Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Pramono minta rumah sakit yang akan dibangun gunakan nama tokoh Betawi

    Pramono minta rumah sakit yang akan dibangun gunakan nama tokoh Betawi

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Kesehatan DKI Jakarta agar rumah sakit yang akan dibangun menggunakan nama tokoh-tokoh Betawi sebagai bagian komitmen terhadap kemajuan budaya Betawi.

    “(Untuk beberapa nama-nama rumah sakit yang akan dibangun), saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan diberi nama tokoh Betawi, sehingga dengan demikian tidak hanya sekedar dibicarakan formalitas,” ujar Pramono dalam acara Sarasehan III Kaukus Muda Betawi : “Menyongsong 498 Tahun Kota Jakarta Dan Lembaga Adat Masyarakat Betawi Tahun 2025” di Jakarta, Senin.

    Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk terus memajukan budaya Betawi dengan menghadirkan ornamen-ornamen Betawi seperti gigi balang dan melarang ondel-ondel digunakan untuk mengamen.

    Selain itu, Pemprov DKI juga berkomitmen menyelesaikan rancangan Lembaga Adat Betawi. Gubernur Pramono mengatakan akan turun tangan langsung bila rancangan tersebut tak kunjung rampung.

    “Saya memang ingin betul-betul menyelesaikan bahwa Lembaga Adat Betawi atau kebetawian ini kita rancang dengan baik,” ujar dia.

    Pemprov DKI juga akan membuat patung baru MH Thamrin dan bentuknya lebih besar yang akan ditaruh di Jalan MH Thamrin. Hal itu sebagai bentuk penghargaan dari Pemprov DKI Jakarta kepada orang yang dianggap berjasa untuk membangun Jakarta yaitu Mohammad Hoesni Thamrin.

    Adapun patung yang dibuat nantinya dalam pose sosok MH Thamrin yang sedang berpikir. Berbeda dengan patung sebelumnya, yakni dalam posisi berdiri tegak, mengenakan jas dan peci, dengan tangan kanan menunjuk ke depan dan tangan kiri memegang buku.

    Pramono menegaskan tak hanya dirinya yang memiliki komitmen untuk memajukan budaya Betawi, melainkan Wagub DKI Jakarta Rano Karno dan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin sebagai orang Betawi juga memiliki komitmen yang sama.

    “Gubernurnya punya komitmen, wagubnya punya komitmen, ketua DPRD-nya punya komitmen,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Implementasi nilai Pancasila dalam program Pemkot Jaktim

    Implementasi nilai Pancasila dalam program Pemkot Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Jakarta Timur Munjirin turut mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ke beberapa program Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur (Jaktim) sekaligus mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045.

    “Sejalan dengan Asta Cita yang ditetapkan Pemerintah Pusat menuju Indonesia Emas 2045, salah satunya memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini sudah diimplementasikan nilai-nilai Pancasila di wilayah Kota Jakarta Timur dengan berbagai program,” kata Munjirin di Kantor Walikota Jakarta Timur, Senin.

    Munjirin memaparkan beberapa program yang menjadi bukti implementasi nilai Pancasila di lingkungan Pemkot Jakarta Timur, antara lain gotong royong dalam Aksi Kebersihan Minggu Pagi (AKMP), program bedah rumah di berbagai kelurahan di Jakarta Timur, pemberian bantuan pada Jumat Berkah.

    Lalu, menjalin pertemuan dan silaturahmi dengan seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam acara bazar atau pameran yang bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat.

    Selain itu, Pemkot Jakarta Timur juga menerapkan toleransi dalam menjalankan ibadah dan menerapkan nilai Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti melakukan pengamanan tempat ibadah saat perayaan ibadah agama besar.

    Selain itu, Munjirin mengatakan, keterlibatan masyarakat dalam program Pemkot Jakarta Timur, antara lain musyawarah kelurahan dalam pembentukan Koperasi Merah Putih dan perencanaan program pemerintah tahunan berdasarkan usulan dari masyarakat dalam Musrenbang.

    “Ada juga program Coffee Morning yaitu pertemuan antara Anggota DPRD Dapil Jakarta Timur dengan pemerintah kota untuk menyukseskan program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat,” ucap Munjirin.

    Munjirin berharap, Pemkot Jakarta Timur dapat memaknai Hari Lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat.

    “Tahun ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan,” kata Munjirin.

    Berbagai kegiatan yang dilaksanakan, seperti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dari tingkat kota dan Kecamatan, diskusi dan seminar pemantapan wawasan kebangsaan pada 27 Mei 2025 dengan melibatkan masyarakat dan generasi muda.

    Adapun Pemerintah Kota Jakarta Timur menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur, pagi.

    Turut hadir seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko), Polres Metro Jakarta Timur, hingga Komando Distrik Militer (Kodim) Jakarta Timur di halaman Kantor Walikota Jakarta Timur.

    Tahun ini, kata Munjirin, peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”. Tema ini menegaskan pentingnya menjaga dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menuju Indonesia Emas di tahun 2045.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dukung Putusan MK, DPRD Jatim Minta Pemda Siapkan Sistem Pendidikan Gratis di Sekolah Swasta

    Dukung Putusan MK, DPRD Jatim Minta Pemda Siapkan Sistem Pendidikan Gratis di Sekolah Swasta

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyatakan dukungannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemerintah menyediakan pendidikan dasar dan menengah gratis, termasuk di sekolah swasta. Ia menyebut keputusan tersebut sebagai terobosan penting dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan nasional.

    “Ini adalah putusan yang kita apresiasi karena konsep pendidikan dasar yang di 9 tahun bahkan 12 tahun bisa digratiskan sehingga seluruh anak bangsa bisa merasakan pendidikan yang sama,” ujar Deni saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Senin (2/6/2025).

    Namun demikian, Deni mengingatkan bahwa penerapan kebijakan ini harus dibarengi dengan kesiapan sistem dan pendanaan yang jelas di tingkat daerah. Ia menilai sekolah swasta memiliki karakteristik pengelolaan yang berbeda dengan sekolah negeri karena berada di bawah yayasan masing-masing.

    “Makanya ini konsep yang masih belum baku, bagaimana pola gratisnya, dan kita tahu sendiri kalau di sekolah swasta beda pengelolaan, operasionalnya. Ini yang masih kita lihat kekuatan masing-masing kabupaten kota untuk bisa meng-handle ini,” katanya.

    Ia menegaskan, pendidikan dasar untuk jenjang SD dan SMP menjadi kewenangan kabupaten/kota. Oleh karena itu, DPRD Jatim meminta seluruh kepala daerah menyesuaikan kemampuan fiskal untuk mendukung implementasi putusan MK tersebut agar tidak membebani APBD secara berlebihan.

    “Tapi kami di Jatim akan mengawal putusan MK ini agar berjalan dengan baik. Sehingga pendidikan gratis mulai tingkat bawah sampai tingkat atas bisa dirasakan oleh masyarakat luas,” tegas politisi muda dari PDI Perjuangan ini.

    DPRD Jatim juga akan menginisiasi koordinasi dengan kepala daerah dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur guna menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan (juklak-juknis) yang adil dan realistis. Tujuannya, agar kebijakan ini benar-benar berdampak bagi keluarga kurang mampu yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta.

    “Kami di DPRD berharap kebijakan ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap akses pendidikan masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta,” tandasnya. [asg/beq]

  • Buntut Polemik Parkir Motor Rp1.000, Jukir Kota Blitar Ancam Boikot Setoran

    Buntut Polemik Parkir Motor Rp1.000, Jukir Kota Blitar Ancam Boikot Setoran

    Blitar (beritajatim.com) – Ratusan juru parkir (jukir) se-Kota Blitar mengancam melakukan boikot setoran uang parkir yang mereka pungut. Ancaman ini dilontarkan lantaran para jukir tersebut kekecewaan atas wacana penurunan tarif parkir sepeda motor dari Rp2.000 menjadi Rp1.000.

    Para jukir itu mendesak Wali Kota Blitar membatalkan wacana penurunan tarif parkir sebesar Rp1.000. Jika tuntutan tidak dipenuhi, mereka mengancam tidak akan menyetorkan uang parkir ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Blitar.

    “Kalau kita ditekan kita akan boikot dan mereka tetap gembar-gembor di medsos bahwa tarif parkir akan diturunkan kita akan sepakat untuk mogok, ya kita tidak setor tapi tetap kerja,” ungkap Bambang, juru parkir Kota Blitar, Senin (2/5/2025).

    Juru parkir se-Blitar ini meminta agar Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin mendengarkan pendapatnya. Para jukir dengan tegas meminta Wali Kota Blitar untuk membatalkan wacana penurunan tarif parkir karena dikhawatirkan akan membuat kesejahteraan mereka menurun.

    “Tapi kami juga komitmen kalau, pemerintah mau mengembalikan tarif parkir sedia kala kita juga akan komitmen dengan kewajiban kita,” ungkapnya.

    Mendengar tuntutan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar, Yudi Meira menegaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan aspirasinya ke Wali Kota Blitar. Pihaknya akan berkomunikasi dengan pihak terkait termasuk Wali Kota Blitar untuk mencari solusi atas permasalahan tarif parkir.

    “Kita akan menampung dan akan kita sampaikan dan koordinasikan ke pihak terkait,” tegasnya. [owi/beq]

  • Warga Tiga Desa di Lumajang Desak Pencabutan HGU PT Kali Jeruk Baru

    Warga Tiga Desa di Lumajang Desak Pencabutan HGU PT Kali Jeruk Baru

    Lumajang (beritajatim.com) – Sekitar 500 warga dari Desa Ranulogong, Salak, dan Kalipenggung di Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, menggelar aksi protes menolak alih fungsi lahan oleh PT Kali Jeruk Baru, Senin (2/6/2025). Aksi digelar di depan Gedung DPRD Lumajang, menuntut pencabutan izin Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan tersebut.

    Pantauan di lokasi, massa datang menggunakan sejumlah truk dengan iring-iringan sound system. Dalam orasinya, koordinator aksi, Munip, menegaskan bahwa sertifikat HGU PT Kali Jeruk Baru dianggap tidak sah dan merugikan masyarakat. “Ini kami minta ijin HGU PT Kali Jeruk Baru segera dicabut, sertifikatnya ini tidak sah secara hukum,” teriak Munip di hadapan gedung dewan.

    Warga menilai, pengelolaan 1.200 hektare lahan oleh PT Kali Jeruk Baru mengandung banyak penyimpangan. Mereka menyebut alih fungsi lahan dari tanaman keras seperti kakao, karet, dan kopi menjadi kebun tebu untuk disewakan ke pihak ketiga telah merusak lingkungan dan tak sesuai peruntukan.

    “Perubahan (lahan, Red) ini tidak hanya melanggar izin HGU tapi juga sudah menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam keberlanjutan hidup masyarakat,” lanjut Munip.

    Warga menuding penebangan tanaman keras skala besar telah menghilangkan vegetasi penting yang selama puluhan tahun menjadi penyangga ekosistem lokal. Akibatnya, sejumlah desa terdampak banjir besar dan krisis air bersih.

    Sampai berita ini diturunkan, massa masih memadati halaman Gedung DPRD Lumajang. Sebanyak 14 perwakilan dari warga telah dipanggil masuk untuk mengikuti mediasi bersama anggota DPRD Lumajang di ruang rapat paripurna. [has/beq]

  • Peringati Hari Lahir Pancasila, Warga Bondowoso Gelar Diskusi “Pancasila Reborn”

    Peringati Hari Lahir Pancasila, Warga Bondowoso Gelar Diskusi “Pancasila Reborn”

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sejumlah elemen masyarakat di Bondowoso memperingati Hari Lahir Pancasila dengan menggelar diskusi kebangsaan bertajuk “Pancasila Reborn” di Desa Pancoran, Kecamatan/Kabupaten Bondowoso, Minggu (1/6/2025) malam.

    Diskusi berlangsung hangat dan santai, dihadiri Wakil Ketua DPRD Bondowoso dari Fraksi PDIP, Sinung Sudrajad, bersama perwakilan Pemuda Muhammadiyah, komunitas Sataretanan Dhibik (STD), mahasiswa GMNI, serta masyarakat umum. Mereka berdiskusi sambil menikmati kopi, merokok, makan polo pendem, dan ditutup dengan makan nasi kotak bersama.

    Tema “Pancasila Reborn” diangkat sebagai refleksi atas kekhawatiran memudarnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Desy Natalia (23), peserta dari Kecamatan Pujer, menyoroti lemahnya penghayatan terhadap sila ketiga. “Persatuan Indonesia seakan hanya menjadi slogan. Toleransi antarumat juga mulai memudar, padahal kita menjunjung sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa,” ujarnya.

    Senada dengan itu, Dedi, warga Pancoran yang juga alumnus GMNI, mengingatkan pentingnya meneladani peradaban Nusantara. Ia mencontohkan kejayaan Kerajaan Kutai Martadipura pada abad ke-4 dan Kalingga di bawah Ratu Shima pada abad ke-6 sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia memiliki akar peradaban yang kuat. “Sebab saat bangsa lain masih dalam kegelapan, kita sudah hidup dalam tatanan beradab,” ungkapnya.

    Dalam forum tersebut, Sinung Sudrajad mendorong evaluasi sistem demokrasi Indonesia yang dinilainya menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai Pancasila. “Jangan harap sila kelima—Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—terwujud, kalau sila keempat tidak dijalankan dengan benar,” ucapnya.

    Sinung mengkritik sistem proporsional terbuka yang berlaku sejak 2009 karena dinilai membuka celah praktik politik uang dan manipulasi politik. Ia mendorong agar sistem pemilu dikembalikan ke proporsional tertutup. “Agar nilai-nilai permusyawaratan perwakilan benar-benar hidup,” tegas politisi asal Kelurahan Nangkaan tersebut. [awi/beq]

  • Bulan Bung Karno, Kaum Perempuan Surabaya Deklarasikan Komunitas Sarinah

    Bulan Bung Karno, Kaum Perempuan Surabaya Deklarasikan Komunitas Sarinah

    Surabaya (beritajatim.com) – Bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila dan dimulainya Bulan Bung Karno, ratusan perempuan dari berbagai wilayah di Surabaya mendeklarasikan pendirian komunitas “Sarinah” pada Minggu, 1 Juni 2025. Komunitas ini digagas sebagai wadah perjuangan kaum perempuan berjiwa nasionalis dan kerakyatan.

    “Hari ini, 1 Juni 2025, kita menandai terbentuknya komunitas ‘Sarinah’, yang mewadahi aktivitas kaum perempuan nasionalis, berjiwa kerakyatan dan memperjuangkan kemajuan nasib kaum perempuan di Surabaya,” kata Norma Yunita, koordinator komunitas “Sarinah”.

    Deklarasi ditandai pemotongan tumpeng oleh Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, yang kemudian diserahkan kepada Norma Yunita didampingi Warti. Nama “Sarinah” diambil dari sosok pengasuh Bung Karno yang dikenal mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan cinta kasih terhadap wong cilik.

    Adi Sutarwijono mengapresiasi lahirnya komunitas tersebut dan menyebut momen deklarasi sangat tepat karena bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila dan pembukaan Bulan Bung Karno.

    “Bulan Juni menjadi istimewa untuk meresapi perjalanan hidup Bung Karno sekaligus ajaran-ajarannya. Pertama, 1 Juni kita memperingati Hari Lahir Pancasila, yang merujuk pada pidato Bung Karno dalam sidang BPUPKI tahun 1945,” kata Adi.

    Ia juga menyinggung tanggal 6 Juni sebagai hari lahir Bung Karno di Pandean, Surabaya, yang menjadi tempat awal Bung Karno menuntut ilmu dan digembleng semangat pergerakan saat tinggal di rumah HOS Tjokroaminoto, Peneleh.

    “Surabaya juga disebut Bung Karno sebagai dapurnya nasionalisme,” lanjut Adi.

    Selain itu, Adi mengenang momen penting dalam sejarah PDI Perjuangan yang terjadi di Surabaya, saat Megawati Soekarnoputri menyatakan secara de facto terpilih sebagai Ketua Umum PDI pada KLB Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo.

    “Sebentar lagi, PDI Perjuangan akan menggelar Kongres VI. Kita doakan Ibu Megawati Soekarnoputri kembali memimpin PDI Perjuangan,” ujar Adi di hadapan para kader “Sarinah”.

    Adi menyebut PDI Perjuangan telah melahirkan banyak pemimpin perempuan berpengaruh seperti Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, dan Tri Rismaharini. Mereka disebut sebagai tokoh-tokoh yang berjuang bukan hanya untuk perempuan, tapi juga demi kesejahteraan rakyat kecil. [beq]

  • DPRD Jabar Ingatkan Risiko Gejolak di SPMB 2025 Jika Implementasi Pendidikan Dasar Gratis Belum Jelas – Page 3

    DPRD Jabar Ingatkan Risiko Gejolak di SPMB 2025 Jika Implementasi Pendidikan Dasar Gratis Belum Jelas – Page 3

    Berdasarkan data Dapodik Kemendikdasmen, jumlah SD negeri di Jawa Barat mencapai 16.983 dan SD swasta hanya 2.645 sekolah.

    Sementara, jumlah SMP negeri hanya 1.998 dari total 6.169 sekolah dengan jumlah swasta lebih tinggi yakni 4.171. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin kecil peluang masuk sekolah negeri.

    “Karena itu jumlah sekolahnya paling banyak, polemiknya juga bisa tinggi,” kata Iwan.

    Di sisi lain, putusan MK hanya berlaku untuk pendidikan dasar SD-SMP, sementara syarat minimum bekerja saat ini sebagian besar membutuhkan ijazah SMA atau SMK.

    SMA jumlahnya 4.171 terdiri atas SMA negeri 1.853 dan SMA swasta 515, Kemudian SMK sebanyak 2.924, terdiri atas SMK negeri 288 dan SMK swasta 2.636.

    Menurut Iwan, putusan MK harus segera direspons dengan penyesuaian kebijakan dan pengalokasian anggaran oleh pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pembiayaan sekolah swasta, khususnya bagi masyarakat tidak mampu.

    “Apalagi SPMB akan berlangsung hampir serentak dengan daya tampung terbatas di sekolah negeri. Pilihannya hanya dua, masuk sekolah swasta atau tidak sekolah sama sekali,” ujarnya.

     

  • Jabatan ketum parpol diusulkan maksimal satu periode

    Jabatan ketum parpol diusulkan maksimal satu periode

    Yogyakarta (ANTARA) – Penulis buku “Pergerakan Menuju Pembaharuan Nusantara” Sri Harjono mengusulkan masa jabatan ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik dibatasi hanya satu periode atau lima tahun.

    “Pembatasan untuk menghindari terjadinya ‘kepemilikan’ partai politik oleh satu orang atau oleh keluarga,” ujar Sri Harjono saat acara bedah buku tersebut di Gedung UC Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Minggu.

    Menurut Harjono, sejak era reformasi 1999, sistem kepartaian di Indonesia justru melahirkan entitas politik yang cenderung dikuasai secara personal dan turun-temurun, sehingga menjauh dari prinsip demokrasi.

    Dia menyebut partai politik kini ibarat aset pribadi bagi para ketua umum untuk mengamankan jatah kekuasaan dalam pemerintahan, legislatif, maupun yudikatif.

    Karena itu, lanjut dia, ketika seseorang terjun ke politik praktis, maka jalan yang teraman adalah memberikan kesetiaan total kepada ketua umum partai politik agar mendapat kepercayaan untuk ditempatkan di satu jabatan tertentu.

    Ketua umum partai politik pun, lanjut dia, akan memilih orang-orang yang loyal kepada dirinya untuk menjaga kelangsungan kekuasaannya.

    “Ketika seseorang terjun ke politik, jalan amannya adalah bersikap loyal pada ketua umum. Maka yang dipilih menduduki jabatan publik pun bukan berdasarkan kapasitas, tapi loyalitas,” ucapnya.

    Ia menilai tidak adanya meritokrasi di internal partai berdampak pada hilangnya meritokrasi pula di lembaga publik, termasuk dalam jabatan birokrasi seperti menteri. Akibatnya, kebijakan dan anggaran negara baik ditingkat pusat maupun daerah menjadi tidak efektif dan rawan dikorupsi karena dikendalikan secara politis.

    “Alokasi uang rakyat yaitu APBN dan APBD tidak benar-benar diprioritaskan untuk rakyat karena penggunaan anggaran tidak efektif,” ujar dia.

    Menurut Harjono, kecenderungan tersebut harus diluruskan agar keberadaan partai politik menjadi produktif bagi pembaharuan negara Indonesia ke depan dan tidak menjadi penyebab keterpurukan bangsa di masa yang akan datang.

    “Masa jabatan ketua umum partai politik, sekjen maupun ketua di tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu dibatasi hanya satu periode. Hal ini dapat menghindari terjadinya kepemilikan partai politik oleh satu orang atau keluarga,” kata dia.

    Harjono menambahkan bahwa usia negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang baru 79 tahun merupakan usia yang masih sangat muda sehingga membutuhkan pembaruan terus-menerus dari upaya pembengkokan tujuan bernegara seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Salah satu pelurusan tersebut adalah pembaruan sistem partai politiknya.

    Terlebih partai politik sudah mendapatkan bantuan keuangan dari negara yang mana bantuan tersebut diberikan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPR atau DPRD.

    Bantuan keuangan tersebut 60 persen digunakan untuk pendidikan politik dan sisanya untuk biaya administrasi, sewa kantor, gaji staf, dan kegiatan rapat internal.

    “Bantuan keuangan partai politik ini tujuannya bagus, namun dengan sistem partai politik yang ada saat ini maka seperti memberikan pupuk bagi berlangsungnya partai politik yang dikuasai oleh personal dan keluarga,” ujar dia.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Fraksi PDIP Jatim: Peringatan Hari Lahir Pancasila Harus Jadi Alarm Tuntasnya Masalah PHK dan Pengangguran

    Fraksi PDIP Jatim: Peringatan Hari Lahir Pancasila Harus Jadi Alarm Tuntasnya Masalah PHK dan Pengangguran

    Surabaya (beritajatim.com) — Momentum Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025 Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana mengingatkan di tengah ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Peringatan ini tidak boleh sekadar menjadi seremoni simbolik, melainkan refleksi serius atas kondisi ketenagakerjaan yang belum berpihak pada rakyat.

    Sebagai anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi kesejahteraan rakyat, Renny menyebut pentingnya sila kelima Pancasila: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, yang menurutnya harus diterjemahkan dalam kebijakan konkret untuk melindungi mereka yang kehilangan pekerjaan atau kesulitan mengakses lapangan kerja.

    “Hari ini, masih banyak rakyat kita kehilangan pekerjaan. Banyak kepala keluarga yang tidak tahu bagaimana memenuhi kebutuhan esok hari. Dalam situasi seperti ini, sila kelima tidak boleh hanya jadi kutipan di spanduk. Ia harus hadir sebagai kenyataan bahwa negara wajib menjamin setiap warga bisa hidup layak melalui pekerjaan yang bermartabat,” ujarnya, Minggu (1/6/2025).

    Politisi dari Daerah Pemilihan Kota/Kabupaten Kediri yang akrab disapa Bunda Renny ini menyebut bahwa hak atas pekerjaan adalah hak dasar yang tidak boleh dinegosiasikan. Dia menegaskan bahwa ketidakadilan dalam akses kerja dapat melahirkan ketimpangan sosial yang merusak kepercayaan publik terhadap negara.

    “Keadilan sosial bukan akan terwujud dari seremoni, tapi dari keseriusan pemerintah memastikan rakyatnya tidak kehilangan mata pencaharian. Bagi kami di Fraksi PDI Perjuangan, isu memperluas kesempatan kerja ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kemanusiaan,” tegasnya.

    Renny juga mengkritisi belum adanya peta jalan ketenagakerjaan yang berpihak kepada kelompok rentan, seperti buruh lepas, pekerja informal, perempuan kepala keluarga, hingga lulusan muda yang kesulitan masuk pasar kerja. Dia menyebut bahwa kondisi ini memperkuat ketimpangan dan menghambat mobilitas sosial.

    “Banyak anak muda pintar lulus sekolah tapi bingung harus kerja kemana. Banyak ibu-ibu yang ingin bantu ekonomi keluarga tapi tidak ada akses pelatihan atau modal. Ini soal kehadiran negara. Kalau negara tidak hadir, lalu siapa yang akan berpihak pada mereka?” imbuh Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim itu.

    Lebih lanjut, Renny mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak terjebak dalam rutinitas peringatan, tetapi menjadikan 1 Juni sebagai momentum membangun ekosistem kerja yang inklusif dan adil. Menurutnya, keadilan sosial hanya akan tercapai jika semua pihak menjadikan akses terhadap pekerjaan sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan.

    “Di Hari Lahir Pancasila ini, mari kita jadikan tanggal 1 Juni bukan hanya upacara tahunan, tapi titik balik untuk benar-benar mewujudkan negara yang berdiri di atas penderitaan rakyat, lalu hadir untuk menghapusnya,” pungkasnya.[asg/ted]