Kementrian Lembaga: DPRD

Musdes Sempat Panas, Kades Tunggulsari Kendal Akhirnya Sepakat Tolak Galian C Regional 23 Juni 2025

Musdes Sempat Panas, Kades Tunggulsari Kendal Akhirnya Sepakat Tolak Galian C
Tim Redaksi
KENDAL, KOMPAS.com
– Balai Desa
Tunggulsari
, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, dipenuhi oleh ratusan warga pada Senin (23/06/2025) siang.
Mereka berkumpul untuk menyaksikan
musyawarah desa
(musdes) yang membahas perizinan
tambang galian C
di wilayah mereka.
Pertemuan tersebut berakhir dengan kesepakatan untuk menolak kehadiran tambang galian C di desa tersebut.
Situasi dalam musdes sempat memanas menjelang akhir pertemuan, ketika warga, yang sebagian besar terdiri dari ibu-ibu dan remaja, mendesak agar segera ada keputusan
penolakan
terhadap tambang tersebut.
Teriakan-teriakan dari warga membuat petugas keamanan dari TNI dan Polri harus berkali-kali mengingatkan agar mereka tetap tenang dan sabar.
“Keinginan masyarakat desa Tunggulsari sangat kuat sekali menolak tambang galian C yang ada di desanya. Saya bersyukur, karena setelah dilakukan Musdes, muncul kesepakatan tuntutan warga menolak galian C disetujui,” Ketua Aliansi Peduli Lingkungan Hidup Desa Tunggulsari, Ahmad Faris, Senin.
Faris menambahkan bahwa mayoritas warga menolak tambang tersebut karena dianggap merusak lingkungan dan tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat.

Faris juga meminta kepada pemerintah desa untuk mengirim surat kesepakatan Musdes Tunggulsari ke dinas-dinas terkait, termasuk ESDM Provinsi Jawa Tengah, dan berharap agar surat tersebut juga sampai ke pemerintah pusat.
“Harapan kami setelah dikirim, tentunya proses perizinan akan dihentikan agar tambang tidak ada di desa Tunggulsari,” harapnya.
Kepala Desa Tunggulsari, Abdul Khamid, juga mengharapkan agar semua warganya menghargai hasil musyawarah desa.
Ia mendorong agar warga yang pro dan kontra terhadap tambang galian C dapat rukun dan tidak terjadi gesekan.
“Saya minta, semua mau mentaati hasil musdes,” ujarnya.
Ketua Komisi C DPRD Kendal, Sisca Meritania, yang hadir dalam musdes tersebut, menegaskan bahwa proses perizinan tambang galian C di desa Tunggulsari harus dihentikan karena penolakan dari masyarakat setempat.
“Dalam Musdes sudah diputuskan menolak, jadi perijinan galian C tersebut harus dibatalkan,” tegasnya.
Sisca menambahkan bahwa sebagai wakil rakyat, ia akan mengawal kesepakatan musdes tersebut hingga ke dinas terkait.
“Itu aspirasi masyarakat. Jadi saya sebagai wakil rakyat harus mengawalnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, ratusan warga desa Tunggulsari juga melakukan aksi demonstrasi di depan balai desa untuk menolak proyek galian C di wilayah mereka.
Mereka membubarkan diri setelah adanya kesepakatan untuk menggelar musyawarah desa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/06/2025 22:41
Perang Iran-Israel, legislator minta Pemerintah evakuasi WNI dan desak PBB hentikan konflik

Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

Perang Iran-Israel, legislator minta Pemerintah evakuasi WNI dan desak PBB hentikan konflik
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 23 Juni 2025 – 19:41 WIB

Elshinta.com – Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menyerukan kepada Pemerintah Indonesia agar mengambil langkah aktif dan tegas bersama negara-negara Islam lainnya untuk mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghentikan eskalasi konflik bersenjata antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Oleh Soleh menyatakan keprihatinan mendalam atas konflik yang terus meluas dan menelan korban jiwa, serta berpotensi menyeret dunia ke dalam krisis global yang lebih besar. “Perang ini bukan hanya tragedi kemanusiaan di kawasan Timur Tengah, tetapi juga ancaman nyata terhadap perdamaian dan stabilitas global. Jika tidak segera dihentikan, situasi ini bisa menjadi pemicu Perang Dunia Ketiga,” ujarnya, Senin (23/06).

Ia mendorong Pemerintah Indonesia, yang selama ini dikenal aktif dalam diplomasi perdamaian internasional, untuk memanfaatkan posisinya di berbagai forum global, termasuk Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan PBB, guna menginisiasi gencatan senjata dan dialog damai antara pihak-pihak yang bertikai.

“Kita tidak boleh diam. Indonesia harus mengambil peran kepemimpinan moral dan politik, bersama negara-negara Islam lainnya, untuk menyerukan penghentian perang dan perlindungan terhadap warga sipil,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Senin (23/6).

Oleh Soleh juga meminta semua pihak di dalam negeri untuk tetap menjaga persatuan dan tidak terprovokasi oleh sentimen yang bisa merusak harmoni sosial. Ia menegaskan bahwa suara kolektif dari masyarakat internasional sangat diperlukan untuk menghentikan konflik yang terus membesar ini.

“Kita semua berharap perang ini segera berakhir, dan dunia tidak lagi dibayangi ancaman perang global,” paparnya.

Mantan anggota DPRD Jawa Barat itu juga meminta Pemerintah Indonesia untuk terus menjamin keselamatan WNI di Iran, dengan melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman.

“Keselamatan WNI harus menjadi prioritas. Evakuasi menjadi hal yang harus dilakukan. Semua warga Indonesia harus dievakuasi, sehingga aman dari dampak perang yang semakin memanas,” beber legislator asal Dapil Jawa Barat XI itu.

Sebelumnya, dari total 386 WNI di Iran, Pemerintah Indonesia sudah melakukan evakuasi terhadap 97 orang. Rinciannya, 93 WNI, 3 staf kedutaan, dan 1 warga negara asing yang merupakan pasangan dari salah seorang WNI.

Mereka dievakuasi melewati jalur darat menggunakan bus melalui perbatasan Iran-Azerbaijan. Di saat yang bersamaan, sebanyak 4 WNI juga dievakuasi dari Israel via jalur darat melalui Yordania.

“Selain melakukan evakuasi WNI, Pemerintah Indonesia bersama negara Islam lainnya untuk mendorong PBB menghentikan perang Iran-Israel. Jangan sampai perang ini berlanjut,” pungkas Oleh Soleh.

Sumber : Radio Elshinta

23/06/2025 21:51
Larangan merokok di tempat hiburan malam masuk Raperda KTR

Jakarta (ANTARA) – Panitia Khusus (Pansus) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa larangan merokok di tempat hiburan malam masuk dalam aturan baku pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) KTR.

“Larangan merokok di tempat hiburan malam itu harus dijelaskan secara spesifik,” kata Anggota Pansus tentang KTR DPRD Provinsi DKI Jakarta Ali Lubis di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pada pembahasan Raperda KTR ini harus dibahas secara spesifik mengenai aturan baku larangan merokok di tempat hiburan malam dan perlu dimasukkan dalam BAB I tentang Ketentuan Umum.

Ali mengatakan larangan tempat merokok di tempat hiburan malam harus dituangkan secara detail, misalnya di klub malam, diskotek, bar, karaoke dan arena permainan yang menyediakan hiburan malam bagi umum.

Hal itu karena, kata Ali, kebiasaan pengunjung membuang puntung rokok yang menjadi salah satu pemicu kebakaran di lokasi tersebut.

“Jadi, dimasukkan pengertiannya mengenai hiburan malam, baru nanti di pasal berikutnya baru ada penjabarannya,” ujarnya.

Ali menambahkan, regulasi larangan merokok di tempat hiburan malam sudah mendapat dukungan langsung dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar segera ditetapkan karena salah satu penyebab terjadinya kebakaran adalah puntung rokok.

Sementara itu, Ketua Pansus KTR DPRD DKI Jakarta Farah Savira mengatakan bahwa tempat hiburan malam yang dimaksud seperti tempat karaoke, klub malam, dan sebagainya.

“Tempat hiburan malam itu konteksnya untuk orang dewasa 17 hingga 21 tahun ke atas. Jadi, harus dipisah supaya jelas karena nanti ada batasan-batasan yang kita berikan bisa terpisah dari isinya,” katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

23/06/2025 21:46
DPRD Sayangkan Anggaran Kesehatan Gratis di Kendal Dipotong Rp 5 Miliar, Janji Kembalikan Regional 23 Juni 2025

DPRD Sayangkan Anggaran Kesehatan Gratis di Kendal Dipotong Rp 5 Miliar, Janji Kembalikan
Tim Redaksi
KENDAL, KOMPAS.com
– Anggaran
Universal Health Coverage
(UHC) atau kesehatan gratis untuk masyarakat Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, mengalami
refocusing
sebesar Rp 5 miliar pada tahun ini.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Kendal,
Dedy Ashari Setyawan
, yang telah memanggil Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Abidin, untuk menanyakan mengenai pemotongan anggaran tersebut.
“Benar ada pemotongan anggaran Rp 5 miliar. Sehingga sisa anggaran UHC tahun 2025 ini, dari 58 menjadi 53 miliar,” kata Dedy, Senin (23/06/2025).
Dedy menegaskan bahwa dalam perubahan anggaran tahun ini, pihaknya akan berupaya mengembalikan anggaran yang terkena refocusing tersebut.
“Biar layanan kesehatan gratis untuk masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.

Ketua DPRD Kendal, Mahfud Sodik, menyayangkan keputusan tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa informasi mengenai
refocusing anggaran
tersebut diketahuinya setelah terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 18 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Menurutnya, anggaran Rp 5 miliar itu sebenarnya mampu mencakup pengobatan bagi 60.000 warga Kendal selama satu bulan.
“Itu bukan jumlah yang kecil, dan menyangkut persoalan hajat hidup orang banyak, dan seharusnya menjadi prioritas. Kami akan segera meminta ini dikaji ulang. Jangan korbankan rakyat kecil,” tegas Mahfud.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Abidin, menjelaskan bahwa pihaknya sudah menghitung ulang anggaran kesehatan gratis untuk masyarakat.
Dari hitungan yang telah dilakukan, layanan kesehatan gratis untuk masyarakat masih aman hingga akhir tahun ini.
“Di perubahan akan dikembalikan lagi. Berarti untuk tahun 2026 nanti aman,” aku Abidin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/06/2025 21:44
Pembangunan jaringan utilitas Jakarta harus cerminkan budaya lokal

Jakarta (ANTARA) – Panitia Khusus (Pansus) Jaringan Utilitas DPRD DKI Jakarta mengusulkan untuk pembangunan jaringan utilitas harus mencerminkan nilai-nilai kebudayaan lokal dan ini digunakan dalam rangka mengedukasi.

“Jakarta ini kota budaya, boleh tidak dimasukkan unsur kebetawian di dalam aturan utilitas, terutama dalam membuat sarana dan prasarananya,” kata Anggota Pansus Jaringan Utilitas Neneng Hasanah di Jakarta, Senin.

Ia memberikan usulan agar jaringan utilitas di Jakarta ke depan tidak hanya memenuhi aspek teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kebudayaan lokal.

Neneng menambahkan, meskipun Jakarta tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara, transformasi menjadi kota global dan berbudaya harus tercermin dalam produk hukum yang disusun.

“Jaringan utilitas yang akan kita buat ini harus ada efek edukasi dan kebudayaannya, supaya bisa jadi contoh bagi daerah lain,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Jaringan Utilitas DPRD DKI Jakarta Husen menyoroti sejumlah perubahan dalam draf terbaru yang dibahas bersama jajaran eksekutif dan konsultan teknis.

Ia menjelaskan, pansus sebelumnya telah menyelesaikan pembahasan awal terhadap draf lama. Namun saat rapat dilanjutkan, ditemukan sejumlah perubahan yang belum pernah disepakati bersama.

“Seharusnya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan itu tidak boleh ada pergeseran sepihak tanpa persetujuan,” ujarnya.

Karena itu, Husen meminta agar naskah awal yang telah dibahas digunakan kembali dalam rapat selanjutnya.

Ia menilai, banyak redaksi dalam draf baru yang tidak tepat dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian substansi.

“Setelah kita baca lagi, ternyata sudah ada perubahan sepihak oleh pihak eksekutif dan kita langsung dikasih draf yang baru, seolah sudah matang,” katanya.

Ia menegaskan, para anggota Pansus Jaringan Utilitas tidak sedang berupaya menghambat pembahasan. Justru sebaliknya, Pansus ingin menjaga agar seluruh proses legislasi berjalan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.

Husen pun memastikan akan kembali menggunakan naskah lama yang dinilai sudah lebih lengkap dan memiliki penjelasan yang jelas.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

23/06/2025 21:27
Soroti Dana BLUD, DPRD Jakarta Sebut RSUD Tarakan Harus Naik Kelas Megapolitan 23 Juni 2025

Soroti Dana BLUD, DPRD Jakarta Sebut RSUD Tarakan Harus Naik Kelas
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi C DPRD Jakarta menyoroti pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah (RDUD) Tarakan, Cideng, Jakarta Pusat.
Dalam kunjungan kerja pada Senin (23/6/2025), para wakil rakya itu menilai rumah sakit milik pemerintah itu harus bisa naik kelas dengan memaksimalkan pendapatan yang dimiliki.
“Kami dari Komisi C datang ke sini untuk melihat bagaimana pendapatan BLUD dikelola dan digunakan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pendapatan agar rumah sakit ini bisa berstandar internasional,” kata Anggota Komisi C DPRD Jakarta, Lukmanul Hakim kepada
Kompas.com
, Senin.
Dalam kunjungan itu, Komisi C DPRD Jakarta itu juga menilai bahwa pendapatan
RSUD Tarakan
cukup baik dan berpotensi mencapai target.
Namun, ada sejumlah catatan penting yang menjadi sorotan, antara lain beban operasional yang tinggi seperti belanja pegawai non-PNS, pengadaan obat, dan pemeliharaan fasilitas.
Lukmanul dan sederet anggota Komisi C juga menggarisbawahi perlunya penambahan gedung untuk menampung peningkatan layanan dan perluasan layanan malam hari, termasuk cuci darah,
Selain itu, diperlukan peningkatan sumber pemasukan tambahan untuk memperkuat kemandirian rumah sakit.
“Untuk meningkatkan layanan tentu dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Kami sudah berdiskusi dengan Ibu Direktur RSUD Tarakan mengenai beberapa formulasi yang akan kami dorong dalam perencanaan anggaran ke depan,” tambah Lukman.
Adapun temuan dalam kunjungan ini akan dibawa ke pembahasan lanjutan, termasuk dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan revisi anggaran.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga menyoroti pentingnya pengembangan RSUD Tarakan.
Dalam kunjungan kerjanya ke rumah sakit tersebut pada Jumat (23/5/2025), Rano menyampaikan bahwa perluasan RSUD Tarakan menjadi kebutuhan mendesak karena tingginya jumlah pasien yang dirujuk ke rumah sakit tersebut, khususnya dari wilayah Jakarta Pusat.
Pemprov DKI tengah merencanakan perluasan lahan dengan memanfaatkan area sekolah yang berada di sebelah rumah sakit.

Rano menargetkan proses perluasan dapat terealisasi paling lambat pada 2027, dengan catatan relokasi sekolah yang masih aktif bisa difasilitasi dengan baik.
RSUD Tarakan saat ini berstatus rumah sakit tipe A dan dikenal memiliki layanan unggulan seperti pusat kanker terpadu, jantung, stroke, dan neurologi.
Dengan 31 spesialis dan 32 subspesialis, rumah sakit ini menjadi salah satu rujukan utama di Jakarta. Selain RSUD Tarakan, Pemprov Jakarta juga tengah mempersiapkan pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di kawasan Cakung, Jakarta Utara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/06/2025 21:06
Di Hadapan Kader Hanura Bengkulu, Patrice Rio Capella Kutip Pesan Tan Malaka Regional 23 Juni 2025

Di Hadapan Kader Hanura Bengkulu, Patrice Rio Capella Kutip Pesan Tan Malaka
Tim Redaksi
BENGKULU, KOMPAS.com
– Dalam
Musyawarah Daerah
(Musda)
Partai Hanura
yang berlangsung pada Minggu (22/6/2025), Wakil Ketua Umum Partai Hanura,
Patrice Rio Capella
, menekankan pentingnya
idealisme
sebagai kompas perjuangan partai.
“Saya mengatakan idealisme merupakan kompas bagi partai ini untuk tidak apatis dan mudah dibeli,” ujar Capella di hadapan kader Hanura di
Bengkulu
.
Lebih lanjut, Capella menggarisbawahi dua tujuan utama berpartai, yakni menjadi alat kekuasaan dan menjadi alat perjuangan.
Capella juga mengingatkan pentingnya kebermanfaatan Partai Hanura bagi masyarakat.
“Kalau Partai Hanura tidak ada gunanya untuk rakyat, saya doakan nol suaranya di Pemilu mendatang. Kalau anggota DPRD dari Hanura tidak berteriak untuk rakyat, saya doakan anda kalah dalam Pemilu mendatang, tidak ada gunanya,” tegasnya.
Menurutnya, menjadi anggota DPRD bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk membela masyarakat.
“Dalam politik, apabila kader kritis, musuh-musuh akan bermunculan, dan tidak akan pernah berada di zona nyaman,” tambahnya.
Capella juga mencatat bahwa perjalanan seorang politisi bisa sangat dinamis.
“Kadang begitu cepat berada di comberan, kadang begitu cepat pula berada di istana,” beber dia.
Ia menargetkan perolehan kursi Partai Hanura pada Pemilu mendatang akan meningkat.
Musda Partai Hanura di Provinsi Bengkulu juga menghasilkan keputusan penting, di mana Usin Abdisyah Putra Sembiring terpilih kembali sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk periode 2025 hingga 2030.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/06/2025 07:44
Dedi Mulyadi Soal Erwan Setiawan Sentil Sekda Jabar: Itu Bercanda, Mungkin Wagub Kangen

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan melontarkan sindiran kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman. Menurutnya, Herman jarang masuk kantor dan menghadiri rapat paripurna.

Sindiran itu disampaikan Erwan saat menghadiri rapat paripurna DPRD Jawa Barat dengan agenda Pandangan Fraksi Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 pada Kamis, 19 Juni 2025.

“Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 yang akan menyampaikan saudara Sekda Jawa Barat karena saya dengan pak gubernur pada tahun 2024 belum menjabat, supaya lebih real,” ucap Erwan.

Dalam kesempatan itu, Erwan lantas mempertanyakan di mana Herman selaku sekda. “Dan juga sakalian tanyakeun, kamana wae sekda (sekalian tanyakan, ke mana saja sekda) gitu,” kata dia.

Menurut Erwan, dirinya jarang melihat Herman hadir dalam rapat paripurna. Tak hanya itu, dia menyebut Herman juga jarang berada di kantor.

“Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah saudara sekda hadir, dan sekarang pun di kantor enggak pernah ada, coba tanyakan sama yang terhormat anggota DPRD ya, terima kasih,” katanya.

23/06/2025 01:30
Demokrat desak Pramono lanjutkan KTV, beri warga kepastian hukum dan hunian Layak

Sumber foto: Radio Elshinta/ Bayu Istiqlal

Demokrat desak Pramono lanjutkan KTV, beri warga kepastian hukum dan hunian Layak
Dalam Negeri
Editor: Valiant Izdiharudy Adas
Minggu, 22 Juni 2025 – 20:18 WIB

Elshinta.com – Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk melanjutkan program Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV) yang dinilai berhasil menata kawasan kumuh menjadi hunian layak bagi warga.

Program ini sebelumnya berjalan saat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.

“Waktu Pak AHY jadi Menteri ATR/BPN, ada dua proyek percontohan KTV, di Palmerah dan Tanah Tinggi. Hasilnya, warga tak hanya dapat hunian yang layak, tapi juga kepastian hukum atas tanah yang ditempati,” ujar Mujiyono usai Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-498 Jakarta di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Minggu (22/6/2025).

KTV adalah skema pembangunan hunian vertikal di atas lahan milik warga yang digabungkan secara konsolidatif. Di Palmerah, kawasan permukiman padat itu kini berubah menjadi bangunan empat lantai. Selain mendapatkan unit hunian yang sehat, warga juga bisa memanfaatkan lantai dasar untuk kegiatan usaha.

“Dulu di sana kumuh dan sempit, sekarang setiap unit dapat cahaya matahari dan sirkulasi udara yang baik. Ini harus diteruskan,” kata Mujiyono.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya sosialisasi program ini agar tercapai kesepakatan soal kepemilikan unit dan pembagian lahan antarwarga.

Ia juga meminta agar tarif sewa hunian vertikal di Jakarta ke depan mempertimbangkan kondisi ekonomi warga bawah. Saat ini, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, tarif Rusunawa di Jakarta dipatok Rp865 ribu hingga Rp1,8 juta per bulan, belum termasuk listrik dan air.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya terhadap pembangunan vertikal berkelanjutan melalui program Jakarta Tumbuh ke Atas. Program itu mengusung konsep Griya Kecamatan atau mixed-use development yang akan dibangun di 10 lokasi prioritas, termasuk kawasan GOR dan pasar rakyat.

Program tersebut menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2029, yang menargetkan peningkatan daya saing dan pengembangan kota secara menyeluruh.(BAI)

Sumber : Radio Elshinta

22/06/2025 23:16
Wujudkan Kota yang Adil dan Berbudaya

Jakarta –

Kota Jakarta merayakan hari jadinya yang ke-498 dengan semangat pembaharuan dan transformasi menuju kota global yang berdaya saing tinggi, dan berbudaya.

Dengan mengusung tema “Jakarta Kota Global dan Berbudaya”, peringatan HUT tahun ini menjadi momentum refleksi sekaligus optimisme menghadapi tantangan dan peluang masa depan.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menyampaikan ucapan selamat HUT DKI Jakarta yang ke-498. Ia juga berdoa semoga Jakarta dengan bertambahnya usia bisa semakin sejahtera, rapih, tertata dan membuat warganya semakin bahagia.

“Selamat Ulang Tahun Jakarta yang ke-498. Mari kita jadikan hari bersejarah ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kita membangun kota yang lebih adil, nyaman, dan manusiawi bagi semua. Sesuai dengan tema tahun ini, Jakarta Kota Global dan Berbudaya,” ujar Kenneth dalam keterangannya, Minggu (22/6/2025).

Menurut pria yang akrab disapa Bang Kent ini, Jakarta bukan hanya pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga rumah bagi jutaan warga dari berbagai latar belakang. Oleh karena itu, pembangunan Jakarta harus berorientasi pada keadilan sosial, lingkungan hidup yang sehat, serta pemerataan fasilitas publik.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong, dan toleransi yang telah menjadi identitas warga Jakarta.

Dengan tidak lagi menjadi ibu kota negara secara administratif, kata Kent, Jakarta dihadapkan pada tantangan baru: menjaga daya tarik sebagai pusat ekonomi, bisnis, dan budaya, sembari menata ulang arah pembangunannya agar lebih berkelanjutan.

“Perubahan status ibu kota bukan akhir dari peran Jakarta. Saya berharap Jakarta tetap menjadi pusat inovasi, kebudayaan, dan ekonomi nasional, kota global yang tetap berpihak pada manusianya,” tutur Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

“Jakarta harus memprioritaskan pelayanan transportasi publik, penghijauan kota, serta penataan permukiman padat. Kota ini harus hidup dan nyaman untuk semua kalangan,” ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDIP DKI Jakarta itu.

Sebagai anggota dewan, Kent berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, terutama dalam hal transportasi publik, pendidikan, perbaikan infrastruktur, kesehatan, dan penataan ruang kota.

“Dengan usia yang hampir mencapai lima abad, Jakarta tak sekadar berdiri sebagai pusat kekuasaan, melainkan cermin bagi keberagaman, perjuangan, dan harapan rakyat Indonesia. Jakarta yang lebih bersih, lebih hijau, lebih adil, dan tetap menjadi rumah yang layak bagi semua orang. Untuk Gubernur DKI Jakarta, Mas Pramono Anung, teruslah bekerja untuk rakyat. Jadilah pemimpin yang mendengarkan, melayani, dan membangun Jakarta sebagai kota harapan untuk semua,” pungkasnya.

(mpr/ega)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

22/06/2025 21:44