Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Tengok Siswa di Barak Militer, KDM: Kalau Ini Berhasil, Saya Siapkan Konsep untuk Orang Dewasa – Halaman all

    Tengok Siswa di Barak Militer, KDM: Kalau Ini Berhasil, Saya Siapkan Konsep untuk Orang Dewasa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi buka suara perihal kebijakannya mengirim siswa nakal ke barak militer.

    Menurutnya, lewat program pendidikan karakter yang melibatkan TNI itu, generasi muda yang dahulu sulit diatur itu kini menjadi pribadi disiplin dan penuh semangat.

    Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi saat meninjau kegiatan di Resimen Armed 1 Sthira Yudha, Kabupaten Purwakarta, Sabtu (3/5/2025).

    “Dulu mereka sulit tidur, sekarang jam 8 malam sudah terlelap. Dulu susah bangun, sekarang jam 4 pagi sudah bangkit,” ucap pria yang akrab disapa KDM itu dengan antusias, dilansir Tribun Jabar.

    KDM mengatakan, program tersebut bukan sekadar pendidikan keras, melainkan terapi kejut.

    Ia menyebut, anak-anak yang terbiasa bolos, tawuran, dan nongkrong sembarangan kini mulai berubah. 

    “Coba lihat tempat nongkrong sekarang, bersih. Anak-anak yang biasanya bolos, enggak kelihatan,” ungkap Dedi Mulyadi.

    Eks Bupati Purwakarta itu menegaskan bahwa efek siswa ditempatkan di barak militer ternyata tak main-main.

    “Kalau disuruh guru, mereka diledek. Tapi begitu ketemu jajaran TNI, langsung nurut. Ada efek kejut di sana,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Dedi berujar bahwa program ini akan dilaksanakan di Bandung, Bekasi, Sumedang dan merambah ke seluruh kabupaten/kota di Jabar. 

    Ia berujar, Subang menjalin kerja sama dengan Lanud Kalijati dan pelatihan ini tak berhenti untuk siswa SMP dan SMA.

    “Sebulan ke depan, kalau ini berhasil, saya akan siapkan konsep untuk orang dewasa, yang suka nongkrong, mabuk, tawuran. Saya akan tangani juga,” ujarnya.

    Bukan hanya menyasar kenakalan, ia menyatakan program ini juga mempersiapkan generasi siap kerja.

    “Saya ingin anak-anak yang baik ini bisa terhubung dengan industri. Kita siapkan pelatihan berpola militer sebelum masuk ke dunia kerja seperti BYD atau industri lainnya,” terangnya.

    Dedi Mulyadi pun menaruh harapan besar dengan program pendidikan karakter ini.

    “Mudah-mudahan anak-anak kita jadi disiplin, terarah, dan punya visi. Ini bukan soal keras, ini soal masa depan,” ucapnya.

    Didukung Anggota DPRD Cirebon

    Di sisi lain, gagasan KDM mengirim siswa nakal ke barak militer juga memperoleh dukungan dari sejumlah pihak, termasuk anggota DPRD Kota Cirebon, Subagja.

    Ia bahkan mengusulkan agar program tersebut ditambah dengan pembinaan melalui olahraga keras seperti tinju.

    “Ya, saya sebagai anggota DPRD Kota Cirebon sangat setuju sekali, karena setiap ada pelaku perang-perang konten yang dilakukan oleh pelajar, tidak ada tindakan tegas dari aparat hukum. Maka saran Kang Dedi itu memang bagus,” ujar Subagja, Sabtu.

    Subagja menilai, selain disiplin ala militer, olahraga keras seperti gulat, boxing, karate dan muay thai juga penting dalam membentuk karakter dan menyalurkan energi anak-anak ke arah positif.

    “Karena olahraga dengan unsur body contact dapat membentuk karakter dan menyalurkan energi anak-anak ke hal positif.”

    “Termasuk saya sendiri sebagai Ketua Pertina (Persatuan Tinju Amatir Indonesia) Kota Cirebon. Kami gratiskan untuk siapa pun yang ingin belajar tinju, asal syaratnya satu yakni salat,” ucapnya.

    Ia juga menyinggung penyebab kenakalan remaja saat ini yang dipicu oleh penyalahgunaan obat-obatan serta kurangnya penegakan hukum terhadap narkoba.

    Oleh sebab itu, menurutnya Pertina Kota Cirebon secara rutin menggelar pertandingan setiap dua bulan demi menarik minat pelajar pada olahraga.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Tengok Siswa di Barak Militer Purwakarta, Sebut Jadi Efek Kejut Siswa Lain.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunJabar.id/Deanza Falevi)

  • DPRD Magetan: Pelantikan Bupati-Wabup Menunggu Proses di Kemendagri

    DPRD Magetan: Pelantikan Bupati-Wabup Menunggu Proses di Kemendagri

    Magetan (beritajatim.com) – Ketua DPRD Magetan, Suratno, menyampaikan proses pengesahan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih tengah memasuki tahap administratif. Usai Rapat Paripurna Penetapan di DPRD Magetan pada 28 April 2025 lalu, ia menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengirimkan dokumen resmi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Jawa Timur.

    “Kami kirimkan ke Mendagri lewat Gubernur Jawa Timur. Tinggal menunggu saja,” ujar Suratno.

    Dalam keterangannya, Suratno menekankan pentingnya mengikuti prosedur yang berlaku, termasuk peran sentral Gubernur Jawa Timur dalam proses tersebut. “Ya, kita akan mengirim surat dulu ke Jawa Timur. Pasca itu baru ke Mendagri. Yang mempunyai ranah ruang kan Gubernur Jawa Timur. Kalau kita berharap semua proses. ada mekanisme, ada tahapan, yang harus dilalui dan juga insyaallah bisa lancar,” tambahnya.

    Optimisme juga turut disampaikan dalam harapan pelantikan berjalan sukses. “Kita berdoa aja, insyaallah tinggal menembus suksesnya pelantikan ini bersama dan juga dari pelantikan di provinsi Jawa Timur untuk Magetan yang lebih maju. Mekanisme kita lakukan,” ujarnya dengan penuh semangat.

    Suratno juga mengajak seluruh masyarakat Magetan untuk bersatu dan mendukung kepemimpinan baru demi pembangunan daerah.

    “Mari kita sesuai dengan sambutan beliau di KPU kemarin waktu penetapan kemarin kita bersatu bersatu kita ini warga masyarakat Dharma Kita mari ikut membangun bersama-sama maketan yang kita cintai ini untuk bersatu padu harmonis menyelaraskan baik nanti bisa misi janji politik beliau dalam kampanye kemarin dan saat ini secepatnya RPJMD juga,” jelasnya.

    Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara program nasional dan prioritas pembangunan provinsi. “Nah, itu kan PR juga setahun. Setelah diumumkan apa itu program nasional banyak apalagi kita untuk Pastilah asta cita Indonesia sama sama program prioritas Gubernur Jawa Timur kita ikut sinergi harus wajib,” pungkasnya.

    Dengan pernyataan ini, publik kini tinggal menunggu tahapan selanjutnya menuju pelantikan resmi, sembari berharap proses berjalan tanpa hambatan demi kemajuan Magetan. [fiq/beq]

  • Dugaan Korupsi di DPRD Gorontalo Dilaporkan ke KPK, Publik Minta Transparansi

    Dugaan Korupsi di DPRD Gorontalo Dilaporkan ke KPK, Publik Minta Transparansi

    Sementara itu, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, membenarkan bahwa pihaknya tengah menangani empat kasus yang sudah memasuki tahap pemanggilan saksi.

    “Ada indikasi beberapa anggota menerima gratifikasi. Kami sudah memanggil dua saksi dan akan memanggil pihak lainnya dalam waktu dekat,” ungkap Umar.

    Ia menjelaskan, BK DPRD tidak memiliki kewenangan pro justitia, sehingga proses pemanggilan terhadap anggota dewan yang terindikasi terlibat bersifat sukarela.

    “Kalau setelah dipanggil berkali-kali mereka tidak hadir, itu hak mereka. Tapi kami tetap akan mencatat semuanya dalam laporan resmi,” katanya.

    Umar Karim bilang,jika dirinya tengah memastikan bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh BK DPRD berjalan secara transparan dan tidak ditutup-tutupi.

    Penelusuran kini difokuskan pada kegiatan makan minum dan pelaksanaan bimtek di DPRD yang dinilai rawan penyalahgunaan anggaran.

    “Tidak ada yang kami tutupi. Semua proses berjalan sesuai aturan dan mekanisme lembaga,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua Pansus pertambangan Meyke Camaru, menyampaikan bahwa pembentukan Pansus ini bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap sektor pertambangan yang berkembang pesat di daerah.

    “Pansus ini diharapkan mampu mengkaji aspek legalitas perizinan, dampak terhadap lingkungan, serta kontribusi sektor pertambangan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Meyke.

    Dirinya menegaskan bahwa pembentukan Pansus Pertambangan merupakan langkah konkret dalam merespons berbagai laporan dan aspirasi masyarakat.

    “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa investasi di sektor pertambangan dapat berjalan dalam iklim yang sejuk, tanpa mengabaikan aspek sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan,” ujar Meyke.

    Ia menambahkan, pansus akan bekerja secara sinergis dengan kewenangan pemerintah daerah maupun pusat, demi menjaga keseimbangan antara investasi dan perlindungan kepentingan masyarakat.

    Menurut Meyke, masyarakat, khususnya para penambang, menaruh harapan besar kepada Pansus Pertambangan agar mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif di Provinsi Gorontalo.

    “Melalui pansus ini, kami berusaha memberikan solusi terbaik, agar investasi di sektor pertambangan berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

    Meyke menegaskan bahwa keberadaan Pansus Pertambangan diharapkan bisa memberi manfaat secara ekonomi dari investasi agar dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

  • Pemangkasan Anggaran Tak Boleh Kendorkan Pengembangan Pariwisata Jember

    Pemangkasan Anggaran Tak Boleh Kendorkan Pengembangan Pariwisata Jember

    Jember (beritajatim.com) – Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak kendor untuk mengembangkan sektor pariwisata di tengah pemangkasan anggaran daerah.

    “Kondisi anggaran (Dinas Pariwisata) dibanding 2024 stagnan. Awal pembahasan APBD 2025, kami berusaha tingkatkan menjadi Rp 33 miliar dari semula Rp 18 miliar,” kata Wahyu Prayudi Nugroho, anggota Komisi B DPRD Jember dari Fraksi PDI Perjuangan, Sabtu (3/5/2025).

    Dengan kenaikan anggaran tersebut, Komisi B berharap sektor pariwisata dan kebudayaan lebih terdongkrak. “Namun dengan adanya efisiensi, anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan turun jadi Rp 18 miliar lagi,” kata Nugroho.

    Nugroho meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak menurunkan kinerja karena pemangkasan tersebut, terutama untuk mendukung kelangsungan usaha wisata masyarakat.

    “Pelaku usaha dan stakeholder perlu disatukan lagi. Kami usulkan adanya table top atau FGD (Forum Group Discussion) untuk membahas keberlangsungan pariwisata di Jember,” kata Nugroho.

    Jember memiliki 112 tujuan wisata dan budaya. “Tapi menjual potensi wisata di Jember masih sangat sulit. Banyak yang tidak tertarik datang ke Jember. Masalah dan solusinya perlu dibahas bersama,” kata Nugroho.

    Nugroho juga berharap suara pelaku seni budaya dan pariwisata yang menolak penggabungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga didengarkan oleh pemerintah daerah.

    “Karakteristik wisata budaya dengan olahraga sangat berbeda. Sektor pariwisata lebih banyak memiliki unsur alam dan industrialisasi yang menyentuh perekonomian. Sektor Olahraga membentuk prestasi atlet,” kata Nugroho.

    Sementara itu sektor kebudayaan, lanjut Nugroho, lebih menekankan kesinambungan tradisi. “Teman-teman pelaku seni budaya khawatir nilai-nilai tradisi itu tidak bisa dilindungi. Jangan sampai ketika terjadi penggabungan, kebudayaan teracuhkan,” katanya. [wir]

  • DPRD Surabaya Dorong Wajib Belajar 14 Tahun, Prioritaskan Anak Pekerja Industri

    DPRD Surabaya Dorong Wajib Belajar 14 Tahun, Prioritaskan Anak Pekerja Industri

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Abdul Ghoni Muklas Ni’am, menegaskan pentingnya kebijakan wajib belajar 14 tahun sebagai prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).

    Dia menilai, tanpa pendidikan yang layak dan berkelanjutan, Surabaya akan kesulitan mencetak generasi unggul yang mampu bersaing di era industri dan digitalisasi yang terus berkembang.

    Ghoni menyampaikan bahwa anak-anak dari keluarga pekerja industri kerap menjadi korban dari keterbatasan akses pendidikan. Menurutnya, masih banyak anak usia sekolah yang harus putus sekolah karena alasan ekonomi maupun kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai di lingkungan mereka.

    “Kami mendorong pemerintah kota untuk menjadikan wajib belajar 14 tahun sebagai kebijakan prioritas. Tanpa pendidikan yang layak dan berkelanjutan, mustahil menciptakan sumber daya manusia unggul di tengah era industri yang terus berkembang,” ujar Ghoni, Sabtu (3/5/2025).

    Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa masalah pendidikan berkaitan erat dengan akar kemiskinan. Ketika anak-anak dari keluarga miskin tidak mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan yang memadai, maka siklus kemiskinan akan terus berlangsung lintas generasi.

    “Masih banyak anak-anak dari keluarga pekerja industri yang terpaksa putus sekolah karena keterbatasan ekonomi dan minimnya akses terhadap pendidikan berkualitas. Hal ini berpotensi memperpanjang siklus kemiskinan antargenerasi,” tegasnya.

    Sebagai langkah konkret, Komisi D mendorong pemerintah kota untuk menjalin kolaborasi aktif dengan dunia industri dan institusi pendidikan. Kolaborasi ini mencakup penyediaan pendidikan gratis, pelatihan vokasional yang relevan, program magang, hingga skema penempatan kerja bagi lulusan.

    “Kami ingin memastikan setiap anak di Surabaya, terutama dari keluarga pekerja, punya kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Pendidikan adalah jembatan menuju keadilan sosial,” katanya.

    Langkah ini, lanjut Ghoni, juga mendukung visi jangka panjang Pemerintah Kota Surabaya dalam membangun kota yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing global. SDM unggul menjadi fondasi utama yang harus disiapkan sejak dini untuk memastikan keberlanjutan pembangunan kota.

    Ghoni menambahkan, pendidikan vokasional dan keterampilan kerja menjadi kunci untuk menjembatani dunia pendidikan dan kebutuhan industri masa kini. Pemerintah kota, kata dia, perlu memperluas akses terhadap SMK, pelatihan berbasis kompetensi, serta memperkuat kemitraan dengan sektor swasta.

    “Kami di Komisi D DPRD Surabaya akan terus mengawal anggaran dan kebijakan agar berpihak pada pendidikan inklusif dan merata, terutama bagi anak-anak dari keluarga kelas pekerja dan masyarakat rentan,” pungkas Ghoni. [ADV/asg]

  • Tamanan Bersholawat Bersama Gus Qowim, Kuatkan Spirit Keimanan dan Kedekatan Pemerintah dengan Warga

    Tamanan Bersholawat Bersama Gus Qowim, Kuatkan Spirit Keimanan dan Kedekatan Pemerintah dengan Warga

    Kediri (beritajatim.com) – Suasana religius menyelimuti malam Jumat (2/5/2025) di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dalam gelaran Tamanan Bersholawat yang digelar di kediaman Mistiani, Anggota DPRD Kota Kediri. Acara ini sekaligus menjadi momen halal bihalal bagi masyarakat setempat.

    Acara yang dipenuhi lantunan sholawat ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Kediri KH Qowimuddin Thoha (Gus Qowim), yang menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas antusiasme masyarakat.

    “Saya merasa sangat bersyukur bisa hadir di tengah panjenengan semua salam kegiatan mulia ini. Bershalawat bersama memohon syafaat Rasulullah SAW dan menyatukan hati dalam semangat keimanan serta kecintaan pada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih juga untuk Ibu Mistiani atas terselenggaranya acara ini,” ucap Gus Qowim di hadapan jamaah.

    Lebih dari sekadar kegiatan keagamaan, Gus Qowim menegaskan bahwa sholawat juga menjadi sarana mempererat hubungan antara pemerintah dan warga.

    “Acara seperti ini bukan hanya menjadi ruang spiritual yang menguatkan. Tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat. Semakin sering sebuah kota mengumandangkan shalawat, semakin dekat pula kota itu dengan pertolongan Allah,” tambahnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Gus Qowim juga menyebut pentingnya kekuatan doa dalam menjalankan pemerintahan bersama Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati.

    “Mbak Wali Vinanda dan saya, yakin memimpin sebuah kota tidak bisa hanya mengandalkan kekuasaan dan kebijakan. Tetapi harus dibarengi dengan doa dan restu dari masyarakat yang kami layani,” ujarnya.

    Acara Tamanan Bersholawat turut menghadirkan pembicara religius Mohammad Elham Yahya Luqman, dan dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat dan pejabat publik. Di antaranya Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kediri Ashari, Anggota DPRD Kota Kediri Mistiani, Lurah Tamanan beserta Tiga Pilar, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat Kelurahan Tamanan. [nm/ian]

  • Keberangkatan Perdana Jemaah Haji asal Garut, Satu Hari Lebih Awal Dari Jadwal, Ada Apa ?

    Keberangkatan Perdana Jemaah Haji asal Garut, Satu Hari Lebih Awal Dari Jadwal, Ada Apa ?

    Liputan6.com, Garut – Jadwal keberangkatan jemaah haji kloter perdana asal Garut, Jawa Barat, lebih cepat satu hari dari rencana semua yang telah diterima seluruh jemaah haji. Bersyukur perubahan mendadak ini, diterima dengan lapang para jemaah.

    “Untuk kloter lima yang menjadi kelompok perdana keberangkatan jemaah haji asal Garut dipercepat satu hari dari jadwal semula (3/5/2025), karena ada perubahan jadwal penerbangan,” ujar Kepala Kemenag Garut Saepulloh, saat pelepasan di Pendopo Garut, Jumat (2/5/2025) petang.

    Menurutnya, perubahan jadwal keberangkatan rombongan pertama asal Garut cukup membuat jemaah panik, namun dengan kesigapan seluruh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kemenag Garut, kekhawatiran itu sirna.

    “Alhamdulillah seluruh jemaah bisa diberangkatkan dengan lancar semuanya hari ini, tanpa ada satu pun yang tertinggal,” kata dia.

    Total jemaah haji asal Garut yang diberangkatkan perdana mencapai 442 jemaah, terdiri dari 435 jemaah yang berasal dari tiga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), serta tujuh orang petugas haji yang akan menyertai mereka selama prosesi musim haji 1446H/2025 berlangsung.  

    “Semuanya dalam keadaan sehat, semoga mereka bisa melakukan semua tahapan ibadah haji dengan lancar mulai rukun, sunah haji, hingga bisa kembali lagi ke tanah air dengan selamat,” ujar dia.

    Sementara itu, untuk total jemaah haji asal Garut pada musim haji 1446H/2025 mencapai 2.100 orang yang terbagi dalam lima kloter. Selain kloter 5 yang sudah berangkat, kemudian kloter 22, 40,51 dan kloter 60 yang akan berangkat pada 30 Mei mendatang.

    Untuk keberangkatan dan pemulangan jemaah haji, Pemerintah Daerah (Pemda) Garut mengalokasi anggaran Rp 900 juta pada musim haji 1446H/2025.

    “Semoga yang ditinggalkan jangan terlalu sedih, karena mereka telah menjadi tamu Alloh, jadi Alloh lah akan menjaga, mari kita semua mendoakan,” ujar Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, di sela-sela pelepasan.

    Menurutnya, seluruh tahapan persiapan keberangkatan jemaah haji asal Garut yang dilakukan Pemda dan Kemenang Garut berlangsung lancar, hingga jadwal keberangkatan rombongan telah disiapkan dengan baik.

    “Kami juga mohon doanya kepada seluruh jemaah haji, mohon doakan Garut, tolong jaga sikap semua, saling jaga, terima kasih kepada pak Kemenag, pak Kapolres yang sudah menyiapkan pengawalannya dengan baik,” papar dia.

    Sementara itu, Kapolres Garut, AKBP Mochamad Fajar Gemilang, menyatakan pentingnya menjaga keamanan dan kelancaran pemberangkatan seluruh jemaah haji, termasuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur demi kenyamanan dan keselamatan mereka.

    “Semoga seluruh jemaah haji Kabupaten Garut kembali ke tanah air dengan selamat,” papar dia.

    Hadir dalam pelepasan perdana kloter asal Garut yakni Ketua MUI Kabupaten Garut, KH. Sirojul Munir, Ketua DPRD Kabupaten Garut Aris Munandar, Ketua Baznas Kabupaten Garut Abdulah Efendi, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

    Untuk setiap keberangkatan para tamu Alloh asal Garut, diberangkatkan menggunakan 12 unit bus menuju embarkasi haji di Bekasi.

     

    Heboh Pasutri Berangkat Haji Naik Sepeda Ontel di Purwokerto

  • Bahlil Hadiri Musda Golkar Pertama di Jawa Tengah, Saleh Jadi Kandidat Tunggal Terkuat Regional 3 Mei 2025

    Bahlil Hadiri Musda Golkar Pertama di Jawa Tengah, Saleh Jadi Kandidat Tunggal Terkuat Regional 3 Mei 2025

    Bahlil Hadiri Musda Golkar Pertama di Jawa Tengah, Saleh Jadi Kandidat Tunggal Terkuat
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar
    Bahlil Lahadalia
    resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Jawa Tengah di Hotel PO Semarang pada Jumat (2/5/2025).
    Musda ini menjadi yang pertama digelar tahun ini dan bertujuan untuk menentukan
    Ketua DPD Golkar
    untuk periode mendatang.
    “Tadi dibuka dan bentuk start awal konsolidasi Partai Golkar dalam rangka melaksanakan Musda di seluruh Indonesia. Mulai start dari Jateng sudah barang tentu memilih Jateng pasti punya alasan kuat dalam rangka bagaimana menatap pemilu 2029,” kata Bahlil.
    Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menyemangati ratusan kader partai berlogo pohon beringin yang hadir untuk kembali memenangkan
    Pilpres 2029
    .
    Namun, ia tidak menyebutkan dukungan untuk pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2029.
    Menurutnya, saat ini Golkar fokus menjalankan program kerja sebagai pengusung Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024 lalu.
    “Kita kan lagi kerja dulu, sekarang kita dukung, kita harus dukung pemerintah sebagai konsekuensi dari partai yang mengusung, mendukung,” tegasnya.
    Pada Musda kali ini, hanya terdapat satu calon untuk posisi Ketua DPD Golkar Jawa Tengah, yaitu
    Mohammad Saleh
    , yang menjabat sebagai Bendahara DPD Golkar Jateng dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah.
    Saleh mendapatkan dukungan masif dari 35 DPD II se-Jateng serta sejumlah organisasi, sehingga ia disebut-sebut sebagai kandidat terkuat dalam kontestasi pemilihan Ketua DPD Partai Golkar.
    Bahlil menegaskan bahwa dalam proses demokrasi memilih pimpinan, terdapat dua kemungkinan, yaitu kompetisi atau aklamasi.
    “Musda ini kan demokrasi, demokrasi bisa kompetisi atau aklamasi,” ujarnya.
    Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah saat ini, Panggah Susanto, menjelaskan bahwa proses pendaftaran calon telah ditutup dan hanya ada satu calon yang disepakati oleh banyak pihak.
    “Dalam hal di Musda Jateng ini, saya kira sudah ada proses sebelumnya, tidak ujug-ujug (tiba-tiba) nimang satu orang, tapi suatu proses sehingga akhirnya suatu kesimpulan hanya ada satu yang sekiranya disepakati untuk yang layak dan patut untuk memimpin kita bersama di (Golkar) Jateng lima tahun ke depan,” ungkap Panggah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kota Kediri Raih Opini WTP ke-11 Berturut-turut, Vinanda Prameswati Tegaskan Komitmen Tata Kelola Aman

    Kota Kediri Raih Opini WTP ke-11 Berturut-turut, Vinanda Prameswati Tegaskan Komitmen Tata Kelola Aman

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.

    Ini menjadi kali ke-11 secara berturut-turut Kota Kediri memperoleh opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

    Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD dilakukan, pada Jumat (2/5/2025) oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Yuan Candra Djaisin kepada Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, yang turut didampingi oleh Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus.

    “Kami bersyukur Kota Kediri dapat mempertahankan opini WTP. Ini merupakan salah satu wujud komitmen kami untuk membangun Kota Kediri yang Aman yang tertuang dalam visi MAPAN,” kata Vinanda Prameswati.

    Wali Kota termuda di Indonesia ini menekankan bahwa pencapaian opini WTP menjadi pondasi penting dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi.

    “Dalam visi membangun Kota Kediri yang Maju, Agamis, Produktif, Aman dan Ngangeni (MAPAN) perlu dilakukan beberapa upaya. Kota Kediri yang Aman diwujudkan dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, responsif dan berintegritas. Serta bebas dari praktik korupsi,” jelasnya.

    Menurutnya, opini WTP mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

    “Opini WTP ini mencerminkan bahwa laporan yang disusun memenuhi prinsip transparasi, akuntabilitas dan kewajaran. Saya menekankan opini WTP ini menjadi hal wajib yang harus diperoleh Pemkot Kediri. Ini salah satu modal mewujudkan Kota Kediri yang Aman,” lanjut Vinanda.

    Untuk mempertahankan capaian ini, Pemerintah Kota Kediri telah menempuh berbagai langkah strategis. Mulai dari koordinasi intensif dengan tim SIPD Kemendagri, karena Kota Kediri telah mengimplementasikan SIPD-RI secara penuh mulai perencanaan hingga pelaporan sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.

    Pemerintah Kota juga rutin melakukan bimtek dan sosialisasi ke seluruh OPD, serta rekonsiliasi pendapatan, belanja, aset tetap, persediaan, dan hutang guna memperoleh data akurat dalam penyusunan LKPD. Selain itu, Pemkot menjalin komunikasi aktif dengan BPK RI Perwakilan Jawa Timur untuk percepatan tindak lanjut pemeriksaan.

    Meski menghadapi kendala teknis seperti fitur SIPD yang belum lengkap dan gangguan koneksi, koordinasi intensif dengan Kemendagri menjadi kunci penyelesaian.

    “Namun kendala tersebut dapat teratasi dengan koordinasi yang intens dengan pihak Kemendagri sehingga penyusunan LKPD dapat selesai sesuai waktu yang ditentukan. Inilah yang terus saya tekankan untuk selalu koordinasi jika terjadi kendala sehingga solusi tepat bisa didapat. Saya juga berterima kasih atas kekompakan seluruh pihak dalam menyelesaikan ini sehingga Kota Kediri dapat mempertahankan Opini WTP,” pungkasnya.

    Dalam prosesi penyerahan tersebut turut hadir Sekretaris Daerah Bagus Alit, Inspektur Kota Kediri Mukhlis Isnaini, Kepala BPPKAD Sugeng Wahyu, serta tamu undangan lainnya. [nm/ian]

  • Anggota Komisi E DPRD Jatim Apresiasi Pemprov Wujudkan Pendidikan Berkeadilan 

    Anggota Komisi E DPRD Jatim Apresiasi Pemprov Wujudkan Pendidikan Berkeadilan 

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso mengapresiasi komitmen Pemprov Jatim dalam memajukan sektor pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

    Cahyo melihat keseriusan pemerintah provinsi dalam pemajuan sektor pendidikan melalui program kerja pada periode kedua kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa- Emil Dardak. Pendidikan sendiri merupakan bagian penting dari Nawa Bhakti Satya Jilid II, Jatim Cerdas.

    “Jatim memiliki fokus untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia kita dengan peningkatan pelayanan dan akses pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berkeadilan,” kata Cahyo saat Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Jumat (2/5/2025).

    Hal itu, kata dia, juga terlihat dari adanya peningkatan target pendidikan berkualitas dan merata berdasarkan indikator-indikator sesuai standarisasi pendidikan.

    “Selain itu, kita juga bisa melihat IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Provinsi Jatim maupun kabupaten kota yang ada di provinsi ini telah mencapai angka yang sangat baik dan cukup merata,” kata Cahyo yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Di sisi lain, Cahyo juga menyoroti proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Ia mendorong agar penyempurnaan SPMB yang berpedoman pada Permendikdasmen No 3 tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru itu mampu meningkatkan keadilan dan pemerataan hak setiap anak untuk mendapatkan akses pelayanan pendidikan.

    Berdasarkan peraturan baru, ada pembagian kuota yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana kuota jenjang SMA jalur afirmasi minimal 30 persen. Jalur afirmasi ini ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

    Kemudian jalur prestasi minimal 30 persen, jalur domisili (dulu zonasi, red) 35 persen yang terbagi antara domisili reguler 20 persen dan domisili sebaran 15 persen. Selanjutnya jalur prestasi lomba 5 persen dan jalur mutasi 5 persen.

    Sementara untuk SMK, kuota afirmasi 15 persen, mutasi orang tua 5 persen, prestasi hasil lomba 5 persen, domisili SMK 10 persen dan jalur nilai prestasi akademik 65 persen. Nilai akademik yang diprioritaskan dalam SPMB 2025 adalah nilai rapor SMP/MTs/Sederajat semester 1-5 dan ditambahkan dengan indeks sekolah.

    Namun demikian yang menjadi catatan Cahyo Harjo adalah keterbatasan jumlah SMA Negeri di Jatim tidak berbanding lurus dengan jumlah SMP yang ada sehingga perlu solusi.

    “Nah, tentu kami berharap adanya perhatian yang lebih ditingkatkan kembali, untuk sekolah-sekolah swasta kita. Karena mereka juga bagian dari Bangsa Indonesia, bagian dari Negara Indonesia dan juga bagian dari memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa kita,” ucapnya.

    Legislatif juga memandang bahwa peran sekolah swasta sangat strategis sehingga perlu peningkatan insentif agar kualitas infrastruktur dan pelayanan pendidikan semakin meningkat namun bisa diakses dengan biaya pendidikan yang terjangkau.

    Beberapa waktu lalu, Komisi E DPRD Jatim melakukan diskusi dengan Gubernur Jatim. Pertemuan itu salah satunya membahas tentang pembentukan Sekolah Rakyat sebagaimana arahan Presiden Prabowo.

    Pemprov Jatim sangat berkomitmen dan telah mengajukan kepada pemerintah pusat titik-titik yang akan dibangun atau dilaksanakannya Sekolah Rakyat ini.

    “Kami dari DPRD Jatim mendukung program ini, karena ini adalah komitmen yang baik dari pemerintah pusat di bawah komando Presiden Prabowo untuk memberikan pendidikan yang berkualitas, merata dan berkeadilan untuk setiap masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan ekonomi,” ucapnya.

    Apalagi Sekolah Rakyat juga ditunjang dengan sistem asrama, makan gratis dan fasilitas gratis. Selain meningkatkan kecerdasan yang memberikan keadilan pendidikan, juga dapat membentuk karakter generasi muda berkepribadian berbudaya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

    Komisi E DPRD Jatim tak lupa memberikan sejumlah catatan. Antara lain bantuan insentif dari pemerintah provinsi kepada SMA/SMK negeri maupun swasta melalui skema BPOPP agar dapat ditingkatkan kembali. Dengan tujuan, demi meningkatkan kualitas sekolah agar naik kelas sehingga mampu bersaing secara nasional maupun internasional.

    “Kami juga berharap program link and match antara sekolah dengan industri dan juga dengan universitas dapat dimaksimalkan agar dapat meningkatkan kualitas anak-anak didik kita dan juga mempermudah keberlanjutan anak-anak generasi muda kita untuk peningkatan kualitas kehidupan di masa yang akan datang,” ujarnya.

    Cahyo memastikan akan selalu mendukung program prioritas Gubernur Khofifah yang tercantum dalam Nawa Bhakti Satya Jatim Cerdas. Salah satunya adalah upaya meningkatkan literasi masyarakat.

    “Ini adalah sesuai yang penting, karena kita tahu bahwa masyarakat kita memiliki tingkat literasi yang belum baik apabila dibandingkan dengan negara-negara lain khususnya negara maju. Maka, kami mendorong peningkatan literasi yang positif ini bisa dilaksanakan Pemprov Jatim maupun kabupaten kota,” terangnya.

    Ia berpesan agar pembentukan sistem pelayanan pendidikan harus berazaskan tujuan nasional bangsa. Yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan kemampuan watak serta peradaban bangsa, serta menjadikan generasi muda sebagai manusia berakhlak mulia, bertanggungjawab dan mencinta negara. (tok/but)