Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Sahroni DPR: Negara Harus Tegas Tindak Pengusaha Semena-Mena – Page 3

    Sahroni DPR: Negara Harus Tegas Tindak Pengusaha Semena-Mena – Page 3

    Sebuah perusahaan tour and travel di Pekanbaru menahan ijazah mantan karyawan. Perusahaan tahan ijazah ini mendapat perhatian dari Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan.

    Immanuel Ebenezer geram dan langsung mendatangi perusahaan beralamat di Jalan Teuku Umar, Pekanbaru itu. Dia datang bersama anggota DPRD Pekanbaru dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Boby Rachmat, Rabu petang, 23 April 2025.

    Immanuel mengancam akan menutup perusahaan yang menahan ijazah mantan karyawan. Apalagi sebelumnya juga ada perusahaan di Surabaya melakukan hal serupa sehingga dia menduga banyak perusahaan melakukan hal serupa.

    “Kita tidak mau lagi ini terjadi karena itu dokumentasi pribadi orang yang enggak boleh ditahan siapa pun. Mereka tidak bisa cari kerja (karena ijazah ditahan), inikan keterlaluan,” kata Immanuel di Pekanbaru.

    Tidak hanya menahan ijazah, mantan karyawan yang tidak bekerja lagi di perusahaan diwajibkan membayar uang penalti atau denda. Saat ini, ada 12 mantan karyawan yang diwajibkan membayar Rp5 juta sampai Rp13 juta.

    “Kita bayar, kalau mereka (perusahaan) merasa terbebani dengan utang piutang, pemerintah yang bayar, kita hadir di sini untuk memperjuangkan hak pekerja,” kata Immanuel.

    Kedatangan Immanuel tak digubris oleh pimpinan perusahaan meski sudah berkali-kali meminta dipertemukan dengan pimpinan perusahaan kepada operator di lantai satu.

    Immanuel tampak kesal sampai menunjuk kiri dua orang yang sedang bekerja menggunakan komputer.

    “Saya juga pekerja, pak,” ucap pekerja pria menjawab.

  • SPPG yang Siapkan Menu Sama, Kenapa Siswa SMAN 19 Bandung Tak Alami Keracunan MBG seperti SMPN 35? – Halaman all

    SPPG yang Siapkan Menu Sama, Kenapa Siswa SMAN 19 Bandung Tak Alami Keracunan MBG seperti SMPN 35? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ratusan siswa di SMPN 35 Bandung, Jawa Barat, mengalami mual dan diare setelah menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (29/4/2025).

    Namun, hal serupa tak terjadi pada siswa SMAN 19 Bandung, padahal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyiapkan menu MBG untuk kedua sekolahan tersebut sama.

    “Alhamdulillah, tidak ada siswa kami yang mengalami keracunan (seperti di SMPN 35 Bandung),” kata Kepala SMAN 19 Bandung, Imam Lubisasono, saat dihubungi Tribun Jabar melalui pesan singkat, Kamis (1/5/2025).

    Menurut Imam, siswa SMAN 19 Bandung sudah diperingatkan sejak jauh-jauh hari untuk tak menyantap MBG jika menemukan menu yang terasa basi.

    Ia menyebut, berdasarkan laporan yang diterimanya, siswa SMAN 19 Bandung tak memakan menu sayuran yang disajikan dalam MBG pada Selasa lalu.

    “Sayurannya tidak dimakan. Saat ini, MBG diberikan kepada siswa kelas X dan XI SMAN 19 Bandung yang jumlahnya mencapai 368 orang,” ujar Imam.

    Lebih lanjut, dirinya kurang mengetahui lokasi SPPG yang menyiapkan MBG untuk siswa SMAN 19 Bandung lantaran dikoordinasikan langsung Wakasek Kesiswaan.

    Sebelumnya, Humas SMPN 35 Bandung, Ganjar Sulandiana mengatakan, sebanyak 342 siswa dan dua guru SMPN 35 Bandung diduga keracunan setelah menyantap menu MBG.

    Ia berujar, seluruh siswa yang rata-rata mengalami gejala diare, demam, hingga muntah tersebut tidak ada yang dirawat inap di puskesmas maupun rumah sakit.

    “(Keracunan) diduga dari menu makaroni dan sayuran dalam MBG pada Selasa lalu yang sepertinya sudah basi serta tidak layak untuk dikonsumsi,” ucap Ganjar.

    DPRD Buka Suara

    Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bandung, Radea Respati, menduga ada kejanggalan dan kesalahan dari penyedia atau SPPG terkait keracunan yang dialami siswa di SMP Negeri 35 Bandung.

    Menurutnya, pihaknya sudah bertemu dengan Kepala Sekolah SMPN 35 Bandung, telah ada penjelasan mengenai kejadian tersebut dan sudah dipastikan bahwa para korban memperoleh penanganan.

    “Kami sebagai anggota DPRD, ingin memastikan bahwa pasti ada kejanggalan atau kesalahan dari pihak ketiga dalam melakukan pelayanan MBG,” ujar Radea, Kamis.

    Atas dasar itu, pihak ketiga atau dalam hal ini SPPG harus dikoreksi atau dievaluasi supaya kejadian yang sama tidak kembali terulang.

    Pasalnya, hal ini berhubungan dengan masa depan generasi muda.

    “Hari ini hanya gejala keracunan seperti mual-mual dan diare. Tapi, tidak menutup kemungkinan kalau ini tidak dilakukan koreksi, nanti bisa ada risiko lebih buruk lagi, itu harus kita jaga betul-betul,” terangnya.

    Ia juga berujar, pihaknya sudah menyampaikan kepada pihak sekolah untuk memastikan apabila ada hal yang kurang atau hal yang dibutuhkan.

    DPRD, sambung Radea, siap mendorong Pemkot Bandung dalam penanganan kasus keracunan tersebut.

    “Seperti mendorong distribusi obat-obatan, sehingga nanti hari besok kita ke sekolah, atau Senin sudah sehat kembali siswanya,” ucap Radea.

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian mengatakan, setelah kasus keracunan tersebut pihaknya langsung menghentikan operasional SPPG karena akan dilakukan pemeriksaan kesehatan lingkungannya.

    “Iya dihentikan dulu, kami periksa tapi masih menunggu laporan pemeriksaan hasil inspeksi kesehatan lingkungan, kemudian nanti kita akan cek lagi ya,” tutur Anhar.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Penyebab Tidak Ada Siswa SMAN 19 Bandung Keracunan Setelah Santap MBG Seperti di SMPN 35.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunJabar.id/Ahmad Imam Baehaqi/Hilman Kamaludin)

  • Legislator Jakarta Ini Sebut Penerangan Jalan dan Penghijauan di Palmerah Bakal Jadi Percontohan – Halaman all

    Legislator Jakarta Ini Sebut Penerangan Jalan dan Penghijauan di Palmerah Bakal Jadi Percontohan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Husen, melakukan kunjungan lapangan ke Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat.

    Dalam kunjungan ini, Sekretaris Wilayah PAN DKI Jakarta itu turut didampingi jajaran Suku Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Barat untuk meninjau proses pengaspalan jalan dan perbaikan saluran air di RW 11 yang meliputi 9 RT.

    Dia menjelaskan bahwa pekerjaan ini merupakan hasil aspirasi warga yang disampaikan pada masa reses sebelumnya di DPRD DKI Jakarta. 

    Pengerjaan saluran telah dilakukan oleh SDA sejak 2024 dan kini dilanjutkan dengan tahap pengaspalan jalan oleh Bina Marga.

    “Dalam kunjungan ini, saya melihat bahwa pembuatan saluran sudah mencapai sekitar 95 persen dan dikerjakan dengan rapi. Saat ini pekerjaan berlanjut ke tahap pengaspalan jalan di 9 RT. Harapannya, RW 11 bisa menjadi RW teladan di Jakarta Barat,” ujar Husen kepada wartawan, Kamis (1/5/2025).

    Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta tersebut juga menyampaikan bahwa pengaspalan jalan telah rampung di 3 RT, dan sisanya 6 RT akan segera diselesaikan.

    Dia menjelaskan bahwa ke depan, penerangan jalan dan penghijauan juga akan menjadi prioritas agar RW 11 dapat menjadi wilayah percontohan di Kelurahan Palmerah.

    Pekerjaan pengaspalan ini mencakup total panjang 4.340 meter dan ditargetkan selesai dalam 8 hari, meliputi seluruh RT di RW 11.

    Warga pun menyambut positif kehadiran Husen dalam pelaksanaan program pengaspalan jalan tersebut.

    “Alhamdulillah, saluran dan jalan di RT 04 sudah bagus. Kami merasa nyaman dan terbebas dari banjir. Terima kasih kepada Pak Husen yang telah memperjuangkan ini,” ujar Ibu Ira, warga setempat.

    Senada dengan itu, warga lainnya juga menyampaikan apresiasi atas kepedulian pak Husen terhadap kebutuhan masyarakat.

    “Baru kali ini saya melihat anggota dewan yang benar-benar aspiratif seperti Pak Husen. Biasanya hanya janji, lalu hilang,” kata seorang warga.

    Dalam kesempatan tersebut, Husen juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat serta akan meninjau kembali apa yang telah dikerjakan di RW  11.

    “Partisipasi dan kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan untuk membangun Jakarta menjadi kota global,” pungkasnya.

    CAPTION: PENGASPALAN DI PALMERAH: 

    Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Husen, melakukan kunjungan lapangan ke Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Dalam kunjungan ini, Sekretaris Wilayah PAN DKI Jakarta itu turut didampingi jajaran Suku Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Barat untuk meninjau proses pengaspalan jalan dan perbaikan saluran air di RW 11 yang meliputi 9 RT/HO-Dokumetasi Husen

  • FBS UKSW Rayakan Hari Kartini, Hari Bumi, dan Hari Buku dalam Simfoni Aksi dan Refleksi

    FBS UKSW Rayakan Hari Kartini, Hari Bumi, dan Hari Buku dalam Simfoni Aksi dan Refleksi

    TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA – Dalam semangat merayakan ketiga peringatan penting yang berlangsung berurutan, Hari Kartini (21 April), Hari Bumi (22 April), dan Hari Buku dan Hak Cipta (23 April), Program Studi S1 Sastra Inggris (Sasing) dan S1 Seni Musik Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) menggelar sebuah rangkaian kegiatan yang menyatukan seni, sastra, dan kepedulian terhadap Ibu Pertiwi, Sabtu (26/04/2025).

    Bertajuk “Merajut Sastra dan Seni, Merawat Ibu Pertiwi,” kegiatan ini diselenggarakan di Pendopo dan Mini Theater DPRD Kota Salatiga sebagai bagian dari perayaan Dies Natalis ke-24 FBS UKSW.

    Kegiatan ini diikuti puluhan peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan perwakilan lembaga terkait seperti Komunitas Salatiga Peduli, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Wecakala Garda Lingkungan UKSW.

    Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Salatiga Drs. Valentino T. Hariwibowo, M.M, dan Kepala Dinas Pendidikan Salatiga Nunuk Dartini, S. Pd., M.Si.

    Dalam pelaksanaan kegiatan ini, nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan, literasi, serta kesetaraan gender diolah dalam harmoni seni dan sastra dengan menyuguhkan talk show, workshop ecopoetry, hingga parade musikalisasi puisi. Kolaborasi antara prodi Sastra Inggris dan Seni Musik ini menjadi bentuk nyata semangat lintas disiplin yang berakar pada kepedulian terhadap bumi, perempuan, dan pengetahuan.

    Suara Perempuan dalam Seni dan Sastra

    Mengawali rangkaian, talk show bertema “Perempuan dan Alam dalam Seni-Sastra” menghadirkan Manager of International Relations Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Agus Dwi Hastutik, S.S., sebagai narasumber. Diskusi hangat ini dimoderatori oleh Wakil Dekan FBS Dr. Deta Maria Sri Darta, M. Hum., yang mengajak peserta untuk merefleksikan bagaimana sastra dan seni dapat menjadi media perjuangan dalam isu lingkungan dan kesetaraan.

    Dalam paparannya, Agus Dwi Hastutik menekankan bahwa krisis iklim adalah isu global yang sangat berdampak pada komunitas akar rumput, terutama perempuan. “Perempuan memiliki peran sentral dan sebagai garda terdepan sebagai dalam menjaga bumi. Mereka adalah penjaga dan pengelola sumber daya, dan penyambung nilai-nilai adat,” tegas Agus Dwi Hastutik yang merupakan alumni Prodi Sastra Inggris FBS ini. 

    Ia mendorong generasi muda untuk membangun kesadaran kritis dan aktif terlibat dalam komunitas atau gerakan lingkungan. “Sebagai mahasiswa, milikilah pemikiran yang kritis, peka terhadap apa yang terjadi di sekitar, dan jangan menjadi apatis terhadap isu-isu lingkungan,” pesannya. Dalam kesempatan itu, ia juga berbagi bahwa selama berkuliah di FBS, ia dibekali keterampilan berbahasa Inggris serta kemampuan berpikir kritis, dua bekal penting yang terus ia terapkan dalam dunia kerja.

    Seusai talk show, para peserta mengikuti Workshop Penulisan Eco Poetry, sebuah ruang kreatif yang membuka kesempatan untuk menuangkan kepedulian terhadap bumi melalui untaian puisi. Karya-karya yang dihasilkan kemudian dipresentasikan, dan ke depannya akan dihimpun menjadi sebuah buku karya mahasiswa.

    Kegiatan dilanjutkan dengan Parade Musikalisasi Puisi bertajuk “Kidung Senja Ibu Pertiwi” yang digelar di Mini Theater DPRD. Mahasiswa Seni Musik dan Sastra Inggris berkolaborasi dalam menghidupkan karya yang telah dibuat Prodi Sastra Inggris lewat alunan nada dan suara. Beberapa karya merupakan adaptasi dari buku karya mahasiswa Sastra Inggris yang nantinya akan didaftarkan hak ciptanya.

    Sinergi untuk Kota dan Negeri

    Dekan FBS UKSW, Drs. Agastya Rama Listya, M.S.M., Ph.D., menyampaikan bahwa pemilihan lokasi di luar kampus merupakan strategi agar kegiatan ini lebih menjangkau masyarakat luas. “Ini adalah kesempatan emas untuk menyatukan semangat Kartini, cinta bumi, dan literasi dalam satu wadah. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa, tetapi juga bagi masyarakat Salatiga,” ujarnya.

    Membuka kegiatan ini, Kepala Kesbangpol Kota Salatiga Drs. Valentino T. Hariwibowo, M.M, turut menyampaikan apresiasinya. “Kami menyambut baik prakarsa mahasiswa ini. Merawat bumi dan menjunjung kesetaraan gender adalah isu global, dan kami bangga bahwa Salatiga turut menjadi bagian dari percakapan ini,” katanya.

    Sementara itu, Koordinator Kegiatan, Dr. Purwanti Kusumaningtyas, M.Hum., menegaskan bahwa kegiatan ini adalah perwujudan tema besar Dies Natalis FBS: merajut kekuatan antar prodi dan menjangkau elemen masyarakat. “Kami ingin memperkuat pesan bahwa perayaan ini bukan sekadar simbolik, tetapi juga aksi nyata. Kami bersyukur mendapat dukungan dari komunitas, dinas-dinas terkait, dan sekolah-sekolah di Salatiga,” ujarnya.

    Ruang Inspirasi dan Aksi

    Mahasiswa Sastra Inggris FBS, Mahadewi Kayla Kusuma, menyebut bahwa kegiatan ini sangat inspiratif. “Sebagai mahasiswa sastra, saya melihat kegiatan ini sebagai bekal penting untuk mengimplementasikan nilai sastra dalam dunia kerja. Yang paling menarik adalah bagaimana perempuan dari berbagai usia memainkan peran penting dalam merawat bumi,” tuturnya. Rinaldy, mahasiswa lainnya, menggarisbawahi pentingnya kesadaran akan menjaga bumi, seraya mengingat kembali keterlibatannya dalam gerakan 1.000 penanaman pohon di Merbabu pada tahun 2023.

    Kegiatan ini membuktikan bahwa sastra dan seni bukan hanya wacana, tetapi bisa menjadi kekuatan transformasi sosial. Kegiatan ini juga menjadi bukti dukungan UKSW dalam Sustainable Development Goals (SDGs) ke-4 pendidikan berkualitas, SDGs ke-5 kesetaraan gender, SDGs ke 13 penanganan perubahan iklim, SDGs 15 menjaga ekosistem daratan, dan SDGs 17 kemitraan untuk mencapai tujuan. Salam Satu Hati UKSW! (*)

  • Kapolri Jenderal Sigit Kawal hingga Tuntas Hari Buruh di Monas – Halaman all

    Kapolri Jenderal Sigit Kawal hingga Tuntas Hari Buruh di Monas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan akan mengawal hingga tuntas kegiatan Hari Buruh atau May Day Fiesta di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

    Sigit telah menginstruksikan seluruh jajaran Korps Bhayangkara mengamankan proses kedatangan hingga selesai kegiatan nanti. 

    “Hari ini rekan-rekan buruh melaksanakan kegiatan perayaan May Day Fiesta di Monas. Kita lihat masih banyak yang berdatangan,” kata Sigit saat menghadiri May Day Fiesta di Monas, Kamis (1/5/2025).

    “Tentunya kita bersama seluruh rekan-rekan terkait lainnya yang terlibat dalam pengamanan akan mengawal mulai dari proses keberangkatan sampai dengan nanti kembali,” ujar Sigit.

    Dalam kesempatan yang sama, Sigit menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal menghadiri kegiatan May Day Fiesta di Monas. 

    Tentunya ini adalah hal baik untuk kelompok buruh. 

    “Harapan Kita kegiatan May Day Fiesta kali ini, apalagi nanti akan dihadiri langsung oleh Bapak Presiden betul-betul bisa memberikan kejutan ataupun hadiah yang mungkin menjadi kabar baik untuk buruh,” ucap Sigit. 

    Di sisi lain, Sigit meminta agar seluruh petugas melakukan pengaturan arus lalu lintas dengan baik sehingga seluruh masyarakat dapat terlayani. Baik itu kelompok buruh yang akan melakukan aksi ataupun masyarakat yang akan beraktifitas. 

    “Yang jelas untuk pengaturan arus lalin sudah kita atur baik dari jalur yang berasal dari wilayah Timur maupun yang berasal dari wilayah Tangerang,” tutur Sigit.

    “Jadi jalur-jalur tersebut kami minta untuk diinformasikan sehingga masyarakat yang akan menggunakan jalan terutama Sudirman-Thamrin, ini masih bisa digunakan untuk kegiatan,” tambahnya.

    Diketahui, ribuan buruh terus berdatangan memadati kawasan Monas di Jakarta Pusat untuk mengikuti peringatan Hari Buruh se-dunia, Kamis (1/5/2025). 

    Jalan Medan Merdeka Selatan misalnya, dipadati dengan kendaraan – kendaraan bermotor buruh yang parkir di pinggir jalan. 

    Pengamanan juga terlihat disiagakan pada gedung – gedung pemerintahan.

    Kawasan Gedung DPRD DKI Jakarta dan Balai Kota banyak dijaga aparat keamanan gabungan mulai dari Satpol PP, Kepolisian hingga TNI. 

    Sementara pada area kawasan Monas, tepatnya untuk akses mendekati panggung utama, pasukan pengamanan presiden (paspampres) mendirikan gerbang deteksi metal dan memeriksa setiap orang yang memasuki pintu masuknya.

    Presiden Prabowo Subianto sendiri hadir di panggung utama Hari Buruh se-dunia sekitar pukul 10.00 WIB dan dijadwalkan menyampaikan pidato di hadapan ribuan buruh yang hadir.

    Prabowo hadir ditemani Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, Presiden KSBSI Ely Rosita Silaban, dan Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

    Serikat pekerja membawa beberapa tuntutan kepada pemerintah diantaranya, meminta pemerintah menyempurnakan UU Ketenagakerjaan khususnya penghapusan outsourcing yang bukan pada tempatnya, memperbaiki pesangon, upah layak serta pengakuan terhadap keberadaan pengemudi ojek daring.

    Kemudian meminta pemerintah segera menerbitkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Perlindungan Pekerja Perikanan Tangkap, dan segera membentuk Satgas PHK sebagai antisipasi dinamika ekonomi global yang tidak menentu.

  • Dana Hibah Pesantren Diubek-ubek Kang Dedi, Yayasan Eks Wagub Uu Diduga Terima Rp45 Miliar

    Dana Hibah Pesantren Diubek-ubek Kang Dedi, Yayasan Eks Wagub Uu Diduga Terima Rp45 Miliar

    GELORA.CO – Distribusi dana hibah pesantren di Jawa Barat dipelototi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melakukan evaluasi ulang terhadap penyaluran dana hibah untuk pondok pesantren kembali menjadi perhatian publik.

    Langkah yang diambil Kang Dedi Mulyadi atau KDM itu disebut agar bantuan tersebut dapat disalurkan secara adil dan menyentuh seluruh lapisan pesantren, terutama yang selama ini belum tersentuh bantuan.

    Menurut KDM, penyaluran bantuan dana hibah selama ini lebih banyak mengalir ke yayasan atau pesantren yang memiliki keterkaitan dengan tokoh politik atau terafiliasi dengan partai tertentu.

    Sementara itu, banyak pesantren kecil atau yayasan mandiri yang justru tidak mendapat bantuan sama sekali.

    Indikasi Kuat Keterkaitan Politik

    Dari data yang dikumpulkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, ditemukan adanya pola distribusi bantuan yang memperkuat dugaan keterkaitan dengan akses politik.

    Salah satu penerima bantuan yang paling disorot adalah yayasan milik mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum.

    Yayasan yang dimaksud adalah Perguruan Al-Ruzhan yang berlokasi di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya.

    Menurut Kepala Biro Kesra Setda Jabar, Andrie Kustria Wardana, yayasan ini telah menerima dana hibah dari tahun 2020 hingga 2024.

    “Terafiliasi, saudara-saudaranya (Uu Ruzhanul),” katanya saat dikonfirmasi pada Senin (28/04/2025).

    Rincian Dana Hibah Tiap Tahun

    Pada tahun 2020, SMKS Al-Ruzhan menerima bantuan hibah sebesar Rp59.400.000 dari Dinas Pendidikan Jawa Barat.

    Sementara itu, SMK Al-Ruz’han Manonjaya memperoleh dana sebesar Rp600 juta di tahun yang sama.

    Tahun berikutnya, 2021, terjadi lonjakan signifikan dengan total hibah mencapai hampir Rp10 miliar.

    Dana tersebut berasal dari Dinas Perumahan dan Permukiman Jabar dan digunakan untuk pembangunan gedung Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Ruzhan.

    Rinciannya antara lain:

    Biaya konstruksi fisik: Rp9.325.280.104,30Biaya perencanaan: Rp178.700.000Biaya pengawasan: Rp300.000.000Biaya umum: Rp196.000.000Dana Mengalir Hingga Rp30 Miliar Lebih

    Pada tahun 2022 dan 2023, bantuan dana hibah dari Biro Kesra kembali mengalir ke STAI Al-Ruzhan sebesar total Rp30 miliar.

    Selain itu, Pondok Pesantren Al-Ruzhan juga mendapatkan alokasi sebesar Rp2,5 miliar.

    Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk:

    Persiapan pembangunan gedung rektorat dan ruang perkuliahan: Rp5.439.999.000Pekerjaan struktur bangunan: Rp12.702.054.000Pekerjaan arsitektur: Rp8.978.546.000Instalasi mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP): Rp2.879.401.000Tambahan Bantuan Tahun 2024

    Tidak berhenti di situ, Andrie juga menyebut bahwa di tahun anggaran 2024, SMK Al-Ruzhan kembali mendapat alokasi dana hibah dari Dinas Pendidikan sebesar Rp2 miliar.

    “Tahun Anggaran 2024 dianggarkan di Dinas Pendidikan sebesar Rp2 miliar,” ujar Andrie.

    Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Uu Ruzhanul Ulum belum memberikan tanggapan terkait informasi ini.

    DPRD Jabar Mendukung Perubahan

    Menanggapi kebijakan evaluasi yang dilakukan Gubernur, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, menyampaikan apresiasinya terhadap rencana memasukkan kembali bantuan hibah untuk pondok pesantren dan masjid dalam APBD Perubahan 2025.

    “Alhamdulillah, perjuangan saya dan teman-teman DPRD Provinsi Jawa Barat berhasil dengan mengembalikan hibah untuk pesantren dan masjid di APBD 2025 melalui perubahan,” ujar Ono kepada wartawan, Senin, 28 April 2025.

    Ono mengungkapkan bahwa Gubernur Dedi Mulyadi dan Kepala Bappeda Jawa Barat telah menyampaikan bahwa akan ada alokasi dana hibah sebesar Rp135 miliar untuk yayasan pesantren dan Rp9 miliar untuk masjid.

    Namun, ia menekankan pentingnya mekanisme verifikasi dan validasi ulang terhadap 371 lembaga yang sudah tercatat sebagai penerima.

    “Saya berharap Gubernur membuat sistem, mekanisme untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap 371 lembaga dan yayasan yang sudah masuk nama-namanya. Yang tidak jelas atau bodong dicoret, yang terlalu besar misalnya mendapat Rp1 miliar atau Rp1,5 miliar harus dikurangi,” ucapnya. ***

  • Kapal Harus Tunggu 7 Hari Masuk Pelabuhan di Bangka Belitung, Biaya Bengkak hingga Rp 200 Juta Regional 1 Mei 2025

    Kapal Harus Tunggu 7 Hari Masuk Pelabuhan di Bangka Belitung, Biaya Bengkak hingga Rp 200 Juta Regional 1 Mei 2025

    Kapal Harus Tunggu 7 Hari Masuk Pelabuhan di Bangka Belitung, Biaya Bengkak hingga Rp 200 Juta
    Tim Redaksi
    BANGKA, KOMPAS.com
    – Akses transportasi laut di Kepulauan
    Bangka Belitung
    kini menghadapi tantangan serius akibat pendangkalan alur muara Pelabuhan Pangkalbalam, Pangkalpinang.
    Kondisi ini menyebabkan waktu tunggu kapal meningkat drastis, berdampak pada melonjaknya biaya logistik dan risiko gangguan pasokan kebutuhan pokok.
    Dalam peninjauan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, Rabu (30/4/2025), terungkap bahwa kapal yang biasanya menempuh rute Sunda Kelapa, Jakarta – Bangka dalam waktu 18 hingga 24 jam, kini harus menunggu hingga tujuh hari untuk bisa masuk ke pelabuhan.
    “Tadi sama-sama kita dengar, dari Nakhoda kapal, mereka tiba Rabu kemarin, sekarang sudah Rabu lagi, baru mau masuk pelabuhan nanti malam,” ungkap Hidayat seusai peninjauan.
    Meningkatnya masa tunggu menyebabkan biaya operasional kapal membengkak.
    “Dari seharusnya Rp 50 juta menjadi Rp 200 juta untuk kapal-kapal ini, biaya mahal ini sudah sama seperti di Papua kita,” ujar Hidayat.
    Menurutnya, kondisi ini berkontribusi pada ekonomi biaya tinggi serta berpotensi menimbulkan inflasi akibat keterlambatan pasokan barang, termasuk bahan pokok dan material konstruksi.
    Sebagai solusi jangka pendek, Hidayat menyatakan akan memindahkan kapal-kapal besar ke Pelabuhan Belinyu atau Sadai, Bangka Selatan.
    “Saya akan panggil semua owner kapal untuk membicarakan ini, jangan sampai perekonomian kita lumpuh,” ujarnya.
    Selain pemindahan kapal, Pemprov Bangka Belitung juga berencana melakukan pengerukan alur muara Pelabuhan Pangkalbalam yang saat ini mengalami surut hingga 80 sentimeter dari kedalaman minimal 4 meter.
    Pendangkalan ini bahkan sempat menyebabkan kapal yang sedang lepas jangkar menjadi oleng hingga terbalik.
    Namun, rencana pengerukan terkendala dana.
    “Untuk pengerukan ini butuh biaya Rp 1 triliun, sementara APBD dan APBN tak ada uangnya. Nanti kita minta kapal isap timah untuk mengeruk, silakan ambil timahnya, kita akan buat perda atau aturannya bersama DPRD,” beber Hidayat.
    Dalam kunjungan itu, Hidayat juga memastikan bahwa Jembatan Emas yang melintang di muara pelabuhan tidak lagi akan difungsikan untuk lalu lintas darat. Bagian tengah jembatan akan dibiarkan terbuka demi mendukung kelancaran lalu lintas kapal.
    “Sparepart mesin jembatan ini sudah tidak ada lagi, sudah dicari ke berbagai negara, tak ada yang membuatnya. Kalau nanti tiba-tiba macet, kapal tidak bisa lewat di bawahnya, ekonomi kita bisa lumpuh,” ujar Hidayat.
    Ia menyebut, biaya operasional buka-tutup jembatan sangat tinggi, mencapai Rp 1,6 miliar per tahun. Karena itu, Pemprov tidak mengambil risiko melakukan rekayasa teknologi yang makan waktu dan biaya besar.
    “Selama saya menjabat gubernur ini, bagian tengah jembatan kita buka untuk pelayaran,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Curhat Guru Honorer yang Ijazahnya Ditahan SMK di Pekanbaru, Hampir Patungan Sewa Pengacara Regional 1 Mei 2025

    Curhat Guru Honorer yang Ijazahnya Ditahan SMK di Pekanbaru, Hampir Patungan Sewa Pengacara Regional 1 Mei 2025

    Curhat Guru Honorer yang Ijazahnya Ditahan SMK di Pekanbaru, Hampir Patungan Sewa Pengacara
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Sebanyak 14 orang mantan
    guru honorer
    SMK Keuangan
    Pekanbaru
    , Riau, akhirnya menerima kembali ijazah mereka yang sebelumnya sempat ditahan oleh pihak sekolah.
    Para mantan guru mengaku telah berupaya berbagai cara untuk mendapatkan kembali ijazah tersebut, tetapi tak kunjung berhasil.
    Bahkan, mereka sempat berencana untuk menyewa pengacara secara patungan karena diminta membayar sejumlah uang sebagai “tebusan”.
    “Kemarin susah dapatnya (ijazah). Kami sudah berencana mau sewa
    lawyer
    , sampai ingin mengumpulkan dana. Tapi dana kami terbatas,” ucap Okni Putriyanti, salah satu mantan guru honorer, Rabu (30/4/2025).
    Okni tak kuasa menahan air mata saat akhirnya menggenggam kembali ijazahnya. Ia merasa lega sekaligus terharu karena ijazah tersebut bisa didapat tanpa biaya berkat bantuan anggota DPRD Kota Pekanbaru, Zulkardi.
    “Alhamdulillah, saya bersyukur ijazah saya kembali lagi. Terima kasih kepada Pak Zulkardi yang sudah menolong kami,” ujarnya.
    Sebelumnya, kabar mengenai penahanan ijazah para mantan guru ini sempat viral. Hal itu menyebabkan mereka kesulitan melamar pekerjaan atau mengajar di sekolah lain.
    Setelah mendapat laporan dan keluhan, Zulkardi turun tangan langsung untuk membantu.
    “Alhamdulillah, hari ini kita telah mengeluarkan 14 ijazah mantan guru yang ditahan pihak
    SMK Keuangan Pekanbaru
    . Saya datang langsung ke sekolah untuk mengambil ijazah mereka. Sudah dikembalikan kepada para guru,” ucap Zulkardi.
    Ia menegaskan bahwa pengambilan ijazah dilakukan tanpa memungut biaya sepeser pun.
    “Tidak ada mengeluarkan uang sepeser pun. Kasihan kita sama mereka. Bekerja saja mereka tak bisa,” tambahnya.
    Zulkardi menyebut ijazah tersebut telah ditahan selama berbulan-bulan, bahkan ada yang hingga dua tahun.
    Para mantan guru berasal dari berbagai latar belakang keahlian, seperti ekonomi, matematika, informatika, administrasi bisnis, bahasa, hingga agama.
    Mereka sebelumnya diminta membayar denda bervariasi untuk mendapatkan kembali ijazah. Namun setelah isu ini mencuat di media, mereka memberanikan diri untuk mengadukan langsung ke Zulkardi.
    “Saya banyak dapat pengaduan dari guru di DM Instagram maupun WhatsApp. Kemudian, saya kumpulkan data mereka,” jelasnya.
    Sementara itu, Kepala SMK Keuangan Pekanbaru, Zulpani, membantah bahwa sekolah menahan ijazah para mantan guru.
    Meski begitu, pihak sekolah telah menyerahkan kembali seluruh ijazah tersebut. Menurutnya, bukan pihak sekolah yang menahan, melainkan para guru yang tidak mengambilnya.
    Zulpani juga membantah tuduhan bahwa pihak sekolah meminta uang tebusan untuk pengambilan ijazah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Karena Rugi atau Salah Urus?

    Karena Rugi atau Salah Urus?

    Jakarta –

    Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Dwi Rio Sambodo menyoroti wacana kenaikan tarif TransJakarta (TransJ). Dia mempertanyakan alasan tarif TransJakarta dinaikkan.

    “TransJakarta perlu merumuskan dengan rinci dasar dari kenaikan tarif. Apakah karena perusahaan terus menutupi kerugian atau bagaimana? Lalu kenapa sampai merugi padahal sudah support juga oleh PSO. Di mana letak salahnya. Apa semata karena tarif atau salah urus?,” kata Dwi Rio Sambodo saat dihubungi, Rabu (30/4/2025).

    Dwi meminta pihak TransJakarta mencari alternatif lain, selain menaikkan tarif di tengah kondisi perekonomian Indonesia. Salah satunya, kata dia, dengan menekan biaya operasional.

    “Apakah target penumpang telah terpenuhi? Atau justru melampaui sehingga terjadi over capacity sehingga berdampak pada membengkaknya biaya operasional TransJakarta,” kata dia.

    “Dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak baik baik saja, saya berharap TransJakarta memiliki alternatif atau opsi lain untuk menekan tingginya biaya operasional daripada menaikkan tarif,” imbuhnya.

    Dwi meminta regulasi yang akan diterapkan nantinya memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dia juga meminta dilakukan audit transparan dalam perusahaan.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan rencana kenaikan tarif ini sudah cukup lama dibahas. Dia pun berharap ada pembahasan lebih lanjut terkait hal ini.

    “Seperti kita ketahui, tarif Jakarta tarif Rp 3.500 per penumpang ini berlaku sejak tahun 2005, 20 tahun yang lalu, dan rencana penyesuaian ini sudah cukup lama direncanakan,” kata Syafrin di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/4).

    (wnv/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Promosikan Budaya Sulawesi Selatan, DPRD Sulsel Sambut Baik Program ‘Jalan Ke Timur’ PFI Makassar

    Promosikan Budaya Sulawesi Selatan, DPRD Sulsel Sambut Baik Program ‘Jalan Ke Timur’ PFI Makassar

    Liputan6.com, Makassar – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Yasir Mahmud, menerima audiensi dari Pewarta Foto Indonesia (PFI) Makassar di Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Sulsel, Jalan Haji Bau, Kota Makassar, pada Rabu (30/4/2025). Pertemuan ini menjadi ajang pertukaran ide untuk menjajaki berbagai bentuk kolaborasi demi kemajuan Sulawesi Selatan.

    Kegiatan dibuka dengan sesi perkenalan pengurus baru PFI Makassar periode 2024–2027. Sebelumnya, organisasi ini telah menggelar Musyawarah Daerah dan menetapkan Muhammad Iqbal Lubis sebagai ketua, serta Sanovra Jayadi Razak sebagai sekretaris.

    Usai perkenalan, Ketua PFI Makassar, Muhammad Iqbal Lubis, memaparkan sejumlah program yang akan dijalankan selama masa kepengurusannya. Salah satu program andalan yang menjadi sorotan adalah ‘Jalan Ke Timur’, sebuah inisiatif fotografi jurnalistik yang menjelajahi dan memvisualisasikan keindahan serta dinamika wilayah Indonesia Timur.

    “Program ini bertujuan memperkenalkan pesona Kawasan Timur Indonesia—dari kuliner, event, destinasi, budaya, hingga kehidupan masyarakat. Terlebih lagi, Sulawesi Selatan kini telah menjadi hub strategis untuk kawasan Indonesia Timur,” kata Iqbal.

    Iqbal menjelaskan bahwa ‘Jalan Ke Timur’ akan menjadi sarana promosi visual yang membangun narasi kuat dan autentik mengenai potensi serta nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia Timur yang harmonis dan penuh semangat gotong royong.

    “Kami akan menggandeng komunitas seni dan budaya lokal, pemerintah daerah, serta berbagai organisasi lainnya untuk memperluas jangkauan dan dampak program ini,” jelasnya.

    Program tersebut pun mendapat sambutan hangat dari Yasir Mahmud. Ia bahkan langsung memberikan dukungan nyata dengan memfasilitasi PFI Makassar untuk membuat dokumentasi visual di salah satu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ada di Kota Makassar.

    “Di sana kita bisa melihat bagaimana masyarakat saling bahu-membahu. Mulai dari penyedia bahan makanan hingga puluhan warga yang bekerja dan menggantungkan hidup mereka dari kegiatan di dapur tersebut,” ungkap Yasir.

    Yasir menjelaskan bahwa dokumentasi visual di dapur MBG tersebut bukan hanya bentuk dukungan awal, tetapi juga menjadi ajang pembuktian kualitas PFI Makassar. Ia ingin melihat bagaimana para pewarta foto mampu menangkap esensi kegiatan sosial secara jujur, menyentuh, dan komunikatif.

    “Hasil dokumentasi ini akan menjadi jembatan untuk membangun kolaborasi yang lebih luas antara DPRD Sulsel dan PFI Makassar di masa mendatang,” Yasir memungkasi

    Setelah vakum 2 tahun lamanya, Festival Sandeq akhirnya kembali digelar di Sulawesi Barat. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya diselenggarakan dari Sulawesi Barat ke Sulawesi Selatan