Kementrian Lembaga: DPRD

  • Raperda RPJMD Jember 2025-2029 Terbuka untuk Perbaikan

    Raperda RPJMD Jember 2025-2029 Terbuka untuk Perbaikan

    Jember (beritajatim.com) – Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2025-2029 akan dibahas pekan ini. Raperda tersebut terbuka untuk perbaikan.

    Hal ini disampaikan Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Selasa (17/6/2025). “Kemarin kami sudah banyak menerima masukan dari stakeholder, terutama sewaktu pembahasan draf awal. Walaupun sekarang tidak menutup kemungkinan, karena ini draf raperda, ada perbaikan-perbaikan,” katanya.

    Salah satu masukan perbaikan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memasukkan sejumlah draft. “Kami hanya menerima informasi sekilas. Nanti suratnya akan masuk ke kami untuk diperbaiki sesuai rekomendasi dari ke Kemenpan-RB,” kata Halim.

    Halim berjanji mengecek kembali draf raperda. “Masih terbuka perbaikan-perbaikan yang harus disesuaikan lagi dengan aturan, walaupun secara mutlak RPJMD ini adalah kewenangan dari bupati terpilih untuk menyusun visi-misinya. Filosofinya seperti itu,” katanya.

    Salah satu saran perbaikan berasal tim ahli DPRD Jember menyangkut tata kelola pertanian. “Nah, ini sudah ada draf raperda yang ingin diusulkan tentang tata kelola pertanian di Kabupaten Jember. Otomatis mau tidak mau itu juga harus disesuaikan,” kata Halim.

    DPRD Jember dan Pemkab Jember tinggal melakukan sinkronisasi visi dan misi RPJMD dengan pemerintah provinsi dan pusat. Sebelumnya, DPRD Jember telah membahas rancangan awal (ranwal) RPJMD. “Ranwal biasanya hanya rancangan teknokratik. Artinya tidak terlalu pada substansi. Ibaratnya hanya kebijakan-kebijakan umum saja,” kata Halim.

    Perda RPJMD diperbarui karena harus menyesuaikan visi dan misi bupati baru Jember. “Dasar hukumnya diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017,” kata Kepala Bagian Hukum Pemkab Zaenurrofik, dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember, Kamis (6/3/2025) sore.

    “RPJMD ini menjadi buku besar dalam pemyusunan dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah dan juga rencana kerja atau renja perangkat daerah. Nantinya RPJMD ini juga akan disusun beriringan dengan Renstra (Rencana Strategis) perangkat daerah,” kata Yogie Agung Sanegara, Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jember. [wir]

  • Penggunaan APBD Jember 2024 Sisakan Rp 256 M

    Penggunaan APBD Jember 2024 Sisakan Rp 256 M

    Jember (beritajatim.com) – Pemakaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 menyisakan Rp 256 miliar.

    Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD 2024 sebenarnya Rp 501 miliar. “Tapi total yang bisa kita gunakan dalam perubahan anggaran sekitar Rp 250 miliar, karena silpa lainnya adalah silpa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” katanya, Selasa (17/6/2025).

    Silpa tersebut akan digunakan untuk membiayai sejumlah program prioritas pemerintah daerah dan program nasional. Halim belum bisa memastikan program mana saja.

    “Kalau kita lihat kerangkanya, kemungkinan ya masih untuk infrastruktur yang mendominasi, infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan. Kedua, kesehatan. Ketiga pendidikan, terutama rehabilitasi gedung sekolah,” kata Halim.

    Silpa tersebut akan melengkapi alokasi anggaran yang telah diubah untuk kepentingan efisiensi. “Misalkan perjalanan dinas, kegiatan seremonial, pengadaan mobil dinas, yang dianggap kurang efisien dialihkan untuk kegiatan yang tepat guna, tepat sasaran,” kata Halim.

    Sebelum membahas Perubahan APBD Jember 2025, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jember akan membahas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2024 paling lambat 30 Juni. Pembahasan LPP bisa dilaksanakan karena Pemkab Jember telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Tahun Anggaran 2024.

    DPRD Jember hanya punya waktu dua pekan untuk menyelesaikan pembahasan LPP APBD 2024. “LPP ini syarat untuk untuk bisa melanjutkan langkah membahas perubahan anggaran keuangan. LPP ini hanya membahas masalah keuangan terutama silpa,” kata Halim. [wir]

  • Kabel Internet Semrawut di Bojonegoro, DPRD Dorong Regulasi Penataan Jaringan Fiber Optik

    Kabel Internet Semrawut di Bojonegoro, DPRD Dorong Regulasi Penataan Jaringan Fiber Optik

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kondisi kabel internet yang menjuntai dan semrawut di berbagai sudut jalan Kota Bojonegoro menjadi sorotan publik. Sayangnya, hingga kini belum ada regulasi khusus di tingkat kabupaten yang mengatur tata letak dan penataan kabel fiber optik milik penyedia layanan internet.

    Anggota Komisi A DPRD Bojonegoro, Mustakim, menyebut bahwa regulasi yang ada selama ini hanya mencakup menara telekomunikasi besar. Sementara kabel dan tiang penyangga jaringan internet belum tersentuh aturan daerah. Ia mendorong Pemkab Bojonegoro segera mengkaji dan menyusun regulasi terkait.

    “Bojonegoro butuh regulasi yang jelas. Selama ini baru ada aturan soal tower, belum menyentuh soal kabel-kabel yang melintang di jalanan,” kata Mustakim, Selasa (17/6/2025).

    Politisi PKB tersebut menyatakan, apabila kajian menunjukkan bahwa Peraturan Bupati (Perbup) tidak cukup kuat, maka DPRD siap mengambil langkah dengan mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sebagai inisiatif legislatif. “Komisi A sudah pernah melahirkan perda inisiatif. Jika eksekutif tidak menganggap isu ini prioritas, kami bisa dorong dari legislatif,” tegasnya.

    Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bojonegoro, Budiyanto, menjelaskan bahwa satu-satunya aturan yang ada saat ini adalah Perbup Nomor 40 Tahun 2020 yang mengatur tentang menara telekomunikasi. Namun, aturan itu belum mencakup infrastruktur kabel fiber optik.

    “Izin infrastruktur telekomunikasi memang domainnya pemerintah pusat. Namun, Pemkab bisa memberikan intervensi ketika infrastruktur tersebut bersinggungan dengan aset daerah, seperti penggunaan badan jalan,” jelas Budiyanto.

    Ia menambahkan, intervensi tersebut bisa berupa izin pemanfaatan fasilitas milik pemerintah daerah dalam rangka menunjang kegiatan usaha penyedia layanan. Namun demikian, hingga kini belum seluruh provider internet yang beroperasi di wilayah pedesaan terdata oleh Pemkab Bojonegoro.

    “Belum semua provider yang beroperasi di desa-desa terdata oleh kami. Karena ini menyangkut aset yang berbeda-beda, seperti jalan desa, kabupaten, provinsi, hingga nasional,” paparnya.

    Ketiadaan regulasi spesifik juga berdampak pada tidak adanya dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada penyedia layanan internet yang memasang kabel secara sembarangan. Budiyanto menegaskan pentingnya payung hukum untuk menertibkan infrastruktur jaringan yang tidak sesuai aturan.

    “Kalau belum ada aturan hukumnya, ya belum bisa dikenai sanksi. Karena itu kami mendorong agar segera disusun regulasi yang bisa menjadi payung hukum. Pemerintah daerah tentu mendukung investasi, tapi tetap harus sesuai aturan—mulai dari izin, tingkat risiko rendah hingga tinggi,” tandasnya. [lus/beq]

  • IKAPMII Jember Kritik Strategi Bupati Fawait Atasi Kemacetan di Mangli

    IKAPMII Jember Kritik Strategi Bupati Fawait Atasi Kemacetan di Mangli

    Jember (beritajatim.com) – Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKAPMII) mengkritik strategi Bupati Muhammad Fawait mengatasi kemacetan di kawasan simpang empat Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Ada dua opsi cara mengatasi kemacetan yang direncanakan Fawait, yakni membangun underpass atau flyover. Dua opsi ini sudah disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang kemudian berkomitmen merealisasikannya pada 2026.

    Underpass adalah terowongan yang dibangun di bawah permukaan tanah untuk jalur lalu lintas kendaraan yang berfungsi mengurai kemacetan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas dengan memisahkan arus lalu lintas pada dua level berbeda.

    Sementara flyover jalan layang atau jembatan layang. yakni struktur jalan yang dibangun di atas jalan lain atau persimpangan, untuk memisahkan arus lalu lintas dan mengurangi kemacetan.

    Ketua IKAPMII Jember Hadinuddin menyebut pembangunan flyover atau underpass tidak mendesak. “Justru yang dibutuhkan adalah pelebaran lajur Mangli-Rambipuji,” katanya, Selasa (17/6/2025).

    Menurut Hadinuddin, volume kepadatan kendaraan di Mangli masih sangat normal. Pembangunan flyover atau underpass justru mengurangi estetika kota Jember dan berdampak negatif pada volume aktivitas jual beli pertokoan di sepanjang Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk.

    Selain itu, kata Hadinuddin, jalur Mangli ke arah kota bukanlah jalur kendaraan dengan tonase berat. Selain itu banyak jalur alternatif menuju kota dari arah Mangli.

    “Justru ruas kemacetan adalah lajur Mangli-Rambipuji dan Mangli-ambulu. Kepadatan kendaraan cukup tinggi, karena menjadi lajur semua kendaraan, baik pribadi, motor, dan kendaraan tonase berat, sehinga perlu pelebaran, atau jika memungkinkan menjadi double way,” kata legislator DPRD Jatim dari Gerindra ini.

    Selain itu, pembangunan underpass maupun flyover dikhawatirkan Hadinuddin memiliki dampak ekologis. “Resapan air semakin kecil akibat betonisasi. Sementara sungai di tengah kota sudah tak mampu menampung debit air,” katanya.

    Hadinuddin mengingatkan sedimentasi di Sungai Bedadung yang semakin tinggi. “Tingginya pertumbuhan properti di utara Sungai Bedadung berdampak besar pada volume debit air yg harus ditampung sungai itu. Ini masalah serius yang tidak pernah diperhatikan Pemerintah Kabupaten Jember,” katanya.

    Hadinuddin berharap pembangunan di Mangli mempertimbangkan semua aspek. “Bupati yang cerdas tidak berpikir jumlah anggaran. Yang dipikirkan adalah asas manfaat dan dampak ekonomi yang dihasilkan, juga dampak ekologi yang bisa diminamilisasi,” katanya. [wir]

  • DPRD Soroti Layanan PDAM Pasuruan, Minta Potensi Air Dikelola Maksimal

    DPRD Soroti Layanan PDAM Pasuruan, Minta Potensi Air Dikelola Maksimal

    Pasuruan (beritajatim.com) – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Yulianto, menyoroti kualitas layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pasuruan yang dinilainya belum memanfaatkan potensi sumber daya air secara maksimal untuk kepentingan publik. Menurutnya, kekayaan sumber air yang dimiliki wilayah Kabupaten Pasuruan seharusnya menjadi kekuatan utama dalam menyediakan layanan air bersih yang merata dan berkualitas.

    “Potensi air kita luar biasa, dan itu harus dikelola secara maksimal. Tujuannya agar masyarakat bisa mendapatkan layanan air bersih yang layak,” ungkap Agus Yulianto saat ditemui di kantor DPRD.

    Ia menyebutkan bahwa potensi sumber air yang besar di Pasuruan bahkan telah menarik sejumlah perusahaan air berskala besar untuk beroperasi di wilayah tersebut. Namun, dalam praktiknya, Agus menilai pengelolaan PDAM belum sebanding dengan kekayaan alam yang tersedia.

    “Pendapatan PDAM memang sudah naik, tapi sayangnya pengelolaan potensi air masih kecil. Harus ada perbaikan agar hasil dan layanan bisa lebih optimal,” tambahnya.

    Keluhan dari masyarakat terkait layanan PDAM, terutama di wilayah Prigen dan Pandaan, menurut Agus, menjadi indikator bahwa distribusi air bersih masih bermasalah. Keluhan paling banyak berkaitan dengan ketidaklancaran aliran air dan jadwal distribusi yang tidak menentu.

    “Hari ini kami menerima aduan dari masyarakat di Prigen dan Pandaan. Keluhan utamanya soal aliran air yang tidak lancar dan jadwal distribusi yang tidak pasti,” jelasnya.

    Ia meminta PDAM untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh dan cepat menanggapi keluhan pelanggan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang sudah lama menjadi pelanggan setia PDAM.

    “Kami minta PDAM merespons keluhan dengan cepat dan melakukan evaluasi menyeluruh. Layanan air bersih adalah hak dasar warga, tidak boleh dianggap remeh,” tegas Agus.

    Lebih lanjut, Agus berharap PDAM Kabupaten Pasuruan dapat berkembang menjadi perusahaan daerah yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    “Kita punya potensi, tinggal kemauan untuk memperbaikinya secara serius,” pungkasnya. [ada/beq]

  • Jelang HUT Jakarta, Rano Karno ziarah ke TMP Kalibata

    Jelang HUT Jakarta, Rano Karno ziarah ke TMP Kalibata

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno berziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta untuk menghargai jasa para pahlawan.

    “Sebagai penerus pasti kita akan membahas bagaimana perjuangan mereka dan sekarang ini kita sedang berjuang membangun kota, mudah-mudahan spirit dan semangat ini yang menular kepada kita,” kata Rano kepada wartawan di TMP Kalibata Jakarta, Selasa.

    Pria disapa Bang Doel ini mendatangi TMP Kalibata sejak pukul 07.30 WIB didampingi Ketua DPRD DKI Khoirudin, Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar, beserta jajaran.

    Bang Doel pun sempat mendoakan dan menaburkan bunga ke sejumlah makam pahlawan seperti Ibu Ainun Habibie, Presiden ketiga RI B.J. Habibie, mantan Ketua MPR Taufiq Kiemas, dan mantan Wali Kota DKI Suwiryo. Serta Pahlawan Revolusi seperti Sutojo Siswomi Hardjo, S. Parman, M.T. Haryono, R.D. Suprapto dan Ahmad Yani.

    Dia mengatakan kehadirannya tak didampingi Gubernur DKI Pramono Anung lantaran mengalami sakit mata, sehingga harus menghindari sinar matahari.

    Oleh karena itu, kata Bang Doel, Pramono menjalankan kegiatan dalam ruangan, yakni melakukan pertemuan delapan gubernur provinsi di Indonesia.

    Pertemuan itu merupakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk membahas kerja sama ke depannya.

    “Delapan gubernur provinsi, saya belum tahu apakah semua hadir. Sebetulnya 10 provinsi, cuman kemarin yang tidak hadir itu NTB dan NTT,” jelasnya.

    Sejumlah gubernur yang dipastikan hadir yakni dari Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Banten, dan Jawa Timur.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Jateng Sebut Anggaran Tanggul Demak Dihapus, Pemerintah Janji Proyek Raksasa di Pantura
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        17 Juni 2025

    DPRD Jateng Sebut Anggaran Tanggul Demak Dihapus, Pemerintah Janji Proyek Raksasa di Pantura Regional 17 Juni 2025

    DPRD Jateng Sebut Anggaran Tanggul Demak Dihapus, Pemerintah Janji Proyek Raksasa di Pantura
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com – 
    DPRD Jawa Tengah mengungkapkan kekecewaan usai pemerintah pusat menghapus usulan anggaran Rp 1,7 triliun untuk pembangunan tanggul di pesisir Demak. Padahal, wilayah seperti Sayung, Bedono, hingga Bonang terus terendam rob.
    Di sisi lain, pemerintah pusat menjanjikan proyek
    tanggul laut
    raksasa yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur, namun realisasinya belum jelas bagi warga terdampak.
    Penghapusan usulan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun itu disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Ida Nur Saadah.
    Ia menegaskan bahwa penghapusan anggaran sangat mengecewakan warga pesisir Demak, terutama mereka yang sudah bertahun-tahun terdampak banjir rob di wilayah Sayung, Bedono, hingga Bonang.
    “Bupati sudah mengajukan tanggul laut, nilainya sekitar Rp1,7 triliun. Oleh Banggar (badan anggaran) itu dibintang, kemudian hilang. Kemudian juga dari Kementerian Keuangan juga menghapus dari anggaran tersebut,” ungkap Nur Saadah saat ditemui di kantornya, Senin (16/6/2025).

    Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat belum menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan rob yang telah berlangsung lama.
    Sebagai bentuk kekecewaan, warga menggelar aksi doa bersama di jalan Pantura, Sayung, pada Minggu (15/6/2025).
    Aksi spiritual ini diinisiasi oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Demak dan diikuti oleh ratusan warga serta tokoh masyarakat.
    “Kemarin ketika masyarakat sudah jenuh menunggu, kemudian masyarakat berinisiatif untuk melakukan doa bersama. Tujuannya mengetuk hati para pemimpin yang ada di Jakarta,” ujarnya.
    Nur Saadah menegaskan bahwa doa bersama itu mencerminkan besarnya harapan masyarakat agar pemerintah benar-benar menyelesaikan akar persoalan rob.
    “Usaha yang dilakukan Komisi D, utamanya kami dari Dapil Demak, Kudus, Jepara itu memang belum mendapatkan respon yang baik oleh pemerintah pusat. Nah, saya sangat mendukung,” tegasnya.
    Ia mengungkapkan bahwa Komisi D telah memperjuangkan pembangunan tanggul laut sebagai solusi permanen sejak tahun 2016. Namun, hingga kini, proyek tersebut belum terealisasi, sementara penurunan muka tanah terus memperparah kondisi pesisir.
    “Saya melihat satu-satunya jalan ya harus ada pembangunan siwal yang permanen dan itu tentunya diutamakan di daerah Sayung dan sekitarnya sampai ke Moro Demak dan Bonang,” ujar dia.
    Nur Saadah terus mendesak pemerintah pusat untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan Badan Otorita khusus pembangunan
    tanggul laut Pantura
    Jawa.
    Ia berharap wilayah Demak menjadi prioritas utama, mengingat tingkat genangan semakin parah.
    Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa, pemerintah pusat tengah menyiapkan proyek tanggul laut raksasa yang akan membentang sepanjang Pesisir Utara Jawa, dari Banten hingga Jawa Timur.
    Proyek ambisius ini digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, sebagai langkah nyata menyelamatkan wilayah-wilayah rawan rob, terutama Demak dan Semarang yang menjadi prioritas utama penanganan.
    “Kalau bicara Rob, tidak hanya Jakarta karena penurunan tanah, tidak hanya Semarang. Tetapi sepanjang pantai utara. Otomatis Demak, Pekalongan, Jepara, dan Rembang menjadi satu kesatuan yang harus ditangani bersama,” ujar Dody di Pantura Sayung, Minggu (15/6/2025), dalam acara doa bersama warga Nahdlatul Ulama (NU) Demak, Jawa Tengah, Minggu (15/6/2025).
    Dody mengatakan, gagasan tanggul laut sepanjang Pesisir Utara sudah dipikirkan Prabowo sebelum jadi presiden. Belum lama ini hal tersebut juga disampaikan Prabowo dalam sebuah forum internasional.
    Dia juga menyinggung Tol Semarang-Demak Seksi ll yang memiliki fungsi sebagai tanggul di Kecamatan Sayung, selambat-lambatnya akan selesai pada akhir tahun 2027.
    “Perlu waktu untuk menyelesaikan semua pekerjaan fisik ini, doa tetap diperlukan agar semuanya berjalan lancar. Tepat waktu,” ujarnya.
    Menurut Dody, Gubernur Jawa Tengah, juga telah mengusulkan tambahan tanggul laut sepanjang 20 kilometer untuk menangani banjir rob Demak hingga perbatasan Jepara.
    “Kita akan kaji bersama-sama, kemudian akan kita usulkan DPR teruskan Pak Presiden,” ujarnya lagi.
    Dia menegaskan, banjir rob di pesisir menjadi prioritas bersama supaya kejadian masyarakat kehilangan tanah dan tempat tinggal tidak terulang.
    Indonesia juga membuka peluang kerja sama dengan Belanda untuk membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall sepanjang 500 kilometer di Pantai Utara Jawa.
    Proyek ini diperkirakan menelan biaya hingga 80 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 1.297 triliun.
    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan Belanda punya pengalaman panjang dalam pembangunan tanggul dan pengelolaan wilayah pesisir.
    “Proyek ini lebih dari sekadar pertahanan terhadap banjir dan penurunan tanah. Ini adalah undangan untuk menciptakan koridor pertumbuhan Indonesia berikutnya,” ujar Anindya dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri Belanda Michiel Sweers di Jakarta, Senin (16/6/2025), seperti dilansir
    Antara.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI kemarin, mitigasi risiko kebakaran hingga lokasi “car free night”

    DKI kemarin, mitigasi risiko kebakaran hingga lokasi “car free night”

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita di DKI Jakarta pada Senin (16/6) masih menarik untuk disimak hari ini mulai dari upaya untuk memitigasi risiko bencana kebakaran hingga Jakarta Utara mempertimbangkan sejumlah lokasi untuk hari tanpa kendaraan di malam hari (car free night).

    Berikut rangkumannya.

    DKI pastikan telah mitigasi risiko bencana kebakaran

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan telah memitigasi risiko bencana kebakaran yang kerap melanda kota metropolitan ini dan beragam upaya sudah dilakukan.

    “Mitigasi risiko kebakaran sudah kami lakukan,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Jalan berbayar di Jakarta telah dikaji sejak 2019

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan bahwa sistem jalan berbayar secara elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) telah masuk kajian sejak 2019 untuk mengetahui kemampuan pembayaran retribusi tersebut.

    “Retribusi Pengendalian Lalu Lintas (RPLL) telah diusulkan agar masuk dalam Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024,” kata Rano di Jakarta, Senin, saat menanggapi pandangan fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta.

    Baca selengkapnya di sini.

    Jakut pertimbangkan sejumlah lokasi untuk “Car Free Night”

    Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara mempertimbangkan sejumlah untuk lokasi pelaksanaan “Car Free Night” atau Malam Bebas Kendaraan di wilayah utara Jakarta tersebut.

    “Kami mendapatkan arahan dari Dinas Perhubungan terkait program ‘Car Free Night’ yang digagas Polda Metro Jaya untuk digelar di Jakarta Utara,” kata Kepala Suku Dinas Perhubungan Hendrico Tampubolon di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Jakut targetkan buka 2.000 lowongan di bursa kerja

    Pemerintah Kota Jakarta Utara menargetkan membuka 2.000 lebih lowongan pekerjaan dalam Bursa Kerja Tahap II yang digelar di dua kecamatan pada Selasa (17/6) dan Rabu (18/6)

    “Ada lebih dari 2.000 pekerjaan dari berbagai level pekerjaan yang tersedia di pameran bursa kerja tahap kedua ini,” kata Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Jadi percontohan program sekolah gratis, Ini komentar SMP Al Inayah

    Wakil Kepala SMP Al Inayah di Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Tyo Andika mengungkapkan, awalnya tidak mengetahui bakal dijadikan percontohan program sekolah swasta gratis sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa hari lalu.

    Tyo mengatakan, setelah mengantar berkas-berkas yang dibutuhkan, pihak Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat langsung menghubungi pihak sekolah agar bersiap dijadikan percontohan program sekolah gratis.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tergusur, Pedagang Jatian Center di Kawasan Perhutani Datangi DPRD Jember

    Tergusur, Pedagang Jatian Center di Kawasan Perhutani Datangi DPRD Jember

    Jember (beritajatim.com) – Terancam kehilangan tempat berdagang, perwakilan pedagang Jatian Center (JTC) di kawasan Tempat Penitipan Kayu (TPK) Perhutani, Kaliputih, Kecamatan Rambipuji, mendatangi gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (16/6/2025).

    Warung-warung milik 20 orang pedagang di kawasan TPK kini sudah dibongkar Perhutani. Ketua JTC Abdul Wahab Hidayatullah mengatakan, warung di kawasan TPK itu didirikan perantauan asal Pulau Madura. “Mereka bertempat di sana, membuat warung, menyambung hidup, mencari nafkah juga sekaligus bisa dijadikan tempat tinggal sementara,” katanya.

    Warung itu kemudian diwariskan kepada anak cucu mereka. “Saya juga asli kelahiran sana, tahu sejarahnya . Ibu saya juga berjualan di sana. Sekarang yang berjualan di sana itu kan rata-rata sudah seusia saya ini, sudah tua. Saya sudah ridak mungkin bisa beralih profesi kerja lain,” kata Wahab.

    Apalagi Wahab pernah mengalami kecelakaan yang membutuhkan waktu enam tahun untuk sembuh. “Jadi habis-habisan, cuma bisa buat warung di sana untuk sekadar makan,” katanya.

    Wahab tak sendirian. Dia mengajak Pak Wito yang juga berusia di atas enam dasawarsa. “Cucunya kapan hari meninggal dunia. Anaknya tidak punya rumah. Beliau tidak punya rumah. Karena warungnya sekarang dibongkar Perhutani,” kata Wahab.

    Para pedagang menolak digusur. Mereka akhirnya membuat tenda darurat. “Karena memang tidak punya rumah harus pulang ke mana,” kata Wahab.

    Wahab mendengar pembongkaran warung mereka dikarenakan adanya pelebaran jalan. Namun ia tak begitu saja percaya.

    “Tolong saya dikasih bukti fisik. Contohnya garap dulu jalan dari Kecamatan Balung, entah itu dilebarkan atau dicor. Nanti kalau sudah sampai di Kaliputih, baru teman-teman kita kondisikan misalnya mundur dari bahu jalan. Soalnya kita pada prinsipnya tidak ingin mengganggu program pemerintah,” katanya.

    Suyono, Wakil Administratur Perhutani Jember Selatan, mengatakan, lokasi berdagang yang ditempati Wahab dan kawan-kawan merupakan bahu jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Sementara itu bangunan milik pedagang yang masuk ke wilayah TPK tidak pernah mengantongi izin dari Perhutani. “Seiring berjalannya waktu, di depan (TPK) ada warung, merembet ke belakang. Ini sejarah,” kata Suyono.

    Suyono membenarkan bahwa ada pembangunan jalan yang melintasi kawasan TPK yang membuat para pedagang di bahu jalan tergusur. Perhutani keberatan dengan keinginan para pedagang untuk memindahkan lokasi berjualan ke dalam TPK karena berbahaya.

    “Di sana pohonnya sudah besar. Ada beberapa pohon yang rapuh condong. Kemarin saja kira-kira dua atau tiga bulan lalu, ada beberapa pohon yang sempat tumbang,” kata Suyono.

    Agus Khoironi, anggota Komisi B DPRD Jember dari Partai Amanat Nasional, berharap ada solusi dari Perhutani agar para pedagang tetap bisa berjualan. “Harapan kita, meskipun mereka kena dampak sosial pembangunan. paling tidak ada solusi supaya mereka tetap bisa makan. Harapan kita, teman-teman di Jatian bisa dimasukkan ke suatu tempat,” katanya.

    Khurul Fatoni, anggota Komisi B dari Partai Nasional Demokrat, menyarankan agar para pedagang menempati bagian luar TPK. “Yang paling luar itu loh, walaupun masuk ke wilayah tanah perhutani,” katanya,

    Dukungan untuk pedagang juga meluncur dari Wahyu Prayudi Nugroho, anggota Komisi B dari PDI Perjuangan. “Saya sangat mengharapkan agar keinginan 20 pedagang ini untuk melanjutkan hajat hidupnya dengan bisa diizinkan menempati wilayah Perhutani. Saya rasa harapan satu-satunya ada di Perhutani,” katanya.

    Ketua Komisi B Candra Ary Fianto menilai para pedagang yang tergabung dalam JTC ini layak diberi tempat. Apalagi lembaga mereka sudah terdaftar di Kementerian Hukum. Ia meminta para pedagang untuk membuat permohonan resmi kepada Perhutani.

    Candra memahami alasan yang disodorkan Suyono. Namun dia yakin ada solusi dari Perhutani, mengingat di lokasi tersebut ada destinasi wisata Watu Gong.

    “Atas nama Komisi B DPRD Kabupaten Jember, kami mohon keikhlasannya, untuk disampaikan ke pihak yang berwenang, ke administraturb atau pihak yang lebih atas agar keluarga kita yang hari ini tidak terfasilitasi karena adanya program pemerintah itu bisa diberikan satu tempat yang layak,” katanya. walaupun nanti kalau misalnya siap enggak dengan resiko gini ya ayo.

    Akhirnya Suyono menyodorkan opsi relokasi. “Di sana ada tempat yang tidak jauh sebetulnya dari tempat pedagang. Mungkin lebih aman karena kalaupun ada pohon, itu agak jauh,” katanya. Perhutani akan memberikan tempat berdagang sesuai regulasi.

    “Artinya kalau mau seperti itu, ditata rapi, dipercantik, malah nanti jadi indah. Pedagang bisa nyaman di sana berusaha, kami pun juga dapat sedikit dari sana untuk pendapatan,” kata Suyono. [wir]

  • Resmi! Minimarket di Surabaya Boleh Tarik Parkir, Ini Kata Wali Kota Eri

    Resmi! Minimarket di Surabaya Boleh Tarik Parkir, Ini Kata Wali Kota Eri

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan penjelasan bahwa, setiap minimarket di Surabaya diperbolehkan menarik tarif parkir dari pelanggan, Senin (16/6).

    Hal ini dikatakan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi usai menghadiri Rapat Paripurna bersama DPRD Kota Surabaya, agar masyarakat kota tidak salah paham.

    Menurut Eri, setiap minimarket hanya diwajibkan untuk mentaati peraturan retribusi pajak parkir 10 persen, sekaligus menyediakan tenaga juru parkir resmi.

    “Intinya sama saja. Ketika itu mau berbayar atau tidak berbayar, maka pajak parkir yang diserahkan minimarket ke pemkot adalah sesuai dengan jumlah kendaraan yang parkir di sana (10 persen), itu intinya,” terang Eri, Senin (16/6/2025).

    Sementara, peran juru parkir resmi berseragam di minimarket adalah mengawasi banyaknya jumlah kendaraan pelanggan yang parkir setiap hari, dan menatanya. “Karena itu lah, fungsi dari petugas parkir adalah memastikan jumlah (banyaknya) kendaraan yang parkir di tempat yang disediakan,” rinci Wali Kota Eri.

    Serta jika terdapat minimarket yang menerapkan parkir pelanggan berbayar, Eri menyebut, pemkot akan menyediakan karcis resmi untuk digunakan. “(Karcis resmi) dari Pemkot kalau dia minimarket mau (pakai sistem) bayar, tapi kan sebenarnya ini parkirnya dibayarkan oleh toko modern sendiri, ya monggo-monggo saja,” tutupnya. [kun]