Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Utang RSUD Mardi Waluyo Blitar Capai Rp12 M, Wali Kota Diminta Turun Tangan

    Utang RSUD Mardi Waluyo Blitar Capai Rp12 M, Wali Kota Diminta Turun Tangan

    Blitar (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar meminta agar Wali Kota Syauqul Muhibbin turun tangan menyelamatkan keuangan RSUD Mardi Waluyo yang sedang mengalami kolaps. Pasalnya, saat ini RSUD Mardi Waluyo masih memiliki utang sebesar Rp12 miliar.

    Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Blitar, Agus Junaidi. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta agar Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin lebih konsen untuk mengurus RSUD Mardi Waluyo yang kondisinya kini tengah kritis secara keuangan.

    “Saran saya, Wali Kota turun kepada tingkat bawah mulai dari tukang parkir karena hak-haknya pegawai itu masih terutang Rp12 miliar,” ungkap Agus Junaidi, Jumat (23/5/2025).

    Utang sebesar Rp12 miliar itu merupakan tunggakan terhadap hak-hak pegawai selama ini. Semakin berkurangnya pendapatan RSUD Mardi Waluyo membuat tunggakan tersebut terus membengkak setiap tahunnya.

    “Hak-haknya pegawai itu terutang Rp12 miliar, Wali Kota kami minta untuk turun dan konsen ke ini, karena ini satu-satunya pendapatan tertinggi itu dari sini,” imbuhnya.

    Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mardi Waluyo Kota Blitar saat ini dalam kondisi kolaps dari segi keuangan. Hal itu terjadi lantaran pengeluaran serta utang RSUD Mardi Waluyo Blitar lebih banyak dibandingkan pendapatan yang diterima.

    Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mardi Waluyo Kota Blitar, dr. Muhammad Muchlis mengungkapkan pengeluaran RSUD untuk pelayanan terus meningkat. Sementara, kata Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar itu, setiap tahun pendapatan yang diterima oleh RSUD Mardi Waluyo Blitar terus berkurang sehingga terjadi defisit anggaran.

    “Sejak 2 tahun ini rumah sakit mulai ada tanda-tanda defisit, pendapatan itu kalah dengan pengeluaran, akhirnya kalah dengan pengeluaran artinya kita kalah bisnis,” ucap Muchlis, Jumat (23/5/2025).

    Berkurangnya pendapatan ini disebabkan oleh turunnya tingkat kunjungan pasien ke RSUD Mardi Waluyo Blitar. Sehingga pendapatan RSUD Mardi Waluyo Blitar terus mengalami penurunan setiap tahun hingga akhirnya bangkrut.

    “Kalah bisnis, sehingga lama-lama utangnya semakin banyak ya namanya hidup rumah tangga kalau hutangnya semakin banyak dan pendapatannya tetap atau semakin sedikit ya lama-lama tekor dan kolaps,” bebernya.

    Rata-rata pendapatan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sendiri hanya mencapai Rp90-98 miliar per tahun. Angkat itu jauh lebih kecil dari biaya yang harus dikeluarkan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. Imbasnya RSUD Mardi Waluyo Blitar pun mengalami kolaps.

    “Salah satu penyebabnya adalah, pendapatannya itu kan dari pasien yang datang kemudian klaim BPJS, BPJS bayar. Kalau yang datang sedikit berarti pembayaran nya sedikit,” ungkapnya. [owi/beq]

  • Khofifah Usai Lantik Bupati-Wabup Magetan: Kawal Janji Kampanye dan Jalankan Program Nasional

    Khofifah Usai Lantik Bupati-Wabup Magetan: Kawal Janji Kampanye dan Jalankan Program Nasional

    Magetan (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan apresiasinya atas terlaksananya pelantikan Nanik Endang Rusminiarti sebagai Bupati Magetan dan Suyatni Priasmoro sebagai Wakil Bupati Magetan hasil Pilkada Serentak 2024.

    Khofifah lantas mengingatkan, selain program yang sesuai dengan janji kampanye, program pemerintah pusat juga harus dilaksanakan dengan baik.

    Dia menegaskan bahwa seluruh proses demokrasi telah dilalui sesuai prosedur hukum dan ketentuan perundang-undangan.

    “Seluruh proses demokrasi telah dijalankan sesuai standar operasional prosedur. Setelah melalui proses di Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan penantian terbitnya SK dari Kementerian Dalam Negeri, hari ini kita bisa melaksanakan pelantikan secara resmi,” ujar Khofifah saat memberi sambutan dalam acara pelantikan, Jumat (23/5/2025).

    Khofifah mengakui bahwa proses menjelang pelantikan berlangsung dinamis. SK pengangkatan baru diterima jelang waktu Magrib sehari sebelumnya, sehingga gladi bersih pelantikan harus dilakukan di malam hari. Namun, ia menekankan bahwa kesiapan seluruh pihak membuat proses dapat berjalan lancar.

    Lebih lanjut, Gubernur Jawa Timur mengingatkan pentingnya percepatan pelaksanaan program pembangunan di Magetan, mengingat masa jabatan yang telah berjalan dan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sedang dalam pembahasan.

    “Kita harus mulai berlari, karena RPJMD sudah berjalan. Saya harap Bupati dan Wakil Bupati segera mengintegrasikan program-program yang dijanjikan saat kampanye ke dalam RPJMD dan RKPD, lalu ke RAPBD. Sinkronisasi dengan DPRD juga penting agar pembangunan dapat segera bergerak,” jelasnya.

    Khofifah juga menekankan pentingnya keterlibatan Magetan dalam tiga program prioritas nasional yang tengah dikawal oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur: MBG (Makan Bergizi Gratis), KMP (Koperasi Merah Putih), dan SR (Sekolah Rakyat). Ia berharap Magetan bisa menjadi salah satu daerah peluncuran Koperasi Merah Putih pada Hari Koperasi 12 Juli mendatang.

    “Segera kawal Musdes, sosialisasi, dan sertifikasi koperasi-koperasi Merah Putih. Pemetaan unit-unit usaha harus dilakukan secara detail oleh Bupati dan Wakil Bupati. Ini akan sinergi dengan program PKK, Posyandu, serta Dekranasda,” tambah Khofifah.

    Dia juga mengapresiasi kontribusi kader Posyandu yang telah membantu menurunkan angka stunting di Jawa Timur, menjadikan provinsi ini sebagai daerah dengan angka stunting terendah kedua secara nasional setelah Bali.

    Mengakhiri sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih kepada pejabat sebelumnya, termasuk Penjabat (Pj) Bupati Magetan, atas dedikasi dan kontribusinya dalam menjaga kesinambungan pemerintahan di Magetan.

    “Insya Allah, dedikasi dan kerja keras panjenengan menjadi amal jariyah yang memperkuat pembangunan Magetan,” pungkas Khofifah. [fiq/ted]

  • DPRD Jatim Soroti Pentingnya Etika dan Pengawasan dalam Pemanfaatan AI di Pemerintahan

    DPRD Jatim Soroti Pentingnya Etika dan Pengawasan dalam Pemanfaatan AI di Pemerintahan

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Saifudin Zuhri, mengingatkan agar pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) di lingkungan pemerintahan tidak melupakan aspek etika dan pengawasan yang memadai. Hal ini disampaikan saat menghadiri pelatihan bertema “Teknik Prompt Engineering Efektif dalam Pemanfaatan Generative AI untuk Analisis Data” yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim di Malang.

    “Melalui pelatihan ini, saya berharap peserta mampu menguasai teknik prompt engineering yang merupakan kunci dalam mengoptimalkan potensi generative AI, terutama dalam mendukung analisis data dan penyusunan kebijakan publik,” ujar Saifudin, Jumat (23/5/2025).

    Menurut legislator dari dapil Malang Raya ini, penerapan AI memang menjanjikan efisiensi serta akurasi data dalam pengambilan keputusan, namun jika tidak diawasi dengan baik, justru bisa menimbulkan kesenjangan digital dan potensi penyalahgunaan.

    Dia menegaskan bahwa transformasi digital kini menjadi kebutuhan mutlak dalam tata kelola pemerintahan, bukan sekadar tren futuristik. Digitalisasi pelayanan publik seperti pendaftaran rumah sakit atau administrasi kependudukan dapat memberikan kemudahan, asalkan tetap dikelola secara etis dan transparan.

    “Program-program digital ini akan terus didorong oleh pemerintah provinsi. Namun, penting juga untuk memastikan teknologi AI dimanfaatkan secara maksimal dan tidak disalahgunakan,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Saifudin menilai pelatihan tersebut harus dipahami sebagai upaya memperkuat tata kelola teknologi secara adil dan inklusif. Ia mendorong lahirnya kebijakan yang mampu menjamin keadilan akses dan manfaat teknologi hingga ke wilayah pedesaan.

    Pelatihan ini menghadirkan akademisi dari Universitas Brawijaya dan diikuti puluhan peserta dari kalangan muda serta tenaga teknis pemerintah. Saifudin berharap para peserta dapat menjadi pelopor dalam pemanfaatan AI yang bertanggung jawab dan berorientasi pada nilai-nilai pelayanan publik.

    “Ini bukan soal seberapa canggih teknologinya, tapi seberapa bermanfaat dan aman bagi warga. Jangan sampai pemerintah tergelincir dalam penggunaan AI yang justru menciptakan masalah baru,” pungkasnya. [asg/beq]

  • DPRD Jatim Ingatkan Lemahnya Pengawasan Hewan Kurban Jelang Iduladha

    DPRD Jatim Ingatkan Lemahnya Pengawasan Hewan Kurban Jelang Iduladha

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, mengingatkan potensi lemahnya pengawasan terhadap peredaran hewan kurban menjelang Hari Raya Iduladha 2025. Kondisi ini, menurutnya, dapat berisiko terhadap kesehatan ternak dan kestabilan ekonomi peternak lokal, khususnya dalam menghadapi ancaman penyakit seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

    “Tapi tentunya seperti biasa, setiap Iduladha selalu ada pengawasan-pengawasan terkait penyakit tertentu,” ujar Erma, Jumat (23/5/2025).

    Erma menegaskan pentingnya kehadiran aktif pemerintah, terutama Dinas Peternakan, untuk mengawal distribusi dan kesehatan hewan kurban secara ketat. Dia menekankan bahwa pergerakan hewan dari satu wilayah ke wilayah lain harus dilengkapi dokumen kesehatan resmi yang dikeluarkan oleh tenaga medis hewan.

    “Pasti nanti ada perpindahan, dan perpindahan ini ada standar secara administrasi, seperti surat pengantar dari dokter hewan,” jelas legislator dapil Blitar-Tulungagung ini.

    Menurutnya, pasar hewan dan kandang penampungan merupakan titik rawan penyebaran penyakit zoonosis. Oleh sebab itu, penempatan tenaga pengawas dan petugas medis harus dipastikan sejak jauh hari.

    “Meminimalisir penyebaran penyakit harus mulai dari sekarang. Antisipasi itu penting. Jangan sampai nanti tidak ada tenaga atau fasilitas untuk memantau kondisi hewan,” tegasnya.

    Erma juga mendorong Dinas Peternakan Jatim segera menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke titik-titik distribusi dan penampungan hewan kurban. Hal ini dinilai penting agar jual-beli hewan kurban benar-benar memenuhi standar kesehatan.

    Dengan populasi sapi potong lebih dari 5 juta ekor per 2023, Jawa Timur menjadi provinsi dengan populasi sapi terbesar di Indonesia. Namun, beberapa wilayah seperti Kabupaten Tuban mencatat penurunan akibat wabah PMK tahun lalu.

    “Kami melihat ada transaksi ekonomi yang berputar di para peternak di Jawa Timur, nah itu patut untuk tetap dijaga di momen Iduladha 2025 ini,” ujar Erma.

    Ia menekankan, Iduladha bukan hanya soal ibadah kurban, tapi juga momentum strategis dalam menjaga roda ekonomi desa. Untuk itu, Pemprov Jatim diminta tidak hanya fokus pada kelancaran distribusi hewan, tapi juga menjamin aspek kesehatan dan kesejahteraan peternak. [asg/beq]

  • DPRD Surabaya Sidak Sekolah Lokasi Perundungan, Desak Penguatan Peran Guru

    DPRD Surabaya Sidak Sekolah Lokasi Perundungan, Desak Penguatan Peran Guru

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Abdul Ghoni Mukhlas Niam, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu sekolah negeri di Surabaya menyusul laporan perundungan antar siswa. Sidak ini dilakukan untuk memastikan terciptanya lingkungan belajar yang aman dan inklusif bagi peserta didik.

    “Sidak ini merupakan bentuk perhatian serius terhadap pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara utuh,” ujar Ghoni, Jumat (23/5/2025).

    Politikus PDI Perjuangan itu menekankan bahwa sekolah harus menjadi tempat yang tidak hanya mendidik secara akademik, tetapi juga memperkuat karakter dan empati siswa. Karena itu, upaya pencegahan dan penanganan perundungan harus menjadi prioritas bersama antara guru, siswa, dan orang tua.

    “Selain memastikan penanganan kasus berjalan dengan tepat, kami juga mendorong penguatan program edukasi anti-perundungan yang melibatkan seluruh elemen sekolah,” lanjutnya.

    Menurut Ghoni, nilai-nilai karakter seperti empati, toleransi, dan penghargaan terhadap sesama harus ditanamkan sejak dini agar menjadi fondasi dalam interaksi sosial di lingkungan sekolah.

    Pernyataan tersebut sejalan dengan kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, yang menekankan pentingnya pergeseran fokus kinerja guru dari semata akademik menjadi pembimbing karakter dan mitra pendidikan masyarakat.

    “Guru diharapkan menjadi mitra utama dalam memperkuat pendidikan karakter, aktif berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan terlibat langsung dalam berbagai program di satuan pendidikan,” kata Ghoni.

    Sebagai anggota legislatif, Ghoni berkomitmen mendorong kebijakan yang mendukung perlindungan peserta didik serta menciptakan sistem pendidikan yang sehat dan holistik di Surabaya. [asg/beq]

  • DPRD Probolinggo Sidak Tambang Legal di Tongas, Temukan Potensi Kurang Setor Pajak Daerah

    DPRD Probolinggo Sidak Tambang Legal di Tongas, Temukan Potensi Kurang Setor Pajak Daerah

    Probolinggo (beritajatim.com) – Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo melakukan inspeksi mendadak ke lokasi tambang galian C legal seluas 29 hektar di Desa Panatan, Kecamatan Tongas, menyusul sejumlah aduan masyarakat terkait dampak lingkungan dan kerusakan jalan akibat aktivitas tambang.

    Ketua Komisi III DPRD, Mochammad Al-Fatih, menjelaskan bahwa sidak dilakukan untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan regulasi, sekaligus mengevaluasi kerusakan jalan yang diduga akibat kendaraan tambang.

    “Kami ingin melihat langsung proses penambangannya, serta menilai dampak lingkungannya karena ada indikasi kerusakan jalan kabupaten yang disebabkan kendaraan tambang,” kata Al-Fatih.

    Dalam kunjungan tersebut, DPRD juga mengungkap potensi kekurangan setoran pajak dari pihak pengelola tambang. Berdasarkan perhitungan teknis, potensi pajak daerah yang seharusnya disetor diperkirakan mencapai Rp500 juta, namun hingga kini baru sekitar Rp4 juta yang dibayarkan.

    “Kalau melihat luasan tambang 29 hektar dan hasil produksinya, pajak daerah yang masuk masih terlalu kecil. Kami apresiasi ada itikad baik dari penambang untuk memperbaiki itu,” ujarnya.

    DPRD Probolinggo berencana merekomendasikan skema perbaikan jalan di sekitar area tambang serta mempertimbangkan langkah penutupan sementara jika kewajiban pajak tidak segera dipenuhi.

    “Kalau tidak mengikuti aturan, bisa saja dipertimbangkan untuk ditutup atau dipasang portal. Ini demi keadilan dan kepatuhan terhadap peraturan daerah,” tegas Al-Fatih. [ada/beq]

  • PT ENERO Komitmen Benahi Masalah Limbah Usai Dapat Sorotan DPRD Mojokerto

    PT ENERO Komitmen Benahi Masalah Limbah Usai Dapat Sorotan DPRD Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen PT Energi Agro Nusantara (ENERO), Kamis (22/5/2025). RDP tersebut digelar guna menyikapi keluhan warga Desa Gempolkrep dan Gembongan, Kecamatan Gedeg terkait bau menyengat yang diduga berasal dari limbah pabrik.

    Direktur PT ENERO, Puji Setiawan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen terhadap pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dan mendukung penuh program pemerintah terkait energi terbarukan.

    “Kami berkomitmen menanggapi serius keluhan warga dan rekomendasi dari DLH. Proses perbaikan fasilitas pengolahan limbah sedang kami lakukan,” ungkapnya.

    Termasuk pemasangan blower baru dan penambahan flare untuk meminimalisir bau. Guna mereduksi potensi bau, PT ENERO telah memasang dua unit blower, menyiapkan blower cadangan, serta menambah infrastruktur flare dari tiga menjadi lima unit aktif 24 jam. Langkah ini sesuai dengan arahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.

    “Sebagai perusahaan energi baru terbarukan, kami selalu berupaya menyempurnakan sistem kami. Kami tidak hanya fokus pada produksi, tapi juga keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, DLH, dan Polres Mojokerto Kota untuk memastikan bahwa operasional kami tetap berjalan sesuai regulasi yang berlaku, serta tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar. Pihaknya” katanya.

    Pihaknya juga menyatakan komitmennya untuk segera melakukan perbaikan sistem pengolahan limbah dan kesiapannya untuk mematuhi segala ketentuan dan sanksi administratif yang diberikan pemerintah, serta memohon maaf atas keresahan yang sempat muncul di masyarakat.

    Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto, Edy Sasmito menyampaikan sejumlah catatan tegas. Salah satunya adalah agar PT ENERO segera melengkapi seluruh perizinan yang dibutuhkan, mengingat aktivitas operasional telah berjalan cukup lama. Semua potensi pencemaran, baik air maupun udara, harus segera ditangani.

    “Kalau sumber masalahnya bisa diselesaikan, tentu tidak akan ada gejolak di masyarakat. Pelaksanaan program CSR agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga sekitar. Termasuk kajian dampak limbah lanjutan jika digunakan sebagai bahan pupuk. Jangan sampai menyelesaikan satu masalah malah memunculkan persoalan baru di titik lain,” ujarnya.

    Sekedar diketahui, PT Energi Agro Nusantara (ENERO) merupakan produsen ethanol fuel grade ethanol berbahan baku tetes tebu yang berfokus mendukung program pemerintah terkait mandatori bahan bakar terbarukan yang ramah lingkungan. Dalam proses akhir pengolahannya PT Enero menghasilkan produk akhir berupa Pupuk Hayati Enero.

    Pupuk ini menjadi alternatif petani untuk memenuhi kebutuhan pupuk langka di pasaran serta berperan mendukung program ketahanan pangan nasional. Sebagai perusahaan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan dan mendukung upaya program zero emission dalam pengurangan emisi carbon, PT ENERO melakukan penyempurnaan demi mewujudkan visi perusahaan menjadi agro industri berbasis tebu yang ramah lingkungan.

    Dalam forum RDP yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Mojokerto turut dihadiri oleh Kepala DLH Zaqqi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Rinaldi Rizal Sabirin, Plt Camat Gedeg Mas’ud, Kepala Desa (Kades) Gembongan Waras dan Kades Gempolkrep. [tin/aje]

  • DKI kemarin, Transjabodetabek hingga KA tambahan jelang libur panjang

    DKI kemarin, Transjabodetabek hingga KA tambahan jelang libur panjang

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta di kanal Metro ANTARA pada Kamis (22/5) masih layak untuk Anda simak hari ini antara lain Transjabodetabek rute PIK 2-Blok M diluncurkan hingga KAI Jakarta siapkan lima KA tambahan relasi favorit pada libur panjang.

    Berikut rangkumannya:

    Legislator minta Pramono evaluasi terkait janji pasang CCTV batal

    Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim meminta Gubernur DKI Pramono Anung untuk mengevaluasi janji-janji populis pada saat kampanye terkait pemasangan CCTV di seluruh RT-RW dan sarapan gratis batal dilaksanakan.

    “Tidak usah sungkan apalagi malu. Disesuaikan saja kalau memang tidak mungkin dilaksanakan. Janganlah memaksakan diri,” kata Lukman di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    KAI Jakarta siapkan lima KA tambahan relasi favorit pada libur panjang

    PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi (KAI Daop) 1 Jakarta menyiapkan lima perjalanan Kereta Api (KA) tambahan relasi favorit untuk mengantisipasi lonjakan volume penumpang pada periode libur panjang akhir Mei 2025.

    “Kami mengimbau calon pelanggan untuk segera melakukan pemesanan tiket sebelum habis,” ujar Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    Mulai hari ini ada Transjabodetabek rute PIK 2-Blok M

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi Banten resmi meluncurkan rute baru Transjabodetabek, yakni T31 PIK 2-Blok M.

    “Saya meyakini bahwa trayek ini akan menjadi salah satu trayek primadona,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Halte Transjabodetabek PIK 2, Banten, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    Warga dilarang buang limbah hewan kurban ke got

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau warga dan panitia kurban di Jakarta menerapkan prinsip “Eco Qurban” pada Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, salah satunya tidak membuang limbah ke got.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto di Jakarta, Kamis, mengatakan imbauan ini merujuk pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban.

    Baca selengkapnya di sini.

    Dua rute baru Transjabodetabek bakal diluncurkan pekan depan

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo bakal menambah dua rute baru Transjabodetabek, yakni Depok-Lebak Bulus dan Bekasi-Kuningan yang peluncurannya dilakukan pekan depan.

    Pramono menjelaskan, rute Transjabodetabek tersebut dipilih karena tingginya minat masyarakat.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator minta Pramono evaluasi terkait janji pasang CCTV batal

    Legislator minta Pramono evaluasi terkait janji pasang CCTV batal

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim meminta Gubernur DKI Pramono Anung untuk mengevaluasi janji-janji populis pada saat kampanye terkait pemasangan CCTV di seluruh RT-RW dan sarapan gratis batal dilaksanakan.

    “Tidak usah sungkan apalagi malu. Disesuaikan saja kalau memang tidak mungkin dilaksanakan. Janganlah memaksakan diri,” kata Lukman di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, janji populis pada saat kampanye Pilkada Jakarta 2024 yang sudah dibatalkan ada dua yaitu pemasangan CCTV di seluruh RT-RW di wilayah DKI Jakarta dan Program Sarapan Gratis.

    Bang Lukman, sapaan Lukmanul Hakim mengkhawatirkan fenomena tersebut membesar, sehingga bisa membingungkan masyarakat dan para pelaksana teknis yang ada di birokrasi.

    Oleh karena itu, dia meminta agar Gubernur dan Wakil Gubernur segera melakukan evaluasi total dan merumuskan program-program baru yang lebih relevan dan bisa dilaksanakan.

    “Program memang harus ideal, tapi jangan mengabaikan kenyataan ada masalah fiskal yang serius yang dihadapi semua pemerintahan di dunia,” ujarnya.

    Saat maju Pilkada 2024, pasangan Pram-Rano Karno menyampaikan 21 janji program yang terbagi dalam 5 sektor utama, yaitu Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Transportasi, dan Olahraga.

    Pada sektor Kesehatan berisi tiga program utama yaitu sarapan gratis, mendirikan rumah sakit di Cakung, dan Membentuk Pasukan Putih.

    Pada Sektor Ekonomi ada empat program utama, yakni bantuan permodalan UMKM Rp300 miliar, memperpanjang kontrak kerja PPSU, mengembangkan rumah hunian era Ahok, dan memastikan penyerahan kunci unit Kampung Susun Bayam.

    Untuk sektor pendidikan, Pramono-Rano Karno menjanjikan sekolah swasta gratis, perbaikan fasilitas khusus difabel di setiap sekolah, menaikkan gaji guru ngaji setara UMP, serta menuntaskan permasalahan guru honorer di Jakarta.

    Sedangkan di sektor transportasi ada lima program inti, yaitu memperpanjang rute MRT sampai ke Tangsel dan Bekasi, memperpanjang jalur MRT dari Monas sampai ke JIS, memperbanyak work from home untuk mengurangi kemacetan, memperjuangkan driver ojol menjadi pekerja formal dengan gaji UMR, serta memastikan Jaklingko gratis.

    Sektor kelima yang masuk dalam prioritas adalah olahraga, yang akan dilakukan dengan perbaikan Stadion VIJ Petojo Jakarta Pusat, menyediakan home based bagi Persija, membuat Jakmania Center di JIS, dan memperbaiki jalur sepeda.

    Lukmanul Hakim mengajak Pram dan Rano untuk merenungkan kembali program-program yang dijanjikannya dengan mengedepankan program yang relevan dengan kondisi terkini, dan memungkinkan secara fiskal.

    “Program bagus kalau duitnya tidak ada, sama saja bohong,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi 3 DPRD Kabupaten Malang Soroti Pencemaran TPA Supit Urang

    Komisi 3 DPRD Kabupaten Malang Soroti Pencemaran TPA Supit Urang

    Malang (beritajatim.com)- Persoalan pelik dampak dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang terhadap tiga desa di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, memabtik reaksi dari DPRD Kabupaten Malang.

    Penyelesaian dampak lingkungan yang ditimbulkan TPA Supit Urang di Desa Jedong, Pandanlandung, dan Dalisodo, seharusnya sudah dilakukan oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat sejak jauh hari.

    DPRD Kabupaten Malang menilai penyelesaian masalah dampak lingkungan itu merupakan bagian dari janji politik Wali Kota dihadapan Masyarakat Jedong, Dalisodo dan Pandanlandung Kecamatan Wagir sudah semestinya dituntaskan.

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir mengatakan bahwa seharusnya persoalan yang menyangkut hajat orang banyak bisa menjadi konsen Wali Kota. Apalagi, Wahyu Hidayat bukan sosok yang asing dengan Kabupaten Malang.

    Abdul Qodir pun tidak segan menagih janji politik Wali Kota untuk menyelesaikan persoalan dampak lingkungan yang ditimbulkan TPA Supit Urang. Dirinya bilang, persoalan itu bukan persoalan sepele.

    “Jangan sampai kufur nikmat. Beliau itu pernah didukung oleh Masyarakat lewat Bupati mengisi ruang Sekda di Kabupaten Malang, hingga akhirnya dia bisa dikenal oleh warga Kota Malang dan akhirnya naik kelas jadi Wali Kota. Jangan sampai dia lupa tangga sejarah itu,” kata pria yang akrab disapa Adeng, Kamis (22/5/2025).

    Ditegaskan Adeng, sungguh tak elok bila persoalan dampak lingkungan TPA Supit Urang hanya dijadikan komoditas untuk meraih jabatan pada pesta demokrasi lima tahunan. Katanya, persoalan TPA Supit Urang yang membawa derita di tiga desa di Kabupaten Malang harus diselesaikan dengan langkah konkret.

    “Kami tidak ingin penderitaan masyarakat tiga desa ini hanya dijadikan alat politik lima tahunan. Saya titip salam ke Wali Kota Malang melalui Kepala Dinas LH. Janji-janji politik yang dulu dilontarkan saat beliau masih Pj Wali Kota, sekarang harus ditepati,” ucap pria yang dikenal sebagai mantan aktivis ini.

    Lebih jauh, Adeng berpandangan, senator yang duduk di Komisi C Kota Malang dan Komisi III Kabupaten Malang justru lebih konsen terhadap persoalan TPA Supit Urang. Bukan untuk pencitraan, namun hanya kerja nyata yang perlu dilakukan untuk menanggulangi persoalan tersebut.

    Meskipun, sudah ada tawaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang agar dibangun pipanisasi melalui Perumda Tugu Tirta, Adeng menyatakan jika itu bukan jawaban atas persoalan dampak lingkungan TPA Supit Urang.

    “PDAM Kota Malang itu ambil air dari sumber di Kabupaten Malang, lalu dijual kembali ke warga kabupaten. Kalau ini ditanyakan ke AI, pasti jawabannya menyakitkan,” sindirnya.

    Adapun yang lebih membuat Adeng mengelus dada, persoalan TPA Supit Urang ini sudah berlarut-larut. Bahkan, silih berganti pejabat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang tak mampu mengatasinya,” tegasnya lagi.

    “Sudah dua kepala dinas dan empat kepala UPT jadi korban dari problem ini,” tegasnya.

    Sebagai langkah awal komitmen untuk menyelesaikan persoalan dampak lingkungan, Komisi III DPRD Kabupaten Malang dan Komisi C DPRD Kota Malang menyambangi TPA Supit Urang, belum lama ini. Sejumlah rekomendasi strategis pun sudah dibuat dan disepakati.

    Komisi III DPRD Kabupaten Malang dan Komisi C DPRD Kota Malang juga menyatakan siap mendukung anggaran dalam pembahasan APBD Perubahan Juni nanti agar seluruh rekomendasi itu bisa direalisasikan.

    “Ini bukan sekadar program kerja, tapi harga diri rakyat Kabupaten Malang yang harus diperjuangkan,” Adeng mengakhiri. [yog/aje]