Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Top 3 News: Polri Gelar Operasi Besar-besaran Berantas Premanisme yang Makin Meresahkan – Page 3

    Top 3 News: Polri Gelar Operasi Besar-besaran Berantas Premanisme yang Makin Meresahkan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polri menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan Serentak mulai Kamis 1 Mei 2025. Itulah top 3 news hari ini.

    Operasi besar tersebut menyasar kepada praktik premanisme yang semakin marak dan meresahkan masyarakat, serta berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.

    Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan, langkah itu tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di seluruh Indonesia.

    Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Alamudin Dimyati Rois alias Gus Alam dikabarkan meninggal dunia setelah sempat terlibat dalam kecelakaan maut yang terjadi di KM 315 ruas Tol Pemalang-Batang, Jawa Tengah pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar pukul 02.40 WIB lalu.

    Gus Alam meninggal dunia pada Selasa dini hari 6 Mei 2025 setelah sempat mendapatkan perawatan intensif di RS Budi Rahayu Pekalongan pasca-kecelakaan. Kabar duka ini dikonfirmasi Sekretaris DPC PKB Kabupaten Kendal Mahfud Sodiq.

    Mahfud yang juga merupakan Ketua DPRD Kabupaten Kendal itu mengatakan, kecelakaan tersebut melibatkan mobil Toyota Kijang Innova yang ditumpangi Gus Alam dan sebuah truk.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

    Hal itu dilakukan guna mencegah terjadinya PSU berulang. Menurut dia, komitmen politik tanpa intervensi merupakan kunci dalam menjaga integritas proses demokrasi.

    Bima Arya menekankan, pentingnya menutup celah sejak awal agar tidak menimbulkan gugatan, serta perlunya pembahasan lebih lanjut mengenai prosedur berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK) dari sisi teknis.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Selasa 6 Mei 2025:

    Seorang preman di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditangkap di sebuah kebun. Preman tersebut sebelumnya viral usai meminta THR ke seorang pengusaha.

  • 9 Dedi Mulyadi: Jangan Jadi Gubernur Jabar, Berat Lawan Saya Bandung

    9 Dedi Mulyadi: Jangan Jadi Gubernur Jabar, Berat Lawan Saya Bandung

    Dedi Mulyadi: Jangan Jadi Gubernur Jabar, Berat Lawan Saya
    Editor
    KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    menyampaikan pidato bernada serius tapi santai di hadapan anggota DPRD se-Indonesia dalam acara Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) Tahun 2025, yang digelar di Gedung Sate, Bandung, Senin (5/5/2025).
    Dalam pidatonya yang dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV pada Selasa (6/5/2025), Dedi menyoroti langsung problem kesejahteraan anggota DPRD.
     
    Ia mengungkapkan bahwa banyak anggota dewan langsung meminjam ke bank setelah dilantik, sehingga hanya menyisakan sekitar Rp 5 juta untuk kebutuhan harian.
    Sementara itu, beban sosial mereka tetap tinggi karena harus menerima tamu konstituen setiap hari.
    “Kalau kaca ditutup dibilang sombong. Padahal fisikal terbatas, akhirnya cari tambahan dari perjalanan dinas,” ujar Dedi.
    Namun, ia juga mengkritisi mekanisme perjalanan dinas yang dinilainya tidak efisien.
    Ia menyebut ada kasus satu orang berangkat tapi SPPD-nya sampai 10, yang sebagian besar justru diserap oleh Sekretariat DPRD, bukan oleh anggotanya sendiri.
    “Yang dituduh anggota DPRD lagi,” ujar Dedi.
    Dedi lalu menyampaikan gagasannya soal pentingnya keterbukaan kepada publik, termasuk soal biaya politik dan struktur tunjangan anggota DPRD.
    Menurutnya, bila honorarium dikaitkan langsung dengan kinerja rapat, seperti rapat komisi, paripurna, maupun gabungan, maka anggota DPRD akan lebih banyak berada di kantor, membaca dan mengawal anggaran dengan serius.
    Ia mencontohkan pengalamannya sebagai bupati Purwakarta yang pernah mengirim surat ke presiden agar kesejahteraan anggota DPRD diperbaiki demi efektivitas kerja.
    “Kalau model pendekatannya begini terus, sampai kapan pun kinerja tidak akan optimal. Kita harus bicara apa adanya. Karena rasa malu bisa dikalahkan rasa butuh,” ujarnya.
    Dedi kemudian mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan fiskal bagi anggota DPRD dan berjanji akan menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan kondisi ini.
    Namun, Dedi tak lupa menyisipkan candaannya kepada para anggota DPRD.
    “Saya nasibnya lebih bagus aja dari Bapak-bapak. Mudah-mudahan Bapak-bapak bisa jadi gubernur di daerah masing-masing. Tapi jangan di Jawa Barat, berat lawan saya,” kelakar Dedi yang disambut tawa para hadirin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mas Dhito Fokus Entaskan Kemiskinan Ekstrem dan Tekan Stunting di RPJMD 2025–2029

    Mas Dhito Fokus Entaskan Kemiskinan Ekstrem dan Tekan Stunting di RPJMD 2025–2029

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan bahwa sektor pelayanan dasar dan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Kediri dalam lima tahun ke depan.

    Mas Dhito, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Kediri menurun dari 11,40 persen pada 2020 menjadi 9,95 persen pada 2024. Ia meminta agar data warga yang tergolong rentan, miskin, dan miskin ekstrem diarsir secara rinci dan ditindaklanjuti.

    “Saya minta diarsir, dan yang masuk kategori miskin ekstrem ini saya minta untuk segera diselesaikan,” tegasnya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Pendopo Panjalu Jayati, Selasa (6/5/2025).

    Mas Dhito menyoroti pentingnya penanganan masalah pendidikan yang menjadi penyumbang kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data, dari 10.454 anak yang tidak sekolah, 5.427 anak telah berhasil dikembalikan ke bangku pendidikan hingga 2 Mei 2025. Ia menekankan pentingnya mengupayakan agar 5.027 anak lainnya juga bisa kembali bersekolah.

    Selain itu, sektor kesehatan menjadi perhatian khusus, terutama dalam penanganan stunting. Angka stunting di Kabupaten Kediri saat ini tercatat 7 persen, dan Mas Dhito menargetkan penurunan hingga mencapai nol digit dan bahkan zero growth stunting.

    Bupati Kediri membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029

    “Ini semua berkaitan, kalau stunting tidak diselesaikan, kalau anak putus sekolah tidak diselesaikan maka ini akan menyumbang angka kemiskinan. Maka semua OPD saya minta untuk dapat bekerja bersama,” ujarnya.

    Tak hanya itu, ia juga menyinggung soal pengangguran terbuka yang meskipun mengalami penurunan dari 5,24 persen di 2020 menjadi 5,1 persen di 2024, tetap memerlukan perhatian serius dan kerja sama lintas sektor.

    Dalam forum tersebut, yang dihadiri oleh DPRD, ketua OPD, Tim Penggerak PKK, instansi vertikal, dan elemen lainnya, Mas Dhito menekankan pentingnya kolaborasi untuk membawa perubahan lima tahun mendatang.

    “Saya harap ini bisa menjadi langkah bagi kita bersama untuk merajut 5 tahun ke depan kabupaten ini tetap menjadi kabupaten yang memberikan ruang bagi mereka yang tadinya miskin menjadi keluarga mampu,” katanya.

    Mas Dhito juga memberikan arahan khusus kepada seluruh kepala OPD untuk tidak mengulang program yang sama dari tahun-tahun sebelumnya. Ia juga meminta agar fasilitas lapak bagi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Simpang Lima Gumul segera diaktifkan. [ADV PKP/nm]

  • RPJMD Lamongan 2025-2029 Sasar 29 Indikator, Gambarkan Arah Pembangunan

    RPJMD Lamongan 2025-2029 Sasar 29 Indikator, Gambarkan Arah Pembangunan

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di Aula Gadjah Mada Pemkab Lamongan, Selasa (6/5/2025).

    Musrenbang ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan Lamongan, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, LSM atau organisasi masyarakat, tokoh agama, perwakilan perempuan dan anak, BUMD, pengusaha dan unsur lainnya.

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengatakan penyusunan RPJMD merupakan bagian penting dalam pelaksanaan arah pemerintahan lima tahun ke depan. Karena di dalamnya tidak hanya berisi tentang rencana pembangunan infrastruktur fisik, tapi juga bidang sosial, ekonomi dan peradaban Lamongan.

    “Musrenbang adalah bagian penting dalam menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan,” kata Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu.

    Pak Yes menjelaskan, dalam menyusun RPJMD dibarengi dengan konsultasi publik dengan DPRD, hingga pemerintah provinsi.

    “Tujuannya agar perencanaan pembangunan Kabupaten Lamongan terintegrasi dengan pemerintah provinsi hingga pusat,” ujarnya.

    Dalam RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029, terdapat 29 indikator sasaran, meliputi jumlah pengeluaran wisatawan, persentase pertumbuhan PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan.

    Kemudian persentase pertumbuhan PDRB perdagangan besar dan eceran, persentase pertumbuhan PDRB industri pengolahan, prosentase peningkatan realisasi investasi, hingga nilai tukar petani.

    “Ada 29 indikator sasaran yang akan kita tuntaskan pada lima tahun ke depan. Yang mana 25 di antaranya adalah keberlanjutan dari indikator 2021-2026 dan empat di antara terintegrasi dengan program pusat,” jelasnya.

    Adapun isu strategis yang harus dihadapi di antaranya adalah transformasi ekonomi melalui hilirisasi sektor unggulan, akselerasi kemantapan infrastruktur pendukung ekonomi, pengentasan Kemiskinan melalui penguatan kelembagaan desa dan pemberdayaan ekonomi.

    Kemudian tata kelola birokrasi yang agile dan berorientasi layanan, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan berdaya saing sebagai fondasi pembangunan, hingga penguatan ekosistem riset, inovasi dan teknologi untuk mendorong daya saing daerah.

    “Sehingga akan dijawab dengan lima belas program prioritas. Salah satunya adalah program prioritas lumbung pangan Lamongan, akan menjawab isu strategis transformasi ekonomi di bidang pertanian. Yang mana pertanian merupakan salah satu potensi unggulan Lamongan,” kata Pak Yes. (fak/ian)

  • DPRD DKI disengketakan ke Komisi Informasi karena tak transparan

    DPRD DKI disengketakan ke Komisi Informasi karena tak transparan

    proses seleksi anggota Dewan Kota tidak berlangsung transparan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menggelar sidang sengketa informasi antara pemohon Siti Mariam dan termohon DPRD DKI terkait pengajuan informasi yang tidak direspons.

    “Kepada pemohon, silakan sampaikan permohonan informasinya agar diketahui oleh termohon,” kata Ketua Majelis Komisioner KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin di Jakarta, Selasa, saat memimpin sidang.

    Luqman Hakim Arifin dan anggota majelis Harry Ara Hutabarat serta Agus Wijayanto Nugroho, memeriksa kelengkapan dokumen legal standing pihak-pihak yang bersengketa serta kronologi permohonan informasi, dan mendalami objek sengketa.

    Setelah legal standing terpenuhi, Luqman Hakim juga meminta pemohon menjelaskan kronologi serta alasan permintaan informasi.

    Dalam sidang tersebut, pemohon yaitu Siti Mariam menyampaikan bahwa proses seleksi anggota Dewan Kota tidak berlangsung transparan.

    Ia mengaku telah mengajukan permohonan dokumen kepada Komisi A DPRD DKI Jakarta, namun tidak mendapat respons.

    Sementara itu, perwakilan DPRD DKI Jakarta yang bertindak sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyatakan tidak pernah menerima surat permohonan informasi dari pemohon.

    Mereka menyebut bahwa dokumen yang diminta berada dalam kewenangan panitia seleksi tingkat kota/kabupaten administrasi dan provinsi, yang dibentuk melalui SK Gubernur. DPRD hanya menerima surat persetujuan dari Pemerintah Provinsi.

    “Surat yang disampaikan pemohon kepada Bapak Inggard Joshua di Komisi A tidak kami terima. Semua permohonan informasi publik seharusnya ditujukan kepada Sekretaris DPRD DKI Jakarta selaku PPID, yaitu Kepala Bagian Humas dan Protokol. Jadi, surat tersebut tidak sampai kepada kami,” ujar kuasa termohon.

    Dalam persidangan tersebut, pemohon yang merupakan calon anggota Dewan Kota 2024 dari Kota Administrasi Jakarta Barat, mengaku masuk tiga besar nominator, namun tidak terpilih.

    Ia kemudian mengajukan permintaan informasi berupa salinan surat pengantar dan berita acara penyampaian nama-nama anggota Dewan Kota dari Gubernur DKI Jakarta ke DPRD. Permohonan tersebut diajukan kepada Komisi A DPRD, tetapi tidak mendapat tanggapan, sehingga sengketa diajukan ke Komisi Informasi DKI Jakarta.

    Ketua Majelis Luqman mempertanyakan alasan pemohon tidak langsung menyampaikan permohonan kepada Sekretariat DPRD.

    Sementara itu, Anggota Majelis Harry Ara mengapresiasi langkah pemohon yang tetap mempercayai Komisi Informasi sebagai lembaga penjamin hak atas informasi publik.

    Ia menyampaikan bahwa perkara ini menjadi prioritas dan telah dibahas dalam rapat pleno karena menyangkut hak pemohon.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • 3 Wanita Malam Terjaring Razia di Hotel Sudirman Bogor, Beroperasi Tanpa Mucikari

    3 Wanita Malam Terjaring Razia di Hotel Sudirman Bogor, Beroperasi Tanpa Mucikari

    JABAR EKSPRES – Polresta Bogor Kota kembali menggelar razia prostitusi online di sebuah hotel di kawasan Air Mancur, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, pada Selasa (6/5).

    Sebanyak tiga wanita malam terjaring razia petugas lantaran diduga terlibat dalam praktik prostitusi melalui aplikasi percakapan MiChat.

    Ketiga wanita tersebut di antaranya N (20) asal Sukabumi, serta C (26) dan R (26) asal Bandung.

    Mereka diketahui beroperasi secara mandiri tanpa perantara atau muncikari atau Open Booking Online (BO).

    Kapolsek Bogor Tengah Kompol Agustinus Manurung menjelaskan, pihaknya menggelar operasi yustisi sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di hotel tersebut.

    BACA JUGA: Miris! Pemkab Bogor Nekat Belanja Mobil Dinas Baru di Tengah Efisiensi Anggaran

    “Kami melaksanakan operasi yustisi atau operasi prostitusi online via MiChat dalam rangka menindaklanjuti adanya aduan masyarakat. Hasil operasi diamankan tiga orang cewek open BO,” katanya kepada wartawan, Selasa (6/5).

    “Saat diamankan, ada yang mengaku sudah sempat melayani tamu dua kali, ada juga yang sedang menunggu tamu,” imbuhnya.

    Dalam operasi itu, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa tiga unit handphone, 15 alat kontrasepsi, serta satu botol pelumas.

    Menurut pengakuan para wanita tersebut, mereka baru sekitar satu bulan menjalankan aktivitas prostitusi di wilayah Bogor dengan berpindah-pindah lokasi.

    Tarif yang dipatok berkisar antara Rp175 ribu hingga Rp300 ribu per transaksi.

    BACA JUGA: Kasus Kekerasan di Sekolah Masih Marak, Raperda PPKLP DPRD Kota Bogor Siap Dievaluasi?

    “Mereka tidak memiliki tempat tetap, hanya mutar-mutar dan menggunakan aplikasi di handphone masing-masing. Tidak ada muncikari, mereka bekerja sendiri,” tukas Agustinus. (YUD)

  • Miris! Pemkab Bogor Nekat Belanja Mobil Dinas Baru di Tengah Efisiensi Anggaran

    Miris! Pemkab Bogor Nekat Belanja Mobil Dinas Baru di Tengah Efisiensi Anggaran

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali jadi sorotan di tengah efisiensi anggaran.

    Pasalnya, Pemkab Bogor kedapatan membagikan mobil dinas baru berjenis Jeep Suzuki Jimny kepada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

    Bahkan, Mobil Suzuki Jimny keluaran tahun 2024 itu sudah dibranding sesuai nama dinas penerima.

    Salah satu dinas yang menerima kendaraan mewah tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Bogor.

    Kepala Satpol-PP, Cecep Imam Nagarasid, membenarkan pengadaan ini. Ia mengaku bahwa pihaknya mendapat jatah dua unit.

    BACA JUGA: Kota Bogor Terpilih Jadi Lokasi Perdana Sentra Cipta Mandiri, Ini Target Besarnya!

    “Yang baru datang satu, satu lagi menyusul. Mobil ini penunjang kegiatan operasional kami di Kabupaten Bogor,” kata Cecep kepada wartawan, Senin (6/5).

    Menurutnya, kendaraan itu merupakan pemberian dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, bukan hasil pengajuan ataupun permintaan dari SKPD.

    “Kami tidak memilih, tidak membeli. Mobil ini diberikan langsung oleh bagian Aset BPKAD untuk kebutuhan operasional,” tegas Cecep.

    Mobil-mobil itu sudah tampak di lingkungan Pemkab Bogor, lengkap dengan branding nama dinas seperti Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Satpol-PP.

    BACA JUGA: Kasus Kekerasan di Sekolah Masih Marak, Raperda PPKLP DPRD Kota Bogor Siap Dievaluasi?

    Cecep menyebut, tidak semua dinas memperoleh fasilitas yang sama.

    “Itu bagian dari upaya memaksimalkan aset, termasuk milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. Pembagian kendaraan ini diputuskan berdasarkan pertimbangan pimpinan,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa mobil yang diterima masih tergolong baru, dengan kilometer rendah.

    “Mobil ini keluaran 2024. Kilometernya masih sangat rendah, ada yang 6 ribu, ada yang 8 ribu,” tambahnya.

    Sementara itu, Sekretaris BPKAD Kabupaten Bogor, Achmad Wildan, belum memberikan penjelasan detail terkait pengadaan mobil tersebut.

    “Saya cari data dulu ya,” singkatnya saat dihubungi.

    Dari informasi yang dihimpun, ada beberapa perbedaan harga Suzuki Jimny tipe tiga pintu alias 3 Door. Harga Suzuki Jimny tiga pintu itu kisaran setengah miliar.

    Berikut estimasi harga Suzuki Jimny di wilayah Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bogor:

  • Survey Penilaian Integritas KPK Melorot, Surabaya Jadi Kota Rentan Korupsi

    Survey Penilaian Integritas KPK Melorot, Surabaya Jadi Kota Rentan Korupsi

    Surabaya (beritajatim.com) – Kota Surabaya kini resmi masuk dalam kategori zona merah dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2024. Penurunan skor yang signifikan dari tahun sebelumnya membuat Surabaya dinilai sebagai daerah dengan risiko tinggi terhadap praktik korupsi.

    Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, mengaku terkejut dengan temuan tersebut. Di menjelaskan, hasil SPI tahun ini menunjukkan skor Surabaya anjlok dari 79,57 pada 2023 menjadi 72,11 pada 2024, yang berarti berada di zona merah atau kategori rentan korupsi menurut standar KPK.

    “Ya, jadi kemarin saya mendapat kabar ya. Kabar itu kemudian saya follow up dengan membuka website-nya KPK. Ternyata cukup mengagetkan yang dulu SPI KPK Kota Surabaya itu itu tahun 2023 79,57 sekarang turun menjadi 72,11 Ini turunnya agak banyak,” kata Imam di Surabaya, Selasa (6/5/2025).

    Penurunan SPI ini cukup ironis, sebab di saat yang sama skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota Surabaya justru meningkat dari 97 menjadi 98. MCP sendiri merupakan indikator yang diisi langsung oleh pemerintah daerah sebagai bentuk laporan preventif pencegahan korupsi. “Yang MCP alhamdulillah kita naik. Di situ kita sudah bagus, termasuk yang terbaik lah kalau di Jawa Timur,” ujar mantan jurnalis ini.

    Namun, politisi NasDem ini menyebutkan hasil kontras antara hasil MCP yang tinggi dengan SPI yang anjlok. Dia pun menduga adanya potensi ketidaksesuaian atau bahkan manipulasi data dalam laporan MCP karena diisi langsung oleh pihak Pemkot Surabaya. “Pemkot itu kan kalau MCP itu yang ngisi angka-angka itu Pemkot sendiri. Artinya bisa juga itu ‘mensiasati’. Tapi mudah-mudahan enggak,” tegasnya.

    SPI sendiri disusun berdasarkan survei eksternal KPK terhadap elemen masyarakat seperti pengusaha, kontraktor, media, dan mahasiswa. Oleh karena itu, hasilnya dianggap lebih representatif terhadap persepsi dan realitas integritas birokrasi pemerintah.

    “Yang SPI itu penilaiannya karena survei, jadi KPK itu menanyai pihak-pihak yang terlibat. Mestinya antara SPI dan MCP tidak boleh berbeda kalau sama-sama objektif,” jelas Imam.

    Karena nilai SPI yang rendah tersebut, Surabaya gagal masuk dalam 10 besar kota besar dengan indeks integritas tertinggi di Indonesia. Surabaya bahkan kalah dari kota-kota seperti Yogyakarta, Denpasar, Salatiga, dan Tegal. “Ini harus dijelaskan oleh Pemkot. Kenapa MCP-nya naik, tapi SPI-nya malah turun. Itu membingungkan,” kata Imam.

    Dalam rincian SPI yang diperolehnya dari laman resmi KPK, beberapa indikator utama menunjukkan skor yang rendah. Misalnya, pengelolaan barang dan jasa (PBJ) hanya meraih 74,17, jauh di bawah skor ideal. Padahal, sektor ini dikenal rawan korupsi karena menyangkut pengadaan proyek dan anggaran publik. “Yang kecil justru pengelolaan PBJ ini. Ini harus dijadikan kompas petunjuk bagi Pemkot untuk memperbaiki yang kurang-kurang,” tegasnya lagi.

    Selain PBJ, indikator lain yang dinilai seperti integritas pelaksanaan tugas (80,09), pengelolaan anggaran (78,6), sosialisasi antikorupsi (81,26), dan transparansi (91,04) masih berada di atas batas aman, namun tetap harus dievaluasi. “Syukur kalau nilai buruk tapi kenyataannya baik. Tapi akan lebih baik kalau hasilnya objektif dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan nyata,” pungkasnya.[asg/kun]

  • Pramono: Pemilihan Pejabat Tidak Hanya yang "Jago", tapi yang Bisa Bekerja Tim Megapolitan 6 Mei 2025

    Pramono: Pemilihan Pejabat Tidak Hanya yang "Jago", tapi yang Bisa Bekerja Tim Megapolitan 6 Mei 2025

    Pramono: Pemilihan Pejabat Tidak Hanya yang “Jago”, tapi yang Bisa Bekerja Tim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    menegaskan bahwa dalam memilih pejabat untuk posisi strategis, seperti wali kota hingga kepala dinas, ia lebih mengutamakan sosok yang mampu bekerja secara tim.
    “Bukan orang yang jago. Saya butuh orang yang bisa bekerja secara tim,” ungkap Pramono saat ditemui di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (6/5/2025).
    Pramono menjelaskan, dalam proses
    pemilihan pejabat
    , ia mengedepankan prinsip tanggung jawab dan
    profesionalisme
    , tanpa melibatkan unsur pribadi.
    “Saya betul-betul sama sekali enggak pernah melibatkan urusan suka atau tidak suka. Sama sekali,” tegasnya.
    Ia juga menambahkan, tidak ada aparatur sipil negara (ASN) dari luar Jakarta yang dibawa ke dalam jajaran Pemprov. Hal itu sesuai dengan janjinya.
    “Karena saya bisa bekerja dengan siapapun. Bahkan termasuk orang yang tidak setuju saya jadi Gubernur pun, saya bisa bekerja sama,” jelasnya.
    Sebelumnya, Pramono menyatakan proses seleksi untuk jabatan eselon II dilakukan secara profesional, melibatkan sejumlah lembaga seperti DPRD Jakarta, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Kementerian Dalam Negeri.
    “Jadi dalam memilih terus terang orang-orang yang akan bertugas sebagai wali kota, kepala dinas, kepala biro, saya memilih secara profesional,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (5/5/2025).
    Proses seleksi ini juga melibatkan pendalaman rekam jejak kandidat, namun tidak berdasarkan afiliasi politik.
    “Hampir semua yang kami pilih, kami akan tetapkan, mudah-mudahan tidak ada persoalan yang bersifat personal,” ungkapnya.
    Pramono menekankan, pendalaman terhadap calon dilakukan untuk memastikan bahwa pejabat yang terpilih dapat bekerja solid sebagai tim di Balai Kota Jakarta selama lima tahun ke depan.
    “Pendalaman secara perorangan bukan orang yang secara politik pilihannya apa enggak, tetapi kami ingin orang-orang yang membantu atau menjadi tim balai kota ini, tim yang bekerja dengan solid untuk lima tahun ke depan,” tambah dia.
    Sejumlah calon pejabat telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (
    fit and proper test
    ) yang digelar oleh DPRD Jakarta pada Jumat (2/5/2025).
    Ketua DPRD Jakarta Khoirudin menyatakan, nama-nama calon pejabat yang mengikuti
    fit and proper test
    merupakan usulan dari Pramono Anung.
    “Nah, nama-nama itu baru calon. Kalau nama-namanya diusulkan oleh Pak Gubernur,” kata Khoirudin saat dikonfirmasi, Sabtu (3/5/2025).
    Khoirudin menjelaskan, DPRD hanya bertugas menilai dan memberikan hasil evaluasi kepada gubernur, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan kepala daerah.
    “Saya hanya memberikan hasil kalau keputusan akhirnya ada di Pak Gubernur,” ujarnya.
    Sesuai regulasi, hanya calon wali kota yang harus mendapatkan persetujuan dari DPRD, sedangkan untuk jabatan kepala dinas dan selevel, persetujuan dewan tidak diperlukan.
    “Memang setiap Wali Kota yang akan segera dilantik harus mendapat persetujuan dewan dulu dan kami lakukan
    fit and proper test
    ,” tambahnya.
    Proses uji kelayakan ini mencakup penelusuran rekam jejak dan pemahaman kandidat terhadap persoalan wilayah yang akan mereka pimpin.
    Khoirudin menyebutkan, ada calon wali kota yang tidak lolos dalam tahapan ini.
    “Terus Gubernur mau lanjut pelantikan, silakan, mau tidak juga silakan. kami hanya memberikan hasil,” kata Khoirudin. 
    Beberapa nama pejabat yang mengikuti proses seleksi ini antara lain: M. Fadjar Churniawan, Wakil Bupati Kepulauan Seribu yang diproyeksikan naik menjadi Bupati Kepulauan Seribu.
    Kemudian, Hendra Hidayat, Wakil Wali Kota Jakarta Barat, diusulkan menjadi Wali Kota Jakarta Utara;
    Lalu, Munjirin, Wali Kota Jakarta Selatan, diusulkan menjadi Wali Kota Jakarta Timur.
    M. Anwar, Asisten Deputi Bidang Pengendalian Permukiman, diusulkan menjadi Wali Kota Jakarta Selatan;
    Terakhir, Agustinus, Kepala Bagian Humas dan Protokol, diusulkan menjadi Sekretaris DPRD.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 40 Tahun Tak Direhab, Kuda-Kuda Kelas SMPN 1 Ngariboyo Magetan Roboh

    40 Tahun Tak Direhab, Kuda-Kuda Kelas SMPN 1 Ngariboyo Magetan Roboh

    Magetan (beritajatim.com) – Kuda-kuda ruang kelas di SMP Negeri 1 Ngariboyo, Magetan, Jawa Timur, roboh pada Senin (5/5/2025) pukul 14.55 WIB. Peristiwa ini terjadi setelah bangunan tersebut tidak pernah tersentuh rehabilitasi selama 40 tahun sejak dibangun pada 1985.

    Beruntung, kejadian terjadi usai jam kegiatan belajar mengajar. Ruang kelas yang ditempati siswa kelas VII itu dalam keadaan kosong. Tidak ada siswa atau guru yang menjadi korban dalam insiden tersebut.

    Kejadian pertama kali diketahui oleh penjaga sekolah. Saat itu, ia hendak mengambil gelas kantin yang dibawa siswa ke dalam kelas. “Saat hendak masuk, tiba-tiba kuda-kuda dan plafon runtuh,” terang pihak sekolah. Kejadian itu langsung dilaporkan ke pengurus sekolah untuk ditindaklanjuti.

    Juari, Humas SMPN 1 Ngariboyo, mengungkapkan bahwa pihak sekolah telah menyusun proposal untuk perbaikan ruang kelas tersebut. Namun, sebelum sempat diajukan, bangunan yang digunakan oleh 30 siswa itu sudah roboh lebih dulu.

    “Bangunan ini belum tersentuh rehab sejak selesai dibangun tahun 1985. Terakhir sebelum roboh masih sempat dipakai kegiatan belajar mengajar pada Senin (5/5/2025). Kemudian, ruangan yang paralel dengan kelas ini akhirnya kami kosongkan sementara sampai mendapat perbaikan,” kata Juari, Selasa (6/5/2025).

    Juari juga menambahkan bahwa kondisi serupa terjadi pada tiga ruang kelas lain yang lebih dulu dikosongkan sejak setahun lalu karena dikhawatirkan membahayakan keselamatan siswa.

    “Dulu untuk ruang kelas IX B, C, D. Namun karena kondisi ini maka sementara mereka belajar di aula sekolah yang sudah kami buat sedemikian rupa agar bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar,” lanjutnya.

    Untuk tiga ruangan yang sudah dikosongkan sejak tahun lalu, Juari menyebutkan bahwa akan dilakukan rehabilitasi pada tahun 2025 ini. “Namun kami belum tahu kapan pastinya ya. Informasi yang kami dapat kemungkinan Juni 2025 ini,” ungkapnya.

    Sementara itu, untuk ruang kelas yang baru saja roboh, pihak sekolah akan segera merevisi dan mengajukan kembali proposal perbaikan. “Untuk nilai yang kami ajukan senilai Rp100 juta, itu untuk satu lokal atau untuk satu bangunan kelas. Semoga saja nanti proposalnya bisa disetujui untuk perbaikan tiga ruang kelas sekaligus. Karena kelas sebelah ruangan yang roboh ini juga sudah dimakan usia,” pungkasnya.

    Terpisah, Sekretaris Komisi A DPRD Magetan, Didik Haryono, menyatakan bahwa salah satu ruang kelas di SMPN 1 Ngariboyo memang telah masuk dalam daftar skala prioritas penanganan kerusakan sekolah.

    “Jadi selain SMP 1 Ngariboyo juga SMP 2 Parang, SMP 2 Karangrejo, SMP 3 Maospati itu menjadi skala prioritas dengan kondisi rusak berat,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (6/5/2025).

    Didik menegaskan, lima SMP tersebut — yakni SMPN 1 Ngariboyo, SMPN 3 Maospati, SMPN 2 Parang, dan SMPN 2 Karangrejo — merupakan sekolah dengan tingkat kerusakan paling berat di Magetan. Kondisi bangunan di sekolah-sekolah tersebut dinilai membahayakan keselamatan siswa dan tenaga pengajar, sehingga mendesak untuk segera diperbaiki.

    “Jadi ada 5 SMP tadi, SMP 1 Ngariboyo, SMP 3 Maospati, SMP 2 Parang, SMP 2 Karangrejo itu menjadi sekolah dengan tingkat kerusakan yang paling berat dan menjadi skala prioritas,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dalam penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hasil efisiensi tahun ini, pihak DPRD telah meminta Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Magetan untuk menjadikan kelima sekolah tersebut sebagai super prioritas dalam agenda rehabilitasi bangunan sekolah.

    “Maka dalam penjabaran perubahan APBD hasil efisiensi tahun ini kami meminta Dikpora menjadikan 5 Sekolah SMP ini menjadi super prioritas untuk segera diperbaiki,” pungkasnya.

    Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penanganan infrastruktur pendidikan yang rusak berat, agar kegiatan belajar mengajar bisa kembali berjalan aman dan nyaman bagi seluruh siswa dan guru. [fiq/beq]