Kementrian Lembaga: DPRD

Ribuan Buruh Migran Hilang Kontak, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tempuh Langkah Ini Regional 13 Juli 2025

Ribuan Buruh Migran Hilang Kontak, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tempuh Langkah Ini
Tim Redaksi
CIANJUR, KOMPAS.com –
Gubernur
Jawa Barat
,
Dedi Mulyadi
, meminta para kepala desa untuk mendata warganya yang bekerja sebagai
buruh migran
, dan hingga kini tidak ada kabar.
Dedi mengaku kerap menerima aduan dari masyarakat yang kehilangan kontak dengan anggota keluarganya yang bekerja di luar negeri.
“Kita akan kumpulkan para kepala desa untuk mengisi aplikasi pelaporan warga yang bekerja di luar negeri dan tidak ada kabar,” kata Dedi usai menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi Cianjur ke-348 di gedung DPRD Cianjur, Sabtu (12/7/2025) petang.
Menurutnya, langkah ini penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan di daerah agar bisa diselesaikan secara bersama.
Dedi meyakini, kasus buruh migran hilang kontan jumlahnya tidak sedikit, bahkan diperkirakan mencapai ribuan orang. “Ini warga kita, masa nasibnya dibiarkan begitu saja di luar negeri? Makanya,
pendataan
harus segera dimulai,” ujar dia.
Dedi juga menyinggung ironi pembahasan anggaran setiap tahun yang lebih banyak membahas fasilitas dan honor pejabat, sementara nasib warga yang bekerja di luar negeri kerap terabaikan.
“Setiap tahun kita sibuk membahas kendaraan baru dan honor naik, namun warganya yang sedang bekerja di luar negeri, tidak jelas nasibnya,” ujar dia.
Dedi berharap, ke depan warga Jawa Barat yang bekerja sebagai buruh migran tidak hanya menempati sektor nonformal, seperti asisten rumah tangga dan sopir.
“Saatnya pendidikan diarahkan pada keterampilan agar SDM bisa meningkat, sehingga bisa mengirim tenaga kerja yang punya keahlian di bidangnya,” pungkas Dedi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/07/2025 08:11
Tanggapi Sekolah Swasta seperti Dianaktirikan, Dedi Mulyadi: Saya Tak Punya Anak Tiri… Bandung 13 Juli 2025

Tanggapi Sekolah Swasta seperti Dianaktirikan, Dedi Mulyadi: Saya Tak Punya Anak Tiri…
Editor
KOMPAS.com
– Gubernur
Jawa Barat

Dedi Mulyadi
memberi tanggapan terkait penilaian bahwa dirinya menganaktirikan
sekolah swasta
dalam sistem penerimaan murid baru jelang tahun ajaran baru.
“Saya tidak punya anak tiri,” tutur Dedi Mulyadi, menjawab anggapan tersebut kepada Kompas.com seusai menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi Ke-348 Cianjur di kantor DPRD Cianjur, Sabtu (12/7/2025) petang.
Menanggapi keluhan pengelola sekolah swasta yang merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan pendidikan, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dalam keadaan tertentu, dirinya harus mengambil langkah taktis.
“Semua demi menyelamatkan masa depan pendidikan anak-anak,” ujar Dedi.
Dedi pun membantah adanya praktik bajak-membajak siswa oleh
sekolah negeri
terhadap calon peserta didik sekolah swasta pada masa penerimaan siswa baru, sebagaimana dikeluhkan para pengelola sekolah swasta.
“Tidak ada bajak-membajak siswa. Tugas gubernur itu menjaga stabilitas pendidikan. Terpenting bagi saya, rakyat saya bisa sekolah dengan baik dan bisa dijamin biayanya oleh pemerintah,” ujarnya.
Menurut Dedi, sekolah-sekolah swasta yang mampu mengelola pendidikannya dengan baik justru banyak diminati dan jumlah siswanya penuh.
“Malah lebih penuh (dari sekolah negeri). Lebih dulu daftar ke swasta dibanding ke negeri, padahal mahal-mahal. Ada yang iuran bulanannya Rp 500.000,” kata dia.
“Artinya, tergantung kualifikasi swastanya,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui,
Gubernur Jawa Barat
, Dedi Mulyadi, sebelumnya memutuskan untuk menambah kapasitas rombongan belajar di SMA dan SMK negeri hingga maksimal 50 siswa per kelas.
Keputusan ini diambil untuk menekan angka anak putus sekolah di wilayah Jawa Barat.
Namun, kebijakan tersebut mendapat protes dari sejumlah sekolah swasta yang merasa dirugikan karena kehilangan calon siswa pada masa penerimaan peserta didik baru.
(Penulis Kontributor Cianjur Kompas.com: Firman Taufiqurrahman)

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/07/2025 08:02
APBD Tak Lagi Rahasia, Dedi Mulyadi Akan Bongkar APBD Lewat Siaran Langsung di YouTube Regional 13 Juli 2025

APBD Tak Lagi Rahasia, Dedi Mulyadi Akan Bongkar APBD Lewat Siaran Langsung di YouTube
Tim Redaksi
CIANJUR, KOMPAS.com –
Gubernur Jawa Barat,
Dedi Mulyadi
, akan mengumpulkan para bupati dan wali kota untuk “membongkar” Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (
APBD
) masing-masing kota/kabupaten.
Rencana ini akan dilaksanakan akhir bulan ini dan disiarkan melalui platform media sosial.
Dedi menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui anggaran yang dikelola pemerintah di wilayahnya masing-masing.
“Semua bupati, ketua DPRD, ketua badan anggaran, kepala Bappeda, dan kepala BKAD akan saya kumpulkan untuk membuka buku anggaran, kita siarkan di YouTube,” kata Dedi saat memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna Hari Jadi
Cianjur
ke-348 di gedung DPRD Cianjur, Sabtu (12/7/2025) petang.
Dedi menegaskan, langkah ini merupakan bentuk transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah agar masyarakat mengetahui dan memahami secara menyeluruh isi APBD di daerahnya.
Kendati ada peran DPRD dalam pembahasan anggaran, namun kata Dedi, tidak semua wakil rakyat itu membaca secara menyeluruh isi APBD tersebut.
“Kita perlihatkan kepada masyarakat, berapa pendapatannya, berapa pengeluarannya, dan apa saja anggaran rutinnya. Dengan begitu, tidak ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.
Menurut Dedi, idealnya komposisi anggaran pemerintah daerah adalah 30 persen untuk belanja aparatur dan 70 persen untuk pembangunan.
“Kalau selama ini anggaran terus-menerus habis untuk belanja aparatur, kapan pembangunan bisa selesai? Setiap ganti pemimpin dan pemilu, anggaran habis untuk aparatur. Kapan membangun untuk warganya,” pungkas Dedi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/07/2025 07:04
Muzani Minta Kader Gerindra Tak Sombong meski Prabowo Jadi Presiden

Muzani Minta Kader Gerindra Tak Sombong meski Prabowo Jadi Presiden
Tim Redaksi
LOMBOK, KOMPAS.com
– Sekretaris Jenderal (Sekjen)
Gerindra

Ahmad Muzani
meminta seluruh kader partainya tetap rendah hati dan tidak sombong, meskipun Ketua Umum Gerindra
Prabowo Subianto
kini telah menjabat sebagai Presiden RI.
Muzani menegaskan bahwa kemenangan Gerindra kali ini menjadi beban bersama seluruh jajaran partai, untuk membuktikan kekuasaan Presiden Prabowo digunakan sepenuhnya bagi kepentingan rakyat.
“Partai politik harus hadir pada saat masyarakat suka dan duka. Duka mereka duka Gerindra. Sakit mereka sakit Gerindra. Itulah yang diajarkan Pak Prabowo kepada kita semua,” ujar Muzani dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (12/7/2025).
Hal itu disampaikan Muzani saat menghadiri acara Temu Kader Gerindra se-Nusa Tenggara Barat (
NTB
) yang digelar pada Sabtu (12/7/2025).
Acara tersebut turut dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, para kepala daerah, serta anggota DPRD dari Partai Gerindra.
Dalam pidatonya, Muzani meminta seluruh kepala daerah yang diusung Partai Gerindra untuk terus turun ke lapangan dan hadir di tengah masyarakat, baik saat suka maupun duka.
Dia menilai sikap tersebut penting untuk menunjukkan bahwa kekuasaan yang dimiliki seluruh kader Gerindra digunakan demi rakyat.
“Ketika kita melihat bencana di Kota Mataram kita langsung memberikan bantuan. Ini adalah hal yang baik bagi seorang pemimpin yang langsung turun ke lapangan. Itu sebabnya kita turun hari ini ke NTB karena kita ingin memastikan bahwa Gerindra hadir di tengah-tengah masyarakat NTB,” kata Muzani.
“Tentu bantuan ini tidak akan bisa menggantikan kesedihan, beban penderitaan, tapi ini bentuk cinta kita, cinta Gerindra kepada masyarakat,” sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Muzani juga meminta agar seluruh anggota DPRD Gerindra di NTB mendukung penuh kebijakan kepala daerah selama kebijakan itu berpihak pada rakyat.
“Perintah partai adalah bantu gubernur, bantu wali kota, bantu bupati di mana pun berada selama kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan rakyat,” jelas Muzani.
Menurut Muzani, seluruh kader Gerindra harus bisa menjadi Prabowo sebagai contoh.
Sebab, Prabowo telah berkomitmen mewakafkan jabatannya untuk kepentingan rakyat.
Ketua MPR RI mengatakan, komitmen itu ditunjukkan Prabowo dengan meluncurkan berbagai kebijakan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan kebodohan di Indonesia.
“Presiden hari ini bertekad mewakafkan jabatannya sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, menghapus kemiskinan dan kebodohan. Pak Prabowo bertekad masyarakat Indonesia harus pintar, sehat, dan dompetnya tebal,” tutur Muzani.
“Maka semua program presiden diperuntukkan untuk memberantas kemiskinan. Mencerdaskan bangsa dengan mendirikan sekolah rakyat bagi anak-anak berprestasi yang tidak mampu sekolah,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/07/2025 22:35
Kejati Sulsel Selidiki Dugaan Korupsi ART DPRD se-Sulsel, DPRD Tana Toraja?

Diketahui, dugaan korupsi dalam pengelolaan ART pimpinan DPRD Tana Toraja lebih dulu dilaporkan oleh sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Mafia Hukum. Mereka melayangkan laporan resmi ke Kejati Sulsel usai menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejati pada Senin, 19 Agustus 2024.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Issank, mengungkapkan adanya kejanggalan dalam penggunaan anggaran rutin rumah jabatan DPRD Tana Toraja yang tetap dikucurkan sejak tahun 2017 hingga 2024 meski rumah jabatan tersebut tidak pernah ditempati.

“Anggaran pemeliharaan rumah dan kendaraan dinas mereka mencapai sekitar Rp100 juta per tahun. Ditambah konsumsi Rp25 juta per bulan, serta biaya listrik dan air sebesar Rp10 juta per bulan. Ini sangat janggal karena rumah tersebut tidak dihuni,” tegas Issank saat itu.

Tidak hanya itu, ia juga membeberkan bahwa pimpinan teras DPRD lainnya menerima alokasi anggaran yang jauh lebih besar. Untuk pemeliharaan rumah dan kendaraan mencapai Rp152 juta per tahun, dan untuk konsumsi mencapai Rp40 juta per bulan.

Menurutnya, pemborosan tersebut tidak mencerminkan prinsip efisiensi dan akuntabilitas seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Issank menyebut bahwa penggunaan anggaran tersebut bukan sekadar persoalan kelalaian administratif, melainkan sudah masuk dalam ranah dugaan tindak pidana korupsi karena negara telah dirugikan.

“Ini bukan hanya soal kelalaian administratif. Ini bisa masuk kategori korupsi karena negara sudah dirugikan untuk membiayai fasilitas yang tidak digunakan sama sekali,” sebut Issank.

Mereka juga secara tegas menolak jika penyelesaian kasus hanya sebatas pengembalian kerugian negara. Menurutnya, pengembalian uang negara tidak menghapus unsur pidana dan tidak boleh menjadi jalan pintas untuk lepas dari proses hukum.

“Kalau korupsi hanya bisa selesai dengan pengembalian dana, maka hukum kehilangan wibawanya. Pelanggaran tetap harus diproses secara hukum, meski uangnya dikembalikan,” lanjut Issank.

Laporan resmi yang mereka ajukan ke Kejati Sulsel diterima langsung oleh pihak Seksi Penerangan Hukum. Dalam laporan tersebut, mahasiswa menyertakan data-data anggaran dari dokumen APBD Tana Toraja yang dapat diakses secara publik. Mereka mengklaim tuduhan tersebut bukan berdasarkan asumsi, melainkan didukung fakta dan data resmi.

“Kami menyusun laporan ini berdasarkan fakta dan dokumen resmi. Kami juga mendasarkan tuntutan ini pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN,” tegas Issank.

Aliansi mahasiswa berharap agar laporan tersebut tidak diabaikan dan segera ditindaklanjuti secara serius oleh Kejati Sulsel. Mereka menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang jabatan atau kedudukan.

“Kami tidak ingin laporan ini hanya menumpuk di meja. Ini soal tanggung jawab terhadap uang rakyat. Penegakan hukum harus menyentuh seluruh pihak tanpa pandang jabatan,” pungkas Issank dalam orasinya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pernyataan keras dikemukakan Presiden Prabowo Subianto. Kendati telah memberikan kesempatan kepada para koruptor, hingga 100 hari pemerintahan belum ada koruptor yang melapor dan mengembalikan uang hasil korupsi.

12/07/2025 20:00
PLN UID Jakarta Raya raih dua penghargaan ajang DKJ Awards 2025

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyerahkan penghargaan DKJ Award 2025 kepada Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya, Haris Andika di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat 11/7 (Foto : PLN UID Jakarta Raya)

PLN UID Jakarta Raya raih dua penghargaan ajang DKJ Awards 2025
Dalam Negeri
Editor: Nandang Karyadi
Sabtu, 12 Juli 2025 – 18:32 WIB

Elshinta.com – Komitmen PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan kembali membuahkan hasil manis. Pada ajang Derap Kerjasama Jakarta (DKJ) Awards 2025 yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/07), PLN UID Jakarta Raya meraih dua penghargaan untuk kategori Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Penghargaan di bidang Pendidikan diraih melalui program ELVIS (Electric Vehicle Conversion), sebuah inisiatif pengembangan kompetensi siswa dan guru SMK dalam konversi kendaraan listrik. Program ini merupakan hasil kolaborasi PLN UID Jakarta Raya dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang juga melibatkan SMKN 1, SMKN 26, serta SMKN 55 Jakarta.

Sementara itu, kategori Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dimenangkan melalui program Rumah Batik Palbatu, sebuah UMKM binaan PLN yang memproduksi batik kontemporer dengan melibatkan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, penyintas kanker, dan ibu tunggal. Program ini berjalan atas kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Provinsi DKI Jakarta.

General Manager PLN UID Jakarta Raya, Moch. Andy Adchaminoerdin menyampaikan PLN siap mendukung visi dan misi Kota Jakarta dan program pemerintah dengan maksimal.

“PLN tidak hanya hadir sebagai penyedia kelistrikan, namun juga support penuh pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian. Kami juga berkomitmen mendukung peningkatan kompetensi masyarakat yang berkontribusi terhadap lingkungan dan sejalan dengan program pemerintah,” jelas Andy dalam keterangan tertulis.

Pemprov DKI Jakarta mengapresiasi peserta yang dinilai sudah menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berkelanjutan, inovatif dan kreatif serta berdampak positif kepada kota Jakarta.

Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan harapan ke depannya agar semakin banyak partisipan yang antusias untuk memberikan warna untuk transformasi Jakarta.

“Saya berharap ke depannya semua pihak yang terlibat semakin antusias dengan semangat untuk mewujudkan wajah Jakarta lebih baik, lebih aman dan nyaman dari berbagai aspek, kita wujudkan Jakarta kota global dan berbudaya,” ucapnya.

Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya, Haris Andika, bersama Manager Komunikasi dan TJSL, Intan Nugrahani Putri, menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Wakil Gubernur, Rano Karno, serta Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah.

“Hari ini kami menerima dua apresiasi sebagai bentuk pengakuan atas kolaborasi kami dengan dinas-dinas terkait. Kami ingin terus menjangkau tangan-tangan yang ingin menyalurkan kreasinya, menghadirkan transformasi, dan memberikan dampak nyata bagi Jakarta,” ujar Haris.

DKJ Awards merupakan ajang penghargaan tahunan dalam rangka peringatan HUT ke-498 Kota Jakarta. Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong kolaborasi lintas sektor melalui program TJSL di bidang Kesehatan, Lingkungan, Pendidikan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat guna memperkuat Jakarta sebagai kota yang inklusif dan berdaya. (*/Vit)

Sumber : Radio Elshinta

12/07/2025 19:35
Sekjen Gerindra Ajak Pemimpin di NTB Seperti Prabowo, Hadir Saat Rakyat Suka dan Duka – Page 3

Muzani melanjutkan, meskipun Prabowo telah menjadi presiden, Partai Gerindra tidak boleh sombong. Justru, kata dia, kemenangan ini menjadi beban berat bersama untuk membuktikan bahwa kekuasaan kepresidenan Prabowo digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

Muzani berharap, seluruh kepala daerah untuk bekerja sungguh-sungguh. Termasuk kepada seluruh anggota DPRD Gerindra se NTB untuk mendukung penuh kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin jika itu sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

“Di NTB ada Gubernur Pak Iqbal, di Mataram menang di banyak kabupaten kota yang diusung Gerindra menang. Itu sebabnya kepada seluruh anggota DPRD Gerindra untuk membantu gubernur bekerja untuk rakyat. Perintah partai adalah bantu gubernur bantu walikota bantu bupati dimana pun berada selama kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan rakyat,” kata dia.

Menurut Muzani, semangat untuk memperbaiki nasib rakyat juga dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dia mengatakan, sejak menjabat Presiden Prabowo telah mengeluarkan banyak kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.

Kebijakan itu, kata Muzani, semata-mata untuk menghilangkan kemiskinan dan kebodohan di Indonesia.

12/07/2025 19:30
Sosok HM Siddiq, Legislator Senior Luwu Timur yang Kini Lengser dari Kursi DPRD

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Perjalanan politik HM Siddiq BM di Kabupaten Luwu Timur tak bisa dianggap remeh. Ia merupakan salah satu figur senior yang telah lima kali berturut-turut dipercaya masyarakat untuk duduk di kursi DPRD Luwu Timur.

Sejak pertama kali terpilih pada 2004 hingga periode 2024–2029, Siddiq telah menjadi bagian dari parlemen daerah selama lebih dari dua dekade.

Namun, tahun ini menjadi babak baru yang tidak semanis biasanya bagi politisi asal Karebbe tersebut.

Tanpa banyak tanda-tanda sebelumnya, Siddiq diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota DPRD Luwu Timur.

Keputusan ini diumumkan secara terbuka melalui akun Facebook pribadinya, Muh Siddiq BM, di mana ia mengunggah surat resmi dari Partai NasDem.

Dalam surat itu, tertulis pemberhentian dirinya sebagai kader partai serta pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk kursi legislatif yang ia duduki.

Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua DPD Partai NasDem Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, dan Sekretaris Saharuddin.

Dalam unggahan yang sama, Siddiq menuliskan, “Jabatan itu hanya amanah, jika pemberi amanah memintanya kembali, maka belajarlah untuk ikhlas. Semoga ada hikmah yang Allah titip dibalik kejadian ini,” pada Selasa (8/7/2025) kemarin.

Langkah pencopotan ini bukan hanya mencabut keanggotaannya di DPRD, tetapi juga mengakhiri posisinya sebagai Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur, jabatan yang ia emban sejak periode 2014.

Berdasarkan Surat Keputusan DPP NasDem Nomor: 27.8a-SK/AKD/DPP-NasDem/IV/2025, Siddiq resmi diganti dari jabatannya pada April 2025.

12/07/2025 18:20
Legislator minta DKI perbanyak acara di Monas tingkatkan pariwisata

Arsip foto – Suasana kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat yang dipenuhi para wisatawan dari berbagai usia dan kalangan, Kamis (26/12/2024). ANTARA/Yamsyina Hawnan/am.

Legislator minta DKI perbanyak acara di Monas tingkatkan pariwisata
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Sabtu, 12 Juli 2025 – 16:15 WIB

Elshinta.com – Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperbanyak jumlah acara atau kegiatan yang berkualitas di Jakarta, khususnya Monumen Nasional (Monas) dalam mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi.

“Ini karena acara-acara yang berkualitas dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, serta meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja. Ini juga sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global,” kata Nova dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Monas, lanjut dia, merupakan salah satu ikon Kota Jakarta dan sebagai ruang terbuka hijau yang luas sekaligus sebagai tempat rekreasi.

Monas dapat dioptimalkan sebagai botanical garden atau kebun botani yang memberikan ruang edukasi dan konservasi flora nusantara serta pusat riset tanaman langka khas Indonesia.

Nova mengatakan, keberadaan Monas dapat memberikan pengalaman wisata sejarah serta edukasi yang menarik bagi berbagai kalangan, termasuk anak-anak.

“(Monas) menjadi paru-paru kota sekaligus destinasi wisata edukatif ramah keluarga,” kata Nova.

Komisi B DPRD DKI meminta Pemprov Jakarta untuk mengkaji ulang terkait wacana malam bebas kendaraan bermotor atau Car Free Night (CFN) agar pelaksanaan CFN tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat, khususnya aktivitas ekonomi.

“Kebijakan Car Free Night perlu dikaji ulang secara menyeluruh untuk mengevaluasi efektivitas dan dampaknya,” katanya.

Sumber : Antara

12/07/2025 17:25
Sekitar 147 Ribu Peserta PBI JK BPJS di Kabupaten Bandung Dinonaktifkan, Kenapa?

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Sekda Jabar), Herman Suryatman, menegaskan, tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Jawa Barat merupakan dampak dari pembiayaan Pilkada Serentak 2024.

Hal tersebut disampaikan Herman saat membacakan jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Jabar di Kota Bandung, Senin, 23 Juni 2025.

“Pada tahun 2023 dan 2024 terdapat program prioritas yang membutuhkan pendanaan cukup besar terutama dalam mendukung pelaksanaan pilkada serentak, sehingga belum sepenuhnya mengakomodir pemenuhan dukungan pendanaan jaminan kesehatan kabupaten kota,” katanya.

Dia mengatakan, penyelenggaraan Pilkada Serentak merupakan salah satu program prioritas tahun itu yang membutuhkan biaya besar mencapai Rp1,6 triliun.

Herman menyebut, tunggakan BPJS Kesehatan secara kumulatif senilai Rp330 miliar. Tunggakan tersebut merupakan utang selama dua tahun, yakni tahun anggaran 2023 senilai Rp80 miliar, sementara anggaran 2024 sebesar Rp250 miliar lebih.

Berbeda dengan tunggakan tahun 2024 yang terdampak Pilkada Serentak, Herman menjelaskan, “untuk tahun 2023 senilai Rp80 miliar lebih, kami tunggak karena usulan dari Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi tidak masuk, sehingga tidak ada di dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)” katanya.

Herman mengklaim, Pemerintah Provinasi Jawa Barat berkomitmen menyelesaikan tunggakan itu pada tahun ini.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menganggarkan kekurangan sampai dengan tahun 2024 tersebut pada perubahan APBD tahun anggaran 2025,” katanya.

12/07/2025 16:00