Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • DPRD Jatim Setujui LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024, Apa Kata Khofifah?

    DPRD Jatim Setujui LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024, Apa Kata Khofifah?

    Surabaya (beritajatim.com) – Seluruh Fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2024 pada Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (19/5/2025).

    Persetujuan tersebut disampikan melaui rekomendasi yang diberikan langsung kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono.

    Rekomendasi tersebut diserahkan setelah sebelumnya bersama DPRD Jatim mendengar pendapat akhir dari fraksi-fraksi terhadap LKPJ yang telah disampaikan oleh Gubernur Khofifah pada 21 Maret 2025 lalu.

    Atas rekomendasi yang diterima, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD Jatim terutama Pansus Pembahasan LKPJ dan seluruh fraksi DPRD yang telah secara marathon dan komprehensif dalam melakukan pembahasan LKPJ. Sehingga, menghasilkan rekomendasi sebagai catatan strategis bagi peningkatan kinerja Pemprov Jatim.

    “Secara khusus kami juga menyampaikan terima kasih atas dukungan luar biasa seluruh jajaran Pemprov dan Forkopimda Jatim, Pemkab/Pemkot se-Jatim, tokoh agama dan masyarakat, civitas akademika, media, pelaku dunia usaha hingga berbagai stakeholders dalam proses pembangunan di Jawa Timur,” ucapnya.

    Perlu diketahui dalam kurun waktu tepat 30 hari sejak LKPJ disampaikan Gubernur Khofifah, DPRD Jatim telah mulai melakukan pembahasan. Sehingga, perumusan rekomendasi yang dihasilkan telah memenuhi kaidah sesuai dengan PP nomor 13 tahun 2019 tentang pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pasal 20 ayat 1 bahwa pembahasan LKPJ harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah disampaikan.

    Untuk itu, Gubernur Khofifah menyatakan terima kasih sekaligus kesiapannya beserta seluruh jajaran Pemprov Jatim untuk menindaklanjuti seluruh saran, catatan dan rekomendasi dari seluruh Fraksi DPRD Jatim.

    “Insya Allah semua catatan, saran dan rekomendasi akan menjadi referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dalam semua sektor di lingkungan Pemprov Jatim. Dan menjadi masukan yang serius untuk kami berbenah hari ini dan akan datang,” kata Gubernur Khofifah.

    Menurutnya, catatan dan rekomendasi ini sebagai bentuk nyata sinergi dan kolaborasi Pemprov Jatim bersama DPRD Jatim guna mewujudkan Jawa Timur yang adil, makmur, unggul dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

    Pada kesempatan yang sama, Khofifah menegaskan, sebagai salah satu provinsi paling bersejarah dan berpengaruh di Indonesia, Jatim telah menjadi barometer nasional. Sehingga, dibutuhkan komitmen semua stakeholder untuk membangun harmonious partnership dengan tetap dengan memberikan saran, kritik dan rekomendasi demi menjadi lebih baik ke depannya.

    “Jawa Timur tidak boleh batuk, kalau batuk, dropletnya sampai ke Ibukota. Jawa Timur harus tetap stabil dan produktif agar tidak mengganggu stabilitas nasional,” tegasnya.

    Masyarakat Jatim sendiri disebutnya juga memiliki peran penting. Masyarakat Jatim adalah masyarakat yang cerdas dan mampu memandang masalah sebagai tantangan dan melihat tantangan sebagai kesempatan.

    “Masyarakat Bumi Majapahit terbukti mampu melalui segala rintangan dengan capaian luar biasa. Sehingga, berhasil kita raih bersama dan berpeluang menjadikan Jawa Timur episentrum peradaban berkemajuan bangsa Indonesia,” ucapnya optimis.

    Senada dengan Gubernur Khofifah, Wagub Emil Dardak juga menyambut baik atas semua catatan dan rekomendasi yang disampaikan seluruh Fraksi DPRD Jatim. Segala catatan dan masukan disebutnya akan menjadi modal utama segenap jajaran Pemprov Jatim untuk bekerja lebih baik di tahun 2025.

    “Saya rasa banyak ide, saran dan bahkan kritik yang sangat relevan yang kemudian bisa kita terapkan untuk membenahi kinerja di tahun 2025 supaya lebih baik dalam melayani masyarakat,” ucapnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono selaku Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa semua Fraksi yang ada di DPRD Jatim sepakat memberikan rekomendasi kepada Gubernur Jatim terhadap LKPJ Akhir TA 2024 sebagai Rekomendasi DPRD.

    “Semua saran, catatan dan harapan Fraksi-Fraksi serta Rekomendasi Pansus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekomendasi DPRD yang akan disampaikan kepada Gubernur Jatim untuk ditindaklanjuti sebagai perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” terangnya.

    Turut hadir, jajaran Wakil Ketua DPRD Jatim, anggota DPRD Jatim dari seluruh Fraksi dan jajaran Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jatim. [tok/beq]

  • Pemkab Jember Dituding Caplok Lahan untuk Destinasi Wisata Sejak 1982

    Pemkab Jember Dituding Caplok Lahan untuk Destinasi Wisata Sejak 1982

    Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, dituding mencaplok lahan warga untuk destinasi wisata pemandian di Desa Patemon, Kecamatan Tanggul sejak 1982.

    Renal Shendra Hermawan, pendamping keluarga ahli waris mengatakan, penguasaan lahan oleh Pemkab Jember itu tanpa dasar hukum jelas. “Tidak pernah ada peralihan hak sampai dengan sekarang,” katanya, Senin (19/5/2025).

    Pemkab Jember menguasai lahan pemandian sekitar 2,7 hektare. Warga mengklaim lahan pintu masuk seluas 1.740 meter persegi adalah milik Pak Suha, Sementara di bagian dalam pemandian, ada persil atas nama Mbah Kacung seluas 1,2 hektare. Ada 33 orang ahli waris yang saat ini mengklaim lahan tersebut.

    Tidak jelas benar bagaimana tiba-tiba lahan tersebut dikuasai Pemkab Jember. Tidak ada bukti transaksi jual-beli lahan sejauh ini. Sementara itu, ahli waris mengantongi bukti petok, bukti pembayaran pajak, dan gambar bidang obyek tanah dari Badan Pertanahan Nasional yang menunjukkan bahwa tanah itu belum bersertifikat.

    Selama puluhan tahun, ahli waris tidak pernah menerima kompensasi maupun bagi hasil pendapatan dari destinasi wisata tersebut. “Padahal dana yang dihasilkan dari pemandian tersebut selama puluhan tahun masuk ke dalam kas negara,” kata Renal.

    Mengantongi data kepemilikan lahan, keluarga ahli waris ingin hak kepemilikan atas tanah dikembalikan kepada mereka. “Kami dari pihak keluarga membuka diri untuk permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan,” kata Renal.

    Mereka sudah berjuang melakukan pendekatan kepada Pemkab Jember selama bertahun-tahun. Hasilnya nihil. “Kami dipingpong,” kata Renal.

    Tak heran jika pihak keluarga ahli waris siap bertarung di pengadilan jika tidak ada kata sepakat soal lahan tersebut. “Kami ada tim kuasa hukum,” kata Renal.

    Komisi B DPRD Jember sempat menjadi mediator pada 2022. “Tapi tidak menemukan titik temu. Disampaikan pada saat itu oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, nanti akan ada pengukuran tanah melibatkan BPN. Tapi bagaimana kita berbicara pengukuran, kecuali ini mau dikonversi dari petok ke sertifikat,” kata Renal.

    Pemandian mata air Patemon sudah menjadi bagian dari masa kecil Adi Bambang Sugianto, salah satu ahli waris. “Ada cerita dari kakek, dari nenek, bahwa bahwa pemandian itu masih milik kakek dan nenek,” kata pensiunan guru berusia 69 tahun ini.

    Belakangan, pada 1990-an, Bambang memperoleh berkas dokumen kepemilikan lahan pemandian atas nama Pak Suha dari sang bibi.

    Bambang tidak menutup mata atas semua usaha Pemkab Jember di atas lahan pemandian tersebut. “Tapi kalau memang Pemkab Jember memahami, kembalikan hak atas tanah itu kepada ahli waris,” katanya.

    “Kalau memang itu sudah kembali ke ahli waris, langkah berikutnya kan enak. Dibicarakan lagi, apakah Pemkab Jember ini apa mau meneruskan pemandian ini? Kalau mau meneruskan, ini akan menjadi asetnya. Kan berarti membeli,” kata Bambang.

    Menghadapi sengketa tersebut, Dicky Giantara, staf fungsional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jember, mengatakan, pihaknya harus mengumpulkan bukti bahwa tanah tersebut memang dimiliki Pemkab Jember. “Kalau secara fisik memang dikuasai oleh Pemkab,” katanya.

    Obyek pemandian Patemon tercatat dalam KIB (Kartu Inventaris Barang) A Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember.

    Namun Dicky mengakui jika Pemkab Jember belum memiliki sertifikat tanah lahan tersebut. “Kami sudah melakukan pengajuan atas objek tersebut, yang nantinya akan di-SHP-kan (SHP adalah Sertifikat Hak Pakai) atas nama Pemkab Jember pada 2021-2022,” katanya.

    Upaya Pemkab Jember tersebut terganjal keterangan dari pemerintah desa. Pemerintah Desa Patemon tidak berani menerbitkan surat keterangan, karena tanah pemandian tersebut berstatus tanah yasan.

    “Ada penolakan dari desa, kami tidak berani maju, karena ujung-ujungnya nanti kan pasti ada gugatan,” kata Dicky.

    BPKAD Jember berusaha mempertemukan ahli waris dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember. “Prosedurnya kan memang kita harus melakukan rapat koordinasi. Mungkin minimal melalui sekretaris daerah atas perintah sekretaris daerah. Sampai saat ini kami tunggu itu. Jadi pihak ahli waris juga nunggu bagaimana kelanjutannya,” kata Dicky. [wir]

  • AHY perintahkan kader Demokrat dorong pembahasan revisi UU Pemilu

    AHY perintahkan kader Demokrat dorong pembahasan revisi UU Pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY memerintahkan para kadernya mendorong agar revisi Undang-Undang atau RUU tentang Pemilihan Umum (Pemilu) segera dibahas.

    Untuk itu, dia mengatakan bahwa Partai Demokrat menggelar forum diskusi mengenai RUU Pemilu bertajuk “Diskusi Publik tentang Revisi Paket RUU Pemilu”. Adapun forum itu mengundang berbagai narasumber mulai dari peneliti, penyelenggara pemilu, hingga pemerintah.

    “Kalau bisa bolak-balik ini RUU Pemilu ini dibahas mulai sekarang, memang itulah perintah Ketua Umum kami mas AHY,” kata Jansen dalam diskusi tersebut yang digelar di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin.

    Ke depannya, dia mengatakan bahwa Partai Demokrat akan menggelar diskusi-diskusi serupa mengenai RUU Pemilu.

    Dalam diskusi tersebut, dia ingin menggali terkait beragam usulan untuk pelaksanaan sistem pemilu ke depan, di antaranya mengenai ide pemilu legislatif tertutup atau terbuka, dan sistem politik setelah putusan ambang batas pencalonan.

    Di sisi lain, dia mengatakan bahwa usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai Pilkada yang dipilih oleh DPRD juga perlu dibahas. Pasalnya, hal itu mempertimbangkan biaya politik yang mahal.

    Sementara itu, Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan bahwa revisi UU Pemilu nantinya perlu ditindaklanjuti dengan simulasi. Maka, kata dia, revisi tersebut tidak boleh ditunda-tunda untuk dibahas.

    “Makanya harus dibahas sekarang RUU Pemilu-nya, supaya kita sempat simulasi gitu. Jangan sampai nanti di ujung, simulasi terburu-buru, sistemnya tidak mapan,” kata Titi.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puluhan Honorer di Dispora dan Disbudpar Kota Blitar di-PHK, DPRD Meradang

    Puluhan Honorer di Dispora dan Disbudpar Kota Blitar di-PHK, DPRD Meradang

    Blitar (beritajatim.com) – Sebanyak 10 orang tenaga harian lepas atau honorer yang bekerja di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Blitar mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sementara, sebanyak 16 honorer yang bekerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Blitar juga mengalami hal yang sama.

    Puluhan tenaga harian lepas ini di-PHK oleh pihak ketiga yang mempekerjakannya di kedua dinas tersebut. Para korban PHK ini pun kemudian mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar.

    Melihat aksi PHK yang terjadi di Dispora dan Disbudpar tersebut, Komisi 2 DPRD Kota Blitar pun meradang. Komisi 2 DPRD Kota Blitar pun langsung memanggil kedua kepala dinas tersebut.

    “Jadi pihak penyedia tenaga kerja secara sepihak melakukan PHK kepada tenaga harian lepas, itu kan melanggar aturan yang pertama melanggar aturan yang kedua melanggar PP nomor 35 tahun 2021. Tidak bisa mereka semena-semana melakukan PHK kalau mereka masih ngotot sanksinya apa harus ngasih gaji hingga akhir tahun,” ucap Nuhan Eko Wahyudi, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Blitar, Senin (19/5/2025).

    DPRD Kota Blitar yang marah terkait hal itu pun langsung mengeluarkan rekomendasi pembatalan PHK kepada 26 tenaga harian lepas di 2 dinas tersebut. Komisi 2 meminta agar Dispora dan Disbudpar Kota Blitar membatalkan PHK yang telah dilakukan.

    “Dari DPRD Kota Blitar merekomendasikan tidak ada PHK, tidak boleh dilakukan PHK,” tegasnya.

    Dari keterangan para tenaga harian lepas tersebut mereka tidak pernah melakukan kesalahan yang berat. Mereka juga masih di usia produktif sehingga menurut Komisi 2 DPRD Kota Blitar tidak ada alasan untuk dilakukan pemecatan secara sepihak atau PHK.

    “Bayangkan ya mereka kerja ada yang 20-25 tahun tiba-tiba di PHK, seperti ini kan sangat tidak manusiawi,” tandasnya.

    Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Blitar, Edy Wasono mengakui bahwa di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) memang ada PHK terhadap tenaga harian lepas. Total ada 16 tenaga harian lepas yang di-PHK di Disbudpar Kota Blitar.

    “Hasil rekomendasi Komisi 2 DPRD bahwa yang pertama itu perlu ada tanggapan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas pemberhentian tenaga kebersihan dan keamanan, dan kami akan memanggil pihak ketiga untuk menindak lanjuti rekomendasi dari Komisi 2 DPRD,” ungkapnya. [owi/beq]

  • DKI siapkan sekitar Rp98 miliar untuk normalisasi Sungai Ciliwung

    DKI siapkan sekitar Rp98 miliar untuk normalisasi Sungai Ciliwung

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan anggaran sekitar Rp98 miliar untuk kelanjutan normalisasi Sungai Ciliwung sebagai upaya mengatasi banjir di Jakarta.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jakarta Ika Agustin Ningrum mengungkapkan bahwa anggaran tersebut masih berpotensi bertambah seiring dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 bersama DPRD DKI Jakarta.

    “Kami menyiapkan Rp98 miliar dan memungkinkan akan kita tambah (anggarannya) dan pertama yang akan kita laksanakan ada di segmen Pengadegan,” kata Ika saat dijumpai di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai kembali normalisasi Sungai Ciliwung dengan mengeluarkan tiga penetapan lokasi (penlok).

    Penlok tersebut dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk wilayah Pengadegan, Cawang dan Cililitan.

    “Sungai Ciliwung yang menjadi kontribusi terbesar banjir di Jakarta hampir 40 persen lebih, kita sudah mengeluarkan penloknya di Pengadegan, Cawang dan Cililitan,” kata Pramono.

    Terkait penlok tersebut, pihaknya menunggu surat tugas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

    “Surat tugas sudah keluar, sekarang bulan Mei, Juni. Paling nggak akhir Juni sudah dilaksanakan pembayaran di segmen Pengadegan,” kata Pramono.

    Pramo menyebutkan bahwa proyek ini menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan banjir di Ibu Kota sebab kontribusinya dalam banjir di Jakarta mencapai hampir 40 persen.

    “Maka penanganan untuk banjir di Jakarta, Sungai Ciliwung, akan kita tangani dengan sungguh-sungguh,” kata Pramono.

    Proyek ini dimulai sejak era Gubernur Joko Widodo (Jokowi). Namun normalisasi kembali tersendat dalam beberapa tahun terakhir.

    Salah satu hambatan utamanya adalah penolakan dari warga yang bermukim di bantaran sungai dan belum tuntasnya proses relokasi.

    Normalisasi Sungai Ciliwung merupakan program kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Data terbaru menunjukkan, dari total rencana normalisasi sepanjang 33,69 kilometer, baru sekitar 17,17 kilometer yang diselesaikan. Sisanya, sepanjang 16,52 kilometer, belum bisa dikerjakan karena belum rampungnya proses pembebasan lahan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • 307 Kopdes Merah Putih Dibentuk di Ponorogo, Siap Dukung Kedaulatan Ekonomi Desa

    307 Kopdes Merah Putih Dibentuk di Ponorogo, Siap Dukung Kedaulatan Ekonomi Desa

    Ponorogo (beritajatim.com) – Pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Ponorogo mulai terwujud. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini menjadi tonggak baru dalam upaya menghidupkan ekonomi kerakyatan dari tingkat desa.

    Sejak April 2025, Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mendorong pembentukan Kopdes Merah Putih melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) di seluruh wilayahnya. Total ada 307 desa dan kelurahan yang kini telah menyelesaikan tahapan Musdesus tersebut.

    “Ini sudah sesuai dengan SE Bupati, di Ponorogo 100 persen sudah melakukan Musdesus. Artinya 307 desa atau kelurahan sudah melakukannya,” ujar Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperdagkum) Ponorogo, Ringga Dwi Heri Irawan, Senin (19/5/2025).

    Saat ini, proses administrasi pembentukan koperasi tengah dilengkapi dan diunggah ke aplikasi milik Kementerian Koperasi. Pengajuan nama koperasi dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), mencantumkan nama desa atau kelurahan masing-masing. Pembiayaan legalitas koperasi ini ditanggung oleh Pemkab Ponorogo.

    “Diharapkan akhir bulan Mei nanti, semua sudah berbadan hukum. Sehingga jika rencananya diluncurkan oleh Presiden pada tanggal 12 Juli atau pas Hari Koperasi, Ponorogo sudah siap,” katanya.

    Kopdes Merah Putih akan menjalankan tujuh unit usaha yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk penyediaan kebutuhan pokok seperti pupuk, gas elpiji, dan sembako. Namun, koperasi juga diberi ruang untuk mengembangkan usaha sesuai potensi lokal.

    “Sesuai instruksi ya memang ada 7 unit usaha yang akan dilakukan oleh Kopdes Merah Putih. Namun, koperasi ini juga bisa mengembangkan usaha yang cocok atau berpotensi di desa atau kelurahan masing-masing,” jelas Ringga.

    Terkait permodalan, pihak Disperdagkum belum memberikan keterangan lebih lanjut karena masih menunggu petunjuk teknis dari pusat. Namun, informasi di kalangan pengurus menyebutkan bahwa dua koperasi per kecamatan akan dipilih sebagai percontohan dan mendapat bantuan modal dari pemerintah pusat.

    “Infonya di setiap kecamatan itu, ada 2 Kopdes Merah Putih yang akan mendapatkan bantuan permodalan dan itu nantinya akan menjadi percontohan untuk Kopdes Merah Putih yang lain,” kata Ketua Pengurus Kopdes Merah Putih Nglurup, Zainul Rohman.

    Dukungan terhadap program ini juga datang dari DPRD Ponorogo. Ketua DPRD Dwi Agus Prayitno menegaskan pentingnya sinergi antar kelembagaan agar Kopdes tidak tumpang tindih dengan badan usaha desa lainnya, serta menyarankan pemanfaatan SDM desa dalam pengelolaan koperasi.

    “Sarjana atau pensiunan pegawai pemerintah yang masih memiliki keahlian dapat berkontribusi,” tegasnya.

    Kopdes Merah Putih diyakini akan menjadi motor penggerak ekonomi baru dari desa, membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. [end/beq]

  • Delapan Pejabat Lolos Seleksi Administrasi Calon Sekda Bondowoso 2025

    Delapan Pejabat Lolos Seleksi Administrasi Calon Sekda Bondowoso 2025

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sebanyak delapan pejabat dinyatakan lolos seleksi administrasi dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso tahun 2025.

    Pengumuman ini disampaikan Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka yang diketuai Prof. Dr. Abdul Halim Soebahar, MA pada Senin, 19 Mei 2025.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso, Mahfud Junaidi, mengatakan jumlah pelamar yang memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan Pansel berjumlah delapan orang.

    “Semua peserta ini telah melalui verifikasi dokumen secara ketat sesuai regulasi seleksi terbuka JPT,” ujar Mahfud pada BeritaJatim.com, Senin (19/5/2025).

    Ia menjelaskan, para peserta yang lolos seleksi administrasi ini akan mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu seleksi assessment pada Selasa, 20 Mei 2025 di Kantor BKN Provinsi Jawa Timur, Surabaya, mulai pukul 07.00 WIB sampai selesai.

    “Assessment ini akan mengukur kompetensi manajerial dan sosial kultural para kandidat,” imbuhnya.

    Mahfud menambahkan, proses seleksi terbuka ini mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi. Ia berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar hingga terpilih Sekda definitif yang mampu mendorong percepatan pembangunan Bondowoso.

    Delapan peserta yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi antara lain:

    Drs. Agung Tri Handono, S.H., M.M. – Kepala Dispendukcapil Bondowoso
    Dr. Fathur Rozi, M.Fil.I – Kepala DPMD Probolinggo
    Dr. Hari Cahyono, S.T., M.M. – Asisten Administrasi Umum Setda Bondowoso
    Hendri Widotono, S.Pt., M.P. – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bondowoso
    dr. Mohammad Imron, M.M.Kes. – Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Bondowoso
    Sholikin, S.Pd., S.H., M.Si. – Sekretaris DPRD Bondowoso
    Drs. Sigit Purnomo, M.M. – Kepala BPBD Bondowoso
    Taufan Restuanto, S.Pd., M.Si. – Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan Setda Bondowoso

    [awi/beq]

  • Pendopo Kini Milik Rakyat: PKS Apresiasi Langkah Inklusif Bupati Jombang

    Pendopo Kini Milik Rakyat: PKS Apresiasi Langkah Inklusif Bupati Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Pendopo Kabupaten Jombang tak lagi sekadar simbol kekuasaan atau bangunan bersejarah yang eksklusif untuk acara seremonial. Di bawah program bertajuk “Pendopo Milik Rakyat, Abah untuk Semua”, bangunan megah ini kini bertransformasi menjadi ruang publik inklusif yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

    Langkah ini mendapat apresiasi tinggi dari Heri Santoso, anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Jombang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebagai anggota DPRD tiga periode, Heri menyambut positif gebrakan Pemerintah Kabupaten Jombang yang membuka akses pendopo untuk masyarakat.

    “Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Abah Bupati Warsubi dan jajaran yang telah berani mengambil langkah progresif. Ini bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk rakyat, bukan sekadar slogan,” ujar Heri, Senin (19/5/2025).

    Menurut Heri, keberadaan pendopo kini lebih dari sekadar bangunan. Ia menjelma menjadi ruang interaksi sosial, tempat rekreasi keluarga, bahkan sumber edukasi informal. “Dari anak-anak sampai orang tua bisa merasakan manfaatnya. Pendopo ini kini hidup, menjadi denyut baru bagi masyarakat Jombang,” tambahnya.

    Salah satu kegiatan yang disoroti PKS adalah dibukanya ruang pendopo bagi para pelajar setiap hari Sabtu. Kegiatan ini dinilai mendukung pendidikan dan pengembangan karakter generasi muda.

    Bagi Heri, inisiatif seperti ini harus terus dikembangkan. Ia mendorong agar ke depan, program ini dapat diperluas dengan ragam kegiatan yang tak hanya edukatif, tapi juga kreatif dan memberdayakan masyarakat.

    Tak hanya memberi apresiasi, PKS juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga dan merawat fasilitas yang telah diberikan. “Pendopo ini bukan milik elit, tapi milik kita semua. Mari kita jaga bersama, kita isi dengan semangat kebersamaan, dan kita jadikan ruang ini sebagai cermin budaya dan kearifan lokal Jombang,” tutup Heri.

    Apresiasi yang disampaikan PKS ini menjadi pengingat bahwa ketika ruang publik dibuka dengan hati, maka rakyat akan menyambutnya dengan semangat. Program ‘Pendopo Milik Rakyat, Abah untuk Semua’ telah menjadi simbol baru pemerintahan yang mendekat pada warganya—hangat, terbuka, dan bersahabat. [suf]

  • Festival Rujak Uleg, DPRD: Cermin Keberagaman dan Semangat Persatuan Warga Surabaya

    Festival Rujak Uleg, DPRD: Cermin Keberagaman dan Semangat Persatuan Warga Surabaya

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Festival Rujak Uleg kembali menjadi magnet budaya dalam perayaan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-732 di Bekas Taman Remaja Surabaya (TRS) pada Sabtu (17/5/2025). Festival ini bukan sekadar pertunjukan kuliner, melainkan juga wujud semangat gotong royong dan persatuan warga Kota Pahlawan.

    Cobek raksasa, kostum unik bertema The Legend of THR, hingga antusiasme ribuan warga menjadi pemandangan yang merefleksikan betapa dalamnya akar budaya ini di hati masyarakat.

    Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, turut hadir dan menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan festival yang menurutnya telah menjadi simbol identitas kota pahlawan.

    “Festival Rujak Ulek ini sudah 20 tahun diadakan dan antusiasme masyarakat Surabaya untuk hadir, dan juga tadi ada dari Kementerian Pariwisata ini menunjukkan kita konsisten untuk menjaga kearifan lokal,” ujar Yona seusai mengikuti kegiatan.

    Tak hanya hadir sebagai tamu undangan, Yona juga ikut serta mengulek rujak bersama para pejabat Pemkot Surabaya. Dia menyebut pengalaman itu bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang kebersamaan dan ketulusan dalam menjalani tradisi.

    “Karena kita nguleknya dengan hati, apapun kalau kita lakukan dengan hati pasti hasilnya yang terbaik,” tuturnya.

    Lebih jauh, Yona mengungkap filosofi mendalam dari kuliner khas ini. Menurutnya, keberagaman bahan dalam seporsi rujak adalah gambaran nyata dari keberagaman masyarakat Surabaya.

    “Rujak Uleg bahwa itu beragam kondimennya ada sayur, ada buah, rasanya nanu-nanu bercampur tetapi menjadi sebuah rasa yang sangat lezat,” jelasnya.

    Bagi politisi Partai Gerindra ini, filosofi tersebut selaras dengan wajah Kota Pahlawan yang plural dan inklusif. Dalam keberagaman itulah, Surabaya tumbuh sebagai kota yang kuat dan saling menghargai perbedaan.

    “Itulah warga Kota Surabaya, warga Kota Surabaya ini heterogen, majemuk, berbagai macam tetapi nampak sangat indah. Ini adalah bentuk dari sebuah unity in diversity,” imbuhnya.

    Yona berharap Festival Rujak Uleg akan terus dikembangkan agar bisa menjadi daya tarik wisata yang lebih luas. Ia menilai event budaya seperti ini harus dipertahankan sebagai penguat jati diri kota dan ajang silaturahmi warga.

    “Selamat Hari Jadi Kota Surabaya, mudah-mudahan event-event seperti ini tidak akan pernah lekang oleh waktu, semoga ke depan akan menjadi jauh lebih baik, tentu ini adalah wujud dari kebersamaan masyarakat Kota Surabaya,” pungkasnya.[asg/aje]

  • Semangat Persaudaraan, Anniversary RX King SKOK Ketiga Warnai Tirtayasa Park Kediri

    Semangat Persaudaraan, Anniversary RX King SKOK Ketiga Warnai Tirtayasa Park Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Ratusan pecinta RX King dari berbagai daerah di Indonesia memadati Tirtayasa Park, Kota Kediri, Minggu 18 Mei 2025. Mereka berkumpul untuk merayakan Anniversary ke-3 Sedulur King Over Kediri (SKOK), sebuah komunitas otomotif yang kini dikenal dengan semangat persaudaraan dan kontribusi positif bagi masyarakat. Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, hadir langsung menyampaikan apresiasinya atas semangat kebersamaan yang dibawa komunitas ini.

    Wali Kota termuda tersebut mengungkapkan bahwa komunitas RX King kini telah menjelma menjadi wadah yang inspiratif, jauh dari stigma negatif di masa lalu.

    “Saya merasa bangga dan bersyukur hari ini bisa berkumpul di tengah keluarga besar SKOK sekaligus keluarga besar RX King. Tentu untuk bersama-sama merayakan anniversary ketiga. Ini merupakan komunitas yang luar biasa,” ujar Mbak Wali dalam sambutannya.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa SKOK bukan hanya tentang motor, tetapi tentang membangun solidaritas lintas daerah. Para anggota komunitas datang dari berbagai wilayah, termasuk Lampung, Lombok, hingga Nusa Tenggara Timur.

    “Kita lihat sama-sama acara ini hadir dengan berbagai macam kegiatan seperti aksi sosial. Ini menjadi contoh nyata bagaimana komunitas motor ini bisa menjadi inspirasi dalam kebaikan. Saya juga lihat teman-teman di sini menjaga toleransi dengan pengguna jalan lain,” lanjut Vinanda.

    Acara ulang tahun SKOK ini dirancang bukan hanya untuk perayaan, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap masyarakat. Rangkaian kegiatan meliputi santunan kepada anak yatim, pemotongan tumpeng, dan bazar UMKM. Mbak Wali pun menyempatkan diri meninjau dan membeli produk dari pelaku usaha lokal yang hadir dalam acara.

    “Selamat menikmati keramahan dan kehangatan Kota Kediri. Semoga kota ini memberikan kesan yang baik bagi teman-teman semua. Sehingga semua ingin hadir lagi di Kota Kediri,” tuturnya.

    Vinanda juga menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini mendukung visi misi Pemkot Kediri, yaitu “Ngangeni” dan penguatan sektor pariwisata lokal melalui partisipasi komunitas.

    Turut hadir dalam perayaan tersebut Wakil Ketua DPRD Sudjono Tegus Wijaya, perwakilan Forkopimda, Presiden RX King Indonesia Hartono, Penasihat SKOK AKBP Edy Herwiyanto, Ketua Umum SKOK Amelia, Anggota DPRD Katino, Camat Kota Bagus Hermawan, serta sejumlah tamu undangan dari Surabaya dan PT Gudang Garam. [nm/aje]