Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Ketika Jokowi-Kaesang Beda Pandangan soal Pencalonan Ketum PSI 2025-2030

    Ketika Jokowi-Kaesang Beda Pandangan soal Pencalonan Ketum PSI 2025-2030

    Bisnis.com, JAKARTA – Joko Widodo (Jokowi) mengaku “insecure” atau tidak pede dengan rencana Kaesang Pangarep untuk kembali maju sebagai Calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada periode 2025-2030.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Kaesang Pangarep, yang berencana kembali maju sebagai calon Ketum PSI.

    “Saya kira kemarin ketika saya mendaftar, beliau (Jokowi) agak sedikit takut ketika saya mendaftar. Ya, ‘insecure’ bahasa Jaksel-nya,” kata Kaesang saat menanggapi pertanyaan seorang pendukung tentang bagaimana tanggapan Jokowi terhadap rencana pencalonan Kaesang itu di Jakarta, Selasa (15/7) dikutip dari Antaranews.

    Meskipun begitu, Kaesang tetap yakin dan meminta dukungan dari anggota PSI Jakarta Selatan untuk memilih dirinya pada Pemilu Raya Calon Ketua Umum yang diselenggarakan dengan menggunakan sistem secara elektronik (e-voting).

    “Saya minta tolong. Kepada Amang Inang, saya ini kan maju sekali lagi untuk menjadi Ketua Umum PSI. Saya minta doanya, semoga semuanya lancar,” lanjut Kaesang.

    Adapun saat kampanye di Kelurahan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kaesang dimintai tolong oleh anggota PSI yang rerata beragama Kristen.

    Mereka meminta bantuan agar izin pendirian rumah ibadah bisa mudah, karena sudah puluhan tahun mereka tidak memiliki tempat ibadah yang tetap.

    Kaesang pun menyatakan siap membantu mereka untuk mengurus pendirian rumah ibadah melalui kadernya yang saat ini duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

    Ia menyatakan bahwa ketika anggota dewan tidak sanggup, maka dirinya akan turun tangan membantu mereka.

    “Terlepas nanti saya menjadi Ketua Umum atau tidak, saya akan tetap komitmen ketika anggota dewan tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada di sini. Saya tetap izin untuk ikut nanti menyelesaikan semua yang ada di sini,” katanya.

    Pada Selasa, Caketum PSI Kaesang Pangarep menggelar kampanye di tiga lokasi yang berada di Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan juga Jakarta Timur.

  • DKI siapkan anggaran Rp90 miliar untuk sekolah swasta gratis

    DKI siapkan anggaran Rp90 miliar untuk sekolah swasta gratis

    Arsip Foto – Siswa mengikuti pelajaran di SDN Grogol Selatan 08, Jakarta, Rabu (28/5/2025). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/tom/am.

    DKI siapkan anggaran Rp90 miliar untuk sekolah swasta gratis
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 12:10 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp90 miliar untuk program sekolah swasta gratis di 40 sekolah yang sudah ditunjuk.

    Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim menjelaskan anggaran tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang ada.

    “Sisanya menunggu APBD Perubahan yang akan diketok di DPRD akhir bulan ini,” kata Chico saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Terkait Peraturan Gubernur (Pergub) soal sekolah swasta gratis, Chico mengatakan paling lambat akan disahkan dalam dua bulan ke depan.

    “Paling lama kurang lebihnya 2 bulan. Proses penyusunan produk hukumnya masih terus berjalan di dinas bersama biro hukum,” kata Chico.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan Perubahan APBD dalam Rapat Paripurna bersama DPRD DKI Jakarta pada Rabu (16/7).

    Dalam pidatonya di rapat tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan bahwa Total Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,86 triliun, naik sebesar 0,57 persen dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,34 triliun.

    Sementara itu, program sekolah swasta gratis di Jakarta sudah dimulai bertepatan dengan tahun ajaran baru, meski Pergub mengenai hal tersebut belum disahkan.

    Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Taga Radja Gah menjelaskan hal ini dilakukan dengan tujuan agar setiap anak bisa mulai bersekolah. Taga juga menjelaskan keputusan ini dibuat setelah berdiskusi dengan pihak sekolah swasta yang ditunjuk.

    “Kalau nunggu Pergub dulu kan nggak sekolah, nanti kasihan. Makanya kami kemarin musyawarah sama sekolah swasta. Pergubnya belum ada, tapi Insha Allah kami akan proses terus,” kata Taga.

    Setelah berdiskusi dengan 40 sekolah swasta yang ikut dalam program sekolah gratis, Taga mengatakan seluruhnya setuju dengan keputusan tersebut meski belum ada Pergub.

    “Untuk pembayaran memang menunggu Pergub, dan mereka paham. Inilah kolaborasi antara masyarakat dengan Pemda. Sebenarnya kan ini untuk membantu wilayah-wilayah yang tidak ada sekolah negerinya,” kata Taga.

    Sumber : Antara

  • Anggota DPRD Sorot Ketakhadiran OPD di Sidang Paripurna: Aneh, Mau Kita Apain Sumut? Medan 17 Juli 2025

    Anggota DPRD Sorot Ketakhadiran OPD di Sidang Paripurna: Aneh, Mau Kita Apain Sumut? Medan 17 Juli 2025

    Anggota DPRD Sorot Ketakhadiran OPD di Sidang Paripurna: Aneh, Mau Kita Apain Sumut?
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Wakil Gubernur
    Sumatera Utara
    , Surya, tiba-tiba berhenti membaca tanggapan atas pemandangan umum fraksi tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029 pada rapat paripurna di DPRD
    Sumut
    , Kamis (17/7/2025).
    Surya berhenti karena ada interupsi dari salah satu anggota
    DPRD Sumut
    ,
    Rahmansyah Sibarani
    , dari Fraksi Partai Nasdem.
    “Mohon izin, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pak Wagub, saya potong segera karena sekian kali saya tunggu, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tidak hadir ke
    sidang paripurna
    ini,” kata Rahmansyah setelah dipersilakan bicara.
    Rahmansyah kemudian menjelaskan, apakah RPJMD ini hanya untuk yang hadir di sini.
    Dia pun meminta kepada pimpinan sidang, yang saat itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut, Ihwan Ritonga, agar menghadirkan OPD.
    “Sambil berjalan untuk melanjutkan tanggapan, kita hadirkan OPD pada paripurna RPJMD ini,” tegas Rahmansyah.
    Menurut Rahmansyah, ini harus jadi pembelajaran buat semua dan supaya OPD itu belajar menghormati.
    Dia kemudian bertanya, kalau
    OPD tidak hadir
    , apakah ada perwakilan OPD, apa perlu diabsen OPD.
    “Ini RPJMD pimpinan. Ini agenda lima tahun ke depan, mau kita apa kan Sumatera Utara ini. Aneh bagi saya kalau OPD tidak hadir,” ucap Rahmansyah.
    Pantauan Kompas.com di ruang sidang, saat Surya membacakan tanggapan hampir 3 jam, kursi yang disediakan untuk para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlihat tidak terisi sepenuhnya, dan hanya 3 kursi yang terisi.
    Tidak hanya Rahmansyah yang protes.
    Muhammad Subandi, anggota Fraksi Gerindra, menyatakan setuju dengan teman-temannya yang menyoroti ketidakhadiran OPD.
    “Kalau OPD tidak hadir, kita tunda saja karena paripurna resmi. OPD wajib dan harus berada di sini. Kalau tidak hadir, ganti saja, masih banyak orang berkualitas,” ujar Subandi.
    Sidang kemudian diskor dan akan dilanjutkan dengan agenda pemandangan umum fraksi DPRD Sumut terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2024.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Langkat apresiasi Pansus DPRD bahas RPJMD 2025–2029

    Bupati Langkat apresiasi Pansus DPRD bahas RPJMD 2025–2029

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Bupati Langkat apresiasi Pansus DPRD bahas RPJMD 2025–2029
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 21:45 WIB

    Elshinta.com – Bupati Langkat, Sumatera Utara Syah Afandin, menerima audiensi panitia khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Langkat terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2025–2029. Pertemuan digelar di ruang kerja Bupati Langkat, Senin (14/7).

    Audiensi dipimpin Ketua Pansus, Sedarita Ginting didampingi Wakil Ketua Pansus Zuriah serta seluruh anggota Pansus DPRD Langkat. Turut hadir Sekretaris Daerah Amril, Sekretaris Dewan Basrah Pardomuan, Kepala Bappedalitbang Rina Wahyuni Marpaung, Kabag Hukum Alimat Tarigan, dan Kabag Umum Mahardika Sastra Nasution.

    Dalam pertemuan tersebut, Bupati Langkat Syah Afandin, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap kinerja DPRD yang telah berperan aktif dalam penyusunan RPJMD. Menurutnya, RPJMD menjadi pijakan penting untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Langkat lima tahun ke depan.

    “RPJMD ini harus benar-benar dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Dokumen ini akan menjadi dasar bagi seluruh program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Langkat,” tegas Bupati.

    Bupati Afandin juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi yang erat antara eksekutif dan legislatif agar setiap program yang direncanakan dapat berjalan efektif, efisien, serta menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

    Sementara itu, Ketua Pansus, Sedarita Ginting, menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan Ranperda RPJMD, untuk memperdalam materi dan menyatukan persepsi bersama pihak eksekutif. “Kami ingin memastikan RPJMD 2025–2029 benar-benar aspiratif, realistis, dan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan. Harapannya, dokumen ini bisa menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan Langkat,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Rabu (16/7). 

    Audiensi berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan. Baik DPRD maupun pemerintah daerah berkomitmen untuk terus berkoordinasi dan bekerja sama dalam menyempurnakan RPJMD, agar dapat mewujudkan pembangunan yang berdaya saing dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Langkat.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemkab Karawang Pastikan Penyaluran PIP ke Siswa Bebas dari Pungli

    Pemkab Karawang Pastikan Penyaluran PIP ke Siswa Bebas dari Pungli

    Liputan6.com, Purwakarta – Puluhan siswa sekolah dasar negeri (SDN) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah. Bantuan tersebut, disalurkan melalui aspirasi dari Wakil Ketua DPR RI Kang Saan Mustofa.

    Bantuan tersebut, disalurkan langsung kepada para siswa di sekolah tersebut oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Dian Fahrud Jaman yang dalam hal ini mewakili Wakil Ketua DPR RI Kang Saan Mustofa. Penyaluran yang salah satunya di (SDN) Mekarjati II itu, juga disaksikan oleh masing-masing orang tua siswa.

    “Kami tadi memanggil langsung siswa-siswi dan orang tuanya, dan memberikan langsung ke yang bersangkutan. Mudah-mudahan program ini bisa memberikan manfaat, apalagi di awal tahun ajaran baru seperti sekarang. Bantuan ini bisa meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka, seperti seragam dan perlengkapan lainnya,” ujar Dian Fahrud Jaman dalam keterangannya, belum lama ini.

    Dian menjelaskan, selain bantuan PIP pihaknya juga sekaligus menyalurkan bantuan lain berupa buku tulis, makanan, dan susu secara langsung kepada para penerima manfaat.

    “Ini bentuk perhatian kami agar anak-anak bisa lebih semangat dalam belajar. Kami lihat langsung kondisi siswa-siswinya sehat dan antusias, ini tentu menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan ke depannya,” kata dia.

    Menyikapi isu pungutan liar (pungli) dalam penyaluran PIP, Dian menegaskan bahwa pihaknya melakukan distribusi secara transparan dengan memanggil langsung siswa, orang tua, dan pihak sekolah.

    “Kami selalu panggil para orang tua, lalu kami cek satu per satu anak yang bersangkutan, dan sekolahnya juga kami undang. Ini untuk menghindari praktik pungli dalam penyaluran bantuan PIP,” tegas dia.

    Dian menambahkan bahwa penyaluran dilakukan lengkap dengan sertifikat yang memuat nomor virtual account dan jumlah bantuan yang diterima. Dengan begitu orang tua tahu persis besaran bantuannya, akunnya, dan ini akan memperkuat transparansi.

    Untuk diketahui, bantuan PIP ini disalurkan ke total 12 sekolah di wilayah Mekarjati, meliputi 4 SD, serta beberapa SMP dan SMA, dan dilakukan rutin setahun sekali.

     

  • Tak Mampu Bayar Kuliah, Ribuan Mahasiswa Unindra Terancam DO hingga Ijazah Ditahan

    Tak Mampu Bayar Kuliah, Ribuan Mahasiswa Unindra Terancam DO hingga Ijazah Ditahan

    Liputan6.com, Bandung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menerima audiensi dari Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) perihal permohonan bantuan untuk pendidikan rakyat miskin Jawa Barat, khususnya miskin ekstrem.

    Tercatat sebanyak 2.942 mahasiswa asal Jawa Barat terancam drop out (DO) karena tidak mampu membayar biaya kuliah. Sementara 2.889 mahasiswa lainnya ditahan ijazah.

    Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, M. Q. Iswara mengatakan kondisi pembiayaan mahasiswa di Unindra termasuk yang paling rendah di Indonesia, yakni Rp200.000 per bulan. Meski demikian, banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi pascapandemi sehingga tidak mampu membayar.

    “Permohonan solusi ke Pemdaprov Jabar, pihak Unindra berharap DPRD Jawa Barat dapat menyampaikan aspirasi ini ke Pemdaprov Jabar untuk bersama-sama mencari solusi pembiayaan,” ucapnya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis, 17 Juli 2025.

    Dengan demikian, para mahasiswa diharapkan dapat tetap menyelesaikan studi dan untuk para alumni, ijazah mereka dapat segera diberikan.

    Iswara mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki program Beasiswa Perguruan Tinggi untuk Mahasiswa Jenius. Beberapa syaratnya yakni mahasiswa harus berdomisili di Jawa Barat, memenuhi kriteria berprestasi, dan tidak mampu secara ekonomi. 

    Selain itu, perguruan tinggi juga harus memiliki MoU resmi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya. Sementara Unindra, kata Iswara, belum memiliki MoU tersebut.

    Maka dari itu, dia meminta pihak perguruan tinggi untuk segera mengurusnya. “Data mahasiswa yang diusulkan harus lengkap dan valid, termasuk by name, by address, dan fotokopi KTP,” ucap dia.

    Apabila proses MoU terlalu memakan waktu, maka DPRD Jawa Barat menyarankan opsi program Bapak Angkat bagi mahasiswa yang kesulitan membayar biaya kuliah. 

    Iswara menjelaskan, anggota DPRD dari Dapil terkait seperti Bogor, Depok, dan Bekasi dapat berperan aktif membantu sebagai Bapak Angkat, mengingat kebutuhan dana hanya sekitar Rp1,2 juta per semester per mahasiswa.

    “DPRD telah menyampaikan aspirasi ini ke pihak eksekutif (Pemerintah Provinsi Jabar). Solusi jangka panjang sedang dikaji, baik melalui jalur reguler (beasiswa hibah) maupun pendekatan sosial melalui kemitraan dengan para anggota dewan,” ucap dia.

    Sementara itu, anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Iwan Koswara mempertanyakan proses awal perkuliahan yang akhirnya menyebabkan para mahasiswa tidak dapat membayar biaya kuliah dan ijazah ditahan.

    Menurut dia, perekrutan mahasiswa harus jelas, khususnya bagi mahasiswa yang tidak mampu seperti apa.

    “Kalau masalah ini dikembalikan ke kita (Pemerintah Provinsi Jawa membayar biaya kuliah), kami sih tidak masalah kalau itu warga Jabar, dan ada anggarannya,” pungkasnya.

  • Legislator minta Pemprov DKI buat regulasi honor guru PAUD 

    Legislator minta Pemprov DKI buat regulasi honor guru PAUD 

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Dina Masyusin meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk membuat regulasi yang mengatur besaran honor guru jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di sekolah swasta karena honornya terlalu rendah.

    “Kami meminta pemerintah mengkaji ulang dan menghitung ulang terkait honor guru PAUD dan guru PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) di Jakarta,” ujar Dina dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, payung hukum perlu dikeluarkan untuk menjadi pedoman sekolah swasta dalam membayar hak para guru honorer.

    Selama ini, lanjut dia, pemilik yayasan cenderung memberi honor seikhlasnya kepada guru PAUD, padahal mereka merupakan ujung tombak dalam menelurkan bibit-bibit muda harapan bangsa di masa depan.

    “Saat ini honor yang diterima guru PAUD non formal sebesar Rp550 ribu per bulan. Kami berharap Pemerintah DKI Jakarta turut mengkaji ulang besaran honor dan ikut meningkatkannya,” ujarnya.

    Dia memandang, honor sebesar Rp550 ribu per bulan jauh dari cukup untuk menutupi kebutuhan hidup di Jakarta. Tidak dipungkiri, kebutuhan hidup di Jakarta cukup tinggi, karena itu upah minimum provinsi (UMP) di Jakarta menembus Rp5,3 juta lebih.

    “Melihat kebutuhan di Jakarta sangat banyak, mohon dibantu kebijakan dan perhatiannya untuk kesejahteraan para guru,” kata dia.

    Dia merasa tak elok apabila seorang guru yang merupakan warga Jakarta dan ikut berkontribusi, justru kesejahteraannya tidak diperhatikan.

    “Jadi ini sangat prihatin, karena yang diperhatikan itu hanya di negeri saja. Kenapa gaji atau honor guru swasta kurang diperhatikan,” ujarnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Batam Gelontorkan Rp27 Miliar, Dana Kesehatan bagi Warga yang Tak Terdaftar di BPJS

    Pemkot Batam Gelontorkan Rp27 Miliar, Dana Kesehatan bagi Warga yang Tak Terdaftar di BPJS

    Didi memaparkan bahwa cakupan UHC di Batam sudah mencapai 98 persen, namun yang terdata sebagai peserta aktif baru 77 persen.

    “Jadi selisih 3 persen ini yang kita intervensi dengan anggaran daerah, sekitar 30 ribuan jiwa,” jelas Didi.

    Tak hanya BPJS, program UHC ini juga mengakomodasi pemegang asuransi swasta seperti Manulife dan Prudential, selama mereka bersedia dirawat di kelas tiga.

    Dengan kebijakan ini, Pemko Batam menegaskan komitmennya dalam menjamin akses kesehatan yang inklusif dan menyeluruh bagi seluruh warganya. Masyarakat cukup menunjukkan KTP Batam, dan layanan kesehatan pun terbuka lebar.

    Sementra itu dari BPJS kota Batam Kepala Bagian Mutu dan Pasilitas kesehatan Yusrianto mengungkapkan dengan adanya program dari pemerintah daerah (Pemko) mengenai Jaminan Kesehatan Daerah mendukung penuh.

    “Jadi kalau itu kami mendukung , menarik banget dan cukup bagus kaitan meningkatkan penjaminan kesehatan masyarakat di Batam.” Ucap Yusrianto usai mengikuti rapat di Gedung DPRD Batam.

    Bahkan menurutnya program ini sangat bagus untuk layanan kesehatan di daerah mendampingi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di bawah naungan Pemerintah pusat.

  • Terima Laporan Pungli Perekrutan PPSU, DPRD DKI: Ini Zalim!

    Terima Laporan Pungli Perekrutan PPSU, DPRD DKI: Ini Zalim!

    JAKARTA – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis mengaku menerima aduan dari warga mengenai adanya pungli dalam proses perekruten petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) yang kini dibuka oleh Pemprov DKI.

    Hal ini diungkapkan dalam interupsinya saat rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 yang dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

    “Saya kemarin reses ada informasi, pada saat perekrutan PJLP atau PPSU kemarin, saya dapat informasi oknum-oknum di bawah melakukan pungli, Pak Wagub,” kata Ali di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 16 Juli.

    Oleh sebab itu, Ali mendesak jajaran Pemprov DKI terutama Inspektorat DKI Jakarta untuk segera menelusuri siapa oknum-oknum pelaku pungli perekrutan PPSU dan memberi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

    Sebab, keterlibatan oknum yang memeras warga demi mendapat pekerjaan sangat merugikan. Hal ini juga bertentangan dengan klaim Gubernur DKI Jakarta bahwa rekrutmen PPSU berjalan transparan.

    “Ini kita zalim, ini sama saja praktik pemerasan terhadap orang-orang miskin. Udah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli. Tolong Pak Wagub, beserta jajaran Pemprov, melalui Inspektorat, sidak ke lapangan, cek oknum-oknum ini. Karena ini merugikan masyarakat Jakarta,” tegasnya.

    Dihubungi terpisah, Ali mengungkap laporan pungli perekrutan PPSU yang ia terima berada di Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Hanya saja, Ali tak mendapat informasi siapa oknum pelaku pungli tersebut.

    “Saya tidak diberitahukan siapa namanya,” ucap Ali kepada wartawan.

    Pemprov DKI Jakarta telah membuka proses rekrutmen petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) secara serentak di berbagai kelurahan-kelurahan Jakarta. Proses perekrutan PPSU dilakukan oleh kelurahan masing-masing.

    Pendaftaran PPSU sudah dibuka sejak tanggal 23 Juni dan ditutup pada 26 Juni 2025. Surat lamaran dikirimkan ke kantor kelurahan masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam surat pengumuman rekrutmen.

    Setelahnya, dilakukan uji administrasi pada tanggal 27-30 Juni 2025, dilanjutkan dengan uji teknis pada 30 Juni-11 Juli 2025, dan pengumuman akhir siapa saja yang diterima sebagai PPSU pada 31 Juli 2025.

    Sebagai catatan, persyaratan teknis dan administrasi lainnya dapat dilihat dalam pengumuman resmi pembukaan lowongan PPSU yang dikeluarkan di tiap kelurahan. Berkas lamaran juga diserahkan secara langsung ke kantor kelurahan yang dituju.

  • DPRD Bali gali pengalaman Pemkot Mataram dalam kelola TPST

    DPRD Bali gali pengalaman Pemkot Mataram dalam kelola TPST

    Mataram (ANTARA) – Sekretariat DPRD Bali melakukan studi tiru dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).

    Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Bali I Kadek Putra Suantara di Mataram, Rabu, mengatakan pengelolaan sampah menggunakan TPST sendiri sebelumnya ada di Bali khususnya Denpasar, namun harus diakui keberhasilan Pemkot Mataram dalam mengelola produk hasil pengolahan.

    Berangkat dari sana, sekretariat dewan ingin melihat langkah positif apa yang dilakukan di TPST Sandubaya sehingga berhasil bertahan di tengah banyaknya tempat serupa di Indonesia yang akhirnya mangkrak.

    “Kami berkunjung ke sini untuk berbagi ilmu jadi dipetik hasil positif yang ada di Mataram kemudian nanti bisa jadi referensi bagi DPRD Bali dan pemprov sebagai bahan kajian dan menambah pengetahuan juga,” kata Kadek Putra.

    DPRD Bali lakukan studi tiru pengolahan sampah TPST Sandubaya Pemkot Mataram, Mataram, NTB, Rabu 16/7/2025. (ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari)

    Kadek Putra sendiri menyampaikan di Bali sebenarnya sudah diluncurkan beragam kebijakan pengelolaan sampah oleh Pemprov Bali dan DPRD Bali seperti Pergub Bali Nomor 95 Tahun 2018 dan Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019.

    Namun faktanya, kebijakan tersebut belum cukup jika tidak didukung masyarakat di hulu mulai dari memilah sampah rumah tangga masing-masing.

    “Jadi bagaimana agar masyarakat secara individu bisa mengelola sampah-sampahnya, sehingga tidak semuanya dibawa ke TPST, yang organik bisa diolah kembali dan bermanfaat,” ujarnya.

    Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram Vidi Partisan Yuris Gamanjaya merespons bahwa kondisi kurangnya kesadaran di hulu sejatinya masih juga ada di kotanya.

    Tetapi beruntung, TPST menjadi salah satu alternatif yang beberapa tahun terakhir perlahan membantu persoalan sampah.

    Vidi Partisan berbagi ilmu bahwa kesuksesan mereka konsisten mengolah 50 ton sampah dari 200 ton sampah di Kota Mataram setiap harinya berkat pengelolaan TPST Sandubaya yang dikelola sendiri oleh pemerintah kota.

    “Di Denpasar, TPST dikelola pihak ketiga tapi disini semua pemerintah, dalam artian kami yang merencanakan masa dikelola orang lain, jadi kalau ada masalah juga cepat ditangani karena itu aset pemerintah,” ujarnya.

    DLH Mataram juga melihat awalnya tantangan mereka pada produk yang harus dihasilkan oleh sampah, dimana jika Denpasar yang dihasilkan adalah RDF dan sulit menghasilkan karena hanya dapat dibeli oleh perusahaan semen di luar Bali.

    Tak ingin mempersulit diri, mereka akhirnya mengolah sampah tersebut menjadi pakan maggot dan batako yang dijual ke masyarakat Nusa Tenggara Barat yang didominasi peternak.

    “Disini TPST per hari 40-50 ton yang kami olah menjadi pakan maggot dan pupuk organik 24,6 ton dan sisanya untuk batako dan residu, menghasilkan maggot per hari bisa 100 kg dijual Rp6.000/kg,” ujarnya.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.