Kementrian Lembaga: DPRD

  • Kanwil Kemenag DKI Upayakan Madrasah Swasta dan Negeri di Jakarta Bebas Biaya

    Kanwil Kemenag DKI Upayakan Madrasah Swasta dan Negeri di Jakarta Bebas Biaya

    JAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta mengupayakan madrasah swasta dan negeri di Jakarta juga bisa bebas biaya seperti halnya sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikasmen).

    Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) DKI Jakarta, Adib, mengutip ANTARA, Minggu, 20 Juli 2025, mengatakan bila dukungan ini salah satunya mengingat jumlah madrasah swasta yang lebih banyak dibandingkan negeri.

    “Kami sangat mendukung agar masyarakat dapat menikmati pendidikan gratis di madrasah, termasuk madrasah swasta yang jumlahnya jauh lebih banyak dari madrasah negeri,” kata dia.

    Merujuk data pada November 2024, jumlah madrasah di Jakarta mencapai 1.819 yang terdiri dari madrasah negeri dan swasta.

    Dari jumlah itu, Raudhatul Athfal (RA) sebanyak 990, Madrasah Ibtidaiyah (MI) 475, Madrasah Tsanawiyah (MTs) 254 dan Madrasah Aliyah mencapai (MA) 100.

    Dari total tersebut, yang berstatus negeri (dikelola langsung oleh Kementerian Agama) berjumlah 86 lembaga, yakni MIN (20), MTsN (42) dan MAN (24). Sedangkan sisanya dikelola swasta sebanyak 1.733 lembaga.

    Adib menyampaikan, usulan pemenuhan biaya pendidikan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya tenaga pendidik dan kependidikan dan biaya operasional dan pemeliharaan gedung dan fasilitas.

    Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta, Muhammad Subki mengatakan, madrasah juga seharusnya bisa gratis karena siswa di lembaga itu merupakan warga Jakarta.

    Menurut dia, untuk mewujudkan madrasah gratis, perlu sinkronisasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan.

    Subki mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seharusnya tidak hanya fokus menggratiskan tingkat SD, SMP, SMA dan SMK. Namun, perlu juga memprioritaskan pada sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah.

    Ini karena semua yang terkait tentang pendidikan harus diperhatikan. Dengan begitu, tidak terjadi ketimpangan dan menimbulkan kecemburuan antarlembaga pendidikan.

  • Siap-siap, Madrasah Swasta dan Negeri di Jakarta Bakal Gratis – Page 3

    Siap-siap, Madrasah Swasta dan Negeri di Jakarta Bakal Gratis – Page 3

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melaksanakan tahap pertama sekolah swasta gratis pada Senin, 14 Juli 2025. Ada 40 sekolah swasta dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB yang dipilih untuk mengikuti program ini.

    Sekolah-sekolah tersebut telah memenuhi syarat legalitas, akreditasi, dan komitmen transparansi keuangan serta ditetapkan sebagai pilot project sekolah gratis tahun ajaran 2025/2026.

    Adapun program sekolah swasta gratis menyasar siswa dari keluarga kurang mampu, khususnya penerima bantuan sosial, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

    Meski begitu, aturan teknis berupa peraturan gubernur (pergub) terkait kebijakan sekolah swasta gratis di Jakarta saat ini belum rampung. Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan pergub masih digodok dan saat ini dalam tahap harmonisasi Biro Hukum.

    “Pergubnya sedang disusun. Memang kita telah melaksanakan program sekolah gratis di 40 sekolah swasta. Ini harus punya payung hukum supaya kita paham dari mana harus memulainya. Sekarang lagi tahap harmonisasi dengan DPRD, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Dalam Negeri,” kata Rano Karno dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (16/7/2025).

    Dari sisi anggaran penyelenggaraan sekolah swasta gratis juga sedang disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.

    Menurut Rano, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta terus melakukan monitoring terhadap uji coba sekolah swasta gratis, yakni dengan melakukan review terkait jumlah kehadiran siswa, sarana dan prasarana sekolah, serta kesiapan guru dan tenaga kependidikan.

    Tidak hanya itu, evaluasi terhadap kesiapan sekolah juga dilanjutkan. Hal ini guna memastikan semua aspek siap, termasuk meningkatkan keterlibatan orang tua dalam proses belajar mengajar dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa dan industri.

    Adapun program sekolah swasta gratis diberikan kepada seluruh siswa yang bersekolah di lokasi yang telah ditetapkan. Sehingga, program ini bukan hanya bagi siswa baru kelas awal, tapi juga untuk siswa lanjutannya, yaitu kelas 2, 3, 4, 5, 6 SD, 8 dan 9 SMP, serta 11 dan 12 SMA/SMK).

    “Memang kita akan, istilahnya uji coba ya, uji coba di 40 sekolah swasta,” ucap Rano.

  • Madrasah swasta dan negeri di Jakarta diupayakan bebas biaya

    Madrasah swasta dan negeri di Jakarta diupayakan bebas biaya

    Arsip Foto – Siswa mengikuti pelajaran di SDN Grogol Selatan 08, Jakarta, Rabu (28/5/2025). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin

    Madrasah swasta dan negeri di Jakarta diupayakan bebas biaya
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 20 Juli 2025 – 08:21 WIB

    Elshinta.com – Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta mengupayakan madrasah swasta dan negeri di Jakarta juga bisa bebas biaya seperti halnya sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikasmen). Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) DKI Jakarta, Adib saat dihubungi di Jakarta, Ahad mengatakan, dukungan ini salah satunya mengingat jumlah madrasah swasta yang lebih banyak dibandingkan negeri.

    “Kami sangat mendukung agar masyarakat dapat menikmati pendidikan gratis di madrasah, termasuk madrasah swasta yang jumlahnya jauh lebih banyak dari madrasah negeri,” kata dia.

    Merujuk data pada November 2024, jumlah madrasah di Jakarta mencapai 1.819 yang terdiri dari madrasah negeri dan swasta. Dari jumlah itu, Raudhatul Athfal (RA) sebanyak 990, Madrasah Ibtidaiyah (MI) 475, Madrasah Tsanawiyah (MTs) 254 dan Madrasah Aliyah mencapai (MA) 100.

    Dari total tersebut, yang berstatus negeri (dikelola langsung oleh Kementerian Agama) berjumlah 86 lembaga, yakni MIN (20), MTsN (42) dan MAN (24). Sedangkan sisanya dikelola swasta sebanyak 1.733 lembaga. Adib menyampaikan, adapun usulan pemenuhan biaya pendidikan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya tenaga pendidik dan kependidikan dan biaya operasional dan pemeliharaan gedung dan fasilitas.

    Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta, Muhammad Subki mengatakan, madrasah juga seharusnya bisa gratis karena siswa di lembaga itu merupakan warga Jakarta. Menurut dia, untuk mewujudkan madrasah gratis, perlu sinkronisasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan.

    Subki mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seharusnya tidak hanya fokus menggratiskan tingkat SD, SMP, SMA dan SMK. Namun, perlu juga memprioritaskan pada sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Ini karena semua yang terkait tentang pendidikan harus diperhatikan. Dengan begitu, tidak terjadi ketimpangan dan menimbulkan kecemburuan antarlembaga pendidikan.

    Sumber : Antara

  • Dedi Mulyadi Siap Diperiksa Terkait Pesta Rakyat Garut, Dukung Upaya Penyelidikan – Page 3

    Dedi Mulyadi Siap Diperiksa Terkait Pesta Rakyat Garut, Dukung Upaya Penyelidikan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut dirinya siap dan tidak mempermasalahkan diperiksa pihak kepolisian terkait dengan pesta rakyat yang berakhir tragis di Alun-alun Garut, Jumat (18/7).

    “Enggak ada masalah. Kan semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Mau anak saya, mau diri saya sendiri kan kalau dipanggil harus datang dan memberikan keterangan secara benar. Saya enggak ada masalah,” kata Dedi di Gedung DPRD Jabar, di Bandung, Sabtu (19/7) seperti dilansir Antara.

    Hal ini, kata Dedi, guna mendukung upaya penyelidikan oleh Polda Jabar yang menyatakan akan melakukan penyelidikan soal kejadian yang merenggut tiga korban jiwa tersebut.

    Dedi mengungkapkan dirinya merupakan pribadi yang ingin selalu terbuka, termasuk pada setiap problem yang terjadi dan menjadi peristiwa hukum.

    “Saya dengan lapang dada dan dengan tangan terbuka bahkan mendukung upaya investigatif atau upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar. (Mohon) lakukan secara transparan agar publik mendapat penjelasan yang objektif,” ucapnya.

     

  • Polisi Panggil King Abdi Gara-Gara Konten Promosi Toko Alkohol di Malang

    Polisi Panggil King Abdi Gara-Gara Konten Promosi Toko Alkohol di Malang

    Sejumlah tokoh agama dan politisi DPRD Kota Malang ramai-ramai mengkritik Pemkot Malang yang dinilai tak tegas. Setelah dicek, toko itu tak punya izin usaha penjualan minuman beralkohol. Toko itu kini telah ditutup oleh pihak berwajib.

    DPRD Kota Malang juga mendorong agar Pemkot mengwcwk perizinan toko minuman beralkohol. Serta menertibkan dan merazia peredaran minuman keras di kota ini.

    “Belajar dari masalah ini, Pemkot harus lebih tegas menindak dan menertibkan toko miras,” kata Arif Wahyudi, anggota DPRD Kota Malang.

    Kepala Disnaker, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, mengatakan toko itu belum melampirkan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang kewenangannya ada di pemerintah pusat.

    “Kami juga belum mengeluarkan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk toko itu,” katanya. 

    Karena perizinan dari pemerintah pusat maupun pemerintah kota belum keluar, lanjut dia, toko itu tak boleh buka. Termasuk harus mendapat persetujuan dari tetangga kiri kanannya. Sebab penjualan minuman beralkohol masuk kategori tinggi. 

    “Kalau pun sudah punya izin, jangan sampai promosinya melanggar norma seperti kemarin,” ucapnya.

    Dia menambahkan, di Kota Malang sejauh ini ada sekitar 20 toko minuman beralkohol yang memenuhi seluruh perizinan. Hampir semuanya toko lama yang perizinanya sejak 2017 silam dan bahkan ada yang jauh sebelumnya.

  • RPJMD 2025-2029 Jabar disahkan dengan fokus penataan desa-tata ruang

    RPJMD 2025-2029 Jabar disahkan dengan fokus penataan desa-tata ruang

    Bandung (ANTARA) – Pemprov Jawa Barat bersama DPRD Jabar resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029 yang di dalamnya akan berfokus pada beberapa soal seperti penataan desa, BUMD, hingga tata ruang.

    “Pengesahan RPJMD lewat paripurna ini bagian dari kerja sama yang dibangun yang sekarang sudah arah kebijakannya sudah menjadi satu visi yang sama. Terima kasih DPRD yang telah bekerja keras sehingga sekarang visinya menjadi sama, yaitu Jawa Barat Istimewa,” ucap Dedi Mulyadi di Gedung DPRD Jabar, Sabtu.

    Dedi mengungkapkan di RPJMD 2025-2029 ada fokus penataan ulang struktur desa, karena menurutnya ada disparitas jumlah penduduk antar-desa yang sangat mencolok, di mana ada desa dengan hanya 2.000 penduduk sementara yang lain mencapai 150.000 jiwa.

    “Pertama yaitu pemekaran atau penggabungan desa. Karena ada desa yang penduduknya hanya dua ribu, tapi ada yang 150 ribu. Ini kan disparitas ini enggak beres, harus segera dibenahi,” katanya.

    Kemudian, Dedi juga menekankan pentingnya perubahan status desa menjadi kelurahan bagi daerah-daerah yang sudah dihuni oleh kaum urban sehingga lebih cocok.

    “Perubahan dari desa menjadi kelurahan. Karena banyak daerah desa yang sudah dihuni oleh kaum urban, karakternya karakter urban tetap jadi desa, kan ini nggak cocok. Ini yang harus dilakukan,” ujarnya.

    Dia menekankan upaya ini merupakan kebutuhan mendasar mengingat perbandingan jumlah desa dan penduduk di Jabar dengan provinsi lain yang cukup jauh dan berimbas ke dana desa yang diterima untuk pembangunan wilayah.

    “Jawa Barat penduduknya 54 juta jiwa. Desanya hanya sekitar 5.311 desa. Jawa Tengah hampir 7.000, Jawa Timur hampir 8.000. Kan beda serapan anggaran desanya juga. Kita jauh lebih kecil dibanding daerah yang penduduknya lebih sedikit,” katanya.

    Fokus lainnya yang diakomodir, kata Dedi, adalah konsolidasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabar, termasuk untuk merampingkan jumlah BUMD yang tersebar saat ini menjadi lebih terpusat.

    “Penggabungan BUMD. Tidak berantakan seperti sekarang di mana-mana. Saya cukup satu BUMD saja dengan satu BJB,” kata dia.

    Aspek lainnya yang menjadi prioritas, adalah perubahan tata ruang dan penyusunan peraturan daerah tentang tata kelola air.

    “Kemudian yang berikutnya adalah perubahan tata ruang. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah perda tentang tata kelola air. Daerah penghasil air harus mendapat insentif,” ujar dia.

    Tidak hanya itu, Dedi mengatakan dalam RPJMD 2025-2029 itu pihaknya juga menyoroti pentingnya tata kelola karbon, di mana daerah penghasil karbon diharapkan mendapat insentif, dengan tujuan untuk mengurangi disparitas antara daerah industri dan daerah pertanian, serta antara daerah industri dan daerah pegunungan.

    “Termasuk di dalamnya nanti daerah-daerah penghasil padi harus mendapat insentif daerahnya. Jadi bukan hanya harga padinya saja yang diperoleh, tapi insentif daerah bagi daerah penghasil padi agar orang tetap mau bersawah karena itu kebutuhan pangan,” ucap dia.

    Dedi menegaskan bahwa semua rancangan ini telah disepakati oleh anggota DPRD Jabar.

    “Ini yang dirancang dan tadi teman-teman DPRD sudah sepakat. Sepakat untuk membahas tentang perubahan struktur dan tata kelola desa serta perubahan dari desa ke kelurahan dan kemudian pemekaran desa. Tidak bahas perubahan provinsi,” tuturnya menambahkan.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jokowi Beri Dukungan Penuh: Auranya PSI akan Jadi Partai Kuat dan Besar

    Jokowi Beri Dukungan Penuh: Auranya PSI akan Jadi Partai Kuat dan Besar

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), mendukung Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk menjadi salah satu partai besar di Indonesia.

    memberikan pesannya yang terpenting kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) jelang berakhirnya hari pertama kongres partai berlogo gajah itu di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng).

    Adapun Kongres PSI 2025 itu yang mengesahkan kemenangan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, dalam Pemilihan Raya 2025 diadakan di Graha Saba Buana. Lokasi gedung tersebut berdekatan dengan kediaman Jokowi dan bisa ditempuh dari sana dengan berjalan kaki.

    “Saya masuk tadi, memberikan feeling kepada saya bahwa auranya PSI ini akan menjadi partai kuat dan partai besar,” kata Jokowi dikutip dari siaran pers, Sabtu (19/7/2025).

    Namun, Jokowi mengingatkan bahwa PSI harus menempuh tahap-tahap yang panjang terlebih dahulu melalui Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 sebelum akhirnya menjadi partai besar pada tahun 2034 kelak.

    “Tapi, jangan tergesa-gesa. Ada step-stepnya. Belum [besar] di 2029, feeling saya akan mulai di 2034 dengan catatan semuanya, mesinnya, semuanya bekerja keras,” sambungnya.

    Jokowi menilai bahwasanya perubahan PSI menjadi ‘Partai Super Tbk’ di mana anggota-anggotanya bisa memilih ketua umum (ketum) nya sendiri akan memperkuat rasa kepemilikan para kader. Sehingga, partai tersebut bisa menjadi lebih kuat lagi dalam melayani rakyat dan bertarung di dalam kontestasi-kontestasi elektoral berikutnya.

    “Kenapa saya yakin PSI akan menjadi partai yang besar, partai yang kuat. Yang pertama, PSI sudah memilih sebagai sebuah ‘Partai Super Tbk’. Artinya apa, saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader,” jelasnya.

    Jokowi yakin dengan perubahan dan kekuatan yang ada, suara PSI akan naik 3 kali lipat dalam Pemilu 2029. Sang mantan presiden yang masih populer di banyak kalangan rakyat se-Indonesia itu menyerukan siap bekerja sekeras-kerasnya untuk PSI ke depannya.

    “Sekarang, sudah ada 181 anggota DPRD, baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Itungan saya di 2029 mungkin bisa 3 kali lipat. Insyallah, asal semuanya manajemennya disiapkan mulai dari sekarang,” ujarnya.

    Menjelang akhir pidatonya yang berisi wejangan-wejangan bagi para peserta kongres, Jokowi berpesan agar partai yang kini berlogo gajah dengan kepala menghadap ke langit itu untuk senantiasa melayani kepentingan rakyat.

    “Saya ingin orientasi seluruh kebijakan-kebijakan yang ada di PSI itu adalah untuk negara, untuk rakyat, untuk bangsa. Bukan untuk kelompok dan untuk pribadi-pribadi,” tegasnya.

  • Pidato Perdana Usai Terpilih jadi Ketua Umum PSI, Kaesang Minta Maaf ke Kader

    Pidato Perdana Usai Terpilih jadi Ketua Umum PSI, Kaesang Minta Maaf ke Kader

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep meminta maaf kepada para pengurus karena gagal membawa masuk ke Senayan pada Pemilu 2024.

    Dalam pidato perdananya setelah Pengumuman dan Pengesahan Ketua Umum Terpilih Hasil Pemilu Raya PSI 2025 di Graha Saba Buana, Solo, Sabtu (19/7/2025) sore, Kaesang berjanji akan menjadikan PSI menjadi partai besar pada Pemilu berikutnya.

    “Izinkan saya meminta maaf sebesarnya kepada seluruh kader PSI karena saya gagal membawa PSI masuk ke Senayan. 2029 kita jadi partai yang diperhitungkan,” kata dia dikutip dari Solopos, Sabtu (19/7/2025).

    Kaesang berharap kandidat ketua umum PSI lainnya, yakni Ronald Aristone Sinaga dan Agus Mulyono Herlambang membantunya dalam kepengurusan PSI yang baru.

    Kaesang mengatakan hanya memiliki waktu tiga bulan dalam persiapan Pemilu 2024. Hasil survei elektabilitas PSI waktu itu menunjukkan sekitar nol koma sekian persen.

    “Seluruh kerja keras kader PSI saya apresiasi sebesar-besarnya karena ada peningkatan 100% di DPRD tingkat I dan II. Sekarang saya punya 4 tahun. Percaya sama saya? Mungkin orang menganggap kita masih gajah kecil tetapi gajah kecil tetap besar jadi lihat saja nanti,” pungkasnya.

     

  • Sosok Wali Murid yang Minta Uang Damai Rp 25 Juta ke Guru yang Tampar Anaknya, Ternyata Caleg Gagal

    Sosok Wali Murid yang Minta Uang Damai Rp 25 Juta ke Guru yang Tampar Anaknya, Ternyata Caleg Gagal

    GELORA.CO – Terungkap sosok orang tua murid yang minta uang damai Rp 25 juta ke guru madrasah di Garuk hingga viral di media sosial. 

    Setelah ramai menjadi perbincangan, diketahui jika sosok orang tua murid yang minta ganti rugi puluhan juta ke gruu madrasah itu seoprang caleg gagal di pemilu 2024 silam. 

    Informasi ini diunggah oleh akun instagram @beritasemaranghariini pada Jumat (18/7/2025).

    Dalam postingannya, admin akun tersebut tidak mengumbar secara terbuka nama maupun identitas sang wali murid.

    Hanya saja, admin mengunggah potret ketika wali murid itu mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak dari Partai Perindo.

    Terpampang jelas wajahnya dalam kartu Pileg Kabupaten Demak itu.

    “Masih ingatkah guru madin di demak yg dituntut 25 juta oleh wali muridnya,” tulis admin akun instagram @beritasemaranghariini pada Jumat (18/7/2025).

    “Ternyata terungkap fakta jika wali murid tersebut merupakan mantan calon anggota DPRD Kab Demak pada tahun 2024 lalu dan hanya memperoleh 20 suara,” bebernya.

    Merujuk postingan tersebut, Warta Kota menelusuri identitas sang wali murid.

    Dikutip dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Demak, sosok wali murid diketahui bernama Siti Mualimah.

    Perempuan berusia 37 tahun itu merupakan mantan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak dari Partai Perindo.

    Dalam Pileg 2024, dirinya hanya memperoleh 36 suara dari Daerah Pemilihannya, yakni Dapil 3 Demak, Jawa tengah.

    Siti Mualimah pun dinyatakan gagal menjadi anggota DPRD Kabupaten Demak periode 2024-2029.

    Postingan tersebut pun ditanggapi ramai masyarakat.

    Beragam komentar pun dituliskan, termasuk ajakan warganet untuk berilaturahmi di akun milik Siti Mualimah. 

    Kronologi Kejadian

    Video seorang guru madrasah diniyah (madin) di Ngampel, Karanganyar, Demak viral di media sosial pada Jumat (18/7/2025).

    Dalam video yang beredar, sang guru dituntut membayar ganti rugi sebesar Rp 25 juta oleh wali muridnya sendiri.

    Dalam video berdurasi kurang dari semenit itu, terekam momen sang guru madrasah tengah duduk di lantai.

    Disaksikan wali murid dan sejumlah warga, guru yang berusia lanjut itu terlihat menandatangani surat pernyataan bermaterai.

    Tidak terdengar jelas apa yang diperbincangkan dalam video tersebut.

    Hanya saja terdengar suara sejumlah pria mengarahkan agara guru Madrasah yang dipanggil ‘Pak Idi’ itu menandatangani surat pernyataan.

    Begitu juga dengan wali murid yang diakhiri dengan jabatan tangan.

    Bayar Denda Uang Damai Rp 25 Juta

    Zuhdi diminta membayar denda damai Rp 25 juta karena menampar murid. 

    Jika mengandalkan gaji tentu tak cukup.

    Meski telah mengabdi sebagai Guru lebih dari 30 tahun, Ustaz Zuhdi hanya menerima gaji Rp 450.000 yang dibayar setiap empat bulan sekali. 

    “Gajinya empat bulan sekali itu Rp 450.000, ada masalah pasti sedih. Tapi bagaimana lagi,” ujar Zuhdi dalam konferensi pers di Mushola Desa Jatirejo, Jumat (18/7/2025) sore. 

    Kasus bermula pada Rabu (30/4/2025), saat Zuhdi sedang mengajar di kelas 5.

    Ia mengaku tiba-tiba dilempar sandal oleh murid dari kelas lain.

    Peci yang ia kenakan ikut terlempar.

    Saat menanyakan siapa pelaku, salah satu siswa menunjuk murid berinisial D.

    Zuhdi pun menampar murid tersebut.

    Ia mengaku tidak berniat melukai, melainkan mendidik.

    “Nampar saya itu nampar mendidik. 30 tahun itu tidak pernah ada yang luka sama sekali,” katanya.

    Namun, orangtua murid menuntut uang damai sebesar Rp 25 juta.

    Setelah negosiasi, jumlahnya diturunkan menjadi Rp 12,5 juta.

    “Aslinya mintanya Rp 25 juta, saya nego, akhirnya Rp 12,5 juta,” ucap Zuhdi. 

    Namun, nominal uang damai ini tidak tercantum dalam kesepakatan damai yang tertulis.

    Zuhdi mengaku tidak menyangka akan dikenakan denda sebesar itu, padahal kejadian tersebut sudah berlangsung tiga bulan yang lalu. 

    Sempat mau jual motor

    Untuk memenuhi denda tersebut, Zuhdi sempat berencana menjual motornya sebelum akhirnya mendapatkan bantuan dari teman-temannya, meskipun ia terpaksa berutang.

    “Aslinya mintanya Rp 25 juta, saya nego, akhirnya Rp 12,5 juta. Saya teman banyak ada satu juta, itu utang,” ujar Zuhdi. 

    Zuhdi mengungkapkan keberatan dan kesedihannya terkait denda tersebut, mengingat pendapatannya dari mengajar di Madin selama puluhan tahun hanya sebesar Rp 450.000 dalam empat bulan.

    Perhatian Publik 

    Kejadian ini menarik perhatian publik, termasuk Ketua DPRD Demak, Zayinul Fata, yang mengunjungi lokasi dan memberikan bantuan kepada Zuhdi untuk mengganti uang denda.

    Zayinul menyatakan bahwa insiden ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar tidak terulang di masa depan.

    “Ini menjadi pembelajaran bersama, jangan ada lagi kriminalisasi terhadap guru kita, kiai kita. Persoalan yang terjadi di Madrasah dan Ma’had terkadang adalah masalah yang sewajarnya antara guru dan murid, tetapi ini dibesar-besarkan hingga ada ancaman denda,” ujar Zayinul.

    Ia juga mengajak masyarakat untuk kembali mencintai ulama, menekankan bahwa Zuhdi telah mengabdi selama 30 tahun untuk mengajar dengan ikhlas meskipun tanpa imbalan yang setimpal.

    “Mari kita kembali kepada asas kecintaan kita kepada ulama-ulama, para kiai kita. Siapa lagi yang mendidik anak-anak kita kalau bukan beliau-beliau ini,” tutup Zayinul. 

  • Gagal bawa kader ke Senayan, Kaesang yakin 2029 PSI diperhitungkan

    Gagal bawa kader ke Senayan, Kaesang yakin 2029 PSI diperhitungkan

    “Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota kader PSI karena saya gagal membawa partai ini masuk ke Senayan. Tapi ingat, di 2029 nanti kita akan menjadi partai yang diperhitungkan,”

    Solo (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025-2030, Kaesang Pangarep, mengakui bahwa dirinya gagal membawa partai dan kadernya lolos ke Senayan, namun ia meyakini PSI menjadi partai yang diperhitungkan pada 2029.

    Hal itu disampaikan Kaesang dalam pidato perdananya, usai terpilih kembali sebagai Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025-2030 lewat proses voting secara daring (e-vote) yang diumumkan pada Kongres PSI 2025.

    “Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota kader PSI karena saya gagal membawa partai ini masuk ke Senayan. Tapi ingat, di 2029 nanti kita akan menjadi partai yang diperhitungkan,” kata Kaesang pada Kongres PSI 2025 di Graha Saba Buana, Solo, Jawa Tengah, Sabtu.

    Kaesang menceritakan bahwa pada periode sebelumnya, ia hanya memiliki waktu tiga bulan untuk mengkampanyekan partai yang kini berlogo gajah merah-putih tersebut.

    Namun demikian, putra bungsu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo itu juga mengapresiasi kinerja para kader di Pemilihan Legislatif 2024 karena terjadi peningkatan 100 persen di DPRD, baik tingkat 1 maupun tingkat 2.

    Dengan waktu yang panjang, yakni 4 tahun hingga tahun politik berikutnya, Kaesang menjanjikan kepada para kader bahwa dirinya mampu membuat PSI menjadi partai yang besar dan lolos ke Senayan pada 2029.

    “Mungkin orang menganggap kita masih gajah yang kecil, tapi gajah yang kecil itu tetap besar. Jadi lihat nanti, 2029 kita akan menjadi partai yang besar,” kata Kaesang.

    Kaesang Pangarep sebagai calon petahana terpilih menjadi Ketua Umum PSI dengan perolehan suara 65,28 persen, mengalahkan calon ketua umum lainnya, yakni Ronald A. Sinaga atau Bro Ron dengan suara 22,23 persen dan Agus Mulyono Herlambang dengan suara 12,49 persen.

    Dalam kesempatan itu, Kaesang juga mengajak Bro Ron dan Bro Agus untuk turut serta membantunya di Daerah Pemilihan Pusat (DPP).

    Berdasarkan data yang ditampilkan, Kaesang memperoleh 65,28 persen suara dari daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 157.579.

    Pemilu Raya PSI sendiri menggunakan sistem e-vote, sehingga para kader yang sudah terdaftar sebagai DPT dapat memilih di mana saja. Namun, gagasan pemilihan secara e-vote dari Kaesang itu menjadi penanda bahwa PSI merupakan partai terbuka.

    “Saya juga menyadari masih banyak kurangnya, masih banyak hal yang harus diperbaiki, tapi setidaknya kita sudah berani memulai, memulai budaya politik yang baru, one man, one vote, satu anggota, satu suara,” kata Kaesang.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.