Kementrian Lembaga: DPRD

  • Pemkab Pekalongan Usulkan 5 Program Prioritas di Musrenbangwil, Totalnya Capai Rp84 Miliar

    Pemkab Pekalongan Usulkan 5 Program Prioritas di Musrenbangwil, Totalnya Capai Rp84 Miliar

    TRIBUNJATENG.COM, KAJEN – Pemkab Pekalongan mengusulkan lima program prioritas senilai Rp84 miliar dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) eks Karesidenan Pekalongan yang digelar di Pendopo Kabupaten Batang, Sabtu (26/4/2025).

    Wakil Bupati Pekalongan Sukirman memaparkan lima usulan tersebut.

    Yakni rehabilitasi jaringan irigasi DI Kajen Rp5 miliar, rehabilitasi Embung Sukoyoso Rp2 miliar, perbaikan ruas jalan Exit Tol Bojong-Kajen Rp50 miliar, pembangunan perkuatan tebing Sungai Kapidodo Rp23 miliar, serta revitalisasi Pasar Sragi Rp4 miliar.

    “Kami harap rehabilitasi jalan dari Exit Tol Bojong ke Kajen bisa direalisasikan tahun ini karena sangat vital untuk akses kabupaten,” ujar Sukirman.

    Selain itu, Sukirman juga menyampaikan progres revisi Peraturan Daerah (Perda) RTRW 2020-2040 sebagai langkah mendukung ketahanan pangan nasional.

    Revisi tersebut telah mendapat rekomendasi dari Kementerian ATR dan tengah dalam tahap penyelesaian.

    “Kami berkomitmen mengkaji kembali, potensi lahan-lahan produktif untuk mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya lahan persawahan,” imbuhnya.

    Musrenbangwil dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, pimpinan DPRD Provinsi, Bupati-Wali Kota se-Eks Karesidenan Pekalongan, serta jajaran Forkopimda. (*)

  • Peduli Palestina, FUUI Serukan Boikot Produk Berafiliasi Israel

    Peduli Palestina, FUUI Serukan Boikot Produk Berafiliasi Israel

    JABAR EKSPRES – Aksi boikot produk berafiliasi israel bergema pada aksi Peduli Palestina Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) pimpinan KH Athian Ali M Dai, Sabtu 26 April 2025. Aksi kali ini, turut dihadiri Walikota Bandung M Farhan, Pimpinan DPRD Kota Bandung Edwin Sanjaya.

    Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan, para pemegang produk-produk berlisensi Israel di tanah air, mengaku gerakan boikot sangat berdampak. Untuk itu, mereka sedang berpikir ulang mencari merek-merek lain yang lebih bersahabat.

    BACA JUGA: Dianggap Banyak Lakukan Pelanggaran, PTPN Region II Jabar Bilang Begini!

    “Tadi saya merinding, ada seruan boikot sampai bangkrut. Merek-merek yang mendukung zionisme sekarang banyak bermasalah. Konsistensi boikot produk berafiliasi israel sudah ada efeknya,” ujar Farhan di hadapan lebih dari seribu jemaah yang memadati Masjid Al Fajr, Cijagra, Kota Bandung.

    Farhan juga menyatakan, peristiwa yang saat ini terjadi di tanah Palestina, merupakan genosida modern yang dilakukan zionis Israel kepada rakyat Palestina.

    BACA JUGA: Eiger Camp Terbukti Langgar Aturan, 1.200 M Tidak Sesuai Site Plan!

    Untuk itu, kata Farhan, satu hal terpenting sebagai warga Kota Bandung saat ini, adalah mengangkat kembali isu momentum Konferensi Asia Afrika (KAA) yang dilaksanakan di Kota Bandung pada 1955 silam. Sebab, dari semua negara yang datang ke KAA, kata Farhan, hanya satu yang belum merdeka, yakni Palestina.

    “Kita masih berhutang janji untuk kemerdekaam Palestina. Kita harus terus bersuara untuk mendukung kemerdekaan Palestina, kemerdekaan  saudara sesama muslim, dari jajahan dari kolonialisme yang dilakukan Israel. Konsistensi menciptakan riak, riak menciptakan gelombang, gelombang menciptakan suara. Perjuangan jangan kalah sistematis, kalah masif dari kelompok pendukung zionisme,” tegas Farhan disambut gema takbir para jemaah.

    BACA JUGA: Konflik Lahan Warga Sukahaji Kota Bandung Apakah Benar Dibakar?

    Wakil Ketua DPRD Kota Bandung H Edwin Sanjaya, pun bersuara lebih lantang. Dia turut mengomando lebih dari seribu massa meneriakkan “Boikot Sampai Bangkrut” terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan negara zionis tersebut.

    Pembina Forum Umat Islam Bandung Bersatu (FUIBB) ini juga menyebut, orang-orang yang sentimen terhadap aksi boikot tersebut, sebagai pihak yang error.

  • 9
                    
                        Kontroversi Penyegelan Perumahan Sawangan Depok, Ini Duduk Perkaranya
                        Megapolitan

    9 Kontroversi Penyegelan Perumahan Sawangan Depok, Ini Duduk Perkaranya Megapolitan

    Kontroversi Penyegelan Perumahan Sawangan Depok, Ini Duduk Perkaranya
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Sebanyak 100 unit rumah di
    Perumahan Al Fatih
    yang terletak di Sawangan, Kota Depok, disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Kamis (24/4/2025).
    Dari total tersebut, 60 rumah sudah dihuni oleh warga, sementara 40 rumah lainnya telah siap untuk diserahkan kepada calon penghuni.
    Langkah penyegelan ini diambil oleh Satpol PP setelah mereka menemukan dugaan bahwa pengembang perumahan tidak memiliki izin untuk melaksanakan pembangunan.
    Sebelum penyegelan, Satpol PP telah mengirimkan tiga surat peringatan (SP) kepada pengembang untuk menyelesaikan urusan perizinan.
    Tim Legal Perumahan Al Fatih, Prayanwar Wirama, mengungkapkan mereka telah mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB) sebelum pengiriman SP pertama.
    Namun, permohonan izin tersebut ditolak dengan alasan bahwa lahan yang digunakan untuk pembangunan direncanakan akan dijadikan situ.
    “IMB belum ada, tapi bukan karena kami tidak mengurus. Sejak awal kami sudah ajukan izin, tapi ditolak karena lahan ini disebut akan dijadikan situ buatan,” uca Wirama saat dikonfirmasi, Kamis (24/4/2025).
    “Tapi sejak perumahan dibangun, situ itu tidak pernah ada,” kata Wirama menambahkan. 
    Lahan yang disebut akan dibuat situ memiliki luas delapan hektar, sedangkan Perumahan Al Fatih mengambil dua hektar lahan yang berstatus tanah situ.
    Meskipun perencanaan situ telah ada sejak 1983, hingga saat ini tidak ada pembangunan yang terlihat dilakukan hingga perumahan berdiri pada tahun 2023.
    “Yang ditetapkan sebagai situ kan 8 hektar, tapi 2 hektar yang dimiliki Perumahan Al Fatih masih berstatus tanah situ,” sambung Wirama.
    Saat ini, pihak perumahan telah mengajukan uji materi kepada Mahkamah Agung (MA) untuk memastikan status kepemilikan lahan dan legalitas pembangunan yang telah berlangsung.
    Kondisi perumahan setelahpenyegelan
    Setelah penyegelan, warga yang sudah menghuni rumah di Perumahan Al Fatih tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang.
    Menurut salah seorang warga yang ditemui di lokasi, permasalahan antara pengembang dan pemerintah sudah berhasil diselesaikan.
    “Sudah kok, sudah
    clear
    intinya. Tadi juga sudah dijelaskan, sudah ada pertemuan, anggota DPRD juga ke sini buat bantu,” terang warga tersebut pada Sabtu (26/4/2025).
    Berdasarkan pengamatan
    Kompas.com,
    kondisi perumahan ini terbilang kondusif dan jauh dari kebisingan.
    Kendaraan bermotor tampak keluar-masuk di kawasan perumahan yang dijaga oleh petugas keamanan.
    Di sisi lain, anak-anak juga terlihat bermain dengan tenang di area terbuka, menggambarkan suasana yang nyaman meskipun tengah menghadapi situasi penyegelan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bertambah, Ada 31 Mantan Karyawan Perusahaan di Pekanbaru Ijazahnya Ditahan

    Bertambah, Ada 31 Mantan Karyawan Perusahaan di Pekanbaru Ijazahnya Ditahan

    Terkait maraknya kasus penahanan ijazah ini, Zulkardi menyebut DPRD Pekanbaru bakal memanggil pihak perusahaan pekan depan untuk memberikan klarifikasi. 

    “Akan ada hearing di Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, kami minta instansi terkait untuk melihat ada nggak kontribusinya ke PAD (Pendapatan Asli Daerah),” jelas Zulkardi.

    Zulkardi ingin melihat apakah perusahaan masih membandel sehingga DPRD Pekanbaru akan membuat langkah tegas. Salah satunya membentuk panitia khusus.

    Zulkardi menjelaskan, banyak perusahaan di Riau melakukan hal serupa. Selain ijazah, dia juga mendengar ada perusahaan menahan buku pemilik kendaraan bermotor.

    “Kasus ini harus dikawal dan pastikan ijazah yang ditahan itu kembali kepada mereka serta idak mengeluarkan uang sepersen pun,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Boby Rachmat menyebut 12 mantan karyawan telah datang ke kantornya. Seluruhnya telah memberikan keterangan kepada pengawas dan membuat berita acara pemeriksaan. 

    “Selanjutnya akan memanggil pihak perusahaan, akan simpulkan apakah benar terkait dengan dugaan penahanan ijazah tersebut,” kata Boby. 

  • Pro Kontra Study Tour, Wakil Ketua DPRD Jabar Sebut Sekolah Harus Taat Aturan – Page 3

    Pro Kontra Study Tour, Wakil Ketua DPRD Jabar Sebut Sekolah Harus Taat Aturan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Surat Edaran (SE) mengenai larangan study tour keluar wilayah Provinsi Jabar menuai pro kontra, karena dinilai membatasi pengalaman belajar siswa dan mengurangi kesempatan mereka untuk memperluas wawasan.

    Menanggapi hal ini Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan mengatakan Surat Edaran (SE) nomor 64/PK.01/Kesra Tentang Study Tour Pada Satuan Pendidikan sudah ada sebelum Dedi Mulyadi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

    Aturan tersebut kala itu dibuat oleh Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin dengan tujuan untuk mencegah beban ekonomi pada orangtua dan risiko kecelakaan.

    “Saya kira, dibanding terus jadi polemik, protes, padahal SE-nya sudah ada dari sebelumnya dan kini viral seolah larangan mutlak dari gubernur baru, lebih baik aturan berjalan,” ujar Iwan di Bogor, Sabtu, (25/4/2025).

    Sejauh ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sering menerima laporan dari masyarakat yang keberatan dengan ada study tour di sekolah. Disisi lain, kebijakan ini justru masih diabaikan oleh beberapa pihak sekolah dengan berbagai alasan.

    “Mungkin Pak Gubernur saat ini hanya ingin mengimplementasikan SE yang sudah ada, dengan menanggapi langsung kasus per kasus dan menegaskan aturan ke instansi terkait. Di satu sisi, ada pihak-pihak sekolah yang belum satu rasa,” kata dia.

    Ia menyampaikan tidak mempermasalahkan sekolah mengadakan study tour, tetapi sepanjang kegiatan ini betul-betul dilaksanakan dalam rangka kegiatan pembelajaran bermakna dan bukan rekreasi serta tidak melanggar aturan. Selain itu, tidak memberatkan orang tua murid terutama dari sisi biaya perjalanan, akomodasi dan lainnya.

    “Kalau untuk KBM sebetulnya tidak apa-apa, tetapi tidak harus keluar daerah, keluar wilayah dan tidak memberatkan orang tua, serta jangan sampai ada siswa yang tidak ikut lalu dikucilkan,” katanya.

    Untuk itu, Wakil Ketua DPRD Jabar ini meminta pihak sekolah mematuhi dan ikut seruan pemerintah untuk tidak mengadakan studi tour ke luar wilayah Jawa Barat.

    “Jangan juga satu atau dua suara orang tua yang mampu dianggap semua suara orang tua siswa setuju. Perlu ada komitmen dan komunikasi yang baik antara pihak sekolah, komite dengan semua orang tua siswa. Jadi harus peka,” katanya.

     

  • Cak Imin Bakal Tunjuk Iman Sukri Nahkodai PKB Bali, Ajak Sowan ke Kiai Tapal Kuda – Page 3

    Cak Imin Bakal Tunjuk Iman Sukri Nahkodai PKB Bali, Ajak Sowan ke Kiai Tapal Kuda – Page 3

    Selanjutnya, Cak Imin beserta rombongan berkunjung ke Ponpes Walisongo, Situbondo dan silaturahim dengan KHR Kholil As’ad Syamsul Arifin. Ia juga memohon doa agar PKB pecah telor DPR RI dan DPRD Provinsi di bawah kepemimpinan Ahmad Iman nanti.

    “Insyaallah PKB Bali akan dipimpin Ahmad Iman Kiai. Mohon doanya semoga PKB bisa punya DPR RI dan DPRD Provinsi nanti,” harap Cak Imin.

    Sebagai informasi, dalam lawatannya ke bumi Tapal Kuda itu, Cak Imin juga didampingi Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar, Bendum DPP PKB Bambang Susanto, pengurus DPC PKB setempat, serta sejumlah Anggota DPR RI dan DPRD Fraksi PKB.

  • Sulteng di Zona Risiko Bencana, DPRD Singgung Mitigasi Gabungan Ilmu Modern dan Lokal – Halaman all

    Sulteng di Zona Risiko Bencana, DPRD Singgung Mitigasi Gabungan Ilmu Modern dan Lokal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Provinsi Sulawesi Tengah hidup berdampingan dengan risiko bencana, utamanya bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami.

    Selain itu bencana lain yang mengintai adalah banjir, longsor dan bahaya ikutan semisal likuifasi dan runtuhan bebatuan.

    Berdasarkan data dari Pusdalops BPBD Provinsi Sulteng, ada 196 kejadian bencana dengan 3 kabupaten paling terdampak pada tahun 2024 yaitu Parigi Moutong, Banggai, dan Poso.

    Selama tahun itu pula, 30 ribu jiwa menderita, 1.500 orang mengungsi dan 4 orang meninggal.

    Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Rachmat Syah Tawainella mengatakan, pentingnya sinergi ilmu pengetahuan modern dan lokal untuk membangun sistem kebencanaan bagi semua lapisan masyarakat.

    Hal ini disampaikan dalam lokakarya BRIN dan UNESCO ‘bertajuk Penguatan Literasi Kebencanaan Inklusif Berbasis Pengetahuan Lokal dalam Upaya Peningkatan Resiliensi Masyarakat Sulawesi Tengah Menghadapi Bencana’ di Gedung Bappelitbangda Parigi Moutong, Sulteng, Sabtu (26/4/2025).

    “Masyarakat Sulawesi Tengah hidup berdampingan dengan risiko bencana. Sudah saatnya kita menjadikan pengetahuan lokal bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai fondasi utama dalam upaya mitigasi bencana yang lebih berkelanjutan dan inklusif,” kata Rachmat.

    Rachmat berharap hasil dari lokakarya BRIN dan UNESCO ini dapat mendorong pendekatan transdisipliner dan inklusif untuk memperkuat literasi kebencanaan.

    Selain itu seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat berperan aktif dalam implementasi hasil lokakarya ini di daerah masing-masing.

    Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami, menghadapi, dan merespons bencana secara inklusif dengan pendekatan berbasis kearifan lokal.

    Hadir para akademisi, tokoh masyarakat, perwakilan organisasi masyarakat sipil, serta aparat pemerintah daerah untuk mendiskusikan langkah-langkah konkret dalam membangun resiliensi masyarakat terhadap berbagai potensi bencana yang mengancam wilayah Sulawesi Tengah.

  • Tagihan Listrik Rp12,7 Juta, Kisah Masruroh Penjual Gorengan di Jombang – Halaman all

    Tagihan Listrik Rp12,7 Juta, Kisah Masruroh Penjual Gorengan di Jombang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Masruroh, seorang penjual gorengan keliling di Dusun Blimbing, Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kebingungan setelah menerima tagihan listrik sebesar Rp12,7 juta.

    Ia mengaku tidak mungkin melunasi tagihan tersebut, mengingat penghasilannya sehari-hari hanya dari berjualan gorengan.

    Masruroh menerima tagihan listrik atas nama almarhum ayahnya, Naif Usman, melalui pesan WhatsApp menjelang Idulfitri 1446 H.

    Dalam pesan tersebut, tertera tagihan yang harus dibayar dan peringatan bahwa aliran listrik di rumahnya akan diputus jika tidak segera membayar.

    “Saya bayar pakai uang apa? Uang dari mana saya bisa bayar sebanyak itu?” keluh Masruroh pada Kamis, 24 April 2025.

    Penjelasan dari PLN

    Manager PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Jombang, Dwi Wahyu Cahyo Utomo, menjelaskan bahwa pemutusan listrik di rumah Masruroh sudah sesuai prosedur.

    Masalah ini bermula sejak 2022, ketika daya listrik rumahnya bertambah dari 450 watt menjadi 2.200 watt tanpa pengukuran yang sah.

    PLN kemudian mengenakan denda dan tagihan susulan sebesar Rp19 juta kepada Masruroh.

    Meskipun awalnya setuju untuk mencicil, Masruroh tidak dapat melanjutkan pembayaran sejak Desember 2022.

    Setelah beberapa kali mengalami pemutusan listrik, Masruroh kembali mendapatkan tagihan Rp12,7 juta karena ditemukan sambungan listrik dari rumah tetangga.

    Namun, Dwi menegaskan bahwa masalah ini terjadi akibat kesalahpahaman.

    Setelah pertemuan, disepakati bahwa Masruroh dapat membayar sisa tagihannya secara cicilan selama 36 kali.

    “Sekarang ini sudah selesai masalahnya dengan PLN, tidak ada masalah apa-apa lagi,” ujar Masruroh.

    Dukungan dari Pedagang Lain

    Sebagai bentuk solidaritas, para pedagang di Jombang yang tergabung dalam Serikat Pedagang Kaki Lima (Spekal) menggalang dana untuk membantu Masruroh.

    Fattah dan rombongan juga berusaha menemui pimpinan DPRD Jombang dan pihak PLN untuk membahas masalah ini, namun tidak menemukan mereka di lokasi.

    “Kami tetap menggalang dana dan akan membantu Bu Masruroh,” tambahnya.

    Masruroh berharap dukungan ini dapat meringankan bebannya dan memulihkan keadaan setelah masalah tagihan listrik yang membingungkan ini.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Curhat Eks Karyawan Sanel Tour: Hanya Kerja Sehari, Ijazah Ditahan Bertahun-Tahun
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        26 April 2025

    Curhat Eks Karyawan Sanel Tour: Hanya Kerja Sehari, Ijazah Ditahan Bertahun-Tahun Regional 26 April 2025

    Curhat Eks Karyawan Sanel Tour: Hanya Kerja Sehari, Ijazah Ditahan Bertahun-Tahun
    Tim Redaksi
     
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Kasus
    penahanan ijazah
    eks karyawan oleh
    Sanel Tour and Travel

    Pekanbaru
    terus meluas.
    Data terbaru yang diterima Kompas.com dari anggota DPRD Pekanbaru, Zulkardi, menyebutkan jumlah korban sudah mencapai 40 orang.
    Salah satu korban, Muhammad Garry Luthfi (29), mengaku ijazah aslinya ditahan perusahaan meski ia hanya bekerja satu hari sebagai kurir ekspedisi.
    “Saya masuk Desember 2018. Kerja sebagai kurir ekspedisi Lion Parcel. Waktu itu interview di kantor Sanel. Saya menyerahkan ijazah SMK asli dan ada surat tanda terima. Yang nerima ijazah saya waktu itu namanya Ayi,” kata Garry kepada Kompas.com melalui telepon, Sabtu (26/4/2025).
    Garry yang merupakan warga Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru itu, memutuskan berhenti bekerja sehari setelah masuk karena merasa kondisi kerja tidak sesuai harapan.
    “Uang minyak aja tak dikasih sama perusahaan. BPJS juga tak ada. Sementara kerjaannya banyak, antar dan menurunkan paket pakai motor sendiri. Saya merasa tak sesuai, jadi besoknya saya berhenti,” jelas Garry.
    Setelah berhenti, Garry langsung mendatangi kantor Sanel di Jalan Teuku Umar untuk meminta ijazahnya kembali. Namun, permintaannya ditolak.
    “Saya ke kantor Sanel jumpa sama Ayi yang nerima ijazah saya. Tapi Ayi bilang tidak bisa. Ketus aja jawabnya. Mau ketemu bos, Santi, juga tak bisa,” ujarnya.
    Upaya kedua yang dilakukan Garry seminggu kemudian juga gagal. Ia bahkan dituntut untuk membayar denda yang disebut mencapai belasan juta rupiah.
    “Kalau mau ambil harus bayar uang penalti atau denda,” akui Garry.
    Kepada Kompas.com, Garry menceritakan bahwa ibunya sempat menangis setelah mengetahui ijazahnya ditahan.
    “Ibu saya nangis-nangis ijazah ditahan. Karena ibu bilang sudah susah sekolah untuk mendapatkan ijazah itu. Ini saya tak ikhlas,” ujarnya.
    Upaya bertemu pimpinan perusahaan juga selalu menemui jalan buntu. Ia pernah datang ke kantor, namun diberitahu bahwa bos perusahaan sedang ke luar negeri.
    “Sampai di sana saya dicuekin. Tak dihiraukan,” katanya.
    Merasa putus asa, Garry sempat menghentikan usahanya menuntut ijazah tersebut. Beruntung ia sempat memindai ijazah sebelum tamat sekolah, sehingga masih bisa melanjutkan kuliah.
    Melihat ramainya mantan karyawan lain yang menuntut ijazah mereka, Garry akhirnya ikut bergabung.
    “Saya lihat ramai kawan-kawan yang berjuang, makanya saya ikut juga. Saya butuh ijazah itu,” tegasnya.
    Menurut Garry, penahanan ijazah adalah strategi perusahaan agar karyawan tetap bertahan bekerja.
    “Ditahan karena biar saya enggak keluar, tetap bekerja. Katanya perusahaan sudah capek rekrut kami,” tambahnya.
    Garry kini berharap perusahaan segera mengembalikan ijazahnya, begitu juga milik eks karyawan lain.
    Owner Sanel Tour and Travel, Santi, membantah bahwa eks karyawan ekspedisi tersebut adalah bagian dari perusahaannya.
    “Mereka bukan karyawan Sanel. Dan kami juga tidak ada hubungannya dengan ekspedisi, tidak ada kontrak kerja. Perusahaan saya bergerak di bidang tour, bukan ekspedisi,” kata Santi kepada Kompas.com, Jumat malam.
    Kasus ini mencuat setelah dilaporkan ke anggota DPRD Pekanbaru dan menjadi perhatian Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan, yang langsung melakukan sidak ke kantor Sanel.
    Namun, perusahaan sempat enggan menemui rombongan Wamenaker dan Dinas Tenaga Kerja Riau. Baru setelah Wamenaker pergi, pihak perusahaan mau bertemu dengan Kepala Disnakertrans dan anggota dewan.
    Awalnya, hanya ada 12 korban. Kini, jumlah korban yang mengaku ijazahnya ditahan terus bertambah hingga mencapai 40 orang.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wabup Lumajang Ogah Tanggapi Pro Kontra Motor PCX untuk Kades
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        26 April 2025

    Wabup Lumajang Ogah Tanggapi Pro Kontra Motor PCX untuk Kades Surabaya 26 April 2025

    Wabup Lumajang Ogah Tanggapi Pro Kontra Motor PCX untuk Kades
    Tim Redaksi
    LUMAJANG, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten
    Lumajang
    , Jawa Timur, tetap akan membeli
    motor Honda PCX
    untuk 198 kepala desa sebagai kendaraan operasional meskipun ramai penolakan dari warga.
    Wakil Bupati Lumajang
    Yudha Adji Kusuma
    enggan menanggapi ramainya pro dan kontra pembelian motor Honda PCX untuk kepala desa.
    Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lumajang berencana untuk mengganti kendaraan dinas 198 kepala desa berupa Honda Megapro yang sudah ada sejak 2009 dengan motor Honda PCX terbaru.
    Anggaran yang dibutuhkan untuk membeli ratusan motor PCX ini diperkirakan antara Rp 6,7 – 7,9 miliar, tergantung tipe yang hendak dibeli.
    Rencananya, pendanaannya menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD 2024 yang diperkirakan mencapai Rp 50 miliar.
    Rencana kebijakan ini mendapatkan respons beragam dari masyarakat, kepala desa, hingga anggota DPRD Lumajang.
    Warga yang diwawancarai
    Kompas.com
    menyatakan menolak karena berbagai alasan, mulai dari infrastruktur yang banyak butuh perbaikan segera hingga masa efisiensi yang seharusnya jadi momentum penghematan anggaran oleh pemerintah daerah.
    Sedangkan, kepala desa dan anggota dewan mendukung rencana kebijakan ini karena pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan kepada warga.
    Yudha mengatakan, pro dan kontra masyarakat atas kebijakan yang diambil pemerintah adalah hal yang lumrah.
    Yudha pun enggan menanggapi lebih lanjut terkait pro dan kontra yang terjadi.
    Menurutnya, ia juga sering menerima kritik terkait masalah tersebut.
    “Kalau itu (PCX)
    no comment
    , kita sering anu (diskusi) masalah itu,” ujar Yudha singkat di Gor Wirabhakti Lumajang, Sabtu (26/4/2025).
    Meski begitu, Yudha menyebut, pengadaan motor PCX untuk kepala desa akan tetap dilaksanakan meskipun menuai pro dan kontra di masyarakat.
    “Nanti kita lihat dulu, Insyaallah tetap (pengadaan motor PCX untuk kades),” tutupnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.