Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Unjuk Rasa Petani Singkong di Lampung Ricuh: Batu Beterbangan, Gubernur Langsung Lakukan Ini – Halaman all

    Unjuk Rasa Petani Singkong di Lampung Ricuh: Batu Beterbangan, Gubernur Langsung Lakukan Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BANDAR LAMPUNG –  Aksi unjuk rasa atau demonstrasi ratusan orang gabungan petani singkong, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan di halaman kantor Pemprov Lampung, berlangsung panas, Senin (5/5/2025).

    Dalam aksinya, mereka mendesak Pemprov Lampung menetapkan regulasi terkait harga singkong yang tak kunjung menemukan titik terang.

    Namun, aksi tersebut berlangsung memanas. Belum sampai 15 menit berlangsung, terjadi kerusuhan. 

    Massa merasa emosi karena diadang menggunakan kawat berduri.

    Dari pantauan Tribunlampung.co.id, ratusan peserta aksi tiba di lokasi sekira pukul 12.15 WIB.

    Setiba di sana, mereka diadang kawat berduri. 

    Tak terima, mereka lantas berteriak meminta kepolisian memberi akses untuk memasuki halaman kantor DPRD Lampung.

    Merasa permintaan tersebut tak digubris, massa merangsek masuk dengan merobohkan kawat berduri yang terpasang.

    Aksi tersebut mendapat adangan dari sejumlah aparat kepolisian yang dilengkapi tameng dan pentungan.

    “Kami ini rakyat yang terzalimi. Kami ingin menyampaikan aspirasi kami secara damai. Jangan halangi kami menyampaikan pendapat,” ujar salah satu pendemo melalui pengeras suara.

    Sejurus kemudian, para demonstran dan aparat kepolisian terlibat saling dorong, bahkan saling pukul.

    Sebagian massa yang tersulut emosi kemudian mulai melemparkan batu dan kayu ke arah petugas.

    Hal tersebut membuat polisi menyemprotkan air ke arah pengunjuk rasa.

    Tak mau kalah, massa kembali membalasnya dengan lemparan batu dan kayu.

    Setelah sempat bersitegang, petugas akhirnya memberikan kesempatan kepada massa menyampaikan aspirasi di halaman kantor DPRD Lampung.

    Hingga saat ini, unjuk rasa tersebut masih terus berlangsung.

    Gubernur temui massa

    Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menemui massa pendemo di halaman kantor DPRD Lampung untuk meredam massa.

    Gubernur Mirza menemui para pendemo dengan didampingi Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Alfret Jacob Tilukay, dan beberapa pejabat Pemprov Lampung.

    Dalam pertemuan tersebut, Mirza mengajak perwakilan demonstran bermediasi di Balai Keratun.

    “Terima kasih kepada para petani, mahasiswa, yang sudah menyampaikan aspirasinya. Percayalah, Pemerintah Provinsi Lampung berpihak kepada perjuangan rakyatnya,” ujar Mirza di hadapan para demonstran.

    Sejumlah koordinator perwakilan demonstran sepakat dengan ajakan gubernur.

    Namun, ada beberapa mahasiswa yang menginginkan mediasi dilakukan di hadapan pengunjuk rasa. Mirza pun kembali meminta perwakilan pendemo untuk mediasi di dalam ruangan.

    “Semua ada caranya. Kalau mau semuanya masuk, tidak muat ruangan. Tapi semua koordinator perwakilan silakan masuk,” kata Mirza.

    Selanjutnya, Mirza berjalan menuju Balai Keratun dengan diikuti sejumlah perwakilan demonstran. 

    Sesampainya di Ruang Abung Balai Keratun, mediasi tertunda hingga 30 menit lantaran situasi unjuk rasa di lapangan tak kunjung kondusif.

     

    dan

    Gubernur Mirza Temui Pendemo, Minta Mediasi di Balai Keratun

     

  • Janji Pertumbuhan, Investasi, dan Keadilan Ekonomi dalam RPJMD Jember 2025-2029

    Janji Pertumbuhan, Investasi, dan Keadilan Ekonomi dalam RPJMD Jember 2025-2029

    Jember (beritajatim.com) – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2025-2029 berfokus pada tiga hal, yakni pembangunan ekonomi, pertumbuhan investasi, dan kesejahteraan masyarakat.

    Hal ini dikemukakan Bupati Muhammad Fawait kepada wartawan, usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029, di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Senin (5/5/2025).

    “RPJMD adalah wujud tindak lanjut visi dan misi yang telah kami sampaikan. Raperda RPJMD akan disahkan bersama DPRD Kabupaten Jember. RPJMD jadi dasar pembangunan di Jember,” kata Fawait.

    RPJMD Jember disesuaikan dengan RPJM Nasional dan RPJMD Jawa Timur. “Mulai dari sektor pangan dan sebagainya,” kata Fawait.

    Fokus pertama adalah pertumbuhan ekonomi. “Ini harus kita genjot. Pertumbuhan ekonomi ini salah satu instrumennya adalah ketepatan dan keefektifan government expenditure yakni APBD Kabupaten Jember,” kata Fawait.

    Saat ini Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Jember kalah dibandingkan daerah lain di Jatim. Keduanya adalahj wujud reformasi birokrasi dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jember.

    Fokus berikutnya adalah investasi. “Kami selalu mendengung-dengungkan Jember adalah kabupaten yang ramah investasi. Buktinya apa? PT Semen Imasco Asiatic sudah buka dan masyarakat menerima. Tokoh-tokoh masyarakat bisa menerima. Masyarakat kita dudukkan bersama dan ternyata perlu komunikasi saja. Investor tidak perlu khawatir datang ke Jember,” kata Fawait.

    Tak cukup investasi, Fawait ingin ada keadilan di bidang ekonomi. Fawait ingin ada pemerataan pendapatan. “Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan banyak masyarakat di Jember,” kata Fawait.

    Fokus terakhitr adalah kesejahteraan masyarakat. “Ukurannya adalah penurunan angka kemiskinan di Jember. Hari ini kami mendukung pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) untuk memverifikasi data kemiskinan di Jember. dibuat satu data oleh Presiden Prabowo,” kata Fawait. [wir]

  • DPRD Ponorogo Desak Penyisiran Menyeluruh Warung Esek-esek

    DPRD Ponorogo Desak Penyisiran Menyeluruh Warung Esek-esek

    Ponorogo (beritajatim.com) – Penertiban belasan warung esek-esek di Desa Demangan, Kecamatan Siman, mendapat dukungan penuh dari DPRD Ponorogo. Langkah tegas Satpol PP itu dilakukan setelah muncul keresahan dari warga sekitar yang melaporkan aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut.

    Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menegaskan bahwa operasi serupa harus dilakukan secara merata, tidak hanya di satu titik. Menurutnya, sejumlah warung kopi di wilayah lain juga patut dicurigai menjalankan praktik prostitusi terselubung.

    “Jangan sampai lokasi ditutup tapi nanti pindah lokasi baru. Kalau bisa tempat-tempat lain yang terindikasi juga dilakukan penyisiran,” kata Dwi Agus, Senin (5/5/2025).

    Ia menilai keberadaan warung esek-esek tersebut telah melanggar norma sosial dan menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat. Dugaan adanya belasan pekerja yang mengidap penyakit kelamin menular turut memperkuat alasan penutupan.

    Kang Wie, sapaan akrabnya, juga mendorong koordinasi lintas instansi dalam upaya pencegahan. Ia menyebut pentingnya keterlibatan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para pekerja, sementara penindakan tetap menjadi ranah Satpol PP.

    “Dinkes yang melakukan pemeriksaan kesehatan, Satpol PP nanti yang melakukan penindakan,” katanya.

    Politisi PKB itu menekankan pentingnya operasi penyakit masyarakat (pekat) dilakukan secara rutin, bukan sekadar respons atas laporan warga. Ia berharap penegakan ketertiban masuk dalam agenda berkelanjutan pemerintah daerah.

    “Sudah disepakati untuk ditutup, artinya memang itu menjadi keresahan dan semua apa yang menjadi langkah-langkah penutupan itu sudah terkoordinasi. Kalau nggak segera ditutup, bahaya itu,” pungkas Dwi Agus. [end/beq]

  • Pemkot Malang-Jatim siap bentuk Dinas Ekraf sesuai instruksi pusat

    Pemkot Malang-Jatim siap bentuk Dinas Ekraf sesuai instruksi pusat

    Kalau soal potensi ekraf Kota Malang sudah mumpuni, fasilitas pun sudah lengkap, nanti MCC di bawah Dinas Ekraf ini yang digabung dengan UMKM

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur siap membahas teknis pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif (Ekraf) sebagai langkah tindak lanjut instruksi pemerintah pusat, melalui kementerian terkait.

    Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin di Kota Malang, Senin, mengatakan pembentukan Dinas Ekraf adalah bagian dukungan setiap program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

    “Kemarin itu memang diperintahkan untuk membuat dinas ini (ekraf). Kami tentu mendukung karena itu perintah kementerian, sambil melihat kemampuan kami,” kata Ali.

    Ali menyatakan rencana awal Dinas Ekonomi Kreatif atau ekraf tidak berdiri sendiri. Melainkan digabung dengan unit kerja yang ada.

    Kemungkinan paling potensial adalah menjadikan satu antara ekraf dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Rencana awal itu UMKM dan ekonomi kreatif menjadi satu dinas, sehingga tidak berdiri sendiri. Kalau sekarang UMKM itu masih di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag),” ucapnya.

    Teknis lain yang juga mulai dibahas, yakni menyangkut ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di dalam dinas tersebut. Sebab tak bisa dipungkirinya, satuan kerja harus ditunjang dengan orang-orang berkompeten pada bidangnya.

    Oleh karena itu, dia tak menampik bahwa pembentukan unit kerja baru menghadirkan tantangan bagi Pemkot Malang.

    “Bagi ASN yang kami tugaskan dan diberikan amanat untuk menjadi kepala dinas dan jajaran strukturalnya harus bisa menyiapkan dan menjalankan kebijakan,” ujar dia.

    Bahkan, kata Ali, pemkot setempat tetap akan memberikan pelatihan bagi setiap orang yang ditunjuk menjalankan kerja kedinasan di Dinas Ekraf.

    “Kemampuan SDM kami tambah melalui pelatih atau dengan teknis lain, sehingga kapasitas semakin siap. Kalau soal ASN siap atau tidak, teman-teman ASN tentu harus siap,” kata dia.

    Kemudian soal lingkungan kerja, Ali menyebut jika hal itu masih belum dibahas secara mendalam, tetapi salah satu ruang kerja Dinas Ekraf adalah menaungi operasional Malang Creative Center (MCC), di Jalan Ahmad Yani, Kota Malang.

    “Kalau soal potensi ekraf Kota Malang sudah mumpuni, fasilitas pun sudah lengkap, nanti MCC di bawah Dinas Ekraf ini yang digabung dengan UMKM,” ujarnya.

    Soal realisasi pembentukan Dinas Ekraf, Ali masih belum bisa memastikan kapan tetapi semuanya juga akan disampaikan ke para legislator DPRD Kota Malang.

    “Nanti kami sebutkan di rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) karena harus melalui persetujuan dari pihak DPRD Kota Malang,” kata dia.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono Libatkan DPRD hingga Kemendagri dalam Proses Seleksi Kepala Dinas hingga Wali Kota

    Pramono Libatkan DPRD hingga Kemendagri dalam Proses Seleksi Kepala Dinas hingga Wali Kota

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bakal melibatkan DPRD DKI Jakarta hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam proses seleksi kepala dinas hingga wali kota.

    Instansi lain dilibatkan guna memastikan proses pemilihan kepala dinas hingga wali kota dilakukan secara profesional dan terbuka.

    “Di dalam memilih itu tentunya melibatkan institusi yang berwarna di dalam sendiri maupun di luar Balai Kota. Di luar Balai Kota adalah Biro Kepegawaian, kemudian Kemendagri, dan tentunya juga DPRD,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Sebagai informasi tambahan, DPRD DKI Jakarta telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap para calon bupati dan wali kota.

    Ada empat kandidat yang sudah diwawancarai pada Jumat (2/5/2025) kemarin, yaitu Wakil Bupati Kepulauan Seribu Fadjar Churniawan yang dipersiapkan sebagai Bupati Kepulaun Seribu, Wakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat yang diproyeksikan sebagai Wali Kota Jakarta Utara.

    Kemudian, Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin yang akan digeser sebagai Wali Kota Jakarta Timur, serta Asisten Deputi Bidang Pengendalian Permukiman M Anwar yang diproyeksikan menggantikan Munjirin di Jakarta Selatan.

    Keempat sosok kandidat bupati dan wali kota yang melakukan fit and proper test ini dipilih langsung oleh Gubernur Pramono Anung.

    Pemilihan keempat orang ini sebagai calon bupati dan wali kota Jakarta ini pun dilakukan secara profesional.

    lihat foto
    Usai Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya, Hercules Rozario Marshal, kini giliran Razman Nasution yang senggol Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

    “Jadi dalam memilih, terus terang orang-orang yang akan bertugas sebagai wali kota, kepala dinas, kepala biro, saya memilih secara profesional,” ujarnya.

    “Seperti yang saya katakan, saya memang orang yang bisa bekerja dengan siapapun,” tambahnya menjelaskan.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • PAD Wisata Pasuruan 2024 Lampaui Target, Pemkab Dorong Pengelolaan Lebih Kreatif

    PAD Wisata Pasuruan 2024 Lampaui Target, Pemkab Dorong Pengelolaan Lebih Kreatif

    Pasuruan (beritajatim.com) – Destinasi wisata unggulan milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan menunjukkan kinerja yang sangat positif dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2024, sektor wisata berhasil melampaui target yang ditetapkan, mencatatkan penerimaan lebih tinggi dari yang diproyeksikan. Hal ini memberikan optimisme bahwa pengelolaan destinasi wisata akan terus memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

    Kepala Bidang Destinasi di Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan, Nurusanto, menyampaikan bahwa capaian positif ini merupakan hasil dari peningkatan kunjungan wisatawan ke tiga obyek wisata unggulan yang dikelola oleh pemerintah daerah. “Kami melihat adanya tren positif dari sektor wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, sehingga PAD tahun ini bisa tercapai. Namun, masih dibutuhkan inovasi kreatif untuk semakin menarik lebih banyak wisatawan,” kata Nurusanto.

    Pada tahun 2024, Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan menargetkan retribusi wisata sebesar Rp 700 juta. Namun, hingga akhir tahun anggaran, angka yang berhasil dikumpulkan justru melampaui target tersebut dengan total mencapai Rp 886 juta.

    Pemandian Alam Banyubiru menjadi penyumbang terbesar pendapatan retribusi wisata, dengan berbagai objek wisata yang dikenakan biaya masuk. “Dominasi pendapatan masih dipegang oleh Pemandian Alam Banyubiru, karena banyaknya objek wisata di sana yang dikenakan retribusi,” ungkap Nurusanto.

    Sementara itu, retribusi yang diperoleh dari Danau Ranu Grati dan Gerbang Wisata Baledono tercatat masing-masing sebesar Rp100 juta. Meskipun kontribusi dari kedua lokasi ini lebih kecil, Nurusanto berharap sektor wisata di kedua tempat tersebut dapat terus dikembangkan untuk lebih meningkatkan penerimaan daerah.

    Capaian positif pada tahun 2024 ini menjadi pijakan bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menetapkan target yang lebih ambisius di tahun 2025. Untuk tahun mendatang, target penerimaan retribusi wisata dipatok naik sebesar 10 persen, yakni sebesar Rp770 juta.

    Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Misto Leo Faisal, menekankan pentingnya kreativitas dalam pengelolaan destinasi wisata. Ia berharap agar pengelola destinasi wisata tidak hanya berfokus pada jumlah pengunjung, tetapi juga menciptakan pengalaman berkesan yang akan membuat wisatawan kembali berkunjung. “Pengelolaan yang baik akan meningkatkan jumlah repeat visitors, yang tentunya akan berdampak pada peningkatan PAD,” ujar Misto. [ada/beq]

  • Donasi untuk Hewan Terlantar, Anggota DPRD Jakarta Menang Lelang Baju Eksklusif Bobby Kertanegara – Halaman all

    Donasi untuk Hewan Terlantar, Anggota DPRD Jakarta Menang Lelang Baju Eksklusif Bobby Kertanegara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – Acara Petfest 2025 yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, pada 2–4 Mei 2025, menghadirkan momen istimewa di hari terakhirnya.

    Momen istimewa tersebut adalah kehadiran kucing Presiden Prabowo Subianto yang populer di media sosial, Bobby Kertanegara.

    Tak hanya sekadar menyapa para penggemarnya, Bobby juga ikut serta dalam aksi sosial penggalangan dana untuk membantu hewan-hewan jalanan yang terlantar.

    Salah satu kegiatan penggalangan dana tersebut adalah lelang dua baju eksklusif milik Bobby.

    Lelang ini dimenangkan oleh Francine Widjojo, seorang pegiat kesejahteraan hewan dari komunitas Jakarta Ramah Hewan.

    Francine juga merupakan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Francine berhasil memenangkan dua item lelang, yakni sebuah denim vest dan kemeja batik dengan bordir nama “Bobby Kertanegara”, dengan penawaran tertinggi senilai Rp12 juta melalui akun Instagram resmi Petfest.

    Lelang tersebut sebelumnya dibuka dengan harga awal hanya Rp50 ribu.

    Francine memang dikenal luas di kalangan pecinta hewan sebagai aktivis yang aktif membantu kucing jalanan.

    Ia menginisiasi sejumlah program seperti “Traktir Kucing Jalanan”, sterilisasi kucing gratis di wilayah Jakarta Selatan, serta program adopsi “Rescue Makmur Bahagia”.

    “Saya senang bisa ikut membantu Bobby menolong teman-teman anabulnya yang terlantar. Mudah-mudahan banyak yang tergerak hatinya untuk mengadopsi kucing jalanan. Semoga Jakarta dan Indonesia bisa menjadi tempat yang ramah bagi hewan,” ujar Francine, Minggu (4/5/2025).

    Dua baju lelang tersebut diserahkan langsung oleh Bobby di atas panggung utama Petfest 2025. Francine menerima dengan penuh antusias.

    Dikenal juga lewat keakrabannya dengan Yakult, seekor kucing putih yang ia selamatkan dari jalanan dan sempat viral di media sosial, Francine sempat ditanya apakah baju Bobby akan diberikan kepada Yakult.

    “Kayaknya mau saya bingkai. Ini edisi terbatas,” jawabnya sambil tertawa. 

     
     

     

  • Kalbar prioritaskan transformasi dan ketahanan pangan dalam RPJMD

    Kalbar prioritaskan transformasi dan ketahanan pangan dalam RPJMD

    Pontianak (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan dua dokumen strategis pembangunan daerah, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

    “Forum Musrenbang yang berlangsung di Pontianak ini menjadi panggung penting untuk menajamkan arah pembangunan Kalbar dalam lima tahun ke depan, dengan menitikberatkan pada transformasi struktural dan penguatan ketahanan pangan,” kata Kepala Bappeda Provinsi Kalbar, Mahmuda, di Pontianak, Senin.

    Dia menjelaskan bahwa RPJMD dan RKPD memiliki peran vital dalam merumuskan prioritas dan arah pembangunan daerah. RPJMD, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, menjadi panduan utama dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun, sedangkan RKPD merupakan panduan tahunan yang akan menjadi dasar penyusunan APBD Tahun 2026.

    “Sebagai bentuk pendekatan partisipatif dan bottom-up, Musrenbang ini digelar untuk merumuskan prioritas pembangunan yang inklusif dan terarah,” kata Mahmuda.

    Mahmuda menjelaskan penyusunan RPJMD Kalbar 2025–2029 telah melalui sejumlah tahapan penting, mulai dari penyusunan dokumen teknokratik di tahun 2024, orientasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB, hingga konsultasi publik dan pembahasan bersama DPRD. Musrenbang hari ini menjadi forum penajaman prioritas pembangunan lima tahunan.

    Sementara untuk penyusunan RKPD 2026, Bappeda telah menggelar forum konsultasi lintas kabupaten/kota, menyelaraskan target kinerja dengan kementerian/lembaga, serta menghimpun usulan prioritas pembangunan melalui rangkaian Musrenbang daerah.

    Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, dalam sambutannya menyatakan apresiasi terhadap komitmen Kalbar dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

    “Tema pembangunan nasional 2025–2029 adalah penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Ini sejalan dengan fokus RPJMD Kalbar,” kata Restuardi.

    Ia menegaskan penyusunan RPJMD harus merujuk pada arah RPJPN 2025–2045 sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 59 Tahun 2024. Target nasional mencakup penurunan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan per kapita, serta penurunan emisi gas rumah kaca.

    Kementerian Dalam Negeri turut mengapresiasi capaian Kalbar dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,86 persen dan menekan angka kemiskinan ke angka 6,25 persen per akhir 2024, yang lebih baik dari rata-rata nasional.

    “Dari sisi ekonomi, Kalbar dinilai memiliki potensi besar dalam diversifikasi dan hilirisasi ekonomi daerah. Rencana pengembangan Pelabuhan Internasional Kijing serta peningkatan konektivitas jalan provinsi menjadi pendorong utama penguatan ekonomi daerah,” tuturnya.

    Restuardy mengingatkan bahwa Kalbar tetap harus memperhitungkan tantangan global seperti pelemahan ekonomi dunia, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik. Karena itu, penguatan kapasitas fiskal dan efisiensi belanja daerah menjadi sangat krusial.

    “APBD harus diarahkan pada belanja yang berdampak tinggi seperti pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, dan investasi yang berorientasi pemerataan,” katanya.

    Kalbar dinilai sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi secara nasional per 8 April 2025, yang menunjukkan kapasitas fiskal yang kuat untuk menopang pembangunan jangka menengah.

    Dalam penyusunan RKPD 2026, Restuardi menekankan pentingnya penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih yang diselaraskan dengan agenda nasional, termasuk delapan Astacita Presiden dan 17 program prioritas Kabinet Merah Putih.

    “Prioritasnya mencakup peningkatan kualitas SDM, ketahanan pangan, dan hilirisasi sektor unggulan seperti kelapa sawit dan pertanian,” kata dia.

    Beberapa daerah seperti Sambas, Landak, Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu diharapkan menjadi kawasan lumbung pangan Kalbar. Pemerintah pusat juga mendorong penguatan pendidikan vokasi serta pengembangan energi hijau berbasis CPO.

    Sementara itu, Gubernur Kalbar Ria Nosan menegaskan Musrenbang tahun ini bukan sekadar seremoni, melainkan ruang strategis untuk memastikan arah pembangunan Kalbar berada dalam jalur yang terintegrasi dengan visi nasional.

    “Pemprov Kalbar kini dihadapkan pada peluang dan tantangan besar untuk menjadikan transformasi dan ketahanan pangan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan,” kata Ria Norsan.

    Untuk itu, katanya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan arah pembangunan jangka menengah 2025–2030 dengan fokus pada pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan transisi ekonomi berkelanjutan.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dedi Mulyadi Berencana Sasar Target Baru untuk Program Pendidikan Militer, Orang Dewasa Bisa Kena

    Dedi Mulyadi Berencana Sasar Target Baru untuk Program Pendidikan Militer, Orang Dewasa Bisa Kena

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, berencana untuk memperluas cakupan pendidikan militer di barak TNI sebagai bentuk pembinaan bagi masyarakat yang bermasalah.

    Sebagaimana diketahui, Dedi saat ini telah memberlakukan kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak TNI untuk dibina dan diberikan pelatihan karakter.

    Dalam mekanismenya, siswa katagori SMP dan SMA/SMK yang terlibat aksi pergaulan negatif seperti ikut geng motor, tawuran, atau tindakan kriminal lainnya, langsung dikirim ke barak TNI untuk memperoleh pendidikan tersebut.

    Jika hasilnya berdampak positif, Gubernur Jawa Barat itu menyebut ada kemungkinan program ini bakal diperluas dan menjangkau orang dewasa.

    “Saya berencana setelah (pelajar) SMP dan SMA ini berhasil, saya lihat nanti sebulan kedepan ya, jika ini berhasil maka nanti yang dewasa,” kata Dedi Mulyadi dikutip dari tayangan Kompas TV, Senin (5/5/2025).

    Adapun pada katagori dewasa yang dimaksud Dedi ini, yakni masyarakat bermasalah yang suka nongkrong di jalan sambil mabuk-mabukan atau tawuran.

    “Jadi bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani, saya akan menangani juga kenakalan dewasa,” kata Dedi.

    Selain itu dalam salah satu pernyataannya, Dedi juga mengatakan ada kemungkinan program pendidikan militer menyasar pada siswa ‘gemulai’.

    Usulan ini pertama kali disampaikan oleh warganet melalui jejaring media sosial.

    Merespon usulan ini, Dedi pun tak menutup kemungkinan bisa saja siswa ‘gemulai’ bakal ikut diberikan pembinaan melalui pendidikan karakter di barak TNI.

    “Komentar di media sosial, Pak Gub, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap, ya bisa saja,” kata Dedi.

    “yang penting ini fokus dulu deh yang bikin resah,” pungkasnya.

    Sempat tuai kritikan

    Sebelumnya, pendidikan militer ala Dedi Mulyadi terhadap para siswa di Jawa Barat yang bermasalah juga menuai banyak kritikan. 

    Salah satu kritikan, datang dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono.

    Ono melihat Dedi Mulyadi semestinya memaksimalkan lebih dulu instrumen pemerintah sebelum melibatkan TNI/Polri. 

    Ia melanjutkan kebijakan itu seharusnya disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini di Provinsi Jawa barat. 

    “Di mana setiap kebijakan harusnya dikomunikasikan, dibahas secara komprehensif. Jangan seperti pemangkasan anggaran, pencoretan anggaran kepada pondok pesantren dan masjid yang akhirnya viral, lalu seketika gubernur mengembalikan lagi anggaran itu,” ujar Ono seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Rabu (30/4/2025). 

    Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat tersebut juga menilai, Dedi harus melibatkan sejumlah pihak sebelum menerapkan kebijakan tersebut. 

    Hal itu bertujuan agar ada tolak ukurnya dalam melihat keberhasilan dari program tersebut. 

    “Saya berharap sebelum itu dilakukan paling tidak ada ahli pendidikan yang diundang, KPAI yang diundang, DPRD diajak bicara, faktor yang bisa dikatakan berhasil atau tidak kan harus ada aturannya. Pada saat masuk ke barak militer dianggap berhasil kan harus ada ukurannya. Ukuran itu harus disepakati,” jelasnya. 

    Ono pun secara blak-blakan menyebut penerapan pendidikan militer di barak bertepatan pada 2 Mei dalam menyambut Hari Pendidikan dinilai gegabah. 

    “Menurut saya, tidak bisa dalam waktu yang sangat singkat misalnya 2 Mei menyambut Hari Pendidikan ya, tiba-tiba dicari anak-anak nakal, tentaranya masuk ke sekolah-sekolah yang enggak bisa gitu juga. Jangan gegabah, masih ada jalan yang baik.”

    “Saran saya, harus dibicarakan secara komprehensif, aspek hukumnya harus jelas dan aspek-aspeknya harus jelas termasuk pembiayaan,” pungkasnya. 

    Didukung sejumlah emak-emak

    Di tengah ramainya pemberitaan kebijakan Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke Barak TNI, sejumlah emak-emak juga beri dukungan.

    Emak-emak yang mendukung gebrakan ini justru menilai, pendidikan militer yang dicanangkan Dedi Mulyadi adalah kebijakan yang tepat. 

    Pasalnya, hal ini dianggap mampu membuat anak-anak yang ‘sulit diatur’ agar dapat dibina dengan baik. 

    “Yang menyebut KDM melanggar HAM karena mengirimkan anak-anak ke barak TNI gini, sampeyan paham ora? Itu anak-anak yang tawuran, sampai ngebacok kawannya pakai golok, mabok game online, narkoba sampai ngebangkang dengan orang tuanya.”

    “Mereka semua masih anak-anak di bawah umur dan secara hukum masih tanggung jawab orang tua,” ujar emak-emak tersebut dikutip dari Instagram @satu_kosongdelapan pada Senin (5/5/2025). 

    Emak-emak ini mengatakan bahwa orang tua dari anak yang nakal itu bahkan menyerahkan anak mereka ke barak militer tanpa paksaan. 

    Mereka pun dinilai menyambut baik dengan adanya program tersebut. 

    “Orang tuanya menyerahkan dengan sukacita, paham ora sampeyan? (nanti ada pertanyaan) ‘enggak tepat itu di Barak TNI nanti dengan kekerasan’. Lah bocah seperti itu, dinas sosial yakin dengan kelembutan selesai?” ujarnya. 

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Legislator DKI memenangkan lelang baju eksklusif kucing milik Presiden

    Legislator DKI memenangkan lelang baju eksklusif kucing milik Presiden

    Anggota DPRD DKI Jakarta yang juga pegiat kesejahteraan hewan Francine Widjojo (kedua kanan) saat berfoto dengan kucing milik Presiden Prabowo Subianto yaitu Bobby Kertanegara setelah memenangkan lelang. ANTARA/HO

    Legislator DKI memenangkan lelang baju eksklusif kucing milik Presiden
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 05 Mei 2025 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPRD DKI Jakarta yang juga pegiat kesejahteraan hewan Francine Widjojo berhak memiliki dua baju kucing milik Presiden Prabowo Subianto yaitu Bobby Kertanegara berupa satu denim vest dan satu kemeja batik.

    “Saya senang dapat membantu Bobby menolong teman-teman anabul (anak bulu) yang terlantar,” kata Francine dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Francine memenangkan lelang baju Bobby dengan menawar sebesar Rp12 juta di akun Instagram resmi Petfest (festival hewan peliharaan). Lelang ini sendiri dibuka dengan penawaran awal Rp50 ribu.

    Francine menerima langsung dua baju yang dimenangkannya dari Bobby. Baju tersebut yaitu denim vest dan satu kemeja batik diserahkan oleh Bobby di panggung utama Petfest 2025.

    Di kalangan pegiat kesejahteraan hewan, Francine dikenal senang membantu hewan-hewan jalanan, khususnya kucing jalanan.

    Francine mengaku memiliki program ‘Traktir Kucing Jalanan’, sterilisasi kucing gratis untuk wilayah Jakarta Selatan, dan Rescue Makmur Bahagia’ untuk adopsi kucing jalanan.

    “Mudah-mudahan banyak yang tergerak hatinya untuk mengadopsi kucing jalanan. Semoga Jakarta dan Indonesia menjadi tempat yang ramah bagi hewan,” ujarnya.

    Ia menambahkan baju kucing milik Presiden ini akan dibingkai karena itu merupakan yang istimewa apalagi baju dari kucing kesayangan Presiden Prabowo.

    “Kayaknya mau dibingkai. Limited edition (edisi terbatas) ini,” kata dia.

    Pada acara Petfest 2025 yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang, Banten pada 2-4 Mei 2025. Di hari terakhir, acara ini dimeriahkan kedatangan kucing Presiden Prabowo, Bobby Kertanegara.

    Selain datang menemui para penggemar, Bobby juga melakukan penggalangan dana untuk membantu hewan-hewan jalanan yang terlantar. Penggalangan dana salah satunya dilakukan dengan melelang dua baju eksklusif Bobby.

    Sumber : Antara