Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Sekjen Gerindra Ajak Pemimpin di NTB Seperti Prabowo, Hadir Saat Rakyat Suka dan Duka – Page 3

    Sekjen Gerindra Ajak Pemimpin di NTB Seperti Prabowo, Hadir Saat Rakyat Suka dan Duka – Page 3

    Muzani melanjutkan, meskipun Prabowo telah menjadi presiden, Partai Gerindra tidak boleh sombong. Justru, kata dia, kemenangan ini menjadi beban berat bersama untuk membuktikan bahwa kekuasaan kepresidenan Prabowo digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

    Muzani berharap, seluruh kepala daerah untuk bekerja sungguh-sungguh. Termasuk kepada seluruh anggota DPRD Gerindra se NTB untuk mendukung penuh kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin jika itu sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

    “Di NTB ada Gubernur Pak Iqbal, di Mataram menang di banyak kabupaten kota yang diusung Gerindra menang. Itu sebabnya kepada seluruh anggota DPRD Gerindra untuk membantu gubernur bekerja untuk rakyat. Perintah partai adalah bantu gubernur bantu walikota bantu bupati dimana pun berada selama kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan rakyat,” kata dia.

    Menurut Muzani, semangat untuk memperbaiki nasib rakyat juga dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dia mengatakan, sejak menjabat Presiden Prabowo telah mengeluarkan banyak kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.

    Kebijakan itu, kata Muzani, semata-mata untuk menghilangkan kemiskinan dan kebodohan di Indonesia.

     

  • Sosok HM Siddiq, Legislator Senior Luwu Timur yang Kini Lengser dari Kursi DPRD

    Sosok HM Siddiq, Legislator Senior Luwu Timur yang Kini Lengser dari Kursi DPRD

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Perjalanan politik HM Siddiq BM di Kabupaten Luwu Timur tak bisa dianggap remeh. Ia merupakan salah satu figur senior yang telah lima kali berturut-turut dipercaya masyarakat untuk duduk di kursi DPRD Luwu Timur.

    Sejak pertama kali terpilih pada 2004 hingga periode 2024–2029, Siddiq telah menjadi bagian dari parlemen daerah selama lebih dari dua dekade.

    Namun, tahun ini menjadi babak baru yang tidak semanis biasanya bagi politisi asal Karebbe tersebut.

    Tanpa banyak tanda-tanda sebelumnya, Siddiq diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota DPRD Luwu Timur.

    Keputusan ini diumumkan secara terbuka melalui akun Facebook pribadinya, Muh Siddiq BM, di mana ia mengunggah surat resmi dari Partai NasDem.

    Dalam surat itu, tertulis pemberhentian dirinya sebagai kader partai serta pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk kursi legislatif yang ia duduki.

    Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua DPD Partai NasDem Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, dan Sekretaris Saharuddin.

    Dalam unggahan yang sama, Siddiq menuliskan, “Jabatan itu hanya amanah, jika pemberi amanah memintanya kembali, maka belajarlah untuk ikhlas. Semoga ada hikmah yang Allah titip dibalik kejadian ini,” pada Selasa (8/7/2025) kemarin.

    Langkah pencopotan ini bukan hanya mencabut keanggotaannya di DPRD, tetapi juga mengakhiri posisinya sebagai Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur, jabatan yang ia emban sejak periode 2014.

    Berdasarkan Surat Keputusan DPP NasDem Nomor: 27.8a-SK/AKD/DPP-NasDem/IV/2025, Siddiq resmi diganti dari jabatannya pada April 2025.

  • Legislator minta DKI perbanyak acara di Monas tingkatkan pariwisata

    Legislator minta DKI perbanyak acara di Monas tingkatkan pariwisata

    Arsip foto – Suasana kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat yang dipenuhi para wisatawan dari berbagai usia dan kalangan, Kamis (26/12/2024). ANTARA/Yamsyina Hawnan/am.

    Legislator minta DKI perbanyak acara di Monas tingkatkan pariwisata
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 12 Juli 2025 – 16:15 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperbanyak jumlah acara atau kegiatan yang berkualitas di Jakarta, khususnya Monumen Nasional (Monas) dalam mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi.

    “Ini karena acara-acara yang berkualitas dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, serta meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja. Ini juga sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global,” kata Nova dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Monas, lanjut dia, merupakan salah satu ikon Kota Jakarta dan sebagai ruang terbuka hijau yang luas sekaligus sebagai tempat rekreasi.

    Monas dapat dioptimalkan sebagai botanical garden atau kebun botani yang memberikan ruang edukasi dan konservasi flora nusantara serta pusat riset tanaman langka khas Indonesia.

    Nova mengatakan, keberadaan Monas dapat memberikan pengalaman wisata sejarah serta edukasi yang menarik bagi berbagai kalangan, termasuk anak-anak.

    “(Monas) menjadi paru-paru kota sekaligus destinasi wisata edukatif ramah keluarga,” kata Nova.

    Komisi B DPRD DKI meminta Pemprov Jakarta untuk mengkaji ulang terkait wacana malam bebas kendaraan bermotor atau Car Free Night (CFN) agar pelaksanaan CFN tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat, khususnya aktivitas ekonomi.

    “Kebijakan Car Free Night perlu dikaji ulang secara menyeluruh untuk mengevaluasi efektivitas dan dampaknya,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Sekitar 147 Ribu Peserta PBI JK BPJS di Kabupaten Bandung Dinonaktifkan, Kenapa?

    Sekitar 147 Ribu Peserta PBI JK BPJS di Kabupaten Bandung Dinonaktifkan, Kenapa?

    Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Sekda Jabar), Herman Suryatman, menegaskan, tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Jawa Barat merupakan dampak dari pembiayaan Pilkada Serentak 2024.  

    Hal tersebut disampaikan Herman saat membacakan jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Jabar di Kota Bandung, Senin, 23 Juni 2025.

    “Pada tahun 2023 dan 2024 terdapat program prioritas yang membutuhkan pendanaan cukup besar terutama dalam mendukung pelaksanaan pilkada serentak, sehingga belum sepenuhnya mengakomodir pemenuhan dukungan pendanaan jaminan kesehatan kabupaten kota,” katanya. 

    Dia mengatakan, penyelenggaraan Pilkada Serentak merupakan salah satu program prioritas tahun itu yang membutuhkan biaya besar mencapai Rp1,6 triliun.

    Herman menyebut, tunggakan BPJS Kesehatan secara kumulatif senilai Rp330 miliar. Tunggakan tersebut merupakan utang selama dua tahun, yakni tahun anggaran 2023 senilai Rp80 miliar, sementara anggaran 2024 sebesar Rp250 miliar lebih.

    Berbeda dengan tunggakan tahun 2024 yang terdampak Pilkada Serentak, Herman menjelaskan, “untuk tahun 2023 senilai Rp80 miliar lebih, kami tunggak karena usulan dari Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi tidak masuk, sehingga tidak ada di dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)” katanya.

    Herman mengklaim, Pemerintah Provinasi Jawa Barat berkomitmen menyelesaikan tunggakan itu pada tahun ini.

    “Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menganggarkan kekurangan sampai dengan tahun 2024 tersebut pada perubahan APBD tahun anggaran 2025,” katanya.

  • Harga Beras Capai Rp 16.000, Rakyat Menjerit dan Bulog Sulteng Bungkam

    Harga Beras Capai Rp 16.000, Rakyat Menjerit dan Bulog Sulteng Bungkam

    Palu, Beritasatu.com – Harga beras di Sulawesi Tengah (Sulteng) melonjak tajam hingga mencapai Rp 16.000 per kilogram, membuat warga menjerit. Ironisnya, kualitas beras yang beredar justru memburuk, pecah, kusam, dan cepat basi.

    Lebih parah lagi, Perum Bulog Sulteng dinilai tertutup karena tidak memberi kejelasan kepada publik. Sementara itu, pengawasan pemerintah provinsi pun terlihat minim.

    Pantauan Beritasatu.com di beberapa pasar tradisional, seperti Pasar Masomba, Pasar Inpres Manonda Palu, serta pasar di Donggala, Sigi, Parigi Moutong, dan Morowali menunjukkan harga beras medium kini melonjak ke Rp 14.000-Rp 16.000 per kilogram (kg). Kenaikan tersebut terbilang tinggi karena pada bulan lalu masih berada kisaran Rp 13.500 per kg.

    Upaya konfirmasi kepada Kepala Bulog Sulteng Elis Nurhayat tidak membuahkan hasil. Staf Bulog hanya memberikan jawaban singkat tanpa informasi detail.

    “Pimpinan masih sibuk, belum bisa ditemui,” ujar staf Bulog, tanpa penjelasan soal penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) maupun distribusi beras SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan).

    Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Celebes Ahmad HT menyebut, lonjakan harga disertai penurunan kualitas beras sebagai bukti buruknya tata kelola pangan dan gagalnya pengawasan distribusi beras di Sulteng.

    “Harga naik gila-gilaan sampai Rp 16.000, tetapi berasnya pecah dan cepat rusak. Bulog sangat tertutup. Rakyat hanya dapat sisa, bukan solusi,” tegasnya, Sabtu (12/7/2025).

    Ahmad juga menyoroti program SPHP yang dinilai gagal menjangkau masyarakat miskin karena minimnya transparansi dan informasi distribusi. Ia mendesak gubernur dan DPRD Sulteng untuk memanggil Bulog dan Disperindag secara resmi agar masyarakat tidak terus jadi korban sistem yang amburadul.

    Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Sulteng Donny Iwan Setiawan membenarkan harga beras memang mengalami kenaikan di sejumlah wilayah. “Kami masih dalam tahap koordinasi lintas sektor,” ujar Donny singkat, tanpa menyebut langkah konkret yang akan dilakukan untuk mengatasi krisis harga beras ini.

    Sementara itu, warga terus mendesak tindakan cepat, bukan hanya koordinasi tanpa hasil. “Beras kualitas jelek, harganya seperti premium. Ini memalukan,” keluh Ahmad HT.

    Kondisi ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah pusat untuk segera mengevaluasi kinerja Bulog di daerah serta memperkuat sistem pengawasan distribusi pangan. Jika tidak, masyarakat akan terus menjadi korban kelalaian dan ketertutupan birokrasi.

  • DPRD Jakarta Minta Pemprov Kaji Ulang Pengenaan Pajak 10% untuk Fasilitas Olahraga – Page 3

    DPRD Jakarta Minta Pemprov Kaji Ulang Pengenaan Pajak 10% untuk Fasilitas Olahraga – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk meninjau kembali kebijakan pengenaan pajak terhadap sejumlah fasilitas olahraga.

    “Kami merekomendasikan kepada Badan Pendapatan Daerah untuk mengkaji ulang pengenaan pajak hiburan pada beberapa tempat olahraga,” ujar Suhud dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (11/7/2025).

    Menurutnya, pengenaan pajak hingga 10 persen pada tempat olahraga belum tepat mengingat kondisi ekonomi sedang melemah dan daya beli masyarakat menurun.

    Terlebih, kata dia, banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah, sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.

    “Pengenaan pajak hiburan harus memperhatikan omzet dari tempat olahraga, agar tidak membebani masyarakat kecil yang ingin memanfaatkan tempat olahraga tersebut,” kata Suhud.

    Adapun kebijakan pengenaan pajak 10 persen untuk sejumlah fasilitas olahraga diatur dalam Keputusan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 257 Tahun 2025.

    Terdapat 21 jenis fasilitas olahraga antara lain tenis, futsal, bulu tangkis, basket, atletik, hingga padel yang diberlakukan pajak 10 persen karena hal itu termasuk objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dalam kategori jasa kesenian dan hiburan.

  • Pemprov DKI perlu sediakan “day care” di kelurahan

    Pemprov DKI perlu sediakan “day care” di kelurahan

    Jakarta (ANTARA) – Legislator di DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana berpendapat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyediakan fasilitas “daycare” atau Tempat Penitipan Anak (TPA) di lingkungan kantor kelurahan dan kecamatan.

    “Di setiap kelurahan ataupun kecamatan itu harus disediakan ‘daycare’ untuk pegawai-pegawai pemerintah khususnya yang mempunyai bayi,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan bahwa hal ini sesuai dengan Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mewajibkan adanya ‘daycare’ di lingkungan kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Menurut Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta ini, ketentuan tersebut harus segera dilaksanakan oleh otoritas pemangku di lima wilayah kota dan kabupaten di Provinsi DKI Jakarta.

    Karena itu, program layanan “daycare” harus didukung karena dapat memberikan pelayanan dasar dan pendidikan pada anak sehingga orangtua tak perlu khawatir akan kebutuhan sehari-hari anak.

    Anggota Komisi A DKI Jakarta, Wiliam Aditya Sarana, saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (17/5/2023) (ANTARA/Walda)

    William juga meminta Pemprov DKI Jakarta mengajukan penganggaran di dalam Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun 2025 untuk membangun layanan penitipan anak di masing-masing kelurahan dan kecamatan.

    Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan surat edaran gubernur yang mewajibkan adanya tempat penitipan anak di lingkungan perkantoran di Pemprov DKI Jakarta.

    Ketentuan tersebut disertai dengan petunjuk teknis dan standar layanan penitipan anak yang telah disusun oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP).

    Pendaftaran peserta dibuka sesuai dengan periode penerimaan siswa baru, yakni pada Juni 2025, dengan persyaratan usia anak 2-6 tahun.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SBY jadi narasumber gelar wicara di KBRI Kuala Lumpur

    SBY jadi narasumber gelar wicara di KBRI Kuala Lumpur

    Kuala Lumpur (ANTARA) – Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi narasumber utama dalam gelar wicara (talkshow) yang diselenggarakan Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur dan komunitas mahasiswa RI Mantra Talks, di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat.

    Gelar wicara yang mengambil tema “Dari Dunia ke Nusantara: Kontribusi Mahasiswa untuk Ekonomi dan Masa Depan Indonesia” itu digelar di KBRI Kuala Lumpur.

    Acara dibuka dengan kata sambutan dari Rasyad Zuhair selaku ketua acara dan dilanjutkan dengan kata sambutan dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Malaysia, Dato’ Indera Hermono.

    Lebih dari 300 peserta hadir dalam gelar wicara itu terdiri atas Homestaff KBRI KL, Rombongan Presiden SBY seperti Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto, Syarief Hasan, Chairul Tanjung, Andi Alifian Mallarangeng beserta Istri, serta anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, dan DPRD RI.

    Selain itu hadir juga 70 orang murid dan guru Sekolah Indonesia di Kuala Lumpur, serta pengelola Sanggar Bimbingan, dan 155 orang mahasiswa Indonesia dari Xiamen University Malaysia, dan PPIM.

    Melalui kegiatan ini, SBY secara garis besar berharap melalui gelar wicara tersebut, generasi muda diaspora Indonesia dapat lebih memahami potensi diri dan peran mereka untuk menciptakan Indonesia Emas 2045.

    Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (batik biru tengah) beserta rombongan berfoto bersama dengan Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono (jas hitam tengah) dan peserta gelar wicara yang diselenggarakan di Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (11/7/2025). (ANTARA/HO-KBRI Kuala Lumpur)

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI diharapkan perhatikan sanggar budaya yang belum dapat bantuan 

    DKI diharapkan perhatikan sanggar budaya yang belum dapat bantuan 

    Jakarta (ANTARA) – Komisi E DPRD DKI Jakarta mengharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rutin turun ke lapangan dan memperhatikan sanggar-sanggar budaya Betawi yang belum pernah tersentuh program atau bantuan.

    Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kostum tari tradisional sebagai upaya memberikan dukungan kepada komunitas tari tradisional untuk melestarikan budaya Betawi.

    Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengatakan, dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan DKI Jakarta seharusnya komunitas tari dapat tampil lebih baik dan menjaga kelangsungan seni tradisional.

    “Merekomendasikan agar Dinas Kebudayaan mulai mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kostum tari bagi komunitas tari tradisional sebagai bagian dari pelestarian budaya daerah,” kata dia.

    Komisi E DPRD DKI Jakarta juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI y melalui Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memastikan pelibatan yang lebih luas terhadap sanggar dan pelaku budaya lokal.

    “Merekomendasikan agar Dinas Kebudayaan mengevaluasi kegiatan dengan anggaran besar, namun manfaatnya belum dirasakan luas oleh masyarakat dan memastikan pelibatan yang lebih luas terhadap sanggar dan pelaku budaya lokal,” kata Justin.

    Upaya yang bisa dilakukan antara lain dengan memberikan dukungan finansial dan fasilitas, memfasilitasi akses ke pelatihan dan pengembangan keterampilan serta menciptakan platform untuk promosi dan pemasaran karya mereka.

    Selain itu, penting bagi Dinas Kebudayaan DKI Jakarta meningkatkan kolaborasi antara sanggar, pelaku budaya, dan generasi muda dalam rangka bertukar pengetahuan dan inovasi.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perludem: Ide Pilkada Dipilih DPRD Tak Relevan Lagi Usai Putusan MK Soal Pemilu

    Perludem: Ide Pilkada Dipilih DPRD Tak Relevan Lagi Usai Putusan MK Soal Pemilu

    Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal berpendapat bahwa ide pemilihan kepala daerah melalui DPRD sudah tidak relevan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan lokal.

    Dia menjelaskan, salah satu amar putusan itu secara tegas menyatakan bahwa pemungutan suara anggota DPRD dilakukan pada hari yang sama dengan pemilihan kepada daerah.

    “Artinya, kepala daerah harus dipilih dengan cara pemungutan suara langsung di hari yang sama dengan pemungutan suara anggota DPRD. Ini menutup celah untuk kepala daerah dipilih oleh DPRD,” tegasnya kepada Bisnis, Jumat (11/7/2025).

    Senada, anggota dewan pembina Perludem, Titi Anggraini menegaskan bahwa putusan MK tersebut membuat gagasan Pilkada oleh DPRD menjadi tutup buku alias end game.

    Dia menerangkan, ini karena Putusan MK dengan jelas menyebut desan pemilu serentak daerah dilakukan untuk memilih DPRD dan kepala daerah dalam satu hari yang sama. Artinya, Pilkada dilakukan dengan mekanisme Pemilu melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

    “Mestinya, tidak usah lagi melihat ke belakang dan terus berusaha untuk mengembalikan pilkada ke DPRD,” katanya kepada Bisnis, Jumat (11/7/2025).

    Menurut pengajar hukum pemilu FH UI ini, justru seharusnya semua pihak fokus mewujudkan pengaturan pilkada yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini terjadi seperti politik uang, politisasi bansos, mobilisasi ASN, ketidaknetralan penyelenggara, ataupun manipulasi suara.

    “Konsolidasi denokrasi Indonesia makin tertata, hanya saja masih banyak masalah yang disebabkan perilaku elite dan politisasi yang siap menang tapi tidak siap kalah, sehingga cenderung melakukan berbagai tindakan pragmatis untuk melakukan berbagai cara supaya bisa menang,” bebernya.

    Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda enggan berkomentar banyak soal peluang pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Dia merasa belum perlu untuk membicarakan hal tersebut.

    “Nggak usah bicara itu dulu, kan belum running revisi UU Pemilunya,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

    Adapun jika menelisik akhir tahun lalu, ide kepala daerah dipilih oleh DPRD sempat muncul dari pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto. Dia mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, alih-alih langsung oleh rakyat. 

    Usulan itu dilandasi oleh kondisi pelaksanaan pilkada langsung yang menelan biaya hingga triliunan rupiah.  

    “Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya. Apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari? Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” ujarnya di HUT ke-60 Golkar yang dihelat di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024).   

    Dia lantas memberi contoh sistem pemilihan kepala daerah di Malaysia dan India. Di dua negara tersebut, wakil rakyat tingkat daerah memilih kepala pemerintahan tingkat provinsi dan kota/kabupaten.  

    Prabowo menilai bahwa anggaran pemilihan langsung yang dikeluarkan dapat direalokasi ke kebutuhan lain. Misalnya perbaikan infrastruktur pendidikan hingga irigasi.