Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • DKI tambah lima pos damkar untuk percepat penanganan kebakaran

    DKI tambah lima pos damkar untuk percepat penanganan kebakaran

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta menambah lima pos pemadam kebakaran pada 2025 untuk mempercepat penanganan ketika terjadi musibah kebakaran.

    “Tahun ini kita tambah lima pos dan pada 2026 kami rencanakan tambah enam pos,” kata Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Bayu Meghantara di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, penambahan pos pemadam kebakaran (damkar) ini bertujuan agar respon anggota damkar ketika terdapat laporan kebakaran bisa sesegera mungkin sampai ke lokasi.

    Sehingga, kata Bayu, dengan respon yang cepat diharapkan kejadian kebakaran di suatu wilayah bisa dikendalikan semaksimal mungkin dan tidak menjadi musibah besar.

    Pihaknya sedang berupaya menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendirikan pos damkar karena masalah lahan juga menjadi salah satu kendalanya.

    “Kami berupaya untuk peningkatan pos damkar dan sektor damkar, bagaimana responnya itu bisa dipercepat dan lebih dekat kepada masyarakat,” ujarnya.

    Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta William Aditya Sarana menilai Pemprov DKI harus segera merealisasikan pembangunan pos damkar di setiap kelurahan agar seluruh wilayah berada dalam payung pengamanan sistem anti api ini.

    “Jakarta masih kekurangan pos damkar karena dari 267 kelurahan di Jakarta, baru 170 titik yang beroperasi menjaga wilayahnya dari kebakaran,” kata William.

    Hal ini terkait rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan membuka penerimaan untuk 1.000 petugas damkar.

    Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga telah mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Masyarakat Punya APAR (Gempar) dalam rangka menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di wilayah padat penduduk.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kenaikan dana operasional RT-RW harus merata ke perangkat wilayah

    Kenaikan dana operasional RT-RW harus merata ke perangkat wilayah

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Riano P. Ahmad mengemukakan, kebijakan menaikan dana operasional untuk Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) harus diberlakukan secara menyeluruh, tidak parsial tetapi harus ke semua perangkat kewilayahan lainnya.

    “Usulan kenaikan operasional RT dan RW kami sambut baik. Tapi harus ada keadilan dan pemerataan,” kata Riano di Jakarta, Rabu.

    Pihaknya menyambut baik kebijakan kenaikan dana operasional untuk ketua RT dan RW se-Jakarta.

    Riano juga mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan RT/RW di Ibu Kota.

    Namun, Riano berharap kebijakan ini juga perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak boleh parsial.

    Riano menekankan, selain RT/RW dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), masih banyak perangkat kewilayahan lainnya yang memiliki peran penting dalam pelayanan publik. Khususnya, di tingkat kelurahan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat.

    Seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Dasawisma dan Posyandu. Kemudian, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) hingga Pos Binaan Terpadu (Posbindu).

    “Semua elemen ini berperan penting dalam pelayanan di wilayah, jadi tidak boleh hanya satu sisi saja yang dinaikkan operasionalnya. Saya kira, perangkat-perangkat lain juga harus disesuaikan agar ada rasa keadilan,” katanya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan mengumumkan kenaikan dana operasional bagi RT/RW di Jakarta dalam waktu dekat.

    Kenaikan dana operasional RT/RW ini merupakan salah satu janji kampanye Pramono-Rano saat maju di Pilkada Jakarta 2024.

    “Jadi dana operasional untuk RT/RW saya sudah tanda tangani. Nanti saya umumkan pada saat berlakunya, mudah-mudahan bulan Oktober,” kata Pramono di Jakarta Selatan, Selasa (22/7).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waktu tunggu pengambilan obat di DKI diupayakan jadi 30 menit

    Waktu tunggu pengambilan obat di DKI diupayakan jadi 30 menit

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengupayakan waktu tunggu untuk pengambilan obat di rumah sakit dapat ditekan hingga 30 menit, agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat.

    “Standar indikator yang minimal waktu tunggu di farmasi itu satu jam. Jadi, kita pasti akan menuju ke sana (30 menit),” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta, Selasa.

    Ani mengatakan bahwa saat ini pihaknya terus berupaya untuk menekan waktu tunggu pelayanan farmasi pada rumah sakit di bawah Dinas Kesehatan.

    Menurut dia, ketika waktu tunggu pengambilan obat dapat ditekan seminimal mungkin maka baik bagi pasien dan antrean farmasi bisa berkurang.

    “Memang pelayanan obat itu ada beberapa kriteria. Ada obat yang butuh cukup lama pengerjaannya, obat untuk anak-anak, obat untuk ibu hamil yang benar-benar memang butuh waktu lebih lama,” ujarnya.

    Ia mengatakan, saat ini Dinkes DKI Juga sedang melakukan uji coba di beberapa rumah sakit terkait pelayanan farmasi yaitu dengan adanya antar obat kepada pasien sehingga mereka tidak perlu menunggu di rumah sakit.

    “Kita sudah memberikan layanan antar obat, selain itu kita juga intervensi lewat ‘e-medical record’ (rekam medis elektronik). Jadi, data pasien sudah diketahui,” ujarnya.

    Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Yudha Permana mengatakan bahwa saat ini ada beberapa rumah sakit yang waktu tunggunya untuk pengambilan obat bagi pasien bisa 3-5 jam.

    Untuk itu, ia meminta supaya waktu tunggu dapat dipangkas menjadi 30 menit dengan mengubah sistem pelayanan kepada masyarakat.

    “Pakai sistem antar obat ke rumah. Bekerja sama dengan aplikasi atau bisa antar barang atau paket ke rumah. Karena kalau harus menunggu 3-5 jam, kasihan pasien lansia, bayi atau anak kecil,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPW PKS DKI akan ganti kepengurusan

    DPW PKS DKI akan ganti kepengurusan

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta akan melakukan pergantian kepengurusan dan hasil penjaringan suara dari internal partai pun telah diserahkan ke DPP PKS.

    “Beberapa waktu lalu sudah dilakukan penjaringan suara dari internal partai. Tinggal menunggu siapa yang akan diberi amanah,” kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Ismail dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, proses pergantian kepengurusan partai merupakan rutinitas lima tahunan yang sudah melalui tahapan internal dan semua menunggu titah dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.

    Ismail menekankan pentingnya soliditas dan keselarasan antara pengurus wilayah dengan struktur Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS.

    Dia berharap kepemimpinan baru dapat bekerja dalam satu komando yang utuh dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

    “Kita berharap siapapun yang ditunjuk nanti bisa satu garis lurus dengan DPP. Sekarang ini DPP semakin menegaskan khittah perjuangan PKS, jadi DPW harus selaras,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa PKS sebagai partai berbasis Islam harus tetap menjunjung nilai-nilai inklusif yang berpihak pada keadilan dan manfaat bagi semua lapisan masyarakat.

    “PKS itu dalam asasnya Islam rahmatan lil alamin. Nilai-nilai positif Islam harus bisa dirasakan semua golongan, bukan eksklusif,” katanya.

    Ismail juga menyebutkan arahan dari Presiden PKS menjadi pedoman kerja partai ke depan. “Ada tiga hal penting yang sudah ditekankan, bekerja berdasarkan pemikiran, kolaboratif dan solutif,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI kemarin, sekolah swasta gratis hingga APAR di setiap RT

    DKI kemarin, sekolah swasta gratis hingga APAR di setiap RT

    Jakarta (ANTARA) – Peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta selama Senin (21/7), di antaranya sekolah swasta gratis menjadi salah satu program prioritas dalam APBD DKI Jakarta.

    Selain itu pentingnya alat pemadam api ringan (APAR) setiap Rukun Tetangga (RT) untuk mengantisipasi kebakaran.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. Program sekolah swasta gratis jadi salah satu prioritas APBD DKI

    Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan salah satu program yang menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta adalah sekolah swasta gratis.

    Rano saat memberi tanggapan atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025, menjelaskan saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyusun regulasi sebagai dasar pelaksanaan program sekolah swasta gratis di 40 sekolah yang tersebar di lima wilayah kota administrasi sebagai proyek percontohan.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. Kendaraan dengan emisi lebihi ambang batas bisa didenda Rp50 juta

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengingatkan pemilik kendaraan dengan baku mutu emisi melebihi ambang batas yang dipersyaratkan diancam pidana kurungan hingga enam bulan atau denda maksimal Rp50 juta.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto di Jakarta, Senin, mengatakan hal tersebut sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) Perda Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. Jakbar upayakan pemenuhan kebutuhan dasar korban kebakaran Tambora

    Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban kebakaran rumah di Duri Utara, Tambora, Senin.

    Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebutkan untuk sementara para korban diungsikan ke Balai Warga RW 02 Duri Utara, yang disusul dengan penyaluran bantuan logistik.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Arsip foto – Sejumlah murid SDN Petojo Selatan 06 antre untuk mendapatkan makanan dari program makan bahagia gratis di Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025). Pada kegiatan tersebut Matahari Pagi Indonesia memberi bantuan makan bahagia gratis kepada 234 murid SDN tersebut guna membantu program pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak dan pemberdayaan produk UMKM. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/nz

    4. Terinspirasi New York, Pram ingin manfaatkan proyek mangkrak di DKI

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebut akan memanfaatkan tempat-tempat proyek yang mangkrak di Jakarta setelah terinspirasi dari High Line, New York.

    “(High Line New York) dulunya adalah rel kereta. Kemudian mangkrak, dan dibuatlah taman di sepanjang jalan di tempat yang mangkrak ini. Dan ini menginspirasi bagi saya pribadi,” kata Pramono dikutip dari video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Senin.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. APAR setiap RT kebutuhan mendesak untuk antisipasi kebakaran di DKI

    Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menyatakan bahwa alat pemadam api ringan (APAR) setiap rukun tetangga (RT) sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk mengantisipasi kebakaran.

    “Setiap RT/RW harus ada menyediakan APAR dan juga ada relawan kebakaran yang dilatih bagaimana mengatasi kebakaran awal,” kata Yuke di Jakarta, Senin.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga rusun-apartemen gelar aksi di Balai Kota minta tarif air turun

    Warga rusun-apartemen gelar aksi di Balai Kota minta tarif air turun

    Jakarta (ANTARA) – Warga rumah susun (rusun) dan apartemen yang tergabung pada Persatuan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota, meminta Pemprov DKI untuk menurunkan tarif air bersih, Senin.

    Ratusan warga yang rerata mengenakan pakaian putih dan menggunakan syal berwarna hijau secara bersama-sama meneriakkan keberatan terkait kenaikan tarif air bersih yang membebani mereka.

    Seorang orator yang merupakan Ketua P3RSI Thamrin Residences Bernadeth Kartika di Jakarta, menyatakan bahwa kebijakan Pemprov DKI terkait kenaikan tarif air bersih telah berdampak kepada mereka.

    Karena kata dia, tarif yang diterapkan kepada para penghuni rusun dan apartemen disamakan dengan tarif komersial, untuk itu pihaknya meminta agar Gubernur dan Wakil Gubernur menurunkan tarif air bersih.

    “Airnya mahal. Ubah kebijakan tentang tarif air dan penggolongan rumah susun,” katanya.

    Selain melakukan orasi, para pengunjuk rasa juga membentangkan sejumlah spanduk yang bertuliskan kegundahan mereka terkait kebijakan kenaikan tarif air bersih.

    Seorang pendemo, Andi menyatakan bahwa aksi kali ini merupakan puncak dari seluruh upaya yang telah dilakukan oleh pengurus dan warga.

    Karena mereka sempat melakukan audiensi baik dengan PAM Jaya, DPRD, maupun Pemprov DKI Jakarta, namun upayanya selalu gagal.

    “Kalau sudah ada titik temu, tak mungkin kami turun ke jalan,” ujarnya.

    Hingga pukul 12.00 WIB, aksi unjuk rasa yang digelar di Jalan Medan Merdeka Selatan tepatnya di depan Balai Kota Jakarta masih berlangsung. Meskipun ada aksi unjuk rasa akan tetapi sebagian ruas jalan masih dapat dilalui kendaraan.

    Sebelumnya, Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, perjanjian kerja sama program penagihan langsung ke unit hunian pemilik apartemen merupakan bentuk keberpihakan kepada warga dalam mendapatkan tarif yang berkeadilan.

    “Tarif tetap sesuai dengan kelompok pemakaian,” kata Arif di Jakarta, Selasa (15/4) ,setelah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan sejumlah pengelola apartemen terkait sistem penagihan air langsung kepada penghuni unit hunian.

    Menurut dia, kerja sama ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan penagihan langsung ke unit apartemen tanpa perantara pengelola.

    Arif mengatakan bahwa skema baru ini tetap mengacu pada ketentuan tarif yang berlaku sesuai Peraturan Gubernur Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum.

    Pada peraturan tersebut, kata Arif, penghuni apartemen masuk kelompok K-III dengan artian jika pemakaian di atas 20 meter kubik (m3) akan dikenakan tarif progresif Rp21.500 per m3. Akan tetapi ketika penggunaan air tidak lebih dari 10 m3, maka tarifnya Rp12.500 per m3.

    Sebelum ada PKS ini, sistem penagihan dilakukan secara kolektif melalui pengelola apartemen dengan menggunakan master meter.

    Hal ini kerap menimbulkan keluhan dari warga karena tarif yang dikenakan dianggap tidak mencerminkan pemakaian riil masing-masing unit.

    “Bagi penghuni apartemen, rata-rata pemakaian air berada di bawah 10 meter kubik. Maka tarifnya tidak berubah, tetap mengacu pada tarif dasar rumah tangga (setelah adanya PKS),” kata dia.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPRD Kudus Tertangkap Main Judi Domino di Pinggir Jalan, Polisi Sita Duit Rp 1 Juta Regional 20 Juli 2025

    Anggota DPRD Kudus Tertangkap Main Judi Domino di Pinggir Jalan, Polisi Sita Duit Rp 1 Juta Regional 20 Juli 2025

    Anggota DPRD Kudus Tertangkap Main Judi Domino di Pinggir Jalan, Polisi Sita Duit Rp 1 Juta
    Tim Redaksi
    KUDUS, KOMPAS.com
    – Seorang anggota
    DPRD Kudus
    , Jawa Tengah, berinisial S diduga tertangkap tangan saat berjudi bersama empat orang lainnya di Kecamatan Undaan, Minggu (20/7/2025) dini hari.
    Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo mengatakan penggerebekan dilakukan sekitar pukul 00.30 WIB setelah polisi menerima laporan dari masyarakat.
    “Penangkapan sekitar pukul 00.30 dini hari. Yang ditangkap lima. Salah satunya inisial S anggota dewan turut serta bermain judi,” kata Heru saat dihubungi melalui ponsel.
    Menurut Heru, lokasi perjudian tersebut berada di pinggir jalan dekat sebuah warung dan dinilai meresahkan masyarakat karena Kudus dikenal sebagai daerah religius.
    “Terjadi pidana perjudian yang dianggap meresahkan masyarakat, karena wilayah Kudus atau wilayah religi atau wilayah santri. Perjudian di pinggir jalan sebelah warung,” ujarnya.
    Dari lokasi kejadian, polisi menyita uang tunai sebesar Rp 1 juta yang diduga sebagai uang taruhan dalam permainan kartu jenis domino. Saat ini, kelima pria tersebut masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik.
    “Masih didalami,” ucap Heru.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kanwil Kemenag DKI Upayakan Madrasah Swasta dan Negeri di Jakarta Bebas Biaya

    Kanwil Kemenag DKI Upayakan Madrasah Swasta dan Negeri di Jakarta Bebas Biaya

    JAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta mengupayakan madrasah swasta dan negeri di Jakarta juga bisa bebas biaya seperti halnya sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikasmen).

    Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) DKI Jakarta, Adib, mengutip ANTARA, Minggu, 20 Juli 2025, mengatakan bila dukungan ini salah satunya mengingat jumlah madrasah swasta yang lebih banyak dibandingkan negeri.

    “Kami sangat mendukung agar masyarakat dapat menikmati pendidikan gratis di madrasah, termasuk madrasah swasta yang jumlahnya jauh lebih banyak dari madrasah negeri,” kata dia.

    Merujuk data pada November 2024, jumlah madrasah di Jakarta mencapai 1.819 yang terdiri dari madrasah negeri dan swasta.

    Dari jumlah itu, Raudhatul Athfal (RA) sebanyak 990, Madrasah Ibtidaiyah (MI) 475, Madrasah Tsanawiyah (MTs) 254 dan Madrasah Aliyah mencapai (MA) 100.

    Dari total tersebut, yang berstatus negeri (dikelola langsung oleh Kementerian Agama) berjumlah 86 lembaga, yakni MIN (20), MTsN (42) dan MAN (24). Sedangkan sisanya dikelola swasta sebanyak 1.733 lembaga.

    Adib menyampaikan, usulan pemenuhan biaya pendidikan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya tenaga pendidik dan kependidikan dan biaya operasional dan pemeliharaan gedung dan fasilitas.

    Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta, Muhammad Subki mengatakan, madrasah juga seharusnya bisa gratis karena siswa di lembaga itu merupakan warga Jakarta.

    Menurut dia, untuk mewujudkan madrasah gratis, perlu sinkronisasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan.

    Subki mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seharusnya tidak hanya fokus menggratiskan tingkat SD, SMP, SMA dan SMK. Namun, perlu juga memprioritaskan pada sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah.

    Ini karena semua yang terkait tentang pendidikan harus diperhatikan. Dengan begitu, tidak terjadi ketimpangan dan menimbulkan kecemburuan antarlembaga pendidikan.

  • Kanwil Kemenag DKI Upayakan Madrasah Swasta dan Negeri di Jakarta Bebas Biaya

    Kanwil Kemenag DKI Upayakan Madrasah Swasta dan Negeri di Jakarta Bebas Biaya

    JAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta mengupayakan madrasah swasta dan negeri di Jakarta juga bisa bebas biaya seperti halnya sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikasmen).

    Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) DKI Jakarta, Adib, mengutip ANTARA, Minggu, 20 Juli 2025, mengatakan bila dukungan ini salah satunya mengingat jumlah madrasah swasta yang lebih banyak dibandingkan negeri.

    “Kami sangat mendukung agar masyarakat dapat menikmati pendidikan gratis di madrasah, termasuk madrasah swasta yang jumlahnya jauh lebih banyak dari madrasah negeri,” kata dia.

    Merujuk data pada November 2024, jumlah madrasah di Jakarta mencapai 1.819 yang terdiri dari madrasah negeri dan swasta.

    Dari jumlah itu, Raudhatul Athfal (RA) sebanyak 990, Madrasah Ibtidaiyah (MI) 475, Madrasah Tsanawiyah (MTs) 254 dan Madrasah Aliyah mencapai (MA) 100.

    Dari total tersebut, yang berstatus negeri (dikelola langsung oleh Kementerian Agama) berjumlah 86 lembaga, yakni MIN (20), MTsN (42) dan MAN (24). Sedangkan sisanya dikelola swasta sebanyak 1.733 lembaga.

    Adib menyampaikan, usulan pemenuhan biaya pendidikan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya tenaga pendidik dan kependidikan dan biaya operasional dan pemeliharaan gedung dan fasilitas.

    Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta, Muhammad Subki mengatakan, madrasah juga seharusnya bisa gratis karena siswa di lembaga itu merupakan warga Jakarta.

    Menurut dia, untuk mewujudkan madrasah gratis, perlu sinkronisasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan.

    Subki mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seharusnya tidak hanya fokus menggratiskan tingkat SD, SMP, SMA dan SMK. Namun, perlu juga memprioritaskan pada sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah.

    Ini karena semua yang terkait tentang pendidikan harus diperhatikan. Dengan begitu, tidak terjadi ketimpangan dan menimbulkan kecemburuan antarlembaga pendidikan.

  • Siap-siap, Madrasah Swasta dan Negeri di Jakarta Bakal Gratis – Page 3

    Siap-siap, Madrasah Swasta dan Negeri di Jakarta Bakal Gratis – Page 3

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melaksanakan tahap pertama sekolah swasta gratis pada Senin, 14 Juli 2025. Ada 40 sekolah swasta dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB yang dipilih untuk mengikuti program ini.

    Sekolah-sekolah tersebut telah memenuhi syarat legalitas, akreditasi, dan komitmen transparansi keuangan serta ditetapkan sebagai pilot project sekolah gratis tahun ajaran 2025/2026.

    Adapun program sekolah swasta gratis menyasar siswa dari keluarga kurang mampu, khususnya penerima bantuan sosial, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

    Meski begitu, aturan teknis berupa peraturan gubernur (pergub) terkait kebijakan sekolah swasta gratis di Jakarta saat ini belum rampung. Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan pergub masih digodok dan saat ini dalam tahap harmonisasi Biro Hukum.

    “Pergubnya sedang disusun. Memang kita telah melaksanakan program sekolah gratis di 40 sekolah swasta. Ini harus punya payung hukum supaya kita paham dari mana harus memulainya. Sekarang lagi tahap harmonisasi dengan DPRD, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Dalam Negeri,” kata Rano Karno dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (16/7/2025).

    Dari sisi anggaran penyelenggaraan sekolah swasta gratis juga sedang disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.

    Menurut Rano, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta terus melakukan monitoring terhadap uji coba sekolah swasta gratis, yakni dengan melakukan review terkait jumlah kehadiran siswa, sarana dan prasarana sekolah, serta kesiapan guru dan tenaga kependidikan.

    Tidak hanya itu, evaluasi terhadap kesiapan sekolah juga dilanjutkan. Hal ini guna memastikan semua aspek siap, termasuk meningkatkan keterlibatan orang tua dalam proses belajar mengajar dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa dan industri.

    Adapun program sekolah swasta gratis diberikan kepada seluruh siswa yang bersekolah di lokasi yang telah ditetapkan. Sehingga, program ini bukan hanya bagi siswa baru kelas awal, tapi juga untuk siswa lanjutannya, yaitu kelas 2, 3, 4, 5, 6 SD, 8 dan 9 SMP, serta 11 dan 12 SMA/SMK).

    “Memang kita akan, istilahnya uji coba ya, uji coba di 40 sekolah swasta,” ucap Rano.