Kementrian Lembaga: DPRD

  • Pasar Pucang Banjir, PD Pasar Surya Bergerak Cepat

    Pasar Pucang Banjir, PD Pasar Surya Bergerak Cepat

    Surabaya (beritajatim.com) – Banjir yang terjadi di area Pasar Pucang Surabaya usai hujan deras beberapa hari terakhir memicu keluhan dari pedagang. Banyak yang mengeluhkan air masuk ke dalam area jualan, membuat aktivitas perdagangan lumpuh sementara, terutama di pintu utama dekat Toko Emas Gunung Mas dan area buah-buahan.

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PD Pasar Surya, Agus Priyo, menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Dia telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan kerja bakti dan pembersihan menyeluruh di saluran air pasar.

    “Saya langsung kerahkan pembersihan atau kerja bakti di selokan-selokan supaya lancar airnya,” kata Agus saat dikonfirmasi, Sabtu (15/5/2025).

    Selain itu, PD Pasar Surya juga mulai menyusun langkah jangka menengah dengan melakukan pengecekan dan perbaikan talang air pasar yang sudah tidak optimal dalam mengalirkan air hujan. Talang yang bocor di area teras pasar disebut menjadi salah satu penyebab banjir lokal. “Dan akhir minggu depan sudah mulai menyasar ke perbaikan talang,” tambahnya.

    Sementara itu, Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, mengapresiasi gerak cepat PD Pasar Surya menanggapi aduan pedagang. Dia menilai peran aktif perusahaan daerah sangat diperlukan untuk mengintervensi kondisi pasar yang sudah memprihatinkan. “Alhamdulillah respons cepat PD Pasar Surya untuk mengatasi aduan pedagang cukup sat set. Ini patut diapresiasi,” tandas Kahfi.[asg/kun]

  • Dukung Talent DNA, DPRD Jatim: Solusi Baru Pendidikan Jatim Berbasis AI

    Dukung Talent DNA, DPRD Jatim: Solusi Baru Pendidikan Jatim Berbasis AI

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno menilai penerapan metode Talent DNA yang digagas Gubernur Khofifah Indar Parawansa bisa menjadi peluang untuk memperbaiki sistem pendidikan yang terlalu terpaku pada capaian akademis. Metode ini dinilai relevan dengan kebutuhan zaman yang menuntut pendekatan lebih personal terhadap peserta didik.

    “Saya sangat mendukung jika Talent DNA benar-benar diterapkan secara sistemik di sekolah-sekolah kita. Ini terobosan penting karena memudahkan kita mengetahui karakter anak-anak secara cepat dan tepat. Apalagi sekarang sudah dibantu teknologi artificial intelligence,” ujar Sri Untari Bisowarno, Sabtu (17/5/2025).

    Sri Untari menegaskan bahwa sistem pendidikan Indonesia selama ini masih terlalu sempit dalam menilai keberhasilan siswa hanya dari nilai kognitif. Ia menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang melihat keberagaman potensi anak, baik dalam bidang sosial, emosional, maupun kepemimpinan.

    “Anak-anak kita sekarang hidup di era informasi yang begitu deras. Mereka rentan stres, bingung memilih arah hidup, bahkan tidak sedikit yang mengalami gangguan psikologis sejak usia sekolah. Dengan Talent DNA, kita bisa intervensi lebih dini,” ujarnya.

    Namun, penerapan metode ini tidak bisa berdiri sendiri. Ia menegaskan perlunya pelatihan mendalam bagi para guru bimbingan konseling (BK) dan kepala sekolah agar tidak sekadar memetakan potensi siswa, tapi juga mampu merespons hasil tersebut secara bijak dan konstruktif.

    “Talent DNA bisa membantu kita memahami karakter siswa. Tapi lebih dari itu, sekolah harus jadi ruang aman. Kepala sekolah, guru BK, dan seluruh tenaga pendidik harus bersinergi untuk mencegah perundungan,” katanya.

    Dalam forum pelantikan tersebut, Sri Untari juga mengungkapkan kekhawatiran DPRD terhadap masih belum terisinya ratusan posisi kepala sekolah di SMA dan SMK negeri di Jatim. Ia mendorong Dinas Pendidikan untuk segera mempercepat proses rekrutmen terbuka agar tidak menghambat jalannya pendidikan.

    “Dispendik harus segera melakukan rekrutmen atau open bidding untuk mengisi kekosongan ini. Kita butuh kepala sekolah yang siap bekerja, terbuka terhadap perubahan, dan paham bahwa dunia pendidikan sedang menghadapi tantangan besar,” tegasnya.

    Terkait transparansi anggaran di sekolah, DPRD kembali mengingatkan agar kepala sekolah baru tidak terjebak pada praktik lama yang merugikan kredibilitas institusi pendidikan. Menurut Sri Untari, dugaan praktik pungutan liar yang masih terjadi harus segera diberantas dengan memperkuat sinergi antara kepala sekolah dan komite.

    “Kita tidak bisa menutup mata. Ada praktik pungutan liar di beberapa sekolah. Maka kepala sekolah baru harus membangun kerja sama yang baik dengan komite sekolah. Semua harus transparan dan akuntabel. Kalau memang butuh partisipasi orang tua, harus dijelaskan dengan terbuka,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa jabatan kepala sekolah bukanlah jabatan administratif semata, tetapi posisi strategis yang mempengaruhi masa depan pendidikan dan pembangunan SDM di Jatim.

    “Jangan bekerja sendirian. Bangunlah tim yang kuat dengan guru, komite, dan wali murid. Jangan sampai kepala sekolah menjadi menara gading. Harus turun tangan langsung, tahu kondisi riil anak-anak, dan mau mendengar,” tegasnya.

    Sri Untari mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik dari DPRD, eksekutif, dunia usaha, maupun masyarakat sipil untuk ikut mendukung langkah-langkah inovatif seperti Talent DNA, sebagai upaya menyelamatkan dan membimbing generasi muda sejak dini.

    “Anak-anak kita bukan mesin nilai. Mereka adalah manusia dengan talenta luar biasa yang harus dikenali sejak dini. Kita butuh sistem yang bisa mendeteksi dan mengembangkan itu semua,” pungkasnya.[asg/kun]

  • PT Sumekar Belum Lunasi Gaji Karyawan, DPRD Sumenep Usul Jual Kapal Mangkrak

    PT Sumekar Belum Lunasi Gaji Karyawan, DPRD Sumenep Usul Jual Kapal Mangkrak

    Sumenep (beritajatim.com) – PT Sumekar, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Sumenep, tercatat menunggak pembayaran gaji karyawan selama 22 bulan dengan total nilai lebih dari Rp3 miliar. Kondisi ini memicu keprihatinan DPRD Sumenep, yang mendesak agar solusi konkret segera diambil, termasuk opsi penjualan aset kapal yang sudah tak beroperasi.

    Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Irwan Hayat, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memanggil jajaran Direksi PT Sumekar serta perwakilan dari Pemkab Sumenep. Fokus pertemuan tersebut adalah mencari jalan keluar atas krisis keuangan yang dihadapi perusahaan, khususnya terkait pembayaran tunggakan gaji karyawan.

    “Kalau saya mengusulkan supaya Kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) I dan DBS II dijual saja. Toh dua kapal itu sudah tidak difungsikan. Hasil penjualannya nanti digunakan untuk melunasi tunggakan gaji karyawan,” ujarnya.

    Irwan menegaskan pentingnya audit menyeluruh terhadap keuangan dan aset PT Sumekar. Ia mempertanyakan bagaimana perusahaan bisa menunggak gaji hingga hampir dua tahun, padahal Kapal DBS III tetap beroperasi dalam periode tersebut.

    “Salah satu caranya ya harus diaudit, baik keuangannya maupun kepemilikan asetnya. Kok bisa nggak dibayar sampai bertahun-tahun gitu? Padahal kan kapal DBS III tetap beroperasi?” tambahnya.

    PT Sumekar merupakan operator pelayaran rute Pelabuhan Kalianget – Pulau Kangean melalui kapal DBS I, II, dan III. Namun DBS II sudah lama tidak digunakan karena rusak, disusul DBS I yang kemudian juga berhenti beroperasi karena kerusakan. Saat ini, hanya Kapal DBS III yang melayani rute tersebut, tetapi pengoperasiannya sempat terganggu akibat perbaikan dan masalah keuangan.

    Menjelang Lebaran 2025, DBS III sempat kembali beroperasi untuk program mudik gratis. Namun kini, kapal tersebut kembali berhenti berlayar karena aksi mogok anak buah kapal (ABK) yang belum menerima gaji selama berbulan-bulan.

    Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui bagian hukum dan keuangan tengah melakukan kajian dan analisa terhadap total tunggakan dan aset yang dimiliki PT Sumekar, sebagai dasar pengambilan kebijakan penyelamatan BUMD tersebut. [tem/beq]

  • Politisi Muda PDIP Kota Madiun Andi Raya Berpulang

    Politisi Muda PDIP Kota Madiun Andi Raya Berpulang

    Madiun (beritajatim.com) – Dunia politik Jawa Timur kehilangan salah satu tokoh muda terbaiknya. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputro, meninggal dunia pada Jumat (16/5/2025) petang. Ia mengembuskan napas terakhir di RSUD Soedono Madiun akibat penyakit liver yang dideritanya.

    Putra dari politisi senior Kota Madiun, Kokok Raya, ini dikenal luas di kalangan politisi dan masyarakat sebagai sosok yang ramah serta rendah hati. Kepergian Andi memunculkan duka mendalam, baik di internal partai maupun di tengah masyarakat. Ia meninggalkan seorang istri dan tiga anak.

    Politikus PDIP Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Andi Raya.

    “PDI Perjuangan berduka, kehilangan kader muda sekaligus anak tokoh dan senior partai. Kami semua merasa sangat kehilangan. Semoga almarhum husnul khotimah dan seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” kata Deni.

    Andi Raya adalah adik dari mantan Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya Ayu Miko Saputri. Karier politiknya terbilang cemerlang. Ia menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Madiun periode 2019–2024, dan kembali terpilih sebagai legislator dalam Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024–2029.

    Selain aktif di dunia politik, Andi dikenal sebagai pehobi motor besar Harley Davidson, dan kerap menggelar acara amal bersama rekan komunitas.

    Jenazah Andi disemayamkan di rumah duka di Kota Madiun dan dimakamkan di Pemakaman Pagu, Kecamatan Taman, Kota Madiun, pada Sabtu (17/5/2025) pukul 10.30 WIB. [fiq/ian]

  • “Park and ride” harus diperbanyak untuk kurangi kemacetan

    “Park and ride” harus diperbanyak untuk kurangi kemacetan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperbanyak fasilitas “park and ride” sebagai upaya mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta.

    “Kita usulkan untuk disiapkan titik-titik ‘park and ride’ yang ada di ujung pintu masuk Jakarta,” kata Wahyu di Jakarta, Jumat.

    Fasilitas tempat parkir ini, menurut Wahyu, perlu dibangun di wilayah pinggiran atau yang menjadi pintu masuk masyarakat luar yang ingin ke Jakarta.

    Dengan begitu, masyarakat yang ingin beraktivitas di Jakarta bisa menitipkan kendaraan pribadinya di “park and ride” dan melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi umum.

    “Agar Jakarta tidak macet dan semua fasilitas (transportasi) di Jakarta bisa dirasakan manfaatnya secara maksimal,” katanya.

    Arsip foto – Petugas saat mengangkut sepeda motor di Jakarta, Rabu (26/2/2025). ANTARA/Ho-Sudinhub Jakpus

    Ia juga meminta “park and ride” dibangun di sejumlah pusat keramaian seperti di pusat kuliner di Jakarta Selatan.

    Dia banyak mendapat keluhan warga karena kendaraan pengunjung tempat kuliner diparkirkan di bahu jalan maupun trotoar.

    “Kalau bisa disiapkan ‘park and ride’ yang dapat mengakomodir kegiatan di situ supaya tidak ada lagi parkir sembarangan,” katanya

    Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo menyatakan siap untuk memperbanyak “park and ride”. Karena itu, dalam waktu dekat akan segera membuat kajian untuk menentukan dan memastikan “park and ride” yang akan dibangun.

    “Untuk pembangunan gedung ‘park and ride’, kami akan masukan untuk kajian. Sehingga nanti beberapa lokasi yang masuk dalam rencana induk transportasi Jakarta akan kita,” katanya.

    Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuady memimpin jumpa pers pengungkapan kasus pungutan liar dan parkir liar oleh ormas di Jakarta Utara pada Jumat (16/5/2025). (ANTARA/Mario Sofia Nasution)

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal membangun sistem dengan pemerintah daerah penyangga untuk menyediakan taman parkir (park and ride) agar kebijakan transportasi umum dapat berlangsung efektif.

    “Kita buatkan ‘park and ride’. Salah satunya agar masyarakat lebih mudah menggunakan transportasi umum,” kata Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati di Jakarta, Rabu (15/5).

    Menurut dia, penyediaan ‘park and ride’ diperlukan agar masyarakat bersedia beralih ke angkutan umum baik menggunakan Transjakarta, LRT, MRT maupun KRL.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga berupaya membangun sistem dengan daerah penyangga agar masyarakat dapat menggunakan transportasi umum.

    Eli mengatakan, kerja sama yang akan dilakukan, yaitu dengan menyediakan sejumlah “park and ride” di beberapa titik perbatasan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • SLB Negeri di Jakarta masih perlu ditambah

    SLB Negeri di Jakarta masih perlu ditambah

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mengungkapkan bahwa Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri bagi penyandang disabilitas di Jakarta perlu ditambah.

    Hal itu karena saat ini jumlahnya masih kurang dan mengakibatkan banyak dari kalangan tidak mampu yang tidak menyekolahkan anaknya.

    “SLB Negeri kita untuk tingkat SD hanya meng-‘cover’ 61 persen, SMP 48 persen dan SMA 38 persen,” kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta itu di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, kebutuhan sekolah negeri bagi penyandang disabilitas masih banyak dan harus dipenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta.

    Hal itu mengingat kondisi bahwa kalau masyarakat ingin sekolah di swasta maka biayanya tergolong mahal dan tidak semua penyandang disabilitas memiliki kemampuan itu.

    Komisi E DPRD DKI Jakarta terus berupaya agar Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta memprogramkan sekolah negeri bagi disabilitas secepatnya karena ini mendesak.

    “Kalau SLB swasta mahalnya luar biasa. Dan ini sangat membebani mereka,” ujarnya.

    Justin menambahkan bahwa dengan mahalnya SLB swasta dan minimnya SLB Negeri maka banyak dari penyandang disabilitas yang tidak sekolah.

    Untuk itu, pihaknya terus mendorong agar Pemprov DKI mau memprioritaskan para difabel khususnya mereka yang dari golongan tidak mampu.

    “Banyak yang tidak sekolah. Kenapa hampir setiap rapat dengan Dinas Pendidikan saya pasti menyampaikan hal ini karena realitanya di lapangan banyak anak-anak yang sangat ingin sekolah,” katanya.

    Tapi, kata dia, karena tidak ada biaya akhirnya mereka terpaksa di rumah.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator minta trotoar di Jakarta ditingkatkan kualitasnya

    Legislator minta trotoar di Jakarta ditingkatkan kualitasnya

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Setyoko meminta Dinas Bina Marga DKI Jakarta meningkatkan kualitas infrastruktur trotoar sebab kondisinya tak ramah pejalan kaki seperti bergelombang sehingga membahayakan kelompok disabilitas netra.

    “Kita (DKI Jakarta) punya aset transportasi publik yang sangat mahal harganya tapi tidak ditunjang dengan akses trotoar. (Trotoar) Kecil, bergelombang membahayakan,” ujar Setyoko dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Setyoko juga meminta Dinas Bina Marga DKI Jakarta memastikan seluruh Penerangan Jalan Umum (PJU) berfungsi secara optimal pada malam hari.

    Menurut dia, kondisi ruas jalan tanpa pencahayaan berpotensi kecelakaan lalu lintas dan tindak kejahatan, seperti pencurian, begal dan lain-lain.

    Setyoko berpendapat, penataan trotoar sejalan dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu.

    Kebijakan tersebut diatur dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 6 tahuyn 2025 tentang Penggunaan Angkutan Umum Massal bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    “Akan sangat baik kita genjot dulu pembangunan trotoar agar teman-teman hari Rabu juga nyaman jalan kakinya,” ujar dia.

    Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo mengatakan, penataan trotoar dan pelengkap jalan menjadi bagian dari program prioritas Tahun Anggaran 2025.

    “Untuk kegiatan pembangunan peningkatan trotoar dan pembangunan pelengkap jalan anggarannya sebesar Rp329,9 miliar,” kata dia.

    Tahun ini, Dinas Bina Marga DKI Jakarta berencana meningkatkan fasilitas trotoar dan pembangunan pelengkap jalan di antara lain di Jalan Mangga Besar Raya (Jakarta Barat), kawasan Blok M dan kawasan Fatmawati serta Jalan Prof Dr Soepomo (Jakarta Selatan).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bank DKI siapkan program pinjaman lunak untuk UMKM

    Bank DKI siapkan program pinjaman lunak untuk UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Bank DKI menyiapkan program pinjaman lunak untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar membantu perkembangan usahanya.

    Direktur Utama PT. Bank DKI Agus Haryoto Widodo dalam keterangan tertulis, Jumat, mengatakan, Bank DKI berencana membuat sentra mikro dan sentra UMKM di cabang-cabang kantor Bank DKI Jakarta sehingga masyarakat dapat mengetahui secara mudah mengenai kredit mikro maupun UMKM.

    “Mudah-mudahan ini cepat, kemarin tertunda karena ada insiden yang sampai sekarang masih fokus di dalam perbaikan sistem,” kata dia.

    Sekretaris Komisi Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta Suhud Alynudin mengharapkan Bank DKI Jakarta lebih gencar menyosialisasikan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM.

    Hal ini agar Bank DKI berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian para pedagang berskala mikro.

    “Tahun 2026 itu direncanakan perluasan dukungan bagi pengembangan UMKM. Saya kira ini adalah langkah yang baik dan juga sejalan dengan apa yang menjadi harapan dari kami di komisi C,” ujar dia.

    Menurut Suhud, selama ini masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui adanya program tersebut.

    “Potensi itu tidak bisa didapat oleh masyarakat pelaku UMKM secara luas. Kenapa? Salah satunya adalah soal sosialisasi itu masih kurang,” kata Suhud.

    Karena itu, dia meminta Bank DKI lebih masif menyosialisasikan Program KUR serta mempublikasikannya secara luas.

    “Tahun 2026, kami berharap Bank DKI punya program yang serius, kemudian dengan desain yang baik dipersiapkan dengan baik,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI bebaskan semua lahan untuk perluasan Waduk Kamal pada 2026 

    DKI bebaskan semua lahan untuk perluasan Waduk Kamal pada 2026 

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pembebasan semua lahan untuk perluasan Waduk Kamal, Jakarta Utara, seluas 13 hektare pada tahun 2026 sebagai salah satu upaya mengatasi masalah banjir di Jakarta.

    “Sampai dengan akhir tahun 2025, jika ‘on time’ (tepat waktu) kami baru bisa membebaskan separuhnya saja kurang lebih sekitar 5-6 hektare. Sisanya akan kami ajukan di APBD 2026,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum di Jakarta, Jumat.

    Waduk Kamal secara administrasi berada di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara.

    Pembangunan waduk ini bertujuan mengurangi dampak genangan dan banjir yang disebabkan oleh luapan sungai pada saat hujan.

    Selain itu, proyek tersebut memiliki aspek pengembangan ekonomi dan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi wilayah Kamal Muara dan masyarakat sekitarnya.

    Pada tahun 2022, Pemprov DKI Jakarta sempat menganggarkan pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Kamal, namun proyek itu tidak terealisasi karena kendala di lapangan.

    Menurut dia, pembebasan lahan diperlukan untuk menambah atau memperluas area waduk agar lebih optimal.

    Adapun hingga tahun 2024, tercatat sebanyak 147 waduk, situ, embung dan empang telah terbangun di wilayah DKI Jakarta.

    Ika dalam kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta 2026 bersama Komisi D DPRD Jakarta juga membahas masalah tak ada akses jalan di sekitar Waduk Haji Dogol, Jakarta Timur.

    “Untuk Haji Dogol ini waduknya sudah jadi tapi jalan aksesnya tidak ada,” kata dia.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemasangan CCTV perlu dikaji lebih mendalam agar tidak sia-sia

    Pemasangan CCTV perlu dikaji lebih mendalam agar tidak sia-sia

    pemasangan CCTV di area publik sangat dibutuhkan  warga. Terutama daerah yang rawan tindak kriminalitas dan tawuran

    Jakarta (ANTARA) – Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI mengkaji secara mendalam program pemasangan kamera pengintai (CCTV) di sejumlah areal publik agar tidak menjadi sia-sia.

    “Selama ini, belum pernah melihat adanya kajian seperti itu. Jadinya mubazir. Maka! Perlu dilakukan desain besar (grand design) terhadap CCTV di Jakarta,” kata Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Inggard Joshua dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Inggard mengatakan Pemprov DKI Jakarta selama ini belum pernah menganalisa kebutuhan kamera CCTV, misalnya untuk pemantauan debit air, kemacetan, hingga daerah rawan kriminalitas.

    Inggard meminta agar Diskominfotik DKI Jakarta menyesuaikan kebutuhan pemasangan CCTV. Seperti pembagian jenis kamera CCTV seperti apakah diperuntukkan bagi surveillance, analitic, ataupun local area network di masing-masing wilayah.

    Apalagi, sambung Inggard, pemasangan 100 titik CCTV di lingkungan permukiman warga salah satu bagian dari visi dan misi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung guna menekan angka kriminalitas di lingkungan masyarakat.

    “Itulah makannya diperlukan kajian secara menyeluruh. Desain besarnya, manfaatnya apa, di mana tempatnya dan jenis kamera apa yang dibutuhkan,” ujarnya.

    Inggard menekankan pemasangan CCTV di area publik sangat dibutuhkan warga. Terutama daerah yang rawan tindak kriminalitas dan tawuran.

    “Kalau tidak tertib, tidak aman, dan tidak kondusif, siapa yang mau berinvestasi. Jadi dengan adanya CCTV bisa membantu dan mengamankan lingkungan,” kata dia.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta Budi Awaludin memastikan tengah merancang desain besar CCTV. Nantinya, akan dikaji terkait kebutuhan CCTV yang akan dipasang di sejumlah wilayah.

    “Grand design ini nantinya kita akan kaji, karena ini masih menjadi perdebatan yang juga menjadi pertanyaan dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan), apakah CCTV ini sebaiknya mengadakan sendiri atau sewa,” katanya.

    Budi juga menyampaikan, pemasangan CCTV di sejumlah wilayah merupakan salah satu indikator DKI Jakarta menuju kota global atau kota cerdas.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025