Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Edukasi mitigasi bencana kebakaran perlu ditingkatkan

    Edukasi mitigasi bencana kebakaran perlu ditingkatkan

    Petugas pemadam kebakaran melakukan pendinginan di lokasi kebakaran permukiman penduduk di Duri Utara, Tambora, Jakarta, Senin (21/7/2025). Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Barat mengerahkan 29 unit mobil pemadam dan 145 personel untuk mengatasi kebakaran permukiman penduduk seluas 9.000 meter persegi tersebut. ANTARA FOTO/Fauzan/nz

    Edukasi mitigasi bencana kebakaran perlu ditingkatkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 23 Juli 2025 – 12:12 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPRD DKI Jakarta Yudha Permana mengemukakan bahwa mitigasi bencana kebakaran di daerah yang rawan perlu ditingkatkan kembali mengingat bencana bukan alam itu terus berulang.

    “Kami meminta masyarakat diedukasi kembali terutama ketika meninggalkan rumah,” kata Yudha di Jakarta, Rabu.

    Yudha mengatakan bahwa edukasi yang masif terkait mitigasi kebakaran perlu digencarkan, apalagi musibah kebakaran di Jakarta rerata dikarenakan arus pendek listrik (korsleting).

    Ia meminta agar setiap rumah terutama yang berada di lingkungan padat dan rawan terbakar supaya merapikan instalasi listriknya dengan menggunakan kabel standar.

    Selain itu, di setiap rumah terutama di pintu keluar agar dipasang stiker peringatan bahwa ketika meninggalkan rumah semua harus dipastikan dalam keadaan mati, terutama kompor dan colokan kabel.

    “Buat saja tempelan di setiap pintu rumah sebelum meninggalkan rumah apa saja yang harus dilakukan untuk pencegahan kebakaran,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa alat pemadam api ringan (APAR) juga perlu dimiliki baik di rumah maupun di lingkungan Rukun Tetangga (RT) karena APAR juga menjadi satu di antara sekian upaya memitigasi kebakaran.

    Karena, kata dia, ketika kebakaran kecil dapat dicegah dengan APAR maka dipastikan tidak akan membesar dan menyebabkan kerugian material maupun korban jiwa.

    “Kita pasti dukung buat pencegahan, pasti kita dukung tapi APAR harus tepat, apakah per rumah atau per RT. Kalau per RT harus tabung besar. Mereka juga harus diberikan pemahaman terkait penggunaan APAR,” kata dia.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoptimalkan gerakan masyarakat memiliki APAR untuk mengantisipasi kejadian kebakaran yang kebanyakan disebabkan “korsleting”.

    “Sejalan dengan Program Quick Win, kami juga mengoptimalkan gerakan kepemilikan Apar di setiap RT dan warga di Jakarta,” kata Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno di Bukit Duri, Jakarta Selatan, Ahad (20/7).

    Rano saat mengunjungi lokasi dan korban terdampak di Jalan Kutilang RW 02, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, juga menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pengawasan berkala terhadap instalasi listrik di rumah khususnya kontrakan, indekos dan tempat usaha.

    “Karena hampir 90 persen kebakaran yang terjadi di Jakarta diakibatkan dari ‘korsleting’ listrik dan rata-rata karena kelalaian, yaitu banyak listrik itu stop kontak digunakan untuk mengisi daya sekian banyak barang dan lupa mencabutnya,” ujar dia.

    Sumber : Antara

  • Zaki Iskandar kembali terpilih jadi Ketua DPD Golkar Jakarta

    Zaki Iskandar kembali terpilih jadi Ketua DPD Golkar Jakarta

    Ahmed Zaki Iskandar saat mengibarkan panji kebesaran Partai Golkar usai terpilih kembali menjadi Ketua DPD I Golkar DKI Jakarta dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Jakarta di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (23/7/2025). ANTARA/HO-DPD Golkar DKI Jakarta

    Zaki Iskandar kembali terpilih jadi Ketua DPD Golkar Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 09:39 WIB

    Elshinta.com – Ahmed Zaki Iskandar secara aklamasi kembali terpilih menjadi Ketua DPD I Partai Golkar DKI Jakarta periode 2025-2030 dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Jakarta pada salah satu hotel di kota itu, Rabu (23/7) malam. Siaran pers Partai Golkar DKI Jakarta di Jakarta, Kamis, menyebutkan, pemimpin sidang Musda, Zulfikar Arse Sadikin, menanyakan kepada peserta sidang, apakah Zaki Iskandar bisa disetujui untuk menjadi ketua DPD Golkar Jakarta.

    “Karena hanya ada satu calon, maka dengan ini kita tetapkan Zaki Iskandar menjadi Ketua Golkar DKI Jakarta periode 2025-2030. Apakah setuju?” ujar Zulfikar.

    Peserta sidang pun kompak menjawab setuju. Dengan demikian, maka Musda XI menetapkan secara aklamasi Ahmed Zaki Iskandar sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jakarta periode 2025-2030. Selanjutnya, pemimpin sidang menyerahkan panji kebesaran Partai Golkar kepada Zaki Iskandar.

    “Kami serahkan panji kebesaran Partai Golkar untuk dikibarkan di seluruh penjuru Jakarta,” ujarnya ketika menyerahkan panji partai itu kepada Zaki Iskandar.

    Usai menerima panji partai, Zaki Iskandar menyatakan siap menerima amanah untuk kembali memimpin Partai Golkar DKI Jakarta.

    “Amanah yang diberikan untuk periode 2025-2030 ini harus kami kerjakan dan kami programkan untuk kemenangan Partai Golkar di setiap kegiatan politik Jakarta, yang tentunya menjadi tantangan dan tanggung jawab yang luar biasa sekali bagi kita,” kata Zaki.

    Zaki Iskandar bersama tim formatur berkomitmen untuk menyusun kepengurusan DPD Golkar DKI Jakarta paling lambat 30 hari setelah ditetapkan.

    “Insyaallah tim formatur akan membentuk segala kepengurusan, baik itu di dewan pertimbangan maupun pengurus DPD, akan kita rampungkan sebelum 30 hari,” katanya.

    Selanjutnya, Zaki akan melaporkan format kepengurusan DPD Golkar Jakarta ke DPP untuk menerima saran dan masukan.

    “Kita laporkan format kepengurusan untuk minta arahan dan petunjuk dari Ketua Umum (Bahlil Lahadalia) dan DPP Partai Golkar untuk kesempurnaan penempatan personel-personel yang dibutuhkan,” katanya.

    Zaki pun berpesan kepada seluruh kader Golkar yang ditugaskan menjadi pengurus DPD Golkar Jakarta agar menunaikan tugasnya dengan baik.

    “Siapa pun yang diberi tugas dan tanggungjawab, wajib menunaikan. Wajib berpartisipasi aktif di dalam kepengurusan partai, baik di DPD maupun di dewan pertimbangan. Wajib memenangkan Partai Golkar di ‘event-event’ selanjutnya,” tegasnya.

    Dikatakannya, tantangan yang akan dihadapi pada Pemilu 2029 akan semakin tinggi dan semakin berat.

    “Maka, soliditas dari seluruh kader Partai Golkar Provinsi Jakarta wajib kita utamakan dan wajib kita bekerja bersama, komunikasi dan koordinasi,” ujarnya.

    Mantan Bupati Tangerang itu kedua kalinya memimpin partai beringin di Jakarta. Pada periode pertama (2020-2025), Zaki, salah satunya berhasil membawa Partai Golkar DKI Jakarta  meraih 10 kursi di DPRD DKI pada Pileg 2024.

    Sumber : Antara

  • Perlu Modal Besar jadi Kepala Daerah, PKB Usul Gubernur Ditunjuk Presiden

    Perlu Modal Besar jadi Kepala Daerah, PKB Usul Gubernur Ditunjuk Presiden

    Bisnis.com, Jakarta — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setuju jika kepala daerah setingkat gubernur ditunjuk langsung oleh Presiden.

    Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa PKB dan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) telah mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. 

    “Kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk jadi kepala daerah yang kadang-kadang ini tidak rasional,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Kemudian, kata pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut kepala daerah juga seringkali bergantung pada pemerintah pusat dalam segala aspek.

    “Ujung-ujungnya pemerintah daerah ini kan bergantung juga pada pemerintah pusat, jadi belum bisa mandiri,” katanya

    Melihat kondisi tersebut, Cak Imin dan NU berpandangan harus ada jalan yang cepat dan efektif untuk mewujudkan keinginan rakyat dan pemerintah pusat.

    “Makanya usul kami ada 2 pola, pertama itu gubernur menjadi perwakilan pemerintah pusat di daerah yang ditunjuk oleh presiden,” ujarnya.

    Sementara itu, kata Cak Imin, pola kedua yaitu untuk kepala daerah setingkat bupati ditunjuk oleh rakyat melalui DPRD.

    “Ini hasil kesimpulan kami,” tuturnya

  • Legislator: Pengadaan Satu APAR Satu RT perlu disosialisasi

    Legislator: Pengadaan Satu APAR Satu RT perlu disosialisasi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Hilda Kusuma Dewi mengatakan pengadaan satu alat pemadam api ringan (APAR) untuk satu RT itu harus dibarengi dengan sosialisasi yang tepat dan menyentuh seluruh warga.

    “Jadi itu juga butuh respons cepat warga sebelum Damkar tiba di lokasi. Makanya program satu APAR untuk satu RT itu harus dibarengi sosialisasi yang proper. Tentunya dari pihak Damkar juga sudah saya melihat secara intensif melakukan pelatihan-pelatihan,” kata Hilda saat meninjau lokasi kebakaran di Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat, Rabu.

    Hingga kini, kata Hilda, program itu masih berjalan di wilayah Jakarta.

    “Satu RT satu APAR itu sudah secara berkala berjalan, sudah mulai kita berikan, sambil pelan-pelan kita inventarisasi lagi mana yang sudah dan mana yang belum,” kata Hilda.

    Sementara itu, Kepala Sektor Tambora Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat Joko Susilo mengatakan bahwa program itu dibarengi dengan pembinaan serta perekrutan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar).

    “Terkait APAR ini kan sudah ada di Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2025. Pendistribusiannya sampai ke tingkat RT, bukan RW lagi. Jadi selain kita bagikan APAR, masyarakat juga kita didik, kita rekrut menjadi Redkar,” ujar Joko.

    Terkait kebakaran di Duri Utara yang merupakan area padat, Joko mengatakan bahwa pihaknya telah berulang kali melakukan sosialisasi serta pelatihan penanganan kebakaran.

    Namun kondisi bangunan di Tambora menyebabkan penyebaran kebakaran begitu cepat sehingga tidak tertanggulangi.

    “Nah, ini kenapa kejadian tau-tau apinya besar. Karena ini yang di luar dari pihak kami ya, material yang ada di situ. Jadi, mohon maaf, rumah-rumah di sini kan mungkin bahannya menyimpan bahan yang mudah terbakar. Jadi, di situlah begitu ada api awal, api kecil, tidak tertanggulangi, makanya api membesar,” kata Joko.

    Menurut Joko, penyebaran kebakaran ke rumah-rumah lain dapat dicegah dengan langkah sederhana.

    “Jadi, kan api itu penyebarannya itu kan bisa kita setop, kita cegah ya, melalui kompartemen-kompartemen yang ada. Misalkan rumah tanpa jendela, itu kan bisa menyetop penyebaran api,” imbuh Joko.

    Diketahui, 86 unit rumah ludes terbakar dengan sekitar 100 kepala keluarga (KK) kehilangan tempat tinggal.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD DKI tolak rencana alih fungsi lapangan sepak bola Kedoya

    DPRD DKI tolak rencana alih fungsi lapangan sepak bola Kedoya

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menolak rencana alih fungsi lapangan sepak bola pilar Kedoya, Jakarta Barat, menjadi lapangan padel.

    “Jadi jangan demi bisnis, demi pemasukan, selalu mengikuti tren yang ada,” kata Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Yudha Permana saat rapat dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Rabu.

    Yudha mengatakan bahwa rencana alih fungsi lapangan sepak bola di Kedoya, Jakarta Barat, sudah menimbulkan gejolak di masyarakat, terutama mereka pengguna lapangan tersebut.

    Menurut dia, Pemprov DKI jangan hanya mementingkan pemasukan dan mengikuti tren, padahal olahraga yang digemari masyarakat seperti sepak bola, basket, voli juga belum maksimal.

    “Sekarang sudah mulai terjadi friksi-friksi di lapangan sudah dipasang spanduk, bener penolakan untuk pembangunan lapangan pedal,” ujarnya.

    Ia juga meminta agar ada kajian yang mendalam ketika akan mengubah sesuatu supaya tidak menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat.

    Yudha juga mempertanyakan rencana alih fungsi itu apakah penambahan fasilitas atau menghilangkan fasilitas menjadi fasilitas baru.

    “Saya ingin tahu detailnya seperti apa. Tolong kajiannya harus benar-benar final dan melibatkan warga sekitar. Kalau saya sarannya, lebih baik kalau ada lahan ekstra, dibangun lapangan basket dan lapangan futsal atau lapangan voli,” katanya.

    Dipantau dari media sosial @jakedoya92 sejumlah warga menuliskan penolakan rencana alih fungsi lapangan sepak bola menjadi lapangan padel.

    Mereka menyatakan bahwa lapangan itu merupakan lapangan sepak bola satu-satunya yang masih ada, sehingga mereka mengecam rencana alih fungsi tersebut.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPU siap laksanakan pemilu terpisah sesuai putusan MK

    KPU siap laksanakan pemilu terpisah sesuai putusan MK

    Jakarta (ANTARA) – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Betty Epsilon Idroos mengatakan lembaganya siap melaksanakan pemilihan umum terpisah antara pemilu nasional dan daerah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

    Betty mengatakan putusan MK itu tidak akan memengaruhi aspek penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut

    “Dari sisi penyelenggaraan, saya rasa enggak ada pengaruhnya,” kata Betty kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

    Komisioner KPU yang membidangi soal data dan informasi mengatakan KPU RI sudah berpengalaman melaksanakan pemilu secara bersamaan maupun terpisah dalam berbagai bentuk.

    “Kami sudah pernah (melaksanakan pemilu) terpisah antara (pemilihan) presiden dengan pileg (pemilu legislatif), dengan pilkada (pemilihan kepala daerah). Lalu kemudian kami juga pernah pilkada sendiri, lalu kami juga pernah pileg dan (pemilihan) presiden bersamaan. Lalu kemudian terpisah dengan pilkada. Jadi, saya rasa kami punya pengalaman semuanya,” ujarnya.

    Mengenai bagaimana pemilu tersebut akan dilaksanakan, Betty mengatakan saat ini KPU masih menunggu undang-undang terbaru soal pelaksanaan pemilu sebagai tindak lanjut dari putusan MK tersebut.

    Undang-undang tersebut nantinya akan menjadi pedoman dari KPU dalam menyelenggarakan pemilu.

    “Ya tergantung nanti pilihan yang diambil oleh pembuat undang-undang sebagai pengejawantahan (pelaksanaan) bunyi Mahkamah Konstitusi ya,” tuturnya.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

    Pemilu nasional antara lain pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sementara pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.

    “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis.

    Dalam hal ini, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili oleh Ketua Pengurus Yayasan Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati dan Bendahara Pengurus Yayasan Perludem Irmalidarti.

    Secara lebih perinci, MK menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai menjadi:

    “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau sejak pelantikan presiden/wakil presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.”

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator DKI tinjau penanganan pascabencana kebakaran di Tambora

    Legislator DKI tinjau penanganan pascabencana kebakaran di Tambora

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Hilda Kusuma Dewi meninjau penanganan pascabencana kebakaran di RW 02 Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat, Rabu.

    “Peninjauan hari ini di RW 2, RT 11 sampai RT 14 Duri Utara, Tambora yang terkena musibah kebakaran pada tanggal 21 Juli lalu. Tujuannya untuk memastikan apakah kondisi bantuan di lapangan itu cukup dan sudah memadai untuk korban kebakaran,” kata Hilda kepada wartawan di lokasi, Rabu.

    Dalam tinjauannya, Hilda menyebut bahwa instansi-instansi terkait sudah bergerak merespons bencana kebakaran dengan menyalurkan bantuan-bantuan logistik.

    “Sembako saya rasa sudah cukup banyak dari teman-teman Dinas Sosial, BPBD dan PMI. Warga sekitar cukup antusias bergotong-royong untuk memenuhi kebutuhan warga yang terkena dampak kebakaran,” ujarnya.

    Hilda mengatakan bahwa pihaknya masih mengasistensi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang belum tersalurkan, khususnya perlengkapan sekolah anak-anak.

    “Tentunya saya berduka, sedih melihat adik-adik ini yang sampai saat ini mungkin ada yang belum bisa sekolah karena buku-bukunya semua ikut terbakar. Kami juga mengumpulkan buku-buku tulis, kebutuhan-kebutuhan sekolah yang nantinya akan kita serahkan kepada warga yang membutuhkan,” tuturnya.

    Pantauan di lokasi, Hilda bersama timnya nampak membagikan bantuan berupa voucher dan makanan ringan kepada sebagian korban.

    Ratusan korban kebakaran pun masih menempati tenda-tenda pengungsian. Sejumlah instansi, seperti Baznas Bazis, BPBD, Dinsos, Dinkes, PMI serta warga sekitar juga berjibaku memenuhi kebutuhan para korban.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI perlu “berinvestasi” pada anak-anak penerus bangsa

    Pemprov DKI perlu “berinvestasi” pada anak-anak penerus bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu “berinvestasi” pada anak-anak penerus bangsa melalui sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan dan lainnya.

    “Saya harus mengingatkan juga kepada pemerintah provinsi bahwa anak-anak kita adalah masa depan negara ini,” kata Justin di Jakarta, Rabu, saat diminta tanggapan terkait Hari Anak Nasional (HAN) 2025).

    Justin mengatakan bahwa investasi terhadap kualitas termasuk dalam pendidikannya merupakan hal yang vital karena mustahil membangun negara ini tanpa terlebih dahulu membangun masyarakat.

    Sehingga, kata Justin, Pemprov DKI harus memperhatikan kualitas guru sebagai orang yang membimbing anak-anak terkait ilmu pengetahuan, karena saat ini di Jakarta hanya ada 34,5 persen guru yang mempunyai sertifikasi.

    “Sehingga sangat dikhawatirkan kualitas lulusan-lulusan dari anak-anak kita,” ujarnya.

    Justin menambahkan, selain masalah pendidikan, kemiskinan juga perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam hal membangun anak-anak atau SDM. Angka kemiskinan yang cukup tinggi juga mengkhawatirkan kondisi anak-anak.

    Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus juga fokus melakukan pengendalian penduduk melalui program KB dan sebagainya untuk memastikan kualitas kehidupan tumbuh kembang anak-anak.

    Dari segi pengendalian populasi, dari segi perbaikan perumahan, kawasan-kawasan kumuh karena ini sangat berkaitan keras dengan lingkungan tumbuh kembang anak.

    “Sangat banyak PR yang ada di Jakarta dan saya menitipkan ini semua kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung,” katanya.

    Ia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mulai serius dalam “berinvestasi” untuk masa depan anak-anak khususnya di DKI Jakarta.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waktu tanggap perlu dipercepat dalam penanganan kebakaran di Jakarta

    Waktu tanggap perlu dipercepat dalam penanganan kebakaran di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Waktu tanggap (response time) dalam penanganan kebakaran di Jakarta perlu dipercepat agar musibah tersebut bisa segera dikendalikan dan dampaknya diminimalkan.

    “Semakin cepat pemadam kebakaran datang ke lokasi, maka semakin sedikit kerugian yang dialami oleh masyarakat,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua ​​​​​​ di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, waktu tanggap ini bisa dicapai oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI jika sarana dan prasarana memadai terutama jarak antarpos pemadam kebakaran dengan lokasi.

    Untuk itu, kata Inggard, pembangunan pos damkar di kawasan yang rawan terjadinya musibah kebakaran merupakan keharusan supaya penanganannya semakin cepat.

    “Memang perlu ada pendekatan pada daerah-daerah rawan kebakaran dan perlu dibangun pos pemadam kebakaran yang lengkap,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa pembangunan pos damkar juga harus tepat dan lokasi rawan menjadi prioritas adanya pos damkar.

    Bukan seluruh daerah tapi daerah rawanlah yang menjadi prioritas. “Sehingga dapat mempercepat ‘response time’ dan kedua, kalau ‘response time’ itu lebih singkat maka kerugiannya berkurang,” kata dia.

    Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Bayu Meghantara mengatakan, Pemprov DKI menambah lima pos pemadam kebakaran pada 2025 untuk mempercepat penanganan ketika terjadi musibah kebakaran.

    “Tahun ini kita tambah lima pos dan pada 2026 kami rencanakan tambah enam pos,” katanya.

    Menurut dia, penambahan pos pemadam kebakaran (damkar) ini bertujuan agar respon anggota damkar ketika terdapat laporan kebakaran bisa sesegera mungkin sampai ke lokasi.

    Sehingga, kata Bayu, dengan respon yang cepat diharapkan kejadian kebakaran di suatu wilayah bisa dikendalikan semaksimal mungkin dan tidak menjadi musibah besar.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI tambah lima pos damkar untuk percepat penanganan kebakaran

    DKI tambah lima pos damkar untuk percepat penanganan kebakaran

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta menambah lima pos pemadam kebakaran pada 2025 untuk mempercepat penanganan ketika terjadi musibah kebakaran.

    “Tahun ini kita tambah lima pos dan pada 2026 kami rencanakan tambah enam pos,” kata Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Bayu Meghantara di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, penambahan pos pemadam kebakaran (damkar) ini bertujuan agar respon anggota damkar ketika terdapat laporan kebakaran bisa sesegera mungkin sampai ke lokasi.

    Sehingga, kata Bayu, dengan respon yang cepat diharapkan kejadian kebakaran di suatu wilayah bisa dikendalikan semaksimal mungkin dan tidak menjadi musibah besar.

    Pihaknya sedang berupaya menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendirikan pos damkar karena masalah lahan juga menjadi salah satu kendalanya.

    “Kami berupaya untuk peningkatan pos damkar dan sektor damkar, bagaimana responnya itu bisa dipercepat dan lebih dekat kepada masyarakat,” ujarnya.

    Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta William Aditya Sarana menilai Pemprov DKI harus segera merealisasikan pembangunan pos damkar di setiap kelurahan agar seluruh wilayah berada dalam payung pengamanan sistem anti api ini.

    “Jakarta masih kekurangan pos damkar karena dari 267 kelurahan di Jakarta, baru 170 titik yang beroperasi menjaga wilayahnya dari kebakaran,” kata William.

    Hal ini terkait rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan membuka penerimaan untuk 1.000 petugas damkar.

    Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga telah mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Masyarakat Punya APAR (Gempar) dalam rangka menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di wilayah padat penduduk.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.