Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Prof. Endeh Suhartini Dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan UNIDA

    Prof. Endeh Suhartini Dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan UNIDA

    JABAR EKSPRES – Universitas Djuanda (UNIDA) Bogor kembali mencatat sejarah akademik. Prof. Dr. Hj. Endeh Suhartini Syurdi, S.H., M.H., CCD., CIM., CBLC., resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Ketenagakerjaan.

    Pengukuhan tersebut dilaksanakan dalam Sidang Terbuka Senat UNIDA pada Rabu (7/5/2025) di Aula Gedung C UNIDA, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi No. 512/M/KPT.KP/2025.

    Momen bersejarah ini menjadikan Prof. Endeh sebagai Srikandi asli UNIDA pertama yang berhasil menapaki puncak karier akademik sebagai profesor,  setelah menempuh jenjang sarjana dan megister di UNIDA. Komitmennya terhadap ilmu pengetahuan membawa meraih gelar doktor di Universitas Sebelas Maret, Solo dengan predikat cum laude.

    “Bagi kami, Prof. Endeh adalah Srikandi UNIDA yang menjadi inspirasi dan teladan bagi seluruh insan UNIDA,” ujar Rektor UNIDA, Assoc. Prof. Dr. Hj. R. Siti Pupu Fauziah, M.Pd.I, dalam sambutannya.

    BACA JUGA: Raperda BUMD Bergulir di DPRD Jabar, Pasal Tegas Pemberhentian Direksi Menanti

    Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya Anggota DPR RI Dr. H. Mulyadi, M.M.A, yang juga adik kandung Prof. Endeh.

    Dengan penuh haru, ia menyampaikan, “Hari ini saya menangis karena bahagia dan bangga. Kami anak-anak desa dari Jonggol, dan kakak saya kini menjadi profesor,” ucapnya.

    “Ini bukan hanya pencapaian pribadi, tapi kemenangan bagi semua rakyat kecil yang bermimpi besar,” tambahnya.

    Turut hadir pula Mayjen TNI Achmad Adipati Karna Widjaja, PSCJ., M.M, perwakilan pemerintah daerah, alumni, serta para akademisi dari berbagai perguruan tinggi mitra.

    BACA JUGA: Imbas Pelebaran Jalan, Perpustakaan Kota Cimahi Bakal Dibangun Ulang di Area MPP

    Dalam orasi ilmiahnya yang berjudul Dinamika Kepastian Hukum Pekerja Migran Indonesia dalam Upaya Peningkatan Upah untuk Kesejahteraan, Prof. Endeh menekankan urgensi perlindungan hukum bagi pekerja migran.

    “Pekerjaan bukan hanya kewajiban atau ibadah, tetapi juga hak konstitusional untuk meraih kehidupan yang layak,” tegasnya.

    Chancellor UNIDA, Prof. Dr. H. Martin Roestamy, S.H., M.H., menyampaikan apresiasinya terhadap kontribusi Prof. Endeh.

  • Andra Soni Ingin RSUD Banten Punya Rumah Singgah: 11 Tahun Saya Ingatkan

    Andra Soni Ingin RSUD Banten Punya Rumah Singgah: 11 Tahun Saya Ingatkan

    Jakarta –

    Gubernur Banten, Andra Soni, ingin agar RSUD Banten memiliki rumah singgah bagi pasien yang berasal dari luar Kota Serang. Ia mengaku sudah mengingatkan hal tersebut selama 11 tahun.

    Awalnya, Andra menyinggung kondisi kawasan rumah sakit yang dipenuhi spanduk. Ia meminta agar RSUD Banten lebih fokus pada peningkatan pelayanan.

    “Saya berharap tampilan rumah sakit semakin diperbaiki. Pertama, jangan terlalu banyak spanduk. Walaupun bergambar wajah saya, itu tetap tidak enak dilihat. Jadi, maksimalkan pelayanan, mulai dari ruang tunggu, bangku, dan kursi yang tidak reyot,” kata Andra dalam sambutannya pada acara Peresmian Bunker Radioterapi dan Peluncuran Layanan Kemoterapi RSUD Banten, Kota Serang, Kamis (8/5/2025).

    Ia juga kembali menyinggung soal pentingnya rumah singgah di kawasan RSUD Banten. Andra menyebut sudah menyuarakan hal itu sejak pertama kali menjadi anggota DPRD Provinsi Banten pada 2014.

    “Lagi-lagi saya ingatkan, ini sudah tahun ke-11. Harus ada rumah singgah untuk warga kita yang datang dari jauh, dari Lebak atau daerah-daerah ujung Banten,” ujarnya.

    Kepada wartawan, Andra menyatakan akan terus berupaya merealisasikan rumah singgah di RSUD Banten. Ia melihat masih banyak lahan kosong yang bisa dimanfaatkan di lingkungan rumah sakit.

    Andra juga mengakui bahwa RSUD Banten merupakan rumah sakit milik pemerintah dengan fasilitas paling lengkap di provinsi ini. Banyak pasien dari daerah-daerah yang jauh dari Kota Serang harus dirujuk ke RSUD. Terkadang, mereka harus bolak-balik untuk pemeriksaan atau tindakan medis lainnya.

    “Banyak warga dari Cimanggu, Cibaliung, datang ke sini. Kadang, karena kondisi tertentu, mereka harus kembali lagi ke rumah sakit keesokan harinya,” ucapnya.

    (aik/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Komisi III DPRD Tegur PUPR Bogor: Infrastruktur Lambat, Transparansi Dipertanyakan

    Komisi III DPRD Tegur PUPR Bogor: Infrastruktur Lambat, Transparansi Dipertanyakan

    JABAR EKSPRES – Komisi III DPRD Kota Bogor menyampaikan sejumlah catatan penting untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Kota Bogor.

    Hal itu disampaikan saat jajaran Komisi III melakukan kunjungan kerja ke kantor PUPR Kota Bogor, Rabu (7/5).

    Ketua Komisi III, Heri Cahyono, menyoroti persoalan klasik yang tak kunjung selesai, yaitu keberadaan bangunan liar di atas saluran sungai.

    Hal ini dinilainya menjadi penyebab utama tersumbatnya aliran air dan berkontribusi terhadap banjir di beberapa titik Kota Bogor.

    BACA JUGA: Raperda BUMD Bergulir di DPRD Jabar, Pasal Tegas Pemberhentian Direksi Menanti

    “Sudah sering terjadi dan ini perlu ketegasan. Koordinasi harus dilakukan lintas sektor, dari PUPR hingga kelurahan dan kecamatan,” kata Heri Cahyono dikutip Kamis (8/5).

    Heri menambahkan bahwa kunjungan kunjungan tersebut juga dimaksudkan untuk melihat manajemen internal Dinas PUPR secara langsung.

    Menurutnya, sebagai dinas teknis yang paling bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, Dinas PUPR harus memiliki manajemen yang tertib, SDM yang mencukupi, serta perencanaan kerja yang sistematis dan akuntabel.

    “Kami ingin melihat bagaimana manajemen PUPR bekerja, apa saja kendalanya, bagaimana beban kerja SDM-nya, dan seperti apa rencana ke depan. Ini penting agar pembangunan berjalan tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan warga,” papar Heri.

    Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya menekankan perlunya percepatan pembangunan jembatan dan tembok penahan tebing (TPT) sebagai langkah antisipatif terhadap bencana alam, terutama longsor.

    BACA JUGA: Bupati Bogor Warning Soal Alih Fungsi Lahan di Tengah Panen Raya Leuwisadeng

    Untuk itu ia mendorong agar alokasi anggaran infrastruktur dapat ditingkatkan guna menghindari keterlambatan pekerjaan di lapangan.

    Politisi PDIP ini juga kembali menekankan pentingnya transparansi dalam proses pembebasan lahan.

    Atty mengingatkan agar Dinas PUPR berhati-hati dan tidak membuka ruang untuk praktik mark-up harga tanah yang dapat merugikan keuangan daerah.

    “Jangan ada main-main mark up yang bisa merugikan keuangan daerah. Itu harus diperhatikan atau berurusan dengan APH,” tegas dia.

  • Raperda BUMD Bergulir di DPRD Jabar, Pasal Tegas Pemberhentian Direksi Menanti

    Raperda BUMD Bergulir di DPRD Jabar, Pasal Tegas Pemberhentian Direksi Menanti

    JABAR EKSPRES –Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembinaan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akhirnya resmi bergulir di DPRD Jabar. Usulan raperda itu telah diusulkan secara resmi di Paripurna, Kamis (8/5).

    Laporan terkait usulan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jabar Sugianto Nangolah.

    Ia menguraikan, ada sejumlah alasan pihaknya mengusulkan raperda itu sebagai salah satu prakarsa DPRD Jabar.

    “Tata kelola BUMD yang baik adalah yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran,” jelasnya.

    BACA JUGA: Demi PAD dan Layanan Publik, Terminal Cileunyi Harus Kembali!

    Politikus Partai Demokrat itu melanjutkan, ada sejumlah masalah terkait BUMD di Jabar sehingga melatar belakangi usulaln raperda tersebut. Di antaranya, perlunya aturan terkait jabatan direksi dan komisaris di BUMD yang memahami manajemen risiko.

    Lalu perlunya rencana induk BUMD sebagai arah pengembangan jangka panjang, hingga persoalan terkait aturan jelas mengenai pengangkatan direksi dan dewan pengawas BUMD.

    Sugianto melanjutkan, ada sejumlah materi pokok yang diatur dalam rapeda itu, mulai dari kebijakan BUMD, partisipasi tata kelola, penerapan manajemen risiko, penilaian tingkat kesehatan, perencanaan strategis hingga pengawasan dan pembinaan BUMD.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan menyambut baik usulan raperda yang disampaikan DPRD itu. “Ini masih usulan, nanti akan dibahas lebih lanjut,” terangnya.

    BACA JUGA: Ngeri! Sopir Freelance di Ciamis Diduga Cabuli 20 Pria, Korbannya Anak Pejabat hingga Ustaz

    Lalu, Kepala Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan (BIA) Jabar Deny Hermawan juga menyambut baik usulan tersebut.

    “Kami apresiasi, ini untuk kebaikan BUMD ke depan juga,” sambungnya.

    Sebelumnya, Sugianto Nanggolah sempat mengungkapkan bakal ada pasal strategis yang dimasukkan dalam raperda itu.

    “Melalui regulasi itu, bakal ada aturan yang mengatur Dewan Komisaris hingga Direktur Utama akan bertanggung jawab terhadap BUMD itu sendiri. Contohnya jika selama 2 tahun BUMD tidak mampu setor dividen, mereka harus mundur,” cetusnya.(son)

  • 36 Orang Keracunan, DPRD Temukan Lalat Hinggapi Makanan di Dapur MBG Bosowa Insani Bogor – Halaman all

    36 Orang Keracunan, DPRD Temukan Lalat Hinggapi Makanan di Dapur MBG Bosowa Insani Bogor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 36 orang yang terdiri dari siswa hingga guru di Sekolah Bosowa Insani Mandiri, Kota Bogor, Jawa Barat, merasakan gejala keracunan setelah menyantap menu program makan bergizi gratis (MBG).

    Imbas kasus tersebut, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor melakukan sidak ke Sekolah Bosowa Insani Mandiri.

    Di sana, DPRD mendapati beberapa kejanggalan, terutama di dapur MBG Bosowa Insani Mandiri.

    Wakil Ketua Komisi IV, Rezky Kartika, mengatakan dapur MBG ini tidak higienis dan dikerubungi lalat.

    Dapur tersebut, juga kurang begitu bersih.

    “Pertama lantai kurang bersih, yang kedua ada tempat sampah di dekat makanan.” 

    “Terus juga ada lalat yang saya temui hinggap ke makanan,” kata Rezky Kartika kepada Tribunnews Bogor setelah melakukan sidak, Kamis (8/5/2025).

    Selain itu, meja-meja yang dipakai sebagai tempat menyimpan makanan berbahan dasar kayu.

    “Terus juga meja meja tidak sesuai yah, harusnya stenlis tapi itu masih kayu, dan itu kan penghantar bakteri,” ujarnya.

    Rezky berharap, temuan Komisi IV DPRD bisa segera menjadi bahan evaluasi bagi Yayasan Bosowa.

    “Saya sudah panggil pembina yayasan, saya kasih lihat ini dihinggapi lalat. Tapi kita tidak tahu apakah makanan yang dihinggapi lalat, akan dibuang kita belum tahu.” 

    “Mereka kan punya CCTV harusnya mereka bisa ngecek apa yang terjadi dari CCTV itu,” ungkapnya.

    Keracunan Bukan Hanya di Bosowa Insani

    Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Endah Purwanti mengatakan, korban dugaan keracunan MBG di Kota Bogor tidak hanya terjadi di Sekolah Bosowa saja.

    Berdasarkan laporan, jelasnya, korban dugaan keracunan juga terjadi di SDN Kedung Waringin.

    “Pagi ini masuk lagi dari beberapa sekolah terutama di tingkat SD, seperti SDN Kedung Waringin,” kata Endah saat ditemui setelah sidak dapur MBG di Sekolah Bosowa, Kamis.

    SDN Kedung Waringin tercatat masih satu dapur MBG dengan Sekolah Bosowa.

    Namun, Endah belum bisa memastikan jumlah korban yang diduga keracunan di SDN tersebut.

    “Ini masih berlanjut proses laporan korban. Saya duga lebih dari angka 10 persen, sebab masih terus berkembang,” ucapnya.

    Menurutnya, Dinas Kesehatan sedang melakukan uji laboratorium terhadap makanan setelah 36 orang diduga keracunan.

    Ia menyebut, uji laboratorium ditargetkan rampung pada hari Minggu mendatang.

    Kesaksian Siswa

    Sebelumnya, sejumlah siswa di Bosowa Insani mengalami mual setelah menyantap menu MBG.

    “Tadi banyak yang sakit perut. Di kelas saya ada 4 orang. Terus langsung di bawa ke UKS,” kata salah seorang siswa berinisial MG saat berbincang di depan sekolah.

    Ketika menyantap menu tersebut, menurut MG rasanya sudah asam.

    “Makanannya basi, susunya asam,” ujarnya, Rabu (7/5/2025).

    Alhasil, MG pun diperbolehkan pulang ke rumahnya sebelum jam sekolah selesai.

    Namun, dirinya tak mengetahui pasti berapa total siswa yang merasakan gejala yang sama.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Komisi IV DPRD Temukan Lalat di Dapur MBG Sekolah Bosowa Insani Mandiri, 36 Guru dan Siswa Keracunan.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunnewsBogor.com/Rahmat Hidayat)

  • Raperda Beasiswa Mahasiswa Tuban Dibahas, Mas Lindra Targetkan Rampung Juli

    Raperda Beasiswa Mahasiswa Tuban Dibahas, Mas Lindra Targetkan Rampung Juli

    Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menegaskan komitmen Pemkab Tuban dalam memberikan beasiswa bagi lulusan SMA yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif, Kamis (8/5/2025).

    Dalam rapat tersebut, dua Raperda inisiatif menjadi fokus pembahasan, yakni terkait beasiswa dan pemukiman. Menurut Mas Lindra, kedua Raperda ini penting untuk masa depan masyarakat Tuban, khususnya generasi muda.

    “Pelajar kita bisa naik ke kuliah dan kami pemerintah harus punya detailing itu. Tinggal nanti informasi yang akan kita sebar secepatnya,” ujar Mas Lindra.

    Ia menambahkan, hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029 juga ikut dibahas, bersama laporan pertanggungjawaban anggaran tahun 2024.

    “Kedua, kami melaporkan kemarin ada hasil di BBK yaitu pertanggungjawaban anggaran kami di tahun 2024 dan hasil RPJMD tahun 2025–2029, itu yang dibahas,” imbuhnya.

    Mas Lindra menargetkan Raperda beasiswa sudah bisa dikonkretkan dan direalisasikan paling lambat Juli 2025.

    Sementara itu, Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menyatakan bahwa dari dua Raperda inisiatif, yang mendapat catatan dalam pembahasan adalah terkait program beasiswa.

    “Tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan, barusan tadi sudah dijawab oleh Kepala Daerah (Mas Lindra) dan memberi catatan-catatan. Tentunya nanti dari Pansus Raperda inisiatif DPRD akan melaksanakan kajian dan pembahasan yang nanti dijadwalkan kembali,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa rapat paripurna tersebut belum mencapai finalisasi dan akan dijadwalkan ulang untuk pembahasan lanjutan secara mendalam.

    “Pada rapat ini kita diskusi, mencari dan membahas mana yang lebih baik, karena yang kita bahas pasal by pasal jadi harus sesuai aturan yang ada di atasnya,” tutupnya. [dya/beq]

  • Pemkab Lamongan Catat Realisasi APBD 2024 Capai Rp3,299 Triliun

    Pemkab Lamongan Catat Realisasi APBD 2024 Capai Rp3,299 Triliun

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD Lamongan dalam rapat paripurna, Kamis (8/5/2025).

    Dalam paparannya, Yuhronur memaparkan bahwa dari target pendapatan daerah sebesar Rp3,632 triliun, realisasinya mencapai Rp3,299 triliun. Sementara untuk belanja daerah dan transfer, dari alokasi sebesar Rp3,579 triliun telah terealisasi Rp3,207 triliun. Surplus yang ditetapkan sebesar Rp53,085 miliar, terealisasi sebesar Rp91,636 miliar.

    Penerimaan pembiayaan dari target Rp24,187 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp77,273 miliar tercapai 100 persen. Secara neto tercatat minus Rp53 miliar, dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp38,55 miliar.

    “Berdasarkan capaian tersebut, menunjukkan bahwa tata kelola dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa tantangan dan kendala dalam pelaksanaan program kegiatan,” ujar Yuhronur yang akrab disapa Pak Yes.

    Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

    “Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan telah disusun dengan standar akuntansi. Serta ditetapkan berdasarkan ukuran dan target kinerja yang berdampak pada pelayanan publik,” imbuh Pak Yes.

    Capaian pengelolaan anggaran tersebut turut dibuktikan dengan keberhasilan Pemkab Lamongan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.

    Selain itu, Pemkab Lamongan juga kembali meraih predikat A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024 dari Kementerian PANRB. [fak/beq]

  • Besok Pendaftaran Ketua Golkar Jatim Dibuka: Tak Terlibat G30S/PKI, Minimal Kantongi Dukungan 30 Persen

    Besok Pendaftaran Ketua Golkar Jatim Dibuka: Tak Terlibat G30S/PKI, Minimal Kantongi Dukungan 30 Persen

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC) Musda XI Golkar Jatim, Heri Soegihono mengatakan, pembukaan pendaftaran calon ketua Golkar Jatim dilaksanakan pada Jumat (9/5/2025) pukul 10.00 hingga pukul 17.00 sore.

    Pendaftaran dilakukan di kantor DPD Partai Golkar Jatim, Jalan Ahmad Yani Surabaya.

    Heri menjelaskan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon ketua Golkar.

    Yakni, calon ketua harus aktif menjadi anggota sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut, berpendidikan minimal S1 atau sederajat, memiliki prestasi-dedikasi-disiplin-lotalitas dan tidak tercela.

    Kemudian, calon ketua harus memiliki kapabilitas dan akseptabilitas, tidak pernah terlibat G30S/PKI, lulus diklat kader Partai Golkar, telah aktif menjadi pengurus sekurang-kurangnya 1 periode pada tingkatannya dan atau satu tingkat di atasnya dan atau satu tingkat di bawahnya dan atau pernah menjadi pengurus organisasi pendiri dan didirikan di tingkatannya dan atau satu tingkat di atasnya.

    “Calon ketua juga harus didukung sekurang-kurangnya 30 persen dari pemegang hak suara dalam bentuk surat dukungan. Jumlah hak suara sebanyak 44. Terdiri dari 38 suara DPD II, 1 suara dari DPP pusat, 1 suara DPD provinsi, 1 suara organisasi sayap (AMPG dan KPPG), 1 organisasi didirikan (Satkar Ulama, Al Hidayah, AMPI, MDI, HWK), 1 suara organisasi pendiri (MKGR, Soksi, Kosgoro 1957) dan 1 suara dewan penasihat,” jelasnya.

    Heri menambahkan, calon ketua juga harus bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif di partai. “Apabila terdapat bakal calon yang akan maju sebagai calon ketua tidak memenuhi kriteria di atas, calon tersebut harus mendapatkan persetujuan Ketua Umum Partai Golkar. Ini sifatnya diskresi,” tuturnya.

    Ketua Panitia Pelaksana atau OC Musda XI, Pranaya Yudha mengundang kepada media agar memantau pendaftaran calon ketua pada besok pagi.

    “Untuk pembukaan Musda XI Golkar Jatim akan dibuka pada Sabtu, 10 Mei jam 1 siang di Hotel Shangri-La Surabaya. Ini even normatif dan gawe rutin. Insya Allah Ketum Golkar Pak Bahlil akan hadir pada pembukaan musda. Ketua-ketua partai parlemen juga akan diundang. Ada 1500 undangan. Gubernur Jatim Bu Khofifah dan Wagub Jatim Mas Emil akan diundang. Mari menyambut kepemimpinan baru di Partai Golkar dengan hati gembira,” pungkasnya.

    Ada sembilan nama yang beredar menggantikan Sarmuji sebagai Ketua Golkar Jatim, yang saat ini sudah menjabat Sekjen Golkar. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

    Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung), dan Muhamad Nur Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

    Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

    Setelah itu, ada tiga nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

    Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

    Beritajatim.com mencoba menelisik latar belakang nama-nama calon yang beredar.

    Dimulai dari nama Zulfikar Arse Sadikin (Bang Zul), yang merupakan pengurus DPP dan ‘berdarah’ HMI. Bang Zul merupakan Presidium Majelis Nasional KAHMI 2022-2027 dengan 284 suara, dalam Munas KAHMI di Palu, 27 November 2022.

    Dia juga sebagai anggota DPR RI dua periode, menjabat Ketua Bidang OKK DPP dan saat ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

    Kemudian, Heru ‘Pak Carik’ Tjahjono yang pernah menjabat sebagai Bendahara Golkar Tulungagung tahun 1997, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung dua periode dan saat ini menjabat anggota Komisi IX DPR RI.

    Lalu, ada Muhamad Nur Purnamasidi pengurus DPP Partai Golkar dan anggota DPR RI dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) dari Dapil Jatim Jember-Lumajang. Saat ini, bertugas di Komisi X DPR RI.

    Nama berikutnya, adalah Ali Mufthi, anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Setelah itu, ada nama Blegur Prijanggono. Karir politiknya berangkat dari Ketua Golkar Surabaya (2015-2019), Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya (2019-2014), Bendahara Golkar Jatim sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim (2019-2024), dan pernah menjabat Bendahara HIPMI Jatim 2006-2009. Blegur saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.

    Selain Blegur, ada nama Pranaya Yudha yang merupakan Ketua AMPG Jatim dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim saat ini.

    Kemudian, Kodrat Sunyoto yang merupakan Ketua Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Anggota DPRD Jatim 4 periode dan Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.

    Dua nama yang juga masuk bursa ketua partai beringin adalah Adi Wibowo (Wali Kota Pasuruan terpilih) dan Aditya Halindra (Bupati Tuban terpilih). [tok/aje]

  • Jakarta Belum Aman untuk Pesepeda dan Pejalan Kaki, PSI Desak Pemprov Evaluasi Jalur dan Keamanan – Halaman all

    Jakarta Belum Aman untuk Pesepeda dan Pejalan Kaki, PSI Desak Pemprov Evaluasi Jalur dan Keamanan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –DKI Jakarta dinilai masih jauh dari aman bagi pejalan kaki dan pesepeda.

    Serangkaian insiden baru-baru ini menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap pengguna jalan nonmotor.

    Salah satunya adalah kecelakaan tragis yang menewaskan Lulu Junayah, pesepeda yang tertabrak sepeda motor di jalur sepeda Jalan MH Thamrin pada April 2025.

    Peristiwa itu terjadi karena sebuah taksi berhenti mendadak dan membuka pintu di jalur sepeda.

    Tak hanya itu, Mimi, seorang pesepeda lainnya, kehilangan sepeda miliknya yang dicuri di parkiran MRT Jakarta.

    Sementara itu, seorang pesepeda tunarungu dilaporkan mengalami 12 kali kecelakaan meski telah mengenakan penanda khusus.

    Menanggapi situasi tersebut, Legislator PSI di DPRD DKI Jakarta, Francine Widjojo, menyebut bahwa Jakarta belum aman untuk pejalan kaki, pesepeda, dan khususnya penyandang disabilitas.

    “Jakarta belum aman bagi pejalan kaki dan pesepeda apalagi bagi teman-teman disabilitas,” ujarnya usai audiensi dengan Koalisi Mobilitas Berkelanjutan (KMB) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (5/3/2025).

    Francine menerima banyak keluhan dari berbagai komunitas seperti Road Safety Association, Bike to Work Indonesia, Koalisi Pejalan Kaki, hingga Pekerja Bersepeda. 

    Mereka menyuarakan keprihatinan atas minimnya perlindungan dan penegakan hukum terhadap pengguna jalan nonmotor.

    “Pembangunan jalur sepeda tidak cukup tanpa pengawasan dan penegakan hukum. Banyak jalur malah digunakan pengendara motor atau parkir liar,” tegasnya.

    ILUSTRASI – Jalur sepeda di Jalan MH Thamrin, Jakarta, lokasi kecelakaan yang menewaskan pesepeda Lulu Junayah. (Dok. Tribunnews) (Warta Kota)

    Francine juga mendesak pengelola MRT Jakarta untuk memperketat sistem keamanan di area parkir guna mencegah pencurian sepeda.

    “Akses transportasi publik harus ramah dan aman bagi semua. Jangan sampai moda ramah lingkungan seperti sepeda malah menjadi korban,” tambahnya.

    Ia juga menyoroti keterbatasan akses disabilitas di fasilitas publik seperti Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang tidak ramah bagi lansia dan penyandang disabilitas.

    Sebagai anggota Komisi B dan Panitia Khusus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Francine menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kota yang adil dan aman bagi semua warga, bukan hanya pemilik kendaraan bermotor.

  • Fraksi PDIP berkomitmen edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat

    Fraksi PDIP berkomitmen edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk melakukan aksi nyata dengan melaksanakan kegiatan edukasi pengolahan dan pemilahan sampah kepada masyarakat.

    “Edukasi memilah dan mengolah sampah bisa menjadi gerakan yang lebih masif ke konstituen, dan menyebar luas ke seluruh lapisan masyarakat,” kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, Jakarta sebagai kota global masih dihadapkan dengan permasalahan serius persoalan sampah, di mana rata-rata produksi harian sampah sebesar 8 ribu ton per hari.

    Ketua Komisi D DPRD DKI itu menjelaskan bahwa data tahun 2024 menunjukkan sampah tahunan Jakarta mencapai sebanyak 3,17 juta ton.

    Untuk mengatasi masalah tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta berkomitmen melakukan aksi nyata melaksanakan kegiatan edukasi pengolahan dan pemilahan sampah bekerja sama dengan Bank Sampah Universitas Budi Luhur.

    Untuk kegiatan tersebut mengusung tema “Banteng Peduli Sampah” dan Sub Tema “Atasi Sampah Tanpa Nyampah”.

    “Kegiatan ini adalah aksi nyata Fraksi PDI Perjuangan mendukung pemberdayaan lingkungan hidup khususnya sampah,” katanya.

    Dia berpendapat pengolahan dan pemilahan sampah harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni dari rumah atau kantor.

    Sesuai perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, kata Yuke, edukasi memilah dan dan mengolah sampah akan dilaksanakan secara bertahap kepada masyarakat.

    PDI Perjuangan sebagai Partai pendukung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno (Pram-Doel) berkomitmen untuk mengawal 11 Program Prioritas Pram-Doel, salah satunya dengan menyukseskan Program Bank Sampah.

    Program ini melibatkan pegiat lingkungan sebagai mitra, yakni Bank Sampah Universitas Budi Luhur yang didirikan oleh Umi Tutik Asmawi.

    “Bank Sampah ini juga dikenal karena konsistensinya dalam komitmen pengolahan sampah mandiri di lingkungan, telah diakui oleh Kementerian Lingkungan Hidup,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025