Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Bapenda Bondowoso Optimistis Capai Target PBB 2025 Rp17 Miliar Meski Realisasi Baru 2,46 Persen

    Bapenda Bondowoso Optimistis Capai Target PBB 2025 Rp17 Miliar Meski Realisasi Baru 2,46 Persen

    Bondowoso (beritajatim.com) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bondowoso menegaskan keyakinannya untuk merealisasikan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2025 yang dipatok sebesar Rp 17 miliar.

    Hingga 1 Mei 2025, realisasi penerimaan PBB memang masih tergolong rendah, yakni sekitar Rp428 juta lebih atau baru mencapai 2,46 persen. Namun, tren pencapaian terus menunjukkan peningkatan sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pada 20 Februari lalu.

    Kepala Bapenda Bondowoso, Dodik Siregar, mengungkapkan bahwa setiap hari terdapat perkembangan positif dalam realisasi PBB di wilayahnya. “Sampai saat ini, sudah mendekati Rp1 miliar realisasinya. Tiap hari ada perkembangan meskipun masih bertahap,” ungkapnya, Sabtu (3/5/2025).

    Dodik tidak menampik bahwa capaian tersebut masih jauh dari target. Namun ia optimistis sisa waktu yang tersedia cukup untuk mengejar ketertinggalan. Batas waktu pembayaran PBB ditetapkan hingga 31 Agustus 2025.

    Setelah tanggal tersebut, wajib pajak masih diberi kesempatan membayar hingga akhir tahun, namun dengan konsekuensi denda sebesar 1 persen dari nilai pajak terutang.

    Optimisme tersebut didorong oleh terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dukungan kuat dari Panitia Khusus (Pansus) PAD DPRD Bondowoso. “Pansus PAD dari DPRD sangat aktif mengawal peningkatan PAD, termasuk mendorong agar potensi-potensi yang selama ini belum tergarap bisa dioptimalkan,” terangnya.

    Dengan strategi teknis yang matang dan sokongan politik yang solid, Bapenda semakin percaya diri bahwa target penerimaan PBB tahun ini akan tercapai. Bahkan, tidak menutup kemungkinan realisasi bisa melampaui target jika seluruh potensi yang ada dapat digarap dengan maksimal.

    Lebih lanjut, Dodik menekankan pentingnya peran serta masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kesadaran akan kewajiban membayar pajak. Partisipasi aktif ini dinilai sebagai salah satu faktor kunci dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.

    “Kami terus mendorong kolaborasi lintas sektor dan berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin tinggi,” pungkasnya. [awi/suf]

  • Ini Opsi Pembiayaan Bila Perpustakaan-Museum di Jakarta Buka Sampai Malam

    Ini Opsi Pembiayaan Bila Perpustakaan-Museum di Jakarta Buka Sampai Malam

    Jakarta –

    Perpustakaan dan museum di Jakarta bakal buka sampai malam hari. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, menyebut hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    “Sudut pandang harus dari kebutuhan. (Jika) Perpusnas hanya sampe sore. Ini dikeluhkan (oleh) pekerja, dosen, mahasiswa banyak yang waktu luangnya malam buat riset,” ujar Chico kepada wartawan, Minggu (4/5/2025).

    Chico menyebut sudah menjadi tugas utama Pemprov untuk melayani kebutuhan warganya. Saat ini, ada 2 perpustakaan umum daerah yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta.

    Operasional perpustakaan dan museum yang buka hingga malam tentu butuh anggaran yang lebih besar. Chico lalu bicara sejumlah opsi pembiayaan.

    “Bicara soal bagaimana menganggarkan. Bisa dari APBD satu. Itu opsi pertama ya,” jelas Chico.

    Selanjutnya, pembiayaan bisa juga dari Koefisiensi Luas Bangunan (KLB) dan Corporate Social Responsibility (CSR). “Pak Pram dalam waktu 2 bulan menjabat ini udah bisa ngumpulin Rp 600 miliar dari situ (KLB),” kata Chico.

    Sehingga, tambah Chico, Jakarta punya keleluasaan terkait fiskal. “Karena memang APBD kita cukup memadai. Dan kita juga punya pemasukan non-APBD, (yakni) KLB,” tambahnya.

    Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mendukung langkah Gubernur Jakarta Pramono Anung yang ingin membuka perpustakaan dan museum hingga malam hari. Meski begitu ia tak mempermasalahkan jam operasional, melainkan suasana dan pelayanan di museum dan perpustakaan.

    “Kita harus cari tahu kenapa museum-museum kita suasananya klenik berbeda dengan museum-museum negeri orang yang menarik warga berkunjung,” sambungnya.

    Rani yakin Pramono bijak mempertimbangkan segala hal berkaitan dengan wacana ini dengan matang. Ia mendukung Pramono selama program-programnya tak berbeda jauh dari program pemerintah pusat.

    “Segala program Pemprov kan tidak bisa main hidup gitu saja tanpa persetujuan dan pengawasan dari DPRD jadi ya silahkan aja segala wacana, jalan atau tidaknya kan tergantung kesepakatan bersama,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Pramono berencana membuka perpustakaan-perpustakaan di Jakarta hingga pukul 23.00 WIB. Kebijakan ini untuk meningkatkan akses pendidikan bagi pelajar yang menjadi bagian program 100 hari kerjanya.

    “Perpustakaan akan kami buka sampai malam, mungkin jam 10 atau jam 11. Kita akan segera lakukan karena ini merupakan bagian untuk memberikan pendidikan dan juga kesempatan kepada anak-anak yang membutuhkan,” kata Pramono.

    (isa/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mahasiswi Mengaku Dianiaya 2 Anak Anggota DPRD Pagar Alam dan Temannya, Ditampar Hingga Dicakar – Halaman all

    Mahasiswi Mengaku Dianiaya 2 Anak Anggota DPRD Pagar Alam dan Temannya, Ditampar Hingga Dicakar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG – Kerren Julinda (19), seorang mahasiswi asal Pagar Alam, Sumatera Selatan melaporkan dugaan penganiayaan yang dialaminya ke Polrestabes Palembang.

    Ada empat wanita muda yang dilaporkannya, dua di antaranya disebut anak anggota DPRD Pagar Alam.

    “Saya datang mau laporkan inisial S, T, E, dkk, karena sudah mengeroyok saya saat berada di kamar indekos. S dan T adalah anak anggota DPRD Pagar Alam,” kata Kerren setelah membuat laporan polisi di Mapolrestabes Palembang, Sabtu (3/5/2025).

    Ia membuat laporan polisi karena merasa terancam akan mengalami hal serupa ke depannya.

    “Saya merasa terancam karena para terlapor telah memposting video, di mana mereka ingin melakukan penganiayaan part selanjutnya,” bebernya. 

    Kerren mengaku mengalami tindakan dugaan pengeroyokan di kamar indekosnya di Palembang.
    Peristiwa yang dialaminya terjadi Jumat (2/5/2025) sekira pukul 19.30 WIB.

    Peristiwa berawal dari ketidaksenangan terlapor, karena korban sudah membicarakan tentang hubungan terlapor dan pacarnya.

    “Awalnya memang saya ada membicarakan terlapor S dan pacarnya dengan teman saya T. Tapi ternyata apa yang saya katakan itu sampai ke telinga S. Saya sudah sempat meminta maaf, tapi tidak diterima,” ujarnya.

    Karena tidak terima, terlapor S, T, E, CS mendatangi kamar indekos korban yang berada di Jalan Demang Lebar Daun Kecamatan IB I, Palembang. 

    “Nah pada Jumat (2/5/2025), sekitar pukul 19.50, terlapor dan teman-temannya yang lain datang ke kamar indekos, karena kebetulan tidak dikunci mereka langsung masuk dan marah-marah,” katanya. 

    Saat itulah, korban hanya diam saja karena merasa salah.

    Namun, terlapor malah semakin menjadi-jadi dan langsung menampar muka korban. 

    “Saya cuma diam saat dia marah, karena memang saya salah, tapi terlapor S malah menampar muka saya lalu mendorong kening saya dengan telunjuknya,” ungkapnya. 

    Selanjutnya, korban duduk di tempat tidur ingin mengambil Handphone, tapi malah diambil terlapor, dan sambil emosi masih menunjuk-nunjuk muka korban. 

    “Saya sempat kesal, dan membalas untuk membela diri, tapi justru teman-temannya yang lain ikut memukuli saya, ada yang menjambak, mencakar, menduduki badan saya sampai tidak bisa berontak,” katanya. 

    Bahkan parahnya lagi, korban mengaku kepalanya sempat dibenturkan ke dinding kamar indekos.

    “Sambil menjambak rambut, terlapor juga membenturkan kepala saya ke dinding beberapa kali,” ujarnya. 

    Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka memar di dahi dan hidung, kemudian tangan kanan dan kiri mengalami lecet, serta bibir atas dan bawah memar.

    “Saya berharap laporan saya cepat diproses, sebab terlapor juga sudah mengatakan melalui medsos akan melakukan penganiayaan selanjutnya, ” ujarnya. 

    Sementara, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Andrie Setiawan melalui Kepala SPKT melalui Panit III, Ipda Yudi mengatakan Laporan korban sudah diterima petugas piket dan akan diteruskan ke Satreskrim Polrestabes Palembang.

    “Laporan akan segera kami kirim ke Unit bersangkutan untuk segera ditindaklanjuti, ” ujarnya. 

    Penulis: andyka wijaya

  • Pemkab Pacitan Raih WTP ke-14, Bukti Konsistensi Tata Kelola Keuangan Daerah

    Pemkab Pacitan Raih WTP ke-14, Bukti Konsistensi Tata Kelola Keuangan Daerah

    Pacitan (beritajatim.com) -Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih Pemerintah Kabupaten Pacitan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk tahun anggaran 2024. Penyerahan opini tertinggi atas laporan keuangan ini dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (2/5/2025), dan diterima langsung oleh Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji.

    Capaian ini menjadi tonggak penting, mengingat Pemkab Pacitan telah mengantongi 14 kali opini WTP, dengan 12 diantaranya diraih secara berturut-turut. Konsistensi ini menjadi sorotan positif dari berbagai pihak, termasuk DPRD Kabupaten Pacitan.

    Ketua DPRD Pacitan, Arif Setia Budi, mengapresiasi kinerja seluruh jajaran pemerintah daerah yang dinilai berhasil menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Ia menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan tersebut.

    “Kami sangat menghargai kerja keras ASN dan pimpinan daerah. Ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap tata kelola yang baik bukan sekadar jargon, tetapi benar-benar diterapkan,” ucap Arif.

    Ia juga menambahkan bahwa DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif agar tata kelola anggaran tetap berpihak kepada kepentingan publik.

    Sementara itu, Bupati Indrata Nur Bayuaji menyatakan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya, raihan opini WTP adalah refleksi dari kerja kolektif semua pihak yang terlibat, dan menjadi dorongan untuk terus berbenah.

    “WTP adalah pengingat bahwa kita berada di jalur yang benar. Kami akan terus memperbaiki pelayanan publik dan menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah,” tandasnya. (tri/kun)

  • DPRD Surabaya desak pemkot serius tangani UD Sentoso Seal pasca-segel

    DPRD Surabaya desak pemkot serius tangani UD Sentoso Seal pasca-segel

    Arsip – Ketua komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko. ANTARA/Indra Setiawan

    DPRD Surabaya desak pemkot serius tangani UD Sentoso Seal pasca-segel
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 03 Mei 2025 – 16:31 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mendesak kepada Pemerintah Kota Surabaya serius dalam menangani permasalahan UD Sentoso Seal menyusul video viral terkait operasional kembali gudang milik perusahaan tersebut pasca/setelah disegel oleh pemkot.

    ia menegaskan bahwa tindakan UD Sentoso Seal yang tetap beroperasi tanpa mengantongi Tanda Daftar Gudang (TDG) resmi, meski telah disegel, merupakan bentuk pelecehan terhadap kewibawaan hukum dan otoritas Pemerintah Kota Surabaya.

    “Pemkot Surabaya harus bersikap lebih tegas, tidak setengah hati dalam menindak pelanggaran seperti ini,” kata dia saat dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu.

    Keberanian UD Sentoso Seal melanjutkan operasional meski telah disegel, kata dia, adalah wujud arogansi korporasi dan pengabaian terhadap aturan yang berlaku.

    “Pemkot harus tegas dan tidak setengah hati. Tindakan UD Sentoso Seal yang mengabaikan penyegelan oleh wali kota karena tidak memiliki TDG, tidak ubahnya seperti meremehkan kebijakan dan hukum yang berlaku di Surabaya,” katanya.

    Politisi Gerindra ini menyebut, pembiaran terhadap pelanggaran seperti ini hanya akan membuka ruang bagi pelaku usaha lain untuk bersikap serupa.

    Padahal, lanjut dia, ketegasan dan konsistensi penegakan aturan merupakan kunci menjaga ketertiban dan keadilan dalam tata kelola kota.

    “Sudah melecehkan Pemerintah Kota Surabaya, menunjukkan sikap arogan dan abai terhadap perizinan. Jika dibiarkan, akan menjadi preseden buruk dalam penegakan perda di Surabaya,” kata Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Komisi A DPRD Surabaya yang membidangi hukum dan pemerintahan, kata Yona, akan meminta klarifikasi dari dinas terkait dan Satpol PP atas insiden ini.

    DPRD juga akan mendorong agar proses penyegelan ulang tidak hanya bersifat simbolik, tapi disertai sanksi administratif maupun pidana jika perlu.

    “Jangan sampai penyegelan hanya jadi formalitas. Bila perlu, laporkan ke penegak hukum agar ada efek jera. Ini soal wibawa pemerintah dan keadilan bagi pelaku usaha lain yang taat aturan,” tegasnya.

    Yona juga meminta masyarakat turut mengawasi dan melaporkan jika menemukan pelanggaran serupa.

    “Itu sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban di Kota Surabaya,” ucapnya.

    Sebelumnya beredar di media sosial Instagram kegiatan pekerja di UD Sentoso Seal yang menerobos dan membuka segel yang sudah dipasang oleh Pemerintah Kota Surabaya.

    Dalam video tersebut terlihat beberapa orang pekerja keluar dari dalam gudang dengan berjalan kaki dan naik sepeda motor serta ada seorang perempuan yang membuka segel dari Pemerintah Kota Surabaya, namun pihak UD Sentoso Seal belum memberi penjelasan.

    Sumber : Antara

  • Satpol PP Ponorogo Tutup Warung di Siman, Disinyalir Jadi Lokasi Prostitusi

    Satpol PP Ponorogo Tutup Warung di Siman, Disinyalir Jadi Lokasi Prostitusi

    Ponorogo (beritajatim.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ponorogo menutup total belasan warung kopi di wilayah Kecamatan Siman. Penertiban ini dilakukan karena warung-warung tersebut disinyalir menjadi lokasi praktik prostitusi terselubung.

    Langkah tegas itu nantinya berlaku efektif mulai tanggal 5 Mei 2025. Penutupan warung yang menjadi lokasi prostitusi terselubung itu, juga mendapat restu dari Bupati Sugiri Sancoko dan Ketua DPRD Dwi Agus Prayitno. Korps penegak perda itu, juga mendapatkan dukungan dari Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Siman dan masyarakat setempat.

    “Kami tak bisa lagi diam. Ini sudah meresahkan. Atas restu Bupati Sugiri Sancoko dan Ketua DPRD Dwi Agus Prayitno, serta dukungan Forkopimcam Siman, kami ambil tindakan tegas,” kata Kasatpol PP Eko Suprapto, ditulis Sabtu (3/5/2025).

    Selama ini, kawasan tersebut sudah menjadi rahasia umum, menjadi aktivitas prostitusi yang dibungkus sebagai warung kopi. Lelaki hidung belang keluar masuk setiap hari. Namun kini, titik-titik itu resmi ditutup. Eko berharap perempuan penjaga warung kopi itu, kembali ke daerahnya masing-masing. “Kami sudah beri peringatan keras, jangan coba-coba pindah lokasi dan tetap praktik di Ponorogo,” tegas Eko.

    Satpol PP memastikan penegakan Peraturan Daerah (Perda) akan terus berlanjut. Tak hanya di Siman, warung-warung serupa di kecamatan lain pun akan segera ditertibkan jika terbukti melanggar.

    “Kami mulai dari Siman. Silakan masyarakat lapor jika ada praktik serupa di lingkungan lain. Penegakan aturan ini demi ketertiban umum dan keselamatan warga,” kata Eko.

    Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa Satpol PP Ponorogo bukan lagi simbol tanpa daya. Dengan koordinasi lintas lembaga dan dukungan penuh pemerintah daerah, aparat kini bergerak cepat melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang mengancam kesehatan dan moral publik. (end/kun)

  • Pencopotan Adi Sutarwijono, Pakar Unair: PDIP Sedang Berbenah Hadapi Dinamika Politik ke Depan

    Pencopotan Adi Sutarwijono, Pakar Unair: PDIP Sedang Berbenah Hadapi Dinamika Politik ke Depan

    Surabaya (beritajatim.com) – Pencopotan Adi Sutarwijono dari jabatan Ketua DPC PDIP Surabaya dinilai sebagai bagian dari mekanisme internal dan strategi pembenahan partai jelang dinamika politik ke depan.

    Hal itu disampaikan Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair), Suko Widodo, menanggapi keputusan DPP PDIP yang membebastugaskan Adi Sutarwijono lewat Surat Keputusan tertanggal 30 April 2025.

    “Saya kira ini persoalan internal organisasi. PDIP punya mekanisme dalam pengelolaan organisasi,” kata Suko saat dihubungi, Sabtu (3/5/2025).

    Menurutnya, pencopotan ini tak semata soal individu, namun juga menjadi bagian dari langkah antisipatif PDIP dalam menghadapi situasi politik yang terus berkembang. “Ini kemungkinan juga berkaitan dengan masa depan PDIP dalam mengantisipasi situasi politik saat ini dan ke depan,” ujarnya.

    Sebelumnya, DPP PDIP menyebut penurunan jumlah kursi PDIP di DPRD Surabaya dari 15 menjadi 11 kursi sebagai salah satu alasan evaluasi kepengurusan DPC. Menanggapi hal itu, Suko menyebut penurunan suara PDIP di Surabaya tidak bisa dilepaskan dari banyak faktor, baik internal maupun eksternal.

    “Pemilu 2024 sangat anomali. Tentu banyak faktor yang menyebabkan penurunan perolehan suara PDIP. Di luar problem internal, faktor eksternal juga berpengaruh. Partai politik lain juga berupaya maksimal. Jadi faktornya beragam,” jelasnya.

    Ia menekankan, langkah DPP PDIP mencopot sejumlah pengurus menunjukkan bahwa partai berlambang banteng itu sedang melakukan konsolidasi internal untuk memperkuat posisi dalam kontestasi politik mendatang.

    “Poin yang bisa disimpulkan bahwa PDIP memang sedang berbenah menghadapi kompetisi politik ke depan,” tutup Suko.

    Sebelumnya, DPP PDIP juga menunjuk Yordan M Batara-Goa sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua DPC PDIP Surabaya selama tiga bulan ke depan untuk memulihkan soliditas dan kinerja struktur partai. [ipl/ted]

  • Ras MD: Saya Yakin Husniah Talenrang Aklamasi di Muswil PAN Sulsel

    Ras MD: Saya Yakin Husniah Talenrang Aklamasi di Muswil PAN Sulsel

    FAJAR.CO.ID.MAKASSAR — Musyawarah Wilayah (Muswil) VI Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan (Sulsel) diagendakan akan berlangsung pada Minggu, 4 Mei 2025.

    Hingga saat ini, ada dua nama atau figur calon ketua PAN Sulsel menguat, mereka adalah Bupati Gowa Husniah Talenrang dan Bupati Maros, Chaidir Syam.

    Siapa di antara dua figur ini punya peluang besar bakal menakhodai PAN SulSel?

    Ras Md Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia yang juga pengamat politik nasional menilai bahwa kedua figur ini adalah kader terbaik PAN.

    Pasalnya, kedua figur ini memiliki basis wilayah tradisional. Ditambah lagi kontribusi elektoral terhadap PAN di pemilu kemarin cukup signifikan.

    Bahkan, sosok Husniah Talenrang memberi kontribusi rill dengan sikap politiknya maju sebagi kontestan caleg Provinsi dapil tiga.

    Atas keputusan politiknya tersebut, Bupati Gowa ini berhasil menyumbang kursi untuk PAN di DPRD Provinsi bahkan dengan suara terbanyak mencapai 44 ribu suara. Namun karena amanah PAN, Husniah Talenrang berani melepaskan posisinya sebagai caleg terpilih dan memutuskan maju sebagai calon Bupati Gowa.

    Lagi-lagi Hj. Sitti Husniah Talenrang kembali terpilih menjadi Bupati Gowa, Bahkan Husniah tidak hanya berhasil memenangkan pertarungan Pilkada Gowa, namun ia menciptakan sejarah baru sebagai Bupati perempuan pertama yang memimpin di tanah Butta Patturioloang.

    Disisi lain, Khaidir Syam adalah kader terbaik PAN, sebagai Bupati Maros dua periode menegaskan jika KS punya basis elektoral bahkan PAN Maros cukup stabil dalam pencapaian perolehan Pilegnya.

  • Komisi A DPRD Surabaya Kecam Operasional Gudang Disegel: Bentuk Pelecehan Hukum

    Komisi A DPRD Surabaya Kecam Operasional Gudang Disegel: Bentuk Pelecehan Hukum

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengecam keras operasional kembali gudang milik UD Sentosa Seal yang sebelumnya telah disegel oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Ia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap kewibawaan hukum dan otoritas pemerintah.

    Gudang UD Sentosa Seal diketahui tetap menjalankan aktivitas operasional meski belum mengantongi Tanda Daftar Gudang (TDG) resmi. Padahal, penyegelan telah dilakukan karena pelanggaran perizinan.

    “Pemkot harus tegas dan tidak setengah hati. Tindakan UD Sentosa Seal yang mengabaikan penyegelan oleh Wali Kota karena tidak memiliki TDG, tidak ubahnya seperti meremehkan kebijakan dan hukum yang berlaku di Surabaya,” tegas Yona, Sabtu (3/5/2025).

    Menurut politisi Gerindra ini, keberanian UD Sentosa Seal melanjutkan aktivitas bisnis meski telah disegel mencerminkan arogansi korporasi dan pengabaian terhadap peraturan. Ia mengingatkan bahwa pembiaran terhadap pelanggaran seperti ini akan menjadi preseden buruk.

    “Sudah melecehkan Pemerintah Kota Surabaya, menunjukkan sikap arogan dan abai terhadap perizinan. Jika dibiarkan, akan menjadi preseden buruk dalam penegakan perda di Surabaya,” imbuh Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Komisi A DPRD Surabaya yang membidangi hukum dan pemerintahan akan meminta klarifikasi dari dinas terkait dan Satpol PP atas kejadian ini. Yona menegaskan agar penyegelan ulang nantinya tidak hanya bersifat simbolik, namun disertai sanksi administratif bahkan pidana jika perlu.

    “Jangan sampai penyegelan hanya jadi formalitas. Bila perlu, laporkan ke penegak hukum agar ada efek jera. Ini soal wibawa pemerintah dan keadilan bagi pelaku usaha lain yang taat aturan,” ujarnya.

    Ia juga mengajak masyarakat Surabaya turut serta mengawasi dan melaporkan jika menemukan pelanggaran serupa. Menurutnya, partisipasi aktif publik sangat penting untuk menjaga ketertiban kota. [asg/beq]

  • Fraksi PDIP Dukung Usulan Skema Pembiayaan Pusat untuk 5 Proyek Strategis Malang

    Fraksi PDIP Dukung Usulan Skema Pembiayaan Pusat untuk 5 Proyek Strategis Malang

    Malang (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang mengapresiasi langkah Bupati Malang Sanusi yang mengusulkan skema pembiayaan pemerintah pusat untuk lima proyek strategis daerah. Wakil Ketua Fraksi PDIP, Zulham Akhmad Mubarrok, menyebut langkah itu sebagai terobosan tepat untuk pemerataan pembangunan wilayah.

    “Langkah Pemkab mencari sumber pembiayaan alternatif, seperti kemitraan publik-swasta maupun skema pembiayaan pusat ini terobosan yang sesuai dan pas,” ujar Zulham, Sabtu (3/5/2025).

    Lima proyek strategis yang diajukan Pemkab Malang yaitu pembangunan alun-alun Kepanjen, Jalan Tol Malang–Kepanjen, revitalisasi Pasar Lawang, pengembangan skytrain wisata, dan pembangunan Masjid Besar Kepanjen.

    Zulham menjelaskan, alun-alun Kepanjen dirancang menjadi ruang publik terpadu yang mengintegrasikan fungsi rekreatif, edukatif, dan komersial, serta terhubung langsung dengan Stasiun Kereta Api dan pusat pemerintahan. Proyek ini diperkirakan menelan anggaran Rp764 miliar dan diajukan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    “Ini juga pakai KPBU idealnya karena APBD kita memang belum mampu,” tegas Zulham yang juga Ketua KNPI Kabupaten Malang.

    Proyek prioritas lain adalah pembangunan Jalan Tol Malang–Kepanjen yang disebut krusial untuk mempercepat konektivitas kawasan selatan Kabupaten Malang menuju Kota Malang dan wilayah megapolitan Surabaya. Pembangunan tol ini juga tercantum dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 dan diperkirakan membutuhkan anggaran Rp5,7 triliun.

    Revitalisasi Pasar Lawang yang terbakar pada 2019 diproyeksikan memerlukan dana Rp150 miliar. Sedangkan Masjid Jamik Kepanjen diajukan untuk mendapat pembiayaan hibah sebesar Rp350 miliar dari Uni Emirat Arab. Proyek skytrain wisata menjadi yang terbesar dengan estimasi anggaran mencapai Rp16 triliun.

    “Dalam hal ini kami di Dewan percaya penuh bahwa Abah Sanusi mampu membawa kabupaten menjadi prospektif dan terus berkembang,” pungkas Zulham. [yog/beq]