Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Industri Hotel Lesu, Okupansi Turun hingga 29 Persen pada Awal 2025

    Industri Hotel Lesu, Okupansi Turun hingga 29 Persen pada Awal 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal DPP Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA), Nawawi Halik, mengungkapkan kondisi bisnis industri hotel di Indonesia kian lesu. Ia menyebut situasinya saat ini tidak jauh berbeda dengan masa pandemi Covid-19, bahkan lebih parah dari segi pendapatan.

    Berdasarkan survei internal yang dilakukan IHGMA di 24 provinsi terhadap 500 hotel, resor, dan vila, hasilnya menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Nawawi mengatakan, tingkat okupansi hotel pada awal 2025 mengalami penurunan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    “Jika dibandingkan antara Januari 2024 dan Januari 2025, terjadi penurunan hampir 15%. Pada Februari turun 20%, dan Maret mencapai hampir 29%,” ungkap Nawawi dalam program “Investor Daily Talk”, Jumat (18/4/2025).

    Industri hotel yang lesu juga dapat terlihat dari penurunan rata-rata okupansi harian menjadi yang terendah secara nasional dalam beberapa tahun terakhir.

    “Penurunan harga rata-rata kamar atau average daily rate (ADR) secara nasional turun hampir 6%,” tegasnya.

    Kondisi ini dinilai sangat ironis karena Maret hingga Mei seharusnya menjadi masa puncak kunjungan wisatawan. Nawawi menyayangkan lesunya industri hotel, terlebih di destinasi utama seperti Bali.

    “Padahal di Bali, bulan Maret biasanya merupakan musim liburan atau high season, tetapi sekarang harus diakui keadaannya sangat berbeda,” ujarnya.

    Sementara itu, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) menghantui karyawan hotel di berbagai daerah. Penurunan okupansi membuat pengusaha hotel terpaksa merumahkan karyawan atau mengurangi jam kerja.

    Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang, Agus Basuki, menyatakan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah Presiden Prabowo Subianto turut memperburuk kondisi sektor perhotelan dan restoran.

    “Kalau efisiensi ini terus berlanjut tanpa solusi konkret dari pemerintah, maka banyak usaha hotel yang akan gulung tikar. Dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial, karena makin banyak pekerja yang menganggur,” jelas Agus.

    Meski saat ini menghadapi situasi lesu, industri hotel dan restoran di Kota Malang sendiri diketahui menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan asli daerah (PAD). Sumbangan PAD dari industri ini mencapai lebih dari Rp 200 miliar per tahun. Untuk meningkatkan pendapatan dan menarik wisatawan, PHRI bersama DPRD serta Pemerintah Kota Malang akan menginisiasi sejumlah program pariwisata unggulan.

  • Bantah PSI, Bank DKI Tegaskan Penerima KJP Tetap Bisa Transaksi lewat Mesin EDC

    Bantah PSI, Bank DKI Tegaskan Penerima KJP Tetap Bisa Transaksi lewat Mesin EDC

    JAKARTA – Direktur Utama PT Bank DKI Agus H. Widodo membantah pernyataan Partai Solidaritas Indonesia PSI yang menyebut para penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang tak bisa menggunakan dana bantuan sosial tersebut untuk keperluan pendidikan.

    Menurut Agus, pengguna KJP Plus tetap bisa melakukan transaksi menggunakan mesin electronic data capture (EDC) milik Bank DKI. Mengingat, transaksi pencairan dana KJP dilakukan dalam sistem perbankan internal Bank DKI, sehingga tidak terdampak gangguan layanan transaksi antarbank.

    “Nah, bansos itu kan bukan dana keluar ke bank lain, istilahnya on us. Jadi karena ada di kita juga, itu bisa, tidak ada gangguan. KJP segala macam bisa dicairkan” kata Agus dalam keterangannya, Jumat, 18 April.

    Pemegang KJP Plus, lanjut Agus, bisa bertransaksi langsung di toko mitra melalui EDC Bank DKI. Layanan ini memungkinkan pembelian kebutuhan harian dan pendidikan tanpa perlu menarik tunai.

    “Bank DKI menegaskan komitmennya untuk mendukung program-program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan aman, tepat, dan transparan,” ujarnya.

    Sebagai informasi, penerima KJP dapat melakukan penarikan tunai sebesar Rp100.000 di ATM Bank DKI. Bila melalui EDC Bank DKI, penerima dapat mengecek saldo dan melakukan transaksi pembelanjaan untuk subsidi pangan dan keperluan sekolah.

    Adapun daftar toko mitra yang menerima transaksi EDC Bank DKI dapat diakses melalui tautan bit.ly/merchant-kjp.

    Sebelumnya, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Elva Farhi Qolbina menyebut para penerima KJP Plus yang tidak dapat membeli barang-barang kebutuhan pendidikannya dengan menggunakan Bank DKI.

    “Kami menerima berita kalau ada banyak sekali warga Jakarta penerima KJP Plus yang kesulitan membeli barang-barang keperluan untuk pendidikan anak-anaknya menggunakan layanan Bank DKI,” ungkap Elva.

    Padahal, Pemprov DKI Jakarta sudah memulai pencairan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2025 ini sejak tanggal 8 April 2025.

    “Sampai dengan saat ini, banyak penerima KJP Plus yang tidak bisa membayar belanja-belanja keperluannya dengan menggunakan bank tersebut. Sementara itu, dari pihak Pemprov DKI Jakarta sendiri sudah memulai pencairan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2025 ini,” ungkap Elva.

  • Gakkumdu Tangkap 2 Pelaku Politik Uang Jelang PSU Pilkada Serang

    Gakkumdu Tangkap 2 Pelaku Politik Uang Jelang PSU Pilkada Serang

    Serang –

    Tim Gakkumdu menangkap dua pelaku politik uang jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Pilkada Kabupaten Serang. Uang jutaan rupiah disita dari tersangka inisial ND (30) dan MH (31) yang merupakan tim pemenangan salah satu calon.

    Keduanya diamankan di Jalan Baru Bendung Pamarayan, Kecamatan Cikeusal. Mereka menggunakan modus meminta kartu keluarga ke masyarakat agar dimasukan pada daftar pemilih tertentu. Warga dijanjikan uang Rp 50 ribu dan meminta untuk memenangkan salah satu calon.

    “Tim Gakkumdu telah mengamankan dua orang pelaku sedang membawa uang sebesar Rp 9,5 juta yang diduga akan disebarkan kepada para pemilih sesuai dengan data nominatif dengan nilai nominal masing-masing calon penerima Rp 50 ribu hal ini dilakukan untuk kepentingan pemenangan paslon 01 dalam PSU Kabupaten Serang,” kata Koordinator Penyidik Gakkumdu Kompol Endang Sugiarto, Jumat (18/4/2025).

    Berdasarkan pengakuan pelaku money politik ini, mereka mendapatkan uang dari seseorang bernama Alex dan Andri dari Kecamatan Cikeusal. Mereka juga menurutnya adalah salah satu anak dari anggota DPRD Kabupaten Serang.

    “Keduanya merupakan anak kandung dari anggota DPRD Kabupaten Serang dari fraksi Golkar,” paparnya.

    Selain menyita barang bukti uang Rp 9,5 juta, tim Gakkumdu juga menemukan 6 lembar daftar nominatif penerima calon uang di TPS Desa Panyabranga. Totalnya adalah sebanyak 189 DPT.

    (bri/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Angka Kriminalitas Meningkat, Legislator Soroti Kondisi Penerangan Jalan di Surabaya yang Minim Surabaya 18 April 2025

    Angka Kriminalitas Meningkat, Legislator Soroti Kondisi Penerangan Jalan di Surabaya yang Minim Surabaya 18 April 2025

    Angka Kriminalitas Meningkat, Legislator Soroti Kondisi Penerangan Jalan di Surabaya yang Minim
    Editor
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi C DPRD Surabaya Achmad Nurdjayanto menyoroti minimnya perawatan dan pemerataan penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah titik di Surabaya.
    Achmad menilai, saat ini Surabaya tengah menghadapi kenaikan angka kriminalitas.
    Namun langkah konkret dari Pemerintah Kota justru belum menyentuh aspek fundamental seperti perbaikan dan optimalisasi PJU.
    “Yang dilakukan saat ini hanya sebatas pembangunan portal di wilayah perkampungan. Tapi di sisi lain, banyak PJU yang sudah butuh perawatan ulang atau kurang berfungsi dengan baik dibiarkan begitu saja,” kata Achmad, Jumat (18/4/2025).
    Ia menekankan, keberadaan penerangan jalan yang baik sangat penting.
    Bukan hanya untuk kenyamanan warga saat beraktivitas malam hari, tetapi juga untuk menekan angka kejahatan di jalanan dan di pemukiman.
    “Tanpa penerangan yang cukup, CCTV juga tidak bisa bekerja maksimal. Pelaku kejahatan pun cenderung memilih lokasi-lokasi gelap sebagai sasaran karena minim pengawasan,” katanya.
    Achmad menyebutkan, pencahayaan yang memadai bisa menjadi salah satu penghambat bagi pelaku kejahatan.
    Selain itu, PJU juga memiliki fungsi krusial dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya pada malam hingga dini hari.
    “Pada dini hari, jarak pandang pengendara sering terganggu karena mengantuk atau faktor kabut. Di sinilah pentingnya penerangan jalan yang terang dan merata,” ujar dia.
    Ia mendorong Dinas perhubungan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan PJU.
    Termasuk daerah-daerah rawan yang hingga kini belum mendapatkan perhatian serius.
    Pasalnya, dirinya kerap mendapat aduan dari masyarakat yang mengeluhkan kondisi PJU yang redup yang belum mendapat tanggapan dari dinas terkait.
    “Surabaya ini kota besar. Tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan fisik saja tanpa memikirkan aspek keamanan dan keselamatan. Saya harap PJU segera masuk prioritas utama dalam perencanaan APBD Perubahan maupun APBD 2026 nanti,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Legislator berharap tak ada lagi pejabat “impor” di Pemprov DKI 

    Legislator berharap tak ada lagi pejabat “impor” di Pemprov DKI 

    OPD dan BUMD yang tidak serius mengeksekusi program 100 hari kerja ini perlu dievaluasi atau diberikan punishment (sanksi)

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua berharap tak ada lagi pejabat yang berasal dari luar (impor) lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengisi jabatan Eselon I dan Eselon II.

    “Memang sudah seharusnya pejabat di Pemprov DKI Jakarta, khususnya untuk Eselon I dan II cukup berasal dari internal,” kata Inggard dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, lanjut dia, juga sudah menegaskan agar mereka yang menempati jabatan Eselon I dan II cukup berasal dari lingkungan internal Pemprov DKI.

    “Pak Gubernur ingin orang-orang yang memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jakarta itu bukan impor. Sehingga, tentu pejabat-pejabat yang kemarin kita impor harus dilakukan re-ekspor lagi,” kata Inggard saat acara diskusi bersama Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, Kamis (17/4).

    Dalam diskusi bertajuk “Mengawal 100 Hari Kerja Mas Pram dan Bang Doel: Mewujudkan Jakarta Sebagai Kota Global yang Partisipatif dan Kolaboratif” itu, Inggard juga mengingatkan pentingnya pengisian pejabat definitif karena saat ini ada 400 jabatan yang diisi pelaksana tugas (Plt).

    “Kita harus dukung Pak Gubernur karena punya komitmen untuk menyelesaikan pejabat-pejabat Plt dengan pejabat definitif. Minimal 200 itu saya harapkan bisa dituntaskan bulan ini,” paparnya.

    Inggard menekankan, agar dalam pengisian jabatan secara definitif itu tidak ada “cawe-cawe” dari legislator di Kebon Sirih untuk mengintervensi siapa yang akan ditempatkan. Namun demikian, DPRD DKI memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja OPD atau eksekutif.

    “Jangan ada ‘cawe-cawe’ atau titipan-titipan, percayakan semua kepada Pak Gubernur untuk menentukan pejabat definitif. Sesuai fungsi melekat kami melakukan pengawasan tentu mereka yang berkinerja tidak baik dapat kita rekomendasikan untuk diganti,” tegasnya.

    Dia juga berharap dengan pengisian jabatan secerah definitif, Pram-Doel dapat menjalankan roda pemerintahan dengan kuat, sehingga.program-program yang direncanakan dapat dieksekusi dengan optimal.

    “Saat ini kita sedang menyusun RPJMD, baru kemudian RKPD. Setelah itu, baru kita menyusun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, di sinilah program-program gubernur-wakil gubernur masuk,” tuturnya.

    Staf Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim mengungkapkan, diskusi tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan program-program prioritas Pram-Doel, khususnya dalam 100 hari kerja.

    “Hari ini saya mendapat undangan dari jagoan-jagoan Jakarta, aktivis Jakarta untuk membicarakan mengenai terkait bagaimana semua pemangku kepentingan mulai mulai pemerintah, DPRD, masyarakat, civil society (masyarakat madani), dan aktivis untuk bersama-sama membangun Jakarta,” ucapnya.

    Sejumlah program Pramono-Doel sudah mulai dieksekusi dan memang ada yang perlu diselesaikan secara bertahap.

    “Ada terkait perbaikan dan penambahan jumlah penerima KJP Plus, KJMU, hingga Kartu Lansia. Semua memang lebih fokus pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

    Chico memastikan masukan-masukan yang disampaikan, termasuk dari aktivis di Jakarta tentu sangat berharga untuk Jakarta yang lebih baik.

    “Saya saat menghadiri berbagai forum diskusi akan lebih banyak mendengar dan menyerap aspirasi yang disampaikan. Sehingga, dapat menjadi bahan pengayaan untuk lebih baik lagi ke depan,” kata dia.

    Bukti keseriusan

    Sementara itu, inisiator Forum Diskusi Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, Mohammad Syaiful Jihad menyebutkan, keberanian untuk mendeklarasikan program 100 hari kerja dalam Instruksi Gubernur (Ingub) merupakan bukti keseriusan dalam membangun Jakarta.

    “Untuk merealisasikan itu tentu perlu dukungan OPD dan BUMD. OPD dan BUMD yang tidak serius mengeksekusi program 100 hari kerja ini perlu dievaluasi atau diberikan punishment (sanksi),” kata Syaiful.

    Ia optimis kepemimpinan Pram-Doel akan membawa Jakarta lebih baik ke depan, khususnya dalam menyongsong Jakarta sebagai kota global.

    “Jakarta tidak lama lagi akan genap berusia lima abad. Saya yakin Mas Pram dan Bang Doel akan memberikan ‘legacy’ (warisan) terbaik baik warga Jakarta. Tidak hanya pembangunan fisik, tapi lebih utama juga non-fisik yang dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Jakarta,” Syaiful menambahkan.

    Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) ini juga mengingatkan agar Pram-Doel bisa menjaga dan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan seluruh pemangku kepentingan di Jakarta karena masukan-masukan ini tentu penting untuk diserap, dikaji, dan diterapkan untuk Jakarta yang lebih baik.

    “Kami tentu siap menjadi mitra strategis Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Mas Pram dan Bang Doel untuk membangun Jakarta yang warganya juga semakin sejahtera,” ucapnya.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jelang Musda Golkar Sulsel, Kadir Halid Ingatkan Bahaya Politik Uang

    Jelang Musda Golkar Sulsel, Kadir Halid Ingatkan Bahaya Politik Uang

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Dinamika menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) makin memanas.

    Sejumlah nama kandidat ketua bermunculan, sinyal persaingan pun kian terasa.

    Namun di tengah tensi politik yang mulai naik, politisi Partai Golkar Sulsel, Kadir Halid, mengingatkan soal bahaya praktik transaksi uang atau money politik.

    Menurut Kadir Halid, dalam pelaksanaan Musda-Musda Golkar Sulsel sebelumnya, praktik money politik seakan menjadi tradisi yang sulit dihindari.

    Upaya politik uang ini kerap terjadi dalam proses pemilihan ketua.

    Ia berharap, untuk Musda kali ini, tradisi buruk itu bisa dihentikan.

    “Tetapi saya sangat harapkan tidak ada permainan uang di Musda Golkar Sulsel. Selama ini kita tahu Musda-Musda sebelumnya selalu ada permainan uang. Jadi jangan ada lagi yang seperti itu,” tegas Kadir Halid ditemui di Kantor DPRD Sulsel, Kamis (17/5/2025).

    Ketua Komisi D DPRD Sulsel itu menegaskan, Musda seharusnya menjadi ruang adu gagasan dan program.

    Para calon ketua diharapkan tampil menawarkan visi dan strategi untuk membawa Partai Golkar Sulsel lebih

    Dan bukan malah berlomba menebar janji dalam bentuk uang kepada pemilik suara.

    “Kita harapkan masing-masing calon ketua nantinya bisa memaparkan program visi-misi di hadapan pemilih suara agar supaya Golkar Sulsel ke depan kembali berjaya,” tegasnya.

    Kadir juga menilai, semangat regenerasi dan pembaharuan sangat penting dalam Musda kali ini.

    Utamanya jika prestasi partai di bawah kepemimpinan lama dianggap tidak memuaskan.

  • Rp18 miliar Dipersiapkan Disnaker Kota Bandung Guna Tekan Angka Pengangguran

    Rp18 miliar Dipersiapkan Disnaker Kota Bandung Guna Tekan Angka Pengangguran

    JABAR EKSPRES – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung siapkan Rp18 Miliar guna tekan angka pengangguran terbuka di Kota Kembang, lewat program padat karya.

    “Padat karya ini memberikan kesempatan kerja sementara, terutama bagi masyarakat yang menganggur. Selama 10 hari mereka akan terlibat dalam kegiatan kebersihan di lingkungan pemukiman, seperti membersihkan sungai dan saluran air,” kata Kepala Disnaker Kota Bandung, Andri Darusman, Jumat (18/4).

    Program ini rencananya bakal dilangsungkan di 24 Kecamatan Kota Bandung, dengan total Kelurahan sebanyak 64 wilayah.

    Selain itu, dana tersebut digunakan untuk membiayai 92 paket kegiatan padat karya, yang terdiri dari 87 paket usulan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan 5 paket hasil reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung.

    Andri pun mengungkapkan, angka pengangguran terbuka di Kota Bandung pada tahun 2023 mencapai 8,83 persen. Pada 2024 berhasil turun menjadi sekitar 7,4 persen atau setara dengan kurang lebih 90 ribu orang yang masih membutuhkan pekerjaan.

    Guna mencapai target realisasi penurunan angka pengangguran terbuka tahun 2025, pihaknya juga bakal menggandeng lembaga swasta untuk membuka lapangan pekerjaan. Salah satunya yakni melalui program pemagangan.

    “Kami laksanakan lima paket kegiatan pemagangan bekerja sama dengan hotel-hotel di Kota Bandung. Posisi yang dibutuhkan antara lain housekeeping, kitchen, dan office boy. Selain itu, kami juga akan mengadakan dua kali job fair tahun ini. Harapannya, kegiatan ini bisa menurunkan angka pengangguran,” ujarnya

    “Mudah-mudahan pada tahun 2025 ini, angka tersebut bisa kami turunkan lagi menjadi 6,5 persen,” ungkapnya. (Dam)

  • Sikap IKA Smansa Soal Telah Keluarnya Putusan Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung

    Sikap IKA Smansa Soal Telah Keluarnya Putusan Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung

    JABAR EKSPRES – Ikatan Alumni (IKA) SMAN 1 (Smansa) Kota Bandung mengaku prihatin atas keluarnya pengkabulan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, terkait sengketa lahan yang dilayangkan oleh Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK).

    Lewat amar putusan selepas sidang yang dilaksanakan pada Kamis (17/4/ 2025) PTUN Bandung menyatakan dalam eksepsi bahwa tergugat I dan tergugat II intervensinya tidak diterima seluruhnya.

    Ketua IKA Smansa Bandung, Inyo Tanius Saleh menuturkan, pihaknya tak akan tinggal diam soal putusan yang dinilai memberatkan pihak SMAN 1 Kota Bandung tersebut.

    “Putusan pengadilan memang tidak berpihak pada SMAN 1 Bandung.
    Namun bagi kami, ini bukan akhir. Ini justru awal dari perjuangan yang lebih besar,” kata Inyo, saat dikonfirmasi Jumat (18/4).

    BACA JUGA: Melihat Khidmatnya Jumat Agung di Gereja Kapel Katolik Hati Kudus Yesus Borromeus

    Maka dari itu, pihaknya menegaskan, IKA Alumni Smansa menolak tunduk pada ketidakadilan, dan menolak diam terhadap mafia tanah yang coba merebut hak-hak belajar anak bangsa.

    “Kami, Ikatan Alumni SMANSA Bandung, berdiri satu barisan. Menolak tunduk pada ketidakadilan. Menolak diam terhadap mafia tanah yang mencoba merebut ruang belajar anak bangsa,” tegasnya.

    Menurutnya, sekolah adalah warisan ilmu dan bukan objek rebutan antar pihak. Maka, sudah seharusnya hak-hak pendidikan tidak boleh diganggu gugat oleh kepentingan tangan-tangan kotor.

    “Kami akan terus bersuara, untuk guru-guru kami, untuk adik-adik kelas kami, untuk masa depan pendidikan yang seharusnya suci dan bersih dari kepentingan kotor,” ujarnya.

    BACA JUGA: Program MBG Bukan Sekadar Tambah Gizi tapi Bangun Ekonomi Masyarakat

    “Jangan pernah anggap kami lemah hanya karena kalah hari ini. Kami sedang bersiap untuk esok,” tambahnya.

    Dirinya meminta atensi kepada seluruh pemangku kepentingan, berkenaan dengan telah inkrahnya putusan di PTUN Bandung.

    Menurutnya, hal ini telah merenggut hak pendidikan siswa khususnya Smansa Bandung.

    “Kami Memohon dan Meminta Untuk Di Atensi Official.kpk, Humas mahkamah agung, Komisi Yudisial, Komisi X Dpr Ri, Kementrian Pendidikan, Komisi V Dprd Jabar, Pa Gubernur Jabar Kdm,” pungkasnya (Dam)

  • Status Khofifah Belum Jelas Padahal Sudah 3 Tahun Lalu Ruang Kerja Digeledah, Umar Hasibuan: KPK RI Takut Ya Sama Kekuasaan?

    Status Khofifah Belum Jelas Padahal Sudah 3 Tahun Lalu Ruang Kerja Digeledah, Umar Hasibuan: KPK RI Takut Ya Sama Kekuasaan?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Status Khofifah Indar Parawansah dalam kasus korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) hingga kini belum jelas. Itu menuai sorotan.

    Hal tersebut diungkapkan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan. Ia menyentil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Apa kabar @KPK_RI takut ya sama kekuasaan?” kata Umar dikutip dari unggahannya di X, Jumat (18/4/2025).

    Ruang kerja Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur diketahui pernah digeledah oleh KPK. Pada akhir 2022.

    “Tahun 2022 kalian geledah ruang kerja Khofifah setelah 3 tahun kalian gak juga umumkan status khofifah?” ujar Umar.

    Menurut Umar, KPK selama ini tebang pilih.

    “Kalian KPK cuma berani tebang pilih orang saja untuk dijadikan tersangka. Giliran sama khofifah lemah kayak kue ongol-ongol,” ucapnya.

    Diketahui, kasus korupsi dana hibah saat itu menyeret Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.
    (Arya/Fajar)

  • Polisi Tahan Pendeta Hein Arina, Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah Gereja di Sulut

    Polisi Tahan Pendeta Hein Arina, Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah Gereja di Sulut

    Liputan6.com, Manado – Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Pendeta Hein Arina, tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Sulut kepada Sinode GMIM, resmi ditahan oleh penyidik Polda Sulut pada, Kamis (17/4/2025). Sebelumnya, Pendeta Hein Arina menjalani pemeriksaan selama kurang lebih lima jam.

    Pendeta Hein Arina tampak keluar dari ruang pemeriksaan Polda Sulut dengan pengawalan ketat dan langsung dibawa menuju Rutan Polda Sulut, tempat dirinya menjalani masa penahanan untuk proses hukum lebih lanjut.

    Pemeriksaan terhadap Hein Arina dilakukan secara intensif oleh penyidik sejak pagi hari. Setelah lima jam dimintai keterangan, penyidik akhirnya mengeluarkan surat penahanan.

    Sepekan sebelumnya, dia sudah bersatus tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Sulut.

    Diketahui, dugaan tindak pidana korupsi dana hibah ini terjadi dalam kurun waktu tahun anggaran 2020 hingga 2023, di wilayah Provinsi Sulut, khususnya di Kota Manado dan Kota Tomohon.

    “Dalam praktiknya, dana hibah yang seharusnya diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan disinyalir digunakan tidak sesuai prosedur dan peruntukannya,” ujar Kapolda Sulut Roycke Harrie Langie.

    Menurut hasil penyelidikan, tindakan tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 8,9 miliar.

    Modus operandi yang digunakan para tersangka antara lain Menganggarkan dana hibah tidak sesuai aturan, Menggunakan dana hibah secara melawan hukum.

    “Mempertanggungjawabkan dana secara tidak sah dan Penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, pihak lain, atau korporasi,” beber Langie.

    Selain AGK dan SK, Polda Sulut juga telah menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka yakni Ketua BPMS GMIM Pdt Hein Arina, mantan Kepala BKAD Sulut Jefry Korengkeng, dan Kepala Biro Kesra Setdaprov Sulut Fereydy Kaligis. Dua nama terakhir bahkan sudah ditahan Polda Sulut sejak pekan lalu.

    Selain itu, Polda Sulut juga telah memeriksa mantan Wagub Sulut Steven OE Kandouw pekan lalu, dan Ketua DPRD Provinsi Sulut Andy Silangen  dalam kasus yang sama pada awal pekan ini.