Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Niatnya Kurangi Mobil, tapi Malah Terus Nambah

    Niatnya Kurangi Mobil, tapi Malah Terus Nambah

    Jakarta –

    Ganjil genap Jakarta dinilai tak efektif. Maksud hati mengurangi mobil berdasarkan nomor plat, yang terjadi malah bertambahnya kendaraan baru.

    Kebijakan ganjil genap merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan. Lewat kebijakan ini, kendaraan yang melintas di Jakarta dibatasi berdasarkan angka pelat nomor terakhir menyesuaikan dengan tanggal yang berlaku saat itu. Ganjil genap ini berlaku di waktu tertentu, utamanya di jam-jam sibuk pagi hari dan sore hari.

    Meski begitu, keberadaan ganjil genap tak serta merta bikin kemacetan di Jakarta berkurang. Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menyebut ganjil genap bukan solusi mengurai kemacetan. Tak bisa dipungkiri, saat penerapan ganjil genap pun Jakarta tetap dihantui kemacetan yang parah.

    Kata Rio, ganjil genap merupakan solusi jangka pendek dan tak bisa menyelesaikan akar permasalahan macet di Jakarta. Di sisi lain, kebijakan ini juga banyak diakali kaum berduit dengan membeli kendaraan baru.

    “Ini banyak sekali temuan ini di Jakarta. Artinya, ganjil-genap justru berpotensi menciptakan kontradiksi yang maksudnya ingin mengurangi mobil tapi malah menambah kendaraan baru,” kata Rio dilansir Antara.

    Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta harus segera mencari solusi jangka panjang soal mengatasi kemacetan di Jakarta. Diketahui belakangan mencuat rencana penerapan jalan berbayar di sejumlah ruas jalan. Namun Dinas Perhubungan membantah bakal menerapkan jalan berbayar itu di Jakarta.

    “Kita patut bertanya, di mana rancangan kebijakan menyeluruh yang bisa menjadi panduan jangka panjang, bukan sekedar respons jangka pendek,” terang Rio.

    Wacana penerapan ERP sejatinya sudah mencuat sejak tahun 2023. Hal itu diketahui dalam draf Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, aturan itu dibuat untuk beberapa tujuan.

    Disebutkan dalam pasal 3, diharapkan lalu lintas bisa lebih terkendali dengan pembatasan kendaraan bermotor dan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak listrik. Tidak cuma itu, dengan penerapan Perda tersebut juga diharapkan agar lalu lintas jalan bisa lebih lancar.

    Tujuan lainnya adalah mendorong masyarakat beralih menggunakan angkutan umum, mewujudkan transportasi yang mendukung kualitas lingkungan hidup yang berkesinambungan, dan transfer progresif beban, manfaat dan tarif biaya kemacetan dari pengguna kendaraan pribadi kepada angkutan umum, serta sarana prasarana perkotaan.

    (dry/din)

  • DKI kemarin, Ekonomi Jakarta tumbuh hingga pencegahan aksi tawuran

    DKI kemarin, Ekonomi Jakarta tumbuh hingga pencegahan aksi tawuran

    Jakarta (ANTARA) –

    Sejumlah berita seputar DKI Jakarta yang terjadi pada Kamis (8/5), mulai dari ekonomi Jakarta diperkirakan tumbuh 4,6 persen pada 2025 hingga Pramono minta Satpol PP dan polisi cegah aksi tawuran.

    Berikut berita seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali:

    1. Ekonomi Jakarta diperkirakan tumbuh 4,6 persen pada 2025

    Jakarta (ANTARA) – Perekonomian Jakarta diperkirakan tetap tumbuh kuat, sedikit di bawah titik tengah kisaran 4,6-5,4 persen sepanjang tahun 2025 yang ditopang investasi dan sektor konstruksi.

    “Ini sejalan dengan masih berlanjutnya proyek-proyek strategis terutama yang bersifat multitahun,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta, Arlyana Abubakar di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Pramono minta Satpol PP dan polisi cegah aksi tawuran

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya tawuran, seperti yang terjadi di daerah Manggarai, Jakarta Selatan, pada Minggu (5/5).

    “Jadi, tawuran di Jakarta ini ada dua cara pencegahan dan penanganannya. Saya sudah meminta Satpol PP untuk berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mencegah aksi tawuran yang ada,” kata Pramono saat dijumpai di wilayah Jakarta Selatan, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Pramono-Rano resmikan Rusunawa Jagakarsa

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meresmikan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis.

    Pramono pun mengaku gembira karena telah menerima calon penghuni rusunawa itu dari kalangan disabilitas.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Ganjil genap kendaraan di Jakarta tidak selesaikan masalah kemacetan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengatakan kebijakan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap di Jakarta yang selama ini diterapkan tidak menyelesaikan masalah kemacetan sehingga harus dicarikan solusi lain.

    “Kita tidak bisa terus bertumpu dengan ‘kebijakan tambal sulam’. Permasalahan kemacetan Jakarta adalah soal struktural, bukan sekedar teknis rekayasa lalu lintas,” kata Rio di saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Jakarta harus antisipasi banjir produk Tiongkok imbas tarif Trump

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta mengingatkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengambil langkah-langkah antisipasi membanjirnya produk asal Tiongkok sebagai imbas pemberlakuan tarif impor ke Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump.

    “Karena tidak bisa ekspor ke Amerika, kemungkinan akan mengalihkan barang-barangnya itu ke negara lain termasuk Indonesia. Karena Indonesia merupakan salah satu pasar yang sangat menjanjikan,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Arlyana Abubakar di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ali Masykur Cuti Haji, Khairul Umam Ditunjuk sebagai Plt Ketua DPRD Pamekasan

    Ali Masykur Cuti Haji, Khairul Umam Ditunjuk sebagai Plt Ketua DPRD Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, menunjukkan Khairul Umam sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan mengisi posisi kosong yang ditinggalkan Ali Masykur karena cuti melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah.

    Penunjukan Khairul Umam yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Pamekasan, dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung Wakil Rakyat di Jl Kabupaten 107 Pamekasan, Kamis (8/5/2025).

    Politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), bakal mengisi jabatan sebagai Plt Ketua DPRD Pamekasan, selama Ali Masykur menjalani masa cuti dalam rentang waktu sekitar 28 hari kedepan.

    “Sebagai Plt (Ketua DPRD Pamekasan), kami akan melanjutkan dan melaksanakan tugas-tugas eksisting (sesuatu yang sudah ada atau sedang ada di suatu tempat atau waktu tertentu) ketua DPRD selama beliau menjalankan ibadah haji di tanah suci,” kata Khairul Umam.

    Legislator dari daerah pilihan (dapil) 2 Palengaan-Proppo, juga menyampaikan jika penunjukan Plt tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku, beberapa di antaranya juga diatur dalam tata tertib DPRD Pamekasan.

    “Dalam aturan dijelaskan bahwa jika ketua DPRD berhalangan dan atau melakukan cuti kurang dari 30 hari kerja, maka wakil ketua dapat menggantikan posisi (jabatan ketua) sebagai Plt” ungkapnya.

    Bahkan dalam kesempatan, polisi yang akrab disapa Umam juga memastikan jika dirinya komitmen melaksanakan dengan dengan penuh tanggungjawab. “Stabilitas DPRD dan maksimalisasi pelayanan publik akan tetap menjadi prioritas utama,” jelasnya.

    Sementara Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur berharap yang terbaik untuk institusi yang dipimpinnya. Namun untuk sementara dirinya masih fokus melaksanakan ibadah haji. “Mohon doanya, semoga ibadah lancar. Amin,” pungkasnya. [pin/ted]

  • PSI Usul Pekerja Rumah Ibadah Selain Marbut Gratis Naik TransJ, MRT dan LRT

    PSI Usul Pekerja Rumah Ibadah Selain Marbut Gratis Naik TransJ, MRT dan LRT

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan layanan transportasi massal gratis bagi 15 golongan masyarakat. PSI mengusulkan pekerja rumah ibadah selain marbut juga dimasukkan dalam kategori kebijakan tersebut.

    Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Francine Widjojo menilai kebijakan Pramono ini telah memperluas cakupan layanan bebas biaya transportasi umum. Adapun layanan bebas biaya ini sebelumnya hanya untuk transportasi TransJakarta.

    “Ketentuan 15 golongan yang mendapatkan bebas biaya untuk naik TransJakarta pernah diatur melalui Pergub DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2018. Kebijakan Pak Gubernur Pramono saat ini memperluas cakupan layanannya, semula hanya TransJakarta, sekarang ditambah LRT dan MRT,” ujar Francine kepada wartawan, Kamis (8/5/2025).

    Francine pun mendorong kategori kelompok masyarakat yang digratiskan dapat diperluas. Dia mengusulkan pekerja rumah ibadah selain marbut, seperti pekerja gereja dan vihara.

    “Ini bentuk kebijakan yang baik karena berpihak kepada transportasi publik. Namun kebijakan saat ini dan sebelumnya belum mengakomodasi penggratisan bagi golongan pekerja di rumah ibadah lain selain marbot, seperti pekerja di rumah ibadah gereja, vihara, pura dan kelenteng yang perlu diakomodir,” ujarnya.

    Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mencanangkan infrastruktur konektivitas terintegrasi di kawasan Dukuh Atas. Dia juga meresmikan layanan transportasi massal gratis bagi 15 golongan masyarakat.

    “Kita ingin fasilitas yang sudah sangat baik di tempat ini bisa terkoneksi secara penuh. Kalau itu bisa dilakukan, maka tempat ini akan memberikan kemudahan transportasi luar biasa bagi masyarakat,” kata Pramono di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Selatan, Rabu (7/5).

    Penerima Layanan Gratis dengan kartu Jakcard Combo meliputi golongan-golongan berikut:

    Sementara itu, berikut penerima Layanan Gratis dengan TJ Card:

    1.⁠ ⁠Lanjut usia 60 tahun ke atas (lansia)
    2.⁠ ⁠Penyandang disabilitas
    3.⁠ ⁠Anggota Veteran Republik Indonesia
    4.⁠ ⁠Penerima Raskin (pemilik Kartu Keluarga Sejahtera)
    5.⁠ ⁠Penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu
    6.⁠ ⁠Pengurus masjid (marbot)
    7.⁠ ⁠Pendidik dan tenaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
    8.⁠ ⁠Larva monitor
    9.⁠ ⁠Anggota TNI/Polri.

    (fca/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Satpam DPP PDIP Bantah Hasto Kristiyanto Perintahkan Kontak Harun Masiku – Page 3

    Satpam DPP PDIP Bantah Hasto Kristiyanto Perintahkan Kontak Harun Masiku – Page 3

    Mantan Gubernur Jawa Tengah yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo, hari ini Kamis (8/5/2024), memantau langsung sidang Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (8/5/2025).

    Selain Ganjar, hadir dalam persidangan antara lain Anggota Komisi III DPR RI Dewi Juliani, Anggota Komisi III DPR RI Pulung Agustanto, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong serta Ketua DPRD NTT Emelia Julia Nomleni.

    Terlihat pula, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo, Fransiskus Xaverius Hadi Rudyatmo (FX Rudy), hadir memberikan dukungan kepada Hasto.

    Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan dua orang saksi dalam perkara Hasto Kristiyanto.

    Keduanya adalah staf pribadi Hasto, Kusnadi, dan satpam kantor DPP PDIP, Nur Hasan. Mereka akan memberikan keterangan terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku yang menjerat Hasto.

    Melalui surat yang dibacakan oleh politisi PDIP Guntur Romli, Hasto menyampaikan rasa terima kasih kepada sejumlah pihak yang terus memberikan dukungan moril kepadanya.

    “Ada dari struktural partai, baik dari jajaran DPP, kemudian DPD seperti tadi kita lihat ada perwakilan dari Sumatera Utara, Kalimantan Tengah dan NTT juga dari DPC-DPC, seperti Pekanbaru, Bekasi, dan lain sebagainya,” kata Hasto melalui suratnya.

    “Selain itu, pada persidangan kali ini, hadir pula anggota DPR RI Komisi III yang ikut memantau, yaitu Mas Pulung dan Mbak Dewi,” tambahnya.

     

  • Taman Anak Sejahtera diharap dapat berikan pelayanan dasar pendidikan

    Taman Anak Sejahtera diharap dapat berikan pelayanan dasar pendidikan

    program ini bisa memberikan pelayanan dasar pendidikan dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari anak dari keluarga prasejahtera

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin berharap program Taman Anak Sejahtera (TAS) yang disediakan di setiap kecamatan dapat memberikan pelayanan dasar pendidikan dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera.

    “Taman anak sejahtera jadi sebuah kebaikan buat masyarakat,” kata Thamrin di Jakarta, Kamis, menanggapi rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan membuat TAS di setiap kecamatan.

    TAS merupakan fasilitas penitipan anak khusus bagi warga keluarga prasejahtera yang saat ini jumlahnya baru ada di tiga lokasi.

    Menurut dia, program ini bisa memberikan pelayanan dasar pendidikan dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari anak dari keluarga prasejahtera.

    Ia berharap pembangunan TAS di setiap kecamatan dapat menghapus kegiatan orangtua yang membawa anak-anak mencari barang bekas pakai gerobak, ataupun ikut berjualan di pasar.

    “Jangan ada lagi anak kecil dibawa pakai gerobak, dengan ini gubernur punya perhatian kepada masyarakat menengah ke bawah agar pendidikannya terjamin,” ujarnya.

    Ia ingin anak usia dua sampai tujuh tahun atau sebelum mengenyam pendidikan Sekolah Dasar bisa mendapat hak sesuai usianya.

    Thamrin juga meminta Dinas Sosial (Dinsos) berkolaborasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain untuk menyukseskan program TAS.

    “Perlu sinergi dengan Dinsos, PPAPP, dan kelurahan, supaya didata. Semua data konkret dan bisa dijalankan sebaik-baiknya,” katanya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meresmikan TAS Arutala di Kebon Bawang, Jakarta Utara dan menginstruksikan kepada jajarannya agar bisa mewujudkan satu TAS di setiap kecamatan.

    “Sekarang ini kita sudah mempersiapkan ada tiga TAS, dan saya sudah meminta kepada Kepala Dinas, mudah-mudahan di setiap kecamatan nantinya ada satu,” kata Pramono saat dijumpai di Kebon Bawang, Jakarta Utara, Senin.

    Dalam sambutannya, Pramono juga menyampaikan bahwa gagasan dari Dinas Sosial itu masuk ke dalam program 100 hari quick wins yang dicanangkannya saat kampanye pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ganjil genap kendaraan di Jakarta tidak selesaikan masalah kemacetan

    Ganjil genap kendaraan di Jakarta tidak selesaikan masalah kemacetan

    Kita tidak bisa terus bertumpu dengan ‘kebijakan tambal sulam’

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengatakan kebijakan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap di Jakarta yang selama ini diterapkan tidak menyelesaikan masalah kemacetan sehingga harus dicarikan solusi lain.

    “Kita tidak bisa terus bertumpu dengan ‘kebijakan tambal sulam’. Permasalahan kemacetan Jakarta adalah soal struktural, bukan sekedar teknis rekayasa lalu lintas,” kata Rio di saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, pada beberapa hari ke belakang Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP), namun di saat yang sama Dishub masih mengandalkan rekayasa lalu lintas dengan sistem ganjil genap.

    “Kita patut bertanya, di mana rancangan kebijakan menyeluruh yang bisa menjadi panduan jangka panjang, bukan sekedar respons jangka pendek,” ujarnya.

    Ia mengingatkan kebijakan ganjil genap merupakan solusi jangka pendek yang sebenarnya belum menyelesaikan akar permasalahan dari kemacetan di Jakarta.

    Efeknya kata Rio, bersifat sementara dan masyarakat dengan daya beli tinggi justru membeli kendaraan tambahan untuk menyiasatinya.

    “Ini banyak sekali temuan ini di Jakarta. Artinya, ganjil-genap justru berpotensi menciptakan kontradiksi yang maksudnya ingin mengurangi mobil tapi malah menambah kendaraan baru,” katanya.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan belum menerapkan kebijakan jalan berbayar (ERP) karena masih fokus pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal.

    ERP merupakan sistem pengendalian kepadatan lalu lintas yang diterapkan melalui pemungutan retribusi secara elektronik terhadap pengguna kendaraan bermotor yang melewati sejumlah ruas jalan di Jakarta pada jam-jam tertentu.

    Tujuannya agar warga Jakarta dan warga luar Jakarta enggan membawa kendaraan pribadinya masuk ke tengah kota sehingga mengurangi kemacetan. Sistem ini dinilai mampu menjadi pendapatan yang akan dikelola menjadi subsidi transportasi umum.

    Syafrin mengatakan Pemprov DKI Jakarta masih menerapkan sistem ganjil-genap di 25 lokasi Jakarta untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • 5 Pejabat Pemprov Bangka Belitung Mundur Bersamaan, Ada Apa? Regional 8 Mei 2025

    5 Pejabat Pemprov Bangka Belitung Mundur Bersamaan, Ada Apa?
    Tim Redaksi
     
    KOMPAS.com
    – Sebanyak lima pejabat eselon di lingkungan Pemprov Kepulauan
    Bangka Belitung
    mendadak mundur bersamaan.
    Pengajuan mundur para pejabat ini dilakukan hanya berselang tiga pekan setelah Gubernur
    Hidayat Arsani
    resmi dilantik.
    Salah satu pejabat yang menyatakan mundur adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Bangka Belitung, Fery Insani.
    Ia mengaku mundur dari jabatan eselon dua sekaligus mengajukan pensiun dini dari pegawai negeri.
    “Pengajuan atas permintaan sendiri karena rencananya mau maju
    Pilkada Bangka
    ,” kata Fery saat dihubungi, Kamis (8/5/2025).
    Fery menjelaskan, pengunduran diri tersebut tidak ada kaitan dengan
    pengunduran pejabat
    lainnya.
    “Karena ini ada pilkada ulang, insya Allah maju, mohon doa restunya,” ujar Fery.
    Selain Fery, pejabat eselon dua yang mundur adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mikron Antariksa dan Kepala Dinas Pendidikan, Ervawi.
    Keduanya mundur dari jabatan eselon dua, tetapi masih berstatus sebagai aparatur sipil negara.
    Selanjutnya, Kepala Badan Kepegawaian dan SDM, Susanti, mengajukan pengunduran diri dari jabatan dan pensiun dini.
    Kemudian, Kepala Bidang SMK, Saiful Bakhri, mundur dari jabatan eselon tiga yang diembannya sejak masa gubernur sebelumnya.
    Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani membenarkan adanya pengajuan mundur sejumlah pejabat eselon.
    “Yang saya tahu, Fery Insani mundur karena akan maju pilkada, yang lainnya silakan tanya mereka,” ujar Hidayat.
    Hidayat berdalih pejabat tak harus mundur kalau memang tidak bersalah.
    “Kami berupaya agar situasi tetap kondusif, sementara ini jabatan kosong akan diisi pelaksana harian. Saya masih menunggu 100 hari kerja untuk melantik jabatan yang kosong,” ujar Hidayat.
    Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Edi Nasapta, mengatakan pengunduran diri sejumlah pejabat menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov Bangka Belitung.
    Ia berharap Gubernur segera melakukan pembenahan agar organisasi perangkat daerah bisa bekerja maksimal.
    “Pembenahan dan sinergi antar-lembaga ini harus dilakukan,” ujar Edi.
    Di sisi lain, Edi enggan berspekulasi soal penyebab mundurnya sejumlah pejabat.
    Edi meyakini masing-masing pejabat memiliki pertimbangan tersendiri.
    Dugaan akan adanya politik praktis pun menyebar karena sebelumnya gubernur sempat memanggil sejumlah pejabat saat apel pagi.
    Ketika itu, gubernur mengungkit-ungkit soal dugaan keterlibatan pegawai pada kampanye salah satu pasangan calon.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banjir Rob Parah di Sayung Demak, 10 Desa Terdampak, Warga Desak Pembangunan Tanggul Laut Regional 8 Mei 2025

    Banjir Rob Parah di Sayung Demak, 10 Desa Terdampak, Warga Desak Pembangunan Tanggul Laut Regional 8 Mei 2025

    Banjir Rob Parah di Sayung Demak, 10 Desa Terdampak, Warga Desak Pembangunan Tanggul Laut
    Tim Redaksi

    DEMAK, KOMPAS.com
    – Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, tenggelam akibat
    banjir rob
    yang terus meluas.
    Hingga kini, kenaikan air laut berdampak pada terendamnya 10 desa di sisi utara jalur Pantura Semarang–Demak.
    Menanggapi kondisi tersebut, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Sayung mendatangi kantor DPRD Demak pada Kamis (8/5/2025) untuk melakukan audiensi dan mendesak percepatan penanganan banjir rob yang sudah terjadi bertahun-tahun.
    “Bagian utara jalan Raya Semarang–Demak yang meliputi 10 desa yaitu, Desa Sidorejo, Banjarsari, Surodadi, Tugu, Timbulsloko, Gemulak, Sidogemah, Purwosari, Bedono, dan Sriwulan,” ujar KH Lutfin Najib, Ketua Tanfidziah MWC NU Sayung, dalam pesan tertulis.
    Banjir rob
    menyebabkan kerusakan pada ribuan rumah warga, tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur desa.
    Beberapa data yang disebutkan MWC NU:
    Desa Sidorejo
    : 1.450 KK terdampak setiap tahun
    Desa Tugu
    : 1.100 KK, 1.132 rumah, 18 tempat ibadah, 5 sekolah, dan faskes rusak
    Desa Surodadi dan Timbulsloko
    : Berhadapan langsung dengan laut, alami abrasi dan kehilangan tempat tinggal
    Dukuh Bogorame
    : Terancam hilang karena akses masuk sulit, butuh pembangunan jembatan segera
    “Dukuh Bogorame kalau pemda tidak segera turun tangan akan hilang karena sudah sulit akses masuknya, maka sangat diperlukan pembangunan akses jembatan menuju Dukuh Bogorame,” jelas Lutfin.
    MWC NU menilai bahwa pembangunan
    tanggul laut
    adalah satu-satunya solusi permanen untuk menghentikan abrasi dan banjir rob di pesisir Demak.
    “Paling utama pembangunan tanggul laut, wabil khusus pembangunan tanggul laut tentu itu masuk dalam proyek strategis nasional, merupakan jalan satu-satunya untuk menghentikan abrasi di wilayah Pesisir Demak,” tegas Lutfin.
    Usai audiensi, juru bicara peserta, Syaifudin, menyebut bahwa pemerintah daerah telah menyatakan komitmen menangani banjir rob di Sayung.
    Namun ia menegaskan, APBD Demak tidak cukup untuk membangun tanggul laut, sehingga perlu dukungan dari pemerintah pusat melalui APBN.
    “Terutama kalau menangani rob ya tanggul laut, tidak mungkin APBD itu tidak mungkin, harus APBN,” ujar Syaifudin.
    Ia juga menggambarkan kondisi masyarakat Sayung yang terpaksa bertahan dalam keterbatasan, karena tidak memiliki pilihan lain untuk pindah.
    “Sebenarnya tidak kuat bertahan, tapi bagaimana lagi, mau pindah tidak punya uang. Mau tidak bertahan bagaimana, punyanya itu ya dipakai,” katanya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wakil Ketua DPRD Sumut serap aspirasi di Padang Tualang

    Wakil Ketua DPRD Sumut serap aspirasi di Padang Tualang

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Wakil Ketua DPRD Sumut serap aspirasi di Padang Tualang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 17:48 WIB

    Elshinta.com – Ricky Anthony dan Ristya Chayani berkunjung ke Desa Jati Sari, Kecamatan Padang Tualang, Langkat beberapa waktu lalu. Silaturrahmi dua wakil rakyat ini pun disambut gembira oleh warga yang di sana. Dalam kegiatan tersebut, banyak aspirasi dan usulan warga yang diserap Pimpinan DPRD Sumut dan Anggota DPRD Langkat ini. Dua legislator muda dari Partai NasDem ini, kemudian akan meninndaklanjuti hal itu ke tingkat Provinsi Sumut dan Pemkab Langkat.

    “Kita mendengar banyak aspirasi dan usulan dari masyarakat. Nantinya, semua masukan ini akan kita tindaklanjuti ke tingkat provinsi dan kabupaten,” tutur Ricky dan Ristya kompak. 

    Tak hanya itu, dua politisi muda ini juga membagikan bahan pangan kepada warga yang hadir. Warga sangat antusias saat berdialog dengan dua wakil rakyat yang mereka usung untuk penyambung lidahnya ini.

    “Jangan segan-segan menyampaikan kepada tim atau kami langsung jika ada warga yang membutuhkan. Karena, hal ini sejalan dengan semangat Partai NasDem untuk selalu bermanfaat bagi masyarakat. Terlebih bagi konstituen kami,” ujar Ricky seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Kamis (8/5).

    Pada kesempatan itu, seorang warga bernama Lis mengaku sangat gembira atas kehadiran pria yang biasa disapa RA ini. RA hadir di sana, bukan saja saat pemilu. Tapi RA kerap hadir hanya sekadar untuk menyerap aspirasi warga.

    “Warga sangat gembira. Pak RA gak lupa sama kami. Beliau selalu hadir kembali. Bukan hanya saat pemilu saja hadir untuk menemui warga,” ucap Lis bersama warga lainnya.

    Sumber : Radio Elshinta