Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Wagub DKI sebut SiLPA Rp4,43 triliun karena belanja ditekan

    Wagub DKI sebut SiLPA Rp4,43 triliun karena belanja ditekan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp4,43 triliun pada APBD 2024 merupakan angka yang besar dan ini karena pengeluaran belanja yang ditekan.

    “Pengeluaran pembiayaan juga ditekan ini mengakibatkan SiLPA DKI cukup besar,” kata Rano Karno di Jakarta, Kamis.

    Rano mengatakan bahwa dari laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta bahwa dari APBD 2024 dengan pencapaian dari rencana pendapatan daerah mencapai 97 persen dari rencana Rp72,44 triliun.

    Pencapaian itu kata Rano, bagi pemerintah daerah sudah cukup baik meskipun tidak tercapai 100 persen.

    Rano melanjutkan untuk realisasi belanja daerah juga bisa mencapai 92 persen dan itu terbilang bagus, meskipun terdapat SiLPA Rp4,43 triliun.

    “Realisasi belanja daerah juga bisa mencapai 92 persen itu ‘exellent’ (luar biasa),” kata Rano.

    Sebelumnya, APBD Perubahan DKI tahun anggaran 2024 sebesar Rp85,47 triliun rupiah, naik 4,60 persen dari penetapan APBD tahun anggaran 2024 yaitu Rp81,7 triliun.

    Perubahan APBD DKI 2024 untuk pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp75,22 triliun rupiah atau naik sebesar 3,83 persen dibandingkan dengan penetapan APBD 2024 Rp72,44 triliun.

    Ia menambahkan bahwa adanya sejumlah rekomendasi dari DPRD DKI Jakarta terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem, permasalahan kesejahteraan dan lainnya akan dikerjakan secepat mungkin.

    “Semua rekomendasi yang dijawab yang diberikan kepada kami itu sebetulnya dari bagian program yang memang sedang kami siapkan,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • 6 Wamenaker Noel Sebut Perusahaan Milik Diana Biadab Surabaya

    6 Wamenaker Noel Sebut Perusahaan Milik Diana Biadab Surabaya

    Wamenaker Noel Sebut Perusahaan Milik Diana Biadab
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Imannuel Ebenezer menyebut perusahaan
    UD Sentosa Seal
    milik Jan Hwa Diana biadab.
    Wamenaker Noel
    bersama Wakil Walikota
    Surabaya
    Armuji melakukan sidak di gudang UD Sentosa Seal di Margomulyo Permai pada Kamis (16/4/2025).
    Noel menemukan banyak kejanggalan saat meminta klarifikasi kepada Diana dan stafnya.
    Dia menuding bahwa Diana banyak menutup-nutupi masalah
    penahanan ijazah
    .
    Selain penahanan ijazah, diduga perusahaan Diana juga membatasi waktu shalat Jumat hanya 20 menit dan pembayaran gaji di bawah UMK.
    Merespons hal tersebut, Noel menyebut bahwa tindakan itu biadab.
    “Itu yang paling tepat, biadab,” kata Noel dengan lantang usai melakukan sidak, Kamis (16/5/2025).
    Menurutnya, aturan-aturan tersebut tidak masuk akal. Sebab, menjalankan ibadah merupakan bagian dari hak asasi manusia.
    “Ini Republik yang diajarkan semua dilindungi, termasuk agama. Dia mau ke masjid, mau ke pura, itu dilindungi undang-undang. Kalau melarang, itu ada konsekuensi,” terangnya.
    Setelah melakukan sidak yang dinilai banyak kejanggalan, Kementerian Ketenagakerjaan akan melakukan audit kepada UD Sentosa Seal.
    “Pasti kami periksa, kita akan audit, enggak mungkin enggak,” ujarnya.
    Sementara itu, terkait dugaan bahwa UD Sentosa Seal tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Noel mengatakan bahwa hal tersebut menjadi wewenang Kementerian Perindustrian.
    “Izin usaha itu di industri. Kita cuma di penahanan ijazah saja. Biarkan polisi yang menyelidiki, polisi jago-jago kok,” pungkasnya.
    Sebelumnya, perusahaan UD Sentosa Seal milik Diana ramai diperbincangkan publik usai video Armuji saat sidak di gudang viral di media sosial TikTok dan Instagram.
    Sidak tersebut dilakukan Armuji usai menerima laporan dari warganya yang merupakan mantan karyawan Diana, yang mengaku ijazahnya ditahan meski sudah resign.
    Diana lantas melaporkan Armuji ke Polda Jatim atas dugaan pencemaran nama baik dan UU ITE.
    Kabarnya, laporan tersebut dicabut.
    Kendati demikian, kasus penahanan ijazah ini kian bergulir setelah 31 mantan karyawannya ikut bersuara.
    Sehingga, menjadi perhatian Dinas Ketenagakerjaan Kota Surabaya dan Provinsi.
    Bahkan, Kementerian Ketenagakerjaan juga ikut mengawal kasus tersebut.
    Sementara itu, Diana membantah menahan ijazah karyawannya saat
    hearing
    bersama DPRD Kota Surabaya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Nathalie Holscher Disawer, Bupati Sidrap Tuntut Permintaan Maaf

    Viral Nathalie Holscher Disawer, Bupati Sidrap Tuntut Permintaan Maaf

    Sidrap, Beritasatu.com – Aksi DJ Nathalie Holscher yang disawer uang di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, pada Sabtu (12/4/2025), menuai kecaman dari berbagai pihak.

    Dalam video yang beredar luas di media sosial (medsos), terlihat sejumlah pengunjung naik ke atas panggung dan menghamburkan uang saat DJ Nathalie tengah tampil. Bahkan, tumpukan uang tampak berserakan di lantai dan dalam kotak kardus di atas panggung diskotek tersebut.

    DJ Nathalie Holscher – (Instagram/Istimewa)

    Menanggapi peristiwa itu, Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif mengaku prihatin. Ia mengatakan bahwa aksi tersebut mencoreng nama baik daerah yang tengah berupaya memperkuat nilai-nilai religiusitas.

    “Saya sudah menyampaikan tadi malam kepada artis Nathalie Holscher, agar meminta maaf kepada masyarakat Sidrap. Saya pun difasilitasi untuk menyampaikan permintaan maaf atas aktivitas yang terjadi di wilayah kami,” ujar Syaharuddin pada Kamis (17/4/2025).

    Syahar menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidrap tidak akan tinggal diam terhadap kejadian ini. Ia menilai aksi tersebut bertentangan dengan program unggulan pemerintahannya, yakni “Sidrap Religius, Sidrap Berkah”.

    “Kami harus bersikap tegas. Aksi seperti ini tidak mencerminkan adab dan etika masyarakat Sidrap. Apalagi sejak awal kami telah mencanangkan program Sidrap Religius dan Sidrap Berkah. Jadi jelas, ini sangat bertentangan,” tegas mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel itu.

    Ia juga berjanji akan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, khususnya massa yang menggelar unjuk rasa menuntut penutupan tempat hiburan malam yang dianggap bermasalah. Salah satu langkahnya adalah dengan memanggil para pemilik tempat hiburan untuk memeriksa kelengkapan izin operasional mereka.

    “Kami akan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut. Para pemilik tempat hiburan akan kami panggil untuk mengecek izin-izinnya. Apabila ditemukan tidak memiliki izin, maka mohon maaf, kami akan mengambil tindakan tegas,” tandasnya.

    Sebelumnya, aksi unjuk rasa pecah di Kantor DPRD Sidrap pada Kamis (17/4/2025) sebagai buntut dari viralnya video DJ Nathalie disawer uang di tempat hiburan malam. Massa aksi berasal dari kalangan mahasiswa serta organisasi Islam, termasuk Muhammadiyah.

    Aksi sempat memanas dan terjadi dorong-dorongan antara demonstran dan petugas Satpol PP saat massa memaksa masuk ke dalam gedung DPRD.

    Diketahui, DJ Nathalie Holscher membagikan momen dirinya tertidur di atas tumpukan uang saweran setelah tampil di sebuah tempat hiburan malam di Sidrap, Sulawesi Selatan.

    Melalui unggahan tersebut, Nathalie menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi yang diberikan, sembari meminta maaf jika penampilannya belum sempurna.

    “Terima kasih banyak, maaf kalau masih ada yang kurang. Semoga bisa tampil lagi di lain kesempatan,” ucap Nathalie Holscher dalam video yang dibagikan ulang akun Instagram @lambegosiip, dikutip Selasa (15/4/2025).
     

  • Nasib Dokter Kandungan Cabul Syafril Firdaus, Terancam 12 Tahun Penjara hingga Denda Rp300 Juta – Halaman all

    Nasib Dokter Kandungan Cabul Syafril Firdaus, Terancam 12 Tahun Penjara hingga Denda Rp300 Juta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dokter kandungan bernama M. Syafril Firdaus yang melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya di Kabupaten Garut, Jawa Barat (Jabar), kini telah ditetapkan menjadi tersangka.

    Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan tersangka melakukan pelecehan di luar klinik.

    Ia menceritakan kejadian bermula ketika korban menghubungi tersangka untuk berkonsultasi mengenai kondisi kesehatannya pada 24 Maret 2025 malam.

    “Modus tersangka adalah suntik vaksin kepada korban yang berusia 25 tahun, dilakukan di luar klinik yakni di rumah orang tua korban,” ujar Kombes Hendra, dikutip dari TribunJabar.id.

    Setelah proses suntik vaksin, tersangka meminta korban untuk mengantarkannya pulang ke tempat kos yang berlokasi searah dengan kediaman korban.

    Sesampainya di kos, korban yang hendak membayar jasa suntik vaksin gonore secara tunai ditolak oleh tersangka dengan alasan malu jika ada orang yang melihat.

    Tersangka pun mengajak korban melakukan pembayaran di dalam kamar kos.

    “Ketika di dalam kamar kos ini tersangka secara paksa meraba bagian tertentu dan bagian tertentu lainnya di dalam baju sehingga korban melakukan perlawanan,” ungkapnya.

    Korban pun melarikan diri dari kos tersangka dan kemudian melaporkan apa yang dialaminya ke polisi.

    Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 6 huruf b dan/atau c Jo Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 

    “Tersangka terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda hingga Rp300 juta,” ungkapnya.

    Dijuluki Dokter Centil

    Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Garut, Diah Kurniasari, mengatakan bahwa Syahril dijuluki sebagai dokter centil karena kerap menggoda pasiennya.

    “Katanya dokter ‘centil’, tenaga medis lain sudah dengar banyak keluhan,” ucapnya.

    Selain itu, ia juga menyebut Syahril memiliki perilaku yang tak pantas dan sudah menjadi rahasia umum.

    Terutama, pada kalangan pasien ibu hamil dan tenaga medis.

    Mengutip TribunJabar.id, Syahril pernah direkomendasikan oleh istri mantan Bupati Garut Rudy Gunawan untuk bergabung di RS Medina.

    Namun, pihak rumah sakit menolak rekomendasi tersebut.

    “Kebetulan dulu lagi perlu dokter spesialis kandungan, saya tawarkan ke manajemen, tapi ditolak karena sudah pada tahu,” ujarnya.

    Cerita Pasien

    Salah satu pasien Syahril yang berinisial SS (29) mengaku bahwa ia pernah dimintai nomor pribadi oleh tersangka.

    Ia menyebut tersangka mengirimkan teks yang mengarah kepada hal-hal yang tidak pantas.

    “Pas nge-chat memang ada yang aneh dari bahasanya, mengarah ke hal-hal negatif,” ujar SS (29) kepada Tribunjabar.id, Rabu (16/4/2025).

    SS pun tak menanggapi pesan yang dikirimkan oleh tersangka.

    Ia juga mengaku terkejut saat nama tersangka mencuat ke publik.

    SS tak menyangka bahwa persoalan tersebut menjadi perhatian publik.

    “Tidak hanya saya ternyata yang pernah diminta nomor WhatsApp, tapi ada juga temen-temen lain yang jadi pasiennya, pesannya juga sama negatif,” ungkapnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul UPDATE Sosok Dokter Kandungan Cabul di Garut, Sering Minta Nomor WA ke Pasien, Kirim Pesan Tak Sopan

    (Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunJabar.id, Sidqi Al Ghifari)

  • Wings Air Siap Tempuh Jalur Hukum, Pasca Pramugarinya Dicekik Anggota DPRD Sumut

    Wings Air Siap Tempuh Jalur Hukum, Pasca Pramugarinya Dicekik Anggota DPRD Sumut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Wings Air baru-baru ini merespons kejadian perselisihan salah satu pramugarinya dengan Anggota DPRD Sumut, dan akan menempuh jalur hukum.

    Maskapai penerbangan Wings Air menegaskan bahwa pihaknya siap melaporkan Anggota DPRD Sumatera Utara, Megawati Zebua ke pihak berwajib.

    Membenarkan langkah tersebut, Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro memberikan keterangan resminya.

    “Wings Air saat ini sedang menempuh langkah hukum sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi awak pesawat dan menciptakan penerbangan yang aman dan profesional,” tutur Danang, dikutip Kamis, (17/4/2025).

    Melalui Danang, Wings Air juga menegaskan terkait kebijakan dan standar operasional yang mereka ikuti.

    “Wings Air menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pelanggan serta awak pesawat merupakan prioritas utama,” jelas Danang.

    Laporan ini dilakukan, lantaran Megawati Zebua diduga mencekik dan mendorong pramugarinya dalam penerbangan rute Gunungsitoli-Medan pada Minggu 13 April 2025.

    Peristiwa itu bermula saat Megawati terlibat cekcok mulut dengan pramugari. Kader Golkar tersebut terlihat mendorong dan mencekik pramugari yang tengah bertugas.

    Kejadian itu kemudian viral di media sosial lewat tayangan video sejumlah platform media sosial.

    Adapun peristiwa itu terjadi saat proses naik pesawat (boarding) sebelum keberangkatan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO).

    Saat itu pelanggan dengan nomor kursi 19F bernama Megawati Zebua membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat.

  • Legislator berharap transportasi publik gratis bisa tekan kemacetan

    Legislator berharap transportasi publik gratis bisa tekan kemacetan

    Saat ini, persiapan layanan transportasi publik gratis bagi 15 golongan masyarakat tengah kami siapkan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Andri Santosa berharap kebijakan transportasi publik gratis yang diberlakukan bagi 15 golongan dapat memotivasi masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi sehingga bisa menekan kemacetan.

    “Manfaat yang didapat bukan hanya secara ekonomi, kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi masalah kemacetan di Jakarta serta mengatasi polusi,” kata Andri di Jakarta, Kamis.

    Andri menjelaskan bahwa rata-rata pengguna transportasi publik di Jakarta mencapai kurang lebih 1,5 juta per hari. Capaian tersebut setara dengan 22,19 persen berdasarkan Laporan Dinas Perhubungan DKI Jakarta tentang pengguna transportasi publik.

    Ia menambahkan bahwa kebijakan transportasi gratis itu harus bisa tepat sasaran, supaya apa yang diharapkan dapat tercapai salah satunya yaitu menekan angka kemacetan Jakarta.

    Andri menilai, Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan skrining ketat mengenai penerima manfaat kebijakan transportasi gratis tersebut yang tentunya jangan sampai terkesan membebani masyarakat dalam memenuhinya.

    “Sebuah kebijakan yang yang mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat banyak tentu perlu kita dukung,” ujarnya.

    Andri juga mengingatkan Dishub DKI Jakarta perlu meningkatkan pelayanan. Langkah yang perlu ditindaklanjuti adalah dengan membuat standardisasi layanan angkutan publik mulai dari hulu hingga hilir.

    Manajemen armada dengan pengaturan armada yang siap melayani publik harus dihitung dengan cermat.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan dinas terkait di luar Jakarta untuk menyiapkan layanan transportasi umum secara gratis bagi 15 golongan masyarakat guna mendukung akses mobilisasi warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

    “Kami terus berkoordinasi dengan dinas terkait di luar Jakarta. Saat ini, persiapan layanan transportasi publik gratis bagi 15 golongan masyarakat tengah kami siapkan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo dalam keterangannya.

    Adapun 15 golongan masyarakat penerima manfaat tersebut, yakni PNS Pemprov DKI Jakarta, pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penghuni Rusunawa, Tim Penggerak PKK, dan karyawan bergaji setara UMP.

    Nantinya, mereka dapat mendaftarkan diri melalui skema pendaftaran di bank.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gila Ini Sangat Berbahaya, Sangat Jorok!

    Gila Ini Sangat Berbahaya, Sangat Jorok!

    loading…

    Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD menyebut persoalan korupsi di Indonesia sudah sangat berbahaya dan jorok, di mana korupsi telah tumbuh di dalam peradilan. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD menyebut persoalan korupsi di Indonesia ini sudah sangat berbahaya dan jorok, di mana korupsi pun telah tumbuh di dalam peradilan. Misalnya saja dalam kasus suap 4 hakim yang memberikan vonis onslag terdakwa korporasi kasus korupsi minyak goreng.

    “Jadi ini sudah jaringan di korupsi, gila ini sangat berbahaya, sangat jorok sekarang,” ujar Mahfud MD dalam diskusi publik enam bulan pemerintahan Prabowo yang digelar Institut Harkat Negeri dan Universitas Paramadina secara daring, Kamis (17/4/2025).

    Awalnya, Mahfud MD mengatakan, masalah besar yang tak kunjung selesai adalah penegakan hukum korupsi. Dalam hukum lainnya, memang banyak pelanggaran yang terjadi, tapi tak separah korupsi.

    “Karena korupsi ini agendanya berbelok, dahulu waktu era reformasi cukup berhasil, di awal reformasi sampai tahun 2007-2009 kayaknya sih ndak ada korupsi-korupsi baru, karena pada waktu itu cukup kuat sekali kita mendirikan KPK, KY, dan sebagainya,” tuturnya.

    Dia menerangkan, pasca awal reformasi, kondisi tentang korupsi memburuk hingga saat ini korupsi jadi semakin menggurita, jangkauan dan skalanya meluas, ke atas, ke bawah, ke samping. Di zaman Presiden Soeharto, korupsi dilakukan oleh satu tangan yang bernama korporatisme negara, dikelola Soeharto sendiri dan kroninya.

    “Sekarang ndak, sekarang semua lembaga itu ke kanan, ke atas, ke bawah, DPRD, Bupati, kemudian lembaga, hampir tidak ada lembaga negara ini yang tidak, tidak ada kasus korupsinya dan sudah lebih parah, sudah triliunan dan tiap hari kita dengar korupsi triliunan,” jelasnya.

    “Justru sekarang juga yang tumbuh adalah korupsi peradilan itu jorok sekali. Karena sekarang kasus korupsi yang dibawa ke pengadilan itu menjadi korupsi baru,” papar Mahfud MD lagi.

    Dia menerangkan, saat ini korupsi justru tumbuh di peradilan dan kasus korupsi yang dibawa ke pengadilan justru menjadi sebuah korupsi baru. Misalnya saja dalam kasus korupsi korporasi minyak goreng, meski kasus tersebut sudah jelas-jelas sebuah korupsi, justru dibebaskan oleh hakim yang menangani perkara tersebut.

  • DPRD minta Pemprov DKI lebih tegas tagih kewajiban pengembang

    DPRD minta Pemprov DKI lebih tegas tagih kewajiban pengembang

    masih banyaknya pengembang yang tidak menyerahkan kewajiban sehingga  merugikan pemerintah dan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lebih tegas dalam menagih kewajiban pengembang dengan memberikan sanksi bagi yang melanggar.

    “Pemerintah DKI Jakarta harus lebih tegas dalam melakukan penagihan kewajiban pengembang,” kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina di Jakarta, Kamis, saat membacakan rekomendasi DPRD DKI.

    DPRD DKI Jakarta menyoroti masih banyaknya pengembang perumahan yang belum menyerahkan kewajibannya kepada pemerintah provinsi.

    Ia mengingatkan masih banyaknya pengembang yang tidak menyerahkan kewajiban sehingga merugikan pemerintah dan masyarakat.

    Wa Ode melanjutkan masih terdapat aset dari kewajiban pengembang yang ditunda penyerahannya, hal ini dikarenakan aset-aset tersebut dimanfaatkan dan disewakan oleh oknum-oknum yang bermain dengan pengembang.

    “Untuk itu perlu adanya sanksi yang tegas kepada pengembang yang belum menyerahkan kewajiban. Dengan tidak menerbitkan izin-izin yang diperlukan dalam kegiatan usahanya,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa pada 2024 Pemprov DKI menerima kewajiban dari 63 pengembang dengan nilai aset mencapai Rp23,6 triliun.

    Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan dengan adanya rekomendasi dari DPRD terkait kewajiban pengembang, maka menjadi kekuatan bagi Pemprov untuk menagihnya.

    “Kami sudah tahu datanya, dengan rekomendasi dari DPRD ini menjadi penguatan kita untuk mempercepat (penagihan) bagi para pengembang,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Basuki Ungkap Tambahan Rp 8,1 T buat Garap Kawasan Legislatif-Yudikatif di IKN

    Basuki Ungkap Tambahan Rp 8,1 T buat Garap Kawasan Legislatif-Yudikatif di IKN

    Jakarta –

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menyatakan pembangunan ibu kota baru akan lanjut terus. Basuki mengungkapkan ada anggaran tambahan sekitar Rp 8,1 triliun untuk memulai pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif.

    “Anggaran pekerjaan pengaspalan jalan dan pekerjaan di sepanjang jalan-jalan kawasan KIPP sudah difinalkan di DIPA kami, dengan anggaran sekitar Rp 5,4 triliun dari OIKN dan tambahan sekitar Rp 8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif yang akan segera dikerjakan,” kata Basuki dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).

    Basuki sendiri menjamin pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur bakal diteruskan. Kepastian ini dipaparkan olehnya dalam Rapat Forum Koordinasi Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang dilaksanakan di Kantor Otorita IKN, pada Rabu, 16 April kemarin.

    Rapat itu dihadiri sederet pejabat lokal di Kaltim, mulai dari Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, hingga Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud.

    Hadir juga Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Danlanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Edi Kuswanto, Danlanud Dhomber Kolonel Pnb Fata Patria, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Iwan Wijaya.

    Dalam rapat itu, Basuki menyampaikan semua pekerjaan yang belum selesai seperti bandara, jalan tol, hingga Istana Wakil Presiden juga bakal lanjut pengerjaannya.

    “Alhamdulillah, kepastian sudah kita dapatkan. Jadi semua pekerjaan lanjutan yang belum selesai akan diselesaikan oleh kementerian, baik itu bandara, jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, maupun jalan-jalan,” tegas Basuki.

    Dia bilang semua pengerjaan dilakukan dengan kontrak jangka panjang atau multi years dan anggaran pembangunannya juga sudah ada di Kementerian Pekerjaan Umum.

    (acd/acd)

  • Basuki Jamin Proyek IKN Jalan Terus!

    Basuki Jamin Proyek IKN Jalan Terus!

    Jakarta –

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menjamin pembangunan Ibu Kota Nusansatara (IKN) di Kalimantan Timur dilanjutkan. Hal ini dipaparkan Basuki dalam Rapat Forum Koordinasi Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang dilaksanakan di Kantor Otorita IKN, pada Rabu (16/4) kemarin.

    Rapat itu dihadiri antara lain Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, hingga Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Hadir juga Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Danlanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Edi Kuswanto, Danlanud Dhomber Kolonel Pnb Fata Patria, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Iwan Wijaya.

    Dalam rapat itu, Basuki menyampaikan terkait kepastian kelanjutan pembangunan IKN. Semua pekerjaan yang belum selesai seperti bandara, jalan tol, hingga Istana Wakil Presiden juga bakal lanjut pengerjaannya.

    “Alhamdulillah, kepastian sudah kita dapatkan. Jadi semua pekerjaan lanjutan yang belum selesai akan diselesaikan oleh kementerian, baik itu bandara, jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, maupun jalan-jalan,” tegas Basuki dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).

    Dia bilang semua pengerjaan dilakukan dengan kontrak jangka panjang atau multi years dan anggaran pembangunannya juga sudah ada di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). “Semua sudah dikontrak melalui kontrak multiyear akan dilanjutkan dan sudah ada anggarannya di Kementerian PU,” ujar Basuki.

    Ia juga menambahkan, bahwa anggaran Otorita IKN untuk pembangunan baru sudah difinalkan. “Anggaran pekerjaan pengaspalan jalan dan pekerjaan di sepanjang jalan-jalan kawasan KIPP sudah difinalkan di DIPA kami, dengan anggaran sekitar Rp 5,4 triliun dari OIKN. Lalu, tambahan sekitar Rp 8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif yang akan segera dikerjakan,” papar Basuki.

    Sebagai bentuk kesiapan operasional, Basuki juga menekankan pentingnya percepatan mobilisasi tenaga kerja.

    “Dengan kepastian kelanjutannya, kami minta semua penyedia jasa untuk segera memobilisasi tenaga kerjanya. Hari ini sudah 1.500 orang masuk melalui beberapa kloter pesawat Hercules,” sebut Basuki.

    Pemerintah sendiri punya target IKN akan jadi ibu kota politik di tahun 2028. Pada saat itu, nantinya IKN akan dilengkapi bangunan untuk kebutuhan lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif.

    (acd/acd)