Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Legislator minta program bursa kerja dievaluasi agar berjalan optimal

    Legislator minta program bursa kerja dievaluasi agar berjalan optimal

    mendorong Pramono untuk terus berdialog dengan pemangku kepentingan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta William Aditya Sarana meminta agar program bursa kerja (job fair) yang merupakan program kerja 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dievaluasi agar ke depan bisa berjalan optimal.

    “Kami tentunya mengapresiasi program-program Mas Pram (Pramono Anung) yang sudah terlaksana dengan baik dan mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Tetapi ada juga yang menyisakan sejumlah catatan sehingga perlu dikritisi untuk dilakukan perbaikan,” kata William di Jakarta, Jumat.

    William mencontohkan program bursa kerja atau job fair yang masih belum diketahui banyak orang maupun dirasakan manfaatnya jika mengacu kepada survei Indikator bertajuk “Evaluasi Publik Atas Kinerja 100 Hari Gubernur-Gubernur di Jawa” yang terbit belum lama ini.

    Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus mengevaluasi pelaksanaan program tersebut, sehingga penyelenggaraannya bisa lebih optimal lagi nantinya.

    “Ternyata masih ada sekitar 47 persen warga Jakarta yang belum mengetahui keberadaan dari bursa kerja tersebut. Kemudian, banyak orang yang kurang percaya kalau programnya bisa menurunkan angka pengangguran di Jakarta,” ujarnya.

    Untuk itu kata dia, harus menjadi evaluasi bagi Pemprov DKI Jakarta. Seharusnya program job fair ini berdampak kepada masyarakat yang sedang mencari pekerjaan di tengah-tengah kesulitan ekonomi saat ini, yaitu ketika pemecatan terjadi di mana-mana dan daya beli masyarakat sedang menurun.

    Lebih lanjut, William juga mendorong Pramono untuk terus berdialog dengan pemangku kepentingan, terutama warga Jakarta dalam rangka mencari cara memperkuat program-programnya.

    “Sehingga, Pemprov DKI Jakarta juga bisa mengetahui masalah dari warga yang merasakan dampak program-programnya secara langsung,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Khairuddin Simanjuntak dorong Bupati Pasaman fokus benahi pertanian

    Khairuddin Simanjuntak dorong Bupati Pasaman fokus benahi pertanian

    Foto: Mustofa/Radio Elshinta

    Khairuddin Simanjuntak dorong Bupati Pasaman fokus benahi pertanian
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 30 Mei 2025 – 17:47 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah melantik bupati terpilih Kabupaten Pasaman Welly Suheri-Parulian Dalimunte hasil pemungutan suara ulang 2025. Pelantikan berlangsung di Auditorium Gubernur Sumbar, Jalan Sudirman Kota Padang, Jum’at (30/5). 

    Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Khairuddin Simanjuntak mengatakan, sektor pertanian harus menjadi perhatian khusus bupati dan wakil Bupati ke depan, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa.

    Sebagai daerah pertanian yang masyarakatnya sebagian besar petani, perhatian besar bupati harus diarahkan ke sektor tersebut. Apalagi pemerintah provinsi Sumatera Barat menjadikan sektor pertanian menjadi salah satu program unggulan dengan mengalokasikan 10 persen anggaran ke sektor pertanian.

    Menurut Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumbar, Khairuddin Simanjuntak, apabila perhatian terhadap sektor pertanian dilakukan secara maksimal, tidak hanya mewujudkan kembali kejayaan Pasaman sebagai lumbung beras di Sumbar, juga akan dapat menjadi penyumbang utama di Sumbar. Hal ini sejalan dengan asca cita Presiden RI dalam mewujudkan swasembada pangan.

    Khairuddin Simanjuntak mengatakan, perhatian khusus terhadap sektor pertanian, bukan berarti perhatian terhadap sektor lain tidak perlu.

    Visi dan misi kepala daerah harus sejalan dengan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Perhatian terhadap semua sekolah harus sejalan dengan RPJMD maupun RPJMN.

    Sementara itu, pelaksanaan pemungutan suara ulang yang digelar 19 April 2025, Paslon nomor urut 1, Welly Suheri-Parulian meraih suara 61,391 atau 43,35 persen. Paslon nomor urut 2, Mara Ondak-Desrizal meraih suara 40.907 atau 35,24 persen. Sedangkan, paslon nomor urut 3, Sabar AS -Sukardi meraih suara 30.319 atau 21,40 persen.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tiga Besar Kandidat Sekda Bondowoso Masih Dirahasiakan, Menunggu Pertek BKN

    Tiga Besar Kandidat Sekda Bondowoso Masih Dirahasiakan, Menunggu Pertek BKN

    Bondowoso (beritajatim.com) – Tiga besar kandidat terbaik hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso masih dirahasiakan.

    Proses saat ini masih menunggu terbitnya persetujuan teknis (pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelum diumumkan ke publik.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso, Mahfud Junaidi, menjelaskan bahwa pihaknya belum bisa mengungkap siapa saja tiga kandidat teratas hasil seleksi. Hal itu karena proses verifikasi masih berjalan di BKN.

    “Setelah diverifikasi oleh BKN, ya baru akan kami umumkan siapa saja tiga kandidat besar Sekda Bondowoso. Saat ini masih dalam proses verifikasi, baik nilai, ketentuan, dan sebagainya. Nanti setelah pertek BKN keluar, baru tiga besar itu akan diumumkan,” ujarnya, Jumat (30/5/2025).

    Ia menegaskan bahwa pemilihan tiga nama terbaik merupakan kewenangan penuh Panitia Seleksi (Pansel), yang berbasis pada hasil penilaian terintegrasi dalam sistem aplikasi.

    “Penentuan itu di tangan Pansel. Karena ini kan berbasis aplikasi, secara otomatis berkaitan dengan nilai. Misalnya si A hasilnya sekian, si B sekian. Pansel sudah mengirim tiga nama, dan yang tahu tiga nama itu ya hanya Pansel. Kami tidak punya kewenangan,” jelas Mahfud.

    Sebelumnya, Ketua Pansel, Prof. Dr. Ach. Halim Soebahar, MA., dalam pengumuman bernomor 11/PANSEL-JPTP-SEKDA/V/2025 tertanggal 29 Mei 2025, menyatakan bahwa seluruh tahapan seleksi, termasuk penulisan makalah dan wawancara, telah digelar pada 26 Mei 2025 di Kantor BKD Provinsi Jawa Timur di Surabaya.

    “Masih proses di Wasdal BKN, begitu alur perteknya,” ujar Prof Halim saat dikonfirmasi.

    Adapun delapan peserta yang mengikuti tahapan seleksi sejak administrasi hingga wawancara antara lain:
    1. Drs. Agung Tri Handono, S.H., M.M. – Kepala Dispendukcapil Bondowoso
    2. Dr. Fathur Rozi, M.Fil.I – Kepala DPMD Kabupaten Probolinggo
    3. Dr. Hari Cahyono, S.T., M.M. – Asisten Administrasi Umum Setda Bondowoso
    4. Hendri Widotono, S.Pt., M.P. – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bondowoso
    5. Dr. Mohammad Imron, M.M.Kes. – Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Bondowoso
    6. Sholikin, S.Pd., S.H., M.Si. – Sekretaris DPRD Bondowoso
    7. Drs. Sigit Purnomo, M.M. – Kepala BPBD Bondowoso
    8. Taufan Restuanto, S.Pd., M.Si. – Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan Setda Bondowoso

    Nama tiga besar masih disimpan hingga terbitnya pertek dari BKN. Setelah itu, Bupati Abdul Hamid Wahid akan memilih satu dari tiga kandidat tersebut sebagai Sekda definitif. (awi/ted)

  • PKS di Tlatah Islam Tradisional (Bersambung): Raihan Kursi DPR RI Naik 150 Persen di Pemilu 2024

    PKS di Tlatah Islam Tradisional (Bersambung): Raihan Kursi DPR RI Naik 150 Persen di Pemilu 2024

    Surabaya (beritajatim.com) -Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lahir, tumbuh, dan berkembang pasca-reformasi 1998. Awal berdiri dan masuk ke gelanggang politik nasional, PKS bernama Partai Keadilan (PK) di Pemilu 1999. PK tak lolos parliementary threshold (PT). PK berubah menjadi PKS dan lolos ke parlemen berdasar hasil Pemilu 2004, pemilu kedua setelah Reformasi 1998.

    Hanya sekali PKS tak mendapatkan kursi di DPR RI, yakni hasil Pemilu 1999. Setelah itu, baik di Pemilu 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024, partai yang memiliki relasi historis, kultural, dan sosial dengan pemilih Islam Modernis ini mampu lolos PT. Bisa menempatkan politikusnya di kursi DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di Indonesia. Partai ini sempat selama 10 tahun berada di luar ring kekuasaan, tepatnya era Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode, 2014-2019 dan 2019-2024.

    Bagaimana potret PKS di tlatah politik Jatim? Jatim selama ini dikenal sebagai kawasan politik yang secara historis, kultural, dan sosiologis dekat dengan kalangan Islam Tradisional (NU) dan Nasionalis Soekarnoisme (PNI dan PDIP). Tak gampang bagi PKS bisa mengais ceruk suara di Jatim. Sejak Pemilu 1955 hingga 2024, wilayah politik ini dikenal sebagai basis tradisional partai yang dekat dengan NU dan partai yang punya jalinan historis kuat serta erat dengan PNI.

    “Kita mesti kerja keras dan terus menjalin silaturahmi dengan berbagai kalangan di Jatim, termasuk dengan komunitas kiai dan pondok pesantren,” kata Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan saat bersilaturahmi ke kantor beritajatim.com, Jalan Kutisari IX No.2 Wonocolo, Kota Surabaya beberapa waktu lalu.

    Di ranah politik Jatim, PKS tak berada di posisi bawah. Tepatnya ranking partai ini di Jatim adalah tengah bawah. Merujuk hasil Pileg 2024, PKS Jatim mampu menempatkan 5 kader terbaiknya duduk di kursi DPRD Jatim.

    PKS mampu merebut 5 kursi DPRD Jatim dari lima daerah pemilihan (Dapil) berbeda: masing-masing satu kursi dari Dapil Kota Surabaya, Dapil Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang, Dapil Kabupaten Ngawi,Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Trenggalek, Dapil Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu, serta Dapil Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep.

    “Di Pileg 2024, untuk kursi DPR RI dapat lima kursi dibanding Pileg 2019 dengan dua kursi. Jadi, terjadi kenaikan 150 persen untuk kursi DPR RI,” tegas Irwan, politikus kelahiran Kabupaten Karawang, Jabar dan alumni Fisip Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

    Pada Pileg 2024, raihan suara PKS Jatim untuk kursi DPR RI mengalami kenaikan hampir 300 ribu suara. Pada Pileg 2019 untuk DPR RI, PKS merebut 858.316 suara, sedangkan di Pileg 2024 untuk DPR RI dengan 1.129.997 suara. “Lumayan kenaikan suaranya, sehingga logis kursi kita naik dari dua menjadi lima kursi,” ungkapnya.

    Tak hanya suara untuk DPR RI, pada Pileg 2024, PKS Jatim membubuhkan perkembangan capaian positif suara untuk DPRD kabupaten/kota dan DPRD provinsi. Untuk suara DPRD kabupaten/kota se-Jatim naik menjadi 1.426.834 suara (Pileg 2024) dari sebelumnya 1.363.197 suara (Pileg 2019). Sedangkan untuk suara DPRD provinsi dari 995.390 suara (Pileg 2019) menjadi 1.307.657 suara (Pileg 2024).

    “Total kursi PKS di DPRD kabupaten/kota di seluruh Jatim sebanyak 104 kursi, sedangkan kursi PKS di DPRD Jatim sebanyak lima kursi atau naik satu kursi dibanding 2019 dengan 4 kursi. Kendati terjadi banyak kenaikan suara dibanding Pileg 2019, PKS hanya tambah satu kursi di DPRD Jatim. Hal itu terjadi karena perubahan dapil,” tegas Irwan Setiawan. [air/bersambung]

  • Reuni Akbar Undar Jombang 2025: Silaturahmi, Testimoni, dan Gagasan untuk Negeri

    Reuni Akbar Undar Jombang 2025: Silaturahmi, Testimoni, dan Gagasan untuk Negeri

    Jombang (beritajatim.com) — Sejumlah pejabat dan aktivis era 1990-an dijadwalkan hadir dan memberikan testimoni dalam gelaran Alumni Tilik Kampus dan Reuni Akbar Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang 2025.

    Acara ini menjadi momentum penting bagi Undar untuk menegaskan kontribusinya dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) multidimensi—berkompeten secara akademis, vokal dalam pergerakan sosial, dan berperan di berbagai level kepemimpinan.

    Ketua Pelaksana Reuni Akbar Undar 2025, Nur Rohman, menyatakan bahwa antusiasme alumni sangat tinggi. Para alumni dari berbagai daerah di Indonesia telah menyatakan kesiapannya untuk datang ke kampus yang berlokasi di Jalan Gus Dur, Jombang.

    “Ini rombongan dari Jateng sudah ada yang sampai Jombang. Kalau yang dari Cirebon, Indramayu dan beberapa daerah Jabar lainnya nanti malam sampai di Undar,” kata alumnus Fakultas Teknik angkatan 1995 tersebut, Jumat (30/5/2025).

    Sejak Jumat (30/5/2025) siang, suasana kampus Undar sudah mulai bersolek. Sejumlah alumni datang lebih awal. Panitia pun menyambut kedatangan mereka dengan hangat, menyediakan fasilitas istirahat, dan memasang ucapan selamat datang di gerbang utama kampus.

    Acara resmi akan dimulai Sabtu (31/5/2025) malam, diawali dengan sambutan Rektor Undar, Amir Maliki Abitolkha. Ia akan menyampaikan ucapan selamat datang kepada para alumni serta menggambarkan perkembangan terbaru kampus.

    Malam harinya, sesi Selayang Pandang akan menghadirkan para mantan aktivis Undar yang dahulu menjadi motor penggerak perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Mereka di antaranya Syamsunar, Muhammad Rifki, dan Munasir Huda.

    Dua nama terakhir pernah menjadi tahanan politik setelah ditangkap saat demonstrasi besar di Gedung DPR RI pada Desember 1993 dengan tuntutan ‘Seret Soeharto ke Sidang Istimewa’. Keduanya sempat ditahan di Rutan Salemba.

    Aktivis lainnya yang dijadwalkan menyampaikan pandangan mereka adalah Kholilurrahman Wafi, Ubaidillah Haris, serta Agus Jui Purmawan, mantan Ketua SMPT (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi). Testimoni mereka akan menjadi refleksi penting tentang peran alumni dalam sejarah demokrasi Indonesia.

    Sementara pada Minggu siang, acara berlanjut dengan kehadiran sejumlah alumni yang kini memegang posisi strategis di pemerintahan. Mereka antara lain Bupati Blora Jawa Tengah Arief Rohman, anggota DPR RI dapil Jawa Tengah IV Hamid Noor Yasin, anggota DPRD Jawa Tengah dapil 12 Abdul Aziz, serta Asisten Administrasi Umum Pemprov Jatim Ahmad Jazuli, yang juga dikenal sebagai mantan Pj Bupati Mojokerto dan mantan Sekdakab Jombang.

    “Tujuan utama dari reuni akbar ini bukan sekadar nostalgia, namun juga memperkuat jaringan alumni dalam berbagai sektor, membuka ruang kolaborasi lintas bidang, dan menegaskan bahwa Undar Jombang telah melahirkan SDM yang berkiprah di ranah politik, birokrasi, hingga aktivisme, serta sektor lain,” pungkasnya. [suf]

  • Fraksi PDIP Soroti Tingginya Perkawinan Anak dan Kemiskinan Ekstrem di Jatim

    Fraksi PDIP Soroti Tingginya Perkawinan Anak dan Kemiskinan Ekstrem di Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Indriani Yulia Mariska, menyoroti dua persoalan serius yang masih membayangi pembangunan sosial di Jawa Timur: tingginya angka perkawinan anak dan kemiskinan ekstrem. Ia menilai kedua isu tersebut menyangkut masa depan generasi muda dan efektivitas kebijakan daerah.

    “Kasus perkawinan anak masih tetap tinggi di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama bahwa angka Dispensasi Kawin Jawa Timur pada tahun 2022 sebesar 15.095, tahun 2023 sebesar 12.334 dan tahun 2024 sebanyak 8.753,” kata Indriani saat dikonfirmasi, Jumat (30/5/2025).

    Meskipun angka dispensasi kawin menunjukkan tren menurun, Indriani menyatakan bahwa jumlah tersebut tetap mengkhawatirkan dan mencerminkan adanya persoalan struktural dalam masyarakat. Ia juga menekankan bahwa data tersebut hanya mencerminkan fenomena yang tercatat secara resmi.

    “Data tersebut merupakan data formal yang tercatat pada Pengadilan Tinggi Agama. Namun perkawinan anak yang tidak melalui dispensasi kawin justru lebih banyak di tengah masyarakat,” tegasnya.

    Indriani menegaskan bahwa penyelesaian persoalan ini memerlukan pendekatan lintas sektor dan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan, kesehatan, dan tokoh masyarakat.

    “Hal ini berarti kasus perkawinan anak menjadi permasalahan pembangunan Provinsi Jawa Timur yang harus disinergikan dengan instansi terkait dan masyarakat,” tandasnya.

    Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti kemiskinan ekstrem yang dinilai masih menjadi tantangan utama di Jatim. Data menunjukkan, per September 2024 persentase penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 9,56 persen, turun 0,23 persen dibandingkan Maret 2024.

    “Persentase penduduk miskin hingga September 2024 mengalami penurunan menjadi 9,56 persen, turun sebesar 0,23 persen dibandingkan Maret 2024. Ini masih belum maksimal sehingga perlu digenjot lagi penurunannya,” ungkap Indriani.

    Ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat strategi intervensi terpadu, terutama di daerah yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.

    “Upaya ekstra masih dibutuhkan, terutama di wilayah dengan kategori kemiskinan ekstrem, dengan mensinergikan kerja dan anggaran lintas OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” pungkasnya. [asg/beq]

    Fraksi PDIP DPRD Jatim soroti tingginya angka perkawinan anak dan kemiskinan ekstrem, desak Pemprov lakukan intervensi lintas sektor.

  • Wali Kota Malang Puji Kinerja Perangkat Daerah Usai Raih WTP 14 Kali Beruntun

    Wali Kota Malang Puji Kinerja Perangkat Daerah Usai Raih WTP 14 Kali Beruntun

    Malang (beritajatim.com) – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menerima langsung penghargaan atas pencapaian dan prestasi penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI di Kantor BPK RI perwakilan Jawa Timur pada Selasa (27/5/2025) kemarin.

    Direktur pengelolaan pemeriksaan VI sekaligus pelaksana harian Kepala BPK perwakilan propinsi Jawa Timur Ayub Amali menyerahkan LHP LKPD ini kepada Pemerintah Daerah di Propinsi Jawa Timur. Untuk, Kota Malang menjadi salah satu dari 14 kabupaten atau kota yang berhasil membawa pulang predikat WTP. Prestasi ini menjadi catatan mulus karena ke 14 kalinya bagi Pemerintah Kota Malang.

    “Syukur Alhamdulillah, hari ini kita bisa mengulang prestasi tahun sebelumnya dan ini sudah berturut-turut kita mendapat penilaian WTP, saya berterimakasih dan ini tidak lepas dari kolaborasi semuanya, perangkat daerah dan juga DPRD, ini menjadi kombinasi yang mbois,” ujar Wahyu, Kamis, 29 Mei 2025.

    Wahyu mengatakan raihan ini menjadi semangat dan modal positif dalam mensukseskan program-program yang dicanangkannya selama menahkodai Pemerintah Kota Malang 5 tahun ke depan. Semuanya telah terangkum dalam 5 program unggulan dan 10 dasa Bhakti.

    Wahyu bertekad akan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Kota Malang dan memberikan nilai positif bagi masyarakat Kota Malang. Wahyu juga akan terus berkolaborasi dengan berbagai stakeholder agar prestasi yang didapat dapat terus dipertahankan di tahun-tahun mendatang.

    “Nah, ini menjadi semangat, jadi pelecut untuk terus bekerja, berkarya mensukseskan program yang sudah saya tetapkan bersama mas Wawali. Tentu harapannya kualitas kinerja yang baik akan memberikan dampak yang baik pula bagi masyarakat, jadi saya berpesan mari terus kita tingkatkan, kita pertahankan tentu dengan kolaborasi yang sudah kita bangun bersama,” kata Wahyu.

    Wahyu juga menyampaikan rasa terimakasih nya kepada masyarakat Kota Malang atas dukungan yang diberikan bagi Pemerintah Kota Malang. Menurutnya, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan agar kinerja Pemerintah Kota Malang terus meningkat kedepannya.

    “Saya juga ingin berterimakasih kepada masyarakat Kota Malang, ini (WTP) adalah keberhasilan kita semua, hasil kolaborasi kita semua, terimakasih sekali lagi saya mengajak masyarakat terus berperan aktif mensukseskan program-program agar kita semua lebih mbois lagi,” ujarnya. (luc/kun)

  • Ekonomi Lesu, DPRD Jatim Ajak Mahasiswa Jadi Motor UMKM dan Koperasi

    Ekonomi Lesu, DPRD Jatim Ajak Mahasiswa Jadi Motor UMKM dan Koperasi

    Tuban (beritajatim.com) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menggelar Sosialisasi UMKM dan Koperasi di kampus Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama (IIKNU) Tuban, Kamis (29/05/2025).

    Anggota DPRD Provinsi Jatim, Ony Setiawan mengatakan bahwa ekonomi saat ini sedang tidak baik-baik saja, sehingga perlu adanya upaya menggugah peran pemuda dalam hal tersebut. “Orientasinya ke UMKM dan Koperasi, sehingga peran pemuda menjadi motor penggeraknya,” ujar Ony Setiawan.

    Pria yang akrab disapa Ony ini juga menjelaskan, bahwa daya beli saat ini menurun. Ia berharap dengan semangat perjuangan anak muda saat ini bisa menjadi motor penggerak dalam perekonomian.
    “Mereka itu kan lebih update, ketimbang kita-kita ini, mereka bisa lebih berinovasi,” imbuhnya.

    Adapun kegiatan seperti ini rutin dilakukan, mengingat ketertarikan pemuda di UMKM dan Koperasi lebih banyak. Pihaknya akan menindak lanjuti dengan membuat pelatihan manajemen wirausaha.

    Sementara itu, Rektor IIKNU Tuban Dr. H. Miftahul Munir memberikan apresiasi terhadap DPRD Provinsi Jawa Timur yang menyelenggarakan kegiatan ini untuk para mahasiswa. “Di kampus kami ada koperasi mahasiswa, tentu ini melatih kemandirian mereka,” tutur Munir sapanya.

    Selain itu, pada hari minggu saat Car Free Day, mahasiswa praktik berwirausaha. Selain menjadi perawat, bidan atau tenaga kesehatan, outputnya mereka nanti bisa berwirausaha dan membuka peluang kerja. [dya/kun]

  • Bekupon di TPU Rangkah Dibongkar, DPRD Surabaya: Jangan Cuma Sekali, Awasi Terus!

    Bekupon di TPU Rangkah Dibongkar, DPRD Surabaya: Jangan Cuma Sekali, Awasi Terus!

    Surabaya (beritajatim.com) – Penertiban bekupon di kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Rangkah oleh Satpol PP bersama TNI-Polri menuai respons positif dari legislatif.

    Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Mohammad Saifuddin, menyatakan bahwa langkah tersebut perlu diapresiasi karena menyentuh persoalan yang sudah lama dikeluhkan masyarakat.

    Menurutnya, kegiatan di balik keberadaan bekupon yakni indikasi praktik judi merpati telah mencoreng ketertiban sosial, terlebih ketika berlokasi di lahan pemakaman umum yang seharusnya dijaga kesakralannya.

    “Penertiban ini merupakan langkah konkret dan perlu didorong terus secara berkala. DPRD sangat mendukung jika ini dilakukan bukan hanya karena tekanan publik sesaat, tapi menjadi komitmen jangka panjang dalam menjaga marwah kota Surabaya,” ujar Mohammad Saifuddin, Kamis (29/5/2025).

    Politisi Demokrat tersebut menilai bahwa lokasi TPU bukan hanya tempat pemakaman, tapi juga ruang publik yang mesti bersih dari kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban dan merusak moralitas lingkungan sekitar. Dia mengingatkan bahwa indikasi perjudian dalam bentuk apapun tidak boleh ditoleransi.

    “Kami mendorong aparat gabungan dan pemkot untuk melakukan evaluasi dan pemantauan rutin. Jangan sampai setelah ditertibkan, muncul lagi secara diam-diam. Pengawasan harus berkelanjutan,” tegasnya.

    Dia juga meminta agar pemerintah kota tidak hanya bertindak represif, tapi juga memberikan solusi bagi masyarakat yang terdampak penertiban, terutama jika ada warga yang menggantungkan ekonomi pada aktivitas nonformal di area tersebut.

    “Sosialisasi dan pendekatan humanis penting, tapi tetap tidak boleh ada kompromi terhadap aktivitas ilegal. Ini bagian dari menjaga wibawa hukum di tingkat lokal,” tambah Saifuddin.

    DPRD Surabaya juga mendukung adanya patroli rutin lintas institusi, sebagaimana rencana lanjutan dari Satpol PP, TNI, dan Polri untuk memastikan lokasi tersebut benar-benar steril dari aktivitas melanggar hukum.

    “Kami juga mengingatkan kepada camat dan lurah setempat untuk tidak menutup mata. Ini tanggung jawab moral yang harus diemban bersama, termasuk dalam pelibatan RT/RW dan tokoh masyarakat,” tutupnya. [asg/kun]

  • KPK Cecar 5 Anggota DPRD OKU soal Penetapan APBD Terkait Kasus Proyek PUPR

    KPK Cecar 5 Anggota DPRD OKU soal Penetapan APBD Terkait Kasus Proyek PUPR

    Jakarta –

    KPK telah memeriksa lima orang anggota DPRD Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel) terkait kasus dugaan suap dan pemotongan anggaran pada proyek di Dinas PUPR. Tim penyidik KPK mencecar kelimanya tentang proses penetapan dan penganggaran APBD.

    “Para saksi hadir dan didalami terkait proses penganggaran dan penetapan APBD,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (29/5/2025).

    Budi mengatakan kelima anggota DPRD OKU itu diperiksa pada Rabu (28/5). Mereka diperiksa di gedung Merah Putih KPK.

    Berikut ini daftar 5 orang yang diperiksa tersebut:

    1. Hendro Saputra Jaya, anggota DPRD Kabupaten OKU Periode 2024-2029
    2. Suharman, anggota DPRD Kabupaten OKU Periode 2024-2029
    3. Yoelandre Pratama Putra, anggota DPRD Kabupaten OKU Periode 2024-2029
    4. Sapriyanto, anggota DPRD Kabupaten OKU Periode 2024-2029
    5. Martin Arikadi, anggota DPRD Kabupaten OKU Periode 2024-2029

    Kasus ini berawal saat tiga anggota DPRD OKU menagih fee proyek yang telah disepakati sejak Januari 2025 ke Nopriansyah selaku Kepala Dinas PUPR OKU karena sudah mendekati Lebaran. Nopriansyah pun menjanjikan fee yang diambil dari sembilan proyek di OKU tersebut cair sebelum Lebaran.

    Pada 13 Maret 2025, Nopriansyah menerima uang Rp 2,2 miliar dari Fauzi selaku pengusaha. Nopriansyah juga telah menerima Rp 1,5 miliar dari Ahmad. Uang itu diduga akan dibagikan kepada anggota DPRD OKU.

    Pada 15 Maret, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para tersangka itu. KPK mengamankan uang Rp 2,6 miliar dan mobil Fortuner dari OTT itu.

    1. Ferlan Juliansyah (FJ) selaku anggota Komisi III DPRD OKU
    2. M Fahrudin (MFR) selaku Ketua Komisi III DPRD OKU
    3. Umi Hartati (UH) selaku Ketua Komisi II DPRD OKU
    4. Nopriansyah (NOP) selaku Kepala Dinas PUPR OKU
    5. M Fauzi alias Pablo (MFZ) selaku swasta
    6. Ahmad Sugeng Santoso (ASS) selaku Swasta.

    (ial/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini