Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Diikuti 13 Ribu Peserta, Riau Bhayangkara Run 2025 Cetak Rekor Ini

    Diikuti 13 Ribu Peserta, Riau Bhayangkara Run 2025 Cetak Rekor Ini

    Pekanbaru: Riau Bhayangkara Run (RBR) 2025 berlangsung sukses pada Minggu, 13 Juli 2025. Ajang lari berskala nasional ini menjadi perhatian publik karena diikuti oleh 13.079 peserta, termasuk 12 pelari internasional dari Kenya, Prancis, Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia, yang ikut meramaikan kompetisi.

    Catatan ini menjadikan RBR 2025  menorehkan rekor sebagai event half marathon terbesar di Sumatera. Terlebih, RBR telah diakui dunia melalui sertifikasi dari World Athletics. 

    Sertifikasi Riau Bhayangkara Run 2025 untuk kategori 5K, 10K, dan 21K, teregister dengan nomor INA2025/156, INA2025/157, dan INA2025/158, pada tanggal 27 Mei 2025. Sertifikat tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 2029.
     
    Dibuka oleh Kapolri

    Acara ini dibuka secara langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang melakukan flag off peserta kategori 5K dan 10K. Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, bersama Gubernur Riau Abdul Wahid, secara simbolis melepas peserta untuk kategori Half Marathon 21K.

    Lini start dan finish event ini dipusatkan di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Riau, yang sejak dini hari telah dipadati ribuan pelari dan penonton dari berbagai daerah. 

    Dalam kegiatan ini, Kapolri turut didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri, seperti Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, dan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho. 

    Hadir pula Rocky Gerung, pendiri Tumbuh Institute, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau yang terdiri dari Danrem 031/Wira Bima, Danlanud Roesmin Nurjadin, Danlanal Dumai, Kajati Riau, Ketua DPRD Riau, dan Ketua Pengadilan Tinggi Riau.

     

     

    Kontribusi untuk UMKM lokal

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan, event ini tak hanya sekadar seremonial peringatan Hari Bhayangkara ke-79, melainkan memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat signifikan. 

    “Terbukti, sebanyak 54 booth UMKM lokal turut ambil bagian, menawarkan produk kuliner, kriya, dan fashion kepada ribuan peserta dan pengunjung. Tingkat okupansi hotel di Pekanbaru juga meningkat tajam menjelang hari pelaksanaan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Kapolda menyampaikan, suksesnya event ini menjadi bukti kesiapan Riau sebagai tuan rumah ajang berskala nasional hingga internasional.

    “Kami ingin tunjukkan bahwa Riau siap, bukan hanya secara infrastruktur dan teknis, tetapi juga dari sisi sosial, keamanan, dan ekosistem yang mendukung,” ujarnya.
     
    Kampanye Green Policing

    Tak hanya aspek olahraga dan ekonomi, Riau Bhayangkara Run 2025 juga mengusung misi ekologis. Acara ini menjadi bagian dari kampanye Green Policing yang menjadi strategi unggulan Polda Riau dalam memadukan penegakan hukum dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup. 

    “Kami ingin mendorong kebiasaan hidup ramah lingkungan, atau green habit, serta membangun pemahaman ekologis berkelanjutan melalui pendekatan humanis dan kolaboratif,” kata Kapolda.

    “Riau Bhayangkara Run 2025 menjadi momentum penting yang membuktikan bahwa kolaborasi antara aparat negara, pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat bisa menghasilkan dampak besar dan berkelanjutan,” pungkas Irjen Herry. 

    Pekanbaru: Riau Bhayangkara Run (RBR) 2025 berlangsung sukses pada Minggu, 13 Juli 2025. Ajang lari berskala nasional ini menjadi perhatian publik karena diikuti oleh 13.079 peserta, termasuk 12 pelari internasional dari Kenya, Prancis, Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia, yang ikut meramaikan kompetisi.
     
    Catatan ini menjadikan RBR 2025  menorehkan rekor sebagai event half marathon terbesar di Sumatera. Terlebih, RBR telah diakui dunia melalui sertifikasi dari World Athletics. 
     
    Sertifikasi Riau Bhayangkara Run 2025 untuk kategori 5K, 10K, dan 21K, teregister dengan nomor INA2025/156, INA2025/157, dan INA2025/158, pada tanggal 27 Mei 2025. Sertifikat tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 2029.
     

    Dibuka oleh Kapolri

    Acara ini dibuka secara langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang melakukan flag off peserta kategori 5K dan 10K. Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, bersama Gubernur Riau Abdul Wahid, secara simbolis melepas peserta untuk kategori Half Marathon 21K.

    Lini start dan finish event ini dipusatkan di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Riau, yang sejak dini hari telah dipadati ribuan pelari dan penonton dari berbagai daerah. 
     
    Dalam kegiatan ini, Kapolri turut didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri, seperti Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, dan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho. 
     
    Hadir pula Rocky Gerung, pendiri Tumbuh Institute, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau yang terdiri dari Danrem 031/Wira Bima, Danlanud Roesmin Nurjadin, Danlanal Dumai, Kajati Riau, Ketua DPRD Riau, dan Ketua Pengadilan Tinggi Riau.
     

     

     

    Kontribusi untuk UMKM lokal

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan, event ini tak hanya sekadar seremonial peringatan Hari Bhayangkara ke-79, melainkan memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat signifikan. 
     
    “Terbukti, sebanyak 54 booth UMKM lokal turut ambil bagian, menawarkan produk kuliner, kriya, dan fashion kepada ribuan peserta dan pengunjung. Tingkat okupansi hotel di Pekanbaru juga meningkat tajam menjelang hari pelaksanaan,” jelasnya.
     
    Lebih lanjut, Kapolda menyampaikan, suksesnya event ini menjadi bukti kesiapan Riau sebagai tuan rumah ajang berskala nasional hingga internasional.
     
    “Kami ingin tunjukkan bahwa Riau siap, bukan hanya secara infrastruktur dan teknis, tetapi juga dari sisi sosial, keamanan, dan ekosistem yang mendukung,” ujarnya.
     

    Kampanye Green Policing

    Tak hanya aspek olahraga dan ekonomi, Riau Bhayangkara Run 2025 juga mengusung misi ekologis. Acara ini menjadi bagian dari kampanye Green Policing yang menjadi strategi unggulan Polda Riau dalam memadukan penegakan hukum dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup. 
     
    “Kami ingin mendorong kebiasaan hidup ramah lingkungan, atau green habit, serta membangun pemahaman ekologis berkelanjutan melalui pendekatan humanis dan kolaboratif,” kata Kapolda.
     
    “Riau Bhayangkara Run 2025 menjadi momentum penting yang membuktikan bahwa kolaborasi antara aparat negara, pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat bisa menghasilkan dampak besar dan berkelanjutan,” pungkas Irjen Herry. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Naikkan Marwah Ormas MKGR, Taufan Pawe Dukung Adies Kadir Kembali Jadi Ketum

    Naikkan Marwah Ormas MKGR, Taufan Pawe Dukung Adies Kadir Kembali Jadi Ketum

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Ormas MKGR) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat di Restoran Sari Ratu Centre Point of Indonesia (CPI) Makassar.

    Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Ormas MKGR Sulsel, Taufan Pawe, beserta jajaran pengurus teras lainnya.

    Turut hadir juga Sekretaris Ormas MKGR Sulsel Prof. Nukhrawi Nawir, Ketua Harian Prof. Aminuddin Ilmar, serta para Wakil Ketua: Prof. Ambo Ala, Prof. Itji Diana Daud, Dr. Muhammad Basri, dan Rahman Pina yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sulsel.

    Taufan Pawe mengatakan, salah satu poin utama yang disepakati dalam rapat ini, dukungan penuh terhadap Adies Kadir untuk kembali maju sebagai Calon Ketua Umum Ormas MKGR untuk periode kedua.

    “Kami dengan bulat mendukung Bapak Adies Kadir untuk melanjutkan kepemimpinannya di Ormas MKGR,” ujar Taufan Pawe.

    Dijelaskan Taufan Pawe, Adies telah menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang luar biasa dan berhasil membawa organisasi ini ke tingkat yang lebih tinggi.

    “Di bawah kepemimpinan beliau, Ormas MKGR semakin solid dan kader-kadernya mampu menempati posisi-posisi strategis,” ucapnya.

    Dukungan ini bukan tanpa alasan, kata Taufan Pawe, para pengurus menilai bahwa di bawah kepemimpinan Adies Kadir, Ormas MKGR telah berhasil mengantarkan banyak kadernya menduduki jabatan-jabatan sentral dan strategis.

    “Berkat kepemimpinan Bapak Adies Kadir, banyak kader-kader MKGR yang kini dipercaya mengemban amanah penting, mulai dari jabatan Menteri di Kabinet Merah Putih, Pimpinan dan Anggota DPR RI, hingga Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD di berbagai wilayah,” imbuhnya.

  • Panas! Gubernur dan Wagub Babel Saling Serang Buntut SE Perjalanan Dinas

    Panas! Gubernur dan Wagub Babel Saling Serang Buntut SE Perjalanan Dinas

    Bangka Belitung –

    Wakil Gubernur Bangka Belitung (Babel) mengaku hubungannya dengan Gubernur Babel Hidayat Arsani tak harmonis alias renggang sejak dilantik. Hidayat Arsani membalas dengan mengatakan bawah wakilnya itu tak mau diatur.

    Wagub Hellyana mengungkapkan kondisi itu saat jumpa pers bersama media di kantor UPT PU Provinsi Babel di jalan Ahmad Yani, Tanjungpandan, pada Jumat (11/7) lalu.

    “Dari hari pertama sebetulnya agak kesusahan berkomunikasi, tidak seperti kampanye, telepon tiap hari, video call, jadi mulai hari pertama udah mulai susah (berkomunikasi). Kita hadirkan di hadapan masyarakat semua baik. Tapi memang secara pribadi yang kita rasakan begitu,” ujar Hellyana dilansir detikSumbagsel, Minggu (13/7/2025).

    Hellyana merasa orang-orang di sekelilingnya atau di lingkungan pemprov mulai menjauhinya. Bahkan sudah dihubungi. Puncaknya, hubungan keduanya memanas yakni di saat adanya surat edaran (SE).

    “Satu per satu, mulai dari orang-orang sekeliling (dijauhkan) sehinga saya merasa sendiri, mulai di potong-potong. Kemudian, mulai keluar surat edaran yang sempat saya komplain kan ke beliau (Gubernur) bahwa surat edaran itu bukan produk hukum dan bertentangan dengan pergub,” jelasnya.

    Ia menyebutkan salah satu point di edaran tersebut, yakni gubernur dan wakil gubernur menandatangani surat perjalanan dinas sendiri. Kemudian, di surat edaran itu disambung dengan persetujuan gubernur terlebih dahulu.

    Karena mereka wewenangnya dilemahkan, dia mengaku telah mengirimkan surat kepada DPRD Bangka Belitung. Ia mengaku sedang menunggu respons surat tersebut.

    Tanggapan Gubernur Babel

    Gubernur Hidayat Arsani menanggapi pengakuan Hellyana soal hubungan sedang renggang itu. Dia meminta wakilnya harus taat dengan aturan, termasuk dalam melakukan perjalanan dinas.

    Menurutnya, selama ini Hellyana meminta izin setelah kegiatan berjalan atau sudah berangkat melakukan perjalanan dinas. Hidayat mengaku selama ini, dirinya tidak dianggap sebagai gubernur.

    “Selama ini kalau sudah pergi baru bilang. Semua orang itu ada aturannya, selama dinas gubernur harus tau. Dia itu menganggap, dia gubernur jadi bebas. Jadi kami bikin SK (surat keputusan), bahwa semua perjalanan dinas harus izin gubernur, karena menyangkut uang negara,” katanya.

    Saat disinggung apakah kerenggangan keduanya terkait Wakilnya yang tak pernah melapor saat perjalanan dinas, Hidayat tak menjawab gamblang. Ia hanya menyebut, jika mau kerja benar harus ikut aturan.

    “Aturan saya pakai, mau ikut ayo tidak pun ya nggak apa-apa. Mau kerja benar ikuti aturan, kalau tidak benar ya mengundurkan diri,” tegasnya.

    Dia mengklaim telah beberapa kali menegur wakilnya itu. Hal itu, kata Hidayat, juga diketahui oleh Sekda Babel.

    “Udah sering (ditegur), intinya ibu itu tidak mau diatur. Seolah-olah bahwa dia itu lebih dari gubernur jadi bebas, ke mana pun bebas. Tidak bisa begitu,” ungkapnya.

    Baca selengkapnya di sini

    (idh/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Putra HM Siddiq BM Wakili Tim Pengacara Serahkan Surat Keberatan PAW Ke DPRD Lutim

    Putra HM Siddiq BM Wakili Tim Pengacara Serahkan Surat Keberatan PAW Ke DPRD Lutim

    FAJAR.CO.ID, MALILI — Surat keberatan Tim Pengacara HM Siddiq BM sudah diterima DPRD Lutim. Surat ini, diterima Sekretaris DPRD Lutim, Aswan Azis di Ruang Kerjanya, Senin, (14/07/25).

    Fauzan Azim Siddiq mengatakan, surat keberatan dari tim pengacara ini sesungguhnya sudah dikirim melalui via daring ke DPRD Lutim. Tidak lengkap jika fisiknya tidak dibawa secara langsung.

    “Kami mewakili tim pengacara ayah kami untuk membawa suratnya. Dan sudah diterima tadi oleh Sekwan,” kata anak kedua HM Siddiq BM didampingi kakaknya Achmad Mujaddid Siddiq.

    Tim pengacara bebernya sedang berada di Kota Makassar. Tak sempat untuk mengantar langsung surat ke DPRD Lutim. “Tadinya tim pengacara yang mau antar, tapi ada agenda juga yang tak kalah pentingnya di Makassar, makanya kami yang wakili,” bebernya.

    Surat keberatan inu dari advokat yang tergabung dalam Tim Ikatan Pengabdian Hukum Indonesia (IKBH) Sulawesi Selatan pada Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Sulawesi Selatan. Surat ini ditujukan kepada Ketua DPRD Lutim terkait pemberhentian proses PAW (Pergantian Antar Waktu) HM Siddiq BM hingga ada keputusan inckraht (berkekuatan hukum tetap).

    “Kita sudah tahu, jika langkah hukum sudah diambil. Surat gugatan ke Mahkamah Partai NasDem sudah diajukan. Begitu juga proses sidang di PTUN sedang berposes. Makanya, kami dengan tegas meminta proses administrasi PAW dihentikan,” tegas Fauzan.

    Menurut Fauzan, surat yang dilayangkan ke DPRD Lutim, baik dari keluarga dan konstituen dan pengacara sudah cukup untuk jadi pertimbangan menghentikan seluruh prosesnya administrasi PAW.

  • KPK Periksa 5 Saksi Kasus Korupsi Hibah APBD Jatim di Blitar Hari Ini

    KPK Periksa 5 Saksi Kasus Korupsi Hibah APBD Jatim di Blitar Hari Ini

    Jakarta –

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima saksi terkait dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur 2019-2022. Kelima saksi merupakan karyawan dan pengusaha swasta.

    “KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2021-2022,” kata jubir KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Senin (14/7/2025).

    Kelima saksi yang diperiksa dalam kasus ini adalah pihak swasta bernama Puguh Supriadi, Handri Utomo, Sa’ean Choir, Yohan Tri Waluyo dan Totok Hariyadi. Budi menyebut pemeriksaan dilakukan di Mapolres Kota Blitar.

    “Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Kota Blitar,” jelasnya.

    Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 21 tersangka dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat APBD Jatim tahun 2019-2022. Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan dari perkara yang telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.

    “Kami sampaikan bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 KPK menerbitkan sprindik terkait dugaan adanya TPK dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau Pokmas dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2019 sampai dengan 2022,” kata jubir KPK saat itu, Tessa Mahardhika, di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, 12 Juli 2024.

    Empat tersangka penerima merupakan penyelenggara negara. Sedangkan dari 17 tersangka pemberi, 15 di antaranya pihak swasta dan dua lainnya penyelenggara negara.

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hubungan Retak dengan Wakil, Gubernur Babel: Ibu Wagub Tak Puas Aturan Kepala Daerah Regional 14 Juli 2025

    Hubungan Retak dengan Wakil, Gubernur Babel: Ibu Wagub Tak Puas Aturan Kepala Daerah Regional 14 Juli 2025

    Hubungan Retak dengan Wakil, Gubernur Babel: Ibu Wagub Tak Puas Aturan Kepala Daerah
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur
    Bangka Belitung

    Hidayat Arsani
    menanggapi kabar hubungan dirinya dengan Wakil Gubernur
    Hellyana
    yang mulai merenggang.
    Hidayat Arsani menilai bahwa Wagub Hellyana tak puas dengan peraturan yang dibuat dirinya.
    Dia memastikan tidak memiliki permusuhan secara pribadi dan hanya menjalankan tugas sebagai atasan.
    “Ibu Wagub tidak puas dengan peraturan yang dibikin oleh kepala daerah, hukum pemerintah daerah salah satunya adalah gubernur itu adalah atasan tertinggi,” kata Hidayat saat jumpa pers, Minggu (13/7/2025).
    Politisi dari Partai Golkar ini mengatakan setiap kegiatan wakil gubernur dan jajaran, termasuk kepala dinas, harus diketahui gubernur.
    “Saya bicara hari ini saya benar, bukan saya angkuh, bukan saya hebat,” ujar Hidayat yang kerap disapa Panglima itu.
    Hidayat mengungkapkan bahwa pembatasan kegiatan wakil gubernur dilakukan karena banyak yang tidak tepat sasaran.
    “Dari 10 dinas luar, hanya 3 yang resmi, 7 lainnya kami enggak tahu,” ucap Hidayat.
    Di sisi lain, Hidayat mengingatkan bahwa dirinya juga harus melakukan efisiensi anggaran.
    Terkait adanya rencana gugatan surat edaran gubernur ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), DPRD, dan Kemendagri, Hidayat akan mengikuti prosesnya sesuai mekanisme yang berlaku.
    “Gubernur adalah pimpinan tertinggi, tidak ada kesetaraan antara wakil gubernur,” ucap Hidayat.
    Diberitakan sebelumnya, Wakil Gubernur Hellyana mengaku hubungannya dengan gubernur menjadi renggang karena kegiatannya dibatasi dalam bentuk surat edaran.
    Selain kegiatan kedinasan, publikasi wakil gubernur juga tidak ditampilkan pada
    website
    resmi pemerintah provinsi.
    Dalam upayanya menyelesaikan permasalahan tersebut, Hellyana berencana menggunakan jalur birokrasi.
    “Saat ini saya coba lapor dulu ke DPRD, kemudian Kemendagri dan Ombudsman RI. Saya hanya berharap situasi tetap kondusif agar pembangunan daerah tidak terganggu,” ungkap Hellyana saat dihubungi pada Sabtu (12/7/2025).
    Hellyana menjelaskan bahwa masalah yang dihadapinya dengan gubernur berawal dari surat edaran yang membatasi kegiatan kedinasan wakil gubernur.
    Ia menilai surat tersebut telah melampaui kewenangan dan bertentangan dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah.
    “Sekarang organisasi perangkat daerah tidak memfasilitasi kegiatan saya, padahal saya sama-sama dipilih oleh rakyat,” katanya.
    Wakil Gubernur ini juga menyatakan niatnya untuk membawa polemik kebijakan gubernur ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), meskipun saat ini ia masih menunggu perkembangan dari DPRD dan Kemendagri.
    Selain itu, Hellyana mengungkapkan bahwa publikasi kegiatan kedinasannya tidak lagi ditampilkan di
    website
    resmi pemerintah provinsi.
    “Iya, publikasi kegiatan saya ditakedown, sekarang Pj-nya sudah diganti lagi, saya sudah tidak berkomunikasi,” tuturnya.
    (Penulis Kontributor Bangka Belitung Kompas.com: Heru Dahnur)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemuda dan mahasiswa Papua harus miliki ideologi dan pro rakyat

    Pemuda dan mahasiswa Papua harus miliki ideologi dan pro rakyat

    Foto : Humas Kemensos RI

    Wamensos: Pemuda dan mahasiswa Papua harus miliki ideologi dan pro rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 13 Juli 2025 – 19:11 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Sosial (Wamen) sekaligus Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Agus Jabo Priyono, kembali menegaskan pentingnya membangun kepemimpinan muda Papua yang berideologi dan berpihak pada rakyat. Hal ini disampaikannya dalam Seminar Pendidikan Politik Pemuda dan Mahasiswa Papua yang berlangsung selama tiga hari di Nirwana Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dan diikuti oleh 53 peserta mahasiswa Papua dari berbagai perguruan tinggi di Bandung.

    Dalam sambutannya, Agus Jabo menekankan bahwa masa depan Papua sangat ditentukan oleh generasi mudanya sendiri. Ia mengajak para mahasiswa untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang tidak hanya cakap secara intelektual, tapi juga memiliki ideologi dan keberpihakan yang jelas terhadap rakyat.

    “Papua bisa berubah jika dipimpin oleh orang Papua sendiri yang punya konsep dan ideologi. Karena untuk menjadi pemimpin yang benar, sekarang ini harus punya ideologi,” tegas Agus Jabo, Sabtu (12/7/2025).

    Agus Jabo juga mengusulkan gagasan strategis tentang pembentukan Dewan Rakyat Papua (DRP) sebagai bentuk representasi politik alternatif bagi masyarakat Papua. Ia menilai struktur legislatif daerah seperti DPRD seharusnya tidak hanya diisi oleh partai politik, melainkan juga unsur masyarakat adat, perempuan, dan pemuda, demi menjamin keputusan-keputusan politik yang lebih relevan dengan kebutuhan lokal.

    “Kita ingin keputusan ekonomi, sosial, politik yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua,” ujarnya.

    Ketua Penyelenggara, Alfons R. Tuliahanuk, menyebut bahwa kegiatan ini bukanlah yang pertama. Program pendidikan politik mahasiswa Papua telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan 2019, dan kini dilanjutkan kembali oleh Partai Prima di tahun 2025 sebagai bentuk komitmen terhadap kaderisasi politik mahasiswa Papua.

    “Kegiatan ini penting untuk mahasiswa Papua sebagai agen perubahan. Melalui politik, kita bisa memahami persoalan ketidakadilan dan membawa solusi ke tengah masyarakat,” ujar Alfons.

    Alfons menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan respons terhadap minimnya ruang pendidikan politik yang inklusif bagi mahasiswa Papua. Dalam tiga hari kegiatan, peserta dibekali pemahaman tentang sistem politik, isu keadilan sosial, strategi advokasi kebijakan, serta pentingnya representasi politik yang otentik.

    Meski banyak program pemerintah pusat ditujukan untuk Papua, Alfons menilai realisasinya belum merata dan kerap tidak menjangkau masyarakat akar rumput. Oleh karena itu, ia berharap mahasiswa dapat menjadi jembatan antara kebijakan dan kebutuhan riil masyarakat di Papua.

    “Kami ingin Papua maju dan makmur. Dan itu hanya mungkin jika dipimpin oleh putra-putri terbaiknya sendiri,” tandasnya.

    Peserta seminar yang juga merupakan aktivis muda dari Bandung menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah yang sangat penting untuk memahami politik secara kritis. Ia mengungkapkan bahwa mahasiswa Papua memiliki ketertarikan tinggi terhadap isu politik, namun belum banyak mendapat ruang edukasi seperti ini.

    “Melalui kegiatan ini kami bisa memahami bagaimana peran kami dalam perubahan sosial dan politik di Papua. Mahasiswa adalah agen perubahan, dan kami siap mengisi ruang-ruang strategis demi keadilan sosial,” ungkapnya.

    Ia juga menyoroti persoalan ketimpangan sosial, minimnya distribusi kesejahteraan, dan lemahnya implementasi program pemerintah di Papua. Ia menilai bahwa selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga harus lebih aktif dan bertanggung jawab dalam mewujudkan keadilan sosial.

    “Kami juga menyampaikan kepada Wakil Menteri Sosial agar lebih memperhatikan kondisi riil di Papua. Karena masih banyak ketimpangan yang belum teratasi.”

    Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengkaderan politik PRIMA yang sudah berjalan sejak tahun 2018, dengan lebih dari 300 kader muda tercatat aktif hingga kini. Pendidikan politik dijadikan strategi utama dalam membangun kapasitas kepemimpinan muda Papua.

    Dengan materi yang disesuaikan dengan realitas sosial-politik Papua, para peserta berharap kegiatan semacam ini bisa dilanjutkan di masa depan dengan skala yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas.

    “Pendidikan politik seperti ini harus terus dilakukan. Karena dari sinilah kami belajar memahami realitas dan menemukan peran kami untuk membangun tanah kelahiran kami sendiri,” pungkas Alfons.

    Penulis : Hutomo Budi

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kota Bandung Tak Punya Tunggakan BPJS, Warga Diminta Segera Lapor Jika Tak Dilayani Rumah Sakit 

    Kota Bandung Tak Punya Tunggakan BPJS, Warga Diminta Segera Lapor Jika Tak Dilayani Rumah Sakit 

    Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Sekda Jabar), Herman Suryatman, menegaskan, tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Jawa Barat merupakan dampak dari pembiayaan Pilkada Serentak 2024. 

    Hal tersebut disampaikan Herman saat membacakan jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Jabar di Kota Bandung, Senin, 23 Juni 2025.

    “Pada tahun 2023 dan 2024 terdapat program prioritas yang membutuhkan pendanaan cukup besar terutama dalam mendukung pelaksanaan pilkada serentak, sehingga belum sepenuhnya mengakomodir pemenuhan dukungan pendanaan jaminan kesehatan kabupaten kota,” katanya.

    Dia mengatakan, penyelenggaraan Pilkada Serentak merupakan salah satu program prioritas tahun itu yang membutuhkan biaya besar mencapai Rp1,6 triliun.

    Herman menyebut, tunggakan BPJS Kesehatan secara kumulatif senilai Rp330 miliar. Tunggakan tersebut merupakan utang selama dua tahun, yakni tahun anggaran 2023 senilai Rp80 miliar, sementara anggaran 2024 sebesar Rp250 miliar lebih.

    Berbeda dengan tunggakan tahun 2024 yang terdampak Pilkada Serentak, Herman menjelaskan, “untuk tahun 2023 senilai Rp80 miliar lebih, kami tunggak karena usulan dari Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi tidak masuk, sehingga tidak ada di dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)” katanya.

    Herman mengklaim, Pemerintah Provinasi Jawa Barat berkomitmen menyelesaikan tunggakan itu pada tahun ini.

    “Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menganggarkan kekurangan sampai dengan tahun 2024 tersebut pada perubahan APBD tahun anggaran 2025,” katanya.

  • Raperda LGBT di Lampung: DPRD Tegaskan Penolakan pada Perbuatan, Bukan Orang

    Raperda LGBT di Lampung: DPRD Tegaskan Penolakan pada Perbuatan, Bukan Orang

    Liputan6.com, Lampung – Sejumlah fraksi di DPRD Provinsi Lampung resmi mengusulkan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur soal perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Usulan tersebut ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung sebagai bentuk kepedulian terhadap moralitas generasi muda.

    Fraksi yang mendorong wacana itu antara lain berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Golkar. Mereka menilai perlunya regulasi yang bisa mengatur dan membatasi perilaku seksual menyimpang yang dinilai mulai mengkhawatirkan.

    Anggota DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS dari Fraksi Demokrat mengatakan, langkah itu muncul sebagai respons atas kekhawatiran masyarakat terhadap fenomena LGBT yang dinilai meresahkan. “Regulasi ini penting sebagai bentuk perlindungan terhadap generasi muda. Perda dapat menjadi dasar hukum yang memberi sanksi bagi perilaku menyimpang,” ujar Budiman, Kamis (10/7/2025).

    Dia menilai, fenomena LGBT kini makin terbuka dan kerap menjadi sorotan di media sosial, terutama setelah beberapa pengungkapan kasus yang melibatkan komunitas tersebut oleh aparat penegak hukum di Lampung.

  • Respons Dedi Mulyadi Soal Ikan Cirata Tak Layak Konsumsi Regional 13 Juli 2025

    Respons Dedi Mulyadi Soal Ikan Cirata Tak Layak Konsumsi Regional 13 Juli 2025

    Respons Dedi Mulyadi Soal Ikan Cirata Tak Layak Konsumsi
    Tim Redaksi
    CIANJUR, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , mengungkapkan bahwa kondisi air di sejumlah waduk di wilayahnya sudah sangat keruh, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya.
    Selain kualitas air, Dedi juga menyoroti keberadaan
    Keramba Jaring Apung
    (KJA) di beberapa waduk di Jawa Barat, seperti
    Waduk Cirata
    , Jatiluhur, dan Saguling, yang dinilainya sudah melebihi kapasitas, sehingga perlu dinormalisasi.
    Pernyataan ini disampaikan Dedi sebagai respons atas kekhawatiran Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menilai bahwa kualitas ikan dari Waduk Cirata sudah tak layak konsumsi karena diduga mengandung merkuri dalam kadar tinggi.
    “Harus kita selesaikan secara bersama, dan itu harus mulai dari hulu. Citarum harus segera dibenahi, mulai dari Gunung Wayang, Gunung Windu, kemudian aliran sungainya harus dibersihkan. Citarum harus bebas dari bakteri dan merkuri,” ungkap Dedi usai menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi Cianjur ke-348 di Gedung DPRD Cianjur, Sabtu (12/7/2025) petang.
    Menurut Dedi, penataan KJA dan perbaikan kualitas air dapat berdampak positif dan menguntungkan bagi pembudidaya ikan.
    “Saya pernah punya pengalaman jadi bupati. Ketika kerambanya dinormalisasi, airnya menjadi jernih, produktivitas ikannya menjadi baik, harga ikannya juga baik,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan kekhawatirannya terhadap kualitas ikan dari Waduk Cirata yang diduga tercemar merkuri dalam kadar tinggi.
    Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari para petani ikan KJA yang merasa dirugikan dan khawatir akan keberlangsungan usaha mereka.
    Para petani ikan mendesak pemerintah agar tidak hanya menyampaikan peringatan terkait
    pencemaran merkuri
    , tetapi juga memberikan solusi nyata demi keberlangsungan hidup mereka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.