
    Massa aksi berupaya tetap menggelar demo dengan titik kumpul di kawasan dekat Kampus Unipa Amban menuju Kantor DPR
    Papua Barat
    , tetapi massa hanya dapat bertahan dan berorasi di kawasan Fanindi, Jalan Gunung Salju Manokwari hingga sore.
    “Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Nikus Alua, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami memahami terkait dengan proses hukum mengenai peristiwa penganiayaan atau melawan petugas kepolisian,” kata Kapolresta Manokwari Humas Kombes Ongky Isgunawan, membacakan surat pernyataan sikap dua mahasiswa tersebut di hadapan massa aksi.
    Selanjutnya, kata Ongky, kedua mahasiswa tersebut berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama lagi.
    Massa aksi secara bergantian melakukan orasi di kawasan segitiga Fanindi Manokwari dengan tuntutan menolak UU TNI yang sudah disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu.
    Massa juga menolak proyek strategi nasional (PSN) di Tanah Papua. Berikut tuntutan mereka:
    1. Cabut revisi UU TNI yang mengancam supremasi sipil dan membuka ruang bagi militerisme dalam ruang sipil.
    2. Hentikan dan evaluasi seluruh PSN di Papua yang tidak melibatkan partisipasi bersama masyarakat adat dan hanya menguntungkan elite ekonomi politik.
    3. Kembalikan fungsi TNI pada tugas pokok pertahanan negara, bukan sebagai aktor pembangunan atau pengendali wilayah sipil.
    4. Hormati hak masyarakat adat Papua atas tanah dan kehidupan sesuai amanat UUD 1945 dan deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat.
    5. Sahkan UU Masyarakat Adat demi menjamin masyarakat yang adil.
    Wakil Ketua DPRD Papua Barat, Petrus Makcbon, yang juga hadir di hadapan massa aksi, memastikan bahwa aspirasi mahasiswa akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui saluran DPR.
    Aksi tersebut sempat membuat arus lalu lintas menuju kawasan Amban dan sebaliknya ke arah Kota Manokwari lumpuh total.
    Terdapat barikade polisi dan juga kendaraan taktis polisi yang parkir di tengah jalan.
    Massa membubarkan diri setelah dua rekan yang sempat ditahan dilepaskan oleh kepolisian, serta massa membacakan pernyataan sikap aksi di hadapan wakil dari DPR dan MPR yang hadir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Layanan Bermasalah, Dirut Bank DKI Klaim Tak Ada Data Bocor-Dana Nasabah Aman

    Layanan Bermasalah, Dirut Bank DKI Klaim Tak Ada Data Bocor-Dana Nasabah Aman

    Jakarta –

    Direktur Utama (Dirut) Bank DKI, Agus Haryoto Widodo angkat bicara terkait layanan Bank DKI yang bermasalah berujung Direktur IT Amirul Wicaksono dicopot. Agus mengatakan tidak ada kebocoran data ataupun kehilangan dana nasabah saat layanan bermasalah.

    “(penyebab permasalahan layanan) kami belum dapat menyampaikan detail lebih jauh karena proses audit dan analisa teknis masih berlangsung. Namun yang dapat kami pastikan: tidak ada kebocoran data, tidak ada kehilangan dana nasabah, dan sistem core banking utama tetap aman,” kata Agus saat dihubungi, Kamis (10/4/2025).

    Agus menyebut pihaknya sudah menangani permasalahan tersebut. Manajemen juga telah mengambil langkah strategis untuk mempercepat pemulihan layanan.

    “Memang benar bahwa sebelumnya terdapat gangguan layanan yang kami tangani secara serius. Dan Manajemen telah mengambil langkah strategis untuk mempercepat pemulihan dan transformasi sistem teknologi informasi di Bank DKI,” ujarnya.

    Agus tidak berkomentar banyak saat ditanya terkait pencopotan Amirul Wicaksono sebagai Direktur IT. Dia mengatakan pencopotan sepenuhnya kewenangan Dewan Komisaris dan pemegang saham.

    “Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Dewan Komisaris dan atau pemegang saham sesuai ketentuan anggaran dasar. Saya tidak dalam kapasitas menjawab hal ini,” tuturnya.

    Tidak sedikit nasabah yang menyampaikan kekecewaannya. Sebab, mereka tidak bisa menggunakan tunjangan hari raya (THR) dan gaji yang dicairkan lewat Bank DKI.

    Pramono Bilang Ada Kebocoran

    “Kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kali dan kejadiannya hampir serupa. Di mana IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik. Terus terang ada kebocoran. Jumlah angkanya yang tahu direksi Bank DKI,” kata Pramono di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/4).

    Karena kejadiannya sudah tiga kali, lanjut Pramono, dirinya memutuskan melaporkan hal tersebut ke Bareskrim (Badan Reserse Kriminal). Sementara itu, jabatan Direktur IT kini diisi oleh Direktur Umum Agus Haryoto Widodo dan mulai berlaku sejak Selasa (8/4).

    “Karena kejadiannya sudah tiga kali, saya memutuskan, yang pertama, semuanya dilaporkan kepada Bareskrim,” ungkapnya.

    “Yang kedua, diambil tindakan kepada Direktur IT. Karena sudah berulang kali, ini yang ketiga kali, dibebastugaskan dan jabatan itu dirangkap oleh Direktur Umum. Dan mulai berlaku kemarin,” sambungnya.

    Pramono pun telah meminta lembaga independen internasional untuk melakukan audit, tracing, dan monitoring untuk mengetahui ke mana kebocoran dana itu.

    “Nanti tentunya, selain Bank DKI, Bareskrim pasti akan segera mengetahui ini. Karena yang namanya apa pun tentang jejak digital uang lari ke mana saja. Dalam sistem sekarang pasti kelihatan,” tuturnya.

    (wnv/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Cara DPRD Klungkung Menaikkan Ekonomi Nelayan dan Petani Garam

    Cara DPRD Klungkung Menaikkan Ekonomi Nelayan dan Petani Garam

    Klungkung: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klungkung sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perlindungan nelayan dan petani garam. Tujuannya, memberikan jaminan kesejahteraan bagi nelayan dan petani garam.

    “Nelayan dan petani garam di Klungkung masih minim perlindungan, baik dari segi jaminan kesehatan maupun jaminan tenaga kerja. Padahal, mereka setiap hari menghadapi risiko tinggi saat melaut dan dalam proses produksi garam,” kata Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gde Anom.

    Anom menilai Raperda itu untuk menjamin keberlangsungan profesi nelayan dan petani garam yang menjadi salah satu potensi unggulan Klungkung.

    Raperda ini akan mengatur berbagai aspek perlindungan, termasuk jaminan sosial, akses permodalan, hingga pemasaran hasil produksi. 

    “Kami ingin memastikan nelayan dan petani garam mendapat penghidupan yang layak dan berkelanjutan. Selama ini, mereka sering menjadi pihak yang paling rentan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga pasar,” kata Anom.

    Anom menyebut inisiatif itu mendapat dukungan penuh dari Gubernur Bali I Wayan Koster, yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap sektor perikanan dan produksi garam tradisional.

    “Gubernur Bali sangat mendukung, bahkan mendorong kebijakan konsumsi garam tradisional Bali untuk memperkuat daya saing produk lokal,” ujar Anom.

    Raperda ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kuat untuk melindungi dan melestarikan produksi garam tradisional Kusamba yang telah menjadi ikon Kabupaten Klungkung.

    Anom menambahkan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan usaha masyarakat pesisir yang telah menjadi bagian dari identitas budaya Klungkung.

    “Ranperda ini segera dibahas dan disahkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para nelayan dan petani garam. Ini menyangkut nasib ribuan keluarga yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan dan produksi garam tradisional,” kata Anom.

    Klungkung: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klungkung sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perlindungan nelayan dan petani garam. Tujuannya, memberikan jaminan kesejahteraan bagi nelayan dan petani garam.
     
    “Nelayan dan petani garam di Klungkung masih minim perlindungan, baik dari segi jaminan kesehatan maupun jaminan tenaga kerja. Padahal, mereka setiap hari menghadapi risiko tinggi saat melaut dan dalam proses produksi garam,” kata Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gde Anom.
     
    Anom menilai Raperda itu untuk menjamin keberlangsungan profesi nelayan dan petani garam yang menjadi salah satu potensi unggulan Klungkung.

    Raperda ini akan mengatur berbagai aspek perlindungan, termasuk jaminan sosial, akses permodalan, hingga pemasaran hasil produksi. 
     
    “Kami ingin memastikan nelayan dan petani garam mendapat penghidupan yang layak dan berkelanjutan. Selama ini, mereka sering menjadi pihak yang paling rentan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga pasar,” kata Anom.
     
    Anom menyebut inisiatif itu mendapat dukungan penuh dari Gubernur Bali I Wayan Koster, yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap sektor perikanan dan produksi garam tradisional.
     
    “Gubernur Bali sangat mendukung, bahkan mendorong kebijakan konsumsi garam tradisional Bali untuk memperkuat daya saing produk lokal,” ujar Anom.
     
    Raperda ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kuat untuk melindungi dan melestarikan produksi garam tradisional Kusamba yang telah menjadi ikon Kabupaten Klungkung.
     
    Anom menambahkan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan usaha masyarakat pesisir yang telah menjadi bagian dari identitas budaya Klungkung.
     
    “Ranperda ini segera dibahas dan disahkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para nelayan dan petani garam. Ini menyangkut nasib ribuan keluarga yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan dan produksi garam tradisional,” kata Anom.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • jangan kosongkan rekening Bank DKI

    jangan kosongkan rekening Bank DKI

    Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. Foto: Istimewa

    Ketua DPRD Jakarta: jangan kosongkan rekening Bank DKI
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Kamis, 10 April 2025 – 12:52 WIB

    Elshinta.com Khoirudin, Ketua DPRD DKI Jakarta mengimbau masyarakat tidak terpancing ajakan mengosongkan rekening Bank DKI di tengah polemik gangguan layanan perbankan selama musim mudik Lebaran 2025. Usai acara Halal Bihalal di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/4/2025), Khoirudin menegaskan bahwa reaksi menarik dana secara massal justru bisa berdampak negatif bagi keuangan daerah.

    “Jangan ikuti ajakan untuk mengosongkan rekening. Karena ini aset kita, aset Pemda, aset DKI. Iya, orang kadang ada salah, ada kekurangan. Tapi jangan karena itu lalu gerakan mengosongkan rekening di Bank DKI,” ujar Khoirudin.

    Ia menyampaikan bahwa Bank DKI adalah satu-satunya BUMD yang secara konsisten memberikan dividen terbesar bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Langkah emosional seperti penarikan dana besar-besaran dinilai kontraproduktif.

    “Bank DKI itu kan BUMD yang bisa memberikan dividen terbaik selama ini, bertahun-tahun. Sayang kalau digerogoti oleh emosi sesaat,” ujarnya.

    “Jangan karena kekecewaan itu kita kosongkan rekening. Itu aset kita,” tambahnya.

    Ia juga memastikan bahwa Gubernur DKI Jakarta telah merespons cepat persoalan ini dengan menggelar rapat bersama jajaran Bank DKI. “Yang bijak adalah mengenali dan menginventarisasi masalah. Kita tidak mencari siapa yang salah, tapi bagaimana menyelesaikan,” ujar Khoirudin.

    Seperti diketahui, layanan transaksi antarbank melalui ATM Bank DKI kini telah kembali beroperasi secara penuh, menyusul selesainya proses pemeliharaan sistem perbankan sejak 29 Maret 2025

    “Nasabah kini dapat kembali melakukan berbagai transaksi seperti tarik tunai, cek saldo, transfer lintas bank (off-us), hingga pembayaran tagihan,” ungkap Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo.

    Menurut dia, pulihnya layanan tersebut menyusul selesainya proses pemeliharaan sistem layanan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan dan penguatan sistem keamanan transaksi.

    Ia menegaskan bahwa, selama proses pemeliharaan, keamanan data dan dana nasabah tetap menjadi prioritas utama Bank DKI.

    Pihaknya juga memastikan bahwa setiap permasalahan yang mungkin muncul telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

    Penulis: Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Gubernur Banten optimis Bank Banten semakin setara dengan BPD lain

    Gubernur Banten optimis Bank Banten semakin setara dengan BPD lain

    Serang (ANTARA) – Gubernur Banten Andra Soni meyakini Bank Banten semakin kuat dan bakal setara dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) lainnya.

    “Hal itu terlihat dari kinerja keuangan dan operasional Bank Banten yang terus mengalami pertumbuhan positif. Dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) yang ada di Provinsi Banten akan semakin memperkuat eksistensi Bank Banten,” kata Andra, di Serang, Kamis.

    Menurutnya, Bank Banten wajib diperjuangkan bersama agar semakin kuat. Tujuannya, agar Provinsi Banten memiliki kemandirian dalam pengelolaan keuangan, sehingga akan berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “Potensi kita cukup besar. Itu harus bisa kita kelola sendiri,” tegasnya.

    Pada kesempatan itu, Andra juga mengapresiasi atas kehadiran Wali Kota Serang Budi Rustandi, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah yang keduanya sudah mempercayakan kepada Bank Banten dalam penempatan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

    “Insya Allah Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) juga akan menyusul. Dukungannya sudah kelihatan dengan kehadiran Wali Kota Cilegon Robinsar dan Wakil Ketua DPRD Tangsel Maria Teresa Suhardja,” ungkapnya.

    Pada kesempatan itu, Direktur Utama (Dirut) Bank Banten Muhammad Busthami menambahkan, pembahasan pokok RUPS Bank Banten tahun ini meliputi lima pokok mata acara. Pertama persetujuan atas laporan tahunan termasuk laporan keuangan Perseroda dan laporan tugas pengawasan dewan komisaris untuk tahun 2024.

    Kedua, lanjutnya, penetapan penggunaan laba bersih 2024. Ketiga, penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit keuangan perseroda yang berakhir pada Desember 2025. Keempat, penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) ke-6 dan ke-7 dari Perseroda.

    “Terakhir adalah persetujuan perubahan pengurus Perseroda,” katanya.

    Ditambahkan, selain itu ada juga RUPS pemegang saham luar biasa dengan satu agenda yakni persetujuan penambahan modal dan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu melalui PUT ke-8 termasuk rencana penyertaan modal dalam bentuk aset atau inbreng dari Pemprov Banten selaku pemegang saham pengendali (PSP) dan perubahan AD/ART.

    Sebagai informasi, dalam dua tahun terakhir Bank Banten mencapai kinerja keuangan terbaik yang ditopang oleh tumbuhnya penyaluran kredit dan kinerja keuangan berkat dukungan semua pihak. Di akhir tahun 2024, penyaluran kredit tumbuh menjadi Rp3,85 triliun. Sedangkan penghimpunan dana pihak ketiga naik menjadi Rp1,11 triliun.

    Pada tahun buku 2024, Bank Banten membukukan laba bersih sebesar Rp39,33 miliar. Capaian itu meningkat sebesar 47 persen dibanding laba bersih tahun 2023 yang mencapai Rp26,59 miliar.

    Pewarta: Desi Purnama Sari
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pembukaan taman 24 jam diharapkan dapat tingkatkan perekonomian warga

    Pembukaan taman 24 jam diharapkan dapat tingkatkan perekonomian warga

    Langkah Pemprov DKI Jakarta ini dapat berdampak signifikan terhadap masalah pengangguran di ibu kota

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Bun Joi Phiau mengungkapkan pembukaan beberapa taman selama 24 jam diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

    “Warga yang selama ini kesulitan mencari pekerjaan atau bahkan dipecat dari tempatnya bisa kembali mencari nafkah di tempat-tempat yang akan dibuka nantinya,” kata Bun di Jakarta, Kamis.

    Ia juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempersiapkan taman-taman yang rencananya akan ditambah waktu operasionalnya dalam rangka mendukung UMKM.

    Menurut Bun, taman-taman yang nantinya akan ditambah jam operasionalnya untuk memfasilitasi kegiatan UMKM perlu disiapkan mulai dari keamanannya secara umum dan tempat-tempat pedagangnya secara spesifik.

    Ia menjelaskan bahwa program pembukaan taman dicanangkan oleh Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, sebagai bagian dari upaya untuk menggerakkan roda perekonomian, khususnya dalam menciptakan 500 ribu lapangan pekerjaan baru.

    “Langkah Pemprov DKI Jakarta ini dapat berdampak signifikan terhadap masalah pengangguran di ibu kota. Niatnya bagus dan tujuannya mendesak di tengah-tengah kondisi perekonomian yang sulit seperti ini,” ujarnya.

    Akan tetapi, kata Bun, infrastruktur-infrastruktur yang ada di taman harus ditingkatkan terlebih dahulu supaya bisa menunjang kegiatan UMKM seperti dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

    Pemprov DKI Jakarta lanjut dia, harus memastikan keamanannya. Sistem CCTV yang menjadi aset penting dalam mengawasi kawasan tamannya harus ditambah.

    “Pemprov DKI Jakarta harus memastikan setiap sudut yang rawan terjangkau oleh pandangannya,” katanya.

    Bun juga menekankan pentingnya aspek kebersihan untuk dijaga supaya kegiatan berdagang tidak mengotori fasilitas-fasilitas umum yang ada dan merusak estetika tamannya.

    “Pemprov DKI Jakarta juga harus memastikan kebersihan taman-tamannya. Di satu sisi, warga harus memahami bahwa mereka perlu membuang sampah kepada tempatnya,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mantan dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Jadi Tersangka Kasus Pagar Laut, Ini Status Terbarunya

    Mantan dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Jadi Tersangka Kasus Pagar Laut, Ini Status Terbarunya

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia menetapkan sembilan tersangka dalam kasus pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi. Dua di antaranya merupakan mantan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.

    Kesembilan itu dinyatakan sebagai tersangka dalam dugaan pemalsuan 93 sertifikat hak milik yang berada di perairan.

    Para tersangka itu yakni MS selaku Kepala Desa Segarajaya sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Ketua Fraksi Amanat Perubahan sekaligus Ketua DPD Partai NasDem.

    Kemudian AR selaku Kades Segarajaya hasil pergantian antar waktu (PAW) sisa masa jabatan 2018-2024.

    AR juga merupakan mantan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2014-2019 dan 2019-2024 dari Fraksi PDI Perjuangan. AR merupakan adik dari MS.

    Sedangkan tujuh tersangka lainnya yakni GM (Kasie Pemerintahan di kantor Desa Segarajaya, Y selaku staf Desa Segarajaya, S selaku staf Desa Segarajaya, AP selaku ketua tim support PTSL, GG selaku petugas ukur tim support PTSL, MJ selaku operator komputer dan HS selaku tenaga pembantu di tim support program PTSL.

    Pelayanan masyarakat tak terganggu

    Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi, Edi Yusuf Taufik mengaku belum mengetahui pasti penetapan tersangka salah satu anggota dewan. Saat ini pihaknya masih menunggu surat resmi untuk tindak lanjut.

    “Kami masih belum mengetahui pasti, kami masih menunggu surat resminya seperti. Namun jika sudah ada surat resmi yang dikirimkan ke kami, nanti kami akan naikkan ke pimpinan dewan untuk selanjutnya ke bupati dan gubernur,” kata dia.

    Sementara itu, terkait kepala desa yang menjadi tersangka, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi Rahmat Atong memastikan roda pemerintahan desa tetap berjalan, termasuk pelayanan kepada masyarakat.

    “Yaa tentu kami dari Dinas DPMD dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kondisi kades dan perangkat desa yang tersangka kasus hukum tersebut. Dan memastikan bahwa pelayanan di desa tetap berjalan dengan baik.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News