Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Putusan MK Bagai Makan Buah Simalakama, Lukman Saifuddin Usul Pemilu Sela untuk Masa Transisi Jabatan di Daerah

    Putusan MK Bagai Makan Buah Simalakama, Lukman Saifuddin Usul Pemilu Sela untuk Masa Transisi Jabatan di Daerah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin angkat suara. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memisahkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) nasional dan daerah pada 2029 mendatang.

    “Putusan MK tentang Pemilu timbulkan kontroversi. Banyak yang menyambut baik. Banyak juga yg menilai hal itu melanggar konstitusi. Begitulah putusan hukum. Ada yang pro, ada yang kontra,” kata Lukman dikutip dari unggahannya di X, Rabu (16/7/2025).

    “Karena Putusan MK final dan mengikat, suka tak suka kita harus melaksanakannya,” tambahnya.

    Di putusan tersebut, ia menjelaskan pemungutan suara digelar berbeda. Antara nasional dan daerah.

    “Putusan MK nyatakan pemungutan suara ‘dilakukan serentak memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden/Wapres, dan 2-2,5 tahun setelahnya dilakukan pemungutan suara serentak memilih anggota DPRD prov, DPRD kab/kota, dan gubernur/wagub, bupati/wabup, walkot/wawali’,” jelasnya.

    “Banyak yang ‘marah’ dengan putusan itu karena dinilai telah memposisikan pembentuk UU (DPR & Presiden) tak punya pilihan. Sebab melaksanakan atau tak melaksanakan Putusan MK itu sama-sama berpotensi melanggar UUD 1945,” tanbahnya.

    Menurutnya, jika ditelisik, putusan MK itu malah melanggar konstitusi. Karena masa jabatan melampaui lima tahun.

    “Bila tindaklanjuti Putusan MK, pelaksanaan Pemilu anggota DPRD nanti bukan pada 2029, tapi 2031. Itu melampaui masa 5 tahun, berarti langgar UUD 1945. Bila tak dilaksanakan pun juga langgar UUD 1945, karena Putusan MK itu konstitusi. Bagai makan buah simalakama,” terangnya.

  • Gerindra Harap Kunker Pramono ke New York Hasilkan Kerja Sama Kelola Limbah

    Gerindra Harap Kunker Pramono ke New York Hasilkan Kerja Sama Kelola Limbah

    Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua DPRD Jakarta dari fraksi Gerindra Rani Mauliani mendukung kunjungan tersebut dan berharap Pramono menghasilkan kerja sama yang bermanfaat bagi Jakarta.

    “Sepanjang saya tahu memang agenda beliau salah satunya adalah MoU perihal sister city dengan NY dan tentunya menurut saya pribadi itu hal yang baik karena memang Jakarta sebagai kota barometer, tentunya banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan bila study bandingnya ke kota negara adikuasa seperti NY,” kata Rani saat dihubungi, Rabu (16/7/2025).

    Rani mengatakan ada sejumlah isu yang diharapkan menjadi prioritas dalam kerja sama Jakarta dan New York. Antara lain ialah penanganan masalah lingkungan dan perubahan iklim.

    Rani mengatakan kerja sama dalam dua isu tersebut harus menjadi prioritas. Dia mengatakan Jakarta dan New York bisa berbagi teknologi dan kebijakan terkait pengelolaan limbah.

    “Pengelolaan sampah dan air limbah; berbagi teknologi dan kebijakan terkait pengelolaan limbah padat dan air limbah kota. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (lewat) kerja sama dalam proyek mitigasi banjir, green building, dan ruang terbuka hijau,” ujar Rani.

    Sebelumnya, Pramono berada di New York untuk menghadiri High Level Political Forum (HLPF) di markas besar PBB. Forum itu membahas upaya mendorong solusi pembangunan berkelanjutan berbasis sains dan bukti ilmiah demi mewujudkan agenda SDGs 2030.

    Pramono juga dijadwalkan bertemu dengan diaspora Indonesia serta mahasiswa di KJRI New York. Dia juga disebut akan berdiskusi dengan Konsul Jenderal RI di New York Winanto Adi membahas potensi kerja sama sister city Jakarta-New York.

    Berikutnya, Pramono dijadwalkan bertemu dengan Wali Kota New York sekaligus menandatangani letter of intent (LoI) sebagai bentuk komitmen kerja sama antarkota. Pramono dijadwalkan berdiskusi dengan otoritas transportasi New York, Metropolitan Transportation Authority (MTA), membahas pengelolaan jaringan transportasi publik dan konsep Transit Oriented Development (TOD). Pramono dijadwalkan kembali ke Jakarta pada 19-20 Juli mendatang.

    “Dalam perjalanannya keluar pun, beliau tetap menjalankan pekerjaannya sebagai gubernur,” kata Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, Senin (14/7).

    (ygs/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Wali Kota Tangerang: Proyeksi pendapatan KUA PPAS Rp5,4 triliun

    Wali Kota Tangerang: Proyeksi pendapatan KUA PPAS Rp5,4 triliun

    Tangerang, Banten (ANTARA) – Wali Kota Tangerang, Banten, Sachrudin mengatakan perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2025 telah disetujui DPRD dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp5,4 triliun.

    “Kesepakatan ini bukan hanya tentang angka dan postur anggaran, tetapi juga komitmen bersama untuk memastikan pelayanan publik yang cepat, merata, dan berdampak langsung kepada masyarakat,” katanya dalam rapat paripurna di ruang sidang DPRD Kota Tangerang, Banten, Selasa.

    Wali Kota juga menyampaikan, program dan kegiatan di setiap prioritas pembangunan dirancang dengan prinsip efisiensi, inklusivitas, dan akuntabilitas.

    Untuk pendapatan daerah sebesar Rp5,4 triliun terdiri atas PAD sebesar Rp3,1 triliun dan pendapatan transfer Rp2,3 triliun.

    Kemudian, belanja daerah Rp5,874 triliun dengan defisit sebesar Rp448,68 miliar ditutupi melalui pembiayaan daerah.

    Adapun belanja daerah akan difokuskan pada pendidikan dan kesehatan sebagai layanan dasar, penguatan pelayanan berbasis teknologi, peningkatan infrastruktur berkelanjutan dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

    “Anggaran ini akan dijalankan oleh 40 perangkat daerah, dengan semangat melayani, bukan dilayani. Kita ingin setiap program berdampak langsung dan terukur,” katanya.

    Wali Kota mengatakan momentum ini sebagai langkah penting dalam memastikan anggaran daerah benar-benar menjawab dinamika kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan perkotaan yang terus berkembang.

    Melalui perubahan KUA-PPAS 2025, Pemkot Tangerang menetapkan lima prioritas utama pembangunan, yaitu peningkatan daya saing SDM berbasis IPTEK dan karakter, penguatan ekonomi lokal dan digitalisasi UMKM, pembangunan infrastruktur perkotaan yang ramah lingkungan, pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana, dan optimalisasi pelayanan publik dengan pendekatan digital dan humanis

    Wali Kota juga menekankan kalau semangat kolaborasi antara Pemkot dan DPRD harus terus dijaga dalam setiap tahapan pelaksanaan anggaran.

    Ia juga meminta seluruh perangkat daerah menjadikan kesepakatan ini sebagai pedoman kerja.

    “Pelayanan berkualitas tidak bisa dikerjakan sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, lintas fungsi, bahkan lintas generasi,” katanya.

    Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam mengatakan keberhasilan pembangunan bukan hanya ditentukan dari serapan anggaran, tetapi dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

    “Inilah saatnya bekerja lebih cepat dan lebih cermat. Semangat pelayanan harus menjadi roh dalam pelaksanaan anggaran,” ujarnya.

    Pewarta: Achmad Irfan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan sebut putusan MK soal pemisahan pemilu menyalahi UUD

    Puan sebut putusan MK soal pemisahan pemilu menyalahi UUD

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pemilu antara pemilu nasional dan pemilu lokal menyalahi amanat dari Undang-Undang Dasar 1945.

    Maka dari itu, menurut dia, semua fraksi partai politik di DPR RI akan menyikapi secara bersama-sama putusan MK tersebut.

    “Jadi nanti pada saatnya kami semua partai politik tentu saja sesuai dengan kewenangannya, akan menyikapi hal tersebut sesuai dengan kewenangan kami,” kata Puan usai Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan bahwa semua fraksi partai politik sudah mempunyai sikap yang sama, bahwa pemilu harus dilakukan setiap lima tahun. Hal itu tercantum dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

    Pemilu nasional antara lain pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sementara pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.

    “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (26/6).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cak Imin sebut para ketum parpol belum komunikasi bahas putusan MK

    Cak Imin sebut para ketum parpol belum komunikasi bahas putusan MK

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan para ketua umum partai politik di tanah air belum berkomunikasi membahas putusan Mahkamah Konstitusi soal pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah.

    “Belum. Belum, belum,” katanya menekankan saat memberikan keterangan kepada wartawan di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Senin (14/7) malam.

    Ia mengatakan bahwa PKB menyerahkan kepada DPR RI untuk menindaklanjuti putusan MK yang memisahkan penyelenggaraan pemilu tingkat nasional dan daerah.

    “Nanti kami serahkan kepada DPR RI untuk menyikapi keputusan MK itu dalam bentuk Undang-Undang Pemilu yang baru,” kata Cak Imin, sapaan akrabnya.

    Ia menegaskan bahwa revisi UU Pemilu harus dilakukan sebagai bagian dari kebutuhan dan perkembangan zaman.

    “Salah satu yang akan menjadi sorotan PKB adalah agar ada pasal-pasal yang mengurangi suburnya transaksi jual beli suara. Sanksinya diperberat, pengawasannya diperketat, mekanisme penyelenggaranya harus diperkuat,” ujarnya.

    Cak Imin melanjutkan, “Kalau perlu, partai-partai politik menjadi pengawas KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan pengawas langsung.”

    Sebelumnya, MK memutuskan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

    Pemilu nasional adalah pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden.

    Pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapal Boat Rombongan DPRD Kepulauan Mentawai Terbalik, 10 Orang Hilang

    Kapal Boat Rombongan DPRD Kepulauan Mentawai Terbalik, 10 Orang Hilang

    Jakarta –

    Kapal boat yang membawa rombongan pegawai dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar), terbalik dalam perjalanan di Selat Sipora. Ada 10 orang yang dilaporkan hilang.

    Dilansir detikSumut, Selasa (15/7/2025), Kepala Kantor SAR Mentawai, Rudi mengatakan kejadian itu terjadi pada Senin (14/7) pagi, sekitar pukul 08.00 WIB. Pihaknya masih melakukan pencarian korban yang dilaporkan hilang.

    “Masih kita lakukan pencarian,” kata Rudi kepada wartawan.

    Rudi menjelaskan peristiwa itu dilaporkan kepada Basarnas sekitar pukul 17.40 WIB. Di mana boat berangkat dari Sikakap menuju Tuapejat. Namun di tengah perjalanan sekitar pukul 11.00 WIB boat terbalik di Selat Sipora.

    “Boat dilaporkan terbalik di sekitar Selat Sipora. Estimasi waktu 1,5 jam dari dermaga Tuapejat ke lokasi,” katanya.

    Berdasarkan informasi, boat penyeberangan berukuran 12 meter dengan mesin kapal 40 PK itu berisi 17 orang. Tujuh dilaporkan selamat, sementara 10 lainnya masih dicari.

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • PKB Akan Soroti Pencegahan Jual Beli Suara dalam Revisi UU Pemilu

    PKB Akan Soroti Pencegahan Jual Beli Suara dalam Revisi UU Pemilu

    Jakarta –

    Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut partainya akan menyoroti penguatan upaya-upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya transaksi jual beli suara dalam revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Dia ingin praktik jual beli suara dihilangkan.

    “Salah satu yang akan menjadi sorotan PKB adalah agar ada pasal-pasal yang mengurangi suburnya transaksi jual-beli suara,” ungkap Cak Imin di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

    Dia mengatakan PKB akan mengusulkan pemberatan sanksi hingga penguatan pengawasan. Dia juga mengusulkan agar partai politik menjadi pengawas.

    “Sanksinya diperberat, pengawasannya diperketat, mekanisme penyelenggaranya harus diperkuat. Kalau perlu, partai-partai politik menjadi pengawas KPU dan pengawas langsung,” katanya.

    Selain itu, Cak Imin juga menjelaskan terkait dengan putusan MK, PKB menyerahkan sepenuhnya kepada kader-kadernya yang berada di DPR.

    “Ya itu sama, termasuk jadi satu paket pembahasan nanti kita serahkan kepada DPR untuk menyikapi keputusan MK itu dalam bentuk Undang-Undang Pemilu yang baru,” jelas Cak Imin.

    “Ya tentu sepenuhnya akan kita bahas di DPR tapi bahwa kita ingin ada perubahan misalnya kalau gubernur itu perpanjangan pemerintah pusat, ya sudah gubernur dipilih DPRD. Kita akan bawa ke DPR,” imbuh dia.

    (jbr/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ada PKS antara Pemkot Malang dengan Kabupaten Malang soal harga sumber air 

    Ada PKS antara Pemkot Malang dengan Kabupaten Malang soal harga sumber air 

    Sumber foto: AH Sugiharto/elshinta.com.

    Ada PKS antara Pemkot Malang dengan Kabupaten Malang soal harga sumber air 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 14 Juli 2025 – 16:45 WIB

    Elshinta.com – Mencuatnya desakan agar Kabupaten Malang menaikan harga beli air oleh Kota Malang dalam hal ini Perumda Tugu Tirta Kota Malang ditanggapi serius Pemerintah Kota Malang. Respon tersebut disampaikan secara langsung Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat yang membenarkan adanya rumor desakan DPRD Kabupaten Malang yang meminta kenaikan harga beli sejumlah sumber air milik Kabupaten Malang yang digunakan sebagai air baku bagi masyarakat Kota Malang.

    “Ya kita mendengar itu, hanya saja pihaknya mengingatkan adanya perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemkot Malang dengan Kabupaten Malang yang baru berakhir 2027 mendatang,” kata Wahyu seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, AH Sugiharto, Senin (14/7).

    Meski dalam PKS tersebut ada klausul adanya satu kali perubahan hanya Pemkot Malang tetap berkomitmen pada PKS yang telah ditandatangani kedua pihak yang juga difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Sebelumnya anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, menyebut harga beli air oleh Kota Malang kepada Kabupaten Malang hanya Rp200 per meter kubik dari Sumber Wendit dan Rp150 dari Sumber Pitu. Padahal, PDAM Kota Malang menjual air itu kepada warga mulai dari Rp3.400 hingga Rp14.300 per meter kubik untuk keperluan industri.

    Konflik pemanfaatan sumber air antara Kota dan Kabupaten Malang juga sempat mencuat pada tahun 2022, namun konflik pemanfaatan sumber air ini sempat dimediasi oleh Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK dalam sebuah pertemuan antara Bupati Malang dan Wali Kota Malang di Solo.

    Kesepakatan terkait mekanisme pemanfaatan sumber air dan kompensasinya sudah dibuat, namun Pemkot Malang disebut sering wanprestasi dan menjual air dengan harga tinggi

    Sumber : Radio Elshinta

  • Dugaan adanya beras oplosan oleh BUMD di Jakarta harus diusut tuntas

    Dugaan adanya beras oplosan oleh BUMD di Jakarta harus diusut tuntas

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Dugaan adanya beras oplosan oleh BUMD di Jakarta harus diusut tuntas
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 14 Juli 2025 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menyatakan bahwa dugaan adanya peredaran beras oplosan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan DKI Jakarta harus diusut tuntas dan diproses secara hukum.

    “Saya mendesak dilakukan audit independen dan investigasi menyeluruh terhadap seluruh gudang BUMD pangan,” kata Rio di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, dugaan pengoplosan beras yang dilakukan BUMD FS perlu ditindaklanjuti dan diusut tuntas. Hal ini untuk memastikan semua berjalan dengan baik.

    “Dugaan praktik pengoplosan beras harus diusut tuntas dan diproses secara hukum secara terbuka dan transparan,” ujarnya.

    Rio mengatakan bahwa sistem pelacakan digital stok beras harus diperkuat dari gudang hingga ke konsumen, dengan publikasi secara “real-time” soal ketersediaan dan harga.

    Hal ini, kata dia, penting untuk mencegah permainan pasokan dan harga oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab.

    Selain itu, perlu kolaborasi intensif antara BUMD, Bulog, dan kepolisian untuk mengawasi rantai pasok beras. Sidak rutin harus digelar, terutama di pasar induk seperti Cipinang dan pelaku penimbunan atau pemalsuan beras harus diberi sanksi tegas

    “Kami dari Komisi B akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap BUMD pangan, termasuk penataan sistem rekrutmen dan pengawasan internal,” kata dia.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok angkat bicara terkait munculnya dugaan beras oplosan yang menyeret Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta berinisial FS.

    “Terkait berita tentang indikasi pelanggaran kualitas beras di ritel modern, FS telah memenuhi panggilan Bareskrim Polri,” kata Hasudungan.

    Pemanggilan itu untuk memberikan keterangan dengan kemungkinan pemanggilan berikutnya setelah hasil analisis pemeriksaan terhadap sampel oleh Satgas Pangan selesai dilakukan.

    Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta menggunakan beras merek SP dan SR yang diproduksi FS untuk kegiatan “Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu” atau yang biasa dikenal “Program Pangan Bersubsidi Beras” dengan kelas mutu premium.

    Terhadap kedua merek tersebut, Dinas KPKP DKI Jakarta secara periodik, yakni sedikitnya 3 kali dalam setahun melakukan pengambilan sampel beras di gudang FS dan melakukan pengujian di laboratorium terakreditasi untuk memastikan kesesuaian mutunya.

    Sumber : Antara

  • Diikuti 13 Ribu Peserta, Riau Bhayangkara Run 2025 Cetak Rekor Ini

    Diikuti 13 Ribu Peserta, Riau Bhayangkara Run 2025 Cetak Rekor Ini

    Pekanbaru: Riau Bhayangkara Run (RBR) 2025 berlangsung sukses pada Minggu, 13 Juli 2025. Ajang lari berskala nasional ini menjadi perhatian publik karena diikuti oleh 13.079 peserta, termasuk 12 pelari internasional dari Kenya, Prancis, Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia, yang ikut meramaikan kompetisi.

    Catatan ini menjadikan RBR 2025  menorehkan rekor sebagai event half marathon terbesar di Sumatera. Terlebih, RBR telah diakui dunia melalui sertifikasi dari World Athletics. 

    Sertifikasi Riau Bhayangkara Run 2025 untuk kategori 5K, 10K, dan 21K, teregister dengan nomor INA2025/156, INA2025/157, dan INA2025/158, pada tanggal 27 Mei 2025. Sertifikat tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 2029.
     
    Dibuka oleh Kapolri

    Acara ini dibuka secara langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang melakukan flag off peserta kategori 5K dan 10K. Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, bersama Gubernur Riau Abdul Wahid, secara simbolis melepas peserta untuk kategori Half Marathon 21K.

    Lini start dan finish event ini dipusatkan di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Riau, yang sejak dini hari telah dipadati ribuan pelari dan penonton dari berbagai daerah. 

    Dalam kegiatan ini, Kapolri turut didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri, seperti Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, dan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho. 

    Hadir pula Rocky Gerung, pendiri Tumbuh Institute, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau yang terdiri dari Danrem 031/Wira Bima, Danlanud Roesmin Nurjadin, Danlanal Dumai, Kajati Riau, Ketua DPRD Riau, dan Ketua Pengadilan Tinggi Riau.

     

     

    Kontribusi untuk UMKM lokal

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan, event ini tak hanya sekadar seremonial peringatan Hari Bhayangkara ke-79, melainkan memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat signifikan. 

    “Terbukti, sebanyak 54 booth UMKM lokal turut ambil bagian, menawarkan produk kuliner, kriya, dan fashion kepada ribuan peserta dan pengunjung. Tingkat okupansi hotel di Pekanbaru juga meningkat tajam menjelang hari pelaksanaan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Kapolda menyampaikan, suksesnya event ini menjadi bukti kesiapan Riau sebagai tuan rumah ajang berskala nasional hingga internasional.

    “Kami ingin tunjukkan bahwa Riau siap, bukan hanya secara infrastruktur dan teknis, tetapi juga dari sisi sosial, keamanan, dan ekosistem yang mendukung,” ujarnya.
     
    Kampanye Green Policing

    Tak hanya aspek olahraga dan ekonomi, Riau Bhayangkara Run 2025 juga mengusung misi ekologis. Acara ini menjadi bagian dari kampanye Green Policing yang menjadi strategi unggulan Polda Riau dalam memadukan penegakan hukum dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup. 

    “Kami ingin mendorong kebiasaan hidup ramah lingkungan, atau green habit, serta membangun pemahaman ekologis berkelanjutan melalui pendekatan humanis dan kolaboratif,” kata Kapolda.

    “Riau Bhayangkara Run 2025 menjadi momentum penting yang membuktikan bahwa kolaborasi antara aparat negara, pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat bisa menghasilkan dampak besar dan berkelanjutan,” pungkas Irjen Herry. 

    Pekanbaru: Riau Bhayangkara Run (RBR) 2025 berlangsung sukses pada Minggu, 13 Juli 2025. Ajang lari berskala nasional ini menjadi perhatian publik karena diikuti oleh 13.079 peserta, termasuk 12 pelari internasional dari Kenya, Prancis, Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia, yang ikut meramaikan kompetisi.
     
    Catatan ini menjadikan RBR 2025  menorehkan rekor sebagai event half marathon terbesar di Sumatera. Terlebih, RBR telah diakui dunia melalui sertifikasi dari World Athletics. 
     
    Sertifikasi Riau Bhayangkara Run 2025 untuk kategori 5K, 10K, dan 21K, teregister dengan nomor INA2025/156, INA2025/157, dan INA2025/158, pada tanggal 27 Mei 2025. Sertifikat tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 2029.
     

    Dibuka oleh Kapolri

    Acara ini dibuka secara langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang melakukan flag off peserta kategori 5K dan 10K. Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, bersama Gubernur Riau Abdul Wahid, secara simbolis melepas peserta untuk kategori Half Marathon 21K.

    Lini start dan finish event ini dipusatkan di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Riau, yang sejak dini hari telah dipadati ribuan pelari dan penonton dari berbagai daerah. 
     
    Dalam kegiatan ini, Kapolri turut didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri, seperti Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, dan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho. 
     
    Hadir pula Rocky Gerung, pendiri Tumbuh Institute, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau yang terdiri dari Danrem 031/Wira Bima, Danlanud Roesmin Nurjadin, Danlanal Dumai, Kajati Riau, Ketua DPRD Riau, dan Ketua Pengadilan Tinggi Riau.
     

     

     

    Kontribusi untuk UMKM lokal

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan, event ini tak hanya sekadar seremonial peringatan Hari Bhayangkara ke-79, melainkan memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat signifikan. 
     
    “Terbukti, sebanyak 54 booth UMKM lokal turut ambil bagian, menawarkan produk kuliner, kriya, dan fashion kepada ribuan peserta dan pengunjung. Tingkat okupansi hotel di Pekanbaru juga meningkat tajam menjelang hari pelaksanaan,” jelasnya.
     
    Lebih lanjut, Kapolda menyampaikan, suksesnya event ini menjadi bukti kesiapan Riau sebagai tuan rumah ajang berskala nasional hingga internasional.
     
    “Kami ingin tunjukkan bahwa Riau siap, bukan hanya secara infrastruktur dan teknis, tetapi juga dari sisi sosial, keamanan, dan ekosistem yang mendukung,” ujarnya.
     

    Kampanye Green Policing

    Tak hanya aspek olahraga dan ekonomi, Riau Bhayangkara Run 2025 juga mengusung misi ekologis. Acara ini menjadi bagian dari kampanye Green Policing yang menjadi strategi unggulan Polda Riau dalam memadukan penegakan hukum dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup. 
     
    “Kami ingin mendorong kebiasaan hidup ramah lingkungan, atau green habit, serta membangun pemahaman ekologis berkelanjutan melalui pendekatan humanis dan kolaboratif,” kata Kapolda.
     
    “Riau Bhayangkara Run 2025 menjadi momentum penting yang membuktikan bahwa kolaborasi antara aparat negara, pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat bisa menghasilkan dampak besar dan berkelanjutan,” pungkas Irjen Herry. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)