Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Plafon SDN 5 Ngembalrejo Kudus Ambruk, Anggaran Perbaikan Nyangkut di DPRD Regional 18 Juli 2025

    Plafon SDN 5 Ngembalrejo Kudus Ambruk, Anggaran Perbaikan Nyangkut di DPRD

    Regional

    18 Juli 2025

  • 6 Didenda Rp 25 Juta Usai Tampar Murid, Guru Madrasah di Demak Sempat Akan Jual Motor dan Mengutang Regional

    6 Didenda Rp 25 Juta Usai Tampar Murid, Guru Madrasah di Demak Sempat Akan Jual Motor dan Mengutang Regional

    Didenda Rp 25 Juta Usai Tampar Murid, Guru Madrasah di Demak Sempat Akan Jual Motor dan Mengutang
    Tim Redaksi
    DEMAK, KOMPAS.com
    – Ahmad Zuhdi (63), guru Madrasah Diniyah (Madin) Roudhotul Mutaalimin di Desa Jatirejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, dikenakan denda sebesar Rp 25 juta setelah diduga menampar salah satu muridnya.
    Kejadian ini menjadi viral di
    media sosial
    , memicu berbagai reaksi dari warganet, termasuk seruan untuk melakukan penggalangan dana.
    Zuhdi mengonfirmasi bahwa ia diminta untuk membayar uang damai sebesar Rp 25 juta oleh pihak wali murid, tetapi setelah dinegosiasikan, jumlah tersebut berkurang menjadi Rp 12,5 juta.
    Namun, nominal uang damai ini tidak tercantum dalam kesepakatan damai yang tertulis.
    Untuk memenuhi denda tersebut, Zuhdi sempat berencana menjual motornya sebelum akhirnya mendapatkan bantuan dari teman-temannya, meskipun ia terpaksa berutang.
    “Aslinya mintanya Rp 25 juta, saya nego, akhirnya Rp 12,5 juta. Saya teman banyak ada satu juta, itu utang,” ujar Zuhdi dalam konferensi pers di Mushola Desa Jatirejo, Jumat (18/7/2025) sore.
    Zuhdi mengungkapkan keberatan dan kesedihannya terkait denda tersebut, mengingat pendapatannya dari mengajar di Madin selama puluhan tahun hanya sebesar Rp 450.000 dalam empat bulan.
    “Gajinya empat bulan sekali itu Rp 450.000, ada masalah pasti sedih. Tapi bagaimana lagi,” tambahnya.
    Zuhdi mengakui perbuatannya yang terjadi pada Rabu, 30 April 2025, saat ia mengajar di kelas 5.
    Ia menjelaskan, saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, ada murid dari kelas lain yang bermain lempar-lemparan dan mengenai peci yang ia kenakan.
    “Awalnya saya mengajar, tiba-tiba dihantam sandal begitu,” ujarnya.
    Setelah mendapati lemparan tersebut, ia menghampiri para murid yang membuat keributan dan menanyakan siapa yang melempar sandal kepadanya.
    Karena tidak ada yang mengaku, Zuhdi sempat menggertak semua anak untuk dibawa ke kantor, hingga akhirnya seorang murid menunjuk murid berinisial D sebagai pelakunya.
    Dalam pengakuannya, Zuhdi menjelaskan bahwa ia menampar anak berinisial D dengan niat mendidik, bukan untuk melukai.
    “Nampar saya itu nampar mendidik, 30 tahun itu tidak pernah ada yang luka sama sekali,” katanya.
    Zuhdi mengaku tidak menyangka akan dikenakan denda sebesar itu, padahal kejadian tersebut sudah berlangsung tiga bulan yang lalu.
    Kejadian ini menarik perhatian publik, termasuk Ketua DPRD Demak, Zayinul Fata, yang mengunjungi lokasi dan memberikan bantuan kepada Zuhdi untuk mengganti uang denda.
    Zayinul menyatakan bahwa insiden ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar tidak terulang di masa depan.
    “Ini menjadi pembelajaran bersama, jangan ada lagi kriminalisasi terhadap guru kita, kiai kita. Persoalan yang terjadi di Madrasah dan Ma’had terkadang adalah masalah yang sewajarnya antara guru dan murid, tetapi ini dibesar-besarkan hingga ada ancaman denda,” ujar Zayinul.
    Ia juga mengajak masyarakat untuk kembali mencintai ulama, menekankan bahwa Zuhdi telah mengabdi selama 30 tahun untuk mengajar dengan ikhlas meskipun tanpa imbalan yang setimpal. “Mari kita kembali kepada asas kecintaan kita kepada ulama-ulama, para kiai kita. Siapa lagi yang mendidik anak-anak kita kalau bukan beliau-beliau ini,” tutup Zayinul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RPJMD Sumut 2025-2029, Wagub Sumut Surya Sampaikan 9 Target Sasaran

    RPJMD Sumut 2025-2029, Wagub Sumut Surya Sampaikan 9 Target Sasaran

    Medan, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) telah menetapkan sembilan target sasaran utama, yang sekaligus menjadi indikator makro pembangunan dari tahun 2025-2029. Di antaranya pertumbuhan ekonomi dari 5,03% menjadi 7,6%, PDRB perkapita dari Rp 73,57 juta menjadi Rp 115,3 juta, kontribusi PDRB provinsi 5,21% menjadi 5,30%, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5,60% menjadi 5,20% sampai 4,74%.

    Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatra Utara Surya, pada Rapat Paripurna DPRD Sumut, tentang penyampaian Nota Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumut tahun 2025-2029, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (17/7/2025).

    “Kemudian penurunan kemiskinan dari 7,19% menjadi 2,82%. Peningkatan indeks modal manusia dari 0,53 poin menjadi 0,57 poin. Penurunan indeks gini dari 0,306 poin menjadi 0,287 poin sampai dengan 0,291 poin. Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dari 73,96 poin menjadi 77,87 poin dan Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dari sebesar 1% menjadi 16,88%,” ujar Wagub Sumut Surya.

    Menurutnya, dalam rangka mendukung arah pembangunan nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2025–2029, Pemprov Sumut menetapkan strategi pengembangan wilayah yang berfokus pada lima kawasan prioritas, yaitu kawasan pertumbuhan, kawasan komoditas unggulan, kawasan swasembada pangan, air dan energi, kawasan afirmasi, serta kawasan konservasi atau rawan bencana.

    “Sejalan dengan komitmen tersebut, Pemprov Sumut mengusung visi pembangunan jangka menengah, yaitu Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumut Unggul, Maju, dan Berkelanjutan, yang dijabarkan dalam lima misi utama sebagai pilar pembangunan daerah kelima pilar tersebut,” katanya.

    Hal itu meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, menjaga stabilitas makro ekonomi daerah, peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, pembangunan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan, serta penguatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat.

    “Dari sinilah kita arahkan prioritas pembangunan kepada empat fokus utama, yaitu pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur, ditambah satu intervensi kawasan yang mencakup sektor afirmasi, pariwisata, ekonomi, industri, dan potensi unggulan daerah lainnya,” ujarnya.

  • Warga Tak Kunjung Pindah ke Rusun Kampung Bayam, Pramono Diminta Evaluasi Tim Megapolitan 18 Juli 2025

    Warga Tak Kunjung Pindah ke Rusun Kampung Bayam, Pramono Diminta Evaluasi Tim Megapolitan 18 Juli 2025

    Warga Tak Kunjung Pindah ke Rusun Kampung Bayam, Pramono Diminta Evaluasi Tim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kuasa Hukum eks warga
    Kampung Susun Bayam
    (KSB) meminta agar Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    meninjau ulang timnya yang menangani perkara Rumah Susun (Rusun) Kampung Bayam.
    Pasalnya, hingga kini warga belum bisa kembali menempati rusun kendati Pramono menjanjikan polemik tersebut tuntas usai Lebaran 2025. 
    “Agar meninjau ulang bawahannya yang tidak kompeten dan tidak memiliki pola komunikasi yang baik, sehingga menciptakan rasa curiga warga,” ucap kuasa hukum eks warga KSB Akied Mubarak saat diwawancarai
    Kompas.com
    , Kamis (17/7/2025).
    Akied juga meminta Pramono bisa bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang justru menambah masalah baru dan memperkeruh polemik KSB.
    Akied juga menuntut agar eks warga KSB segera dipindahkan ke Rusun Kampung Bayam yang terletak di samping Jakarta International Stadium (JIS). 
    “Molornya perpindahan warga dengan penuh ketidakpastian ini menurut saya bukti lemahnya pemerintahan Pramono,” tutur Akied.
    Dia menyayangkan proses perpindahan warga yang terus molor dari waktu yang semula dijanjikan.
    “Mulai dari terburu-burunya dalam membuat MoU sehingga cacat dan lama dalam menindaklanjuti revisi, lamanya legalitas hunian, legalitas kontrak kerja yg padahal pada 23 April dihadapan Ibu Ima selaku Wakil Ketua DPRD Jakpro mengatakan ke semuanya tinggal hanya sebatas titik koma namun sampai sekarang tidak ada kejelasannya,” tegas Akied.
    Untuk diketahui, polemik Kampung Susun Bayam bermula dari penggusuran warga rusun untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pada 2019. Wilayah tersebut diklaim secara historis merupakan milik pemerintah provinsi Jakarta.
    Anies Baswedan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Jakarta bersama PT JakPro berjanji akan membangunkan rumah susun di samping JIS untuk
    warga Kampung Susun Bayam
    .
    Namun, usai JIS dan rumah susun itu selesai dibangun, PT JakPro justru tidak menepati janjinya.
    Oleh sebab itu, warga merasa tidak terima karena JakPro telah berjanji memberikan izin eks warga KSB tinggal di rumah susun tersebut usai pembangunan JIS rampung.
    Hal ini menyebabkan bentrok kedua belah pihak hingga memerlukan mediasi antara warga dengan Pemprov DKI Jakarta yang difasilitasi Komnas HAM.
    Hasil dari mediasi menyatakan, eks warga KSB sepakat berdamai dan bersedia menunggu keputusan JakPro selanjutnya terkait rencana pembangunan rumah susun baru di Jalan Yos Sudarso.
    Sambil menunggu proses pembangunan rusun itu, eks warga KSB akan tinggal di hunian sementara yang berada di Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara.
    Warga juga meminta agar diberikan kehidupan yang layak selama harus tinggal di huntara.
    Di tengah polemik yang belum terselesaikan, Pramono Anung yang saat itu mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta berjanji akan menyelesaikan permasalahan antara JakPro dan eks warga Kampung Bayam.
    Ia pun berjanji akan kembali mengizinkan eks warga Kampung Bayam menempati rusun samping JIS jika terpilih menjadi gubenur.
    Janji itu pun ditepati oleh Pramono usai resmi menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Secara simbolis Pramono dan wakilnya Rano Karno menyerahkan kunci rusun kepada eks warga Kampung Bayam, Kamis (13/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Maju Lagi di Golkar Jakarta, Zaki Iskandar Bidik Lonjakan 15 Kursi DPRD Megapolitan 18 Juli 2025

    Maju Lagi di Golkar Jakarta, Zaki Iskandar Bidik Lonjakan 15 Kursi DPRD Megapolitan 18 Juli 2025

    Maju Lagi di Golkar Jakarta, Zaki Iskandar Bidik Lonjakan 15 Kursi DPRD
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Ahmed
    Zaki Iskandar
    menyatakan siap kembali maju dalam bursa Ketua Golkar Jakarta untuk periode 2025–2030.
    Zaki akan mendaftarkan diri pada Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar DKI yang akan digelar 23–24 Juli 2025 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.
    “InsyaAllah saya akan mendaftar dan maju lagi menjadi
    Ketua DPD Golkar
    Jakarta,” kata Zaki dikutip
    Wartakotalive.com
    , Jumat (18/7/2025).
    Zaki menyebut, keputusan untuk kembali maju didasarkan pada peluang besar Golkar Jakarta dalam Pemilu mendatang.
    Pada Pileg 2024, jumlah kursi Golkar di DPRD Jakarta naik dari enam menjadi 10 kursi.
    Targetnya kini lebih tinggi, minimal 15 kursi DPRD Jakarta dan tiga kursi DPR RI pada Pemilu mendatang.
    “Untuk target, minimal 15 kursi di DPRD dan tiga di DPR RI pada Pileg yang akan datang,” kata Zaki.
    Musda pada tahun ini disebut akan dihadiri tokoh penting Golkar seperti Ketua Umum Bahlil Lahadalia dan pengurus pusat, serta mitra politik seperti Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Forkopimda.
    “Musda ini bagian dari konsolidasi partai lima tahunan,” jelasnya.
    Sementara itu, Ketua Penyelenggara Musda Basri Baco menjelaskan pendaftaran calon ketua dibuka pada 19–20 Juli 2025.
    Ada 12 suara dalam Musda ini, dengan syarat calon harus mengantongi minimal 30 persen dukungan atau empat suara.
    “Bakal calon tanpa dukungan tetap bisa mendaftar, tapi tetap diverifikasi oleh Steering Committee,” kata Baco.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ternyata Ada Juga yang Siap Ambil Tanggung Jawab Sosial

    Ternyata Ada Juga yang Siap Ambil Tanggung Jawab Sosial

    JAKARTA – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengapresiasi sosok Sahdan Arya Maulana, pemuda 19 tahun yang menjadi ketua RT Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

    Menurut Mujiyono gebrakan menggunakan dana operasional RT dan iuran warga untuk memperbaiki jalan yang dilakukan oleh Sahdan bisa menjadi inspirasi bagi anak muda lainnya, terutama generasi Z.

    “Ini adalah bukti nyata bahwa generasi muda, khususnya Gen Z, yang sering disebut generasi strawberry yang manja, ternyata ada juga yang siap mengambil tanggung jawab sosial dan kepemimpinan di lingkungan mereka,” kata Mujiyono kepada wartawan, Kamis, 17 Juli.

    Dari hal ini, Mujiyono mendorong lahirnya lebih banyak pemimpin muda di tingkat RT/RW. Pemprov DKI diminta memberikan ruang pembinaan dan pelatihan kepada kaum muda.

    “Perlu pendampingan agar para pemuda seperti Sahdan tidak hanya diberi kesempatan, tetapi juga dukungan untuk menjalankan tugasnya secara maksimal,” tutur dia.

    Lebih lanjut, Mujiyono memandang kehadiran Gen Z dalam struktur pemerintahan lokal akan memperkaya perspektif, mempercepat inovasi, dan memperkuat keterlibatan warga dalam pembangunan kota.

    “Menurut saya, hal ini sejalan dengan semangat otonomi, partisipasi, dan regenerasi kepemimpinan yang selama ini juga menjadi perhatian kami sebagai wakil rakyat Jakarta,” pungkasnya.

    Menyandang status generasi Z, Sahdan yang berhasil terpilih secara demokratis sebagai Ketua RT 07 RW 08, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

    “Alhamdulillah saya menang dengan 126 suara, sedangkan lawan saya memperoleh 17 suara,” ungkapnya saat di wawancarai pada senin, 14 Juli 2025.

    Saat pertama kali menjabat, Sahdan bersama tim mendapat beragam respons dari masyarakat sekitar. Banyak yang memberikan dukungan dan ada juga beberapa yang meragukan kepemimpinan era Gen Z.

    “Ada yang bilang Gen Z itu males gerak, gak bisa kerja, atau gak bakal ada pembangunan,” katanya, sambil tersenyum.

    Dalam waktu kepemimpinannya yang baru berjalan dua bulan ini, kerja Sahdan yang menjadi sorotan adalah pengecoran jalan. Pengecoran jalan yang sempat viral ini, tidak menggunakan dana pemerintah melainkan menggunakan iuran dari warga setempat.

  • Tak Usah Dikabari Jika Meninggal

    Tak Usah Dikabari Jika Meninggal

    GELORA.CO –  Sebuah video menyayat hati kembali viral di media sosial. Akun TikTok @ariefcamra, pemilik Griya Lansia, Malang memperlihatkan empat orang anak kandung yang secara resmi menyerahkan sang ibu secara total ke panti jompo tersebut.

    Bahkan, mereka setuju dengan peraturan jika ibu mereka tak bisa dikunjungi dan tak boleh dikabari jika meninggal dunia. Sebab, Griya Lansia memang diperuntukkan untuk mengurus lansia terlantar sebatang kara.

    “Jika ibunya meninggal dunia, mereka tidak perlu dikabari,” bunyi keterangan yang menempel dalam video viral itu, yang direkam pada Selasa, 15 Juli 2025, di Jalan Perlis Gang 6, Surabaya.

    Dalam video berdurasi beberapa menit itu, Arief Camra menjelaskan bahwa keempat anak Siti Fatimah, Faisal, Lukman, Wardah, dan Robet, anak bungsu yang disebut tengah terlibat kasus kepolisian menyatakan tak sanggup merawat ibunya karena alasan ekonomi dan lokasi.

    “Sampeyan kan empat bersaudara, masa tidak ada yang bisa merawat ibunya?” tanya Arief Camra dalam video.

    Si anak pun menjawab dengan wajah datar, jika dirinya dan saudara-saudaranya yang lain siap untuk menyerahkan sang ibu ke panti jompo tersebut. 

    Setelah mengurus dokumen yang diperlukan, dalam unggahan tersebut, Arief Camra langsung membopong lansia yang diketahui bernama Siti Fatimah itu ke dalam mobil. Mereka pun melalui perjalanan dari Surabaya ke Malang.

    Kisah Pilu Penyerahan Tanpa Penyesalan

    Bu Fatimah sendiri tampak pasrah, namun dalam salah satu momen paling menyayat hati, kamera menangkap ekspresinya yang terus menatap ke arah anaknya saat digendong keluar rumah. 

    Baca Juga: Viral Massa Protes saat Paripurna DPRD Sumut, Suarakan Keadilan untuk Buruh Korban PHK

    Tatapan dalam itu menjadi simbol kesedihan yang tak bisa diungkapkan kata. Setibanya di Griya Lansia, Siti Fatimah langsung dirawat oleh tim perawat berpengalaman.

    Ia dipotong rambut dan kukjnya, dimandikan, diberi pakaian bersih, hingga mengikuti kegiatan rutin bersama penghuni lain, termasuk shalat berjamaah di pagi hari.

    “Kami merawat beliau sepenuh hati. Layanan kami gratis 100%, dari perawatan harian hingga pemakaman nanti. Tapi memang kami butuh komitmen jelas dari keluarga bahwa ini penyerahan total,” ujar Arief Camra.

    Komentar Netizen: “Ibumu Merawatmu untuk Hidup, Kamu Menunggunya Mati”

    Aksi empat anak yang ‘menyerahkan’ ibu mereka ini menuai amarah publik. Komentar netizen ramai membanjiri unggahan tersebut. Banyak yang menyayangkan keputusan anak-anak yang dianggap tega dan tidak berbakti.

    “Begitu tanda tangan penyerahan orang tuanya, rezeki anaknya akan ditutup,” kata @suw****.

    “Pas digendong seiring langkah Pak Arief, ibunya terus menengok ke anaknya. Entah apa yang ada di pikiran ibu itu. Sakit hati banget ya, Bu. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak yang soleh. Amin,” ujar @ali****.

    “Ibumu merawatmu agar kamu hidup… tapi kamu merawat ibumu sambil menunggu kematiannya,” tambah @mwe****.

    “Dia sanggup membesarkan empat anaknya, tapi keempat anak tak sanggup menjaga satu ibunya,” tulis @HM****.

    Kisah Siti Fatimah hanyalah satu dari banyak kasus yang mulai marak, dimana orang tua lanjut usia dianggap beban oleh anak-anaknya sendiri. 

  • Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Dimulai, Anggaran Rp90 Miliar Disiapkan

    Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Dimulai, Anggaran Rp90 Miliar Disiapkan

    JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp90 miliar untuk program sekolah swasta gratis di 40 sekolah yang sudah ditunjuk.

    Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim menjelaskan anggaran tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang ada.

    “Sisanya menunggu APBD Perubahan yang akan diketok di DPRD akhir bulan ini,” kata Chico saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis 17 Juli.

    Terkait Peraturan Gubernur (Pergub) soal sekolah swasta gratis, Chico mengatakan paling lambat akan disahkan dalam dua bulan ke depan.

    “Paling lama kurang lebihnya 2 bulan. Proses penyusunan produk hukumnya masih terus berjalan di dinas bersama biro hukum,” kata Chico.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan Perubahan APBD dalam Rapat Paripurna bersama DPRD DKI Jakarta pada Rabu (16/7).

    Dalam pidatonya di rapat tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan bahwa Total Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,86 triliun, naik sebesar 0,57 persen dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,34 triliun.

    Sementara itu, program sekolah swasta gratis di Jakarta sudah dimulai bertepatan dengan tahun ajaran baru, meski Pergub mengenai hal tersebut belum disahkan.

    Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Taga Radja Gah menjelaskan hal ini dilakukan dengan tujuan agar setiap anak bisa mulai bersekolah. Taga juga menjelaskan keputusan ini dibuat setelah berdiskusi dengan pihak sekolah swasta yang ditunjuk.

    “Kalau nunggu Pergub dulu kan nggak sekolah, nanti kasihan. Makanya kami kemarin musyawarah sama sekolah swasta. Pergubnya belum ada, tapi InshaAllah kami akan proses terus,” kata Taga.

    Setelah berdiskusi dengan 40 sekolah swasta yang ikut dalam program sekolah gratis, Taga mengatakan seluruhnya setuju dengan keputusan tersebut meski belum ada Pergub.

    “Untuk pembayaran memang menunggu Pergub, dan mereka paham. Inilah kolaborasi antara masyarakat dengan Pemda. Sebenarnya kan ini untuk membantu wilayah-wilayah yang tidak ada sekolah negerinya,” kata Taga.

  • Wagub Sumut Surya sampaikan sembilan target sasaran hingga 2029

    Wagub Sumut Surya sampaikan sembilan target sasaran hingga 2029

    “Pertumbuhan ekonomi dari 5,03 persen menjadi 7,6 persen,”

    Medan (ANTARA) – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menyampaikan sembilan target sasaran utama dan sekaligus menjadi indikator makro pembangunan dimulai tahun ini hingga 2029.

    “Pertumbuhan ekonomi dari 5,03 persen menjadi 7,6 persen,” ucap Surya ketika menyampaikan nota jawaban gubernur Sumut atas ranperda rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumut 2025 – 2029 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Sumut, Kamis.

    Kemudian, lanjut dia, produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita dari Rp73,57 juta menjadi Rp115,3 juta, dan kontribusi PDRB provinsi dari 5,21 persen menjadi 5,30 persen.

    Lalu, penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5,60 persen menjadi 5,2 persen sampai 4,74 persen, dan penurunan kemiskinan dari 7,19 persen menjadi 2,82 persen.

    Peningkatan indeks modal manusia dari 0,53 poin menjadi 0,57 poin, penurunan indeks gini dari 0,306 poin menjadi 0,287 poin sampai 0,291 poin.

    “Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dari 73,96 poin menjadi 77,87 poin, dan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dari satu persen menjadi 16,88 persen,” ujar Surya.

    Wagub menegaskan, mendukung arah pembangunan nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2025–2029.

    Pemprov Sumut telah menetapkan strategi pengembangan wilayah berfokus kepada lima kawasan prioritas, yaitu kawasan pertumbuhan.

    Kemudian, kawasan komoditas unggulan, kawasan swasembada pangan, air dan energi, kawasan afirmasi, serta kawasan konservasi atau rawan bencana.

    “Sejalan dengan komitmen itu, Pemprov Sumut mengusung visi pembangunan jangka menengah. Yaitu Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumut Unggul, Maju, dan Berkelanjutan dijabarkan lima misi utama sebagai pilar pembangunan daerah,” jelas Surya.

    Adapun kelima pilar pembangunan daerah itu, yakni pertama peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kedua menjaga stabilitas makro ekonomi daerah.

    Ketiga peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, keempat pembangunan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan, serta kelima penguatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat.

    “Dari sinilah kita arahkan prioritas pembangunan kepada empat fokus utama, yaitu pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur,” paparnya.

    Arah prioritas ini ditambah satu intervensi kawasan yang mencakup sektor afirmasi, pariwisata, ekonomi, industri, dan potensi unggulan daerah lainnya,” kata Surya.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rencanakan IPO, PAM Jaya sudah banyak dilirik investor

    Rencanakan IPO, PAM Jaya sudah banyak dilirik investor

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengungkapkan adanya minat investor terhadap rencana penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

    Bahkan Arief mengaku, sejumlah investor besar sudah mulai menghubunginya. Meski saat ini perusahaan belum memasuki proses pendaftaran IPO, sinyal dari pasar sudah mulai terasa.

    “Alhamdulillahnya, walaupun kita belum melakukan apapun yang prosesnya pendaftaran, tapi di ‘market’ sudah mulai suaranya gemericik. Bahkan agak mulai menebal. Menanyakan kapan memang mulai akan diluncurkan,” kata Arief.

    Arief di Gedung Corporate Learning Center PAM Jaya, Jakarta Timur, Kamis, menegaskan bahwa IPO PAM Jaya ditargetkan terlaksana pada 2027 sesuai dengan arahan Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo.

    Untuk itu, persiapan pun terus dilakukan, termasuk perubahan status hukum dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) yang saat ini tengah diproses di DPRD Jakarta.

    “Bismillah, kita sedang menyiapkan dan saat ini kita sedang proses di DPRD, di legislatif, proses dari Perumda menjadi Perseroda. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan,” kata Arief.

    Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebutkan banyak pihak tertarik menjalin kerja sama dengan PAM Jaya. Jumlah pelanggan PAM Jaya saat ini mencapai lebih dari 2,5 juta sehingga menjadi “captive market” yang baik.

    Dia juga menyampaikan bahwa PAM Jaya sudah bisa bersiap untuk penawaran umum perdana (IPO) meski cakupan layanan belum sepenuhnya 100 persen.

    “Maka Jakarta ini kalau betul-betul di tahun 2029, kita bisa 100 persen Pak Arief (Dirut PAM Jaya Arief Nasrudin). Tapi ‘go public’-nya IPO-nya jangan nunggu 100 persen. 85 persen menurut saya sudah cukup untuk IPO,” ujarnya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.