Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Pengobatan Korban Keracunan Menu Progam MBG di Bosowa Bina Insani Ditanggung Pemkot Bogor, Ini Kata Dedie Rachim!

    Pengobatan Korban Keracunan Menu Progam MBG di Bosowa Bina Insani Ditanggung Pemkot Bogor, Ini Kata Dedie Rachim!

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyatakan kesiapannya dalam menanggung seluruh biaya pengobatan bagi para korban keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan melalui Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bosowa Bina Insani, Sukadamai, Tanah Sareal.

    Hal itu ditegaskan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim. Ia menuturkan, bahwa saat ini Pemkot Bogor tengah fokus melakukan pendataan terhadap para siswa yang terdampak.

    “Informasi sementara, biaya pengobatan kasus keracunan yang terjadi di beberapa sekolah di Kota Bogor akan ditanggung oleh Pemkot. Namun teknis pelaksanaannya masih akan terus dikoordinasikan,” ujarnya dikutip Jumat (9/5).

    BACA JUGA: Sidak Dapur MBG di Bosowa Bina Insani, Komisi IV DPRD Kota Bogor Temukan Fakta Mengejutkan!

    Dedie juga menyebut, pihaknya akan mempercepat proses uji sampel untuk memastikan penyebab keracunan dan mengevaluasi titik lemah dalam pelaksanaan program MBG.

    Sebab, sambung dia, pemkot masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium atas sampel muntahan siswa dan sampel makanan dari dapur MBG.

    Pemeriksaan dilakukan secara mikrobiologi oleh Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Bogor dan diperkirakan memakan waktu empat hari.

    “Pengujian dilakukan melalui empat tahap, yaitu Pra Pengayaan, Pengayaan Selektif, Plating Out, dan Konfirmasi,” terang Dedie.

    Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor terus menjalin komunikasi dengan sekolah-sekolah terdampak.

    Untuk itu, Dedie meminta, jika terjadi penambahan kasus, agar segera dilakukan koordinasi dengan rumah sakit untuk memastikan penanganan yang cepat dan tepat.

    “Jika keluhan timbul setelah mengonsumsi makanan, masyarakat bisa segera mengakses layanan kesehatan di Puskesmas terdekat atau menghubungi call center PSC 119,” dorong dia.

    Diketahui, korban yang terindikasi keracunan usai menyantap makanan program MBG di Bosowa Bina Insani telah mendapatkan perawatan disejumlah rumah sakit. Adapun yang dirawat inap sebanyak 5 orang, rawat jalan 7 orang, dan keluhan ringan 24 orang.

    Sementara rincian pasien rawat inap adalah 2 siswa dan 3 guru dari TK Bina Insani, dan pasien rawat jalan terdiri dari 2 siswa dan 5 guru TK Bina Insani.

    Sedangkan yang mengalami keluhan ringan berjumlah 24 orang, terdiri dari 5 murid SMP Bina Insani, 18 guru SMP Bina Insani, dan 1 office boy SMP Bina Insani. (YUD)

  • DPRD DKI Jakarta suarakan aspirasi daerah atas efisiensi anggaran di DPR RI

    DPRD DKI Jakarta suarakan aspirasi daerah atas efisiensi anggaran di DPR RI

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    DPRD DKI Jakarta suarakan aspirasi daerah atas efisiensi anggaran di DPR RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 09 Mei 2025 – 15:34 WIB

    Elshinta.com – Pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Bnaggar) DPRD DKI Jakarta melakukan konsultasi dan monitoring ke DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk mengetahui seberapa besar dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja anggota dewan. Demikian disampaikan Ketua DPRD DKI, Khoirudin. 

    Disamping itu, pihaknya juga ingin mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Sumbar dalam mencoba mencarikan solusi terhadap efisiensi anggaran. 

    Ia menjelaskan, efisiensi anggaran tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap anggota DPRD DKI Jakarta, sebab otonomi berada di provinsi.  Apalagi Jakarta mempunyai kekuatan fiskal. 

    Kondisi daerah berbeda, karena ada  ketergantungan dengan dana transfer pusat antara 70-90 persen. 

    “Hal ini perlu disuarakan oleh DPR RI demi NKRI,” kata Khairuddin saat pertemuan dengan anggota DPRD Provinsi Sumbar, Daswanto dan Irsyad Syafar di ruang kerja sekretaris DPRD Provinsi Sumbar, Jum’at (9/5). 

    Selaku pengurus Asosiasi DPRD se Indonesia, ia berupaya menyuarakan atas kondisi yang dialami oleh DPRD se Indonesia. 

    “Kita akan bersurat. Suara teman-teman akan kita bawa di DPR RI,” ujar Khairuddin seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Jumat (9/5). 

    Ia mengatakan, DPRD DKI Jakarta akan membahas RKPD kemudian Perubahan APBD. 

    “Ini semua sangat penting saling berbagi informasi agar anggaran yang akan kita sepakati bersama bisa mengantisipasi dari semua kenyataan yang kita hadapi bersama,” jelas Khairuddin. 

    Khairuddin menjelaskan, selain ke DPRD Provinsi Sumbar, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta ada yang kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Jogjakarta dan Batam. 

    Banggar DPRD DKI Jakarta kunjungan kerja tersebut untuk mengetahui seberapa besar dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja sesuai dengan karakteristik daerah bersangkutan. 

    Anggota Komisi I DPRD provinsi Sumbar, Irsyad Syafar mengatakan, efisiensi anggaran berpengaruh terhadap fungsi pengawasan anggota dewan. 

    Untuk mengatasinya agar kinerja tetap berjalan maksimal dengan memperbanyak kegiatan rapat bersama mitra kerja. 

    Irsyad Syafar mendorong DPRD DKI Jakarta menyampaikan kondisi yang dialami DPRD Sumbar atas kebijakan pemerintah dalam efisiensi anggaran. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • PT WUS Sumenep Didesak Untuk Dibubarkan, Ini Tanggapan Dirut

    PT WUS Sumenep Didesak Untuk Dibubarkan, Ini Tanggapan Dirut

    Sumenep (beritajatim.com) – PT Wira Usaha Sumekar (WUS), salah satu BUMD Sumenep pada 2024 tidak lagi mampu menyetor dividen ke daerah. Alasannya karena pemasukan hanya cukup untuk biaya operasional perusahaan.

    Bidang usaha yang dikelola PT WUS saat ini adalah SPBU. Ada tiga SPBU yang dikelola, yakni SPBU di Kecamatan Kota, Kecamatan Lenteng, dan di Legung Kecamatan Batang-batang. Masih ditambah pom mini khusus solar di Kecamatan Nonggunong Pulau Sepudi, dan di Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Pamekasan.

    Karena dinilai tidak menguntungkan daerah, mulai muncul desakan dari sejumlah pihak untuk membubarkan PT WUS. Salah satunya dari Aliansi Penyelamat Masyarakat Sumenep (APMS). Mereka meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep membubarkan PT WUS yang dianggap tidak sehat dan hanya menjadi beban pemerintah.

    Tidak hanya APMS. Sorotan tajam juga muncul dari para legislator yang mendesak Pemkab mengevaluasi BUMD yang tidak sehat. Ada tiga BUMD yang dianggap perlu dievaluasi, salah satunya PT WUS. Selain itu PT Sumekar dan PD Sumekar.

    Menanggapi desakan pembubaran tersebut, Direktur Utama PT WUS, Zainul Ubbadi mengatakan bahwa itu bukanlah solusi yang bijak. Ia mengambil perumpamaan sebuah sepeda motor yang mogok karena kehabisan bensin.

    “Masak sepeda motornya yang dibuang? Kan tidak. Harusnya penyelesaiannya ya dibelikan bensin agar bjsa jalan lagi,” ujar Obet, panggilan akrab Zainul Ubbadi, Jumat (09/05/2025).

    Serupa dengan itu, lanjutnya, saat ini yang perlu dipikirkan adalah solusi agar PT WUS bisa kembali mendapatkan pemasukan yang cukup. Salah satunya adalah dengan kembali mengelola dana ‘participating interest’ kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas yang masih aktif berproduksi.

    “Selama ini pemasukan terbesar kami dari dana PI perusahaan migas Medco Energi. Nah sekarang ini sudah tidak ada dana PI karena aktivitas pengeboran Medco semakin turun. Otomatis pemasukan kami ya hanya dari SPBU,” terangnya.

    Untuk bisa kembali mengelola PI, PT WUS harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Republik Indonesia nomor 37/2016, yang mensyaratkan pemerintah daerah wajib memenuhi paling sedikit memiliki saham 99 persen pada BUMD yang akan mengelola PI dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah.

    Saat ini kepemilikan saham pemerintah daerah pada PT WUS sebesar 75,30 persen. Sedangkan saham lainnya dimiliki oleh PT MMI sebesar 24,20 persen, Perumda Sumekar sebesar 0,45 persen, dan Agus Suryawan sebesar 0,05 persen.

    “Karena itu kami memerlukan penyertaan modal untuk pembelian saham pihak lain, agar nantinya saham yang dimiliki Pemkab sebesar 99,5 persen. Itu baru bisa memenuhi syarat untuk kembali mengelola PI,” paparnya.

    Ia menjelaskan, penyertaan modal itu bukan dalam bentuk suntikan dana, tapi untuk pembelian saham pihak lain. Artinya PT WUS tidak menerima uang dalam penyertaan modal ini.

    “Itu sebabnya kami mengajukan penyertaan modal. Tapi sampai saat ini Raperda penyertaan modal ini belum dibahas DPRD Sumenep. Padahal pengajuan menjadi pengelola PI ini berbatas waktu,” ujarnya.

    Sementara Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Irwan Hayat membenarkan bahwa Raperda tentang Penyertaan Modal untuk PT. WUS hingga saat ini belum dibahas lebih lanjut, karena masih ada sejumlah pertimbangan di luar aspek administratif.

    “Kami tidak menginginkan Perda ini jadi produk hukum yang malah menimbulkan dampak hukum. Karena itu, kita kaji secara mendalam. Jangan sampai juga sudah kadung keluar modal, tapi pemasukan dari dana PI tetap tidak ada,” tukasnya. (tem/ted)

  • Didesak Buka Stasiun KA Tuban, Mas Lindra: Itu Kewenangan Pusat

    Didesak Buka Stasiun KA Tuban, Mas Lindra: Itu Kewenangan Pusat

    Tuban (beritajatim.com) – Viralnya penolakan Bus Si Mas Ganteng berhenti di Stasiun Bojonegoro oleh tukang becak dan ojek online (ojol) memicu gelombang desakan masyarakat agar Kabupaten Tuban memiliki kembali jalur dan stasiun kereta api aktif. Desakan itu disampaikan melalui berbagai media sosial milik Pemkab dan Bupati Tuban, Jumat (09/05/2025).

    Masyarakat berharap akses transportasi kereta api tidak lagi bergantung pada stasiun di Bojonegoro atau Babat, Lamongan. Mereka meminta agar jalur kereta aktif kembali di wilayah Tuban seperti yang pernah ada pada era Hindia-Belanda.

    Sebagai informasi, Kabupaten Tuban memiliki sejarah panjang perkeretaapian. Pada tahun 1920, jalur Babat–Tuban dibuka oleh pemerintah kolonial, namun kini telah lama tidak beroperasi. Lokasi bekas Stasiun Tuban di Kelurahan Doromukti kini telah berubah menjadi kawasan permukiman padat. Lahan tersebut masih tercatat sebagai aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).

    Menanggapi ramainya permintaan dari warga, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky yang akrab disapa Mas Lindra menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan membuka kembali jalur tersebut. Menurutnya, keputusan tersebut berada sepenuhnya di tangan pemerintah pusat.

    “Itu kan kewenangannya bukan di Kabupaten, semuanya keputusan pusat,” ujar Mas Lindra saat ditemui di Gedung DPRD Tuban.

    Meski begitu, Mas Lindra memastikan bahwa Pemkab Tuban sudah menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat agar jalur kereta api ke Tuban bisa diaktifkan kembali. Ia menilai keberadaan stasiun akan mendukung pertumbuhan sektor industri di daerahnya.

    “Kami dari Pemkab sudah menggenjot beliau-beliau dari pemerintah pusat untuk diaktifkan karena potensi industri di Tuban bismillah semakin berkembang,” tegasnya.

    Mas Lindra menegaskan bahwa pihaknya siap mendorong dan memfasilitasi proses, namun tidak bisa membuat keputusan final. “Kalau kembalinya jalur kereta, kita kembalikan kebijakan dari pusat,” katanya.

    Wacana pembukaan kembali jalur kereta api Tuban juga pernah mencuat dalam rencana pembangunan Kilang Minyak milik PT Pertamina Rosneft. Dalam rencana tersebut, akan dibangun jalur kereta dari Babat (Lamongan) ke Merakurak (Tuban) guna mendukung distribusi logistik kilang yang ditargetkan beroperasi pada 2027. [dya/beq]

  • Bus Si Mas Ganteng Tuban Akan Layani Rute ke Stasiun Babat Lamongan

    Bus Si Mas Ganteng Tuban Akan Layani Rute ke Stasiun Babat Lamongan

    Tuban (beritajatim.com) – Meski masih menuai pro dan kontra, Pemerintah Kabupaten Tuban berencana membuka rute baru layanan Bus Si Mas Ganteng menuju Stasiun Babat, Kabupaten Lamongan. Langkah ini diambil menyusul tingginya permintaan masyarakat akan akses transportasi umum yang terintegrasi dengan layanan kereta api.

    Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, menyampaikan hal tersebut usai rapat paripurna DPRD Tuban beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, meskipun Kabupaten Tuban tidak memiliki stasiun, Pemkab tetap berkomitmen menghadirkan transportasi antar-jemput gratis bagi warganya.

    “Ada juga masukan dari masyarakat untuk pengantaran di Stasiun Babat, Insya Allah akan kita tambah akses ke sana,” ujar Mas Lindra, Jumat (9/5/2025).

    Menurutnya, layanan Bus Si Mas Ganteng ke Stasiun Bojonegoro telah membantu mobilitas warga Tuban, terutama yang sebelumnya kesulitan menjangkau moda transportasi kereta api karena keterbatasan akses.

    “Kemarin ada masyarakat yang mengeluhkan juga yang dari Jatirogo tidak bisa mengakses ke Stasiun Bojonegoro,” lanjutnya.

    Sebagai tindak lanjut, Mas Lindra telah menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Tuban untuk mengkaji rute baru ke Stasiun Babat, termasuk mengatur jadwal operasional dan kesiapan armada.

    “Saat ini kita sedang komunikasi dengan Wakil Gubernur Jatim, Mas Emil, dan Insya Allah beliau akan membantu komunikasi penggunaan yang di Kabupaten Lamongan itu,” jelasnya.

    Meski begitu, rencana pengoperasian rute menuju Stasiun Babat masih dalam tahap kajian dan uji coba. Pemerintah daerah memastikan keputusan akhir tetap mempertimbangkan efektivitas dan kebutuhan masyarakat. [dya/beq]

  • DPRD Jatim Gelar Aspirasi Run 2025, Ajang Olahraga dan Ruang Aspirasi Masyarakat

    DPRD Jatim Gelar Aspirasi Run 2025, Ajang Olahraga dan Ruang Aspirasi Masyarakat

    Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Jawa Timur mengundang masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan “Aspirasi Run 2025,” yang akan diselenggarakan pada Jumat, 23 Mei 2025, di Stadion Wilis, Kota Madiun. Kegiatan ini menawarkan pengalaman baru bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berolahraga dalam satu acara seru.

    Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara masyarakat dengan wakil rakyat, dengan cara yang menyenangkan dan sehat. “Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mimpinya demi kemajuan Jawa Timur,” ujar Musyafak saat konferensi pers di Madiun.

    Aspirasi Run 2025 tidak hanya sekadar ajang olahraga, tetapi juga sebagai ruang bagi masyarakat untuk berkomunikasi langsung dengan anggota DPRD Jatim. Musyafak juga menegaskan bahwa kegiatan ini terbuka untuk umum dan tidak memungut biaya pendaftaran, dengan semangat “Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat.”

    Sekwan Jatim, M Ali Kuncoro, menambahkan bahwa seluruh peserta yang menyelesaikan lomba akan mendapatkan medali, sementara 5.000 pendaftar pertama berkesempatan mendapatkan jersey resmi Aspirasi Run 2025. Selain itu, ada pula berbagai hadiah menarik untuk peserta dengan aspirasi terbaik.

    “Para peserta dapat mengirimkan aspirasi mereka saat mendaftar di www.aspirasirun.com, dan nantinya aspirasi yang terkumpul akan menjadi bahan evaluasi bagi pihak legislatif,” tutup Ali.

    Acara ini juga akan dimeriahkan oleh berbagai guest star, seperti Tenxi, Naykilla, Jemsii (Garam Madu), Leona Zhen, Pertelom Koplo, dan Seleb Run seperti Bams Samsons, Maria Selena, Rico Ceper, Syamsi Alam, serta Vania Valencia. [tok/beq]

  • Kantongi Restu Bahlil dan 41 Dukungan, Ali Mufthi Daftar Ketua Golkar Jatim

    Kantongi Restu Bahlil dan 41 Dukungan, Ali Mufthi Daftar Ketua Golkar Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPR RI, Ali Mufthi mendaftar sebagai bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Jatim dengan mengantongi restu Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan 41 suara dukungan. Pemilihan ketua dilakukan di Musda XI Golkar Jatim yang akan dibuka di Hotel Shangri-La Surabaya, Sabtu (10/5/2025) siang.

    Jumlah suara yang diperebutkan sebanyak 44 suara. Yakni, terdiri dari 38 suara DPD II, 1 suara dari DPP pusat, 1 suara DPD provinsi, 1 suara organisasi sayap (AMPG dan KPPG), 1 organisasi didirikan (Satkar Ulama, Al Hidayah, AMPI, MDI, HWK), 1 suara organisasi pendiri (MKGR, Soksi, Kosgoro 1957) dan 1 suara dewan penasihat (wanhat).

    “Alhamdulillah, saya telah mengantongi 41 suara dukungan. Hanya kurang 3 suara saja. Yakni, suara DPP, DPD Provinsi Jatim dan Dewan Penasihat DPD Provinsi Jatim. Saya berjanji akan membawa Golkar menang di Jatim dalam Pemilu 2029,” kata Ali Mufthi, Jumat (9/5/2025).

    Ali menegaskan, dirinya akan meneruskan perjuangan Ketua Golkar Jatim M Sarmuji yang sudah baik di Jatim. “Di era Pak Sarmuji, kursi DPR RI asal Jatim, DPRD Jatim dan DPRD kabupaten/kota bertambah. Itu harus saya pertahankan,” tuturnya.

    Menurut catatan beritajatim.com, Ali Mufthi adalah anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC) Musda XI Golkar Jatim, Heri Soegihono mengatakan, pembukaan pendaftaran calon ketua Golkar Jatim dilaksanakan pada Jumat (9/5/2025) pukul 10.00 hingga pukul 17.00 sore.

    Pendaftaran dilakukan di kantor DPD Partai Golkar Jatim, Jalan Ahmad Yani Surabaya.

    Heri menjelaskan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon ketua Golkar.

    Yakni, calon ketua harus aktif menjadi anggota sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut, berpendidikan minimal S1 atau sederajat, memiliki prestasi-dedikasi-disiplin-lotalitas dan tidak tercela.

    Kemudian, calon ketua harus memiliki kapabilitas dan akseptabilitas, tidak pernah terlibat G30S/PKI, lulus diklat kader Partai Golkar, telah aktif menjadi pengurus sekurang-kurangnya 1 periode pada tingkatannya dan atau satu tingkat di atasnya dan atau satu tingkat di bawahnya dan atau pernah menjadi pengurus organisasi pendiri dan didirikan di tingkatannya dan atau satu tingkat di atasnya.

    “Calon ketua juga harus didukung sekurang-kurangnya 30 persen dari pemegang hak suara dalam bentuk surat dukungan,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Warga Singosari Minta Pemkab Malang Kaji Ulang AMDAL KEK

    Warga Singosari Minta Pemkab Malang Kaji Ulang AMDAL KEK

    Malang (beritajatim.com) – Kritik tajam terhadap keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari kembali dilontarkan warga. Kali ini, tokoh masyarakat Singosari yang juga pengamat lingkungan, Fatkul Ulum, meminta Pemkab Malang mengkaji ulang dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) KEK yang berdiri di wilayah resapan air.

    “Pembangunan dengan luasan ratusan hektare di sana harus memperhatikan betul fungsi historis wilayah tersebut sebagai daerah resapan air,” ujar Gus Ulum, sapaan akrabnya, Jumat (9/5/2025).

    Ia mencontohkan kondisi kritis air bersih di desanya, Toyomarto, yang berbatasan langsung dengan KEK. Setiap hari, aliran air bersih ke rumah warga dibatasi pada jam-jam tertentu karena pasokan tidak mencukupi.

    “Kalau area catchment air terus tergerus, utamanya untuk bangunan skala luas seperti di KEK, dampak jangka panjangnya pasti akan dirasakan semua warga Singosari,” katanya.

    Gus Ulum menekankan pentingnya AMDAL sebagai dokumen yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus menjadi tolok ukur utama dalam pembangunan kawasan. Ia meminta agar Pemkab Malang bersikap transparan dan tidak mengabaikan dampak lingkungan yang sudah mulai dirasakan masyarakat.

    “Jangan sampai dokumen itu hanya menjadi macan kertas saja tetapi di lapangan warga merasakan dampak negatifnya dalam jangka panjang. Bisa jadi krisis air bersih, bisa jadi banjir dan dampak lain,” tegasnya.

    Keresahan warga turut mendapat respons dari DPRD Kabupaten Malang. Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Qodir, mempertanyakan sikap Pemkab Malang yang dinilai terlalu protektif terhadap KEK.

    “Coba itu dibaca pasal 5, pasal 10, dan pasal 35 di Undang-undang tentang KEK, semua peran Pemda diatur spesifik di sana. Jangan-jangan ada konflik kepentingan antara pribadi pejabat dengan investor?” ujar Abdul Qodir, yang akrab disapa Adeng.

    Ia menegaskan bahwa semua bentuk perencanaan perubahan tata ruang yang menyangkut anggaran daerah harus berpihak pada kepentingan rakyat, bukan investor semata.

    Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, juga menyayangkan pernyataan Kepala Bappeda Tomie Herawanto yang menyebut Pemkab tidak memiliki peran dalam pengelolaan KEK Singhasari. Menurutnya, banyak elemen dukungan KEK yang bersumber dari pemerintah daerah, mulai dari infrastruktur hingga perizinan.

    “Kalau daya dukungnya pemerintah pusat, apa Pemda tidak bisa intervensi? Lha apa kami ini bukan pemerintah juga?” cetus Zulham.

    Ia menambahkan, DPRD akan segera memanggil pengelola KEK dalam forum RDPU dan berkoordinasi dengan Dewan Nasional KEK. Zulham menegaskan, evaluasi menyeluruh wajib dilakukan jika dalam tiga tahun tidak ada hasil signifikan.

    “Sesuai perundangan, kalau sudah tiga tahun beroperasi dan tidak ada hasil signifikan, status KEK wajib dikaji ulang untuk dilanjutkan atau dicabut,” pungkasnya. [yog/beq]

  • Cegah Kebocoran PAD di Surabaya, Gerindra Dorong Digitalisasi Retribusi

    Cegah Kebocoran PAD di Surabaya, Gerindra Dorong Digitalisasi Retribusi

     

    Surabaya (beritajatim.com) — Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menegaskan pentingnya digitalisasi dalam sistem penerimaan daerah, khususnya dalam retribusi dan pajak.

    Hal itu disampaikan saat sarasehan pendapatan daerah yang digelar bersama Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, pada Kamis (9/5/2025) malam.

    Kahfi menyebut bahwa kerja sama dengan platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee untuk pembayaran retribusi atau pajak daerah sudah seharusnya mulai dijajaki. Menurutnya, langkah ini tidak hanya relevan dengan kemajuan zaman, tapi juga menjadi solusi praktis bagi masyarakat.

    “Kerjasama dengan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan lainnya untuk pembayaran pajak atau retribusi harusnya sudah mulai dilakukan,” tegasnya.

    Kahfi juga menyebut pentingnya pengawasan terhadap penerapan QRIS dalam transaksi pembayaran daerah. Sistem ini harus dijaga agar langsung masuk ke rekening pemerintah daerah tanpa celah penyalahgunaan.

    “Lalu, penggunaan QRIS yang langsung masuk ke rekening daerah ini perlu dikawal. Jangan sampai ada kecurangan dalam praktik pelaksanaannya,” lanjut Kahfi.

    Menurutnya, digitalisasi merupakan salah satu langkah krusial dalam upaya mencegah korupsi dan memastikan seluruh dana terhimpun secara transparan. Kahfi juga menilai elektronifikasi mampu menutup celah penyalahgunaan di lapangan.

    “Karena elektronifikasi retribusi juga mencegah adanya korupsi dana tidak terhimpun dengan benar dan penyalahgunaan lainnya,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Kahfi menilai bahwa transformasi digital ini akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi tanpa hambatan geografis maupun waktu.

    “Elektronifikasi atau digitalisasi retribusi daerah juga mempermudah masyarakat untuk membayar retribusi, tidak perlu datang fisik ke kantor dan tidak mempertimbangkan jarak. Sehingga lebih efisien,” ujarnya.

    Selain itu, Kahfi juga mengkritik rendahnya capaian target retribusi parkir yang seharusnya menjadi salah satu sumber pendapatan potensial. Menurutnya, capaian yang hanya 40 miliar dari target 100 miliar harus menjadi perhatian serius.

    “Selain itu, target parkir 100 miliar yang hanya mencapai 40 miliar juga perlu menjadi sorotan. Solusinya harus dimitigasi dengan sistem elektronik,” tandas Kahfi.

    Dengan dorongan politik dan kebijakan yang tepat, dia berharap penerimaan daerah bisa meningkat secara signifikan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.[asg/aje]

  • DPRD Jatim Dorong Alat Deteksi Dini Bencana di Malang Raya Diperkuat

    DPRD Jatim Dorong Alat Deteksi Dini Bencana di Malang Raya Diperkuat

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong penguatan sistem peringatan dini bencana di wilayah Malang Raya. Hal ini disampaikan Anggota Komisi D DPRD Jatim, Dewanti Rumpoko, mengingat potensi bencana alam seperti banjir dan longsor yang kerap mengancam saat musim hujan tiba.

    Dewanti menyebut bahwa Kota Batu sudah menunjukkan komitmen dalam merawat alat deteksi dini. Namun, ia menilai penguatan serupa perlu diperluas ke wilayah lain di Malang Raya, terutama Kabupaten Malang bagian selatan yang dikenal rawan bencana.

    “Kalau hujan, pasti jalan itu seperti sungai. Kenapa? Karena memang jalannya turun. Jadi, yang turun di luar pasti deras,” ujarnya, Jumat (9/5/2025).

    Menurut politisi asal PDI Perjuangan itu, penyebab bencana tidak bisa disederhanakan hanya dari satu faktor. Banyak komponen yang saling terkait dan harus dianalisis secara menyeluruh untuk memahami akar masalah dan solusi yang tepat.

    “Tapi setelah itu selesai, nah, itu juga kita harus melihat di mana dan bagaimana. Kita tidak bisa menyimpulkan banjir itu karena satu dan lain hal, tapi ada beberapa banyak komponen yang harus diperhatikan,” jelas mantan Wali Kota Batu ini.

    Meskipun belum memiliki data spesifik terkait keberadaan dan kondisi alat deteksi dini di Kabupaten Malang, Dewanti optimistis bahwa setiap daerah sudah menyadari pentingnya mitigasi bencana.

    “Insyaallah setiap daerah itu sudah sangat perhatian terhadap tanggap bencana. Karena kalau terjadi bencana, bukan hanya rugi dan segala macam, itu akan merepotkan,” tegasnya.

    Ia juga menekankan bahwa dampak bencana tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga mengganggu kondisi fiskal pemerintah daerah. Oleh sebab itu, penambahan alat deteksi dini di kawasan rawan dinilai sangat mendesak.

    “Oh iya, harus. Dan memang saya akui itu kurang. Tetapi ya kita memang harus mendata di mana daerah-daerah yang memang perlu,” ungkapnya.

    Dewanti menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya klasifikasi wilayah rawan bencana agar penguatan sistem peringatan dini bisa dilakukan secara tepat sasaran. “Karena potensi bencana itu sangat penting untuk menjadi perhatian—mana yang sedang, mana yang begitu,” pungkasnya. [asg/beq]