Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Penampakan Kantor Notaris yang Dilaporkan Mbah Tupon ke Polda DIY Yogyakarta 28 April 2025

    Penampakan Kantor Notaris yang Dilaporkan Mbah Tupon ke Polda DIY Yogyakarta 28 April 2025

    Penampakan Kantor Notaris yang Dilaporkan Mbah Tupon ke Polda DIY
    Tim Redaksi
     
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com – 
    Mbah Tupon
    (68), seorang warga Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terancam kehilangan tanah seluas 1.655 meter persegi dan dua rumah miliknya akibat dugaan kejahatan
    mafia tanah
    .
    Mbah Tupon diduga menjadi korban karena ketidakmampuannya membaca, hingga akhirnya sertifikat tanah miliknya berpindah nama kepada orang lain yang sama sekali tidak ia kenal.
    Kasus ini menyeret nama eks DPRD Bantul, periode 2019-2024 Bibit Rustamto (BR). 
    Selain Bibit, nama lain yang dilaporkan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) atas kasus mafia tanah yang dialami Mbah Tupon, adalah Notaris Anhar Rusli.
     
    Anhar Rusli memiliki kantor di komplek Pasar Niten, yang beralamatkan di Jalan Bantul, Glondong, Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
    Saat ditelusuri kantor notaris milik Anhar Rusli ini tutup. Dua pintu gulung tertutup dan digembok.
    Selain itu debu di lantai juga nampak tebal. Tak hanya itu ada dua surat yang dikirim ke kantor tersebut nampak berada di lantai.
    Amplop pertama berwarna coklat dengan kop bertuliskan Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Yogyakarta Pengadilan Negeri Sleman.
    Surat lainnya menggunakan amplop putih bertuliskan Law Firm, Harjana, Aji & Partners.
    Sebelumnya, Anak pertama Mbah Tupon, Heri Setiawan (31), menjelaskan kronologis peristiwa yang menimpa ayahnya.
    Bermula pada tahun 2020, saat itu Mbah Tupon hendak menjual sebagian tanah miliknya, yaitu 298 meter persegi dari total 2.100 meter persegi.
    Pembeli berinisial BR ingin membeli tanah milik Mbah Tupon seluas 298 meter persegi. Pada momen itu, Mbah Tupon juga menghibahkan sebagian tanahnya untuk jalan seluas 90 meter persegi, dan setelah itu ia menghibahkan tanah seluas 54 meter persegi untuk gudang RT.
    “Terus dipecah sertifikatnya, untuk jalan itu sudah jadi sertifikatnya,” katanya, Sabtu (26/4/2025).
    Lalu, BR menanyakan sertifikat dan berinisiatif untuk memecah sertifikat pada sisa tanah seluas 1.655 meter persegi menjadi 4 sertifikat. Empat sertifikat tanah itu rencananya akan atas nama Mbah Tupon dan anak-anaknya sebanyak tiga orang.
    “Bapak masih ada uang (piutang) di BR sekitar Rp 35 juta, itu untuk memecah. ‘Mbah kowe isih nduwe duit sak mene piye nek sertifikat dipecah dinggo anak-anakmu ben enteng’ (Mbah, kamu masih punya uang sekian, bagaimana kalau untuk pecah sertifikat untuk anak-anakmu supaya enteng),” kata Heri menirukan ucapan BR.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi II: Usul Solo Jadi Daerah Istimewa Bukan dari Pemerintah Nasional 28 April 2025

    Komisi II: Usul Solo Jadi Daerah Istimewa Bukan dari Pemerintah Nasional 28 April 2025

    Komisi II: Usul Solo Jadi Daerah Istimewa Bukan dari Pemerintah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi II DPR RI
    Rifqinizamy Karsayuda
    mengeklaim bahwa usulan menjadikan Solo sebagai
    Daerah Istimewa Surakarta
    bukan berasal dari pemerintah.
    Politikus Nasdem itu mengaku mendapatkan kabar bahwa
    Pemerintah Kota Surakarta
    sudah menyatakan belum pernah menyampaikan usulan tersebut.
    “Yang jelas, Pemerintah Kota Surakarta sudah mengkonfirmasi di beberapa pernyataannya bahwa Pemerintah Kota Surakarta belum pernah mengusulkan itu secara resmi,” ujar Rifqinizamy, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (28/4/2025).
    Selain itu, lanjut Rifqinizamy, DPRD Solo juga belum pernah menggelar rapat pembahasan apapun terkait usulan Daerah Istimewa Surakarta.
    Dia menduga usulan menjadikan Solo sebagai Daerah Istimewa Surakarta berasal dari aspirasi masyarakat.
    “DPRD-nya juga belum pernah melakukan paripurna terkait itu. Jadi, saya pastikan itu bukan dari pemerintah, tapi mungkin usulan dari masyarakat,” kata dia.
    Meski begitu, ia mengaku tak mempersoalkan jika
    Kementerian Dalam Negeri
    (Kemendagri) menyatakan bakal mengkaji usulan tersebut.
    “Ya silakan aja, kalau bagi kami jangan bicara
    case by case
    dulu. Kita bicara PP (peraturan pemerintah), desain besar otonominya dulu,” pungkas dia.
    Kementerian Dalam Negeri sebelumnya mendapat usulan sejumlah daerah yang menginginkan adanya status keistimewaan.
    Dari data yang diterima Kompas.com, Jumat (25/4/2025), ada enam daerah yang mengusulkan wilayahnya menjadi daerah istimewa.
    Daerah yang paling santer terdengar adalah Solo Raya, yang terdiri dari satu kota episentrum, Surakarta, dan enam kabupaten di sekitarnya, yaitu Boyolali, Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, dan Wonogiri.
    Selain Solo, Jawa Tengah, terdapat enam provinsi yang menginginkan adanya status daerah istimewa, yakni Jawa Barat, Sumatera Barat, Riau, dan dua usulan dari Sulawesi Tenggara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Fakta Terkait Kabar Duka Anggota DPRD Jakarta Brando Susanto Meninggal Dunia Saat Acara Halalbihalal – Page 3

    3 Fakta Terkait Kabar Duka Anggota DPRD Jakarta Brando Susanto Meninggal Dunia Saat Acara Halalbihalal – Page 3

    Brando sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, nyawanya tidak tertolong.

    Pramono pun mengajak seluruh hadirin untuk sejenak mendoakan Brando.

    “Untuk itu mari kita doakan. Semoga saudara Brando mendapatkan surga. Atas apa yang telah dilakukan. Saudara-saudara sekalian. Ini duka kita bersama,” kata Pramono.

    Dalam kesempatan itu, Pramono mengingatkan kembali semangat kerja dan pengabdian yang ditunjukkan Brando hingga akhir hayatnya.

    “Kita tidak boleh menyerah, kita harus tetap bekerja karena apa yang dilakukan sahabat kita Brando merupakan contoh bagi kita semua bekerja sampai dengan akhir hayat,” ujarnya.

    Atas nama Pemerintah Provinsi Jakarta, Pramono bersama Wakil Gubernur Rano Karno menyampaikan terima kasih atas dedikasi Brando.

    Sebagai bentuk penghormatan, acara halalbihalal yang awalnya dijadwalkan berlangsung lebih lama, dipercepat penyelesaiannya. Pramono, Rano, dan sejumlah politisi PDI Perjuangan kemudian bergegas menuju rumah sakit tempat jenazah Brando berada.

     

  • 4 Ratusan Mesin TPE di Jakarta Rusak, Dishub: Suku Cadangnya Tidak Ada Megapolitan

    4 Ratusan Mesin TPE di Jakarta Rusak, Dishub: Suku Cadangnya Tidak Ada Megapolitan

    Ratusan Mesin TPE di Jakarta Rusak, Dishub: Suku Cadangnya Tidak Ada
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan, ratusan mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Jakarta mengalami kerusakan akibat kesulitan dalam ketersediaan suku cadang atau
    sparepart
    .
    Mesin-mesin tersebut merupakan produk impor dari Swedia. Sementara, kerja sama dengan pihak penyedia (ATP) tidak lagi berlanjut sejak 2016.
    “
    Mesin parkir elektronik
    itu kalau mau diperbaiki, sekarang
    sparepart
    -nya enggak ada. Karena barang ini kan diimpor dari Swedia,” ujar Syafrin, di Balai Kota Jakarta, Senin (28/4/2025).
    “Begitu dalam kurun waktu sejak 2016 si ATP-nya tidak berlanjut sehingga kami kesulitan untuk
    sparepart
    -nya,” ucap Syafrin.
    Syafrin menambahkan, Pemerintah Provinsi Jakarta kini tengah mengganti mesin-mesin TPE yang rusak dengan mesin baru yang berbasis komponen dalam negeri.
    Penggantian ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada produk impor, mempercepat perbaikan, dan meningkatkan kembali pendapatan dari sektor parkir.
    Uji coba telah dilakukan di Jalan Sabang dan Jalan Agus Salim.
    “Kami harap bisa mengganti total sebanyak 200 mesin yang ada di Jakarta. Untuk lima wilayah, tersebar di lima wilayah,” ungkap Syafrin.
    Sebelumnya, ratusan mesin TPE milik Pemprov Jakarta dalam kondisi rusak, yang menyebabkan penurunan signifikan pendapatan Pemprov DKI Jakarta dari sektor parkir.
    Dari total 201 mesin yang tersebar di 31 ruas jalan, hanya 64 unit yang masih berfungsi, sementara 137 lainnya tidak aktif.
    “Saat ini banyak TPE yang sudah tidak berfungsi,” kata Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Jakarta Adji Kusambarto, Selasa (22/4/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Kerusakan mesin TPE
    ini berdampak langsung pada menurunnya pendapatan parkir yang sebelumnya sempat mencapai Rp 18 miliar per tahun.
    Pada 2024, pendapatan Pemprov Jakarta dari sektor parkir tercatat hanya sebesar Rp 8,9 miliar. Padahal saat TPE mulai diterapkan pada 2016, pendapatan awal mencapai Rp 7 miliar.
    Pendapatan parkir melalui TPE terus menanjak, dan antara 2017 hingga 2019 mencapai di atas Rp 18 miliar.
    Menurut Adji, penurunan pendapatan tersebut tidak terlepas dari kerusakan mesin yang terus bertambah setelah pandemi Covid-19 serta kendala dalam pengadaan suku cadang.
    “Ini dikarenakan mesin rusak dan suku cadang susah karena harus didatangkan dari luar negeri,” kata Adji.
    Pendapatan mengalami penurunan yang signifikan, yakni pada 2020 menjadi Rp 13 miliar, pada 2021 menjadi Rp 10 miliar, dan pada 2022 serta 2023 masing-masing sebesar Rp 9 miliar. Pada 2024, pendapatan kembali turun menjadi Rp 8,9 miliar.
    Dishub Jakarta kini tengah berupaya mencari solusi dengan menggandeng perusahaan penyedia mesin TPE lokal yang menggunakan server dan suku cadang dari dalam negeri.
    “Kami butuh 200 unit baru dengan anggaran lebih dari Rp 19 miliar,” kata Adji.
    Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses perbaikan, mengurangi ketergantungan pada impor, serta mengembalikan efektivitas sistem parkir elektronik di Jakarta.
    Sebelumnya, Dishub Jakarta diminta bertanggung jawab atas kerusakan mesin terminal parkir elektronik (TPE) pada sejumlah ruas jalan karena peralatan itu dibeli dari uang rakyat.
     
    Anggota Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD Jakarta Francine Widjojo mengatakan, harga mesin parkir di Jakarta itu tidak bisa dibilang murah dan dibeli menggunakan pajak yang dipungut dari warga.
    Francine menyatakan, berdasarkan dari keterangan Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dishub Jakarta menunjukkan, lebih dari setengah
    mesin parkir elektronik
    berada dalam keadaan rusak.
    Ia mengaku heran ketika parkir di ruas jalan yang terpasang mesin TPE, karena tidak pernah diminta menggunakan mesin oleh para petugas parkir.
    Bahkan, Francine, dikenai tarif yang tidak semestinya oleh para petugas yang berusaha mengubah-ubah durasi parkirnya agar ongkosnya bisa menjadi lebih mahal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bobby Nasution Sambangi KPK, Bahas Soal Pencegahan Korupsi di Sumut

    Bobby Nasution Sambangi KPK, Bahas Soal Pencegahan Korupsi di Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution menghadiri kegiatan koordinasi dan supervisi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (28/4/2025). 

    Acara tersebut berlangsung sejak pagi hingga sore ini. Dia menyebut KPK mengundangnya sebagai kepala daerah, bersama kepala daerah lainnya serta pimpinan DRPD di wilayah Sumatra Utara. 

    “Ya yang dibahas penegakan, pencegahan antikorupsi, koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, penyusunan anggaran, optimalisasi pendapatan,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4/2025). 

    Menantu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu menyampaikan, pertemuannya dengan pihak KPK membahas banyak hal mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. 

    Bobby menyebut nantinya pemerintah daerah dan DPRD di seluruh wilayah Sumatra Utara akan diundang untuk menghadiri acara koordinasi serta supervisi di KPK. Namun, untuk saat ini, baru 8 daerah termasuk Provinsi Sumatra Utara yang diundang. 

    Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, pertemuan dengan kepala daerah itu guna membahas dan memetakan berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi. 

    Tujuannya, KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi bisa memberikan pendampingan secara lebih terukur dan terarah.

    “Harapannya, pemberantasan korupsi di daerah menjadi lebih efektif dan tepat sasaran,” kata Budi dalam keterangannya kepada wartawan. 

  • Warga Desa Temon Geruduk Kejari Ponorogo, Desak Usut Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa

    Warga Desa Temon Geruduk Kejari Ponorogo, Desak Usut Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa

    Ponorogo (beritajatim.com) – Ratusan warga Desa Temon, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo. Aksi ini digelar untuk mendesak penegakan hukum atas dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa Temon.

    Massa bergerak membawa berbagai spanduk tuntutan. Mereka menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai mencederai prinsip transparansi di desa mereka.

    “Kami datang untuk meminta Kejari menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa di Temon,” kata Koordinator Aksi, Arif Santosos, Senin (28/4/2025).

    Tidak hanya soal Dana Desa, warga juga menyoroti program ketahanan pangan yang dinilai berjalan tanpa melalui mekanisme musyawarah desa. Arif menyebut, keputusan program dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat.

    “Semua program dijalankan tanpa ada musyawarah. Tahu-tahu kegiatan sudah jadi dan masyarakat tidak pernah dilibatkan,” tegasnya.

    Warga juga mempertanyakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang dinilai tidak transparan. Sejak dibentuk tahun 2018, menurut Arif, hingga 2024 Bumdes tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada warga.

    Setelah berorasi selama sekitar 30 menit, sebanyak 20 orang perwakilan warga diperkenankan masuk untuk bertemu perwakilan Kejari Ponorogo. Mereka menyerahkan laporan resmi kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

    Kasi Intelijen Kejari Ponorogo, Agung Riyadi, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut dan memberikan tanda terima resmi.

    “Kami sudah menerima laporan dari perwakilan warga, dan kami berikan surat tanda terima. Selanjutnya, laporan akan kami telaah untuk mempelajari dokumen dan bukti-bukti yang sudah dilampirkan,” jelas Agung.

    Agung menambahkan, Kejari Ponorogo akan menindaklanjuti laporan ini sesuai prosedur. Jika ada perkembangan, warga dipersilakan menghubungi petugas terkait. “Laporan ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan penggunaan dana desa. Untuk rinciannya, kami masih akan pelajari lebih lanjut,” pungkas Agung.

    Melalui aksi ini, warga Desa Temon berharap aparat penegak hukum bertindak tegas, agar pengelolaan keuangan desa ke depan lebih transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Selain melakukan aksi di Kejari Ponorogo, ratusan warga Temon juga akan menggelar aksi serupa di Polres Ponorogo dan terakhir di depan DPRD Ponorogo. (end/kun)

  • Duh! Polisi Tidur Berderet Bikin Kendaraan Nyangkut, Begini Ending-nya

    Duh! Polisi Tidur Berderet Bikin Kendaraan Nyangkut, Begini Ending-nya

    Jakarta –

    Viral marka kejut atau polisi tidur menguji kemampuan pengendara bermotor di Jalan Pemuda, Klaten, Jawa Tengah. Bahkan sampai becak motor nyangkut!

    Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat marka kejut empat baris berjejer di jalur lambat Jalan Pemuda, Klaten. Para pengendara harus uji kemampuan saat lewat sini, terlihat pemotor menjaga keseimbangan agar tidak jatuh, lalu sebuah becak motor nyangkut di antara polisi tidur sehingga perlu dibantu pengendara lain, dan mobil pengangkut gas dan galon juga terekam kesulitan melewatinya.

    Dikutip dari detikJateng, polisi tidur itu berada di seberang jalan kompleks kantor Pemkab Klaten.

    Namun polisi tidur tersebut sudah dibongkar. Kegiatan pembongkaran tersebut viral di berbagai akun Facebook dan Instagram karena Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, turun tangan mengawasi. Video pembongkaran diunggah di akun Facebook Info Klaten Bersinar, Info Seputar Klaten-ISK, Info Cegatan Klaten (ICK) dan lainnya.

    Kepala Dinas PUPR Pemkab Klaten, Suryanto, mengatakan kegiatan pembongkaran dilakukan untuk meratakan dan selanjutnya pada Senin (28/4) akan dilanjutkan penyempurnaan.

    “Kita turunkan dulu, besok baru disempurnakan karena ini sudah malam tidak memungkinkan. Tapi ya itu, kembali lagi kita adakan hambatan apapun kalau perilaku berkendara masyarakat tidak patuh ya risiko kecelakaan bisa terjadi,” kata Suryanto kepada detikJateng di lokasi, Minggu (27/4/2025) sore.

    Petugas membongkar polisi tidur di Jalan Pemuda Klaten yang tuai sorotan, Minggu (27/4/2025). Foto: Achmad Hussein Syauqi/detikJateng

    “Nanti pasti dipendekkan, kemarin sebenarnya sudah ada (marka kejut) tapi kecil,” imbuh Suryanto.

    Warga sekitar, Hery Wibawa, mengatakan lokasi tersebut sering terjadi kecelakaan. Mayoritas kecelakaan terjadi karena kendaraan melaju kencang dari jalur lambat.

    “Nggak siang, nggak sore atau malam, biasanya dari jalur lambat (kendaraan kencang), walaupun jalur lambat ini dua arah, yang dari sini mau nyabrang (dari Tonggalan) susah. Kadang dari sana (arah Jogja Jalan Pemuda) mak kluwer belok, lampu merah tidak begitu digubris,” kata Hery yang juga anggota DPRD Klaten itu di lokasi.

    Menurut Hery, seringnya kecelakaan membuat warga mengajukan permohonan pembuatan marka. Dia menyebut usulan pembuatan polisi tidur itu sekitar setengah tahun lalu.

    “Ini (usulan) sudah hampir setengah tahun ada. Ya (harus ada polisi tidur) sangat penting, kita cuma ngajukan, ukurannya kita nggak paham no,” imbuhnya.

    (riar/riar)

  • Profil Brando Susanto, Kader PDIP Meninggal Dunia saat Acara Partai

    Profil Brando Susanto, Kader PDIP Meninggal Dunia saat Acara Partai

    Mengutip dari situs DPRD DKI Jakarta Brando Susanto merupakan kelahiran 21 September 1977 di Jakarta. Kemudian semasa hidupnya dikenal aktif dalam berorganisasi terutama berpengalaman di internal PDI-P ataupun ketika menjadi mahasiswa.

    Brando pernah menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa FISIP Universitas Parahyangan dan Ketua Koperasi Keluarga Besar Mahasiswa UNPAR. Kemudian Brando juga pernah menduduki posisi Sekjen Perhimpunan Alumni Kolase Kanisius Jakarta.

    Selain itu, ketika aktif dalam partai dia pernah menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara dan Ketua DPD Taruna Merah Putih Jakarta. Adapun dalam kariernya dia terpilih sebagai Anggota DPRD Jakarta untuk Pemilu 2024.

    Pria kelahiran 1977 itu maju sebagai anggota dewan dari daerah pemilihan atau Dapil 3 Jakarta yang meliputi Tanjung Priok, Pademangan, dan Penjaringan di Jakarta Utara. Kemudian mengisi Komisi C di DPRD Jakarta untuk periode 2024-2029.

  • Serap Aspirasi Dapil, Dede Yusuf: Tidak Mau Terjebak Medsos

    Serap Aspirasi Dapil, Dede Yusuf: Tidak Mau Terjebak Medsos

    JABAR EKSPRES – Anggota MPR RI Dede Yusuf Macan Effendi turut terjun ke lapangan untuk menyerap aspirasi warga. Kali ini dilakukan di Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Senin (28/4/2025).

    Kegiatan itu jadi kesempatan emas bagi warga maupun politikus Partai Demokrat tersebut. Warga bisa menyampaikan keluh kesah terkait pelaksanaan pemerintahan, sedangkan Dede Yusuf bisa memboyong berbagai aspirasi itu ke Senayan.

    Itu nanti bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan atau masukan kepada pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Berbagai aspirasi disampaikan warga dalam kesempatan di Aula Outdoor Graha Tata Rancage itu.

    BACA JUGA:Isu Pendidikan Masih Jadi Aspirasi Strategis di Reses DPRD

    Mulai dari persoalan makan bergizi gratis (MBG), pertanahan, ketahanan pangan, tata ruang wilayah, dan peran legislatif di daerah. “Ini aspirasi penting bagi kami,” terangnya.

    Dalam kesempatan itu, Dede Yusuf juga sempat disinggung lantaran tidak membuat aksi viral sebagaimana politisi yang lain. Iapun menjelaskan bahwa, pihaknya punya prinsip sendiri. Dia tidak mau terjebak dan diperbudak oleh media sosial. Kiprahnya di parlemen dilakukan sewajar mungkin.

    “Saya punya aliran berbeda. Saya tidak mau terjebak oleh media sosial agar viral. Sebab, segala sesuatu yang viral pada akhirnya bisa saja jadi jebakan juga,” kata pria yang sempat duduk sebagai wakil Gubernur Jabar periode 2008-2013 itu.

    Bagi Dede Yusuf, ramai atau viral di media sosial belum tentu kuat di daerah pemilihan. Karena itulah ia lebih memilih bertahan dengan caranya sendiri untuk menjaga dan mendulang suara di dapil.

    BACA JUGA:Aspirasi DPRD Jabar Belum Sepenuhnya Masuk Realokasi Anggaran

    Sebab yang jadi pengikut dan melihat konten di medsos sangat beragam. “Belum tentu warga konstituen kita. Saya lebih fokus menggarap dan merawat konstituen di daerah pemilihan,” jelasnya.

    Oleh karena itu, kepada anggota DPRD yang hadir, Dede Yusuf berpesan untuk serius merawat konstituen. “Program dan dana pokir harus dinikmati oleh warga di dapil masing-masing,” tegasnya.

    Ada tujuh legislator daerah yang hadir di acara tersebut. Salah satunya Saeful Bachri dari DPRD Provinsi Jabar.(son)

  • Yayasan Bodong Kebagian Miliaran, Dana Hibah Pendidikan Dihentikan!

    Yayasan Bodong Kebagian Miliaran, Dana Hibah Pendidikan Dihentikan!

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara penyaluran dana hibah untuk yayasan pendidikan, termasuk yang berbasis agama.

    Keputusan ini diambil setelah ditemukan banyak penyimpangan dalam penggunaan dana yang seharusnya meningkatkan kualitas pendidikan, namun justru diselewengkan.

    “Saya tidak ingin dana hibah hanya dinikmati segelintir pihak. Ini harus dihentikan dulu. Ke depan, bantuan akan diberikan berdasarkan program pembangunan yang terukur, bukan karena kedekatan politik atau sekadar aspirasi,” tegas Dedi saat memberikan keterangan di Bandung, Minggu (27/4) kemarin.

    Dedi mencontohkan kasus mencengangkan di mana sebuah yayasan pendidikan yang belum terverifikasi bisa mendapatkan kucuran dana hingga miliaran rupiah, padahal tidak jelas penggunaannya.

    BACA JUGA: Atasi Kemacetan, Dedi Mulyadi Janjikan Bangun Underpass Pasar Citayam Kota Depok di 2026

    Temuan seperti ini membuat sistem hibah terkesan tidak adil dan rawan disalahgunakan.

    Sebagai tindak lanjut, Pemprov Jabar akan menunggu proses verifikasi institusi pendidikan yang kini sedang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kanwil Kementerian Agama Jabar.

    “Langkah ini sudah mendapat dukungan penuh dari DPRD Jabar,” tambahnya.

    Meski begitu, Dedi tetap membuka peluang bantuan untuk pembangunan madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah yang berada di bawah kewenangan Kemenag kabupaten/kota, asalkan memiliki data siswa yang jelas dan akuntabel.

    BACA JUGA: Jaga Iklim Investasi, Satgas Anti Premanisme Bentukan Dedi Mulyadi di Dukung Ketua Komisi III DPR RI

    “Kalau ada madrasah yang memang butuh dan datanya jelas, Pemprov siap bantu. Tapi saya tidak mau ada lagi penyalahgunaan. Data resmi dari Kemenag Jabar yang akan jadi acuan,” kata Dedi.

    Tak hanya soal dana, Dedi juga menyoroti perlunya reformasi menyeluruh di dunia pendidikan Jabar, termasuk sistem penerimaan siswa baru yang kerap menimbulkan polemik, khususnya di jenjang SMA dan Madrasah Aliyah.