Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Legislator dan Walkot Jaktim turun langsung tangani lumpur di Cakung

    Legislator dan Walkot Jaktim turun langsung tangani lumpur di Cakung

    Sebanyak 500 warga dan unsur lintas instansi turun langsung dalam aksi bersih kali dan gerebek lumpur

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Ghozi Zulazmi, dan Wali Kota (Walkot) Jakarta Timur Munjirin turun langsung ke lapangan untuk menangani pendangkalan di saluran Kalimalang, Cakung yang diakibatkan endapan lumpur.

    “Kita tidak bisa membiarkan Kalimalang terus terabaikan. Lewat aksi kolaboratif ini, kita ingin membuktikan bahwa penataan kawasan bisa dimulai dari inisiatif bersama. Semoga ini menjadi titik awal perbaikan yang berkelanjutan,” kata Ghozi di saluran irigasi Kalimalang atau PAM Cakung Barat, Jakarta Timur, Sabtu.

    Kegiatan bersih-bersih lumpur yang berlokasi di RW 04 dan RW 07 Kelurahan Cakung Barat ini bertujuan menata bantaran kali yang mengalami pendangkalan dan penumpukan sampah, sekaligus menertibkan pedagang yang berjualan di sekitar aliran air.

    “Bersama warga, aparatur kelurahan, melakukan pembersihan menyeluruh dari sampah dan sedimen lumpur,” ujar Ghozi.

    Selain itu, di sejumlah titik juga dilakukan penataan lokasi jualan agar sesuai dengan waktu operasional yang telah disepakati warga dan pengelola pasar.

    Menurut Ghozi, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta, sekaligus bentuk nyata kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat dalam merawat lingkungan.

    “Kita tidak bisa membiarkan Kalimalang terus terabaikan. Lewat aksi kolaboratif ini, kita ingin membuktikan bahwa penataan kawasan bisa dimulai dari inisiatif bersama. Semoga ini menjadi titik awal perbaikan yang berkelanjutan,” ucap Ghozi.

    Ghozi berharap kesinambungan program dan partisipasi aktif warga dapat menjadi kunci keberhasilan dalam penataan ruang kota yang lebih sehat, tertib, dan ramah lingkungan.

    Sedangkan Munjirin menginginkan agar seluruh warga di wilayahnya menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, terutama tidak membuang sampah sembarangan.

    “Hari ini kita terjun bersama semua lintas sektor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga entitas Kecamatan Cakung dalam penataan kebersihan di lingkungan Kelurahan Cakung Barat dan mengedukasi seluruh warga agar memberikan dampak positif kepada lingkungan yang bersih dan sehat,” kata Munjirin.

    Sebanyak 500 warga dan unsur lintas instansi turun langsung dalam aksi bersih kali dan gerebek lumpur.

    Kegiatan ini juga didukung oleh berbagai unsur dinas teknis dan aparat, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta personel Kodim dan pihak Perum Jasa Tirta II.

    Selain pembersihan fisik, aksi ini juga menandai awal dari penataan ulang wilayah bantaran Kalimalang agar dimanfaatkan secara teratur, dan meminimalisir risiko kerusakan lingkungan dan potensi banjir.

    Para pedagang kaki lima yang biasa beraktivitas di sekitar bantaran kali juga diberikan pemahaman dan alternatif penataan ruang sesuai ketentuan waktu jualan.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Bicara soal Wacana Jabar Dipecah Jadi 5 Provinsi

    Pemprov Bicara soal Wacana Jabar Dipecah Jadi 5 Provinsi

    Jakarta –

    Muncul wacana Jawa Barat (Jabar) dipecah menjadi lima provinsi. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) Provinsi Jawa Barat, Faiz Rahman angkat bicara terkait wacana tersebut.

    Wacana itu dikemukakan oleh legislator di DPRD Jawa Barat. Adapun wacana pemekaran lima provinsi di Jawa Barat itu ialah Provinsi Sunda Galuh, Provinsi Sunda Priangan, Provinsi Sunda Pakuan, Provinsi Sunda Taruma/Bagasasi dan Provinsi Sunda Caruban.

    “Memang namanya aspirasi dari masyarakat kan nggak bisa ditolak. Ketika pun ada misalkan ada yang mengajukan dari elemen masyarakat, prinsipnya semua aspirasi akan diterima,” ujar Faiz dilansir detikJabar, Sabtu (21/6/2025).

    Faiz menjelaskan, lima provinsi baru yang diwacanakan itu sejauh ini belum masuk dalam tahapan usulan resmi. Semuanya, kata dia, masih sebatas ide yang perlu dikaji lebih dalam, terutama dari aspek administratif, sosial, dan ekonomi.

    “Tapi kemudian apakah itu jadi usulan, itu persoalan lain. Karena kan untuk pemekaran ini ada syarat-syaratnya yang harus lengkap dan dipenuhi,” katanya.

    Dia mengungkapkan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk merealisasikan wacana tersebut. Mulai dari kajian akademis, aspek sosiologis, hingga kelayakan ekonomi dan kemampuan fiskal daerah calon provinsi baru.

    Faiz juga menambahkan, bahwa bila semua syarat tersebut terpenuhi, usulan baru bisa dibahas lebih lanjut melalui mekanisme berjenjang dari tingkat provinsi hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Tapi yang namanya wacana dan ini sangat menarik ya pasti viral. Tapi kemudian menjadi usulan itu belum tentu. Tapi namanya aspirasi pasti diterima, ditindaklanjuti dan dikaji,” tuturnya.

    (dek/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 2 Pejabat Negara Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim, Begini Nasib Khofifah

    2 Pejabat Negara Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim, Begini Nasib Khofifah

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan dua pejabat negara telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemprov Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022.

    Total ada 21 tersangka dalam kasus ini. Empat di antaranya dijerat sebagai penerima suap—tiga merupakan penyelenggara negara dan satu staf mereka. Sementara 17 lainnya ditetapkan sebagai pemberi suap, terdiri dari 15 pihak swasta dan dua pejabat negara lainnya.

    “Secepatnya KPK akan mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, dan konstruksi perkaranya secara utuh,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 20 Juni 2025.

    Budi juga mengungkapkan bahwa dana hibah yang diduga diselewengkan itu disalurkan ke setidaknya delapan kabupaten di Jawa Timur.

    “Setidaknya sejauh ini ada sekitar delapan kabupaten untuk pengucuran dana hibah kelompok masyarakat tersebut,” ucapnya.

    Di tengah pengusutan kasus ini, nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut menjadi sorotan.

    KPK menyatakan akan memanggil Khofifah pekan depan, antara tanggal 23 hingga 29 Juni 2025, untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

    “Presisinya nanti akan kami sampaikan tanggalnya berapa,” ujar Budi.

    Pemanggilan Khofifah ini dilakukan setelah sebelumnya Ketua DPRD Jatim Kusnadi menyatakan bahwa sang gubernur semestinya mengetahui proses pengelolaan dana hibah, karena berada dalam lingkup kewenangan eksekutif.

    Meski belum ditetapkan sebagai tersangka, pemeriksaan Khofifah akan menjadi bagian penting dalam membongkar konstruksi aliran dana hibah yang diduga disalahgunakan dan merugikan keuangan daerah. ***

  • 3 Dedi Mulyadi Bela Sekda yang Absen di Paripurna DPRD Jabar, Bahkan Puji Herman Suryatman Bandung

    3 Dedi Mulyadi Bela Sekda yang Absen di Paripurna DPRD Jabar, Bahkan Puji Herman Suryatman Bandung

    Dedi Mulyadi Bela Sekda yang Absen di Paripurna DPRD Jabar, Bahkan Puji Herman Suryatman
    Tim Redaksi
    CIMAHI, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    pasang badan membela Sekretaris Daerah (Sekda)
    Herman Suryatman
    yang sempat disindir Wakil Gubernur Erwan Setiawan karena dianggap jarang masuk kantor dan absen dalam rapat paripurna
    DPRD
    Jawa Barat.
    Dedi menegaskan bahwa ketidakhadiran Herman dalam rapat paripurna pada Kamis (19/6/2025) karena penugasan langsung darinya untuk mendampingi seorang menteri koordinator meninjau dampak longsor di Kabupaten Purwakarta.
    “Pada kemarin tidak datang paripurna itu, karena waktu itu saya ada tugas,” ujar Dedi saat ditemui di Cimahi, Sabtu (21/6/2025).
    Dedi menyampaikan bahwa tugas tersebut mengharuskan Herman mendampingi menteri, terutama jika gubernur dan wakil gubernur berhalangan.
    Dedi menekankan pentingnya kehadiran pejabat sekelas Sekda sebagai bentuk penghormatan kepada pemerintah pusat.
    “Kalau Menko harus didampingi sekelas Sekda, itu bagian dari menghormati pemerintah pusat. Jadi harus bagi tugas,” kata Dedi.
    Lebih jauh, Dedi Mulyadi melontarkan pujian untuk Herman Suryatman.
    Ia menggambarkannya sebagai sosok yang cerdas, pandai mengambil keputusan, dan seorang eksekutor lapangan yang ulung.
    ”
    Sekda Jabar
    itu cerdas, pandai mengambil keputusan dan eksekutor,” kata Dedi.
    Menurutnya, Herman bukanlah tipikal Sekda yang hanya berkutat pada urusan administratif, melainkan juga berani “pasang badan” dan turun langsung ke lapangan.
    “Biasanya sekda itu administratif, tapi
    sekda jabar
    tuh bukan hanya administratif dia juga berani pasang badan maju,” kata Dedi.
    Ia mencontohkan, pada pagi hari Kota Cimahi merayakan hari jadinya ke-24, Herman Suryatman justru meminta izin untuk membersihkan tumpukan sampah di sejumlah titik di Kota Bandung.
    Latar belakang pendidikan semi-militer Herman di IPDN membentuknya menjadi sosok yang tidak hanya cakap secara administratif, tetapi juga seorang “orang lapangan” sejati.
    “Saya tanya itu kewajiban siapa, dia jawab kewajiban saya, saya bersihkan sekarang. Nah itu, jadi kebanyakan Sekda itu administratif karena punya latar belakang pendidikan semi-militer waktu di IPDN. Jadi memang dia bukan cuma administratif, tapi orang lapangan,” ujar Dedi. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Jatim Khofifah Tak Jadi Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Dana Hibah, Kenapa?

    Gubernur Jatim Khofifah Tak Jadi Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Dana Hibah, Kenapa?

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa batal menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemprov Jatim tahun anggaran 2021–2022.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa Khofifah tidak hadir sesuai jadwal pemeriksaan alias mangkir dan meminta penjadwalan ulang.

    “Saksi KIP tidak hadir. Minta untuk dijadwalkan ulang,” ujar Budi, sebagaimana dikutip dari Antara, Sabtu, 21 Juni 2025.

    Ia menjelaskan, Khofifah telah mengirimkan surat kepada penyidik KPK yang menyatakan ketidakhadirannya karena memiliki keperluan lain.

    Surat tersebut diterima pada Rabu, 18 Juni 2025, sementara panggilan pemeriksaan sebelumnya dikirim pada 13 Juni 2025.

    “Surat diterima Rabu kemarin, 18 Juni 2025. Surat panggilan per 13 Juni 2025,” ucap Budi.

    Nama Khofifah mencuat dalam kasus ini setelah pernyataan Ketua DPRD Jatim periode 2019 hingga 2024, Kusnadi, yang telah diperiksa KPK sehari sebelumnya.

    Menurut Kusnadi, sebagai kepala daerah, Khofifah semestinya mengetahui proses pengelolaan dana hibah pokmas yang terjadi saat dirinya menjabat.

    “Pasti tahu. Orang dia yang mengeluarkan (dana hibah, red.), masa dia enggak tahu,” kata Kusnadi, Kamis, 19 Juni 2025.

    Ia juga menegaskan bahwa proses pengajuan dana hibah selalu dibahas bersama antara legislatif dan eksekutif.

    “Bukan kewenangan DPRD mengeksekusi anggaran itu. Yang mengeksekusi anggaran itu ya kepala daerah,” ujarnya.

    Sebagai informasi, KPK pada 12 Juli 2024 telah menetapkan 21 tersangka dalam perkara ini. Empat orang dijerat sebagai penerima suap, termasuk tiga penyelenggara negara dan satu staf mereka.

    Sementara 17 lainnya ditetapkan sebagai pemberi suap, yang terdiri atas 15 pihak swasta dan dua penyelenggara negara. ***

  • Ondel-ondel di tangan Pram-Doel

    Ondel-ondel di tangan Pram-Doel

    Silahkan ondel-ondel dimanfaatkan, tapi jangan dibawa keliling kampung atau kota apalagi untuk mengamen

    Jakarta (ANTARA) – Budaya Betawi, terutama seni, menjadi perhatian Pramono Anung dan Rano Karno (Doel), pemimpin baru Jakarta hingga lima tahun ke depan. Selain karena alasan pelestarian, budaya Betawi juga dinilai dapat menjadi daya tarik Jakarta di tingkat internasional.

    Berbicara tentang Betawi, salah satu yang tak bisa dilepaskan adalah ondel-ondel. Sepasang boneka raksasa terbuat dari anyaman bambu berhiaskan pakaian dan aksesoris mirip manusia itu belakangan ini disorot Pram dan Rano.

    Simbol kota Jakarta itu semakin rajin wara-wiri di jalanan ibu kota. Fenomena ini mengundang tanggapan yang dilematis. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa ini adalah upaya mengenalkan budaya Betawi kepada masyarakat luas, tapi di sisi lain tak sedikit yang menyayangkan pemanfaatan ondel-ondel sebagai alat mengais uang di jalan.

    “Silahkan ondel-ondel dimanfaatkan, tapi jangan dibawa keliling kampung atau kota apalagi untuk mengamen,” kata Irene, warga asal Cilincing, Jakarta Utara

    Menyikapi semakin maraknya ondel-ondel yang identik dengan seni pertunjukan di berbagai acara Betawi itu dimanfaatkan untuk mengamen, peraturan daerah (Perda) tentang larangan ondel-ondel mengamen pun disusun.

    Gayung bersambut, aturan pelarangan ondel-ondel mendapat dukungan penuh dari DPRD DKI Jakarta. Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin yang asli anak Betawi mengatakan mengamen menggunakan instrumen budaya seperti ondel-ondel itu sama saja merendahkan pemilik budaya itu sendiri.

    Saat ini, DPRD DKI menunggu draf Perda terkait larangan penggunaan ondel-ondel untuk alat mengamen yang telah dibahas oleh para ahli dan praktisi kebudayaan.

    Semula, Perda itu ditargetkan rampung sebelum puncak peringatan HUT ke-498 kota Jakarta. Lalu, mundur hingga momentum perayaan lima abad Jakarta atau dua tahun dari sekarang.

    Aturan disusun untuk memberikan dukungan dan ruang agar seniman ondel-ondel bisa tampil secara layak dan ondel-ondel pun tak dianggap remeh.

    Editor: Dadan Ramdani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini sembilan kantong parkir saat perayaan HUT DKI di Lapangan Banteng

    Ini sembilan kantong parkir saat perayaan HUT DKI di Lapangan Banteng

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiapkan sembilan titik kantong parkir khusus bagi pengunjung yang ingin hadir dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (22/6).

    “Terdapat sembilan titik lokasi parkir untuk menunjang kegiatan HUT Jakarta,” kata Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Sembilan titik lokasi parkir yang telah disiapkan tersebut, lanjut dia, memiliki total kapasitas sebanyak 4.214 unit kendaraan untuk roda dua dan roda empat.

    Lokasi pertama yaitu di Lapangan Banteng sisi Timur dengan kapasitas roda empat 50 unit dan roda dua 200 unit, lokasi kedua yaitu Lapangan Banteng sisi Selatan dengan kapasitas roda empat 65 unit dan roda dua 400 unit.

    Lokasi ketiga ada di Kantor Pos Pasar Baru dengan kapasitas roda empat 120 unit dan roda dua 100 unit, kemudian Masjid Istiqlal dengan kapasitas roda empat 100 unit dan roda dua 25 unit, Gereja Katedral dengan kapasitas roda empat 50 unit dan roda dua 75 unit, Kantor Kementerian Agama dengan kapasitas roda empat 459 unit dan roda dua 350 unit.

    Selanjutnya, lokasi parkir disediakan di Kantor Pusat Pertamina dengan kapasitas roda empat 584 unit dan roda dua 930 unit, Kementerian Keuangan dengan kapasitas roda empat 60 unit dan roda dua 200 unit dan Hotel Borobudur dengan kapasitas roda empat 392 unit dan roda dua 54 unit.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan alasan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-498 Jakarta dirayakan di Lapangan Banteng karena taman tersebut merupakan salah satu yang dibuka selama 24 jam.

    “Ini baru pertama kali karena di Lapangan Banteng kita buka 24 jam. Temanya adalah Jakarta kota global dan berbudaya sehingga dengan demikian itulah yang menjadi fokus kita,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Barat, Jumat (20/6).

    Acara perayaan HUT Jakarta akan diawali dengan upacara bendera. Setelah upacara bendera, Pramono akan menghadiri Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta.

    “Setelah itu sore akan ada ‘gathering’ bersama tokoh-tokoh masyarakat dan duta-duta besar negara sahabat. Malam hari di Lapangan Banteng perayaan secara luas,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Siapa yang Salah akan Jatuh

    Siapa yang Salah akan Jatuh

    GELORA.CO -Pernyataan politikus senior PDIP Beathor Suryadi soal ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat mengguncang politik nasional.

    Beathor menyebut ijazah Jokowi dicetak terburu-buru menjelang pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012.

    Meski demikian, Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (Aksi) Nurmadi H. Sumarta menyesalkan hingga detik ini Jokowi masih menolak menunjukkan ijazah aslinya di depan publik.

    “Sampai pengacara Jokowi menyatakan kalau ijazah ditunjukkan maka bisa bikin chaos. Ini justru semakin menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan rakyat,” Nurmadi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 21 Juni 2025.

    Akademisi Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo ini menuntut Jokowi jujur dan terbuka soal ijazahnya agar tidak semakin tertekan psikologisnya.

    “Bahkan banyak pihak yang mengaitkan sakit kulit Jokowi dengan beratnya beban tuduhan ijazah tersebut,” kata Nurmadi. 

    Nurmadi lantas mengutip pepatah Jawa sopo salah bakal seleh artinya siapa yang salah akan jatuh).

    “Jujur saja buka saja, apa adanya tunjukkan ijazah jangan berkepanjangan. Becik ketitik olo ketoro (Baik dan buruk tetap akan terbuka pada akhirnya). Ikan lele ikan tawes, makin bertele dan malah bikin stres.,” kata Nurmadi.

    Dalam wawancara dengan Inews, Beathor menyebut sejumlah nama yang pernah melihat ijazah Jokowi, di antaranya Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2024 Prasetyo Edi Marsudi, mantan Ketua KPU DKI Jakarta Juri Ardiantoro, dan mantan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra M Syarif.

    “Tidak semua orang bisa mengenali keaslian dokumen, apalagi jika tidak ada niat untuk menyelidikinya,” kata Beathor

  • Tudingan Ijazah Jokowi Dicetak di Pasar Pramuka Tidak Bisa Dilacak

    Tudingan Ijazah Jokowi Dicetak di Pasar Pramuka Tidak Bisa Dilacak

    GELORA.CO -Nama Pasar Pramuka mendadak ramai dibicarakan warganet buntut pernyataan politikus senior PDIP Beathor Suryadi soal “sejarah” ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.

    Beathor mengatakan bahwa ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka yang berlokasi di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, menjelang Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012.

    Peneliti media dan politik Buni Yani mengatakan, tudingan ijazah Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka sulit ditelusuri lebih lanjut.

    “Jurusan Teknologi Kayu, Universitas Pasar Pramuka tidak bisa dilacak. Sudah kebakaran,” kata Buni Yani dikutip dari akun Facebook pribadinya, Sabtu 21 Juni 2025.

    Sebelumnya, Beathor mengatakan, pencetakan ulang ijazah Jokowi direncanakan dalam sebuah pertemuan antara tim Jokowi dari Solo dan kader PDIP DKI Jakarta. 

    Dari pihak Solo, ada tiga orang, David, Anggit, dan Widodo. Sementara, kader PDIP DKI Jakarta, di antaranya Denny Iskandar, Indra, dan Yulianto.

    “Yang benar-benar tahu asal-usul ijazah itu hanya Denny dan Widodo,” kata Beathor.

    Dalam wawancara tersebut, Beathor menyebut sejumlah nama yang pernah melihat ijazah Jokowi, di antaranya Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2024 Prasetyo Edi Marsudi, mantan Ketua KPU DKI Jakarta Juri Ardiantoro, dan mantan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra M Syarif.

    “Tidak semua orang bisa mengenali keaslian dokumen, apalagi jika tidak ada niat untuk menyelidikinya,” kata Beathor.

    Pasar Pramuka sendiri ludes terbakar pada 2 Desember 2024. Kebakaran menghanguskan 50 kios di kawasan tersebut.

    Api diduga berasal dari korsleting dan cepat meluas karena banyaknya material mudah terbakar. Api dapat dipadamkan satu jam kemudian setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran terjun ke lokasi

  • 2 Pejabat Negara Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim, Begini Nasib Khofifah

    Mangkir Hari Ini, Khofifah Minta KPK Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Pekan Depan

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaannya. Ia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Jatim tahun anggaran 2021–2022.

    Khofifah sedianya dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK pada hari ini, Jumat, 20 Juni 2025. Namun, ia mengajukan permintaan penjadwalan ulang dengan alasan ada keperluan lain yang tidak bisa ditinggalkan.

    “Alasannya karena ada keperluan lain sehingga tidak bisa memenuhi panggilan penyidik pada hari ini,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat, 20 Juni 2025.

    Menurut Budi, Khofifah telah menyampaikan surat resmi permohonan penundaan dan meminta agar pemeriksaan dijadwalkan ulang pada pekan depan.

    “Saksi minta penjadwalan ulang untuk pekan depan, presisinya nanti akan kami sampaikan tanggalnya berapa,” ucap Budi.

    Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Sebut Nama Khofifah

    Sebelumnya, penyidik KPK memeriksa mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi. Usai diperiksa, Kusnadi menyebut Khofifah Indar Parawansa, mengetahui soal dana hibah tersebut.

    Kusnadi menjalani pemeriksaan sekira 7 jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 19 Juni 2025. Kepada awak media, ia menyampaikan mekanisme dana hibah tersebut merupakan bagian dari proses bersama antara DPRD dan kepala daerah.

    “Dana hibah itu proses ya bukan materi. Itu dibicarakan bersama-sama dengan kepala daerah. Jadi kalau dana hibah itu dan pelaksananya juga sebenarnya semuanya kepala daerah,” kata Kusnadi.

    Saat ditanya apakah Khofifah mengetahui soal dana hibah yang kini diusut KPK, Kusnadi menjawab tegas orang nomor satu di Jawa Timur itu mengetahuinya.

    “Orang dia yang mengeluarkan masa dia enggak tahu,” ucap Kusnadi.

    KPK Dalami Jual Beli Tanah Milik Anwar Sadad

    KPK masih terus mengusut kasus dugaan suap dalam pengurusan dana hibah untuk Pokmas yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Pada Rabu, 14 Mei 2025, tim penyidik KPK telah selesai memeriksa tiga orang saksi di Polresta Banyuwangi. Ketiga saksi adalah Kusnadi selaku karyawan swasta, petani bernama Sumantri, dan seorang notaris bernama Teguh Pambudi.

    Penyidik mendalami pengetahuan para saksi soal kepemilikan dan jual beli aset tanah yang diduga milik Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 Anwar Sadad (AS). Dalam kasus ini, Anwar Sadad yang kini menjabat anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra juga sudah berstatus tersangka tapi belum diumumkan kepada publik oleh KPK.

    “Semua saksi hadir. Saksi didalami terkait dengan kepemilikan dan jual beli aset tanah yang diduga milik tersangka AS,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu, 14 Mei 2025.

    Sita Aset Anwar Sadad Senilai Rp8,1 Miliar

    KPK menyita tiga bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Surabaya serta satu unit apartemen di Malang senilai Rp8,1 miliar, pada 8 Januari 2025. Menurut Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, aset-aset bernilai miliaran rupiah itu disita penyidik dari tangan Anwar Sadad (AS).

    “Info dari satgas itu dari pak AS,” kata Asep Guntur Rahayu melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa, 14 Januari 2025.

    Penyitaan dilakukan karena aset-aset tersebut diduga diperoleh dari hasil tindak pidana dugaan suap pengurusan dana hibah.

    Penyidik KPK pernah melakukan penggeledahan di rumah milik mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti yang berada di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin, 14 April 2025.

    Penggeledahan ini berkaitan dengan jabatan La Nyalla yang pernah menjabat Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur periode 2010–2019. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto membenarkan proses penyidikan yang tengah dilakukan lembaganya memiliki kaitan dengan jabatan La Nyalla di KONI Jatim.

    “Terkait dengan penyidikan perkara dana hibah, pada saat yang bersangkutan sebagai ketua KONI,” kata Fitroh kepada wartawan, Rabu, 16 April 2025.

    Setelah menggeledah rumah La Nyalla, penyidik menggeledah Kantor KONI Provinsi Jatim.***