Kementrian Lembaga: DPRD

  • Jenazah Gus Alam Tiba di Rumah Duka Kaliwungu Kendal, Dimakamkan Sore Ini

    Jenazah Gus Alam Tiba di Rumah Duka Kaliwungu Kendal, Dimakamkan Sore Ini

    TRIBUNJATENG.COM, KENDAL – Jenazah Almarhum Alamudin Dimyati Rois atau Gus Alam, anggota DPR RI yang meninggal telah tiba di rumah duka di Kaliwungu Kendal, Selasa (6/5/2025) sekitar pukul 08:30 WIB.

    Informasi yang dihimpun, pemakaman akan dilakukan sore ini di kompleks pondok pesantren Al Fadlu 2, Srogo Sidorejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal.

    Namun sebelum itu, jenazah akan disalatkan terlebih dahulu di Masjid Agung Kaliwungu Kendal.

    “Dimakamkan bersebelahan dengan makam abahnya (KH. Dimyati Rois),” kata kerabat dekat almarhum, Ali Nahdhodin, Selasa (6/5/2025).

    Ketua DPRD Kendal Mahfud Sodiq pun turut berduka cita atas berpulangnya almarhum. Ia mengaku kaget saat mendengar kabar duka ini.

    “Benar beliau meninggal pagi ini, tadi ada yang mengabari saya,” ujar politisi PKB.

    Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari mengucapkan bela sungkawa mendalam atas meninggalnya almarhum sebagai salah satu kehilangan besar bagi masyarakat Kendal.

    Dia mengatakan, almarhum merupakan sosok yang religius dan kharismatik.

    “Kami dari pemerintah Kabupaten Kendal mengucapkan bela sungkawa. Ini merupakan kehilangan besar bagi kami,” katanya.

    Bupati yang akrab disapa Tika pun meminta agar keluarga tetap melanjutkan dedikasi almarhum yang berperan besar dalam keberhasilan pendidikan pesantren di Kendal.

    “Semoga beliau ditempatkan yang terbaik di sisi-Nya. Dan untuk keluarga teruslah perjuangkan apa yang selama ini telah dilakukan beliau,” sambungnya.

    Tika juga berencana melakukan takziyah sebelum pemberangkatan jenazah ke pemakaman.

    “Nanti kami bersama-sama akan takziyah, tentunya setelah ini kami ke Semarang terlebih dahulu. Karena sudah ada agenda di sana,” tandasnya.

    Almarhum sebelumnya mengalami kecelakaan di sebelumnya terlibat kecelakaan mengerikan saat perjalanan pulang usai menghadiri pengajian rutin Jumat Wage di Pondok Pesantren Alfadlu 4, di Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes.

    Sempat dirawat empat hari di RS Budi Rahayu Pekalongan, almarhum menghembuskan napas terakhirnya pada Selasa (6/5) pukul 05.40 WIB.

    Mobil Toyota Innova bernomor polisi H 1980 CM yang ditumpangi Gus Alam, menghantam bagian belakang truk Fuso berpelat K-1344-K, di KM 316+000 A Tol Pemalang-Batang, atau wilayah Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jumat (2/5/2025) pukul 02.19 WIB.

    Akibat kejadian itu, dua orang bernama Beliya Malkan dan Vica Novitasari meninggal di lokasi. Sementara dua orang lain, yakni Gus Alam dan Arya Maulana mengalami luka-luka.

    Gus Alam mengalami luka serius, termasuk cedera kepala sedang, patah tulang pergelangan tangan kanan, luka di jari manis, dan robekan di pelipis kiri. 

    Sedangkan Arya Maulana, mengalami cedera kepala ringan dan pendarahan dari mulut. Ia kini juga menjalani perawatan di RSI Al Ikhlas Pemalang. (ags) 

  • Ini Dia Top 5 Lokasi Parkir Paling Menjengkelkan di Purwokerto, Menurutmu Dimana Lagi?

    Ini Dia Top 5 Lokasi Parkir Paling Menjengkelkan di Purwokerto, Menurutmu Dimana Lagi?

    TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO – Persoalan parkir di Purwokerto sepertinya sudah menjadi keluhan dimana-mana. 

    Bahkan sudah menjadi persoalan klasik dan membosankan dibicarakan. 

    Sempat muncul obrolan di Purwokerto itu setiap pindah tempat pasti ada parkirnya. 

    Tidak heran bila kota ini oleh netizen layak disebut sebagai kota 1.000 parkir. 

    Berdasarkan keluhan netizen tersebut, berikut ini Tribunbanyumas.com buat Top 5 lokasi parkir di Kabupaten Banyumas khususnya di Purwokerto yang menjengkelkan. 

    1. Parkir di alun-alun Purwokerto.

    Berada di jantung kota Purwokerto, alun-alun menjadi sarang utama bagi tukang parkir. 

    Disetiap sisi mulai dari sisi utara barat selatan sampai ke seberang jalan dekat Rita Supermall sumua kena parkir. 

    Terkait parkir di area alun-alun tersebut warga menganggap wajar dan dengan rela membayarkan parkir. 

    Akan tetapi aturannya parkir itu adalah Rp1.000 ketika warga membayar dengan harga Rp2000, tidak dapat kembalian. 

    “Kebanyakan seperti itu, dikasih Rp5.000 kembaliannya Rp3.000, kalau dikasih Rp2.000 malah udah bablas aja ga dikasih kembalian.

    Yang lebih menjengkelkan itu udahlah Rp2.000 tapi tidak dibantu, padahalkan kita tidak cuma parkir di satu tempat,” kata salah satu warga yang pernah parkir di Alun-alun, Leon Rizki (28) kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (6/5/2025).
     

    2. Parkir di Wisata Baturraden. 

    Menjadi lokasi yang dianggap sebagai tempat wisata dan tarif parkir yang cukup diluar nalar warga. 

    Lokasi parkir ini berada di depan Pondok Slamet dekat pula dengan area ruko-ruko jualan pedagang. 

    Parkir di area ini ternyata menggunakan sistem karcis dan ditagih dulu diawal. 

    Tarif yang dikenakan yaitu Rp3.000 yang kalau saat musim liburan bahkan bisa sampai Rp5.000. 

    “Sampai sana parkir langsung dikasih karcis nominalnya Rp3.000, kudu langsung bayar,” kata seorang warga Purwokerto, Dimas. 

     

    3. Parkir dekat ATM sebelah Aston Purwokerto. 

    Sarang parkir yang menjamur sekarang adalah depan ATM. 

    Bukan hanya toko-toko modern, sepertinya memang para tukang parkir ini menangkap peluang cuan dari warga yang baru saja ambil uang di ATM. 

    Sehingga tidak jarang depan ATM jadi lokasi strategis menarik parkir. 

    Salah satu warga mengungkapkan kejengkelannya. 

    “Depan ATM Aston tuh, ngeselinnya karena parkir cuma bntar, malah suruh bayar. 

    Aku menghindar kesitu dan mending cari tempat lain. Lah parkir bentar udah ditarik padahal cuma di ATM,” katanya. 

     

    4. Parkiran komplek Pasar Patikraja. 

    Beralih parkiran di luar area perkotaan Purwokerto, salah satu tempat yang menjadi keluhan adalah parkir di Patikraja. 

    “Di pasar patikraja ditarik Rp2.000 dan udah sekitar 2 tahun, Tapi ya mau gimana lagi. 

    Semua tempat di Patikraja rata-rata Rp2.000 terutama Pasar,” kata seorang warga Patikraja, Aprilia. 

     

    5. Parkir Alfamidi Super Pabuaran.

    Lokasi selanjutnya yang dianggap salah satu parkir menjengkelkan adalah di toko modern Alfamidi super Pabuaran. 

    Yang dengan halaman depan yang sangat luas memungkinkan baik mobil atau motor parkir dengan leluasa. 

    Akan tetapi tukang parkir dianggap tidak memberikan layanan sebagaimana mestinya. 

    “Tukang parkir kaya tukang palak, ketika mau balik ditagih Rp2000 kadang tidak dikasih kembalian sama sekali, yang lebih ngeselin itu udahlah minta, terus tidak ikut membantu.

    Pernah saya kesitu diminta uang parkir habis itu ditinggal begitu aja. 

    Jadi kesannya udah lah minta, acuh, kaya preman,” kata Saputra (30). 

    Bukan hanya lima lokasi saja yang Tribunbanyumas kumpulkan. 

    Akan tetapi masih ada banyak lokasi parkir lain yang dianggap menjengkelkan baik dari segi tarif dan pelayanan. 

    Contohnya saja di Andang Pangrenan yang sering diminta ditarif Rp2.000. 

    “Dulu aku sempet ribut tuh yang Andang
    Jelas-jelas ada papan, tulisannya tarif parkir Rp1000, tapi dia narik Rp2.000 kan kesel. 

    Sekarang aku udah ga punya energi buat ribut. Jadi ya udah lah mengalah,” tambah Aprilia. 

    Bahkan ada lagi di Pasar Minggon, Gor Satria juga ditarif Rp2.000. 

    Masih ada banyak lagi lokasi parkir yang menjengkelkan di Banyumas. 

    Dalam penjelasannya Ketua DPRD Kabuten Banyumas, Subagyo mengatakan akan ada penataan sistem parkir di Banyumas. 

    Mengingat persoalan parkir di Banyumas dianggap cukup membuat warga ataupun pendatang jengkel. 

    Menurut Subagyo tujuan penataan parkir adalah menata arus lalu lintas supaya teratur dan lancar sekaligus sebagai sumber masukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

    Namun pihaknya mengakui bahwa kondisi yang terjadi saat ini masih ada misspersepsi antara warga dan pemda. 

    “Malah ada anggapan bahwa parkir ini hak saya. 

    Nah parkir itu punya dua dimensi. Satu bisa menjadi pajak dan kedua adalah retribusi. 

    Bedanya kalau pajak dikenakan kepada swasta yang melakukan usaha parkir. 

    Nah kalau retribusi adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat yang berkonsekuensi ada pungutan dari masyarakat kepada pemerintah,” jelasnya. 

    Sehingga yang semestinya melakukan pungutan retribusi itu pemerintah bukan masyarakat. 

    “Tapi ini pada salah persepsi ‘ini daerah saya, harus saya yang ini’ mereka yang melakukan pengutan itu mestinya mewakili pemerintah tapi harus ada kerjasamanya,” tambahnya. 

    Pihaknya mengatakan bahwa sementara ini memang belum ada kerjasaman yang dilegalkan. 

    Parkir itu sebagai objek retribusi, pemerintah cara menariknya seperti apa dan setiap daerah beda-beda. 

    Misalkan ada yang sistemnya dilelang satu kabupaten. 

    Menurutnya sampai saat ini potensi yang ada dengan realisasinya masih sangat jauh. 

    Di Kabupeten Banyumas potensi pendapatan dari retribusi parkir bisa mencapai Rp23 miliar per tahun. 

    Akan tetapi realisasinya baru hanya Rp1.5 miliar. 

    “Jadi ditarget Rp2 miliar aja tidak sampai. 

    Oleh karena itu saya mencoba berpikir bagaimana pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat dan pemda dapat mendapat retribusi parkir,” ungkapnya. 

    Subagyo mengatakan caranya adalah setiap petugas parkir setor langsung kepada pemerintah daerah.

    Bisa menggunakan Qris atau bank yang dibuka pemkab.

    “Kita ada 1.545 juru parkir. 

    Sekarang kalau 1 juru parkir setor Rp10 ribu tiap hari, kemudian dikali 1.545 dikali 365 hari angkanya sudah sampai Rp5 miliar,” terangnya. 

    Ia mengungkapkan dulu pajak parkir bisa mencapai 25 persen dari pendapatan. 

    Sementara sekarang hanya menjadi 10 persen. 

    Hal ini dianggap sebagai insentif bagi para pengusaha di bidang parkir yang sangat besar terutama pada sektor parkir. 

    Ia mengatakan rencananya para pelaku parkir di Banyumas akan dikumpulkan

    Subagyo mengungkapkan apabila Pemkab ingin mendapatkan pendapat riil dengan realitanya adalah dengan kebijakan kenaikan tarif parkir. 

    Akan tetapi hal itu tidak dilakukan karena yang ingin dilakukan Pemkab adalah terkait tata kelola parkirnya.

    “Mereka setor Rp10 ribu saja sehari. Setahun sudah Rp5.6 miliar. Artinya tidak usah repotzrepot. Artinya titip uang jadi berkurang. 

    Ada pepatah, titip uang jadi berkurang titip omong jadi tambah panjang. Ini baru pemikiran. 

    Tapi banyak reaksi dari pelaku parkir. Jangan seolah-olah Banyumas itu jadi kota sejuta tukang parkir,” katanya. 

    Adapun tarif parkir motor adalah Rp1.000 mobil Rp2.000 dan itu sebenarnya sudah cukup.

    “Misal didatengi 10 tempat saja berarti sudah Rp10 ribu loh. Kesana parkir kesini parkir, seribu udah cukup lah yah,” katanya. 

    Sebagai bentuk keseriusan anggota dewan meminta kepada Dinas Perhubungan khususnya yang menangani perparkiran bahwa target untuk 2026 ia minta dari yang Rp1.5 jadi Rp5 miliar. (jti) 

  • Rob Ancam Lalu Lintas Industrialisasi dan Ketahanan Pangan di Demak

    Rob Ancam Lalu Lintas Industrialisasi dan Ketahanan Pangan di Demak

    TRIBUNJATENG.COM, DEMAK – Ketua DPRD Kabupaten Demak, Zayinul Fata, kembali menyerukan pentingnya penanganan rob dan abrasi sebagai isu strategis nasional.

    Menurutnya, rob yang semakin sering terjadi tidak hanya mengganggu aktivitas harian warga, tetapi juga mengancam ketahanan pangan dan infrastruktur ekonomi secara luas.

    “Kami tidak hanya sekali menyampaikan ini dalam forum-forum. Abrasi dan rob ini sudah menyangkut kepentingan nasional karena kerugian ekonomi yang ditanggung masyarakat dan negara setiap kali transportasi terputus itu luar biasa sekali,” ujar Zayinul, Senin (5/5/2025).

    Dia menjelaskan, gangguan lalu lintas akibat rob bukan persoalan kecil. Ketika akses jalan utama tergenang dan lumpuh, maka seluruh roda perekonomian ikut terganggu. 

    Aktivitas masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan petani, menjadi terhambat.

    “Kalau lalu lintas terganggu, berapa kerugian yang ditanggung? Ini bukan remeh. Dan ini bukan cuma soal infrastruktur, tapi soal keberlangsungan hidup masyarakat,” tegasnya.

    Zayinul menyoroti pentingnya keterlibatan semua pihak dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat untuk duduk bersama dan mencari solusi konkret.

    Ia mencontohkan keberhasilan proyek strategis nasional (PSN) yang bisa berjalan karena adanya kolaborasi lintas lembaga dan keseriusan semua pihak.

    “Dulu program PSN bisa berjalan karena ada komitmen bersama. Kenapa soal abrasi ini tidak bisa? Padahal dampaknya sangat nyata terhadap ekonomi dan kehidupan masyarakat,” ujarnya.

    Rob dan abrasi, lanjut Zayinul, bahkan mengancam pencapaian swasembada pangan. 

    Gangguan distribusi hasil pertanian serta rusaknya lahan-lahan produktif di wilayah pesisir bisa berdampak panjang terhadap ketahanan pangan nasional. 

    “Ini termasuk ancaman serius terhadap tujuan swasembada pangan. Kalau lahan hijau dan akses distribusi terganggu, maka cita-cita itu akan terhambat,” katanya.

    Ia mencontohkan betapa beratnya beban yang harus ditanggung masyarakat kecil setiap kali jalan tergenang. 

    Utamanya pengendara roda dua, terkadang harus turun, nuntun motor mogok di tengah hujan dan banjir rob.

    Zayinul juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur jalan yang berkelanjutan sebagai fondasi utama ekonomi daerah. 

    Ia mengingatkan bahwa jika jalan utama lumpuh, maka seluruh aktivitas ekonomi juga ikut lumpuh. 

    Oleh karena itu, ia mendesak pembangunan yang terencana, tahan terhadap rob, dan dikelola dengan tata kelola yang baik.

    “Infrastruktur ini basis utama. Kalau lumpuh, ya lumpuh semua. Makanya penting dibangun secara masif, tapi tetap dengan manajemen yang baik,” tandasnya.

    Dalam konteks kepemimpinan daerah, Zayinul mendorong kepala daerah agar lebih aktif dalam melakukan lobi dan diplomasi ke pemerintah pusat. 

    Ia mengingatkan bahwa pemerintah pusat menangani ratusan daerah, sehingga inisiatif dan gerakan dari daerah menjadi kunci untuk mendapat perhatian lebih.

    “Jangan menunggu pemerintah pusat datang. Mereka sudah sangat sibuk. Kepala daerah harus menjemput bola, sering melakukan renegosiasi, diplomasi agar suara kita didengar,” katanya.

    Terakhir, ia berpesan kepada jajaran pemerintah daerah agar mulai menerapkan efisiensi anggaran. 

    Menurutnya, belanja-belanja yang tidak produktif harus dikurangi, dan anggaran difokuskan pada kebutuhan riil masyarakat.

    “Saya sampaikan kepada teman-teman di dinas dan pemerintahan daerah, ayo kita kencangkan ikat pinggang. Jangan ada pemborosan. Fokus pada belanja yang bermanfaat dan dibutuhkan rakyat hari ini,” pungkasnya. (Rad)

  • Industrialisasi di Demak Butuh Pemerataan dan Relokasi dari Zona Rawan Abrasi

    Industrialisasi di Demak Butuh Pemerataan dan Relokasi dari Zona Rawan Abrasi

    TRIBUNJATENG.COM, DEMAK – Ketua DPRD Kabupaten Demak, Zayinul Fata, menyampaikan keprihatinan mendalam atas konsentrasi kawasan industri yang masih bertumpu di Kecamatan Sayung. 

    Wilayah yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan industri Demak tersebut dinilainya terlalu rentan terhadap bencana abrasi yang terus menggerus pesisir utara kabupaten.

    “Industri Demak ini masih sentralistik di Kecamatan Sayung. Belum menyebar dan belum merata ke seluruh Demak. Padahal kita tahu, Sayung ini hampir setiap hari harus berhadapan dengan ancaman abrasi,” ujar Zayinul.

    Menurutnya, kondisi ini bukan hanya menjadi ancaman ekologis, tetapi juga bisa berdampak pada kelangsungan ekonomi daerah. 

    Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah pusat turun tangan, tak hanya dalam penanganan abrasi, tetapi juga dalam mendukung relokasi dan pemerataan kawasan industri di Demak.

    “Kami sudah lama menyuarakan ini ke pemerintah pusat. Kami di daerah tidak sanggup menangani sendiri. Harus ada campur tangan dari pusat. Kalau perlu, penanganan abrasi ini dijadikan program nasional,” tegasnya.

    Zayinul menyebut, relokasi industri dari Sayung menuju kawasan yang lebih aman dan memiliki daya dukung lahan tinggi, seperti Karangawen, Mranggen, hingga wilayah selatan lainnya, adalah solusi jangka panjang yang harus segera direalisasikan.

    Dengan begini relokasi tersebut akan menunjang pemeretaan perekonomian di Kabupaten Demak.

    “Di Karangawen banyak lahan kosong yang potensial. Kalau kawasan industri digeser ke sana, selain lebih aman dari bencana, juga membuka peluang besar bagi penyebaran lapangan kerja,” jelasnya.

    Zayinul menekankan bahwa keberadaan pabrik bukan sekadar simbol pembangunan, melainkan kebutuhan nyata masyarakat. 

    Data yang dimiliki menunjukkan, pabrik-pabrik baru di Demak masih menjadi daya tarik utama bagi pencari kerja lokal. 

    Maka dari itu, ketersediaan lapangan kerja dari sektor industri harus tetap dijaga dan dikembangkan.

    “Yang paling penting bagi kami adalah lapangan kerja. Karena kalau tidak ada daya dukung ekonomi, kalau tidak ada yang bangun pabrik, maka ekonomi akan lumpuh. Daya beli masyarakat menurun, dan ini bisa memicu krisis ekonomi yang lebih luas,” paparnya.

    Ia mendorong adanya kebijakan restrukturisasi kawasan industri di Demak, khususnya di sektor manufaktur, agar tidak hanya terfokus di utara, melainkan juga merambah ke sisi selatan.

    Ia menilai kawasan seperti Karangawen, Mranggen, Mijen, hingga Wedung memiliki potensi besar untuk dikembangkan tanpa harus mengorbankan lahan pertanian produktif atau lahan hijau.

    “Kami ingin ada pembangunan klaster industri baru, seperti Karangawen. Kami cukup membutuhkan regulasi penataan ulang RT dan RW yang berpihak pada industrialisasi. Jika ini berhasil, bukan tidak mungkin bisa diperluas ke Mijen atau Wedung,” ujarnya.

    Zayinul menegaskan bahwa pengembangan kawasan industri yang terencana juga akan menjawab tantangan pengangguran serta menjadi langkah strategis mengurangi beban fiskal daerah. 

    Ia menyoroti beratnya beban belanja rutin dalam APBD yang saat ini harus ditopang dengan peningkatan pendapatan dari sektor produktif seperti industri.

    “APBD kita saat ini cukup berat. Kalau tidak ditopang daya dukung dari pusat, maka akan memberatkan belanja daerah. Maka penting sekali adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini,” pungkasnya.

    Bagi Zayinul, upaya pemerataan industri dan penanganan abrasi bukan sekadar soal pembangunan fisik, melainkan bentuk perlindungan terhadap keberlanjutan hidup masyarakat Demak.

    “Ini bukan hanya soal pabrik atau abrasi, ini soal masa depan ekonomi Demak secara menyeluruh,” katanya. (Rad)

  • Zayinul Fata: Demak Pernah Jadi Penyangga Pangan Nasional, Saatnya Kita Kembalikan Lagi

    Zayinul Fata: Demak Pernah Jadi Penyangga Pangan Nasional, Saatnya Kita Kembalikan Lagi

    TRIBUNJATENG.COM, DEMAK – Hamparan sawah yang membentang di berbagai penjuru Demak menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu sebuah era ketika Demak dikenal sebagai lumbung pangan nasional. 

    Zayinul Fata, Ketua DPRD Kabupaten Demak, percaya masa itu bukan sekadar kenangan, melainkan sebuah visi yang layak diperjuangkan kembali.

    “Demak pada zaman orba adalah penyangga pangan nasional. Lahan Demak itu terluas ketiga di Jawa Tengah. Sawahnya masih luas, potensinya besar,” ujar Zayinul dikutip dari Tribun Topic, Senin (5/5/2025).

    Dia menambahkan, saat ini Kabupaten Demak merupakan bagian dari target utama. Perlu diakui, indikator target tersebut berasal dari luasan hamparan lahan hijau di Kabupaten Demak yang sangat mungkin untuk menjadi bagian penyangga pangan nasional.

    Hal tersebut mengingat telah ditetapkan garis kerangka program kerja nasional untuk mengejar target swasembada pangan, dengan Kabupaten Demak menjadi satu diantara pilar lainnya.

    “Kami dari DPRD Demak akan terus support bagaimana visi-misi kepala daerah tentunya harus kami paksa untuk menuju kesana,” tegasnya. 

    “Saya yakin dahulu demak berhasil jadi penyangga pangan, maka tidak mungkin jika ini tidak berhasil kita akan genjot untuk ketahanan pangan di daerah ini,” sambungnya.

    Dia menyebut, meski Demak pernah berjaya, saat ini tantangan utamanya adalah anggaran daerah. Saat ini, Zayinul Fata menyebutkan APBD Demak hanya berkisar Rp600milyar.

    Paling besar dari sektor pajak dan retribusi. Sehingga untuk mendukung swasembada pangan, dirasa sangat terbatas.

    Namun, keterbatasan itu tak membuatnya patah arang. DPRD Demak menurutnya, terus mendorong agar visi-misi kepala daerah diarahkan kembali ke sektor pertanian. 

    “Kita sesuaikan dengan program-program pemerintah supaya mendukung ketahanan pangan. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun pasti bisa,” tegasnya.

    Salah satu strategi yang dia dorong adalah revitalisasi lahan mati. Di wilayah Bonang, misalnya, sawah-sawah yang tenggelam akibat abrasi mulai disentuh kembali. 

    “Kita usulkan ke gubernur. Bahkan tidak perlu anggaran besar, cukup manajemen debit air. Insyaallah ribuan hektare bisa diselamatkan,” ujar Zayinul.

    Zayinul menyebut aspirasi itu datang langsung dari suara petani. Saat dia turun ke daerah dalam masa reses, keluhan yang terdengar selalu sama.“Kapan lahan kami kembali produktif? Kapan pemerintah hadir?”

    Kenangan masa lalu terus hidup di benak mereka. Zayinul mengatakan dahulu orang bangun pagi lihat gabah di rumah. Hidup sederhana, tapi tidak kekurangan.

    Lebih jauh, dia mengungkap keprihatinan soal kesenjangan saat ini. 

    “Dulu petani bisa menyekolahkan anak sampai jadi profesor, ulama, bahkan dokter. Sekarang, meskipun pendapatan per kapita naik, mereka justru kesulitan menyekolahkan anak,” katanya.

    Baginya, saat ini menjadi momentum kembali pada semangat masa lalu pada nilai-nilai yang dihidupi tokoh seperti Sunan Kalijaga dan Sultan Fatah.

    “Gendhing Lir-ilir, Tak ijo royo-royo, itu bukan sekadar lagu. Itu ajakan kembali ke pertanian. Jangan salah kiblat pembangunan. Kita punya jutaan hektar sawah, ini yang perlu kembali dimanfaatkan,” serunya.

    Zayinul juga menyoroti perlunya teknologi pascapanen agar petani tidak rugi. Terlebih saat ini petani tradisional hanya bisa menanam dan memanen.

    Namun ketika masa panen tiba bersamaan, harga hasil panenan malah terjun bebas seakan usaha petani mulai dari pembibitan, perawatan, dan memanen tak dihargai.

    Swasembada pangan terwujud sebagaimana dari fungsi penanam dan penghasil padi serta tata kelola distribusi panen yang merata.

    Sehingga hal tersebut perlu adanya pengelolaan distribusi hasil panen dengan tujuan untuk stabilitas harga, demi mencapai swasembada pangan.

    Dia optimistis, dengan sinergi pemerintah pusat hingga daerah, serta dukungan masyarakat, Demak bisa menjadi contoh nyata bagi daerah lain. 

    Terlebih saat ini pemerintah pusat sedang berfokus kepada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Zayinul merefleksikan apabila Kabupaten Demak bisa menunjang program tersebut maka ada peluang peningkatan ekonomi tani.

    “Kalau berhasil, ini jadi bukti. Masyarakat akan kembali makmur karena pangan mereka cukup, dan petani kembali sejahtera,” tutupnya. (Rad)

  • Rapat Pansus LKPJ DPRD Jember Jadi Ajang Curhat

    Rapat Pansus LKPJ DPRD Jember Jadi Ajang Curhat

    Jember (beritajatim.com) – Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjadi ajang curahan hati (curhat) sejumlah pemangku kepentingan yang diundang.

    Pegiat pendidikan mempertanyakan pemerataan sekolah-sekolah di bawah naungan pemerintah dibandingkan sekolah swasta. “Kritik terkait anggaran, dan bagaimana sekolah-sekolah swasta mendapatkan anggaran atau bantuan dari pemerintah,” kata Ketua Pansus II Edi Cahyo Purnomo, Selasa (6/5/2025).

    Sementara di sektor kesehatan, sejumlah anggota DPRD Jember mempertanyakan data warga miskin yang bisa ditanggung layanan Universal Health Coverage (UHC). Detail angka kemiskinan secara umum di Jember dikritik mahasiswa dan organisasi masyarakat.

    Sememtara untuk sektor pariwisata, Edi mengatakan, ada keprihatinan mendalam soal alokasi anggaran. “Beberapa rekomendasi pada anggaran tahun 2024 yang disampaikan beberapa stakeholder, masukan-masukan tidak pernah dilaksanakan di tahun berikutnya. Ini dikritik pegiat wisata,” kata Edi.

    Wakil Ketua Pansus I David Handoko Seto menambahkan, data tunggal soal kemiskinan dan kerentanan sosial akan direkomendasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

    “Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang kemarin batal kita sahkan menjadi bagian penting yang harus dijadikan atensi segera. Posisi hari ini sudah berubah, dari kepemimpinan Pak Hendy Siswanto ke Gus Muhammad Fawait. Tentu ada perubahan kebijakan,” kata David.

    David menilai perlu ada penyelarasan kebijakan dalam RTRW, “Persub (Persetujuan Substantif) yang sudah disetujui Menteri ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) tetap,” katanya. Namun perlu ada tambahan muatan yang lebih detail lagi. [wir]

  • 3
                    
                        Dirawat Setelah Kecelakaan di Tol Pemalang, Gus Alam Meninggal Dunia
                        Regional

    3 Dirawat Setelah Kecelakaan di Tol Pemalang, Gus Alam Meninggal Dunia Regional

    Dirawat Setelah Kecelakaan di Tol Pemalang, Gus Alam Meninggal Dunia
    Tim Redaksi
    KENDAL, KOMPAS.com
    – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),
    Alamudin Dimyati Rois
    atau yang akrab disapa Gus Alam, meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan intensif pascakecelakaan maut di tol Pemalang.
    Kabar duka tersebut dikonfirmasi oleh kerabat almarhum, Ali Nahdhodin, pada Selasa (6/5/2025).
    “Gus Alam
    kapundut
    sekitar jam 05.30 WIB,” ujar Ali kepada
    Kompas.com
    melalui pesan WhatsApp, Selasa.
    Ali menambahkan, jenazah putra dari KH. Dimyati Rois tersebut saat ini masih berada di Rumah Sakit Budi Rahayu, Pekalongan, tempat Gus Alam dirawat sejak insiden kecelakaan.
    “Masih di rumah sakit,” tambahnya.
    Sebelumnya, kondisi Gus Alam sempat dilaporkan membaik meski belum sadarkan diri.
    Dok. Polres Pemalang TKP: Personel Polres Pemalang menunjukkan mobil yang ditumpangi Anggota DPR RI Alamudin Dimyati Rois yang terlibat kecelakaan di tol Pemalang, Jateng, Jumat (2/5/2025) dini hari.
     
    Ketua DPW PKB Jawa Tengah, Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf, pada Senin (5/5/2025) menyebutkan bahwa Gus Alam masih menjalani perawatan di ruang ICU dan dalam pengawasan ketat tim medis.
    “Semakin membaik,” ujar Gus Yusuf saat itu.
    “Dalam pengawasan intensif dokter,” lanjutnya.
    Namun, meski secara medis menunjukkan kemajuan, Gus Alam belum bisa diajak berkomunikasi.
    “Belum (belum bisa diajak berkomunikasi),” ungkap Gus Yusuf.
    Ia pun sempat mengajak masyarakat untuk mendoakan kesembuhan Gus Alam.
    “Mohon doanya,” pintanya.
    Gus Alam mengalami luka serius dalam kecelakaan yang terjadi di ruas tol Pemalang–Batang, Km 315+900 jalur A, Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Jumat (2/5/2025) dini hari.
    Mobil Toyota Innova yang ditumpanginya menghantam truk fuso dari belakang.
    Dua asistennya, Vicka Novitasari dan Muhamad Balya, tewas di tempat, sementara Gus Alam menderita luka berat di bagian kepala dan tangan.
    Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Mahfud Sodiq, menyampaikan duka mendalam atas kepergian Gus Alam.
    “Gus Alam adalah panutan kami. Dia salah satu tokoh yang ikut membesarkan PKB. Saya dan teman-teman PKB merasa kehilangan,” tuturnya.
    Alamudin Dimyati Rois lahir di Kaliwungu, Kabupaten Kendal, pada 26 Desember 1980.
    Ia merupakan alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro Semarang.
    Gus Alam telah empat kali terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah I (Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, dan Salatiga), mulai periode 2009–2014 hingga 2024–2029.
    Putra dari ulama karismatik KH. Dimyati Rois ini dikenal ramah dan religius.
    Ia mendirikan Pondok Pesantren Al-Fadllu Wal Fadhilah 2 di Srogo, Sidorejo, Kecamatan Patebon, Kendal pada tahun 2017.
    Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Syuro DPW PKB Jawa Tengah dan Wakil Ketua Garda Bangsa.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perputaran uang Rp300 juta sehari, DPRD Salatiga tolak relokasi Pasar Pagi

    Perputaran uang Rp300 juta sehari, DPRD Salatiga tolak relokasi Pasar Pagi

    Sumber foto: Pranoto/elshinta.com.

    Perputaran uang Rp300 juta sehari, DPRD Salatiga tolak relokasi Pasar Pagi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 05 Mei 2025 – 20:58 WIB

    Elshinta.com – DPRD Kota Salatiga, Jawa Tengah menolak rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga yang akan merelokasi atau memindah Pasar Pagi di Jalan Jenderal Sudirman Salatiga ke Pasar Rejosari. Komisi B DPRD Kota Salatiga juga  merekomendasikan penolakan relokasi Pasar Pagi kepada Pemkot Salatiga. 

    Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit mengatakan, perputaran uang dan perekonomian di Pasar Pagi mencapai Rp300 juta sehari.  Dance meminta  rencana Pemkot Salatiga memindahkan Pasar Pagi ke Pasar Rejosari dikaji ulang karena dikhawatirkan akan menurunkan perputaran ekonomi.  

    “Jika harus dipindah secara psikologi pedagang tidak keberatan, namun terlebih dahulu harus dilakukan kajian terkait sarana prasarana Pasar  Rejosari memadai atau tidak seperti areal parkir yang sempit dan berada di tepi jalur utama Semarang-Solo,” jelasnya, Jumat (2/5/2025). 

    Wali Kota Salatiga Robby Hernawan  mengatakan, relokasi Pasar Pagi di Jalan Jenderal Sudirman Salatiga ke Pasar Rejosari dalam  upaya penataan pasar dan pedagang tidak banyak mengeluarkan restribusi. 

    “Selain itu kota juga lebih tertata rapi. Pemindahan Pasar Pagi untuk kepentingan yang lebih besar, yakni penataan pasar lebih baik,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Pranoto, Senin (5/5).

    Sebelumnya perwakilan pedagang Pasar Pagi sudah menemui DPRD Kota Salatiga dan Wali Kota Salatiga tentang penolakan pemindahan Pasar Pagi ke Pasar Rejosari karena Pasar Pagi juga berkontribusi untuk PAD Salatiga.

    Sumber : Radio Elshinta

  • 3
                    
                        Dirawat Setelah Kecelakaan di Tol Pemalang, Gus Alam Meninggal Dunia
                        Regional

    2 Anggota DPR RI Alamudin Dimyati Rois Meninggal Dunia Regional

    Anggota DPR RI Alamudin Dimyati Rois Meninggal Dunia
    Tim Redaksi
    KENDAL, KOMPAS.com
    – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Alamudin Dimyati Rois atau yang akrab disapa
    Gus Alam
    , meninggal dunia pada Selasa (6/5/2025) pagi.
    Kabar duka ini dibenarkan oleh kerabat almarhum, Ali Nahdhodin, melalui pesan WhatsApp kepada
    Kompas.com,
    Selasa.
    “Gus Alam,
    kapundut
    sekitar jam 05.30 WIB,” ungkap Ali.
    Saat ini, jenazah Gus Alam masih berada di Rumah Sakit Budi Rahayu Pekalongan, Jawa Tengah.
    “Masih di rumah sakit,” tambahnya.
    Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kendal Mahfud Sodiq menyampaikan rasa dukacita atas kepergian Gus Alam.
    Politisi PKB ini mengaku merasa kehilangan sosok yang merupakan putra almarhum KH. Dimyati Rois tersebut.
    “Gus Alam adalah panutan kami. Dia salah satu tokoh yang ikut membesarkan PKB. Saya dan teman-teman PKB merasa kehilangan,” ucap Mahfud.
    Sebelumnya, Gus Alam menjadi salah satu korban dalam kecelakaan maut yang terjadi di ruas Tol Pemalang–Batang, tepatnya di Km 315+900 jalur A, wilayah Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, pada Jumat (2/5/2025) sekitar pukul 02.40 WIB.
    Dalam insiden tersebut, Gus Alam merupakan penumpang mobil Toyota Innova bernomor polisi H-1980-CM yang menabrak truk Fuso dari belakang.
    Kecelakaan tersebut mengakibatkan dua penumpang tewas dan dua lainnya mengalami luka berat, sedangkan Gus Alam mengalami luka berat.
    Alamuddin Dimyati Rois atau Gus Alam lahir di Kaliwungu, Kabupaten Kendal, pada 26 Desember 1980.
    Ia adalah alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro Semarang dan telah terpilih sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PKB sebanyak empat kali, yaitu untuk periode 2009-2014, 2014-2019, 2019-2024, dan 2024-2029.
    Sebagai putra dari ulama KH. Dimyati Rois (almarhum) dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Fadllu Wal Fadhilah Kendal, Gus Alam dikenal sebagai sosok yang ramah dan religius.
    Pada 2017, ia mendirikan dan menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al-Fadllu Wal Fadhilah 2 di Srogo Sidorejo, Kecamatan Patebon, Kendal.
    Selain itu, Gus Alam juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Syuro DPW PKB Jawa Tengah dan Wakil Ketua Garda Bangsa, sebuah badan otonom PKB yang mengurusi bidang kepemudaan di Jawa Tengah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jangan Hanya Duduk di Meja

    Jangan Hanya Duduk di Meja

    Jakarta

    Gubernur Jakarta Pramono Anung bakal menentukan nama-nama yang akan mengisi jabatan wali kota (walkot) dan kepala dinas (kadis) di Jakarta. Wakil Ketua (Waka) DPRD DKI Wibi Andrino berharap para pejabat tersebut turun langsung ke lapangan.

    “Jangan hanya duduk di balik meja. Turun ke lapangan, dengarkan warga, dan bekerja dengan hati. Jabatan itu amanah, bukan sekadar posisi. Kami ingin pejabat-pejabat baru ini hadir sebagai problem solver, bukan penonton,” ujar Wibi kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).

    Wibi juga berharap bahwa sosok yang dipilih oleh Pramono dilalui dengan proses yang transparan. Sehingga, katanya, akan menghasilkan kinerja yang baik nantinya.

    “Kami di DPRD DKI tentu berharap bahwa proses pemilihan wali kota hingga kepala dinas oleh Gubernur Pram dilakukan secara transparan dan berdasarkan rekam jejak serta kompetensi yang mumpuni. Kalau prosesnya benar, hasilnya juga akan baik,” ujarnya.

    “DPRD siap mengawal dan memberi masukan agar figur-figur yang dipilih benar-benar mampu menjawab tantangan Jakarta hari ini,” tambahnya.

    Pramono Segera Lantik Walkot-Kadis

    Sebelumnya, Pramono Anung menegaskan penentuan nama-nama pejabat yang akan dilantik, termasuk calon wali kota dilakukan secara profesional dan berdasarkan rekam jejak yang jelas. Ia mengatakan seleksi tersebut melibatkan berbagai institusi, termasuk DPRD, BKD, hingga Kemendagri.

    Pramono menyebut dirinya adalah sosok yang dapat bekerja sama dengan siapa pun. Dalam proses seleksi, dilakukan pendalaman terhadap rekam jejak kandidat perorangan, bukan berdasarkan afiliasi politik.

    “Hampir semua yang kita pilih, kita akan tetapkan, mudah-mudahan tidak ada persoalan yang bersifat personal,” ungkap dia.

    (azh/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini