Kementrian Lembaga: DPRD

PDIP Surabaya Peringati Hari Lahir Pancasila, Yordan: Jangan Jadikan Partai Sekadar Guyonan

Surabaya (beritajatim.com) — Dalam suasana khidmat dan penuh semangat nasionalisme, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surabaya memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni dengan menggelar upacara bendera.

Kegiatan ini sekaligus menjadi pembuka Bulan Bung Karno yang diperingati sepanjang Juni 2025 oleh jajaran partai berlambang banteng moncong putih itu.

Upacara dilaksanakan di halaman Kantor DPC PDIP Surabaya dan diikuti oleh pengurus DPC, anggota Fraksi DPRD Kota Surabaya dari PDIP, ketua PAC, ketua ranting, serta kader dari berbagai wilayah kota.

Mereka hadir bukan hanya untuk merayakan, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai ideologis partai dan negara.

Bertindak sebagai inspektur upacara, Plt Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Yordan M. Batara Goa menyampaikan amanat yang sarat pesan ideologis dan kritik internal.

Dia menegaskan pentingnya menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai hari refleksi atas keutuhan bangsa yang terus diuji oleh zaman.

“Hanya ada dua hari libur nasional yang benar-benar sakral dalam sejarah bangsa kita, yaitu 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan dan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila,” ujar Yordan, Minggu (1/6/2025).

Yordan menegaskan bahwa kemerdekaan tanpa Pancasila hanya akan menjadi kemerdekaan fisik semata, tanpa arah dan tujuan yang menyatukan. Dalam konteks ini, Pancasila diposisikan sebagai fondasi kebangsaan yang tak bisa ditawar.

“Bung Karno berkata, hanya Pancasila lah yang bisa mempersatukan bangsa ini. Oleh karena itu, 1 Juni ditetapkan sebagai hari libur agar kita berhenti sejenak dari kesibukan dan kembali mengingat nilai-nilai Pancasila,” jelasnya.

Yordan juga menyentil arah perjuangan politik partai. Dia menegaskan bahwa menjadi kader PDIP tidak boleh berhenti pada rutinitas seremonial, tapi harus menjiwai semangat perjuangan Bung Karno, khususnya dalam upaya mewujudkan keadilan sosial.

“Kita ingin agar tidak ada satu pun warga negara Indonesia yang miskin, yang tidak sekolah, yang tidak sejahtera. Itu tujuan utama kita berpartai, bukan sekadar kegiatan rutinitas,” tandasnya.

Dia bahkan mengingatkan dengan keras agar para kader tidak menjadikan partai sebagai ajang personal atau sebatas aktivitas sosial biasa.

“Kalau hari ini kita pakai pin Bung Karno di dada kita, maka semangat Bung Karno juga harus ada dalam jiwa kita. Berpartai bukan untuk guyonan, bukan sekadar hobi, tapi karena kita sudah selesai dengan kepentingan pribadi,” tegasnya.

Rangkaian Bulan Bung Karno akan terus bergulir hingga akhir Juni dengan berbagai kegiatan ideologis, edukatif, dan sosial.

“Ini dimaksudkan sebagai upaya membumikan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme di tengah masyarakat, sekaligus menguatkan akar ideologis partai di Kota Pahlawan,” tandas Yordan.[asg/ted]

01/06/2025 15:45
Dukung Penutupan Permanen Tambang Batu Alam Cirebon, Ono Surono Dorong Evaluasi Tambang Galian C di Jawa Barat

Liputan6.com, Cirebon Insiden longsor gunung kuda Cirebon menjadi sorotan DPRD Provinsi Jawa Barat. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono sempat hadir memantau proses pencarian dan evakuasi korban longsor Gunung Kuda Cirebon.

Saat meninjau ke lokasi, Ono Surono mengaku sudah mengikuti perkembangan dan dinamika yang terjadi pada kawasan tambang batu alam Cirebon ini. Ia mengaku sudah mendengar langsung peringatan yang berulang kali disampaikan Pemprov Jawa Barat terkait metode pertambangan hingga perizinan.

“Saya sudah mendengar langsung bahwa Pemprov Jabar sudah beberapa kali memperingati untuk mengubah metode penambangan. Ini menjadi catatan juga untuk memang tidak hanya sekedar memberikan izin saja tapi metode harus benar-benar dibuat dengan prinsip lingkungan dan keselamatan kerja,” kata Ono Surono, Sabtu (31/5/2025).

Ia mengapresiasi keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menutup permanen kegiatan tambang batu alam di Gunung Kuda hingga mengeluarkan edaran terkait moratorium izin tambang. Dari peristiwa tersebut, DPRD Jawa Barat menginginkan adanya evaluasi total seluruh tambang galian C yang ada di Jawa Barat.

Dalam evaluasi tersebut, katanya, harus ada kajian lingkungan hingga kajian keselamatan. Ia mendorong agar Pemprov Jabar tidak ragu menutup aktivitas tambang lain apabila tidak menjalankan rekomendasi sesuai dengan izin.

“Jangan ragu untuk menutup tambang-tambang apabila tidak menjalankan rekomendasi sesuai dengan izin,” ujarnya.

Namun demikian, Ono mengingatkan Pemprov Jabar maupun Pemkab Cirebon agar memikirkan dampak dari penutupan permanen tambang batu alam di Gunung Kuda Cirebon ini. Menurutnya, salah satu dampak penutupan tambang batu alam adalah meningkatnya jumlah pengangguran di Jawa Barat.

Ia merekomendasikan Gubernur Jawa Barat, Bupati Cirebon untuk membuat treatmen kepada pekerja tambang usai penutupan permanen. Ono mengaku optimis masih ada peluang usaha lain yang bisa dimanfaatkan masyarakat eks pekerja tambang.

01/06/2025 13:46
ASN di Tulungagung Bakal Terima Gaji ke-13, Total Anggaran Capai Rp60 Miliar

Tulungagung (beritajatim.com) – Pemkab Tulungagung telah mengalokasikan anggaran untuk membayar gaji ke 13 buat ASN. Besaran anggaran yang disiapkan mencapai Rp 60 miliar.

Tak hanya ASN, para anggota DPRD juga akan mendapat gaji ke-13 ini. Saat ini mereka masih menunggu petujuk teknis dari pemerintah pusat terkait pencairan gaji tersebut. Nantinya jika regulasi sudah turun, mereka akan segera mencairkannya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung, Galih Nusantoro mengatakan pencairan gaji 13 ini rencananya akan dilakukan pertengahan bulan ini. Namun, pencairannya masih menunggu lampu hijau dari pemerintah pusat berupa regulasi resmi.

“Anggaran sudah kami siapkan. Saat ini, tinggal menunggu peraturan pemerintah atau instruksi presiden sebagai dasar teknis penyaluran,” ujarnya, Minggu (1/6/2025).

Dari total anggaran Rp 60 miliar tersebut, sekitar Rp50 miliar akan dialokasikan untuk pembayaran gaji 13 para PNS dan PPPK yang merupakan ASN, sementara sisanya digunakan untuk berbagai tunjangan yang menyertai, seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Menariknya, anggota DPRD juga tak ketinggalan mendapat jatah gaji ke-13. Untuk 50 anggota dewan, Pemkab Tulungagung menyiapkan anggaran sebesar Rp 207 juta. ” Kita juga mengalokasikan gaji 13 untuk anggota DPRD Tulungagung,” tuturnya.

Tidak semua ASN mendapatkan gaji 13. Galih mejelaskan bahwa gaji 13 ini hanya diberikan kepada ASN dan PPPK yang telah memiliki masa kerja minimal dua tahun. Sedangkan bagi ASN dan PPPK yang masa kerjanya masih dibawah 2 tahun tidak mendapatkannya.

“PPPK dan CPNS yang baru saja menerima SK pengangkatan pada tanggal 28 Mei 2025 belum memenuhi syarat. Jadi, mereka belum bisa menerima gaji ke-13 tahun ini,” pungkasnya. [nm/aje]

01/06/2025 13:14
Miris! Pasien Meninggal Dunia Seusai Ditolak IGD RSUD Rasidin Padang

Padang, Beritasatu.com – Peristiwa memilukan menimpa seorang warga Kota Padang, Desi Erianti (37). Ia meninggal dunia setelah diduga ditolak pelayanan oleh petugas Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Rasidin, Sabtu (31/5/2025), dini hari.

Korban yang merupakan warga Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, datang ke IGD sekitar pukul 00.15 WIB dalam kondisi sesak napas. Ia diantar oleh keluarganya menggunakan becak motor dan membawa Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai jaminan pelayanan.

Namun, menurut kesaksian Suyudi, adik korban, petugas IGD menolak memberikan penanganan dengan alasan kondisi Desi tidak termasuk dalam kategori darurat.

“Petugas bilang bukan kasus gawat darurat, jadi kami disuruh ke layanan umum, tetapi itu sudah tengah malam dan kami tidak punya uang untuk ke tempat lain,” ujar Suyudi.

Karena keterbatasan biaya dan waktu yang sudah larut malam, keluarga membawa Desi kembali ke rumah. Namun, kondisi korban semakin memburuk.

Keesokan paginya, Desi dibawa ke RS Siti Rahmah, rumah sakit swasta di Padang. Sayangnya, nyawa Desi tak tertolong. Ia menghembuskan napas terakhir pada Sabtu siang.

DPRD Padang Panggil Pihak RS

Kejadian ini mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, yang langsung mengunjungi rumah duka. Ia menyatakan keprihatinan dan menyebut peristiwa serupa telah terjadi berulang kali.

“Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Hari Senin sebelum rapat paripurna, kami akan panggil direksi RSUD Rasidin, Dinas Kesehatan, dan BPJS untuk meminta penjelasan,” tegasnya.

Peristiwa ini kembali memicu sorotan tajam terhadap sistem layanan darurat di rumah sakit pemerintah, khususnya menyangkut akses pasien miskin atau darurat tanpa biaya tunai.

Publik mendesak evaluasi serius terhadap SOP IGD serta penguatan pemahaman petugas terhadap klasifikasi gawat darurat, terutama ketika pasien membawa jaminan seperti KIS.

Jenazah pasien yang sempat ditolak oleh IGD RSUD Rasidin itu dimakamkan di TPU Air Dingin, Minggu (1/6/2025) siang.

01/06/2025 12:01
Andre Rosiade Serahkan Bantuan Ambulans ke Masjid Al Iman di Padang

Jakarta –

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyerahkan bantuan ambulans ke Masjid Al Iman, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumbar, beberapa waktu lalu.

“Bantuan ambulans ini patut kita syukuri. Ini merupakan bagian dari komitmen kami sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, partainya pak Prabowo,” kata Andre dalam keterangan tertulis, Minggu (1/6/2025).

Hal ini disampaikannya di hadapan jamaah Masjid Al Iman, sebagaimana disampaikan pada Minggu (1/6/2025).

Andre menegaskan, Partai Gerindra akan terus berupaya membangun Sumbar. Adapun upaya ini salah satunya diwujudkan melalui pembangunan Pasar Raya Padang yang luluh lantah akibat gempa bumi 2009 silam.

“Pasar Raya Fase VII hancur sejak 2009. Wali kota sudah berganti, gubernur juga sudah berganti. Yang bangun Partai Gerindra, yang bangun Andre Rosiade, anggarannya 100 miliar lebih,” sebut Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR.

Selain itu, Andre juga telah merealisasikan sejumlah proyek pembangunan strategis di Sumbar, seperti pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik.

Andre mengatakan juga terus berupaya menyelesaikan permasalah banjir di kawasan Rawang, Mata Air, Kota Padang serta pembangunan Jalan Air Dingin, dan Jalan Lintau-Payakumbuh yang rusak.

“Kemudian kawasan Rawang, Mata Air sejak tahun 1980 banjir, insya Allah dalam 1-2 tahun ini kita bereskan. Lalu jalan di Air Dingin kita akan bereskan anggarannya sudah disiapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo sebesar Rp296 miliar. Lalu kita juga akan siapkan ratusan miliar untuk pembangunan jalan Lintau-Payakumbuh,” tuturnya.

“Jadi tolong 2029 jangan lupa, jangan sampai kena janji manis dan omon-omon lagi. Mari kita rasional, objektif, jangan mau terpengaruh hoaks. Pilihlah pemimpin sesuai kinerja dan rekam jejaknya,” imbuh Andre.

Sementara itu, Ketua Masjid Al Iman Jayadisman mengaku salut dengan Andre yang selama ini bekerja nyata untuk masyarakat Sumbar. Menurutnya, Andre telah merealisasikan banyak aspirasi masyarakat, termasuk memperjuangkan proyek-proyek pembangunan skala besar di Sumbar.

“Izinkan kami atas nama jamaah Masjid Al Iman dan warga Gunung Pangilun dan sekitarnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Andre Rosiade yang telah memberikan bantuan satu unit ambulans,” katanya.

“Kinerja bapak Andre Rosiade tidak kita ragukan lagi, jangankan untuk memberi bantuan satu unit ambulans, ini masih masalah kecil. Masalah yang besar saja bisa beliau tangani, seperti pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik. Warga Sumbar sudah tau bagaimana lacuik tangan (kinerja-red) bapak Andre Rosiade,” lanjutnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Padang Mastilizal Aye menyatakan siap memperjuangkan pembangunan di Kelurahan Gunung Pangilun. “Nanti kumpulkan lagi RT/RW-nya, kita akan komunikasi ini apa yang bisa kita bantu untuk pembangunan Gunung Pangilun nanti,” ungkapnya.

Ia juga mendorong agar ada anggaran pokok pikiran (pokir) di DPRD Padang yang dialokasikan untuk proyek pembangunan di Kelurahan Gunung Pangilun.

“Bagaimana kita bersama-sama komitmen dan konsisten bahwa apa yang dikerjakan pak Andre Rosiade terus kita tingkatkan. Kita juga komitmen untuk memasukkan pokir untuk Kelurahan Gunung Pangilun,” pungkasnya.

(akd/akd)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

01/06/2025 12:00
Dirjenpas Libatkan Warga Binaan Lapas Subang Kontribusi Program Ketahanan Pangan

Jakarta –

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi, melibatkan narapidana atau wargan binaan Lapas di Sumbang berkontribusi pada program ketahanan pangan pemerintah. Mereka memanen bahan pangan belasan ton.

“Kita ingin meyakinkan masyarakat bahwa di balik tembok tinggi ini, berjalan proses pembinaan dan pemberdayaan warga binaan. Terus memupuk harapan untuk mereka warga binaan yang sempat tersesat, dapat menjelma menjadi insan mandiri berkompeten, yang telah menyadari kesalahannya dan siap kembali berperan positif di masyarakat,” kata Mashudi saat melakukan panen pertanian dan perikanan di Lapas Subang, Sabtu (31/5/2025).

Di lahan Lapas Subang seluas lebih dari 36 ribu meter, dipanen sekitar 12 ton padi, tanaman hortikultura, dan singkong. Selain panen juga dilakukan penebaran 80 ribu bibit ikan.

“Kami bangga bukan hanya karena semangat berkontribusi pada program ketahanan pangan pemerintah serta program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, namun karena di kesempatan yang sama warga binaan kami dapat terlibat juga, mengasah skill mereka, membangun jiwa entepreuner mereka, untuk bersemangat membangun usaha pda saatnya nanti mereka kembali ke masyarakat,” jelas Mashudi

“Semua hasil panen ini dikerjakan oleh warga binaan yang telah dilatih oleh petugas dan berkerjasama dengan mitra. Terima kasih saya juga untuk Kalapas Subang beserta jajaran dan tak lupa semua mitra yang mendukung pembinaan dan pemberdayaan ini,” lanjutnya.

Hadir pada kegiatan panen Ketua DPRD Subang, Forkopimda, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas, Direktur Tekhnologi dan Kerjasama dan mitra strategis. “Ini bukan hanya tentang panen, tetapi tentang semangat warga binaan mempersiapkan masa depan mereka selanjutnya dengan terlibat dalam ketahanan Lapas Subang, melalui pertanian dan perikanan,” imbuh Mashudi.

(maa/maa)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

01/06/2025 01:05
Revitalisasi Sungai Jadi Destinasi Wisata, DPRD Jombang Angkat Sumber Biru sebagai Role Model BUMDes

Jombang (beritajatim.com) – Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan perekonomian desa. Hal tersebut disampaikan oleh Octadella Bilyta Permatasari, Wakil Ketua DPRD Jombang, yang mendorong pemerintah setempat untuk lebih memberdayakan BUMDes agar dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PAD).

“Saya kemarin berkesempatan untuk keliling di beberapa tempat wisata di Wonosalam. Salah satunya Sumber Biru, Desa Wonomerto. Saya melihat Sumber Biru bisa dijadikan contoh pengelolaan BUMDes yang bagus di Jombang karena melibatkan warga sekitar dalam penjalanan usahanya,” jelas Della, panggilan akrab Octadella, Sabtu (31/5/2025).

Menurut Della, Sumber Biru merupakan contoh konkret pengelolaan potensi desa yang berhasil dioptimalkan menjadi sumber pendapatan. Tempat wisata tersebut bukan hanya menjadi daya tarik wisatawan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi warga sekitar.

Destinasi ini dikelola secara partisipatif, di mana warga sekitar terlibat langsung sebagai pelaku usaha seperti berjualan makanan dan minuman. Hal ini dinilainya sebagai praktik pemberdayaan ekonomi lokal yang patut ditiru oleh desa-desa lain di Jombang.

Yang menarik, lanjutnya, kawasan wisata ini sebelumnya adalah sungai yang tercemar sampah. Namun berkat inisiatif dan kerja keras para pemuda karang taruna Desa Wonomerto, sungai tersebut dibersihkan hingga kini menjadi destinasi yang asri dan berair jernih.

“Kerja keras pemuda karang taruna tersebut juga patut diapresiasi dan cukup inspiratif karena mereka dengan sukarela membersihkan sungai setiap hari selama hampir 6 bulan. Untuk menjadikan sungai benar-benar terbebas dari limbah dan bisa kembali dialiri air yang bersumber dari kaki gunung Anjasmoro,” imbuhnya.

Dengan contoh inspiratif tersebut, Della menegaskan perlunya sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengembangan BUMDes.

“Pemerintah Kabupaten Jombang harus mendorong sinergi lintas OPD dalam pemberdayaan BUMDes. Sehingga, perekonomian masyarakat bisa meningkat. Selain itu, BUMDes ke depan bisa sekaligus berjalan sinergis dengan Koperasi Desa Merah Putih dalam mengidentifikasi potensi desa demi mengoptimalkan potensi tersebut agar dapat menjadi pendapatan asli desa,” pungkasnya. [suf]

31/05/2025 20:48
Makam Wali Kota Pertama Surabaya Terlupakan, DPRD: Miris di Tengah HUT ke-732!

Surabaya (beritajatim.com) — Momentum Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-732, Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Mohammad Saifuddin, justru mengungkap kondisi memprihatinkan makam Wali Kota pertama Surabaya, dr. Radjamin Nasution.

Menurut Saifuddin, di tengah gelar Surabaya sebagai kota pahlawan dan rujukan nasional, perhatian terhadap tokoh pendirinya masih jauh dari layak.

Dia mengaku sedih ketika mengunjungi makam dr. Radjamin Nasution yang tampak tak terurus dan seolah dilupakan sejarah kota Surabaya.

“Di ultah yang ke-732 Surabaya, saya sedih melihat makam Wali Kota pertama Surabaya ini yang sangat miris, yaitu makam dr. Radjamin Nasution. Di sana seperti tak terurus dan minimnya prasasti yang menyebutkan bahwa beliau adalah Wali Kota pertama di Surabaya ini,” ujar Saifuddin, Sabtu (31/5/2025).

Saifuddin menegaskan bahwa penghargaan terhadap tokoh sejarah tidak boleh berhenti pada seremoni atau narasi kosong. Dia menilai, bentuk penghormatan nyata harus diwujudkan melalui perawatan makam, penyematan nama pada gedung atau jalan, serta pengenalan lebih luas terhadap sosok Radjamin Nasution kepada masyarakat.

“Apalagi Surabaya terkenal sebagai Kota Pahlawan. Jadi saya berharap kepada Pemkot untuk tidak melupakan dr. Radjamin Nasution yang memiliki banyak jasa bagi Surabaya ini,” kata politisi Demokrat ini,

Sebagai langkah konkret, dia menyarankan agar nama dr. Radjamin Nasution diabadikan sebagai nama jalan atau gedung pemerintahan di Surabaya. Hal ini, menurutnya, adalah cara terbaik untuk menanamkan nilai historis kepada generasi muda sekaligus menjaga identitas kota.

“Saya berharap harus ada gedung-gedung Pemkot dan jalan di Surabaya dengan nama dr. Radjamin Nasution. Ini bentuk penghormatan kepada para pendahulu kita dan sebuah bentuk penghormatan kepada beliau,” tegasnya.

Komisi A DPRD Surabaya juga berkomitmen untuk mendorong Pemkot agar lebih serius dalam merawat situs-situs bersejarah dan tokoh-tokoh penting kota. “Jangan sampai sejarah kota ini hanya menjadi arsip, tanpa sentuhan dalam ruang publik,” pungkas Saifuddin.[asg/kun]

31/05/2025 20:30
100 Hari Pramono-Rano Karno, Nasdem Jakarta Kritik Program MTU Belum Maksimal Megapolitan 31 Mei 2025

100 Hari Pramono-Rano Karno, Nasdem Jakarta Kritik Program MTU Belum Maksimal
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –

Program Mobile Training Unit
(MTU) dinilai masih belum maksimal dilaksanakan dalam 100 hari kerja Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.
Ketua Komisi B
DPRD DKI Jakarta
dari Fraksi Nasdem, Nova Harivan Paloh menyebut ketersediaan MTU masih terbatas di Jakarta Timur.
“Misalnya di Jakarta Timur, baru ada tujuh unit. Itu belum mencukupi,” kata Nova Harivan Paloh saat dihubungi, Sabtu (31/5/2025).
Selain itu, dia menekankan pentingnya
pelatihan kerja
sebagai pendamping program
Job Fair
.
“Job Fair memang langkah baik, tapi harus didorong dengan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja,” jelas Nova.
Nova juga mengatakan pelatihan kerja harus menghasilkan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat.
“Kita harus cek, setelah mereka dilatih, apakah mereka jadi pengusaha atau pekerja yang andal? Itu bagian dari pengawasan kami,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyoroti program
job fair
yang digelar setiap tiga bulan.
Menurut dia, program tersebut belum efektif mengurangi angka
pengangguran
di Jakarta.
“Harus ada pengukuran efektivitas pelaksanaannya, dilihat dari berapa banyak peserta yang mendapatkan kerja,” ujar Mujiyono dari Fraksi Demokrat.
Mujiyono menilai tantangan terbesar terletak pada kesenjangan keterampilan antara lulusan sekolah dan kebutuhan industri.
“Khususnya di sektor-sektor baru seperti digital, maritim, ekonomi kreatif, dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition),” tuturnya.
Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim mengatakan, satu dari 40 program unggulan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno belum terealisasi menjelang 100 hari masa kerja mereka.
Program yang dimaksud adalah Jakarta Funding, yakni pembentukan badan investasi untuk mendukung pembiayaan pembangunan Jakarta.
“Kalau kita sebutin 40 program kan terlalu panjang ya. Tapi intinya dari 40 program, mungkin hanya ada satu atau dua yang belum bisa direalisasikan dalam 100 hari. Contohnya Jakarta Funding,” ujar Chico di Balai Kota Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/05/2025 17:32
Temukan 35 Kg Sabu di Laut, Empat Nelayan Sumenep Dapat Apresiasi Regional 31 Mei 2025

Temukan 35 Kg Sabu di Laut, Empat Nelayan Sumenep Dapat Apresiasi
Tim Redaksi
SUMENEP, KOMPAS.com
– Empat nelayan asal Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mendapat apresiasi dari setelah melaporkan temuan drum berisi narkoba jenis sabu seberat 35 kilogram, Rabu (28/5/2025).
Barang haram itu ditemukan mengapung di laut oleh empat nelayan yakni Sirat, Naim, Fadil, dan Mastur.
Apresiasi disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur, Komando Distrik Militer (Kodim) 0827/Sumenep, dan DPRD Kabupaten Sumenep.
Pihak BNNP Jatim menyatakan bahwa tindakan nelayan tersebut mencerminkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mendukung pemberantasan narkoba.
“Terima kasih kepada masyarakat (nelayan), Kodim 0827/Sumenep, dan Polres Sumenep yang sudah bergerak cepat, kalai kata anak muda gercep,” kata Kepala Seksi Intelijen BNNP Jatim, AKBP Damar Bastian, Jumat (30/5/2025).
Senada dengan itu, Dandim 0827/Sumenep, Letkol Inf Yoyok Wahyudi, menekankan pentingnya kerja sama antara warga dan aparat keamanan dalam menangkal peredaran narkoba di wilayah pesisir.
“Pengungkapan seperti ini sangat membutuhkan sinergi masyarakat, aparat desa, dan pihak keamanan di desa. Kami akan gencarkan sosialisasi tentang cegah dini, temu cepat, dan lapor cepat terhadap hal-hal mencurigakan,” tuturnya.
Dukungan juga datang dari legislatif. Anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Darul Hasyim Fath, menyatakan rasa bangga atas kesiapsiagaan nelayan dalam menjaga daerah dari ancaman narkotika.
“Saya tidak bisa membayangkan jika barang terlarang itu jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Ini bukti bahwa aparatur negara tidak alfa,” ujarnya.
Temuan sabu senilai sekitar Rp 35 miliar itu menjadi bukti keberhasilan kolaborasi warga dan aparat dalam melakukan deteksi dini terhadap penyelundupan narkotika di perairan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/05/2025 07:43