Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Alami pendangkalan, legislator dorong akselerasi maritim Pulau Baai

    Alami pendangkalan, legislator dorong akselerasi maritim Pulau Baai

    Proses pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu. (ANTARA/HO)

    Alami pendangkalan, legislator dorong akselerasi maritim Pulau Baai
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 17 April 2025 – 10:27 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Suharto menegaskan pentingnya persatuan dan sinergi semua pihak dalam membangun maritim daerah termasuk membenahi permasalahan pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai. 

    “Ini bukan saatnya saling menyalahkan, melainkan momen untuk bersatu membangun masa depan maritim Bengkulu,” kata Suharto di Bengkulu, Rabu, usai mengecek fasiitas pelabuhan Pulau Baai. Ia melakukan monitoring atas amanah Ketua DPRD Provinsi Bengkulu.

    Menurut dia memperbaiki kondisi Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu saat ini merupakan salah satu upaya upaya dalam membangun dan mengakselerasi sektor maritim Provinsi Bengkulu.

    Oleh karena itu revitalisasi pelabuhan meski segera terwujud dan tentunya untuk mewujudkannya membutuhkan sinergi semua pihak, saling dukung, serta saling bahu-membahu.

    “Saya hadir di sini (Pelindo) bukan atas keinginan pribadi, tapi menjalankan amanah Ketua DPRD Provinsi Bengkulu. Kami diminta untuk mengawal permasalahan alur pelabuhan yang selama ini menjadi kendala utama dalam aktivitas bongkar muat,” katanya

    Suharto mengatakan selama ini banyak pihak menyoroti Pelindo, KSOP, dan instansi terkait lainnya. Tetapi dia juga mengajak agar semua elemen tidak pula saling menyudutkan. 

    “Kita harus sama-sama melihat secara jernih bagaimana kondisi di lapangan dan apa langkah konkret yang sudah diambil. Bukan mencari siapa yang salah atau paling benar, ini soal tanggung jawab bersama,” ucapnya.

    Suharto mengatakan upaya pembenahan alur pelabuhan kini sedang berjalan. Salah satu langkah signifikan, menurut dia adalah Pelindo sedang mengerahkan kapal keruk guna mengatasi pendangkalan alur.

    “Mencari kapal keruk itu tidak semudah mencari truk atau alat berat lainnya. Ini alat spesial, tapi Alhamdulillah, kapal keruk sudah dalam perjalanan dan akan mulai bekerja dalam beberapa hari ke depan. Ini bukti Pelindo serius menangani masalah ini,” kata Suharto.

    Suharto mengapresiasi keterlibatan seluruh unsur pemerintah daerah, termasuk Polda Bengkulu yang turut meninjau langsung kondisi alur Pelabuhan Pulau Baai.

    Kehadiran aparat penegak hukum, kata dia menunjukkan persoalan pelabuhan bukan hanya soal teknis semata, tetapi juga menyangkut kepentingan strategis daerah.

    “Kami berterima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja keras. Media juga berperan penting dalam memberikan informasi yang jujur dan membangun. Saya yakin, dengan niat yang baik dan hati yang bersih, kita bisa melewati tantangan ini,” ujarnya.

    Ia mengajak seluruh masyarakat dan stakeholder untuk terus mendukung upaya pemulihan dan pengembangan Pelabuhan Pulau Baai, agar bisa menjadi motor penggerak ekonomi Provinsi Bengkulu di masa mendatang.

    Sumber : Antara

  • Intip Garasi Anggota DPRD yang Diduga Cekik Pramugari Wings Air

    Intip Garasi Anggota DPRD yang Diduga Cekik Pramugari Wings Air

    Jakarta –

    Megawati Zebua tengah ramai jadi perbincangan. Menilik sisi lain, intip garasi Megawati Zebua.

    Viral di media sosial video yang menampilkan aksi penumpang mencekik pramugari di maskapai Wings Air. Sebelum aksi mencekik terjadi, tampak pramugari dan penumpang tersebut adu mulut. Diduga aksi itu dipicu penumpang yang tak bersedia kopernya diletakkan di belakang.

    “Awaslah kau aku mau duduk, udah selesai, kau yang memperpanjang,” kata wanita berbaju putih itu di dalam video.

    Penumpang yang dimaksud adalah Megawati Zebua. Dikutip detikSumut, Megawati mengaku bahwa kedua belah pihak sudah berdamai terkait peristiwa tersebut. Ia menyebutkan bahwa perdamaian dilakukan saat masih di Bandara Binaka, usai dirinya diturunkan dari Pesawat Wings Air tujuan Bandara Kualanamu.

    “Sudah (komunikasi) dan saling memaafkan, biarlah ini jadi pembelajaran untuk kita juga biar para penumpang dan pramugari. Saya enggak tahu (tindakan hukum), baru dengar juga. Belum ada komunikasi dengan pihak pramugari, karena saya anggap sudah selesai dan memaafkan. Biarlah ini jadi pembelajaran,” ungkap Megawati dikutip detikSumut.

    Di sisi lain, maskapai Wings Air rupanya melaporkan kejadian itu ke Polres Nias. Wings Air juga membantah adanya perdamaian antara Megawati dan pramugarinya.

    “Wings Air tetap berkomitmen untuk melindungi keselamatan dan profesionalisme awak pesawat (kru), serta menjaga ketertiban dan kenyamanan seluruh penerbangan,” kata Corporate Communications Strategic Wings Air Danang Mandala Prihantoro

    “Oleh karena itu, kami melanjutkan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku, yang akan ditangani oleh pihak berwenang di Polres Nias, Sumatera Utara,” pungkasnya.

    Isi Garasi Megawati Zebua

    Menilik sisi lain, isi garasi Megawati Zebua menarik untuk disimak. Mengutip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Megawati diketahui memiliki total harta kekayaan Rp 2,5 miliaran. Dari total harta yang dilapor pada 11 Juni 2024 untuk periodik 2023, ada tiga kendaraan terdaftar, berikut rinciannya.

    1. Mobil Toyota Kijang Innova tahun 2016 hasil sendiri senilai Rp 325 juta
    2. Mobil Mitsubishi Pajero tahun 2018 hasil sendiri senilai Rp 400 juta
    3. Mobil Toyota Fortuner tahun 2013 hasil sendiri senilai Rp 260 juta

    Secara total nilai ketiga mobil itu Rp 985 juta. Harta berupa tiga mobil itu merupakan aset terbesar kedua setelah harta bergerak lainnya senilai Rp 1,15 miliar. Kemudian ada juga kas dan setara kas yang nilainya, Rp 300,5 juta. Selanjutnya tanah dan bangunan bernilai Rp 220 juta. Megawati Zebua juga melapor punya utang sebesar Rp 70 juta.

    (dry/din)

  • Gubernur Sumsel Resmi Alihkan Jaringan Listrik 5 Desa di Muba ke PLN

    Gubernur Sumsel Resmi Alihkan Jaringan Listrik 5 Desa di Muba ke PLN

    Jakarta –

    Upaya Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memperjuangkan keinginan warga di 7 Kecamatan di Musi Banyuasin (Muba) untuk beralih menggunakan listrik dari PT Muba Elektrik Power (MEP) ke PLN berbuah manis. Setelah melalui proses yang panjang, Herman Deru akhirnya resmi melakukan Penyalaan Sambungan Listrik PT PLN (Persero) untuk 5 Desa di Desa Tegalmulyo, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Selasa (15/4/2025).

    “Alhamdulillah dari kerja panjang kita, tanpa mengurangi rasa terimakasih kepada pemerintah-pemerintah terdahulu, PT PLN dan juga PT Muba Elektrik Power (MEP). Hari ini secara resmi kita nyalakan listrik peralihan pengelolaan dari PT MEP ke PT PLN resmi kita mulai,” ujar Herman Deru dalam keterangan tertulis, Kamis (17/4/2025).

    Menurut Herman Deru, masyarakat harus berterimakasih kepada PT MEP, karena telah menyediakan listrik saat PT PLN belum dapat menjangkau beberapa kawasan saat itu. Sementara itu untuk menggunakan genset, masyarakat terkendala biaya yang mahal.

    “Dulu waktu saya jadi Bupati OKU Timur sama dengan Muba. Bedanya Muba bekerjasama dengan PT MEP waktu itu di OKU Timur kita kerjasama dengan koperasi energi (Kopeg) yang lebih sederhana. Kemudian saat pemerintah pusat mengeluarkan program sejuta sambungan listrik, waktu itu segera Saya alihkan semua ke PLN sasaran yang hampir sama 50.000-an” jelasnya.

    Maka dari itu, lanjutnya pada periode pertama, dia bergerak cepat bersama PJ Bupati saat itu Apriyadi dan DPRD Muba, mengubah listrik curah yang dikelola PT MEP ke PLN.

    “Ini penegasan baru dengan limit terakhir untuk Serah Terima Operasi (STO) dari PT MEP ke PLN paling lambat 17 April,” jelas Herman Deru.

    Diketahui, tak hanya di lima desa ini saja, nantinya secara bertahap pengalihan listrik ini jika dilakukan di 7 Kecamatan dengan Muba yang mencapai 54.000 sasaran.

    “Harapan saya dengan adanya peralihan dari PT MEP ke PLN harus kita ambil hikmahnya agar produktivitas masyarakat meningkat. Seperti pedagang es sekarang lemari es nya bisa bikin es lebih banyak. Penjahit bisa lebih banyak produksi,” ujarnya.

    “Kite kak malu (kita ini malu) karena dari Lampung-Aceh itu hampir semua memakai listrik dengan transmisi Sumatera dan itu rata-rata dari kita suplainya. Kita punya listrik kenapa kita yang sering padam. Makanya ini kita dukung sekali sehingga tinggal nol sekian persen lagi daerah yang di Sumsel yang belum teraliri listrik,” jelasnya.

    Sementara itu, General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi S2JB, Adhi Herlambang mengatakan peresmian penyalaan listrik di Lima Desa di Kecamatan Keluang ini merupakan agenda yang sangat ditunggu masyarakat karena pengalihan pengelolaan listrik ini telah diperjuangkan sejak lama.

    “Kita bersyukur sekali berkat dukungan Pak Gubernur, Bupati pengalihan ini dapat dilakukan,” ujar Adhi.

    Menurutnya, listrik bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dasar untuk penerangan. Lebih dari itu listrik juga sangat berperan dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Setelah diambil alih PLN diharapkan listrik di Muba semakin andal dan dapat meningkatkan investasi di Sumsel.

    “Kami sangat mengapresiasi karena pak Gubernur telah mendukung proses peralihan. Ini menjadi starting point kita agar seluruh pelanggan MEP menjadi pelanggan PLN,” jelasnya.

    Untuk tahap awal di lima desa ini ada 2000 lebih sambungan yang mereka targetkan. Dimana sampai hari ini ( kemarin, Selasa (15/4) sudah ada 487 pelanggan yang sudah berhasil tersambung dan dilayani jaringan listrik PLN.

    “Harapannya seminggu kedepan seluruh masyarakat di 5 desa ini sudah beralih ke layanan listrik PLN. Kni tahap pertama, sesuai kesepakatan PLN dengan Pemkab Muba kami akan perbaikan revitalisasi jaringan listrik di Muba,” paparnya.

    Sementara itu, Bupati Muba M. Toha mengatakan masyarakat Muba hendaknya berterima kasih dengan Gubernur Sumsel H. Herman Deru. Sebab berkat gerak cepat dan kemurahan hatinya, proses peralihan ini dapat terwujud.

    “Kita harus berterima kasih dengan Pak Gubernur. Berkat kemurahan hati beliau mau membantu Muba ini bisa terwujud. Ini bukan suatu kebetulan tapi perjuangan panjang sejak ia menjadi Gubernur periode pertama sampai periode kedua ini terealisasi. Juga kerja keras MEP dan PLN. Semoga nanti masyarakat bisa dapat listrik lebih murah dan tentunya tidak mati-mati (padam) lagi,” ujar Toha bersemangat.

    Masyarakat juga tampak antusias menanti moment tersebut. Salah satunya warga bernama Murni. Menurutnya sejak lama Ia ingin agar bisa menikmati listrik PLN dengan harga yang lebih murah. Sehingga dapat meringankan pengeluaran mereka.

    “Ya tentu senang sekali. Kami sudah lama menunggu supaya dapat menikmati listrik PLN,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Gubernur Herman Deru juga ikut menyaksikan penyerahan bantuan kendaraan operasional kepala UPTB pengelola Pendapatan Daerah wilayah Musi Banyuasin I Sekayu, UPTB Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah Musi Banyuasin II Sungai Lilin, dan Kapolres Muba oleh Bupati Muba.

    (akd/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Adnan Didukung Nurdin Halid, Appi dan IAS Direstui Bahlil?

    Adnan Didukung Nurdin Halid, Appi dan IAS Direstui Bahlil?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — tensi politik di tubuh Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai memanas jelang Musyawarah Daerah (Musda) yang rencananya bakal digelar pertengahan tahun ini.

    Aroma persaingan terbuka mulai terasa, terlebih saat sejumlah kader seperti Taufan Pawe, Munafri Arifuddin, Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo, hingga Ilham Arief Sirajuddin (IAS) kian santer disebut sebagai kandidat kuat.

    Bagaimana tidak, baik Ketua DPD II Partai Golkar Kota Makassar, Munafri, Adnan, maupun kader senior IAS, mereka telah sowan ke Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.

    Adnan bahkan dikabarkan telah mendapat restu dari senior Partai Golkar sekaligus anggota DPR RI, Nurdin Halid (NH).

    NH dalam beberapa kesempatan bahkan mengatakan, Adnan sebagai figur yang layak untuk memimpin Golkar Sulsel ke depan.

    Nurdin Halid dan Adnan

    Pakar politik Universitas Hasanuddin, Prof Sukri Tamma, menilai bahwa tarung terbuka di Musda Golkar sangat mungkin terjadi, selama DPP tak mengeluarkan diskresi khusus untuk mendukung salah satu calon.

    “Kalau kita melihat figur yang muncul, saya rasa semuanya hampir sama. Artinya, tidak ada satu figur pun yang dominan terlalu jauh,” ujar Prof Sukri, Rabu (16/4/2025).

    Sebagai partai besar dengan pengalaman panjang, Prof Sukri melihat bahwa Golkar selalu mampu menghadirkan dinamika internal yang kompetitif namun demokratis.

    Bahkan, meskipun belum terlihat terang langkahnya seperti nama lain, Prof Sukri menuturkan bahwa Taufan Pawe masih memiliki peluang besar sebagai petahana.

    Munafri Arifuddin temui Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Jakarta. Foto: ist

    “Pak Taufan Pawe kan cukup berhasil juga. Meski beberapa pihak menyoroti hilangnya kursi Ketua DPRD Sulsel, tetapi kan kursinya bertambah,” ucapnya.

  • Bahlil Dalami Anggota DPRD Golkar Cekik Pramugari: Kalau Salah Kami Bina

    Bahlil Dalami Anggota DPRD Golkar Cekik Pramugari: Kalau Salah Kami Bina

    Jakarta –

    Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait anggota DPRD Sumatera Utara yang diduga mencekik pramugari di dalam pesawat rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO). Ia mengatakan DPP Golkar tengah mendalami kejadian tersebut.

    “Saya sendiri tahu juga dari berita medsos ya dan kami dari DPP Partai Golkar ikut mendalami dan sambil berjalan,” kata Bahlil dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (16/4/2025).

    Bahlil mengatakan jika benar adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh kadernya, maka partai akan mengambil sikap. Bahlil menegaskan akan mengambil pembinaan terhadap kader tersebut.

    “Kalau katakanlah memang yang bersangkutan ada kesalahan atau kekeliruan, baik disengaja maupun tidak sengaja, pasti Partai Golkar akan mengambil pembinaan-pembinaan sebagaimana diatur dalam mekanisme dan aturan main dalam partai,” ungkapnya.

    Adapun maskapai Wings Air menepis adanya permintaan damai dari anggota DPRD Sumut Megawati Zebua buntut aksi dorong dan cekik pramugarinya. Wings Air memastikan tetap melaporkan Megawati ke Polres Nias.

    “Wings Air tetap berkomitmen untuk melindungi keselamatan dan profesionalisme awak pesawat (kru), serta menjaga ketertiban dan kenyamanan seluruh penerbangan,” kata Corporate Communications Strategic Wings Air Danang Mandala Prihantoro, dilansir detikSumut, Rabu (16/4/2025).

    Peristiwa itu terjadi saat boarding sebelum penerbangan dari Nias menuju Kualanamu. Danang memastikan tak ada permintaan damai dari terlapor kepada pramugarinya.

    “Berdasarkan laporan dan catatan aktual di lapangan, setelah insiden terjadi di penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli-Medan Kualanamu pada 13 April 2025, tidak terdapat permintaan damai dari pihak pelanggan kepada pramugari yang bertugas,” jelasnya.

    Lihat juga Video: Anggota DPRD Sumut Cekik Pramugari, Wings Air Ambil Langkah Hukum

    (dwr/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Terima aksi demonstrasi mahasiswa DPRD Kota Bogor perjuangkan aspirasi

    Terima aksi demonstrasi mahasiswa DPRD Kota Bogor perjuangkan aspirasi

    Kota Bogor (ANTARA) – DPRD Kota Bogor Jawa Barat menyatakan komitmennya untuk menjalankan amanat sebagai wakil rakyat dengan menerima aspirasi dan tuntutan massa aksi demonstrasi yang tergabung dalam Aliansi Bogor Menggugat.

    Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil di Bogor, Rabu, menjelaskan, pada aksi yang berlangsung pada Kamis (27/3) di halaman Gedung DPRD Kota Bogor itu sempat terjadi kericuhan dengan adanya pembakaran atribut-atribut partai yang ada di gedung tersebut.

    Namun, aspirasi dari puluhan mahasiswa diterima langsung Adityawarman Adil yang didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor M Rusli Prihatevy, Ketua BK Safrudin Bima, Ketua Komisi I Karnain Asyhar, Wakil Ketua Komisi II Benninu Argoebie, anggota Komisi III Subhan dan Abdul Rosyid.

    Para mahasiswa secara gamblang menyampaikan penolakan terhadap pengasahan Revisi Undang-Undang TNI, imunitas TNI, sekaligus meminta pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-undang perampasan aset, evaluasi total program makan bergizi gratis (MBG) dan penyelesaian pelanggaran HAM berat.

    Di hadapan seluruh mahasiswa, Adityawarman menyatakan sikap secara tegas bahwa DPRD Kota Bogor akan memperjuangkan aspirasi dengan menyampaikannya ke pemerintah pusat melalui DPR-RI.

    “Kami janji, insya Allah akan sampaikan langsung aspirasi mahasiswa Bogor kepada DPR-RI,” kata Adit.

    Anggota DPRD Kota Bogor menerima masa aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat. ANTARA/HO-DPRD Kota Bogor

    Setelahnya, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor secara simbolis menerima tuntutan massa aksi.

    Gelombang penolakan pengesahan Revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga sempat terjadi di Kota Bogor beberapa hari sebelum aksi tersebut. Massa aksi yang tergabung dalam HMI MPO Cabang Bogor melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Bogor, Senin (24/3).

    Aksi demonstrasi diawali dengan kelompok mahasiswa melakukan orasi dan membakar ban di depan gerbang DPRD.

    Melihat kondisi semakin panas, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima, didampingi oleh anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso, Tri Kisowo Jumino dan Fajar Muhammad Nur serta Sekretaris Komisi IV, Juhana, langsung menemui massa aksi.

    Safrudin menegaskan kepada massa aksi, bahwa DPRD Kota Bogor akan turut memperjuangkan aspirasi mahasiswa dengan melaporkan aksi dan tuntutan dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Bogor, yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh lembaga DPRD Kota Bogor dengan mengirim surat ke pemerintah pusat dan DPR-RI.

    “Kami tentunya akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa ini dengan menyampaikan di rapat Banmus nanti. Kami juga akan mengirimkan surat ke pusat atas tuntutan ini,” tegas Safrudin.

    Sugeng Teguh Santoso meminta kepada para mahasiswa juga mengambil bagian dari perjuangan melalui uji materil di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pria yang akrab disapa STS ini menyampaikan bahwa saat ini ada tujuh orang mahasiswa dari Universitas Indonesia yang sedang mengajukan uji materil di MK dan meminta mahasiswa di Bogor untuk mendukung pergerakan tersebut.

    “Karena ada banyak cara untuk menunjukkan perjuangan. Salah satunya melalui MK. Mari kita dukung mereka yang tengah berjuang di MK agar pergerakan kita bisa melahirkan hasil yang positif,” kata STS.

    Setelah massa aksi diterima, rombongan mahasiswa membubarkan diri dengan kondusif.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jaga Stabilitas Harga Ikan, Cold Storage Masuk Ranwal RPJMD Pemkab Lamongan

    Jaga Stabilitas Harga Ikan, Cold Storage Masuk Ranwal RPJMD Pemkab Lamongan

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan memasukkan cold storage dalam daftar rancangan awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengatakan cold storage telah menjadi prioritas Pemkab Lamongan, untuk melancarkan rantai pasokan ikan sekaligus menstabilkan harga ikan di pasar.

    “Sudah menjadi prioritas kami, cold storage menjadi bagian dari pasar ikan yang akan kita bangun. Insyallah kita akan merencanakan, akan membuat pasar ikan atau memindah pasar ikan yang ada saat ini ke lokasi yang baru, insyaallah lokasinya di sekitar ringroad akan kita carikan tanahnya yang di dalamnya juga cold storage yang menyertai pasar ikan itu,” kata Yuhronur, usai Rapat Paripurna penandatanganan nota kesepakatan rancangan awal RPJMD, di Gedung DPRD Lamongan, Rabu (16/4/2025),

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes menyampaikan, adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, tidak menjadi hambatan. Menurutnya, efisiensi anggaran menjadi keseimbangan baru dalam finansial di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

    “Efisiensi persoalan menyesuaikan, kita adaptasi dengan pemerintahan yang baru saya yakin semuanya akan berjalan normal dengan kebiasaan baru, seperti kita dulu waktu ada kayak kita dulu ada covid,” ujar Pak Yes.

    Sementara Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, Freddy Wahyudi, mengungkapkan DPRD akan mendalami lebih lanjut kisi-kisi dari Ranwal RPJMD, untuk dibahas di tingkat yang lebih lanjut.

    “RPJM Ini kan baru rancangan awal, kita kemarin juga sudah ada kisi-kisinya untuk cold storage dan sebagainya, tapi kita akan mendalami lagi setelah RPJMD rancangannya disampaikan kepada kita,” ungkapnya. (fak/ian)

  • ASN Dispora Kabupaten Malang Hari Ini Dipenjara, Kasusnya Tahun 2008

    ASN Dispora Kabupaten Malang Hari Ini Dipenjara, Kasusnya Tahun 2008

    Malang (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang menjebloskan Rini Pudji Astuti (RPA) ke Lapas Wanita Kelas II A Malang, Rabu (16/4/2025) siang. Rini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

    “Ini kasus yang lama. Namun memang baru kami eksekusi hari ini (Rabu, red) setelah perkaranya memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan dari Mahkamah Agung (MA),” ungkap Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Malang, Deddy Agus Oktavianto.

    Dijelaskan Deddy, terpidana RPA dihukum atas perkara yang terjadi pada tahun 2008 lalu. Yakni terkait pengadaan komputer saat yang bersangkutan, berdinas di Sekretariat DPRD (Setwan) Kabupaten Malang.

    Saat itu, RPA wanita kelahiran 1967 yang berdomisili di Sawojajar II Kecamatan Pakis, menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dia bersama dengan tersangka lainnya yang sudah menjalani hukuman, tidak melaksanakan tugas sesuai aturan dan ketentuan pedoman barang serta jasa.

    “Intinya pengadaan komputer di Setwan (Sekretariat Dewan Kabupaten Malang, red) saat itu fiktif. Dimana merugikan negara sebesar Rp 271.308.950,” ujar Deddy.

    Terkait perkara itu, lanjut Deddy, pada tahun 2010 perkara ini terbongkar. Ada beberapa orang yang terseret, salah satunya adalah RPA.

    RPA sudah dinyatakan sebagai tersangka. Bahkan sudah menjalani persidangan dan diputuskan untuk menjalani hukuman penjara selama 4 tahun dan denda Rp 200 juta.

    Tetapi, RPA mengajukan banding yang kemudian berlanjut ke Kasasi di Mahkamah Agung (MA). “Pada saat itu, yang bersangkutan menjadi tahanan kota, bukan tahanan rutan. Sehingga dia masih bisa menjalankan aktivitasnya,” tuturnya.

    Kemudian, berdasarkan putusan MA terkait Kasasi yang diajukan oleh RPA, MA menguatkan putusan pengadilan. Menyatakan RPA bersalah dan harus menjalani hukuman selama 4 tahun serta denda Rp 200 juta. Putusan itu berdasarkan Keputusan Kasasi nomor 1876k/pidsus/2012.

    Berdasarkan keputusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap itulah, petugas Kejari Kabupaten Malang, Selasa (16/4/25) melakukan eksekusi badan terhadap RPA saat yang bersangkutan menjalankan tugas di Dispora Kabupaten Malang.

    “Setelah kami eksekusi langsung dilakukan pemeriksaan administrasi untuk mencocokkan datanya. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan. Begitu dinyatakan sehat, langsung kami kirim ke Lapas Wanita Kelas II A Malang untuk menjalani hukuman,” paparnya. (yog/but)

  • Pansus DPRD Jakarta soroti area publik dijadikan parkir liar

    Pansus DPRD Jakarta soroti area publik dijadikan parkir liar

    Jakarta (ANTARA) – Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa sudah banyak gugatan dari masyarakat terkait pemanfaatan area publik untuk dijadikan lokasi parkir ilegal atau liar.

    Bahkan, kata Koordinator Pansus Perparkiran DPRD Provinsi DKI Jakarta yang juga Wakil Ketua DPRD Wibi Andrino di Jakarta, Rabu, fasilitas yang seharusnya dimanfaatkan untuk publik jadi tidak berfungsi.

    “Hari ini masih banyak ruang-ruang fasilitas publik yang dijadikan parkir liar, ini sangat menyalahi aturan,” katanya.

    Wibi meminta anggota pansus untuk fokus mengatasi parkir liar di sejumlah wilayah DKI Jakarta. Hal itu menjadi tantangan dalam menyambut Jakarta sebagai kota bisnis berskala global.

    Menurut Wibi, fasilitas yang seharusnya dimanfaatkan untuk publik jadi tidak berfungsi secara layak karena digunakan untuk parkir kendaraan roda dua dan roda empat.

    Wibi mengingatkan agar seluruh pimpinan dan anggota Pansus Perparkiran tidak abai terhadap oknum-oknum yang mengatasnamakan sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengelola parkir secara ilegal.

    Sebab, kata dia, aktivitas tersebut sudah sangat meresahkan warga. “Kelompok-kelompok yang mengelola parkir secara ilegal ini juga menjadi perhatian daripada rekan-rekan pansus parkir untuk didalami,” katanya.

    Selain itu, Wibi menyayangkan dengan jumlah kendaraan di DKI Jakarta yang sangat banyak, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil. Dengan begitu diperlukan upaya untuk memberantas parkir liar yang dimanfaatkan oleh ormas tertentu.

    “Yang terpenting adalah sekarang objek parkir kita sudah seperti apa, berapa banyak titiknya, ada dimana dan bagaimana ‘cash flow’-nya? Retribusinya itu bagaimana?,” kata dia.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Geledah Tujuh Lokasi di Surabaya dan Situbondo, Ini yang Disita KPK

    Geledah Tujuh Lokasi di Surabaya dan Situbondo, Ini yang Disita KPK

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian upaya paksa berupa penggeledahan dalam penyidikan dugaan korupsi terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Prov Jatim TA 2021 – 2022.

    “Ada tujuh lokasi penggeledahan di Kota Surabaya dan Kab. Situbondo,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, Rabu (16/4/2025) malam.

    Tessa tidak merinci tujuh lokasi tersebut di mana saja yang digeledah oleh penyidik KPK. Begitu juga dengan keterkaitan pihak-pihak yang rumah maupun kantor yang ikut digeledah. Tessa hanya mengungkapkan, pihaknya menyita sejumlah bukti dalam penggeledahan tersebut.

    “Disita dokumen dan BBE (Barang Bukti Elektronik, red) dari 7 lokasi Penggeledahan di Kota Surabaya dan Kab. Situbondo,” ujar Tessa tanpa merinci dokumen apa saja yang dimaksud.

    Seperti diketahui, KPK menetapkan 21 tersangka baru yang merupakan Pengembangan dari kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan terhadap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.

    Ke-21 tersangka terdiri dari 4 tersangka sebagai penerima sua dan 17 tersangka lainnya sebagai Tersangka Pemberi. Dari empat tersangka penerima tiga orang di antaranya merupakan penyelenggara negara sementara 1 lainnya merupakan staf dari Penyelenggara Negara. Sementara untuk 17 tersangka pemberi, 15 di antaranya adalah pihak swasta dan 2 lainnya dari Penyelenggara Negara.

    Sebelumnya, pada tanggal 8 Januari 2025, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penyitaan 3 (tiga) unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Surabaya dan 1 (satu) unit apartemen yang berlokasi di Malang yang secara keseluruhan bernilai Rp8.1 miliar.

    Kemudian, pada tanggal 30 September 2024 sampai 3 Oktober 2024, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan pada 10 (sepuluh) rumah atau bangunan. Namun KPK tidak menjelaskan, milik siapa rumah atau bangunan yang dilakukan penggeledahan. KPK hanya menyebut lokasi penggeledahan berlokasi di Kota Surabya, Kab. Bangkalan. Kab. Pamekasan, Kab. Sampang dan Kab. Sumenep.

    Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan diantaranya
    berupa tujuh unit kendaraan terdiri dari 1 Toyota Alphard, 1 Mitsubisi Pajero, 1 Honda CRV, 1 Toyota Innova, 1 Toyota Hillux double cabin, 1 Toyota Avanza, dan 1 unit merk Isuzu. Terdapat juga jam tangan Rolex (1 buah) dan Cincin Berlian (2 buah).

    KPK juga menyita uang Tunai dalam mata uang asing dan juga rupiah yang bila ditotal dan dirupiahkan senilai kurang lebih sebesar Rp1 miliar. Kemudian, barang bukti elektronik berupa Handphone, Harddisc dan Laptop. Turut disita dokumen-dokumen di antaranya Buku Tabungan. Buku Tanah, Catatan-Catatan, Kuitansi pembelian barang , BPKB dan STNK Kendaraan dan lain sebagainya.

    KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada Jum’at tanggal 6 September 2024 lalu. Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik. KPK juga telah memeriksa Abdul Halim Iskandar dalam kasus tersebut pada Kamis, 12 Agustus 2024 lalu. [hen/ian]