Kementrian Lembaga: DPRD

Ubaya Gelar Konser Amal untuk Korban Bencana di Sumatra

Surabaya (beritajatim.com) – Universitas Surabaya (Ubaya) menggelar konser amal “Symphony of Indonesia” untuk menghimpun dana bagi korban bencana di Sumatra.

Seluruh hasil penjualan tiket didonasikan untuk bantuan kemanusiaan. Konser berlangsung di Ubaya Sports Center, Kampus Ubaya Tenggilis, Surabaya, Rabu (17/12/2025) malam.

Konser ini menjadi inisiatif Ubaya yang kemudian melibatkan DPRD Jatim dan Disbudpar Jatim sebagai mitra pendukung. Penggalangan dana dilakukan melalui penjualan tiket donasi tanpa skema komersial.

Sejumlah musisi nasional tampil dalam konser tersebut, di antaranya Sammy Simorangkir featuring Stradivari Orchestra, Rony Parulian, dan Idgitaf. Penampilan musik dimanfaatkan sebagai sarana pengumpulan dana publik.

Rektor Ubaya, Benny Lianto mengatakan konser tersebut awalnya dirancang sebagai kegiatan seni. Setelah terjadi bencana di sejumlah wilayah Sumatra, konsep acara diarahkan menjadi konser amal kemanusiaan.

“Seluruh tiket yang terjual kami donasikan melalui program SatuJiwa #UBAYAForIndonesia. Dana yang terkumpul mencapai Rp75.900.000 dan akan kami awasi penyalurannya agar tepat sasaran,” kata Benny.

Ubaya menyediakan lima kategori tiket donasi dengan nominal Rp50.000 hingga Rp300.000. Seluruh dana disalurkan langsung kepada korban bencana di tiga provinsi terdampak.

Kepala Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disbudpar Jatim, Ali Afandi menambahkan, sektor ekonomi kreatif, musik tidak lepas dari kemanusiaan. “Itulah yang menjadi salah satu tujuan dari konser Symphony of Indonesia dilaksanakan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Disbudpar Jatim, Dian Okta Yoshinta mengatakan konser ini menjadi momen mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi sosial melalui pendekatan musik.

“Misinya adalah menguatkan pesan bahwa musik Indonesia mampu menjadi medium persatuan, empati, dan perubahan positif. Harapannya, konser amal ini tidak hanya menjadi sebuah pertunjukan musik, namun ruang berbagi dan kepedulian yang nyata melalui seni,” ujarnya.

Di hari yang sama, Ubaya juga memberangkatkan tim ke Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Bantuan meliputi barang kebutuhan, posko edukasi kesehatan, serta layanan dukungan psikososial. [ipl/ted]

18/12/2025 05:28
KPPOD Soroti Nasib Desentralisasi Fiskal di Era Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA — Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Deaerah (KPPOD) menilai mandatory spending untuk program pemerintah pusat semakin meluas bahkan di dalam penyusunan APBD 2026. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai masa depan desentralisasi fiskal.

Direktur Eksekutif KPPOD Herman Suparman menyoroti kelemahan pemerintah daerah (pemda) dalam meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD) atau local taxing power.

Pada waktu yang sama, alokasi belanja wajib atau mandatory spending oleh pemerintah pusat semakin meluas baik dari implementasi Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) serta peraturan turunannya.

“Misalnya kalau melihat Permendagri soal pedoman penyusunan APBD 2026, mandatory spending terutama untuk mendukung program-program pemerintah pusat nampak sekali di sana,” ujar Herman dikutip dari siaran daring di YouTube KPPOD, Rabu (17/12/2025).

Kemudian, Herman turut menyoroti soal mismanagement pengelolaan belanja daerah. Hal ini berkaitan dengan polemik besarnya simpanan pemda di perbankan yang dinilai sebenarnya adalah isu struktural setiap tahun.

Adapun sejak 2025, terang Herman, semakin terkikisnya kemampuan pemda terlihat dari penerapan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025.

Inpres terkait dengan efisiensi APBN dan APBD itu turut menyasar anggaran transfer ke daerah (TKD) tahun ini yang dipotong senilai Rp50,59 triliun dari pagu anggaran Rp919 triliun.

Pemangkasan ini pun berlanjut pada APBN 2026 ketika TKD turun hingga sekitar 24% dari pagu 2025 ke hanya Rp693 triliun. Herman menggarisbawahi utamanya pemangkasan secara signifikan atas dana bagi hasil (DBH).

Padahal, lanjutnya, DBH bertujuan untuk menjaga keseimbangan fiskal pusat dan daerah. Ini pun dinilai tidak sesuai dengan UU HKPD dan bisa memengaruhi kapasitas fiskal daerah.

“Karena kapasitas fiskal itu dihitung berdasarkan penjumlahan PAD dengan dana bagi hasil,” terang Herman.

Untuk itu, Herman menilai pemangkasan TKD justru inkonsisten dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.12/2024 tentang RPJMN yang merupakan terjemahan dari visi misi Presiden Prabowo Subianto yakni Asta Cita. Salah satunya yakni tentang komitmen pemerintah untuk penguatan desentralisasi fiskal serta otonomi daerah.

“Pemangkasan ini sudah tidak sejalan dengan semangat Asta Cita,” pungkasnya.

Alasan Efisiensi

Sementara itu, sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan sebenarnya di balik keputusan Presiden Prabowo untuk memotong anggaran TKD besar-besaran.

Hal itu dilakukan kendati pemerintah pusat mengklaim manfaat anggaran ke daerah tetap dirasakan melalui anggaran program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang diselewengkan. Kalau sekarang saya menghadap Presiden untuk menaikkan [anggaran TKD], pasti enggak dikasih,” ujarnya kepada kader Golkar yang menduduki jabatan di DPR hingga DPRD, Hotel Bidakara, Jakarta, dikutip Minggu (14/12/2025).

Untuk itu, dia meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk memperbaiki tata kelola di daerah khususnya penyerapan anggaran mulai dari kuartal IV/2025.

Apabila kondisi ekonomi membaik, di mana diyakini Purbaya terjadi pada kuartal II/2026, maka dia membuka peluang untuk menghadap Presiden. Purbaya memberi waktu pemda untuk bisa menunjukkan perbaikan tata kelola dan belanja daerah sampai dengan kuartal II/2026.

Apabila pemda berhasil, dia akan mengajukan ke Prabowo untuk menaikkan anggaran TKD.

“Doain supaya saya berhasil, triwulan kedua saya bisa ngomong [ke Presiden] sehingga triwulan ketiga dan keempat anggaran Anda bisa berubah. Tanpa penaikan ekonomi dan belanja, hampir pasti ditolak. Jadi, teman-teman daerah di DPRD tolong awasi pemdanya dan bantu saya untuk bantu anda semua,” paparnya.

18/12/2025 03:12
Pastikan Harga Stabil, Ibas Tinjau dan Dialog dengan Petani Cabai di Ngawi

Jakarta –

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) melaksanakan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) ke Desa Bangunrejo, Ngawi, dalam rangka Dialog Kebangsaan Bersama Wakil Ketua MPR RI bertajuk ‘Kestabilan Harga Pangan sebagai Pilar Ketahanan Nasional’. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Partai Demokrat untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memastikan kebijakan pangan nasional benar-benar berpihak pada rakyat, khususnya petani dan konsumen.

Dalam rangkaian kegiatan ini, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut menyempatkan diri meninjau langsung kebun cabai di desa setempat, sekaligus berdialog secara terbuka dengan para petani. Dari dialog tersebut, Ibas mendapatkan gambaran nyata mengenai dinamika harga cabai di lapangan, mulai dari biaya produksi, pola panen, hingga fluktuasi harga jual di pasar lokal.

Petani setempat menjelaskan bahwa harga cabai rawit sempat menembus Rp 100.000 hingga Rp 130.000 per kilogram, sementara di tingkat petani harga ideal berada di kisaran Rp 60.000-Rp 70.000 per kilogram agar tetap menguntungkan namun tidak memberatkan masyarakat. Dengan pola panen dua kali seminggu dan hasil mencapai sekitar 50 kilogram per pekarangan, cabai menjadi komoditas yang menjanjikan jika dikelola dengan baik. Menanggapi hal tersebut, Anggota Dewan Penasihat KADIN ini menegaskan bahwa stabilitas harga pangan harus menjadi titik temu antara kepentingan petani dan konsumen.

“Jika harga terlalu rendah, petani tertekan. Namun jika terlalu tinggi, masyarakat juga kesulitan. Kita harus mencari harga yang adil dan berimbang,” tegas Ibas dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).

Menurutnya, mekanisme pasar perlu dijaga tetap sehat, dengan pengawasan pemerintah agar tidak terjadi distorsi yang merugikan salah satu pihak. Ibas juga menyoroti pentingnya pemanfaatan lahan pekarangan sebagai solusi nyata menjaga pasokan cabai dan menekan gejolak harga. Ia mengapresiasi petani Bangunrejo yang mampu berinovasi dengan memanfaatkan lahan non-sawah tanpa mengganggu fungsi pertanian pangan utama.

“Ini contoh berpikir maju, thinking outside the box. Cerita sukses seperti ini harus ditularkan ke desa-desa lain,” ujarnya.

“Kalau bahan pangan bisa langsung dari petani lokal, kualitas terjaga, harga lebih bersahabat, dan petani juga sejahtera,” jelasnya.

Dalam kesempatan saat memberikan sambutannya di hadapan warga, anggota Dapil Jawa Timur VII ini menegaskan bahwa desa adalah fondasi kemajuan bangsa. Ia mendorong agar pembangunan pendidikan, pertanian, infrastruktur, dan perumahan layak terus diperkuat hingga ke tingkat desa. Ibas juga membuka ruang aspirasi masyarakat terkait beasiswa pendidikan, program Bedah Rumah (BSPS), serta penguatan irigasi dan alat pertanian, untuk langsung disampaikan ke Partai Demokrat.

“Ketahanan nasional dimulai dari dapur rakyat. Jika harga pangan stabil, petani sejahtera, dan masyarakat tenang, maka bangsa ini akan kuat,” pungkas Ibas.

Lebih lanjut, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga optimisme, gotong royong, dan semangat kemandirian desa. Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DPRD dari Partai Demokrat untuk Kabupaten Ngawi, Haris Agus Susilo; Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi; Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ngawi; Kepala UPT Pengelolaan Pasar Daerah; serta Kepala Desa Bangunrejo Lor beserta tokoh masyarakat setempat.

(akn/ega)

17/12/2025 22:47
Pemkot Yogyakarta Siapkan 5 Alat Kejut Jantung, Antisipasi Wisatawan Kena Serangan Jantung Yogyakarta 17 Desember 2025

Pemkot Yogyakarta Siapkan 5 Alat Kejut Jantung, Antisipasi Wisatawan Kena Serangan Jantung
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan Auotomated External Defibrillator (AED) atau alat kejut jantung otomatis untuk mengantisipasi kondisi kegawatdaruratan kesehatan saat malam pergantian tahun.
Langkah ini diambil menyusul pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, ketika terjadi kasus serangan jantung di tengah kepadatan pengunjung.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo
mengatakan, kepadatan pengunjung, khususnya di kawasan Malioboro, berpotensi memicu kondisi darurat kesehatan seperti serangan jantung.
“Kalau di Malioboro crowded sekali, pernah kejadian serangan jantung. Maka alat pacu jantung itu adanya tidak di posko (kesehatan) tapi di titik yang mudah diakses,” ujar Hasto, Rabu (17/12/2025).
Hasto menyebutkan, AED akan disiapkan di lima titik keramaian yang mudah dijangkau masyarakat.
“Kita sediakan di lima titik,” katanya.
Adapun lokasi penempatan AED meliputi Teras Malioboro 1, Plaza Malioboro, Taman Malioboro, serta Teras Malioboro 2.
Selain menyiapkan AED, Pemkot Yogyakarta juga menyiapkan jalur khusus kegawatdaruratan, terutama di kawasan Malioboro. Jalur ini disiapkan agar ambulans tetap dapat melintas apabila terjadi kondisi darurat, seperti pengunjung yang mengalami serangan jantung.
Hasto menjelaskan, AED milik Pemkot Yogyakarta dilengkapi panduan suara dan sistem pendeteksi otomatis. Alat tersebut hanya akan bekerja apabila mendeteksi korban mengalami henti jantung.
“Jika ditempelkan pada orang yang sehat, alat ini tidak akan bekerja,” jelasnya.
Pemkot Yogyakarta juga mendirikan pos kesehatan di sejumlah titik keramaian, antara lain di sekitar Tugu Pal Putih Yogyakarta melalui Puskesmas Jetis, Pos Teteg di utara Malioboro, serta di kawasan Titik Nol Kilometer.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Emma Rahmi Aryani menambahkan, pada 31 Desember ambulans akan disiagakan di beberapa titik, yakni di pos Tugu Pal Putih Yogyakarta, ABA, Kepatihan, Pasar Beringharjo, Ngejaman, Titik Nol Kilometer, dan DPRD.
“Kita juga ada PSC 24 jam. Apabila ada kecelakaan atau kegawatdaruratan bisa menghubungi PSC, satu kali 24 jam di IGD dibiayai oleh Pemkot Yogyakarta,” kata Emma.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/12/2025 20:49
DPRD Minta Wisata Surabaya Dikelola Profesional Agar Berkontribusi PAD

Surabaya (beritajatim.com) – Bendahara Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko meminta pengelolaan sektor pariwisata kota dilakukan lebih profesional di tengah semakin ketatnya kondisi fiskal daerah. Apalagi, kata dia, berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat menuntut setiap aset daerah mampu memberi kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dalam kondisi fiskal seperti sekarang, kita tidak bisa lagi membiarkan aset daerah berjalan apa adanya. Wisata harus dikelola secara profesional dan berorientasi hasil supaya PAD bisa naik dan APBD tidak terus terbebani,” ujar Cak Yebe sapaan lekatnya, Rabu (17/12/2025).

Cak Yebe menyebut Surabaya memiliki banyak potensi wisata yang selama ini menjadi ruang rekreasi masyarakat. Namun, dia menilai pengelolaannya masih berjalan rutin dan belum menghasilkan peningkatan kunjungan maupun pendapatan yang signifikan.

“Potensi wisata kita besar, tapi kalau pengelolaannya masih administratif dan minim inovasi, ya sulit berharap dampaknya terasa bagi PAD,” katanya.

Cak Yebe memaparkan, kondisi tersebut terlihat pada pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang hingga kini belum memiliki direktur utama definitif. Kekosongan kepemimpinan dinilainya berdampak pada arah kebijakan dan pengembangan destinasi tersebut.

“Kalau KBS tidak punya dirut definitif, pengelolaannya pasti tidak bisa maksimal. Padahal ini aset besar milik kota yang seharusnya bisa menjadi penopang PAD,” ujar Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

Cak Yebe juga menyinggung pengelolaan wisata baru seperti offroad Tahura Pakal yang dinilai belum ramah pengunjung. Sistem pendaftaran daring yang kaku dianggap mengurangi fleksibilitas layanan wisata.

“Wisata itu harus fleksibel dan ramah pengunjung. Kalau semua harus daftar online dengan sistem yang kaku, orang bisa berpikir ulang untuk datang,” ucap dia.

Selain itu, kawasan wisata Kota Tua Surabaya disebut masih menghadapi persoalan kenyamanan. Penataan kawasan dinilai perlu dibenahi agar pengunjung merasa aman dan betah.

“Kalau bicara wisata, rasa aman dan nyaman itu kunci. Potensinya besar, tapi kalau pengunjung belum nyaman, sulit berharap kunjungan meningkat,” pungkasnya. [asg/but]

17/12/2025 19:24
UMKM Sidoarjo Dapat Bantuan Modal Rp 3 Juta Lewat Program KIP Jawara Jatim

Sidoarjo (beritajatim.com) – Sebanyak lebih dari 250 pelaku usaha mikro dan UMKM di Kabupaten Sidoarjo menerima bantuan modal usaha sebesar Rp 3 juta melalui program Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP) KPM Jawa Timur Sejahtera atau Jawara. Bantuan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

Penyerahan bantuan berlangsung Rabu (17/12/2025) dan dikawal langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa. Ia menegaskan bahwa program ini diprioritaskan bagi perempuan, terutama ibu rumah tangga yang menghadapi tantangan ekonomi namun tetap ingin produktif.

“Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat,” ujar Dedi Irwansa.

Menurutnya, program KIP Jawara merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.

“Pemprov Jatim memandang perlu hadir untuk ibu-ibu yang menghadapi tekanan ekonomi. Harapannya mereka tetap produktif, berdaya, dan mampu menjaga ketahanan keluarganya,” jelas politisi Partai Demokrat itu.

Bantuan modal Rp 3 juta tersebut diarahkan untuk kebutuhan usaha yang produktif dan berkelanjutan. Selain bantuan dana, para penerima juga akan mendapatkan pendampingan selama enam bulan oleh Dinas Sosial Jawa Timur.

“Pendampingan diperlukan agar modal tidak segera habis pakai dan benar-benar membantu meningkatkan kualitas usaha, sehingga dapat berkembang secara bertahap,” pungkas Dedi. [isa/but]

17/12/2025 19:04
Administrasi Belum Lengkap, Pemekaran 5 Desa di Ponorogo Tertahan

Ponorogo (beritajatim.com) – Rencana pemekaran 5 desa di Kabupaten Ponorogo belum dapat melangkah ke tahap pembahasan regulasi. Ketidaklengkapan dokumen administrasi dan kajian kelayakan membuat usulan pembentukan desa baru di Kecamatan Ngrayun dan Slahung tertahan. Hal itu pun turut menunda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemekaran Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ponorogo mengakui proses pembentukan desa baru di Kecamatan Ngrayun dan Slahung belum bisa dilanjutkan ke tahap legislasi. Penyebabnya bukan pada substansi pemekaran, melainkan kelengkapan laporan dan kajian kelayakan desa persiapan yang harus direvisi. Sekretaris DPMD Ponorogo, Anik Purwani, menyebut revisi itu dilakukan setelah adanya evaluasi dari DPMD Provinsi Jawa Timur terhadap dokumen yang diajukan Pemkab Ponorogo.

“Ternyata masih ada dokumen yang harus kami sempurnakan, ada kesalahan narasi saja sebenarnya. Pembahasan raperda di 2025 terpaksa juga mundur,” kata Anik, ditulis Rabu (17/12/2025).

Kajian kelayakan menjadi dokumen kunci dalam proses pemekaran desa. Berkas tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi dasar penetapan desa persiapan menuju desa definitif. Selain itu, juga sekaligus menjadi landasan hukum penyusunan Perda Pemekaran Desa.

Menurut Anik, apabila seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, barulah pembahasan raperda bisa digelar bersama DPRD. Setelah itu, tahapan berlanjut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan kode desa definitif. “Kalau sudah dapat kode desa, baru raperda bisa ditetapkan. Semoga bisa kami mulai 2026 dan secepatnya tuntas,” jelasnya.

Pemekaran desa ini diusulkan Pemkab Ponorogo untuk menjawab persoalan pelayanan publik, terutama di wilayah dengan kendala geografis dan jarak layanan pemerintahan yang jauh dari pusat desa induk. Ada 4 desa persiapan berada di Kecamatan Ngrayun, yakni Desa Persiapan Ngandel hasil pemekaran Desa Cepoko, Desa Persiapan Sambiganen dari Desa Ngrayun, Desa Persiapan Galih dari Desa Baosan Lor, serta Desa Persiapan Pucak Mulyo dari Desa Baosan Kidul. Sementara satu desa persiapan lainnya berada di Kecamatan Slahung, yakni Desa Persiapan Argo Mulya hasil pemekaran Desa Slahung.

Jika seluruh proses berjalan hingga tuntas dan memperoleh persetujuan pemerintah pusat, 5 desa baru tersebut akan menambah jumlah desa di Kabupaten Ponorogo yang saat ini tercatat sebanyak 281 desa.

Namun hingga akhir 2025, rencana tersebut masih harus bersabar. Pemekaran desa di Ponorogo, setidaknya untuk 5 wilayah ini, masih menunggu rampungnya pekerjaan administratif sebelum benar-benar melangkah ke tahap penetapan hukum. (end/kun)

17/12/2025 17:25
KPK Sita Uang dan Dokumen dalam Penggeledahan Tiga Lokasi di Lampung Tengah

Bisnis.com, JAKARTA — Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dan uang ratusan juta ketika saat menggeledah tiga titik di wilayah Lampung Tengah.

Penggeledahan yang berlangsung pada Selasa (16/12/2025) dilakukan di kantor bupati, kantor Bina Marga, dan rumah dinas bupati.

“Selain menyita dokumen, ada sejumlah uang juga yang diamankan dan disita. Jumlahnya nanti kami akan cek persisnya berapa, informasi awal mencapai ratusan juta rupiah,” ujar Budi, Rabu (17/12/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melanjutkan pencarian informasi dengan menggeledah Dinas Kesehatan Lampung Tengah.

Sebab, perkara yang menyeret Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya berkaitan pengkondisian pengadaan alat-alat kesehatan.

“Diantaranya yang digeledah hari ini di Dinas Kesehatan. Ini kan berkaitan dengan proyek pengadaan alat kesehatan yang diduga menjadi salah satu modus yang digunakan oleh bupati untuk meminta free project kepada vendor atau penyedia barang dan jasanya,” kata Budi.

Budi menyebut tim KPK akan menelusuri dinas-dinas lainnya yang diduga berkaitan kasus dugaan suap hingga Rp5,75 miliar ini.

KPK juga tengah melakukan kajian analisis pencegahan korupsi di partai politik. Sebab, terjadi titik kerawanan korupsi karena berbagai faktor seperti biaya politik besar hingga laporan keuangan tak transparan.

Hal ini dilatar belakangi oleh kasus suap di Lampung Tengah di mana Ardito membayar utang kampanye Pilkada 2024 sebesar Rp5,25 miliar dari uang suap.

Ardito meminta Riki, Anggota DPRD Lampung Tengah untuk memenangkan vendor guna menangani proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog.

Ironinya pengkondisian berlangsung setelah Ardito dilantik sebagai Bupati. Dia sudah mengatur vendor yang mengerjakan proyek PBJ itu, yakni perusahaan milik keluarga atau tim kampanye dirinya saat bertarung di Pilkada 2024.

Dari pengkondisian itu, dia mendapatkan fee Rp5,25 miliar. Tak hanya itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan setempat, dia juga mendapatkan fee Rp500 dari Direktur PT Elkaka Mandiri (PT EM) karena telah memenangkan perusahaan itu untuk menjalankan 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar. Sehingga total uang yang diterima Ardito sebesar Rp5,75 miliar.

17/12/2025 15:56
Program Tanam Pohon Jabar Dinilai DPRD Bogor Penting untuk Perbaikan Hutan

Liputan6.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Jawa Barat menilai program penanaman dan perawatan pohon yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat relevan untuk mendukung upaya pemulihan lingkungan.

Penilaian tersebut didasarkan pada kondisi hutan di Jawa Barat yang saat ini mengalami kerusakan cukup signifikan dan membutuhkan penanganan berkelanjutan

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Aan Triana Al Muharom menyatakan, pemulihan fungsi ekologis hutan di Jawa Barat memerlukan program yang konkret dan terstruktur.

“Mengingat kondisi hutan di Jabar yang masih berfungsi baik saat ini hanya sekitar 20 persen, sedangkan sisanya dalam keadaan rusak,’ kata Aan, melansir Antara, Rabu (17/12/2025).

Program penanaman pohon yang dijalankan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, melibatkan peran aktif masyarakat secara langsung.

Warga tidak hanya dilibatkan dalam proses penanaman bibit pohon, tetapi juga bertanggung jawab dalam merawat dan memastikan pertumbuhan tanaman tersebut.

Sebagai bentuk apresiasi atas keterlibatan warga, pemerintah memberikan insentif sebesar Rp50 ribu per hari bagi setiap warga yang menanam sekaligus merawat pohon.

Pendekatan ini tidak hanya mendorong partisipasi aktif masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi tambahan, terutama bagi warga di sekitar kawasan hutan dan wilayah yang terdampak kerusakan lingkungan.

Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana, Senin, 15 Desember 2025. Prabowo memanggil semuan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat secara tegas telah mencabut 22 izin setara 1 juta hektar penggunaan lahan hutan. …

17/12/2025 15:00
Wali Kota Kediri Buka Musda VII LDII, Tekankan SDM Profesional dan Religius

Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri sekaligus membuka Musyawarah Daerah (Musda) VII Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII) Kota Kediri yang digelar di Gedung Lantai 5 Pondok Pesantren Wali Barokah, Rabu (17/12/2025).

Dalam sambutannya, Wali Kota Kediri memberikan apresiasi atas konsistensi LDII Kota Kediri dalam pembinaan generasi muda, penguatan nilai-nilai keagamaan, serta aktivitas sosial kemasyarakatan. Peran aktif dan moderat LDII dinilai turut menjaga harmoni sosial dan kondusivitas daerah.

Tema Musda LDII tahun ini yang menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia profesional dan religius dinilai relevan dengan tantangan pembangunan saat ini. Wali Kota yang akrab disapa Mbak Wali menegaskan bahwa pembangunan tidak lagi semata berorientasi pada infrastruktur.

“Inilah fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045, dan inilah pula yang menjadi roh dari visi Kota Kediri MAPAN,” ujarnya.

Wali Kota Kediri termuda tersebut menjelaskan, Pemerintah Kota Kediri terus mendorong percepatan pembangunan lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga transformasi digital. Namun, keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai apabila selaras dengan penguatan nilai, etika, dan kepedulian sosial.

“Di titik inilah peran organisasi keagamaan seperti LDII menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah,” imbuhnya.

Menurutnya, Musyawarah Daerah ke-VII ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi, melakukan evaluasi, serta menyusun program kerja yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Selain itu, Musda juga dinilai strategis dalam mempertegas kontribusi LDII bagi pembangunan masyarakat Kota Kediri yang rukun, berakhlak mulia, dan berdaya saing di tengah perubahan global.

“Saya berharap melalui Musda ke-VII ini, LDII Kota Kediri dapat melahirkan program kerja yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kemajuan daerah. Selamat dan sukses atas terselenggaranya Musda ke-VII ini. Semoga Musda ini melahirkan keputusan-keputusan strategis dan kepemimpinan yang amanah, yang membawa LDII Kota Kediri semakin maju, semakin solid, dan semakin berkontribusi dalam mewujudkan Kota Kediri MAPAN serta Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Usai membuka Musda ke-VII DPD LDII Kota Kediri, Wali Kota Kediri bersama jajaran DPD LDII Kota Kediri menyerahkan secara simbolis paket sembako kepada warga. Kegiatan dilanjutkan dengan penyiraman tanaman sebagai pengganti karangan bunga ucapan Musda, serta peninjauan 15 stan UMKM Pondok Pesantren Wali Barokah sekaligus melarisi dagangan para pelaku usaha.

Musda tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Wakapolres Kediri Kota Kompol Yanuar Rizal Ardianto, perwakilan Forkopimda Kota Kediri, Ketua DPW LDII Provinsi Jawa Timur KH. Moch. Amrodji Konawi, Ketua DPD LDII Kota Kediri Agung Riyanto, Ketua Yayasan Wali Barokah Achmad Fawwaz Abd. Aziz, Ketua Pondok Pesantren Wali Barokah KH. Sunarto, para alim ulama, peserta Musyawarah Daerah Pleno DPD, pimpinan dan pengurus cabang serta anak cabang LDII Kota Kediri, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Ketua FKUB Kota Kediri Moch. Salim, serta tamu undangan lainnya. [nm/beq]

17/12/2025 12:31