Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Top 5 News: Mobil Polisi Dibakar di Depok hingga Job Nathalie Holscher

    Top 5 News: Mobil Polisi Dibakar di Depok hingga Job Nathalie Holscher

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPRD Depok Ade Supriyatna menyoroti status warga dan legalitas lahan di lokasi mobil polisi dibakar di Depok, Jawa Barat serta Arema FC membuat empat program jangka panjang untuk keluarga korban tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur menjadi top 5 news Beritasatu.com, Minggu (20/4/2025).

    Selain itu, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Paskah 2025 untuk umat Kristiani, hingga DJ Nathalie Holscher banjir pekerjaan setelah dirinya disawer di Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan dan menuai banyak kecaman.

    Top 5 news Beritasatu.com: 

    1. Mobil Polisi Dibakar di Depok Diduga Terkait Lahan Ilegal

    Ketua DPRD Depok Ade Supriyatna menyoroti status warga dan legalitas lahan di lokasi mobil polisi dibakar di kawasan Harjamukti, Cimanggis, Depok, pada Jumat (18/4/2025). 

    Ia  menegaskan, kawasan tersebut telah lama bermasalah dan belum menemukan solusi hingga kini. Menurut Ade, persoalan utama yang membelit kawasan tersebut adalah ketidakjelasan legalitas lahan. 

    2. 4 Program Jangka Panjang Arema FC untuk Korban Tragedi Kanjuruhan

    Arema FC membuat empat program jangka panjang untuk keluarga korban tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Program tersebut diharapkan bermanfaat bagi keluarga korban dan mempererat hubungan persaudaraan kedua pihak. 

    Hal itu diputuskan dalam pertemuan manajemen Arema FC dengan 89 keluarga korban tragedi Kanjuruhan di kantor Arema FC Kandang Singa, Jalan Mayjen Panjaitan, Nomor 42, Kota Malang pada Jumat (18/4/2025). 

    3. Revelino Tuwasey Diduga Terpidana Narkoba, Begini Jawaban Kuasa Hukum

    Top 5 news berikutnya adalah Revelino Tuwasey yang mengaku ayah anak selebgram Lisa Mariana diduga pernah menjadi terpidana narkoba. Pasalnya, nama Revelino Tuwasey terlihat jelas pada direktori putusan Mahkamah Agung.

    Berdasarkan penelusuran Beritasatu.com melalui situs putusan Mahkamah Agung, dari empat halaman yang ditampilkan terlihat dengan jelas hanya satu nama yang sesuai dengan nama Revelino Tuwasey.

    4. Ucapan Selamat Hari Paskah dari Prabowo Subianto 

  • DPC PKB Bojonegoro Berduka, Anggota DPRD Bojonegoro Dyah Ratna Dewi Meninggal

    DPC PKB Bojonegoro Berduka, Anggota DPRD Bojonegoro Dyah Ratna Dewi Meninggal

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro Dyah Ratna Dewi meninggal dunia. Perempuan berusia 45 tahun itu dikabarkan meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD Bojonegoro, Minggu (20/4/2025) sekitar pukul 05.00 WIB.

    Anggota DPRD Bojonegoro Fraksi PKB, Sutikno tidak menyangka atas kepergian rekan sejawatnya itu. Sebab, sebelumnya almarhumah masih aktif berkantor. Namun, sehari sebelum meninggal, dikabarkan bahwa Dyah Ratna Dewi tidak sadarkan diri usai salat magrib.

    “Beliau masih sehat-sehat saja kemarin, dan tidak pernah mengeluh kalau sedang sakit. Paling ya sakit umum seperti demam, dan lain sebagainya,” ujar anggota komisi C DPRD Bojonegoro Fraksi PKB itu.

    Sutikno menceritakan, setelah tidak sadarkan diri saat berada di rumahnya, yang ada di Desa Geger, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, almarhumah sempat dilakukan perawatan di RSUD Sumberrejo kemudian dirujuk ke RSUD dr Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro.

    Perempuan yang juga memiliki pondok pesantren itu diduga kecapekan dan sakit hipertensi atau tekanan darah tinggi.

    “Kecapekan mungkin. Tiba-tiba tidak sadarkan diri, terus dibawa ke RSUD Sumberrejo, lalu dirujuk ke RSUD dr Sosodoro,” tambah Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar.

    Sementara saat ini, jenazah almarhumah disemayamkan di rumah duka di Desa Geger, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Rencana, almarhumah akan dimakamkan di pemakaman keluarga di area Pondok Pesantren Alhamdulillah, di Desa Geger, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, pada Minggu (20/04/2025) pukul 14.00 WIB.

    Diketahui, Dyah Ratna Dewi, merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bojonegoro, dan saat ini merupakan Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro, yang sekaligus merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Alhamdulillah, Desa Geger, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro.

    Dalam Pemilu 2024, Dyah Ratna Dewi merupakan calon legislatif (Caleg) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 2, dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bojonegoro 4, yang meliputi Kecamatan Bubulan, Gondang, Kedungadem, Sekar, Sugihwaras, dan Temayang.

    Dyah Ratna Dewi, ditetapkan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2024-2029 setelah dalam Pemilu 2024 memperoleh 8.709 suara.

    Sebelumnya, anggota DPRD Bojonegoro dari fraksi PKB Bojonegoro juga meninggal dunia. Anggota Komisi B DPRD dari Fraksi PKB Eny Soedarwati meninggal saat menjalankan ibadah umroh dan terlibat kecelakaan. Bus yang ditumpanginya kecelakaan hingga terbakar pada 21 Maret 2025 di Arab Saudi. Saat ini DPC PKB Bojonegoro sedang melakukan pembahasan internal untuk melakukan Pergantian Antarwaktu (PAW).

    Dalam proses PAW itu, Nafik Sahal berpotensi menggantikan Eny Soedarwati untuk duduk di kursi DPRD Bojonegoro. Dalam Pemilu 2024 lalu, Nafik Sahal mendapat perolehan 6.837 suara. Berada di urutan ketiga pada Dapil Bojonegoro 2. [lus/aje]

  • DPC PKB Bojonegoro Berduka, Anggota DPRD Bojonegoro Dyah Ratna Dewi Meninggal

    DPC PKB Bojonegoro Berduka, Anggota DPRD Bojonegoro Dyah Ratna Dewi Meninggal

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro Dyah Ratna Dewi meninggal dunia. Perempuan berusia 45 tahun itu dikabarkan meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD Bojonegoro, Minggu (20/4/2025) sekitar pukul 05.00 WIB.

    Anggota DPRD Bojonegoro Fraksi PKB, Sutikno tidak menyangka atas kepergian rekan sejawatnya itu. Sebab, sebelumnya almarhumah masih aktif berkantor. Namun, sehari sebelum meninggal, dikabarkan bahwa Dyah Ratna Dewi tidak sadarkan diri usai salat magrib.

    “Beliau masih sehat-sehat saja kemarin, dan tidak pernah mengeluh kalau sedang sakit. Paling ya sakit umum seperti demam, dan lain sebagainya,” ujar anggota komisi C DPRD Bojonegoro Fraksi PKB itu.

    Sutikno menceritakan, setelah tidak sadarkan diri saat berada di rumahnya, yang ada di Desa Geger, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, almarhumah sempat dilakukan perawatan di RSUD Sumberrejo kemudian dirujuk ke RSUD dr Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro.

    Perempuan yang juga memiliki pondok pesantren itu diduga kecapekan dan sakit hipertensi atau tekanan darah tinggi.

    “Kecapekan mungkin. Tiba-tiba tidak sadarkan diri, terus dibawa ke RSUD Sumberrejo, lalu dirujuk ke RSUD dr Sosodoro,” tambah Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar.

    Sementara saat ini, jenazah almarhumah disemayamkan di rumah duka di Desa Geger, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Rencana, almarhumah akan dimakamkan di pemakaman keluarga di area Pondok Pesantren Alhamdulillah, di Desa Geger, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, pada Minggu (20/04/2025) pukul 14.00 WIB.

    Diketahui, Dyah Ratna Dewi, merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bojonegoro, dan saat ini merupakan Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro, yang sekaligus merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Alhamdulillah, Desa Geger, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro.

    Dalam Pemilu 2024, Dyah Ratna Dewi merupakan calon legislatif (Caleg) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 2, dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bojonegoro 4, yang meliputi Kecamatan Bubulan, Gondang, Kedungadem, Sekar, Sugihwaras, dan Temayang.

    Dyah Ratna Dewi, ditetapkan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2024-2029 setelah dalam Pemilu 2024 memperoleh 8.709 suara.

    Sebelumnya, anggota DPRD Bojonegoro dari fraksi PKB Bojonegoro juga meninggal dunia. Anggota Komisi B DPRD dari Fraksi PKB Eny Soedarwati meninggal saat menjalankan ibadah umroh dan terlibat kecelakaan. Bus yang ditumpanginya kecelakaan hingga terbakar pada 21 Maret 2025 di Arab Saudi. Saat ini DPC PKB Bojonegoro sedang melakukan pembahasan internal untuk melakukan Pergantian Antarwaktu (PAW).

    Dalam proses PAW itu, Nafik Sahal berpotensi menggantikan Eny Soedarwati untuk duduk di kursi DPRD Bojonegoro. Dalam Pemilu 2024 lalu, Nafik Sahal mendapat perolehan 6.837 suara. Berada di urutan ketiga pada Dapil Bojonegoro 2. [lus/aje]

  • Kalbar apresiasi WGS dukung pembiayaan UMKM lokal

    Kalbar apresiasi WGS dukung pembiayaan UMKM lokal

    Asisten II Setda Pemprov Kalbar Ignasius IK, mewakili Gubernur Kalbar Ria Norsan saat membuka bimtek 1000 UMKM di Pontianak Convention Center. ANTARA/Rendra Oxtora.

    Kalbar apresiasi WGS dukung pembiayaan UMKM lokal
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 20 April 2025 – 14:39 WIB

    Elshinta.com – Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan apresiasi terhadap PT Win Global Solusitama (WGS) atas program pembiayaan dan pendampingan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

    “Apa yang dilakukan WSG ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem UMKM yang berdaya saing dan mampu menjadi pilar pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global,” ujar Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalbar Ignasius IK saat membuka kegiatan bimbingan teknis 1000 pelaku UMKM Minggu.

    Hal itu menunjukkan, katanya  bahwa pengembangan UMKM bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tugas bersama seluruh pemangku kepentingan. Ia mengatakan bahwa program pembiayaan yang ditawarkan WGS dapat menjadi solusi bagi pelaku UMKM dalam memperluas usaha dan meningkatkan kapasitas produksi.

    Ia juga mengingatkan agar bantuan tersebut digunakan secara bijak dan produktif.

    “Kami berharap para pelaku UMKM dapat memanfaatkan program ini untuk meningkatkan skala usahanya, bukan justru mengarah ke hal konsumtif. Jika dikelola dengan baik, program ini akan menjadi pemicu kemajuan UMKM di Kalbar,” tuturnya.

    Di tempat yang sama, Anggota DPRD Kalbar, Yuliana juga menyampaikan dukungannya terhadap keterlibatan pihak swasta dalam penguatan sektor ekonomi kerakyatan.

    “Kita sangat mendukung kehadiran WGS yang turut serta mendorong pembiayaan UMKM. Ini merupakan kabar baik, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil,” tuturnya.

    Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyambut positif kiprah PT WGS yang hadir memberikan akses pembiayaan dan pelatihan bagi pelaku usaha di Pontianak dan sekitarnya. Menurutnya bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar UMKM mampu naik kelas dan bersaing di era perdagangan bebas.

    “Dukungan dari PT WGS sangat penting di tengah tantangan global seperti perang dagang dan tekanan ekonomi dunia. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan seperti BSI dan Bank Kalbar Syariah perlu terus diperkuat,” kata Edi usai menghadiri kegiatan bimtek dan pembukaan Expo UMKM di PCC.

    Ia menyebutkan bahwa kini terdapat sekitar 17.800 pelaku UMKM di Kota Pontianak yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, inovasi dan kreativitas menjadi faktor penting agar UMKM tetap adaptif terhadap perubahan pasar.

    “Kita juga telah membangun rumah kemasan gratis bagi UMKM agar produk mereka bisa lebih bersaing, khususnya dalam hal tampilan dan daya tarik pasar,” katanya.

    Pemerintah Kota Pontianak terus mendorong sektor UMKM sebagai ujung tombak ekonomi lokal, ketahanan pangan, dan daya beli masyarakat di tengah dinamika perekonomian global yang masih fluktuatif.

    Sumber : Antara

  • Rayakan Kemenangan Pilkada dengan Warga, Adi-Nawawi Gelar Tasyakuran Akbar di Kota Pasuruan

    Rayakan Kemenangan Pilkada dengan Warga, Adi-Nawawi Gelar Tasyakuran Akbar di Kota Pasuruan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Adi Wibowo dan Mohammad Nawawi, yang dikenal dengan akronim “Anugrah”, menggelar acara tasyakuran sebagai ungkapan rasa syukur atas kemenangan mereka dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pasuruan. Pasangan ini berhasil memenangkan Pilkada dengan perolehan suara yang sangat signifikan, yakni lebih dari 82 persen, mengungguli kotak kosong.

    Acara tasyakuran kemenangan Anugrah ini dipusatkan di pelataran Gedung Harmonie Kota Pasuruan pada Minggu (20/4/2025) siang. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi dan berbagi kebahagiaan antara pasangan terpilih dengan seluruh tim sukses, relawan, dan tentunya masyarakat Kota Pasuruan. Berbagai hiburan disajikan untuk memanjakan warga yang hadir, termasuk stan-stan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menyajikan beragam kuliner khas Kota Pasuruan, sekaligus menjadi ajang promosi bagi produk lokal.

    Tidak hanya tim sukses dan warga, acara tasyakuran Anugrah ini juga turut mengundang berbagai pihak penting di Kota Pasuruan. Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara Pilkada, sejumlah anggota DPRD Kota Pasuruan, Kapolres Kota Pasuruan, perwakilan partai politik pendukung, serta elemen masyarakat lainnya.

    Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, yang akrab disapa Mas Adi, menyampaikan bahwa kegiatan tasyakuran ini sengaja digelar sebagai bentuk perayaan kemenangan seluruh masyarakat Kota Pasuruan. Menurutnya, kemenangan dalam Pilkada adalah kemenangan warga untuk mewujudkan pembangunan Kota Pasuruan yang lebih baik di masa mendatang.

    “Ini tasyakuran masyarakat Kota Pasuruan dengan kemenangan Pilkadanya. Kita sebagai pelayan akan melakukan pembangunan yang lebih baik,” kata Mas Adi dalam sambutannya.

    Mas Adi juga memanfaatkan momen yang masih dalam suasana Idul Fitri ini untuk menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kota Pasuruan apabila ada kesalahan yang pernah dilakukan. Ia memohon doa restu dan dorongan dari masyarakat agar ia bersama Mohammad Nawawi dapat menjalankan amanah dengan baik dan menjadikan Kota Pasuruan semakin maju.

    “Masih suasana Idul Fitri, saya bersama Mas Nawawi mohon maaf. Mohon bisa diterima dan menjadikan dorongan kita dalam kemajuan pembangunan,” tambahnya.

    Mengakhiri sambutannya, Mas Adi menekankan visinya untuk Kota Pasuruan. Ia menyebut bahwa Kota Pasuruan tidak hanya dikenal sebagai Kota Madinah, tetapi juga sebagai Madinah Van Java. Julukan ini, menurutnya, harus diiringi dengan semangat pembangunan yang terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Pasuruan tanpa terkecuali.

    “Kota Pasuruan ada julukan lagi yaitu Madinah van Java, maka pembangunan harus terus berkembang dan bermanfaat nantinya,” ujarnya.

    Senada dengan Wali Kota, Wakil Wali Kota Pasuruan, Mohammad Nawawi, juga menyampaikan pentingnya dukungan dari semua pihak untuk kemajuan Kota Pasuruan. Ia menyadari bahwa tugas membangun Kota Pasuruan dalam waktu lima tahun yang terbilang cepat tidak bisa dilakukan sendiri tanpa dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. “Kita harapkan semua masyarakat bisa mendukung program pembangunan kita, tanpa masyarakat kita hanya apa,” ucap Nawawi, menandaskan pentingnya kolaborasi.

    Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Anugrah, Junaedi, menjelaskan bahwa kegiatan tasyakuran ini baru dapat dilaksanakan saat ini mengingat padatnya jadwal Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam berbagai kegiatan yang berfokus pada percepatan pembangunan di Kota Pasuruan. “Baru bisa dipaksakan tasyakuran Anugrah hari ini, soalnya kegiatan penuh Mas Adi demi Kota Pasuruan,” ujar Junaedi.

    Dalam suasana kebersamaan, terlihat pula anggota dewan dari partai Golkar yang memborong dagangan para pedagang asongan, khususnya minuman, untuk dibagikan kepada warga yang hadir, menambah suasana kehangatan dan keakraban. [ada/aje]

  • Bapenda Batam targetkan penerimaan pajak 2025 naik jadi Rp1,79 triliun

    Bapenda Batam targetkan penerimaan pajak 2025 naik jadi Rp1,79 triliun

    Ilustrasi – Bapenda Batam, Kepri. ANTARA/Jessica

    Bapenda Batam targetkan penerimaan pajak 2025 naik jadi Rp1,79 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 20 April 2025 – 12:00 WIB

    Elshinta.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menargetkan penerimaan pajak daerah pada 2025 mengalami kenaikan menjadi Rp1,796 triliun dari sebelumnya ditetapkan Rp1,734 triliun. Sekretaris Bapenda Batam M Aidil Sahalo menyampaikan kenaikan target tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam pada Mei mendatang.

    “Kami melakukan pertemuan dengan beberapa stakeholder yakni Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Real Estat Indonesia (REI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mencari informasi dan mendapat masukan,” kata Aidil saat dihubungi di Batam, Ahad.

    Menurutnya, dua sektor utama penyumbang pajak Batam adalah pariwisata yakni hotel, restoran, dan hiburan serta pajak properti yakni pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB). Katanya, sejumlah target sektor mengalami perubahan, ada yang diturunkan, tetap, dan ada yang dinaikkan.

    “Target pajak reklame kami turunkan dari Rp23 miliar menjadi Rp18 miliar, karena akan dilakukan penertiban titik-titik reklame. Pajak jasa parkir juga diturunkan dari Rp16 miliar menjadi Rp10 miliar karena tren tiga bulan pertama belum menunjukkan peningkatan,” ujarnya.

    Di sisi lain, beberapa sektor justru mengalami peningkatan target.

    “BPHTB dari target awal Rp430 miliar kami naikkan menjadi Rp493 miliar, sama dengan capaian akhir tahun 2024,” tambah Aidil.

    Bapenda Batam juga mempertimbangkan dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan belanja pemerintah yang diprediksi berpengaruh pada sektor hotel dan restoran. Namun, pihaknya dan pemangku kepentingan setempat tetap optimis melihat prospek pembangunan hotel baru oleh Grup Harbour Bay yang akan memberi kontribusi tambahan dari sektor wisatawan mancanegara.

    “Jadi, ini baru prediksi dari Bapenda. Bisa saja berubah tergantung pembahasan selanjutnya dengan TAPD dan banggar di bulan Mei,” sebutnya.

    Sumber : Antara

  • 8 Mahfud: Tidak Ada Lembaga Negara yang Tak Ada Kasus Korupsi Nasional

    8 Mahfud: Tidak Ada Lembaga Negara yang Tak Ada Kasus Korupsi Nasional

    Mahfud: Tidak Ada Lembaga Negara yang Tak Ada Kasus Korupsi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pakar hukum tata negara,
    Mahfud MD
    mengatakan bahwa saat ini hampir semua
    lembaga negara
    di Indonesia terdapat kasus
    korupsi
    .
    Baik
    kasus korupsi
    di lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.
    Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam dialog publik yang mengangkat tema “Enam Bulan Pemerintahan Prabowo”, digelar di Universitas Paramadina, Jakarta, pada Kamis (17/4/2025).
    “Sekarang semua lembaga itu ke kanan, ke atas, ke bawah, DPRD, bupati, kemudian hampir tidak ada lembaga sekarang ini yang tidak ada kasus korupsinya,” ujar Mahfud dikutip dari kanal Youtubenya, Minggu (20/4/2025).
    Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) itu mengatakan, hal ini berbeda dengan praktik korupsi yang terjadi di era pemerintahan Presiden Soeharto.
    Pada era itu, kata Mahfud, korupsi dilakukan oleh satu “tangan”, yaitu korporatisme negara yang dikelola Soeharto dan kroninya.
    “(
    Kasus korupsi
    sekarang) Lebih parah, sudah triliunan. Dulu kita waktu awal reformasi itu dengar korupsi 10 miliar itu kaget ‘kok gede banget’ gitu. Sekarang udah triliunan dan tiap hari kita dengar berita korupsi triliunan,” ujar Mahfud.
    Secara khusus Mahfud menyorot korupsi peradilan Indonesia saat ini yang jorok sekali. Karena sekarang, kasus yang dibawa ke peradilan menjadi lahan korupsi baru bagi sejumlah pihak.
    Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun menyinggung empat hakim yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) agar divonis lepas.
    “Jadi kasus ada korupsinya, tapi dibilang bukan korupsi ‘ini kasus perdata, ini bukan korupsi’, jadi dibebaskan itu tiga korporasi yang makan uang triliunan itu,” ujar Mahfud.
    Menurutnya, kasus korupsi di pengadilan akan menjadi sangat berbahaya dan seakan menjadi jaringan.
    “Ini sangat berbahaya, ini sangat jorok sekarang,” tegas Mahfud.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Layanan JakOne Mobile Bank DKI Belum Pulih, Simak Alternatif Transaksinya – Page 3

    Layanan JakOne Mobile Bank DKI Belum Pulih, Simak Alternatif Transaksinya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Gangguan layanan yang terjadi pada aplikasi JakOne Mobile milik Bank DKI mendapat perhatian serius dari sejumlah tokoh, mulai dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga DPRD.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa dana para nasabah tetap aman dan dijamin oleh Bank DKI.

    “Kami memberikan jaminan kepada nasabah Bank DKI di mana saja, dananya dijamin,” ujarnya, ditulis Minggu (20/4/2025).

    Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Andri Santosa, juga meminta masyarakat tidak perlu panik. Menurutnya, gangguan tersebut murni disebabkan oleh pemulihan sistem yang sedang dilakukan dan tidak berpengaruh pada saldo atau data nasabah. 

    Jangan Terprovokasi Ajakan Kosongkan Rekening 

    Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing isu-isu yang tidak bertanggung jawab, termasuk ajakan untuk mengosongkan rekening.

    Ia menekankan bahwa Bank DKI adalah aset daerah yang selama ini memberikan dividen terbesar bagi Pemprov DKI Jakarta.

    “Jika dana ditarik massal, justru akan merugikan daerah,” katanya. 

    Senada, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, menambahkan bahwa Bank DKI memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Jakarta, termasuk mendukung UMKM dan program sosial lainnya. 

     

  • Bawaslu Awasi Ketat 8 Daerah PSU karena Berpotensi Terjadi Pelanggaran – Page 3

    Bawaslu Awasi Ketat 8 Daerah PSU karena Berpotensi Terjadi Pelanggaran – Page 3

    Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan sebanyak 12 orang telah diperiksa terkait dugaan praktik politik uang menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di Kabupaten Serang, Banten.

    “Tadi malam ada dugaan politik uang di Kabupaten Serang. Ada sekitar 12 orang yang kita periksa, sekarang masih berlanjut,” kata Bagja saat ditemui awak media di TPS 001 Ganggo Mudiak, Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat, Sabtu (19/4) seperti dilansir Antara.

    Dari penelusuran awal, Bawaslu mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp18.275.000 yang diduga akan digunakan untuk mempengaruhi pemilih. Ada di Ciruas, Cikeusal, dan beberapa desa di Kabupaten Serang,” ujarnya.

    Saat ini, pihaknya masih mendalami status 12 orang yang diperiksa, termasuk kemungkinan keterkaitan mereka dengan tim kampanye peserta pemilu.

    “Belum tahu, apakah mereka bagian dari tim kampanye atau bukan. Tapi kami berharap tidak. Ini masih dalam proses,” jelas Bagja.

    Temuan di Serang menjadi perhatian serius Bawaslu, terutama karena PSU di wilayah lain, seperti Pasaman, berlangsung lebih tertib tanpa temuan serupa.

    Sebelumnya, Tim Gakkumdu menangkap lima orang terkait dugaan politik uang dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Serang, Jumat (18/4).

    Mereka diciduk di berbagai tempat di Kabupaten Serang, salah satunya di Jalan Baru Bendung Pamarayan, Kecamatan Cikeusal, dengan inisial ND dan MH.

    “Tim Gakkumdu telah mengamankan dua orang pelaku sedang membawa uang sebesar Rp9,5 juta yang diduga akan disebarkan kepada para pemilih sesuai dengan data nominatif dengan nilai nominal masing-masing calon penerima Rp50 ribu,” kata Koordinator Penyidik Gakkumdu Banten, Kompol Endang Sugiharto, dalam keterangan resminya.

    Saat dimintai keterangan oleh penyidik, kedua terduga pelaku itu mengaku mendapatkan uang untuk ‘serangan fajar’ dari anggota DPRD Kabupaten Serang.

  • Komisi IX DPR Sebut Perusahaan yang Potong Gaji Karyawan Jumatan Bisa Dipidana

    Komisi IX DPR Sebut Perusahaan yang Potong Gaji Karyawan Jumatan Bisa Dipidana

    Jakarta –

    Komisi IX DPR prihatin adanya temuan perusahaan di Surabaya yang diduga memotong gaji karyawan yang salat Jumat dan menahan ijazah karyawannya. Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan perusahaan yang melakukan itu jelas melanggar hukum dan tidak bisa ditoleransi.

    “Saya sangat prihatin atas temuan Wakil Menteri Ketenagakerjaan terkait perusahaan di Surabaya yang membayar pekerja di bawah Upah Minimum Regional (UMR), memotong gaji saat ibadah Jumat, dan menahan ijazah karyawan. Tindakan semacam ini jelas melanggar hukum dan tidak dapat ditoleransi,” kata Ashabul kepada wartawan, Sabtu (19/4/2025).

    Ashabul meminta Kementerian Ketenagakerjaan bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar hukum. Kata Ashabul, saat ini, penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk melindungi hak pekerja.

    “Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan, saya menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan harus bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk melindungi hak-hak pekerja,” ujar Ashabul.

    Ashabul menerangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan perusahaan yang membayar upah di bawah UMR dapat dijerat sanksi pidana. Tak hanya itu, kata dia, tindakan menahan ijazah karyawan juga merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindak.

    “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan yang membayar upah di bawah UMR dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara hingga 4 tahun dan denda hingga Rp 400 juta. Selain itu, tindakan menahan ijazah karyawan juga merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindaklanjuti,” imbuhnya.

    “Terkait dengan pelarangan atau pembatasan waktu untuk melaksanakan ibadah Shalat Jumat, perlu saya tegaskan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hukum ketenagakerjaan,” kata Ashabul.

    “Pasal 80 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Selain itu, Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,” sambungnya.

    “Komisi IX DPR RI akan terus mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan bahwa pelanggaran seperti ini tidak terulang. Kami juga mengajak para pekerja untuk melaporkan pelanggaran yang mereka alami agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang,” ujar Ashabul.

    Diketahui, UD Sentoso Seal menjadi sorotan usai dikritik DPRD Surabaya. Perusahaan suku cadang mobil di kawasan Margomulyo, Surabaya, itu diduga melakukan penahanan ijazah hingga pemotongan gaji bagi karyawan yang melakukan Salat Jumat tapi pemilik usaha tetap berkelit.

    Ketua Komisi D DPRD Surabaya Akmarawita Kadir saat hearing menyebutkan adanya dugaan bahwa karyawan di UD Sentoso Seal dipekerjakan dengan tidak sepatutnya. Selain pemotongan gaji karyawan saat menjalankan ibadah Salat Jumat, ada juga yang disekap.

    “Di samping ada penahanan ijazah juga ternyata ada metode kerja yang tidak sesuai. Kalau menurut saya sih ini juga soal perikemanusiaan, jadi seperti ada yang tadi disekap, salat Jumat dipotong gajinya, dan sebagainya,” kata Kadir.

    (whn/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini