Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Legislator PSI Soroti Tarif Air di Jakarta Naik, Minta Perubahan Pergub

    Legislator PSI Soroti Tarif Air di Jakarta Naik, Minta Perubahan Pergub

    Jakarta –

    Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta, Francine Widjojo, menyoroti permasalahan kenaikan tarif air PAM Jaya di Jakarta. Francine mendorong persoalan itu segera dituntaskan sebagai bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 mendatang.

    “LKPJ tahun 2025 harus memperhatikan pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah seperti diatur dalam Pasal 19 Permendagri 18 Tahun 2020, khususnya terkait tarif air PAM Jaya dalam Kepgub 730 Tahun 2024 yang bermasalah, sedangkan Kepgub ini adalah peraturan pelaksana dari Pergub 37 Tahun 2024,” kata Francine kepada wartawan, Minggu (13/4/2025).

    Francine menilai kenaikan tarif air Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya yang dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 37 tahun 2024 bermasalah baik dari segi formil dan materil. Dia mengatakan tidak ada landasan hukum dalam aturan tersebut.

    “Kenaikan tarif air minum PAM Jaya dalam Kepgub 730 Tahun 2024 cacat formil karena tidak memiliki landasan hukum. Pasalnya, tidak ditemukan adanya Kepgub di tahun 2023 yang mengatur tarif batas atas dan tarif batas bawah air minum dengan tarif Rp 21.000 hingga Rp 23.000/m3,” lanjutnya.

    “Pada saat yang bersamaan, kami juga menemukan bahwa kenaikan tarif air minum ini memiliki cacat materil. Pelanggan-pelanggan apartemen dan kondominium yang seharusnya berada di kelompok pelanggan hunian K II ditempatkan di kelompok pelanggan industri/niaga K III,” sambung Francine.

    Menurut Francine, kekeliruan PAM Jaya dalam menentukan unit apartemen dan kondominium sebagai pelanggan K III itu menyebabkan terjadinya kenaikan tarif air drastis hingga 71,3 persen. Adapun kenaikan tarif ini sangat membebani penghuni apartemen dan kondominium.

    “Para pelanggan di kelompok K III diharuskan membayar air minum dengan tarif lebih mahal dari tarif batas atas yang berlaku, yaitu di rentang Rp 21.500/m3 hingga Rp23.000/m3,” ujarnya.

    Lebih parah daripada itu, kenyataannya PAM Jaya menagih penghuni apartemen Mediterania Marina Residence di Ancol dengan biaya yang lebih tinggi lagi.

    Francine mengingatkan Ancol merupakan salah satu pelanggan terbesar PAM Jaya sekaligus mitra dalam sinergi BUMD. Namun, dia menilai PAM Jaya malah menetapkan tarif air yang sangat tinggi untuk kawasan Ancol sehingga merugikan penghuni apartemen di sana dan dapat berdampak pada keberlangsungan bisnis-bisnis yang berada di kawasan Ancol.

    Ia mengusulkan Pemprov DKI Jakarta mengubah Keputusan Gubernur (Kepgub) 730 Tahun 2024 selambat-lambatnya tahun ini agar tidak merugikan warga Jakarta dan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

    “Kami merekomendasikan Kepgub 730 Tahun 2024 yang merupakan peraturan pelaksana dari Pergub 37 Tahun 2024 diubah selambat-lambatnya tahun ini agar menjadi bagian dari LKPJ 2025. Pemprov DKI Jakarta harus ingat bahwa air merupakan kebutuhan dasar dan vital bagi warga Jakarta,” pungkas Francine.

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Legislator minta Pemprov DKI evaluasi sejumlah proyek pembangunan

    Legislator minta Pemprov DKI evaluasi sejumlah proyek pembangunan

    Ilustrasi – Pekerjaan perbaikan jalan di Ruas Tol Jakarta-Cikampek oleh PT Jasamarga Transjawa Tol. ANTARA/Pradita Kurniawan Syah

    Legislator minta Pemprov DKI evaluasi sejumlah proyek pembangunan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 12 April 2025 – 22:01 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera mengevaluasi proyek-proyek pembangunan yang tidak berjalan sesuai harapan dan mengganggu arus lalu lintas.

    “Ada beberapa proyek pembangunan yang tidak berjalan dan sangat mengganggu arus lalu lintas,” kata anggota DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo di Jakarta, Sabtu.

    Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengingatkan proyek pembangunan yang ada di Jakarta seharusnya memiliki kepastian waktu pelaksanaan dan penyelesaiannya yang disampaikan melalui informasi di lokasi proyek sehingga warga mengetahuinya.

    “Kami minta Pemprov DKI Jakarta menyikapi ini jika itu proyek yang menggunakan APBD Jakarta maka harus ada kepastian,” kata dia.

    Tri mengaku termasuk yang menjadi korban keberadaan proyek pembangunan di  kawasan Penjaringan yang membuat jarak tempuh semakin lama.

    “Biasanya saya hanya membutuhkan waktu 45 menit ke kantor tetapi dengan adanya proyek tersebut jarak tempuh yang dilalui bisa dua jam,” kata dia.

    Ia meminta Pemprov DKI Jakarta harus mencari penyebab proyek yang mengganggu lalu lintas tersebut mulai dari pemanggilan pengawas hingga melakukan monitoring untuk memastikan seluruh proyek berjalan dengan baik.

    “Ini kendala dimana, apa yang menyebabkan proyek tersebut tidak berjalan,” kata dia.

    Apalagi  proyek tersebut berbatasan dengan jalan Proyek Strategis Nasional (PSN)) yang harusnya berjalan dengan baik dan ada kepastian waktu penyelesaiannya.

    “Ini tentu kewenangan dari kementerian terkait agar proyek ini berjalan sesuai kajian yang ada,” kata dia.

    Menurut dia adanya proyek pembangunan di sejumlah titik di Jakarta  berdampak terhadap kapasitas jalan yang kian terbatas sementara jumlah kendaraan terus bertambah.

    “Masyarakat yang terdampak tentunya membutuhkan kepastian,” kata dia.

    Sejumlah proyek pembangunan  yang memberikan dampak terhadap kelancaran lalu lintas di antaranya di Penjaringan Jakarta Utara, Cikini Jakarta Pusat, dan Tebet Jakarta Selatan.

    Sumber : Antara

  • Demokrat komitmen tuntaskan lima pansus untuk Jakarta lebih baik

    Demokrat komitmen tuntaskan lima pansus untuk Jakarta lebih baik

    Kita ingin wajah Jakarta sebagai kota global benar-benar tercermin dari hal paling mendasar

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi Partai Demokrat menyatakan dukungan penuh atas pembentukan lima Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk menyelami berbagai persoalan Ibu Kota yang tak kunjung selesai, mulai dari parkir liar, utilitas semrawut, hingga pengelolaan aset daerah yang terbengkalai.

    “Pansus bukan sekadar formalitas. Kami ingin melahirkan produk legislasi yang konkret, terutama dalam persoalan-persoalan klasik Jakarta,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan di Jakarta, Sabtu.

    Fraksi Partai Demokrat, kata Ali, menyatakan dukungan penuh atas pembentukan lima Pansus tersebut, yang dijadwalkan bekerja dalam beberapa bulan ke depan.

    Ia menyebut, pembentukan pansus itu sebagai bentuk keseriusan legislatif dalam mendorong perubahan yang nyata, bukan sekadar wacana musiman.

    Menurut dia, sorotan tajam tertuju pada Pansus Raperda Jaringan Utilitas. Penataan kabel dan utilitas bawah tanah selama ini dinilai hanya setengah hati. Kabel menjuntai seenaknya, tiang-tiang berdiri tanpa koordinasi, dan sistem jaringan tak kunjung terintegrasi.

    “Penataan utilitas bukan hanya menanam kabel ke bawah tanah. Ini soal membangun sistem yang saling terkoneksi dan tertata rapi. Kita ingin wajah Jakarta sebagai kota global benar-benar tercermin dari hal paling mendasar,” ujarnya.

    Ia berharap, keberadaan Pansus ini mampu mendorong sistem SJUT (Sarana Jaringan Utilitas Terpadu) yang tak hanya rapi, tapi juga mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

    Masalah lain yang tak kalah pelik dibidik oleh Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah. Banyak aset milik Pemprov DKI Jakarta terbengkalai, tak terurus, bahkan menjadi beban anggaran karena tak produktif.

    “Sudah saatnya pengelolaan aset dilakukan secara transparan dan berbasis teknologi. Penerapan IoT (internet of things) bisa menjadi solusi untuk memantau kondisi aset secara real-time. Ini penting agar kita bisa tahu kapan kendaraan perlu diservis atau gedung perlu diperbaiki sebelum rusak parah,” kata Ali.

    Ironisnya, menurut data Bapenda, kendaraan operasional milik Pemprov DKI justru menjadi yang paling banyak menunggak pajak. Tidak sedikit pula kendaraan dinas yang tak layak jalan, termasuk armada Transjakarta.

    Sementara itu, Pansus Perparkiran akan menghadapi tantangan tak kalah kompleks: parkir liar yang sudah mengakar. Dari trotoar yang berubah fungsi, hingga pendapatan parkir yang “menghilang” entah ke mana.

    “Pansus ini harus mampu menginventarisasi semua penyebab penyalahgunaan trotoar dan bahu jalan. Kita tidak bisa terus membiarkan pejalan kaki kehilangan haknya,” ujarnya.

    Ali juga menyoroti pentingnya penegakan hukum dan sanksi tegas bagi pelanggar. Selain sebagai solusi jangka panjang, perbaikan sistem parkir juga diyakini bisa meningkatkan PAD.

    “Kalau parkir on the street dikelola dengan benar, bukan hanya tertib, tapi bisa jadi sumber pemasukan yang signifikan,” tambahnya.

    Adapun Kelima Pansus yang dibentuk mencakup Pansus Raperda Jaringan Utilitas, Pansus Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pansus Perparkiran, Pansus Raperda Kawasan Tanpa Rokok, dan Pansus Raperda Penyelenggaraan Pendidikan.

    Fraksi Demokrat menekankan bahwa kerja Pansus harus diarahkan untuk menghadirkan solusi jangka panjang dan meningkatkan fungsi pengawasan legislatif terhadap program strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga Jakarta.

    “Ini kesempatan kita membuktikan bahwa dewan tidak hanya bicara, tapi bekerja. Kita harus mampu menjawab masalah lama dengan pendekatan baru yang konkret dan terukur,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPRD Magetan Suwarno Meninggal, Kader Golkar: Kami Kehilangan

    Anggota DPRD Magetan Suwarno Meninggal, Kader Golkar: Kami Kehilangan

    Magetan (beritajatim.com) – Kabar duka datang dari dunia politik Magetan. Anggota DPRD Kabupaten Magetan dari Fraksi Golkar, Suwarno, meninggal dunia pada Jumat malam, (11/4/2025), setelah sebelumnya menjalani perawatan intensif pascaoperasi di sebuah rumah sakit di Surabaya. Kabar kepergian Suwarno meninggalkan duka mendalam bagi rekan-rekan sesama kader, terutama dari Partai Golkar.

    Didik Haryono, salah satu kader Partai Golkar Magetan, menyampaikan rasa kehilangan yang begitu besar atas berpulangnya Suwarno. Menurutnya, Suwarno adalah sosok senior yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga menjadi panutan dalam dinamika pemerintahan dan politik daerah.

    “Pak Suwarno itu bagi kami adalah senior. Beliau kan sebelum masuk Golkar, hari ini sudah anggota dewan dari Fraksi Golkar dua periode. Sebelum masuk Golkar, beliau ini juga anggota dewan dari Fraksi parpol yang lain. Maka kami menganggap beliau itu sebagai senior dalam persoalan kedewasaan,” ujar Didik.

    Suwarno yang dikenal luas dengan sapaan akrab “Mbah Warno”, telah dua periode menjabat sebagai anggota DPRD dari Fraksi Golkar. Tak hanya itu, beliau juga memegang posisi penting sebagai bendahara partai di tingkat kabupaten. Perjalanan panjangnya di dunia politik menjadikan Suwarno sebagai figur sentral bagi para kader muda dalam memahami tata kelola pemerintahan.

    “Selama menjadi anggota fraksi, beliau juga bendahara Partai Golkar di Kabupaten Magetan. Jadi beliau senior, bisa menjadi rujukan bagi kami dalam hal-hal tata kelola pemerintahan daerah. Dinamika pemerintahan, dinamika politik daerah, beliau selalu menjadi rujukan kami,” tambah Didik.

    Rasa kehilangan bukan hanya karena kepergian seorang politisi, melainkan karena telah hilangnya sosok pembimbing yang selama ini menjadi tumpuan banyak kader dalam menjalankan amanah partai.

    “Jadi dengan berpulangnya Mbah Warno, bagi kami ini sebuah kehilangan sosok senior sekaligus orang tua bagi kami yang selama ini telah membimbing dan menjadi patron kami dalam menjalankan tugas sebagai pengurus partai ataupun sebagai anggota DPR,” ungkap Didik dengan penuh haru.

    Kepergian Suwarno meninggalkan kesan mendalam bagi keluarga besar Partai Golkar dan juga masyarakat Magetan yang mengenalnya sebagai figur berpengalaman dan penuh dedikasi. [fiq/kun]

  • Ketua DPRD Bogor apresiasi pemkot kembali operasikan BisKita

    Ketua DPRD Bogor apresiasi pemkot kembali operasikan BisKita

    Kota Bogor (ANTARA) – Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil mengapresiasi jajaran pemerintah daerah setempat karena berhasil mengoperasikan kembali transportasi umum massal BisKita Trans Pakuan, setelah sebelumnya Kementerian Perhubungan RI sempat menghentikan sementara layanan tersebut sejak awal Januari 2025.

    “Kehadiran kembali BisKita Trans Pakuan menjadi wujud nyata komitmen dalam memberikan alternatif transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau,” kata Adit di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

    Menurut dia, sinergi lintas sektor di Kota Bogor mampu mewujudkan layanan transportasi yang lebih baik dan ramah bagi masyarakat Kota Bogor.

    Adit menegaskan pentingnya dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat dalam menjaga serta meningkatkan kualitas layanan BisKita Trans Pakuan.

    “Ini adalah bagian dari upaya kita membangun Kota Bogor yang lebih tertata dan berkelanjutan. Transportasi publik bukan hanya soal perpindahan orang, tapi juga bagian dari wajah peradaban kota. Maka kita semua punya tanggung jawab menjaganya,” ujar Adit.

    Dengan beroperasinya kembali BisKita Trans Pakuan, diharapkan masyarakat Kota Bogor dapat kembali merasakan manfaat transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan.

    DPRD Kota Bogor berkomitmen akan terus mengawal kebijakan dan pelaksanaan program transportasi publik agar tetap berpihak pada kepentingan warga.

    “Saya berharap agar masyarakat Kota Bogor dapat menjadi bagian dari perubahan besar dalam sistem transportasi kota. Mari kita jaga dan manfaatkan bersama fasilitas publik ini sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Kota Bogor. Transportasi publik yang baik adalah pondasi bagi kota yang maju dan beradab,” paparnya.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dilaporkan ke Polisi oleh Pengusaha Surabaya, Wawali Armuji: Demi Bela Kebenaran, Saya Tidak Takut! – Halaman all

    Dilaporkan ke Polisi oleh Pengusaha Surabaya, Wawali Armuji: Demi Bela Kebenaran, Saya Tidak Takut! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, resmi dilaporkan ke Polda Jawa Timur (Jatim) oleh seorang pengusaha di Surabaya, Jan Hwa Diana, pada Kamis (10/4/2025).

    Adapun sosok pelapor yakni dari salah satu perusahan pergudangan di Margomulyo, Surabaya Barat.

    Armuji dilaporkan ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27A Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    Laporan ini teregister dalam nomor LP/B/477/IV/2025/SPKT/Polda Jatim.

    Merespons laporan tersebut, Armuji mengaku tidak takut jika untuk membela kebenaran dan keadilan.

    Armuji mengaku siap menanggung konsekuensi ketika membela kepentingan warganya.

    Ia juga siap jika harus dipanggil oleh pihak Polda Jabar untuk dimintai keterangan.

    ARMUJI DILAPORKAN DIANA – Pengusaha Surabaya, Jan Hwa Diana, melaporkan Wakil Walikota Surabaya, Armuji, ke Polda Jatim terkait dugaan pencemaran nama baik. Adapun pelaporan ini berawal dari unggahan Armuji saat menanggapi laporan dari warga yang mengaku ijazahnya ditahan di perusahaan milik Diana pada Kamis (10/4/2025) lalu. Kemudian, Diana pun melaporkan Armuji setelah disebut dituduh sebagai bandar narkoba. Selain itu, dia juga melaporkan Armuji setelah foto pribadinya diunggah di akun TikTok Wakil Walikota Surabaya tersebut. (Kolase Tribunnews.com/Kompas.com/Tribun Jatim)

    “Saya siap dengan konsekuensi apapun, termasuk siap menghadapi laporan polisi itu. Saya siap hadir jika dipanggil,” kata Armuji, Jumat (11/4/2025), dikutip dari Surya.co.id.

    “Saya akan jelaskan bahwa saya melakukan ini demi membela kebenaran dan keadilan. Saya tidak takut!” tegasnya.

    Diketahui, perkara ini mencuat awalnya karena seorang pemuda mengadu langsung ke Armuji lantaran ijazahnya ditahan pihak perusahaan.

    Supaya mendapatkan informasi yang valid, politisi PDIP tersebut mendatangi perusahaan yang bersangkutan.

    Akan tetapi, kedatangan Armuji mendapat respons tak pantas, dan bahkan pintu gerbang juga ditutup.

    Sebelum akhirnya menghubungi pemilik perusahaan, tetapi tetap tidak mendapat tanggapan semestinya.

    Armuji menyebut bahwa dirinya dituding menipu.

    Dengan menayangkan setiap kontennya di platform digital milik Armuji, ia menjabarkan awal mula laporan warga terkait penahanan ijazah oleh perusahaan tersebut.

    Pemuda yang mengadu ke Armuji mengaku ijazah SMA miliknya ditahan perusahaan.

    Pemilik ijazah mengaku sudah melapor ke pelbagai pihak, termasuk kelurahan dan kecamatan, tetapi belum mendapat penyelesaian.

    “Saya sudah lapor ke kelurahan, ke kecamatan, tapi tidak ada hasil. Padahal ijazah itu hak saya,” kata pemuda tersebut dalam video yang beredar.

    Begitu mendatangi lokasi perusahaan, Armuji malah disebut penipu.

    Saat Armuji mengaku datang secara baik-baik, pihak perusahaan justru mengaku tak mengenalnya.

    Armuji menyebutkan bahwa perusahaan tersebut menahan ijazah karyawan tanpa alasan jelas.

    Hal tersebut dianggap melanggar hak dasar tenaga kerja.

    “Wong sekolah saja sekarang gratis, masa anak ini sudah kerja mau keluar tapi ijazahnya ditahan? Itu ijazah SMA yang ditempuh 3 tahun. Hak hidupnya dipersulit,” kata Armuji.

    Armuji adalah politisi PDIP yang kini menjabat sebagai Wakil Walikota Surabaya periode 2025-2030.

    Sebelum itu, ia juga sempat menjadi Wakil Walikota Surabaya periode 2021-2024.

    Dalam karier politiknya, Armuji pernah menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI-P.

    Ia juga pernah dua kali menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya pada 2003-2004 dan 2014.

    Armuji dipercaya untuk menjadi calon wakil wali kota mendampingi Eri Cahyadi di Pilkada Surabaya 2020.

    Pasangan Eri Cahyadi-Armuji pun berhasil menang pada Pilkada tersebut.

    Pada Pilkada 2024, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji kembali terpilih untuk memimpin Kota Surabaya untuk periode 2025-2030.

    Kala menjabat Wakil Wali Kota Surabaya pada periode 2021-2024, Armuji pernah dibentak oleh Kabag OPS Polrestabes Surabaya saat itu AKBP Toni Kasmiri ketika eksekusi 28 rumah.

    Proses eksekusi 28 rumah di Kampung Dukuh Pakis RT 2 RW 2 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukupakis, Kota Surabaya, Jawa Timur sempat diwarnai ketegangan, Rabu (9/8/2023).

    AKBP Toni Kasmiri membentak Armuji karena dinilai menghalangi jalannya eksekusi.

    “Kepentingan beliau datang itu apa? Bawa segerombolan orang. Kami ini melaksanakan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Toni, dikutip dari Surya.co.id.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Wawali Surabaya Armuji Dilaporkan ke Polda Jatim karena Membela Warganya: Saya Tidak Takut

    (Tribunnews.com/Rakli/Bangkit N) (Surya.co.id/Nuraini Faiq/Tony Hermawan)

  • Festival Bandung Menggugat, Suara Kritis Bergema dari Dago Elos

    Festival Bandung Menggugat, Suara Kritis Bergema dari Dago Elos

    JABAR EKSPRES – Festival Bandung Menggugat digelar di Dago Elos, Sabtu, (12/4/2025). Acara ini menjadi puncak dari rangkaian kegiatan selama enam bulan terakhir yang diinisiasi BandungBergerak bersama komunitas dan mahasiswa.

    Festival tersebut menyoroti isu ketimpangan sosial, perampasan ruang hidup, dan penyempitan demokrasi.

    Festival dimulai dengan peluncuran buku Mahasiswa Bersuara, yang memuat 28 tulisan mahasiswa dari berbagai daerah. Buku tersebut sebelumnya telah didiskusikan di sejumlah kampus dan warung kopi sepanjang Maret 2025.

    Tri Joko Her Riadi, Pemimpin Redaksi BandungBergerak, dalam pengantarnya menyebut bahwa menggugat dan melawan hari ini bukan pilihan eksklusif, melainkan napas keseharian.

    BACA JUGA: Ketua DPRD Kabupaten Bogor Tunggu Hasil Akhir Tim Saber Pungli Soal THR dan Kompensasi Sopir

    “Di tengah hidup berdemokrasi yang dibajak, menggugat dan melawan harus menjadi keseharian,” ujarnya.

    Sejumlah diskusi publik digelar sepanjang hari, salah satunya bertema Selagi Mahasiswa Berani Bersuara, Kampus Belum Akan Mampus, menghadirkan Cindy Veronika, Bivitri Susanti, dan Zen RS sebagai pemantik. Dalam sesi tersebut, Zen menekankan bahwa keberanian mahasiswa adalah hasil dari latihan dan kondisi ekonomi-politik.

    Sore harinya, festival dimeriahkan pertunjukan seni dari komunitas teater dan musik. Salah satunya, band Sukatani, tampil membawakan karya bertema sosial.

    Di malam hari, diskusi dilanjutkan dengan tema Menggugat Demokrasi Indonesia dalam Bayang-Bayang Rezim Baru dan Dago Elos Hari Ini, menghadirkan pegiat HAM, advokat, dan warga terdampak.

    BACA JUGA: Bupati Sumedang Ikuti Panen Raya Bersama Presiden di Majalengka

    Pameran foto Melawan sebagai Keseharian menampilkan 23 karya visual yang merekam bentuk perlawanan warga. Kurator Arif Hidayat Iqbal Kusumadirezza menampilkan karya dari fotografer seperti Prima Mulia dan Virliya Putricantika.

    Festival ditutup dengan orasi budaya dari Herry “Ucok” Sutresna dan penampilan musik dari Bendi Harmoni.

    Sementara dalam diskusi Selagi Mahasiswa Berani Bersuara, Kampus Belum Akan Mampus, menjelaskan berkenaan dinamika sosial pergerakan mahasiswa di kampus yang mulai meredam oleh penyebab yang sistemik.

    Zen RS, salah satu pemantik menyatakan bahwa pergerakan mahasiswa layaknya sebuah keberanian dengan dua faktor untuk dibaca. Pergerakan itu sama seperti keberanian. Keberanian itu bukan inharite atau turunan.

  • Ketua DPRD Kabupaten Bogor Tunggu Hasil Akhir Tim Saber Pungli Soal THR dan Kompensasi Sopir

    Ketua DPRD Kabupaten Bogor Tunggu Hasil Akhir Tim Saber Pungli Soal THR dan Kompensasi Sopir

    JABAR EKSPRES – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara, mendukung tim saber pungli untuk membongkar dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa (Kades) dan pemotongan kompensasi sopir.

    Sebelumnya ramai pemberitaan mengenai dugaan pemerasan oknum kepala desa kepada para pengusaha dengan dalih THR dan pemotongan uang sopir.

    Saat ini, Sastra Winara menunggu hasil pemeriksaan tim saber pungli agar tidak ada lagi oknum yang melanggar hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

    BACA JUGA: Relasi ASEAN-India yang Terjalin Lewat Karya Seni di Bandung

    “Kemarin sudah disampaikan oleh pak bupati bahwa akan dicek lagi, akan di kroscek kebenarannya seperti apa, tentu kita mendukung pak bupati bagaimana, jangan sampai nanti ada dari kita yang dianggap kurang baik,” katanya, Sabtu (12/4).

    Politisi Partai Gerindra itu menyatakan, mendukung apapun yang dilakukan pemerintah daerah, kepolisian, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor demi terciptanya kondusifitas di Bumi Tegar Beriman.

    “Kami DPRD Kabupaten Bogor mendukung pemerintah daerah untuk supaya jelas, terang seperti apa kronologinya dan tidak ada yang dirugikan,” tutupnya.

    BACA JUGA: 6 Tahun Terabaikan, Ribuan Eks Karyawan PT Matahari Sentosa Jaya Desak Pembayaran Pesangon

    Diketahui, tim siber pungli melakukan pemeriksaan kepada sembilan orang dengan dua kasus persoalan yang berbeda yakni soal  pungli melalukan pemeriksaan kepada empat kepala desa yang diduga melakukan permintaan THR ke setiap perusahaan pada hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Kedua, pemeriksaan kepada 5 orang yang terlibat dalam pemotongan kompensasi sopir angkot Puncak Bogor. 1 oknum anggota Dishub Kabupaten Bogor dan 4 dari pihak lainnya.

  • PSU Pilkada Pesawaran, PDIP Lampung Ajak Kader Menangkan Nanda-Antonius

    PSU Pilkada Pesawaran, PDIP Lampung Ajak Kader Menangkan Nanda-Antonius

    Liputan6.com, Lampung – Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, Sudin, menyerukan seluruh kader partai di wilayah Lampung, khususnya di Kabupaten Pesawaran, untuk bersatu dan berjuang memenangkan pasangan calon Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Pesawaran.

    Ajakan tersebut disampaikan Sudin saat menghadiri acara halal bihalal bersama jajaran pengurus dan kader PDIP di Saung Junjungan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Sabtu (12/4/2025).

    Acara tersebut turut dihadiri oleh fungsionaris partai, para Ketua DPC, kepala daerah yang diusung PDIP, anggota legislatif dari Fraksi PDIP di DPR RI, DPRD Provinsi Lampung, dan DPRD kabupaten/kota, serta sejumlah perwakilan partai politik pengusung pasangan Nanda-Antonius.

    Dalam kesempatan itu, Sudin menegaskan bahwa perjuangan memenangkan pasangan calon yang diusung PDIP bersama 11 partai koalisi belum berakhir.

    “Kita belum kalah, asalkan kita bersatu dan solid bersama partai koalisi dan masyarakat. Saya yakin kemenangan bisa kita raih,” ujar Sudin.

    Dia meminta seluruh elemen partai, mulai dari fungsionaris, struktur DPC, hingga anggota fraksi di berbagai tingkatan untuk bergerak dan turun langsung ke masyarakat demi memenangkan pasangan Nanda-Antonius pada PSU yang akan digelar 24 Mei 2025 mendatang.

    “Semua harus terlibat aktif, bergerak bersama, dan menyatu dengan rakyat. Jika kita kompak, kemenangan pasti bisa digapai,” terangnya.

     

  • Halal Bihalal dengan Tim Pemenangan Jabar Istimewa, Begini kata Wagub Erwan

    Halal Bihalal dengan Tim Pemenangan Jabar Istimewa, Begini kata Wagub Erwan

    JABAR EKSPRES  – Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Erwan Setiawan menggelar Halal Bihalal bersama seluruh Tim Pemenangan Jabar Istimewa atau Barisan Gawe Rancage di Hotel Grand Preanger, Kota Bandung, Sabtu, 12 April 2025.

    Kegiatan Halal Bihalal yang juga dihadiri langsung oleh seluruh pengurus partai pengusung serta para relawan pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kemarin, menurut sosok yang kini menjadi orang nomor dua di Jabar tersebut merupakan sesuatu hal yang penting dilakukan.

    “Alhamdulillah hari ini dihadiri langsung oleh semua tim inti dari tim Barisan Gawe Rancagae dan juga para pimpinan dari 14 partai politik yang mengusung kami, dan seluruh relawan, perwakilan para pimpinan relawan juga hadir,” ujar Erwan

    Disinggung soal langkah selanjutnya Erwan mengaku dirinya bersama Dedi Mulyadi akan menyiapkan beberapa langkah agar Tim Barisan Gawe Rancage tersebut tetap solid dalam mendukung pembangunan di Jawa Barat.

    Erewan menyebut, dirinya bersama Gubernur Jabar Dedi Mulyadi akan berbicara dengan seluruh pimpinan di Tim Barisan Gawe Rancage, partai politik, hingga para relawan dalam mendukung pembangunan Jawa Barat ke depan.

    “Ini akan kita sesuaikan dengan RPJMD kita, dan mana yang bisa dilaksanakan oleh tim,” imbuhnya

    Sementara itu, ditempat yang sama Sekretaris DPD Golkar Jabar, MQ Iswara menambahkan sebagia bagian dari Tim Barisan Gawe Rancage mengaku akan terus mendukung pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan khususnya dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan untuk Jawa Barat.

    “Kita ketahui bahwa Pak Gubernur dan Pak Wagub Kang Dedi Mulyadi dan Pak Erwan ini baru kurang lebih 2 bulan menjabat ya. kemudian kita dihadapkan pada satu kondisi dimana kita harus melakukan efisiensi berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025,” ungkapanya

    Iswara menuturkan, dirinya yang juga selaku Wakil Ketua DPRD Jabar, telah mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur salah satunya tentang efisiensi anggaran.

    “Dan alhamdulillah Pemprov Jabar dan DPRD Jawa Barat telah melakukan efisiensi tersebut. Baik efisiensi terhadap belanja menuju belanja yang lebih berkualitas, yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat,” tutupnya