Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Asah Bakat Atlet Muda Bogor, Lorena Sports Hub Gelar Turnamen Mini Soccer Walikota Cup 2025

    Asah Bakat Atlet Muda Bogor, Lorena Sports Hub Gelar Turnamen Mini Soccer Walikota Cup 2025

    JABAR EKSPRES – Lorena Sports Hub menggelar turnamen mini soccer Walikota Cup 2025 untuk mengasah talenta atlet muda Bogor.

    Acara itu berlangsung di Lapangan Lorena Sports Hub, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jumat (18/4).

    Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, Ketua DPRD Adityawarma Adil, dan jajaran forkopimda lainya turut hadir dalam pembukaan Walikota cup 2025.

    Managing Director Lorena Group Ryanta Soerbakti menjelaskan, Turnamen itu mengusung tema “Asah Bakat Atlet Muda Bogor”.

    BACA JUGA: Soroti Tata Kelola Aset Daerah, Komisi I DPRD Kota Bogor Dorong Percepatan Sertifikasi dan Optimalisasi

    Sebanyak 64 klub memeriahkan turnamen Walikota Cup yang pesertanya pelajar,  diantaranya pelajar SD (maksimal kelas 5), SMP (maksimal kelas 8), dan SMA (maksimal kelas 11) di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor.

    “Kami membuka kesempatan bagi mereka yang memiliki potensi untuk dilirik oleh pencari bakat,” ujarnya.

    Kata dia, Walikota Cup 2025 ini diadakan untuk  menciptakan generasi muda yang aktif agar menyalurkan bakatnya pada bidang olahraga.

    “Kami berharap Lorena Sports Hub bisa menjadi rumah bagi atlet-atlet masa depan Bogor.” tungkasnya.

    BACA JUGA: Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung, Gugatan Perkumpulan Lyceum Kristen Dikabulkan PTUN!

    Sementara itu, Walikota Bogor Dedie A Rachim mengungkapkan, Mini Soccer Walikota Cup 2025 sama sekali tidak memungut biaya atau gratis.

    Dedie melanjutkan, para talenta muda yang mengikuti kegiatan Walikota Cup 2025 dapat mengeluarkan bakat yang terpendamnya.

    “Tetapi saya yakin melalui kegiatan-kegiatan kompetisi ditingkat SD, SMP, dan SMA ini nanti akan menimbulkan bakat-bakat terpendam yang selama ini ga keliatan,”tuturnya.

    Ia meminta bagi para peserta harus mengedepankan sportivitas saat melakukan pertandingan di laga Walikota Cup 2025.

    BACA JUGA: Perluas PTS di Daerah, APTISI Jabar Perkuat Kolaborasi dengan Pemprov

    Politisi Partai PAN ini mengatakan, ia tak segan akan memberikan sanksi tegas berupa diskualifikasi atau lebih berat untuk pihak yang melakukan tindakan provokasi.

    “Supaya dari awal sudah belajar sportif sudah belajar fairplay,” pungkasnya.

  • Kremasi Murdaya Poo di Ngaran Borobudur Ditolak Warga, Pemkab Mediasi

    Kremasi Murdaya Poo di Ngaran Borobudur Ditolak Warga, Pemkab Mediasi

    Jakarta –

    Rencana kremasi mendiang pemilik Pondok Indah Mall, Murdaya Widyawimarta Poo atau Murdaya Poo di Dusun Ngaran, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang mendapat penolakan warga. Proses mediasi antar berbagai pihak dilakukan untuk mencapai kesepakatan.

    Dilansir detikJateng, pada Kamis (17/4/2025) spanduk-spanduk penolakan itu terpasang di perempatan Ngaran dan juga di jalan menuju lokasi persawahan yang rencananya menjadi tempat kremasi.

    Salah seorang tokoh warga Ngaran II, Utoyo, mengaku tidak tahu kapan spanduk-spanduk itu dipasang. Saat disinggung alternatif lokasi kremasi di Bukit Dagi kompleks Candi Borobudur, Utoyo menyebut Bukit Dagi keberadaannya dilindungi UU.

    “Bahwa lingkungan di Candi Borobudur kan peruntukannya sudah jelas (ada UU-nya) untuk kegiatan pariwisata dan keagamaan. Kalau kremasi itu dari kegiatan keagamaan ya boleh tentunya,” ujar Utoyo dilansir detikJateng, Kamis (17/4/2025).

    Sementara itu Camat Borobudur, Subiyanto, menyayangkan adanya pemasangan spanduk tersebut. Dia telah meminta pihak dusun untuk mencopotinya.

    “Karena kita berproses. Dari awal kita sudah ada kesepakatan dengan Pak Bupati nggowo rasa (membawa perasaan) dan karena sifat itu (spanduk) tidak nggowo rasa. Sudah kita sampaikan lewat Pak Kadus, nderek (minta tolong) jangan ada sikap-sikap yang berbuat semacam itu (memasang spanduk). Yang jelas, ana rembuk dirembuk,” kata Subiyanto saat ditemui wartawan, kemarin.

    Pemkab Mediasi

    Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Magelang Grengseng Pamuji dan wakilnya, Ketua DPRD, Komandan Kodim, dan perwakilan dari Polresta serta Kejari Magelang.

    “Alasan menolak, satu kalau kita toleransi kan umatnya banyak. Kalau Walubi, kita menghormati mereka, tapi ini kan niatannya personal, orang, pribadi. Bukan umat banyak. Kenapa sih kok harus mengorbankan orang yang banyak,” kata Kepala Dusun Ngaran 1 dan Ngaran 2, Desa Borobudur, Maryoto, Rabu (16/4).

    Walubi Buka Suara

    “Perlu (kami) jelaskan rencana kremasi itu adalah di Dusun Ngaran 2 di lahan milik Ibu (Hartati Murdaya). Itu di belakang Vihara, di sawah-sawah. Dan kita tidak pernah berencana untuk membangun krematorium. Kita hanya melaksanakan kremasi,” kata Tanto, Rabu (16/4).

    (rdp/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Cegah Kekurangan Siswa, Pemkot Bandung Bakal Kolaborasi dengan Sekolah Swasta

    Cegah Kekurangan Siswa, Pemkot Bandung Bakal Kolaborasi dengan Sekolah Swasta

    Liputan6.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan berkolaborasi dengan sekolah swasta untuk memastikan jumlah siswa di setiap sekolah lebih merata.

    Wakil Wali Kota Bandung, Erwin mengatakan, hal tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas pendidikan dan kuota sekoalh di Kota Bandung yang lebih merata.

    “Kita akan berkolaborasi supaya kuota siswa masuk ke sekolah baik swasta dan negeri akan dibagi kuota,” kata Erwin usai menghadiri silaturahmi bersama Dinas Pendidikan Kota Bandung, di Masjid Al Jabbar pada Rabu, 16 April 2025.

    Menurutnya, hal itu diupayakan agar sekolah swasta maupun negeri di Kota Bandung bisa bertahan dan pembelajaran bisa berjalan dengan baik.

    “Supaya sekolah swasta maupun negeri di Kota Bandung bertahan,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi menyebut tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya berada pada tingkat pendidikan.

    Menurutnya, akses pendidikan pun perlu ditingkatkan. Berdasarkan data pada 2024, jumlah SD negeri di Kota Bandung mencapai 274. Sedangkan SD swasta 198.

    “Sementara SMP negeri 75 sekolah dan swasta 186 sekolah,” ujarnya.

    Berdasarkan data tersebut, dia menilai Kota Bandung membutuhkan kajian dan strategi untuk akses pendidikan lebih merata.

    “Sekolah harus bisa diakses oleh masyarakat semuanya. Kita dorong juga untuk menghadirkan sekolah dengan kualitas pendidikan yang lebih baik,” tandasnya.

     

    Penulis: Arby Salim

     

  • Ketua Komisi A DPRD Sepakat Pejabat di Pemprov DKI Harus Berasal dari Internal

    Ketua Komisi A DPRD Sepakat Pejabat di Pemprov DKI Harus Berasal dari Internal

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua sepakat bahwa sudah seharusnya pejabat di Pemprov DKI Jakarta, khususnya untuk Eselon II dan I cukup berasal dari internal.

    Dikatakannya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung juga sudah menegaskan agar mereka yang menempati jabatan Eselon II dan I cukup berasal dari lingkungan dalam Pemprov DKI.

    “Pak Gubernur ingin orang-orang yang memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jakarta itu bukan impor,” kata Inggard, saat acara diskusi bersama Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, di Gedung Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025) malam.

    “Sehingga, tentu pejabat-pejabat yang kemarin kita impor harus dilakukan re-ekspor lagi,” tambahnya.

    Dalam diskusi yang mengusung tema “Mengawal 100 Hari Kerja Mas Pram dan Bang Doel: Mewujudkan Jakarta Sebagai Kota Global yang Partisipatif dan Kolaboratif” tersebut, Inggard juga mengingatkan pentingnya pengisian pejabat definitif.

    “Kita harus dukung Pak Gubernur karena punya komitmen untuk menyelesaikan pejabat-pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dengan penjabat definitif.

    Ada 400 jabatan saat ini diisi Plt, minimal 200 itu saya harapkan bisa dituntaskan bulan ini,” ujarnya.

    Nasib beruntung jukir liar yang patok tarif Rp60 ribu ke pengunjung Pasar Tanah Abang tak ditahan polisi. Ada hal yang bikin pelaku tidak bisa ditahan polisi, kini sudah dilepas dan diberikan ke Dinas Sosial.

    Inggard menekankan, agar dalam pengisian jabatan secara definitif itu tidak ada cawe-cawe dari Legislator di Kebon Sirih untuk mengintervensi siapa yang akan ditempatkan. 

    Namun demikian, DPRD DKI memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja OPD atau Eksekutif.

    “Jangan ada cawe-cawe atau titipan-titipan, percayakan semua kepada Eksekutif dalam hal ini Pak Gubernur untuk menentukan pejabat definitif.”

    “Sesuai fungsi melekat kami melakukan pengawasan tentu mereka yang berkinerja tidak baik dapat kita rekomendasikan untuk diganti,” tegasnya.

    Politisi Gerindra itu berharap, dengan pengisian jabatan secerah definitif, Pram-Rano dapat menjalankan roda pemerintahan dengan kuat agar program-program yang direncakan dapat dieksekusi dengan optimal.

    “Saat ini kita sedang menyusun RPJMD, baru kemudian RKPD. Setelah itu, baru kita menyusun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, di sinilah program-program gubernur-wakil gubernur masuk,” ujarnya.

    Sementara itu, Staf Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim mengatakan, diskusi tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan program-program prioritas Pram-Rano, khususnya dalam 100 hari kerja.

    Politisi PDIP itu mengatakan, sejumlah program pemimpin baru Jakarta sudah mulai dieksekusi dan memang ada yang perlu diselesaikan secara bertahap.

    “Ada terkait perbaikan dan penambahan jumlah penerima KJP Plus, KJMU, hingga Kartu Lansia. Semua memang lebih fokus pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Chico memastikan, masukan-masukan yang disampaikan, termasuk dari aktivis di Jakarta tentu sangat berharga untuk Jakarta yang lebih baik.

    “Saya saat menghadiri berbagai forum diskusi akan lebih banyak mendengar dan menyerap aspirasi yang disampaikan. Sehingga, dapat menjadi bahan pengayaan untuk lebih baik lagi ke depan,” imbuhnya.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengapresiasi diskusi ini karena duduk bersama untuk membangun Jakarta.

    “Ini menjadi momentum yang baik buat kita pemerintah untuk menyampaikan program-program yang sedang dijalankan. Tentunya, kita berharap teman-teman aktivis ini juga bisa ikut menyosialisasikan, menyampaikan informasi yang sudah didapat kepada masyarakat luas,” ujarnya.

    Budi menuturkan, program-program unggulan yang sedang dijalankan ini sangat penting untuk diketahui publik, khususnya warga Jakarta.

    “Saya berharap forum diskusi antara aktivis Jakarta dengan Pemprov DKI maupun stakeholder lainnya bisa berkelanjutan secara rutin. Terlebih, pergerakan informasi komunikasi publik di Jakarta sangat dinamis,” paparnya.

    Sementara itu, mewakili Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, Endriansyah atau akrab disapa Rian mengaku optimistis kepemimpinan Pram-Rano akan membawa Jakarta lebih baik ke depan, khususnya dalam menyongsong Jakarta sebagai kota global.

    “Jakarta tidak lama lagi akan genap berusia lima abad. Saya yakin Mas Pram dan Bang Doel akan memberikan legacy terbaik baik warga Jakarta. Tidak hanya pembangunan fisik, tapi lebih utama juga non-fisik yang dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Jakarta,” kata Rian.

    Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) ini juga mengingatkan agar Pram-Rano bisa menjaga dan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan seluruh stakeholder di Jakarta. 

    Sebab, masukan-masukan ini tentu penting untuk diserap, dikaji, dan diterapkan untuk Jakarta yang lebih baik.

    “Kami tentu siap menjadi mitra strategis Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Mas Pram dan Bang Doel untuk membangun Jakarta yang warganya juga semakin sejahtera,” harapnya.

    Rian juga mengapresiasi Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Sosial, Chico Hakim yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

    “Saya menilai on going adaptasi dan akselerasinya sudah bagus. Bang Chico saya yakini akan semakin baik dalam melaksanakan tugasnya membantu Mas Pram dan Bang Doel sesuai amanah yang sudah diberikan,” pungkasnya.

    (Tibunjakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Musda Golkar Sulsel Panggung Tarung Bebas, Taufan Pawe atau Appi, Siapa Jago?

    Musda Golkar Sulsel Panggung Tarung Bebas, Taufan Pawe atau Appi, Siapa Jago?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Sebagai partai kader yang besar dan terbuka, Musda Golkar selalu menjadi panggung tarung bebas bagi para kader.

    Pakar politik Universitas Hasanuddin, Prof Sukri Tamma menilai, sejauh ini Golkar dikenal sebagai partai besar yang punya banyak pengalaman.

    Sehingga, jika memang tidak ada diskresi yang diberikan DPP kepada figur tertentu, maka tarung bebas sangat mungkin terjadi.

    “Karena kalau kita melihat figur yang muncul, saya rasa semuanya hampir sama. Artinya, tidak ada satu figur pun yang dominan terlalu jauh,” ujarnya kepada FAJAR, baru-baru ini.

    Lebih lanjut dia mengatakan, secara kefiguran, dia menilai Taufan Pawe dan Munafri cukup bagus. Akan tetapi, posisi Taufan Pawe sebagai petahana cukup diunggulkan.

    Mengingat, dia masih punya kekuatan untuk melanjutkan kepemimpinannya.

    “Apalagi Pak TP kan cukup berhasil juga. Meski beberapa pihak menyoroti hilangnya kusi Ketua DPRDSulsel, tetapi kan kursinya bertambah. Selain itu, Pak TP juga yang mewakili DPD II Golkar Sulsel untuk menyampaikan dukungan kepada Bahlil saat Munas,” terangnya.

    Namun begitu, kehilangan kursi DPRD Sulsel dan beberapa daerah perlu menjadi catatan. Sebab, itu bisa saja dinilai sebagai kegagalan oleh DPP, terlebih lagi ada riak-riak gejolak adri DPD II yang sempat tercium akibat ketidakpuasan meeka atas kepemimpinan Taufan Pawe.

    “Tetapi kan bisa saja dukungan itu memang murni diberikan DPD II bukan karena melihat Pak Tfan Pawenya, tetapi karena DPD II mau mendukung Bahlil. Jadi bisa saja siapa pun Ketua DPD I-nya, 25 suara itu tetap saja untuk Bahlil,” terangnya.

  • IKN Dijamin Jalan, Kini Diguyur Lagi Rp 8,1 Triliun

    IKN Dijamin Jalan, Kini Diguyur Lagi Rp 8,1 Triliun

    Jakarta –

    Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dijamin bakal diteruskan tanpa hambatan. Jaminan ini diberikan langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Hal ini dipaparkan Basuki dalam Rapat Forum Koordinasi Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang dilaksanakan di Kantor Otorita IKN, pada Rabu (16/4).

    Rapat itu dihadiri antara lain Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, hingga Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Hadir juga Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Danlanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Edi Kuswanto, Danlanud Dhomber Kolonel Pnb Fata Patria, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Iwan Wijaya.

    Dalam rapat itu, Basuki menyampaikan terkait kepastian kelanjutan pembangunan IKN. Semua pekerjaan yang belum selesai seperti bandara, jalan tol, hingga Istana Wakil Presiden juga bakal lanjut pengerjaannya.

    “Alhamdulillah, kepastian sudah kita dapatkan. Jadi semua pekerjaan lanjutan yang belum selesai akan diselesaikan oleh kementerian, baik itu bandara, jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, maupun jalan-jalan,” terang Basuki dalam keterangan tertulis.

    Dia bilang semua pengerjaan dilakukan dengan kontrak jangka panjang atau multi years dan anggaran pembangunannya juga sudah ada di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    “Semua sudah dikontrak melalui kontrak multiyear akan dilanjutkan dan sudah ada anggarannya di Kementerian PU,” ujar Basuki.

    Selain itu anggaran Otorita IKN untuk pembangunan baru sudah difinalkan. Bahkan ada tambahan Rp 8,1 triliun untuk memulai pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.

    “Anggaran pekerjaan pengaspalan jalan dan pekerjaan di sepanjang jalan-jalan kawasan KIPP sudah difinalkan di DIPA kami, dengan anggaran sekitar Rp 5,4 triliun dari OIKN. Lalu, tambahan sekitar Rp 8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif yang akan segera dikerjakan,” jelas mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu.

    Sebagai bentuk kesiapan operasional, Basuki juga menekankan pentingnya percepatan mobilisasi tenaga kerja.

    “Dengan kepastian kelanjutannya, kami minta semua penyedia jasa untuk segera memobilisasi tenaga kerjanya. Hari ini sudah 1.500 orang masuk melalui beberapa kloter pesawat Hercules,” sebut Basuki.

    Pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto punya target IKN akan jadi ibu kota politik mulai 2028. Pada saat itu, IKN sudah dilengkapi bangunan untuk kebutuhan lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif.

    (hal/hns)

  • Pemkab Sleman raih predikat WTP 14 kali berturut-turut

    Pemkab Sleman raih predikat WTP 14 kali berturut-turut

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com

    Pemkab Sleman raih predikat WTP 14 kali berturut-turut
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 April 2025 – 22:44 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten Sleman meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten/Kota TA 2024 di Wilayah DIY, di Kantor BPK Perwakilan DIY, pada Kamis, (17/4). Bupati Sleman, Harda Kiswaya bersama dengan Ketua DPRD Sleman, Y. Gustan Ganda menerima secara langsung LHP yang diserahkan Kepala BPK DIY, Agustin Sugihartatik sekaligus melakukan penandatanganan berita acara.

    Bupati Sleman Harda Kiswaya mengungkapkan terimakasih kasih kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sleman yang telah bekerja dengan cepat dan baik. Sehingga dengan kerja keras, Kabupaten Sleman mampu mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian ke 14 kalinya oleh BPK DIY.

    “Saya berharap dengan pemeriksaan ini menjadi evaluasi berkaitan dengan pelayanan kami kepada masyarakat. Tentu catatan-catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK harus kita perbaiki dan dilaporkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. 

    Sementara itu, Kepala BPK DIY, Agustin Suhartatik menyampaikan bahwa pemeriksaan atas LKPD dari kota/kabupaten ini diperlukan oleh BPK untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia juga menyampaikan pemeriksaan dilakukan sebagai dasar BPK memberikan opini WTP kepada Pemerintah Daerah. 

    “Pemeriksaan LKPD merupakan tugas konstitusional BPK dan menjadi dasar pemberian predikat opini WTP kepada Pemerintah Daerah. Adapun aspek yang diperiksa yakni kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, efektifitas pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pengungkapan yang cukup,” jelas Agustin seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Kamis (17/4). 

    Lebih lanjut, Agustin menyampaikan sejak tahun 2005, BPK telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Sleman sebanyak 1088 rekomendasi dan yang telah ditindaklanjuti yakni sebanyak 1023 rekomendasi atau capaian nya sebesar 94,2 persen sehingga meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Mentan Bongkar Proyek Fiktif Rp 5 M yang Libatkan Pengamat Pertanian

    Mentan Bongkar Proyek Fiktif Rp 5 M yang Libatkan Pengamat Pertanian

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan ada proyek fiktif di Kementerian Pertanian dengan melibatkan pengamat pertanian. Menurutnya, kasus tersebut dapat merugikan negara hingga Rp 5 miliar.

    Amran tidak menyebut secara detail proyek serta identitas pengamat tersebut. Dia hanya bilang yang bersangkutan kerap membagikan data pertanian yang salah serta memberikan kritik yang konstruktif.

    “Ada si A atau si B yang mengkritik dari dulu. Dan kami menganalisa yang kritikannya sebagian besar tidak konstruktif. Bahkan kadang datanya salah,” kata Amran saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis kemarin.

    Puncaknya, Amran menyebut pengamat tersebut terlibat dalam proyek pertanian. Saat Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan investigasi, hasil proyek tersebut sebagian besar fiktif dan tidak berjalan. Atas hal tersebut, Amran menyebut negara berpotensi alami kerugian hingga Rp 5 M.

    “Itu potensi kerugian Rp 5 miliar dan tidak digunakan itu barang pengadaan itu tidak digunakan. Itu pun sebagian tanda tangan fiktif, palsu tanda tangannya, dan ini yang mengkritik dari dulu pertanian, saya katakan ini musuh negara,” jelas Amran.

    Saat ini, kasus tersebut telah diserahkan kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Meski begitu, Amran enggan membeberkan lebih lanjut mengenai kasus tersebut.

    Dia menegaskan pihaknya menerima kritik dan saran dari pengamat asalkan tidak menyebabkan kerugian negara. Amran akan menindak tegas siapapun oknum yang ingin merugikan negara, baik pegawai di lingkungan Kementan maupun pengamat pertanian.

    “Jadi, jangan karena dia pengamat, enggak kebal hukum, enggak boleh dong. Siapapun masuk di pertanian, berani bermain-main, pasti kami beresin. Jangankan pengamat, pegawai sendiri aku pecat. Padahal dia anakku, anak kandungku, harusnya pecat. Apalagi pengamat masuk bermain-main, mau korupsi di pertanian, aku beresin,” tegas Amran.

    Tonton juga Video: Eks Waka DPRD Jambi 9 Jam Diperiksa Polisi Terkait SPJ Fiktif

    (rea/rrd)

  • Profil Megawati Zebua, Viral Karena Cekcok dan Diduga Cekik Pramugari

    Profil Megawati Zebua, Viral Karena Cekcok dan Diduga Cekik Pramugari

    YOGYAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara dari fraksi Partai Golkar, Megawati Zebua menjadi perbincangan setelah sebuah video viral. Dalam video tersebut, ia terlihat cekcok dan berujung dengan tindakan mendorong seorang pramugari maskapai Wings Air sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO), pada Minggu (13/4). Dalam artikel ini akan dibahas profil Megawati Zebua.

    Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, beredar cuplikan video di media sosial, yang memperlihatkan Megawati sedang berdebat dengan nada tinggi dan mendorong seorang pramugari. Video yang diambil dari sisi belakang terlihat seperti akan mencekik pramugari tersebut, akan tetapi, hal tersebut dibantah sendiri oleh Megawati. Ia mengatakan saat itu ia memang mendorong tapi tidak berupaya mencekik.

    “Saya hanya menyuruh pramugarinya untuk bergeser, supaya penumpang yang lain bisa masuk pada saat itu,” jelas Megawati setelah menghadiri Rapat Paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Pemprov Sumut di Gedung DPRD Sumut, Kota Medan, Selasa (15/4).

    Ia bahkan mengklaim, dirinya mencoba membantu penumpang lainnya. Megawati mengungkapkan dirinya meminta pramugari bergeser agar penumpang lain bisa masuk.

    Profil Megawati Zebua

    Politikus Partai Golkar ini diketahui terdaftar sebagai anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara. Megawati Zebua lahir di Gunung Sitoli, 31 Maret 1977. Pada Pemilu Legislatif 2024, Megawati meraih sebanyak 19.883 suara dari daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Utara VIII, yang meliputi Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Kota Gunungsitoli.

    Sebelumnya, Megawati Zebua juga sudah menjabat sebagai anggota DPRD Sumut periode 2019-2024. Pada tahun 2020-2024, ia juga sempat menjadi wakil bendahara DPD Golkar Sumatera Utara.

    Melansir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkannya, total keseluruhan harta kekayaan Megawati Zebua memiliki nilai lebih dari Rp2,5 miliar, tepatnya Rp2.585.500.000. Harta kekayaan Megawati Zebua ini terdiri dari sejumlah aset berupa tanah dan bangunan hingga kendaraan. Tanahnya berlokasi di wilayah Nias. Dalam LHKPN miliknya, Megawati Zebua juga tercatat mempunyai utang senilai Rp70.000.000.

    Wings Air: Megawati Cekik Pramugari

    Corporate Communications Strategic of Wings Air Danang Mandala Prihantoro menyebutkan, pada insiden yang menjadi viral itu seorang pramugari sempat dicekik oleh anggota DPRD Sumut Megawati Zebua. Ia mengatakan peristiwa terjadi saat boarding sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO) pada 13 April 2025.

    “Seorang pelanggan dengan nomor kursi 19F berinisial MZ membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat. Sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang,” jelas Danang pada hari Selasa (15/4/2025).

    Danang mengatakan MZ dinilai bersikap tidak kooperatif dan tidak taat pada instruksi. Ketika awak pesawat hendak menegur, MZ justru mendorong dan mencekik pramugari.

    “Namun, pelanggan menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasive,” katanya.

    Setelah itu MZ, lanjut dia, melakukan tindakan fisik kepada pramugari yang sedang menjalankan tugas.

    “Saat dilakukan pendekatan lanjutan, pelanggan justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari,” pungkasnya.

    Demikianlah penjelasan mengenai profil Megawati Zebua yang viral dan menjadi perhatian akhir-akhir ini. Kunjungi VOI.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. 

  • Keluh Kesah Petani di Manggarai Barat, Susah Dapat Pupuk Subsidi karena Sulitnya Akses dan Prosedur Rumit Regional 17 April 2025

    Keluh Kesah Petani di Manggarai Barat, Susah Dapat Pupuk Subsidi karena Sulitnya Akses dan Prosedur Rumit Regional 17 April 2025

    Keluh Kesah Petani di Manggarai Barat, Susah Dapat Pupuk Subsidi karena Sulitnya Akses dan Prosedur Rumit
    Tim Redaksi
    LABUAN BAJO, KOMPAS.com
    – Petani di Dusun Kokor, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), sangat susah untuk memperoleh
    pupuk subsidi
    .
    Bukan karena stok yang tak tercukupi melainkan akses ke pengecer yang membutuhkan biaya besar.
    Yohanes Karyawan, Warga Kokor, menuturkan para petani di wilayah itu susah dapat pupuk subsidi sudah berlangsung lama dan menjadi permasalahan utama bagi mereka.
    “Kami harus mengambil pupuk subsidi ke Lando, Desa Mbuit, Kecamatan Boleng karena pengecer hanya di sana. Itu butuh biaya transportasi yang tinggi lantaran jauh,” tutur Yohanes saat berdialog dengan anggota DPRD Manggarai Barat, Hasanudin, beberapa waktu lalu.
    Padahal, lanjut dia, akses dari desa itu lebih dekat ke kota Labuan Bajo daripada harus ke Terang, ibu kota Kecamatan Boleng.
    Karena harus ke ibu kota kecamatan dan membutuhkan biaya besar, kebanyakan petani tidak menyanggupi.
    “Mau beli pupuk saja susah. Apalagi tambah dengan biaya angkut dari kota kecamatan ke kampung. Kan butuh biaya besar,” katanya.
    Ia mengaku, pada musim tanam awal tahun 2025, banyak padi milik petani tidak diberi pupuk. Sebab, petani tak punya biaya untuk pergi membeli di kota kecamatan.
    “Padi kurang cepat tumbuh dan mungkin hasil panen tahun ini menurun,” katanya.
    Kepada anggota DPRD, ia dan masyarakat setempat mengusulkan agar pupuk subsidi bisa didrop langsung ke desa.
    “Harapannya apakah bisa kami ambil di kantor desa saja, karena selama ini lebih banyak pengeluaran ambil ke Terang, jadinya tunggu ada uang lebih dulu baru bisa ambil,” keluh dia.
    Anggota DPRD Manggarai Barat, Hasanudin mengakui persoalan pupuk subsidi menjadi masalah serius yang dihadapi petani di Manggarai Barat.
    Ia berkomitmen akan membahas persoalan tersebut dengan Dinas Pertanian Manggarai Barat agar stok hingga pendistribusian pupuk tidak menyulitkan petani.
    “Saya akan sampaikan pada saat sidang di dewan bersama pemerintah daerah Manggarai Barat. Usulan ini akan saya perjuangkan berdasarkan skala prioritas,” ujar Ketua DPD Perindo Manggarai Barat itu.
    Dirinya menegaskan, tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan karena adanya batasan kewenangan dan anggaran DPRD.
    Namun demikian, ia memastikan kebutuhan paling mendesak tetap menjadi perhatian utama dalam proses pengambilan keputusan bersama pemerintah daerah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.