Kementrian Lembaga: DPRD

Syakrani Zakaria, Pegawai Syahbandar dan Putra dari Zakaria bin Muhammad Amin, Meninggal di Usia 72 Tahun

Syakrani (yang duduk di kursi roda) di rumahnya pada 3 April 2025, 9 hari sebelum kematiannya
Syakrani Zakaria, seorang pegawai syahbandar di Bengkalis dan putra bungsu dari Zakarja bin Muhammad Amin meninggal dunia. Ia berusia 72 tahun.

Syakrani meninggal pada hari Sabtu, 12 April 2025, karena diabetes pada saat tidur di rumahnya. Ia ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri dan mendengkur oleh istrinya yang langsung membawanya ke RSUD Bengkalis untuk menjalani perawatan. Ia kemudian dinyatakan meninggal dunia pada pukul 06:17 WIB.

Syakrani dilahirkan pada 23 November 1952 di Bengkalis, Riau, sebagai putra bungsu dari tujuh bersaudara pasangan Zakaria bin Muhammad Amin, seorang ulama, dan Mariah binti Ahmad, seorang ibu rumah tangga. Ia memiliki dua orang saudara laki-laki bernama Nashruddin, seorang pegawai pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Bengkalis, dan Azrai’e Zakaria, seorang dosen di Universitas Asysyafi’iyah Jakarta, dan empat orang saudara perempuan bernama Aminah, seorang guru yang pernah menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Bengkalis, Zaharah, seorang politikus yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II Bengkalis dari Fraksi Karya Pembangunan, Ulfah, seorang bidan di Rumah Sakit Umum Manado, dan Hanim Zakaria, seorang guru SD di Pekanbaru. Syakrani juga memiliki tiga orang saudara tiri laki-laki dari pihak ayah bernama Zulkarnain, seorang pegawai pertanian pemerintahan Provinsi Riau di Pekanbaru, Nukman, seorang pensiunan pegawai pertanian tanaman pangan tingkat II di Bengkalis, dan Gamal Abdul Nasir Zakaria, seorang dosen pendidikan Islam dan bahasa Arab di Institut Pendidikan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Universiti Brunei Darussalam, dan tiga orang saudara tiri perempuan dari pihak ayah bernama Rita Puspa, seorang pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai wakil direktur bagian pelayanan di RSUD Bengkalis, Nida Suryani, seorang guru sains di SMP Al-Amin Bengkalis, dan Sri Purnama Zakaria, seorang guru bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Bengkalis, dari pernikahan kedua ayahnya dengan Siti Zainab binti Kimpal. Dari pihak ibunya, Syakrani merupakan cucu dari Tuan Guru Haji Ahmad, seorang ulama yang dikenal sebagai orang pertama yang mendirikan lembaga pendidikan Islam di Bengkalis, dan keponakan dari Abdul Karim Ahmad, juga seorang ulama sekaligus politikus yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Riau hingga tahun 1971 dan dikenal sebagai salah satu pendiri dari Yayasan Darul Mukmin di Kabupaten Karimun.

Pada bulan Februari 1955, tepatnya pada usia dua tahun lebih dua bulan, ibunya meninggal dunia. Ia lalu diasuh dan dibesarkan oleh ibu tirinya, yakni Siti Zainab binti Kimpal. Syakrani menamatkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Bengkalis. Ia kemudian bekerja sebagai seorang pegawai syahbandar di Bengkalis dan berkantor di tempat yang sekarang merupakan Kantor Bea Cukai Bengkalis. Setelah syahbandar dilebur ke Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Syakrani berpindah ke sana dan bekerja hingga pensiun. Ia menikah dengan Rosnetti, seorang guru di SD Negeri 42 Bengkalis, dan dikaruniai empat orang putra bernama Yudhi, seorang dokter di Klinik Pratama Padjadjaran Jatinangor, Elfikrie, seorang karyawan swasta di Jakarta, Trio Andross, seorang pegawai negeri sipil di Kepulauan Bangka Belitung, dan Muhammad Asyrof Al-Ghifari, seorang mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dan Putri Rossya Ardelia Hasanah, seorang psikolog lulusan Universitas Islam Bandung.

Syakrani dimakamkan di dekat ayah dan ibu tirinya di Taman Makam Islam Harapan pada hari yang sama. Ia meninggalkan tiga orang saudara laki-laki, lima orang saudara perempuan, empat orang putra, seorang putri, dan tiga orang cucu.

13/04/2025 19:30
Proyek Rumah bagi Eks Pejuang Timor-Timur Rampung, Siap Ditempati – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Proyek pembangunan rumah bagi eks pejuang Timor-Timur di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, sudah selesai dilaksanakan. PT Adhi Karya (Persero) Tbk berharap segera diserahterimakan kepada para eks pejuang timor-timur.

“ADHI selalu berkomitmen untuk memberikan kualitas terbaik. Termasuk soal pemeliharaan. Pertanggung jawaban terhadap perbaikan selama masa pemeliharaan berlaku selama satu tahun ke depan dan akan ditangani sesuai kesepakatan bersama pemerintah,” ujar Project Manager ADHI Mai Irvan Evir, dikutip Minggu (13/4/2025).

Dukungan terhadap keberhasilan proyek ini juga disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang. Dalam kunjungan resmi ke lokasi pembangunan, Bupati Kupang, Yosef Lede, menegaskan bahwa hunian yang dibangun telah memenuhi standar kelayakan.

“Kami melihat langsung kondisi rumah yang dibangun. Kualitasnya sudah bagus dan layak untuk dihuni.” Ujarnya. Kemudian Ia juga mengharapkan serah terima secara bertahap dapat segera dilakukan dalam waktu dekat sesuai prosedur dan koordinasi lintas pihak.

Kunjungan ini turut dihadiri oleh, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) wilayah NTT, Kepala Balai Prasarana Pemukiman wilayah NTT, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang, Kepala Dinas Perumahan, Perwakilan Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Kepala Desa, unsur masyarakat dan perwakilan pemangku kepentingan setempat.

Saat dihubungi pada kesempatan berbeda keesokan harinya (11/4) di Jakarta Rozi Sparta selaku Corporate Secretary ADHI menyampaikan bahwa ADHI mengedepankan prinsip tata kelola, transparansi dan akuntabilitas dalam pengerjaan semua proyeknya. Kemudian ia juga mengungkapkan bahwa ADHI dan BUMN Karya lain bangga bisa berkontribusi untuk kesejahteraan para eks pejuang Tim- tim.

“ADHI bersama Brantas, Nindya dan Yodya Karya percaya bahwa proyek ini bukan hanya soal membangun fisik rumah, tapi juga membangun kesejahteraan para pejuang. Kami bangga dapat menjadi bagian dari program besar ini,” pungkas Rozi.

Proyek ini merupakan bagian dari inisiatif strategis nasional yang bertujuan memberikan hunian layak bagi para pejuang dan keluarga mereka. ADHI sendiri bertanggung jawab atas 686 rumah dari total 2100 unit rumah yang dibangun.

13/04/2025 18:30
Perbaikan Jalan 60 Meter Ditolak Warga, Respon DPRD Blitar Justru Begini

Blitar (beritajatim.com) – Warga Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dengan tegas telah menolak rencana perbaikan jalan sepanjang 60 meter yang ditawarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Penolakan yang dilakukan warga itu pun ternyata mendapatkan respon dari berbagai pihak baik Pemerintah Kabupaten Blitar maupun juga DPRD Kabupaten Blitar

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Aryo Nugroho pun ikut berkomentar soal polemik jalan rusak di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok tersebut. Menurut Aryo, seharusnya warga setempat untuk berpikir realistis karena anggaran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar memang hanya mampu untuk melakukan betonisasi sepanjang 60 meter saja.

“Sudah kami kawal dan memang masuk perbaikan tahun ini. Tapi, masyarakat minta langsung beton penuh sepanjang 1 kilometer. Sementara kondisi keuangan daerah belum memungkinkan untuk itu,” ujar Aryo, Minggu (13/04/2025).

Aryo menegaskan bahwa jalan tersebut sejatinya telah masuk dalam program perbaikan tahun anggaran 2025. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 250 juta untuk pengecoran jalan di titik awal sepanjang kurang lebih 60 meter. Sisanya direncanakan ditangani menggunakan metode Unit Reaksi Cepat (URC) dengan tambalan lapen.

Namun rencana itu nyatanya ditolak oleh warga. Aryo pun menyadari bahwa harapan warga untuk perbaikan jalan secara total yakni sepanjang 1 kilometer itu pun sebuah hal yang wajar.

Meski demikian, Aryo meminta masyarakat untuk memahami bahwa anggaran bidang infrastruktur pada tahun 2025 ini memang terbatas. Ini merupakan imbas dari kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

“Kita semua tentu ingin pembangunan bisa maksimal. Tapi, kita juga harus realistis. Tidak semua bisa dituntaskan dalam satu waktu. Maka dari itu, pelaksanaannya harus bertahap, dimulai dari titik paling kritis dan padat aktivitas,” terangnya.

Meskipun begitu dari sisi DPRD, tetap mendorong proses pengerjaan bisa segera dilaksanakan agar kondisi jalan bisa kembali mulus. Pihaknya menilai jalan Desa Candirejo memang layak masuk prioritas karena merupakan jalur penghubung utama ke wilayah utara ke Kediri dan banyak dilalui kendaraan berat.

DPRD juga siap menampung aspirasi warga jika ke depan ada usulan tambahan pembangunan. Namun, dia kembali mengingatkan bahwa permintaan masyarakat tetap harus disesuaikan dengan aturan main dalam tata kelola keuangan daerah.

“Mari kita jaga agar permasalahan ini tidak berlarut-larut. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana jalan bisa segera diperbaiki, meski bertahap, dan masyarakat tetap dilibatkan dalam proses pengawasannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, warga Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar menolak rencana perbaikan jalan di desanya. Rencana perbaikan jalan dengan cara betonisasi atau pengecoran sepanjang 60 meter oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar ditolak mentah-mentah oleh warga.

Penolakan ini diungkapkan langsung oleh warga saat proses mediasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Blitar. Dalam forum yang berlangsung di balai desa tersebut, Dinas PUPR menyampaikan rencana awal, yakni pengecoran akses jalan sepanjang 60 meter dari arah perempatan SDN Candirejo 01 ke timur.

Sisanya, menuju balai desa, akan ditambal menggunakan aspal. Namun, tawaran tersebut langsung ditolak oleh warga.karena dianggap mudah rusak.

“Tahun lalu sudah pernah ditambal, tapi cuma tiga hari hilang, rusak lagi. Dua hari setelah ditambal langsung berlubang. Makanya kami minta semua dicor, bukan ditambal,” ungkap Ahong, warga Desa Candirejo, Jumat (11/4/2025).

Warga pun menuntut Pemerintah Kabupaten Blitar untuk melakukan pengecoran secara penuh di sepanjang jalan rusak. Bukan hanya sepanjang 60 meter saja.

Dengan tegas warga juga menolak rencana perbaikan dengan cara tambal sulam. Pasalnya selama ini perbaikan tambal sulam tidak pernah menyelesaikan permasalahan jalan rusak di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. [owi/aje]

13/04/2025 17:47
Kondisi Pasar Parakanmuncang Kian Kumuh dan Memprihatinkan, DPRD Sumedang Tinjau Lokasi

JABAR EKSPRES – Kondisi kumuhnya Pasar Parakanmuncang, yang berlokasi di wilayah Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang masih menjadi perhatian.

Mengetahui kian memprihatinkannya kondisi Pasar Parakanmuncang itu, DPRD Kabupaten Sumedang langsung meninjau untuk melihat suasana kumuhnya pusat perniagaan tradisional warga tersebut.

Diketahui, kunjungan ini menjadi momentum penting untuk melihat langsung kondisi fisik pasar, kebersihan lingkungan, serta kelengkapan fasilitas yang menunjang aktivitas jual beli sehari-hari masyarakat.

Melalui pantauan di lokasi, terlihat Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Sidik Jafat bersama sejumlah legislator dari Dapil 5 (Jatinangor-Cimanggung).

Anggota DPRD Kabupaten Sumedang, Laddy Puspita dari Fraksi Golkar, Herman Habibullah dari Fraksi PKB dan Asep Kurnia dari Fraksi Golkar yang juga merupakan Ketua Komisi 1, terlihat turut berkeliling di Pasar Parakanmuncang.

BACA JUGA:Kumuhnya Pasar Parakanmuncang Sumedang, Hak Keamanan dan Kenyamanan Konsumen Terabaikan

“Dalam upaya memperkuat fungsi pengawasan dan menyerap aspirasi masyarakat, DPRD Kabupaten Sumedang melakukan kunjungan kerja ke Pasar Tradisional Parakanmuncang,” kata Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Sidik Jafar pada Minggu (13/4).

Kehadiran para wakil rakyat tersebut, tak hanya sebatas melihat langsung kondisi pasar, tapi sekaligus berdialog dengan para pedagang dan warga sekitar.

Sejumlah keluhan dan harapan masyarakat mengenai pengelolaan Pasar Parakanmuncang, mulai dari kumuhnya bangunan, kebersihan, sarana prasarana hingga keamanan dan kenyamanan pun disampaikan secara terbuka.

“Kami ingin memastikan bahwa pasar ini benar-benar memenuhi standar kelayakan, tidak hanya dari sisi bangunan, tapi juga dari sisi pelayanan dan kenyamanan bagi pedagang maupun pengunjung,” ucap Jafar.

Menurutnya, kunjungan ini juga menjadi bagian dari evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan pasar tradisional.

BACA JUGA:Tikus Got Muncul di Pasar Parakanmuncang Sumedang, Bikin Konsumen Trauma

“DPRD ingin memastikan bahwa program dan anggaran yang telah disepakati benar-benar dilaksanakan dengan baik dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” tutup Ketua DPRD Kabupaten Sumedang.

Sementara itu, Legislator dari Dapil 5 sekaligus Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang Fraksi Golkar, Asep Kurnia menyampaikan, pasar tradisional dipandang sebagai salah satu pusat penggerak ekonomi lokal.

13/04/2025 17:19
DPRD Kota Banjar Gelar Paripurna Bahas LKPJ Wali Kota dan Dua Raperda Strategis

JABAR EKSPRES – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar, Jawa Barat, menggelar Rapat Paripurna untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banjar Tahun 2024. Serta dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Pencegahan Penyakit Menular.

Rapat digelar di Gedung DPRD setempat, pekan lalu, dengan agenda utama penyampaian nota pengantar dokumen tersebut untuk ditindaklanjuti.

Ketua DPRD Kota Banjar, Dadang Ramdan Kalyubi, menjelaskan, rapat ini memfokuskan pada tiga poin utama. Pertama, penyampaian nota pengantar LKPJ Wali Kota Banjar periode 2024 yang menjadi evaluasi kinerja kepemimpinan selama setahun.

BACA JUGA:Komisi III DPRD Kota Banjar Akan Minta Penjelasan Soal DAU Disdik dalam Rapat Kerja

Kedua, pembahasan dua Raperda usulan pemerintah daerah, yakni Raperda Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Raperda Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

“Setelah paripurna, dokumen ini akan dibahas lebih mendalam oleh Panitia Khusus (Pansus) selama kurang lebih tiga minggu ke depan,” ujar Dadang usai rapat.

Sementara Raperda Pencegahan Penyakit Menular diusulkan sebagai antisipasi peningkatan risiko kesehatan global, mengacu pada kebutuhan penanganan wabah yang lebih responsif.

LKPJ Wali Kota Banjar tahun 2024 menjadi sorotan utama sebagai bentuk pertanggungjawaban eksekutif atas program pembangunan, anggaran, dan pelayanan publik. Dokumen ini akan dianalisis secara komprehensif oleh DPRD sebelum disahkan.

BACA JUGA:Komisi II DPRD Kota Banjar akan Panggil PTPN Terkait Aksi Protes Petani

Dadang menegaskan, seluruh proses pembahasan akan melibatkan sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. “Prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi prioritas,” tambahnya.

Paripurna ini menandai awal proses legislasi yang diharapkan rampung sebelum akhir periode sidang tahun 2025. Hasil pembahasan Pansus akan kembali dibawa ke rapat paripurna berikutnya untuk pengambilan keputusan akhir.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjar, Wardoyo, memaparkan bahwa Raperda Penyelenggaraan Lalu Lintas diusulkan untuk menyesuaikan Perda Nomor 1 Tahun 2020 dengan perkembangan regulasi terbaru, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

“Ada beberapa perubahan substansial, seperti penghapusan retribusi angkutan di terminal dan penggantian izin trayek dengan kartu pengawasan,” jelas Wardoyo. (CEP)

13/04/2025 17:06
Pemkot Bogor Gencarkan Penertiban Pengamen Angkot dan Reklame Ilegal, Ini Kata DPRD!

JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah gencar merespons berbagai keluhan warga terkait maraknya pengamen di angkot dan persimpangan jalan, dengan melakukan upaya penertiban.

Langkah itu menuai pujian dan dukungan dari DPRD Kota Bogor, salah satunya Ketua Komisi I, Karnain Asyhar.

Dirinya menilai, upaya penertiban aksi pengamen di angkot dan persimpangan jalan tersebut, dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor No. 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

BACA JUGA:Gelar Halal Bihalal, Dedie Rachim Tekankan Komitmen Pemkot Bogor Ciptakan Ruang Publik yang Aman untuk Masyarakat

“Pasal 5 Ayat (1) Perda Kota Bogor No 1 Tahun 2021 mengatur bahwa setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas, dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah Kota,” kata Karnain dikutip Minggu (13/4).

Menurutnya, upaya penertiban terhadap perbuatan yang mengganggu ketertiban umum, termasuk kegiatan meminta-minta atau mengamen di angkot tersbut bisa menciptakan rasa aman dan nyaman bagi penumpang.

Selain itu bisa mengurangi potensi kekerasan verbal atau pemaksaan oleh pengamen, serta menekan eksistensi sindikat eksploitasi anak.

BACA JUGA:Besok Lebaran, Pemkot Bogor Musnahkan 1792 Miras Ilegal Hasil Razia Selama Ramadan

“Selain larangan mengamen di angkot, Pemkot Bogor harus memberikan alternatif tempat yang menjadi aktualisasi dan ekspresi para pengamen. Lebih utama jika Pemkot bisa memberikan alternatif pekerjaan yang lebih produktif,” tuturnya.

Politisi PKS ini juga mendukung penuh terkait langkah penertiban reklame ilegal oleh Pemkot Bogor.

“Perda Kota Bogor No. 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame, memberikan dasar hukum tentang izin, ukuran, zona, dan pajak reklame,” ucapnya.

“Sehingga langkah pemkot sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini akan mengembalikan estetika kota dan ruang publik bebas polusi visual,” imbuh Karnain. (YUD)

13/04/2025 16:31
Bogor Guyub! Ribuan Warga Ramaikan Halal Bihalal, Setu Cibinong jadi Lokasi Mancing Gratis Berikutnya

JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Bogor bekerja sama dengan Karang Taruna dan KNPI menggelar acara Halal Bihalal tingkat Kabupaten Bogor yang berlangsung meriah di depan Gedung Kesenian, Minggu (13/4).

Acara ini dimeriahkan dengan kegiatan mancing ikan dan ribuan jajanan gratis untuk masyarakat Kabupaten Bogor yang hadir.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyampaikan bahwa Halal Bihalal ini disambut dengan antusias oleh ribuan warga.

“Tadi bertemu dengan masyarakat Kabupaten Bogor, intinya bukan hanya mancing intinya adalah segala tempat dan fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ini adalah milik masyarakat Kabupaten Bogor yang bisa dimanfaatkan dengan cara yang baik dan benar,” kata Rudy.

Rudy mengapresiasi sinergi dua organisasi kepemudaan di Kabupaten Bogor, yakni KNPI dan Karang Taruna, yang telah sukses menyelenggarakan acara mancing dan kuliner gratis tersebut.

BACA JUGA: Antusiasme Tinggi, 3 Warga Pingsan saat Halal Bihalal di Bogor!

“Ini ikan ada 1 ton dan ini merupakan kolaborasi yang sangat baik kita melihat hari ini dua orgaisasi besar kepemudaan Kabupaten Bogor KNPI dan Karang Taruna Kabupaten Bogor bersinergi bersama sama dalam membangun Kabupaten Bogor,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor, Heri Gunawan, menambahkan bahwa acara ini merupakan bukti kekompakan masyarakat, sehingga kegiatan tersebut akan menjadi agenda rutin ke depannya.

“Kemudian, ke depan kita pastikan halal bihalal tidak hanya di teras pemerintah saja, tapi warga juga kita kasih ruang untuk halal bi halal,” tuturnya.

Heri juga menjelaskan bahwa kegiatan mancing gratis ini sekaligus menjadi bentuk pemanfaatan ruang publik seperti setu yang ada di Kabupaten Bogor. Ke depannya, kegiatan serupa akan digelar di Setu Plaza Cibinong.

“Ke depan, kita akan memaksimalkan setu yang ada. Misalkan di HJB nanti kita akan laksanakan di situ Cibinong ini. Namun sebelum itu kita akan mengundang masyarakat untuk membersihkan bareng-bareng,” katanya.

BACA JUGA: Ketua DPRD Kabupaten Bogor Tunggu Hasil Akhir Tim Saber Pungli Soal THR dan Kompensasi Sopir

Ia mengajak seluruh pengurus Karang Taruna di tingkat kecamatan untuk terus berkolaborasi dengan KNPI dalam membangun Kabupaten Bogor, termasuk menangani persoalan sampah sejak dari hulu.

13/04/2025 14:06
KPK Sebut Mantan Mendes Terlibat dalam Kasus Dana Hibah Jawa Timur Nasional 13 April 2025

KPK Sebut Mantan Mendes Terlibat dalam Kasus Dana Hibah Jawa Timur
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan
Korupsi
(
KPK
) menyatakan, mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT)
Abdul Halim Iskandar
terlibat dalam kasus
korupsi
pengurusan
dana hibah
untuk Pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, temuan tersebut menjadi dasar penyidik meminta keterangan serta menggeledah rumah dinas Abdul Halim Iskandar saat menjabat sebagai Mendes PDTT.
“Jadi, penyidik menemukan bahwa yang bersangkutan (Abdul Halim Iskandar) juga ikut pada saat ada hibah tersebut, sehingga diminta keterangan, kemudian juga digeledah dan lain-lain dilakukan upaya paksa,” kata Asep, di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Minggu (13/4/2025).
Asep mengatakan, kasus korupsi pengurusan dana hibah untuk Pokmas dari APBD Jawa Timur ini terjadi saat Abdul Halim Iskandar masih menjabat sebagai Anggota DPRD Jawa Timur.
Karenanya, kata dia, Abdul Halim Iskandar ikut terlibat dalam kasus tersebut.
“Mantan Mendes itu dulunya pada tempus pemberian hibah ini yang bersangkutan itu salah satu anggota DPRD di Jawa Timur. Kalau tidak salah itu ketua fraksi (DPRD Jatim) di sana yang bersangkutan, sehingga juga itu berkaitan erat dengan hibah dari legislatif tersebut,” ujar dia.
Meski demikian, KPK masih mendalami peran Gus Halim dalam perkara tersebut.
“Apabila memang cukup bukti untuk dinaikkan, kita juga tidak akan segan-segan untuk menaikkan (status) yang bersangkutan,” ucap dia.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan suap alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).
Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus suap alokasi dana hibah yang diusulkan melalui pokok pikiran (Pokir) dari kelompok masyarakat (Pokmas).
“Dalam Sprindik tersebut KPK telah menetapkan 21 tersangka yaitu 4 tersangka penerima, 17 lainnya sebagai tersangka pemberi,” kata Tessa, saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2024).
Tessa mengatakan, tiga dari empat tersangka penerima itu merupakan penyelenggara negara.
Sementara, satu orang lainnya merupakan staf penyelenggara negara tersebut.
Dari 17 tersangka pemberi suap, sebanyak 15 di antaranya merupakan pihak swasta, sementara 2 orang lainnya penyelenggara negara.
“Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka akan disampaikan kepada teman-teman media pada waktunya, bilamana penyidikan dianggap telah cukup,” ujar Tessa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/04/2025 11:10
Abdul Halim Iskandar dalam Pusaran Dugaan Kasus Korupsi Dana Hibah Pemprov Jatim – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Nama Abdul Halim Iskandar, politikus senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Gus Halim, mendadak menjadi perhatian publik. Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini tengah menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022.

KPK telah melakukan penggeledahan di rumah dinas Gus Halim. Penggeledahan itu terkait dalam proses pemberian dana hibah saat menjabat Anggota DPRD Jawa Timur.

“Kalau tidak salah itu ketua fraksi di sana yang bersangkutan, sehingga juga itu berkaitan erat dengan hibah dari legislatif tersebut,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam keterangannya, yang dikutip, Sabtu (12/4/2025).

Asep mengatakan atas keterlibatan tersebut, penyidik memeriksa Gus Halim, serta melakukan penggeledahan dan upaya paksa lainnya.

“Jadi, penyidik menemukan bahwa yang bersangkutan juga ikut pada saat ada dana hibah tersebut, sehingga diminta keterangan,” ucap Asep.

Lebih lanjut, Asep mengatakan, pihaknya masih terus mendalami soal keterlibatan Gus Halim dalam kasus ini. Katanya, KPK tidak segan menjadikan Gus Halim sebagai tersangka jika ditemukan cukup bukti.

“Nanti untuk kedepannya kita masih ditunggu saja, nanti seperti apa keterlibatan yang bersangkutan. Apabila memang cukup bukti untuk dinaikkan, kami juga tidak akan segan-segan untuk menaikkan yang bersangkutan,” tutup Asep.

13/04/2025 08:47
Nasabah Bank DKI diminta tak perlu khawatir, legislator: Dana 100 persen aman

Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

Nasabah Bank DKI diminta tak perlu khawatir, legislator: Dana 100 persen aman
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Minggu, 13 April 2025 – 06:58 WIB

Elshinta.com – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Andri Santosa meminta para nasabah Bank DKI tidak perlu khawatir perihal pemulihan sistem yang yang masih terus berlangsung.

Kejadian tersebut berlangsung lebih dari 10 hari yang bertepatan sehari menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2025.

Andri memastikan, dana nasabah Bank DKI dijamin keamanannya. Lalu dipastikan, tidak ada dana yang hilang maupun berkurang.

“Nasabah Bank DKI itu tidak perlu khawatir karena memang dipastikan Bank DKI itu dana nasabah 100 persen aman,” kata Andri kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

Andri juga mengungkapkan, pihak Bank DKI juga menjamin dana para nasabah. Hanya saja masalah tersebut memang murni karena permasalahan sistem layanan yang terhubung dengan beberapa pihak.

“Kan yang namanya sistem layanan itu bukan hanya melibatkan Bank DKI saja. Tapi disitu ada Bank Indonesia, kemudian ada BI Fast, dan juga ada OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” ungkap dia.

Lebih lanjut, Andri menegaskan, pihak-pihak terkait tentu saat ini terus melakukan investigasi mencari akar permasalahan. Upaya itu diharapkan dapat mengantisipasi kendala-kendala yang tak diinginkan terulang kembali ke depannya.

“Maka sementara demi keamanan, men-de-freeze untuk sistem layanan transfer atau dari mobile banking. Untuk mengantisipasi kendala-kendala yang tidak diinginkan,” pungkasnya.

Sumber : Radio Elshinta

13/04/2025 08:03