Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Taufan Pawe: Perempuan Golkar adalah Lokomotif Kemenangan Partai

    Taufan Pawe: Perempuan Golkar adalah Lokomotif Kemenangan Partai

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Sulsel memperingati ulang tahunnya yang ke-23, Minggu (25/5/2025).

    Peringatan ini dikemas dalam acara tasyakuran yang berlangsung di Sekretariat DPD Partai Golkar Sulsel, mengusung tema “Perempuan Golkar Bergerak, Indonesia Maju”.

    Momentum ini menjadi bentuk nyata kontribusi KPPG dalam memperkuat peran strategis perempuan, baik dalam pembangunan nasional maupun konsolidasi internal partai.

    Sejumlah tokoh Partai Golkar turut hadir, di antaranya Ketua DPD Golkar Sulsel sekaligus Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, Sekretaris DPD I Andi Marsuki Wadeng; Ketua AMPG Sulsel Rahman Pina, Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel Lukman B. Kasi, Wakil Ketua Bapilu Lakama Wiyaka, dan Ketua KPPG Sulsel dr. Shalwa Mochtar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Perempuan.

    Selain kader dan pengurus, sejumlah anggota DPRD dari berbagai tingkatan serta perwakilan KPPG dari kabupaten/kota di Sulsel turut memeriahkan kegiatan.

    Kehadiran Majelis Taklim menambah nuansa religius dalam acara tersebut.

    Dokter Shalwa Mochtar menegaskan bahwa perempuan tidak sekadar pelengkap, melainkan pilar utama dalam menentukan arah perjuangan partai.

    “Mari kita, para kader perempuan Golkar, terus memperkuat konsolidasi internal. KPPG harus menjadi garda terdepan dalam mendukung kepemimpinan partai di Sulsel dan di tingkat nasional,” kata Dokter Shalwa.

    “Kami optimis, keterwakilan perempuan di legislatif akan terus meningkat sebagai hasil nyata dari kerja kolektif dan militansi kader KPPG,” tambahnya.

  • Legislator Malang Usul Satlinmas Diberi Peran Awasi Anak di Media Sosial

    Legislator Malang Usul Satlinmas Diberi Peran Awasi Anak di Media Sosial

    Malang (beritajatim.com) – Dalam era digitalisasi yang terus berkembang tanpa sekat, kekhawatiran terhadap dampak buruk media sosial semakin meningkat. Banyak pihak merasa perlu segera mengambil langkah antisipatif agar media sosial tidak menjadi ancaman, khususnya bagi generasi muda.

    Menanggapi hal itu, Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Malang, Fakih Pilihan, menggagas peran baru bagi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebagai garda depan dalam pengawasan penggunaan media sosial oleh anak-anak.

    Fakih, legislator muda yang juga menjabat sebagai Ketua Santri Embongan, menilai bahwa media sosial telah menggerus peran orang tua dalam membentuk karakter dan membimbing anak. Menurut data yang ia terima, hampir 70 persen kasus kekerasan dan perundungan pada anak usia dini disebabkan oleh dampak negatif dari media sosial.

    “Oleh sebab itu saya meminta untuk Linmas juga ikut serta mengawasi anak-anak. Karena bangsa ini sudah terjajah oleh budaya luar yang masuk dari sosmed,” ujar Fakih Pilihan, Minggu (25/5/2025).

    Ia menyoroti lemahnya filterisasi penggunaan ponsel pintar di lingkungan keluarga, yang berdampak pada meningkatnya kasus anak-anak meniru adegan berbahaya atau konten dewasa yang mereka akses secara bebas di media sosial.

    Dalam pandangannya, Satlinmas bisa diberdayakan untuk membantu melakukan pengawasan di tingkat desa atau kelurahan, sekaligus menjadi mitra edukasi digital bagi masyarakat.

    Fakih juga mendorong Pemerintah Kabupaten Malang untuk memberikan pelatihan dan insentif bagi anggota Satlinmas agar lebih siap menghadapi tantangan zaman digital. Ia mencatat bahwa rata-rata anggota Satlinmas saat ini sudah berusia kepala lima, dan minim regenerasi dari kalangan muda.

    “Rata-rata anggota Linmas sudah berumur, kepala lima. Kalau tidak sekarang kapan lagi. Linmas jangan kalah saing dengan Ormas. Karena Linmas termasuk ujung tombak keamanan lingkungan di negara ini,” tegasnya.

    Ia mengingatkan bahwa keberadaan dan peran anggota Satlinmas telah diatur dan dijamin dalam sejumlah regulasi, seperti Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

    “Selain itu, ada juga Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri, red) yang mengatur Linmas, seperti Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas,” pungkas Fakih.

    Usulan ini menjadi langkah awal diskursus baru mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan zaman, sekaligus membuka peluang bagi Satlinmas untuk mengambil peran yang lebih strategis dalam menjaga ketahanan sosial masyarakat di era digital. [yog/suf]

  • Rekrutmen Sejak September 2024, Anggota KPID Jatim Belum Juga Dilantik

    Rekrutmen Sejak September 2024, Anggota KPID Jatim Belum Juga Dilantik

    Surabaya (beritajatim.com) – Hingga akhir Mei 2025, kejelasan proses rekrutmen Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur periode 2024–2027 masih belum juga ada titik terang.

    Padahal, proses seleksi yang dimulai sejak September 2024 lalu telah melewati berbagai tahapan, termasuk uji kelayakan dan kepatutan yang digelar DPRD Jawa Timur pada 30–31 Januari 2025.

    Ketidakpastian ini menuai keprihatinan dari berbagai pihak, termasuk dari tokoh penyiaran nasional asal Jawa Timur, Imawan Mashuri. Pendiri JTV yang juga dikenal sebagai salah satu inisiator lahirnya KPI ini menilai bahwa keterlambatan ini berpotensi melemahkan peran penting KPID sebagai penjaga kearifan lokal dalam dunia penyiaran daerah.

    “KPI dan KPID itu tugasnya jelas. Mereka adalah guard di dunia penyiaran yang menjaga kearifan lokal. Mereka juga bertugas menegakkan diverciry of content dan divercity of ownership serta menjaga rambu-rambu aturan untuk penguatan, pelestarian dan pencerahan budaya, yaitu akar moral bangsa. Untuk itu saya minta Gubernur Khofifah harus segera melantik Anggota KPID Jawa Timur terpilih agar bisa segera bekerja,” papar Imawan, Minggu (25/5/2025).

    Imawan juga mengingatkan pentingnya peran KPID sebagai institusi daerah yang menjamin kedaulatan informasi dan kebudayaan lokal. Ia mengungkapkan bahwa pada awalnya, KPI hanya disetujui untuk tingkat pusat oleh DPR RI. Namun, upaya untuk mendirikan KPID di daerah terus diperjuangkan demi menjaga keberagaman isi dan kepemilikan media.

    “Orang daerah harus berdaulat atas daerahnya sendiri. Kearifannya harus dijaga dan dipelihara. Salah satunya dengan adanya KPID,” ujarnya.

    Sementara itu, dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Jatim, Putut Darmawan, menyatakan bahwa proses rekrutmen KPID telah rampung. Ia memastikan bahwa nama-nama Komisioner KPID Jawa Timur akan diumumkan usai pelantikan resmi oleh Gubernur.

    “Gubernur telah menetapkan Komisioner KPID Jawa Timur melalui SK Gubernur Nomor: 100.3.3.1/218/013/2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang Pengangkatan Anggota KPID Provinsi Jawa Timur masa jabatan 2025–2028,” ungkap Putut.

    Menurut Putut, perubahan masa jabatan menjadi 2025–2028 mengikuti mundurnya jadwal pelantikan. Selama masa tunggu tersebut, Pemprov Jatim memperpanjang masa jabatan Anggota KPID periode 2021–2024 untuk menjalankan operasional lembaga tersebut.

    Namun, Putut enggan menjawab saat ditanya kapan jadwal pasti pelantikan tersebut akan dilaksanakan.

    Pernyataan senada juga datang dari Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa. Politisi Partai Demokrat ini menegaskan bahwa seluruh proses seleksi sudah selesai dan hanya tinggal menunggu pelantikan oleh Gubernur Khofifah.

    “Soal KPID (Jawa Timur) sudah selesai semuanya. Tinggal menunggu jadwal pelantikan. Sepertinya Gubernur masih sangat sibuk, sehingga pelantikannya agak molor lama,” ujar Dedi.

    Keterlambatan ini menunjukkan pentingnya komitmen pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan fungsi lembaga penyiaran yang independen dan representatif, khususnya di tingkat daerah, guna menjaga keberagaman budaya dan informasi publik yang sehat. [tok/suf]

  • Deddy Sitorus Sentil Kader PDIP yang Cuma Pandai Bicara: Tolonglah Konkret!

    Deddy Sitorus Sentil Kader PDIP yang Cuma Pandai Bicara: Tolonglah Konkret!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menegaskan agar para kader partainya yang duduk di kursi legislatif tidak hanya pintar berorasi, tapi juga bekerja nyata.

    “Tolonglah konkret. Karena itulah yang membedakan kita dengan yang lain,” ujar Deddy saat memberikan bimbingan teknis kepada anggota DPRD PDIP dari Kalimantan Barat, Sabtu (24/5), sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi partai.

    Menurut Deddy, identitas kader PDIP harus tercermin dalam aksi, bukan hanya wacana. Kerja nyata, katanya, harus menjadi ciri khas utama, terutama dalam bentuk kebijakan dan produk hukum yang berpihak kepada rakyat.

    Ia mencontohkan langkah konkret yang bisa dilakukan wakil rakyat seperti merancang dan memperjuangkan peraturan daerah (perda) yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat.

    “Bicaralah dalam gedung DPRD, perjuangkan dalam bentuk perda, kalau tidak dibicarakan kan berarti kita omdo (omong doang – hanya bicara, Red) Betul gak? Ayo dong, itulah gunanya legislatif,” tegasnya.

    Deddy juga mendorong para legislator dari PDIP untuk turun langsung ke lapangan, menyerap aspirasi, dan mendengarkan suara masyarakat kecil. Ia menekankan pentingnya empati dan respons cepat terhadap keluhan rakyat.

    Di tengah sorotannya, Deddy pun menyinggung soal pentingnya menjaga kekayaan alam Indonesia dari kepentingan segelintir pihak.

    “Advokasi rakyat, datangi tempat tambang ramai-ramai, kan begitu nih. Jangan kita diam saja,” kata anggota Komisi II DPR tersebut.

    Menurutnya, seluruh sumber daya alam yang dimiliki negeri ini tidak boleh dikuasai oleh elite atau korporasi semata, melainkan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

  • PDIP Kediri Bantu Korban Banjir dan Longsor di Mojo, Warga Diminta Tetap Waspada

    PDIP Kediri Bantu Korban Banjir dan Longsor di Mojo, Warga Diminta Tetap Waspada

    Kediri (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Kediri menyalurkan bantuan kepada warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Mojo. Bantuan berupa paket sembako tersebut diserahkan kepada masyarakat di empat desa terdampak, yakni Blimbing, Pamongan, Petungroto, dan Ngetrep, pada Sabtu (24/5/2025).

    Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro, menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah yang menimpa warga, khususnya di Desa Petungroto.

    “Kami atas nama partai PDI Perjuangan ikut prihatin dengan terjadinya bencana di Kecamatan Mojo, khususnya di Desa Petungroto ini sehingga mengakibatkan warga mengalami kerugian material dan moral. Kami dari PDIP ikut berduka. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kita bersama. Kita harus waspada karena bencana tidak terlepas dari ulah kita karena kurang hati-hati menjaga lingkungan,” ujarnya.

    Murdi juga mendesak pemerintah daerah agar lebih serius memperhatikan kawasan rawan bencana yang setiap tahun dilanda banjir dan longsor. Ia menegaskan perlunya solusi konkret untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang. “Paling tidak ada solusi,” tegasnya.

    Seperti di Desa Pamongan, sebut Anggota DPRD Kabupaten Kediri ini, ada 10 rumah warga yang berada di daerah rawan bencana. Pihaknya akan memberikan saran dan masukan kepada Pemda untuk merelokasi masyarakat yang tinggal di daerah rawan.

    Dalam aksi kemanusiaan ini, selain jajaran pengurus DPC PDIP Kediri, turut hadir anggota DPRD Kabupaten Kediri dari Fraksi PDIP, pengurus PAC, serta ranting PDIP Kecamatan Mojo. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di masing-masing desa, termasuk di Kantor Desa Petungroto.

    “Jangan dilihat besarnya tetapi ini salah satu bentuk kepedulian kami. Semoga semua yang mendapat cobaan, segera dapat rejeki yang banyak, dan tidak terjadi bencana ini lagi,” lanjut Murdi. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap siaga, terutama di daerah rawan.

    “Kami mohon masyarakat betul-betul waspada. Kalau daerahnya rawan supaya sering dilihat. Mudah-mudahan ini yang terakhir,” pungkasnya.

    Kepala Desa Petungroto, Dariyono, menyambut baik kehadiran dan dukungan dari PDI Perjuangan. Ia menyebut partai berlambang banteng moncong putih itu sebagai pihak pertama yang turun langsung membantu warga.

    “Ini merupakan partai politik pertama yang datang untuk membantu. Atas nama warga, kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah hadir membantu kita. Yang jelas bantuan tersebut sangat berarti karena warga selama terdampak bencana belum bisa bekerja karena masih mengurus rumahnya,” tutur Dariyono.

    Ia juga terus mengingatkan warga agar terus meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan turun.

    “Waspada kalau turun hujan. Sering ditengok rumah dan pekarangan, kalau ada retakan segera melapor,” imbaunya. [nm/ian]

  • Ketua Bawaslu RI Awasi Langsung PSU Palopo

    Ketua Bawaslu RI Awasi Langsung PSU Palopo

    “Kami waspadai potensi politik uang dan pengerahan massa. Alhamdulillah, sampai sejauh ini belum ada laporan yang signifikan terkait pelanggaran itu, dan beberapa pergerakan massa yang sempat terjadi malam sebelumnya telah berhasil dicegah,” kata Bagja.

    Ia menambahkan bahwa pengawasan khusus juga difokuskan pada fase penghitungan suara, karena biasanya potensi konflik meningkat pada saat hasil mulai terlihat.

    “Biasanya di jam 2 siang ke atas, ketika penghitungan dimulai dan hasil mulai diketahui, sering muncul aksi seperti pawai kemenangan yang berpotensi memicu bentrokan. Maka kami wanti-wanti aparat keamanan untuk menjaga situasi tetap kondusif,” tegasnya.

    Hingga rilis ini ditulis, belum ada laporan resmi masuk dari patroli pengawasan, namun Bawaslu tetap meningkatkan kewaspadaan hingga seluruh proses selesai.

    Partisipasi dan Edukasi Publik

    Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja juga turut menyoroti pentingnya peningkatan partisipasi pemilih. Menurut Bagja, berdasarkan pantauan awal di TPS 3 eks Kantor DPRD, tingkat partisipasi masih rendah pada pagi hari. “Sekitar pukul setengah 10 tadi, baru sekitar 15 persen pemilih yang datang. Tapi mudah-mudahan terus naik hingga penutupan,” ujarnya.

    Bawaslu menilai keterlibatan aktif warga dalam PSU menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, selain pengawasan teknis, edukasi kepada masyarakat juga terus digalakkan oleh jajaran pengawas di lapangan.

    “Kami berharap masyarakat tenang, tidak mudah terprovokasi, dan menyerahkan semua proses kepada KPU. Partisipasi yang baik mencerminkan kematangan demokrasi kita,” ucap Bagja.

  • Pimpinan DPRD Sumenep Proses PAW Anggota Dewan Terjerat Narkoba

    Pimpinan DPRD Sumenep Proses PAW Anggota Dewan Terjerat Narkoba

    Sumenep (beritajatim.com) – Pimpinan DPRD segera memproses penggantian antar waktu (PAW) Bambang Eko Iswanto, pasca hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba.

    “Kami tinggal menunggu salinan putusan dari Pengadilan Negeri Sumenep terhadap yang bersangkutan. Setelah itu, kami akan sampaikan salinan putusan itu sebagai lampiran surat ke Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan SK pemberhentian sebagai anggota dewan,” kata Wakil Ketua DPRD Sumenep, Dulsiam, Jumat (23/05/2025).

    Ia menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan seluruh mekanisme PAW sesuai aturan yang berlaku, tahapan demi tahapan. “Jangan khawatir, pimpinan DPRD tetap melaksanakan tahapan-tahapan PAW sesuai regulasi,” ujarnya.

    Proses PAW Anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan setelah Pimpinan DPRD menyampaikan surat permintaan nama calon pengganti terhadap pemberhentian anggota DPRD kab/kota atas dasar surat dari partai politik. Kemudian KPU kabupaten/kota mencatat surat permintaan nama calon pengganti. Setelah itu, KPU akan melakukan verifikasi  dokumen calon PAW.

    Bambang Eko Iswanto merupakan anggota DPRD Sumenep dari PPP. Bambang terjerat kasus narkoba, dan majelis hakim Pengadilan Negeri Sumenep menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap yang bersangkutan.

    Sesuai aturan, apabila anggota DPR/DPRD tersandung kasus hukum dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara, maka akan diberhentikan. Pemberhentian itu diajukan dengan melampirkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (tem/ian)

  • Malang Deklarasi Anti Premanisme: Jaga Kota Adem, Ayem, dan Mbois Berkelas

    Malang Deklarasi Anti Premanisme: Jaga Kota Adem, Ayem, dan Mbois Berkelas

    Malang (beritajatim.com) – Deklarasi Anti Premanisme dan Ormas bermasalah di Kota Malang dilakukan oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat di Balai Kota Malang pada Jumat (23/5/2025). Deklarasi ini merupakan sinergi antara Pemkot Malang dengan Polresta Malang Kota dan jajaran Forkopimda sebagai komitmen menjaga stabilitas keamanan daerah.

    Wahyu mengatakan lingkungan yang kondusif akan mendukung tumbuhnya iklim investasi di Kota Malang. Deklarasi ini sekaligus menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri.

    “Hari ini bersama Kapolresta, Ketua DPRD, Forkopimda, dan jajaran ormas melaksanakan deklarasi Anti Premanisme dan Ormas Bermasalah. Kami berharap dengan kita lakukan deklarasi ini ada kesejukan, kenyamanan di masyarakat untuk menjadikan Kota Malang yang adem, ayem, dan Mbois Berkelas,” ujar Wahyu.

    Wahyu mengatakan deklarasi menjadi upaya untuk memperkuat pengawasan dan menangkal potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan besarnya mendukung iklim investasi.

    “Deklarasi ini juga akan menjaga iklim investasi. Karena dengan adanya premanisme, ada kejadian minim investasi yang masuk. Tapi dengan kondusifitas yang dijaga oleh Forkopimda dan organisasi masyarakat, investasi akan masuk dan aman. Juga akan bertambah, sehingga berdampak pada masyarakat Kota Malang,” ujar Wahyu.

    Wahyu mengajak seluruh elemen masyarakat, Pemkot Malang, TNI-POLRI, maupun Forkopimda untuk saling berkolaborasi guna menjaga kondusifitas Kota Malang. “Mari kita bersama menjaga agar kondisi Kota Malang agar menjadi aman, nyaman, dan investasi bisa masuk dan tumbuh,” ujar Wahyu.

    Wahyu juga mengapresiasi jajaran Polresta Malang Kota yang telah menggelar operasi dengan sasaran anti premanisme dan penyakit masyarakat pada 1 hingga 14 Mei 2025 kemarin. Dimana hasilnya 24 kasus terungkap dan 32 tersangka berhasil diproses hukum. “Ini merupakan bukti nyata bahwa aparat keamanan kita bekerja secara profesional, responsif, dan berkomitmen menjaga ketertiban di tengah masyarkat,” ujar Wahyu. (luc/kun)

  • Silaturahmi ke Khofifah, Presiden PKS Bahas Kolaborasi untuk Gerbang Baru Nusantara

    Silaturahmi ke Khofifah, Presiden PKS Bahas Kolaborasi untuk Gerbang Baru Nusantara

    Surabaya (beritajatim.com) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu melakukan kunjungan silaturahim ke Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

    Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban itu membahas berbagai potensi kerja sama dalam rangka mewujudkan pembangunan kawasan timur Indonesia sebagai Gerbang Baru Nusantara.

    Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Syaikhu menyampaikan komitmen PKS untuk terus mendukung pembangunan daerah, khususnya Jawa Timur, sebagai provinsi strategis yang menjadi simpul pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya kawasan timur Indonesia.

    “Jawa Timur memiliki posisi yang sangat penting sebagai pintu gerbang kawasan timur. Kami ingin mendorong sinergi antara kekuatan politik dan pemerintahan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, yang merata dan berpihak kepada rakyat,” ujar Syaikhu, Jumat (23/5/2025).

    Khofifah menyambut baik kedatangan Syaikhu dan menyampaikan bahwa kolaborasi lintas elemen sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan progresif di era pasca-pandemi ini.

    “Kami terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk PKS. Visi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara butuh dukungan dari berbagai elemen, termasuk partai politik yang memiliki basis kuat di masyarakat,” ungkap Khofifah.

    Pertemuan juga menyinggung peluang sinergi dalam penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pengembangan sumber daya manusia di wilayah tapal kuda, Madura, dan kawasan selatan Jawa Timur.

    Kunjungan ini merupakan bagian dari safari kebangsaan PKS dalam rangka mempererat komunikasi politik serta memperkuat komitmen terhadap pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

    Dalam kesempatan itu, turut hadir membersamai Syaikhu di antaranya, Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial Netty Prasetiyani, Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Kurniasih Mufidayati, Ketua DPP PKS BPW Jatijaya Abdul Fikri Fakih, Wakil Ketua DPP PKS BPW Jatijaya Amin Ak, Kepala KSP PKS BS Wibowo, Anggota DPR RI Fraksi PKS Reni Astuti yang juga Ketua Bidang Humas DPW PKS Jatim.

    Dari pengurus DPW PKS Jawa Timur, hadir mendampingi Ketua dan Sekretaris, Irwan Setiawan dan Ahmadi, juga hadir Ketua BPKK, Lina Ariani dan Bagian Protokoler Joni Kusuma Trinawan

    Tak hanya itu hadir juga seluruh anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur, Lilik Hendarwati sebagai Ketua yang juga Bendahara DPW PKS Jatim, Puguh Wiji Pamungkas dan Harisandi Savari sebagai Sekretaris dan Bendahara, serta Agus Cahyono dan Khusnul Khuluk sebagai anggota.

    Hadir juga Anggota Dewan Pakar DPP PKS serta Anggota Dewan Pakar DPW PKS Jawa Timur. [tok/suf]

  • Mendagri: Pemda wajib prioritaskan anggaran enam pelayanan dasar

    Mendagri: Pemda wajib prioritaskan anggaran enam pelayanan dasar

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah (pemda) wajib memprioritaskan anggaran untuk enam pelayanan dasar yang harus dijalankan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

    Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyebutkan bahwa enam pelayanan dasar tersebut meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; serta sosial.

    Dia menekankan pentingnya mengawal perencanaan penganggaran bagi enam pelayanan dasar tersebut. Hal ini termasuk sejak tahap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hingga dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Ia menyampaikan pada saat melakukan reviu terhadap APBD, Kemendagri sangat memperhatikan alokasi anggaran untuk kebutuhan pelayanan dasar.

    “Kalau seandainya sudah enggak masuk dalam program, bagaimana uangnya ada. Kalau uangnya enggak ada, enggak akan bisa dilaksanakan. Itulah pentingnya mengawal dari awal perencanaan sampai menjadi APBD,” kata Tito pada acara SPM Awards 2025 di Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat.

    Selain itu, ia menyampaikan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan dasar menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Dalam konteks kabupaten/kota, gubernur memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan SPM, mengingat posisinya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

    “Rekan-rekan gubernur, kepala daerah mengoordinir enam SPM itu berjalan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, dirinya menerangkan Kemendagri telah menyusun sistem pengawasan pelaksanaan SPM yang dilengkapi dengan target-target pencapaian oleh masing-masing daerah. Melalui sistem tersebut, pemerintah memberikan penghargaan kepada daerah dengan kinerja terbaik.

    Sementara itu, pemda dengan kinerja yang kurang memuaskan akan dikenai sanksi berupa teguran tertulis dan publikasi secara terbuka.

    Tiro menegaskan teguran tertulis tersebut ditujukan kepada Pemda yang tidak melaporkan pelaksanaan SPM karena dianggap tidak menunjukkan kepedulian. Padahal, enam pelayanan dasar tersebut merupakan urusan wajib yang harus dijalankan oleh Pemda.

    “Dan saya akan tembuskan (teguran tertulis in) kepada Ketua DPRD, dan seluruh fraksi partai-partai yang ada di DPRD itu,” ujar Tito.

    Ia menambahkan pemberian penghargaan dan sanksi tersebut merupakan bagian dari upaya membangun iklim kompetitif antar-pemda dalam pelaksanaan pelayanan dasar. Di sisi lain, dia juga mendorong pemda untuk melakukan berbagai terobosan dalam melaksanakan urusan tersebut.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.