Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Dono Kasino Indro Dilantik jadi Wakil Rakyat di Lombok Tengah

    Dono Kasino Indro Dilantik jadi Wakil Rakyat di Lombok Tengah

    Sementara itu, Bupati Lombok Tengah H Lalu Pathul Bahri mengucapkan selamat kepada Dono Kasino Indro yang mengemban amanah sebagai anggota DPRD Lombok Tengah.

    Menurut dia, pengucapan sumpah atau janji yang sudah dilakukan bukan hanya sebagai prosedur formal, tetapi merupakan komitmen moral dan konstitusional yang mengikat, baik secara hukum etika maupun spiritual.

    “Sebagai wakil rakyat memiliki tanggungjawab besar untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, mengawal kebijakan pembangunan dan menjalin sinergi dengan Pemda untuk kemajuan Lombok Tengah,” katanya.

    Ia berharap dengan pengalaman, dedikasi dan semangat pengabdian yang dimiliki dapat melanjutkan perjuangan dan pengabdian secara maksimal dan penuh tanggung jawab.

    Pada sisi lain, ia menyampaikan bahwa proses PAW merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat dan telah diatur secara konstitusional.

    “Kami berharap, fungsi legislatif dapat terus berjalan semakin optimal dan kolaborasi antara DPRD dan Pemda dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” katanya.

  • Terdampak Banjir di Sumatera, PT KAI Percepat Perbaikan Jalur Kereta Api

    Terdampak Banjir di Sumatera, PT KAI Percepat Perbaikan Jalur Kereta Api

    Agus menyebut bantuan untuk masyarakat Kota Medan senilai Rp50 juta telah diserahkan pada Jumat (28/11) oleh Vice President KAI Divre I Sumut Sofan Hidayah, didampingi Plt Vice President CSR KAI Sulardi Wiyatman, kepada Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Kepala BPBD Kota Medan di Posko BPBD Gedung Dharma Wanita.

    Paket bantuan yang diberikan mencakup makanan siap saji, beras, mie instan, air mineral, biskuit, selimut, sarung, obat-obatan, serta kebutuhan dasar lainnya.

    Sedangkan pada Sabtu 29 November 2025, bantuan senilai Rp50 juta kembali disalurkan untuk masyarakat Aceh melalui Tim KAI Sub Divre I.1 Aceh di Posko Bencana Kantor Divre I Sumatera Utara.

    “Bantuan yang terdiri dari kebutuhan pokok dan perlengkapan harian tersebut langsung didistribusikan ke wilayah terdampak segera setelah jalur akses ke Aceh dapat dilalui,” ungkap Agus.

    PT KAI juga menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat. Tahap pertama bantuan senilai Rp5 juta diberikan pada Kamis (27/11) berupa sembako, sarung, selimut, dan terpal.

    Kemudian pada Sabtu 29 November 2025, tahap kedua senilai Rp45 juta kembali disalurkan berupa sembako, selimut, terpal, air mineral, family kits, dan tikar.

    “Bantuan tersebut diserahkan oleh KAI Divre II Sumbar kepada BPBD Provinsi Sumatera Barat bersama anggota DPRD setempat,” sebut Agus.

    Agus menambahkan bahwa KAI saat ini tengah menyiapkan bantuan lanjutan untuk Sumatera Barat berupa pelayanan kesehatan gratis dan penyediaan kantong jenazah sesuai rekomendasi BPBD, yang dijadwalkan pada minggu pertama Desember 2025.

    Hal ini menjadi bagian dari tanggung jawab sosial KAI yang tidak berhenti pada tahap tanggap darurat.

    “Program CSR KAI selalu kami jalankan secara terukur, responsif, dan berkelanjutan. Kami memastikan setiap bantuan disalurkan berdasarkan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan BPBD agar benar-benar tepat sasaran. Bagi KAI, bantuan kemanusiaan bukan hanya bentuk kepedulian, tetapi komitmen untuk hadir bagi masyarakat di saat mereka membutuhkan,” jelas Agus.

  • Temuan ‘Kegiatan Siluman’ di Blitar Terselesaikan, Pengesahan RAPBD Dilanjutkan

    Temuan ‘Kegiatan Siluman’ di Blitar Terselesaikan, Pengesahan RAPBD Dilanjutkan

    Blitar (beritajatim.com) – Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim menegaskan bahwa “kegiatan siluman” yang muncul tanpa tercantum spesifik dalam dokumen acuan, yakni Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) telah terselesaikan.

    Perbaikan pun telah dilakukan sehingga proses pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar bisa dilanjutkan.

    “Sudah beres mungkin saat ini sudah proses pengajuan ke Gubernur,” ungkap Syahrul pada Kamis (4/12/2025).

    Meski telah direvisi, Syahrul tetap menyoroti soal “kegiatan siluman” tersebut. Menurut Syahrul, semua kegiatan harusnya dicantumkan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

    “Ya, harusnya tercantum di RAPBD,” tegasnya.

    Namun kini polemik “kegiatan siluman” itu telah diselesaikan dan dilakukan perbaikan. Sehingga RAPBD Kota Blitar bisa disahkan dan dilanjutkan ke pengesahan Gubernur.

    “Sudah selesai perbaikannya,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Syahrul Alim secara gamblang menyebutkan dua pos anggaran yang menjadi sorotan tajam legislatif yakni rencana anggaran untuk Sirkuit Sentul dan proyek Wisata Sumber Udel.

    Menurutnya, munculnya alokasi dana untuk program-program ini dalam RAPBD, padahal tidak terperinci di KUA-PPAS, menunjukkan kurangnya penajaman program dan kejelasan posisi anggaran dari pihak eksekutif. Hal ini dinilai krusial agar setiap rupiah yang dialokasikan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

    Selain masalah kegiatan yang tidak tercantum, DPRD juga menyoroti keterlambatan dan dinamika kepastian anggaran dari pusat. Syahrul mengungkapkan, proses penyusunan APBD Kota Blitar tahun ini mengalami sedikit keterlambatan. Bahkan, ketika RAPBD sudah memasuki proses finalisasi, tiba-tiba masih ada tambahan anggaran signifikan dari pemerintah pusat.

    “Bahkan sudah dalam proses APBD, kita masih mendapat tambahan 6,4 miliar dari program stunting,” jelasnya. (owi/ian)

  • Penyidikan Gratifikasi DPRD Terus Bergerak, Tersangka Baru Berpotensi Muncul

    Penyidikan Gratifikasi DPRD Terus Bergerak, Tersangka Baru Berpotensi Muncul

    MATARAM – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan penyidikan kasus dugaan gratifikasi di DPRD Provinsi NTB masih terus berkembang.

    Jaksa menegaskan bahwa proses yang telah menetapkan tiga tersangka ini berpotensi mengarah pada tersangka baru, bergantung pada alat bukti yang muncul.

    “Asalnya begini, semuanya berjalan dinamis,” kata Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Muh. Zulkifli Said di Mataram, Antara, Rabu, 3 Desember. 

    Zulkifli menjelaskan, peluang adanya tersangka tambahan terbuka sepanjang ditemukan kecukupan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

    Keterangan para tersangka juga dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap peran pihak lain dalam perkara tersebut.

    “Intinya tergantung keterangan yang bersangkutan,” ujarnya.

    Ia menambahkan, para tersangka dapat bekerja sama dengan penyidik melalui mekanisme justice collaborator jika hendak membuka keterlibatan pihak lain dalam dugaan tindak pidana tersebut.

    Tiga tersangka yang telah ditetapkan yakni anggota DPRD NTB: Indra Jaya Usman (IJU), Hamdan Kasim (HK), dan Muhammad Nashib Ikroman (MNI). Saat ini MNI menjalani penitipan penahanan di Rutan Praya, Lombok Tengah, sementara dua tersangka lain ditahan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat.

    Dari rangkaian penyidikan, Kejati NTB menyebut para tersangka berperan sebagai pihak yang memberikan uang kepada puluhan anggota DPRD NTB dengan nilai lebih dari Rp2 miliar. Jumlah itu terungkap dari penitipan uang oleh belasan anggota dewan kepada jaksa.

    Meski demikian, jaksa belum membeberkan motif pemberian uang tersebut, termasuk sumber dana maupun potensi keterlibatan pidana bagi para penerima dari kalangan DPRD NTB.

  • DPRD Bogor tekankan transparansi dan sanksi dalam PKS TPAS Galuga

    DPRD Bogor tekankan transparansi dan sanksi dalam PKS TPAS Galuga

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – DPRD Bogor menekankan pentingnya transparansi dan mekanisme sanksi dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Galuga yang disetujui dalam rapat paripurna, Rabu.

    Ketua DPRD Bogor, Adityawarman Adil, menyampaikan, persetujuan perpanjangan PKS telah melalui pembahasan di Komisi I dan III serta pembahasan khusus di Badan Musyawarah DPRD Bogor. Ia menegaskan bahwa lembaganya memberikan sejumlah catatan penting agar PKS lebih kuat secara hukum dan operasional.

    “Kami meminta kejelasan atas operator resmi, Standar Layanan Minimal dan detail teknis lain, agar PKS ini tidak hanya menjadi dokumen administratif,” kata dia.

    Ia menambahkan bahwa transparansi antar kedua daerah harus dijamin agar kerja sama tersebut memenuhi asas keadilan dan memberikan manfaat yang seimbang bagi Bogor dan Kabupaten Bogor.

    “PKS harus memiliki enforceability yang kuat. Detail penggunaan Galuga perlu dicantumkan, termasuk jumlah sampah, zonasi, SOP darurat longsor landfill, banjir lindi, dan kebakaran,” ujarnya.

    DPRD Bogor juga meminta agar penerima manfaat PKS dituangkan secara jelas dalam dokumen kerja sama sebagai dasar pelaporan berkala tiap triwulan yang wajib disampaikan kepada DPRD.

    “Kami juga mendorong agar dituangkan mekanisme sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggar PKS ini,” tegas dia. .

    Ketua Komisi I DPRD Bogor, Karnain Asyhar, menyatakan, perpanjangan kerja sama TPAS Galuga harus memastikan kepastian hukum dan keberlanjutan pelayanan publik, sekaligus memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat di dua wilayah.

    “Komisi I dan III menegaskan bahwa PKS harus menjadi win-win solution bagi daerah dan warga terdampak, serta menjaga lingkungan hidup dengan teknologi pengolahan yang tepat,” kata dia.

    Ia menambahkan, legitimasi hukum dan politik atas kerja sama tersebut penting untuk memastikan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan selaras dengan kebutuhan masa depan Kota Bogor.

    Dalam rapat paripurna, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan apresiasi atas persetujuan DPRD terhadap perpanjangan PKS TPAS Galuga. Ia menilai hal ini sebagai bentuk komitmen bersama legislatif dan eksekutif dalam menjaga keberlanjutan layanan persampahan.

    “Pemkot Bogor akan menindaklanjuti seluruh proses yang diperlukan, termasuk penyempurnaan dokumen kerja sama dan pelaksanaan teknis di lapangan,” ujar dia.

    Ia memastikan kerja sama ini berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Bogor maupun Kabupaten Bogor sebagai mitra kerja sama.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fraksi PDI Perjuangan Minta BPBD Jatim Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana Jelang Nataru

    Fraksi PDI Perjuangan Minta BPBD Jatim Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana Jelang Nataru

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Renny Sundari Pramana, meminta BPBD meningkatkan kesiapsiagaan bencana menjelang Natal dan Tahun Baru. Dia menilai langkah tersebut penting karena tren cuaca ekstrem diperkirakan meningkat di akhir tahun.

    “Saya minta BPBD memperluas sosialisasi kebencanaan secara masif agar masyarakat benar-benar memahami langkah darurat ketika bencana terjadi,” kata Renny, Rabu (3/12/2025).

    Dia memaparkan wilayah selatan Jawa Timur disebut memiliki kerawanan tinggi karena karakter geografis berupa pegunungan dan kawasan hutan lebat. Daerah seperti Pacitan, Trenggalek, Blitar, Lumajang, Malang Selatan, hingga Banyuwangi rawan longsor, banjir bandang, dan cuaca ekstrem.

    “Wilayah-wilayah itu membutuhkan kesiapan ekstra karena dampak bencananya bisa lebih besar,” ujar dia.

    Selain penguatan ke masyarakat, dia meminta pemerintah provinsi meningkatkan pengawasan di kawasan hutan. Dia menilai kerusakan hutan masih menjadi faktor utama yang memperparah risiko longsor dan banjir.

    “Saya minta patroli hutan ditingkatkan dan penegakan hukum berjalan tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan,” ucap dia.

    Dalam menghadapi anomali cuaca, penguatan sistem peringatan dini dan kesiapan peralatan juga dinilai mendesak. Pembaruan peta titik rawan serta koordinasi lintas kabupaten dan kota perlu terus dimaksimalkan.

    “Kesiapsiagaan harus dilakukan menyeluruh, dari pemerintah sampai masyarakat di kawasan rawan,” tuturnya.

    Sementara itu, laporan BMKG menyebutkan tren hujan ekstrem dan angin kencang meningkat menjelang akhir tahun. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyatakan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi wilayah dengan frekuensi tertinggi cuaca ekstrem.

    “Potensi hujan tinggi hingga sangat tinggi diperkirakan terjadi pada 28 Desember sampai 10 Januari, serta ada ancaman banjir rob di pesisir utara Jawa,” kata dia. [asg/ian]

  • Transjakarta diminta perluas lini bisnis untuk keberlanjutan

    Transjakarta diminta perluas lini bisnis untuk keberlanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta PT Transjakarta untuk memperluas lini bisnis guna memperkuat keberlanjutan layanan transportasi publik di wilayah tersebut seperti memanfaatkan hak penamaan (naming rights) pada unit bus atap terbuka.

    “Kami berharap Transjakarta terus berkembang melalui diversifikasi usaha,” kata Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh di Jakarta, Rabu.

    Nova menilai, diversifikasi usaha menjadi langkah penting agar Transjakarta dapat meningkatkan nilai tambah di luar pendapatan tiket.

    Menurut dia, satu di antara inovasi yang mendapat perhatian Komisi B yakni layanan bus atap terbuka yang menyasar wisatawan, termasuk warga yang ingin menikmati pengalaman berkeliling kota.

    “Tadi kami juga sempat mencoba bus dengan atap terbuka yang menarik untuk sektor pariwisata,” ujarnya.

    Ia menilai, minat masyarakat terhadap layanan tersebut cukup besar, untuk itu perusahaan transportasi Jakarta harus memanfaatkan peluang yang ada.

    “Antusias masyarakat cukup tinggi terhadap Program Open Top Tour Transjakarta, baik warga Jakarta maupun luar daerah,” ujarnya.

    Komisi B juga menyoroti peluang komersial seperti kerja sama merek, produk, hingga pemanfaatan aset halte, bus dan lain sebagainya.

    “Hal seperti ‘naming rights’ dan berbagai inovasi lain juga bisa menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan non-‘farebox’ (nontiket),” kata dia.

    Sementara itu, Direktur Utama PT. Transjakarta Welfizon Yuza memastikan, perusahaan terbuka terhadap berbagai bentuk pengembangan usaha.

    Hal tersebut kata dia, untuk memberikan pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD) dari memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan.

    “Kami tetap mengembangkan sisi komersial melalui inisiatif bisnis yang berdampak pada PAD,” katanya menambahkan.

    Sebelumnya, data penelusuran ANTARA menyebutkan, pendapatan usaha Transjakarta pada 2024 mencapai sekitar Rp4,47 triliun.

    Pendapatan itu disumbang oleh pendapatan tiket (farebox) sekitar Rp625,81 miliar dan nontiket Rp221,12 miliar serta subsidi sekitar Rp3,7 triliun.

    Jumlah penumpang pada tahun itu sekitar 371,7 juta orang.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fraksi PDI Perjuangan Dorong Pabrik Pakan Ayam Murah untuk Selamatkan Peternak Rakyat Jatim

    Fraksi PDI Perjuangan Dorong Pabrik Pakan Ayam Murah untuk Selamatkan Peternak Rakyat Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Ony Setiawan, mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah pusat segera merealisasikan pembangunan pabrik pakan ayam murah sebagai solusi nyata bagi peternak skala kecil. Lonjakan harga pakan yang terus terjadi dinilai membuat usaha peternakan rakyat kian tertekan.

    “Selama ini beban terbesar peternak ada di biaya pakan, kalau ini tidak segera dicarikan solusi, peternak kecil akan semakin terdesak,” kata Ony Setiawan, Rabu (3/12/2025).

    Rantai produksi unggas di Jawa Timur dinilai sangat rentan karena ketergantungan pada pabrikan besar masih tinggi. Kondisi ini membuat peternak sulit mengendalikan biaya produksi ketika harga bahan baku pakan naik.

    “Kenaikan harga pakan bukan hanya persoalan lokal, tapi sudah menyentuh struktur biaya produksi peternak secara menyeluruh,” ujar dia.

    Berdasarkan data pasar, harga jagung pipilan di Surabaya pada 2025 sempat menyentuh Rp 10.750 per kilogram. Di saat yang sama, peternak petelur mengaku mengalami kerugian sekitar Rp 5.000 per kilogram karena harga telur berada di bawah harga pokok penjualan.

    “Ini gambaran nyata bahwa usaha peternakan rakyat sedang tidak baik-baik saja,” ucap dia.

    Data BPS dalam publikasi Jawa Timur Dalam Angka 2025 mencatat populasi unggas di Jatim lebih dari 580 juta ekor, dengan ayam pedaging mencapai lebih dari 418 juta ekor pada 2024. Produksi telur ayam ras juga menjadi salah satu kontributor penting perekonomian daerah.

    “Dengan potensi sebesar itu, Jawa Timur seharusnya punya pabrik pakan murah yang berpihak pada peternak rakyat,” tutur dia.

    Ony mengaitkan gagasan tersebut dengan program MBG serta skema pendanaan seperti Danantra yang disebut akan mengalirkan sekitar Rp 20 miliar ke sektor peternakan. Dia menilai dukungan itu harus diarahkan langsung untuk memperkuat kemandirian pakan.

    “Kalau dikelola tepat sasaran, pabrik pakan lokal bisa jadi pengubah keadaan, biaya produksi turun, harga stabil, dan kesejahteraan peternak meningkat,” tandas dia. [asg/ian]

  • Tumpukan Limbah Kotoran Hewan Dibuang di Tepi Jalan Ngawi-Solo Surabaya 3 Desember 2025

    Tumpukan Limbah Kotoran Hewan Dibuang di Tepi Jalan Ngawi-Solo Surabaya 3 Desember 2025

    Tumpukan Limbah Kotoran Hewan Dibuang di Tepi Jalan Ngawi-Solo
    Tim Redaksi
    NGAWI, KOMPAS.com
    – Tumpukan limbah kotoran hewan sengaja dibuang di tepi jalan nasional Ngawi – Solo, tepatnya di Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Rabu (3/12/2025).
    Anggota DPRD
    Ngawi
    , Agung Rizkina Pramesti mengatakan, tumpukan limbah itu dikeluhkan warga setempat lantaran aromanya yang sangat menyengat. Tak hanya itu, keberadaan lalat dalam jumlah banyak mengganggu permukiman penduduk yang tidak jauh dari lokasi pembuangan.
    “Saya dapat laporan dari masyarakat. Infonya ada bau kotoran sangat menyengat dan mengganggu warga maupun pengguna jalan,” kata Esti.
    Terhadap aduan itu, Esti langsung berkoordinasi dengan DLH Ngawi. Dia menyebut pembuangan ke TPA tidak memungkinkan karena limbah kotoran tidak dapat diolah kembali.
    Agar tak mengganggu warga, limbah itu akan dikubur di area hutan.
    Esti meminta pemerintah segera memasang penerangan dan CCTV di lokasi. Sebab, banyak oknum yang tidak bertanggung jawab sering membuang limbah dan sampah di area tersebut.
    Terlebih, area tersebut cukup sepi dan gelap saat malam hari.
    Ahli Pengawas Lingkungan Hidup Muda Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ngawi, Anik Krisnawati, memastikan limbah itu merupakan campuran kotoran hewan. Hal itu diketahui dari aromanya serta banyaknya belatung di dalam tumpukan tersebut.
    “Kalau ingin memastikan kotoran hewan apa harus diuji lab. Yang pasti ini bukan limbah domestik,” kata Anik.
    Anik menduga ada oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan area tepi jalan yang sepi untuk membuang limbah itu. Saat ini, DLH Ngawi masih menelusuri pihak yang membuang limbah tersebut.
    Ia mengatakan, limbah itu akan dibuang ke dalam lubang yang disiapkan di lahan Perhutani. Selanjutnya akan ditutup agar tidak menimbulkan bau atau masalah kesehatan.
    Namun sebelum dikubur, petugas menyemprotkan cairan disinfektan untuk mengurangi bau menyengat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Desa Wage Sidoarjo Terima Bantuan Kendaraan Roda Tiga Pengangkut Sampah dari DLH Jatim

    Pemerintah Desa Wage Sidoarjo Terima Bantuan Kendaraan Roda Tiga Pengangkut Sampah dari DLH Jatim

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah Desa Wage, Kecamatan Taman, menerima bantuan kendaraan roda tiga dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur untuk menunjang operasional pengangkutan sampah.

    Bantuan ini merupakan hasil dari aspirasi yang disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa, yang juga warga Desa Wage. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan langsung oleh pihak DLH di balai desa pada Rabu, 3 Desember 2025.

    Kepala Desa Wage, Mashudan, menyampaikan bahwa kendaraan roda tiga ini akan digunakan untuk mengangkut sampah dari rumah-rumah warga dan membawanya ke armada pengangkut sampah yang menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jabon.

    “Bantuan kendaraan roda tiga ini nantinya digunakan untuk mengangkut sampah dari rumah-rumah warga dibawa ke armada pengangkut sampah ke TPA Jabon,” ujar Mashudan.

    Mashudan menambahkan bahwa pemberian kendaraan ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah desa untuk meningkatkan kebersihan lingkungan. Menurutnya, menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

    “Menjaga lingkungan menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah melainkan juga semua masyarakat,” tegasnya.

    Usulan bantuan motor roda tiga ini sebelumnya disampaikan oleh warga kepada Dedi Irwansa saat dirinya melakukan penjaringan aspirasi masyarakat di Desa Wage. Dengan adanya bantuan ini, Mashudan berharap penanganan sampah di desa semakin efektif dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan terus meningkat.

    Sementara itu, Dedi Irwansa mengungkapkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan menangani sampah. Ia juga mengingatkan bahwa sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan, termasuk banjir.

    “Sejatinya persoalan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tapi juga tanggung jawab setiap individu masyarakat,” ujarnya.

    Dedi juga menekankan bahwa membangun kesadaran peduli lingkungan merupakan langkah penting dalam menciptakan budaya yang bersih dan sehat. “Sampah bagaikan bom waktu, jika tidak dikelola secara serius berdampak pada semua aspek,” tambahnya.

    Dengan bantuan kendaraan operasional ini, Pemerintah Desa Wage berharap dapat mengoptimalkan penanganan sampah serta meningkatkan pelayanan kebersihan di desa, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. [isa/suf]