Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Legislator dukung langkah Pemprov DKI sanksi ASN yang main judol

    Legislator dukung langkah Pemprov DKI sanksi ASN yang main judol

    Menurut saya itu suatu hal yang proporsional karena ASN itu kan bekerja untuk negara. Sedangkan mereka melanggar hukum negara dengan bermain judi online

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mendukung langkah Gubernur DKI Pramono Anung yang tidak akan memberi promosi jabatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih mengulangi bermain judi online (judol) setelah dilakukan pembinaan.

    “Menurut saya itu suatu hal yang proporsional karena ASN itu kan bekerja untuk negara. Sedangkan mereka melanggar hukum negara dengan bermain judi online,” kata William saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, langkah Gubernur DKI Jakarta untuk tidak memberi promosi jabatan kepada ASN yang terbukti bermain judol merupakan hal yang seimbang atau proporsional, mengingat ASN merupakan abdi negara yang harus tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan.

    Untuk itu, lanjut William, para ASN juga perlu diperiksa aliran uangnya apakah rekening yang dimiliki mereka terdeteksi bermain judol atau tidak.

    “Kalau misalnya sudah menemukan profil ASN kita yang terkena judi online, mereka harus segera didisiplinkan dan juga ditegur kemudian harus ada pembinaan,” kata dia.

    Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan ASN yang masih mengulangi bermain judol setelah dilakukan pembinaan, maka tidak akan diberi promosi jabatan.

    “Salah satu sanksi yang akan diberikan adalah tidak akan pernah kita promosikan,” kata Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Kamis (24/7).

    Pramono mengatakan telah meminta jajarannya untuk memberikan tindakan tegas kepada pelaku judol. Kendati demikian ia menilai tak semua pemain judol merupakan pelaku, tapi seperti terjerat perbuatan judol sebagai korban.

    Untuk itu Pramono meminta kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar melakukan pembinaan kepada pelaku judol. Terutama apabila pelakunya termasuk ASN di lingkup Pemprov DKI Jakarta.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jabar: Dedi Mulyadi Sebut Tasikmalaya Guru Peradaban Ilmu Tata Ruang Sunda, Kedatangannya Disambut Ribuan Warga Bandung 26 Juli 2025

    Jabar: Dedi Mulyadi Sebut Tasikmalaya Guru Peradaban Ilmu Tata Ruang Sunda, Kedatangannya Disambut Ribuan Warga Bandung 26 Juli 2025

    Jabar: Dedi Mulyadi Sebut Tasikmalaya Guru Peradaban Ilmu Tata Ruang Sunda, Kedatangannya Disambut Ribuan Warga
    Tim Redaksi
    TASIKMALAYA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , hadir dan membuka
    pawai Jampana
    dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) Kabupaten Tasikmalaya yang berlangsung pada Sabtu (26/7/2025).
    Ribuan warga terlihat antusias menunggu di sekitar Komplek Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, Gunung Koneng, Singaparna, saat gubernur mengikuti Sidang Paripurna Milangkala Sukapura di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
    Pantauan Kompas.com, ketika Dedi Mulyadi bersama Bupati Tasikmalaya dan rombongan lainnya keluar dari gedung, mereka langsung dikerumuni warga yang menyapa dan meminta untuk berswafoto.
    Dedi Mulyadi kemudian menaiki mobil berwarna putih dan berdiri di luar untuk menyapa warga yang terus mengikutinya sambil bersalaman dan meminta foto.
    Dalam pidatonya, Dedi menegaskan bahwa Tasikmalaya merupakan “guru peradaban ilmu tata ruang” dalam sejarah Sunda.
    “Dari sudut pandang sejarah, Tasik itu adalah daerah sebagai guru peradaban tata ruang. Ada Gunung Galunggung, karena kondisi alamnya sesuai dengan ajaran buhun tata ruang Kesundaan.”
    “Daerah-daerah di Jawa Barat itu bagiannya, Tasik memiliki dua komponen sejarah: gunung dan sungai. Jadi harus tahu sejarahnya, kalau tidak, tidak akan tahu potensinya, jadi jangan malah merusak alamnya,” ujar Dedi di hadapan pejabat dan masyarakat Tasikmalaya.
    Lebih lanjut, Dedi menyampaikan bahwa Tasikmalaya dikenal sebagai daerah kreatif dalam perajin bambu, yang dapat dikembangkan ke luar daerah bahkan ke negara lain.
    Ia menekankan pentingnya bambu dalam sejarah Sunda sebagai pusat ekosistem.
    “Ajaran buhun yang mengatakan bahwa bambu merupakan pusat ekosistem. Bambu adalah pusat peradaban, warga Tasik bisa membuat berbagai kreativitas anyaman.”
    “Saat saya menjadi Bupati Purwakarta, saya mencoba mengangkat ornamen bambu di daerah, ahli tata bangunan Sunda adalah ahlinya orang Tasik. Yang mengerjakan adalah warga Tasikmalaya,” kata dia.
    Setelah bertemu dengan warga Tasikmalaya yang menunggunya sejak pagi, Dedi Mulyadi berpamitan dan berencana kembali ke kediamannya di Subang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Diminta Periksa Tim Transisi Gubernur Bobby Nasution

    KPK Diminta Periksa Tim Transisi Gubernur Bobby Nasution

    GELORA.CO -Tim transisi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution perlu diperiksa KPK untuk menguliti kasus suap korupsi Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting.

    Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (Marak), Arief Tampubolon berujar, tim transisi diduga terlibat melakukan pergeseran APBD Sumut sehingga menyebabkan praktik rasuah.

    “Kami meminta KPK juga segera memeriksa tim transisi Bobby yang kabarnya menjadi para pelaku pergeseran anggaran APBD, salah satunya adalah proyek infrastruktur yang di-OTT KPK. Selain itu juga proyek jembatan Idano Nayo di Nias yang juga tidak tertulis dalam APBD Sumut 2025 dan lainnya,” ungkap Arief dikutip dari RMOLSumut, Sabtu, 26 Juli 2025.

    Selain tim transisi Gubernur Sumut, KPK juga diminta memeriksa para Kepala OPD Pemprov Sumut, terkhusus yang dinonaktifkan Bobby dan yang mengundurkan diri.

    “Dari pemeriksaan tim transis dan kepala OPD, kita meyakini akan terungkap benang merah korupsi Kadis PUPR Sumut Topan Ginting yang ditangkap KPK,” katanya.

    Menurut Arief, keberadaan tim transisi Gubernur Sumut telah menggantikan posisi dan peran tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sumut yang bertanggung jawab atas APBD.

    Pergeseran anggaran yang dilakukan telah mengubah program kerja satu tahun anggaran. Termasuk anggaran pokir (pokok pikiran) dari 100 anggota DPRD Sumut yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat.

    “Kita dukung semua diperiksa KPK agar kasus korupsi Topan Ginting yang ditangkap KPK terang-benderang, siapa saja yang menerima, dan menikmati aliran dananya,” jelas Arief. 

  • DPRD Purwakarta tinjau rest area Cipularang terkait sinergi pendapatan

    DPRD Purwakarta tinjau rest area Cipularang terkait sinergi pendapatan

    Rombongan Komisi II DPRD Purwakarta saat kunjungan kerja ke rest area KM 88A Tol Cipularang. (ANTARA/HO-Jasa Marga)

    DPRD Purwakarta tinjau rest area Cipularang terkait sinergi pendapatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 26 Juli 2025 – 12:15 WIB

    Elshinta.com – Komisi II DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat meninjau rest area KM 88A ruas Tol Cipularang yang dikelola oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak perusahaan, PT Jasamarga Related Business (JMRB), terkait dengan sinergitas pendapatan daerah.

    Dalam kunjungan kerja ke rest area KM 88A wilayah Kabupaten Purwakarta, Jumat, Komisi II DPRD Purwakarta menyoroti tentang mekanisme pengelolaan tenant, kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui kepatuhan pajak, dan sinergi antara pengelola rest area dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat.

    Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Purwakarta, Devi Mutiara Sari, berharap agar komunikasi dan koordinasi antara pengusaha, pengelola rest area dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat.  Hal tersebut diperlukan untuk mendukung optimalisasi penerimaan daerah secara adil dan berkelanjutan.

    Region Head II PT JMRB Dondi Dwi Susanto menyampaikan, hingga saat ini terdapat 80 tenant yang berada di rest area KM 88A. Dari 80 tenant itu, sekitar 60 persen merupakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).  Untuk mekanisme kerja sama dengan tenant dilakukan melalui dua skema, yakni sewa bangunan dan sewa lahan dengan sistem build operate transfer (BOT).

    Dondi menyampaikan tentang kontribusi PT JMRB dalam menyumbang pendapatan daerah, yakni melalui penyetoran pajak.

    “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sewa disetorkan langsung kepada negara. Sedangkan pajak daerah seperti pajak restoran dan pajak reklame menjadi kewajiban masing-masing tenant,” katanya. 

    Pihaknya juga secara aktif memfasilitasi koordinasi antara tenant dengan Bapenda setempat, termasuk pelaksanaan sosialisasi perpajakan langsung di lokasi. Hadir dalam kegiatan tersebut, Senior Manager Representative Office 3 Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) Agni Mayvinna, Region Head II JMRB Dondi Dwi Susanto, Marketing and Communication Department Head JMT Panji Satriya dan jajaran manajemen JMT. 

    Sumber : Antara

  • Anggota DPRD DKI Dukung Pramono Bangun Flyover Latumenten

    Anggota DPRD DKI Dukung Pramono Bangun Flyover Latumenten

    Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan proyek pembangunan flyover Latumenten, Jakarta Barat, akan segera dimulai. Pembangunan direncanakan akan dimulai pada bulan Agustus atau September 2025.

    Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, mendukung upaya dibangunnya flyover Latumenten. Kenneth menyebut saat ini kemacetan parah terjadi karena perlintasan kereta api sebidang.

  • Imbas Sepi Peminat, DPRD Kota Cirebon Minta Pemda Gandeng Sekolah Swasta

    Imbas Sepi Peminat, DPRD Kota Cirebon Minta Pemda Gandeng Sekolah Swasta

    Namun demikian, katanya, terdapat sejumlah kendala di masyarakat. Ia mengatakan, yang menjadi permasalahan mendasar adalah hampir sebagian besar mainset warga Kota Cirebin ingin anaknya sekolah di negeri. Mindset yang terbentuk bahwa sekolah di negeri seakan elit, bahkan sekolah di negeri terkesan gratis tanpa SPP. 

    “Gimana kita mau nawarkan sekolah swasta kalau mindset-nya mau di negeri semua. Padahal sekolah di negeri maupun swasta sama saja. Bahkan sekolah swasta juga sudah banyak yang menerapkan program SPP gratis. Jadi harus ubah mindset dulu secara bersama,” ujar HSG.

    Harry berharap kondisi sekolah swasta yang ada di Kota Cirebon menjadi perhatian pemerintah daerah agar tahun ajaran mendatang tidak lagi sepi peminat. “Digandeng saja sekolah swasta bisa menjadi alternatif sekolah ketika di negeri tidak menampung atau tidak keterima,” ujarnya. 

    Sebelumnya, sejumlah sekolah swasta SMK maupun SMA di Cirebon kerap mengeluh. Mereka diketahui sangat kekurangan murid selama proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Kondisi tersebut ditengarai imbas dari kebijakan baru Pemprov Jawa Barat mengenai tambahan kuota atau rombongan belajar di sekolah negeri menjadi 50 siswa. Padahal, sebelumnya, kebijakan mengatur satu rombongan belajar diisi 36 siswa.

    Kepala SMK Veteran Cirebon, Wahyu Hidayat menyebutkan, pada SPMB tahun 2025 hanya menjerima 9 hingga 10 siswa saja. Padahal, katanya, sebelumnya tahun 90 an jumlah siswa di sekolahnya cukup banyak bahkan masuk salah satu sekolah unggulan swasta di Cirebon. “Dulu jumlah siswa kami bisa sampai lebih dari 1000 orang sekarang cari siswa baru 100 saja sulit,” ujar Wahyu, Sabtu (12/7/2025).

    Wahyu mengatakan, pada SPMB tahun 2025 ini, siswa yang mendaftar di SMK Veteran Cirebon baru 9 sampai 10 orang. Wahyu mengaku sangat mendukung sejumlah program dan kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Jabar.

  • Partai Berkarya kaji usulan Gubernur ditunjuk Presiden

    Partai Berkarya kaji usulan Gubernur ditunjuk Presiden

    Ketua Umum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas (Foto : Dokumentasi Partai Berkarya)

    Partai Berkarya kaji usulan Gubernur ditunjuk Presiden
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 21:17 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas, menanggapi usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengusulkan agar gubernur dipilih langsung oleh pemerintah pusat, sementara bupati tetap dipilih oleh rakyat melalui DPRD.

    Menurut Ridwan, usulan tersebut perlu dikaji secara strategis dan mendalam, termasuk mempertimbangkan berbagai sisi dampaknya.

    “Itu kan perlu ada kajian strategis. Perlu kita kaji kembali kira-kira apa efek positifnya maupun efek negatifnya,” ujar Andreas, dalam pernyataannya usai acara syukuran pasca Musyawarah Nasional (Munas) Partai Berkarya, di Yayasan Panti Asuhan Yatim Daarul Rahman, Pejaten, Jaksel, Jumat (25/07/2025). Ridwan sebelumnya ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Berkarya . Dia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya di Ballroom Hotel Episode, Gading Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada 14 hingga 16 Juli 2025.

    Ia menilai sistem pemilihan kepala daerah saat ini memang memiliki banyak tantangan, terutama terkait anggaran dan energi politik yang besar. Namun, menurutnya, kontestasi seperti pilkada dan pilpres juga merupakan bagian dari pesta demokrasi yang tidak bisa serta-merta dikonotasikan negatif.

    “Kalau sekarang kan kita berbicara masalah pemilihan kepala daerah, pilpres itu energi terbuang banyak sekali. Anggaran terbuang banyak sekali, logistik terbuang juga banyak sekali. Itu kan tentu ada efek positif, efek negatifnya,” ujar Ridwan.

    “Mungkin itu kan pesta rakyat, kontestasi pemilu itu, baik itu pilkada, pilpres, kontestasi pemilu itu kan pesta rakyat. Tapi jangan dikonotasikan negatif seperti itu.”

    Ridwan belum menjawab tegas bagaimana sikap Partai Berkarya atas usulan itu. Namun menurutnya, sebelum mengambil sikap, partainya akan terlebih dahulu mendengar masukan dari masyarakat dan akademisi.

    “Litbang Partai Berkarya juga nanti akan menyerap aspirasi arus bawah. Bagaimana respon masyarakat seperti itu, apabila undang-undang itu disahkan. Yang kedua, bagaimana juga respon para akademisi,” ujarnya.

    Meski belum memiliki kursi di DPR, Ridwan menegaskan bahwa Partai Berkarya tetap akan merumuskan sikap politiknya secara matang. Pihaknya juga akan menyiapkan gagasan-gagasan yang bisa menjadi masukan bagi pemerintah.

    “Minimal kita punya gagasan-gagasan yang kita rumuskan, yang mungkin nantinya akan kita sampaikan ke Presiden Prabowo Subianto, agar itu bisa menjadi input, masukan buah pikir dari Partai Berkarya untuk sama-sama memajukan bangsa ini,” tutupnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan adanya dua pola dalam pemilihan kepala daerah. 

    Menurutnya, gubernur sebaiknya ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat karena dianggap sebagai perwakilan pusat di daerah, sementara bupati dan wali kota dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Usulan ini, kata Cak Imin, lahir dari hasil kajian internal dan arahan dari sejumlah keputusan organisasi seperti Nahdlatul Ulama yang menyoroti tingginya biaya pilkada langsung.

    “Kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk menjadi kepala daerah, yang kadang-kadang tidak rasional. Yang kedua, ujung-ujungnya pemerintah daerah juga bergantung kepada pemerintah pusat dalam seluruh aspek, belum bisa mandiri atau apalagi otonom,” kata Cak Imin di JCC Senayan, Rabu (23/7/2025).

    Penulis : Rama Pamungkas

    Sumber : Radio Elshinta

  • DPR Dukung Ahmad Luthfi Ajukan Rp 1,7 Triliun untuk Tangani Rob di Demak Regional 25 Juli 2025

    DPR Dukung Ahmad Luthfi Ajukan Rp 1,7 Triliun untuk Tangani Rob di Demak Regional 25 Juli 2025

    DPR Dukung Ahmad Luthfi Ajukan Rp 1,7 Triliun untuk Tangani Rob di Demak
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    — Komisi V DPR memberikan dukungan penuh terhadap usulan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun yang diajukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, untuk
    penanganan rob
    di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.
    Dukungan ini dinilai sebagai hasil dari program Forum Senayan yang digagas oleh Gubernur Luthfi untuk memperkuat sinergi antara eksekutif daerah dan legislatif pusat.
    Dalam kunjungan kerja Komisi V di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Jumat (25/7/2025), Anggota Komisi V
    DPR RI
    , Sriyanto Saputro, menegaskan bahwa meskipun ia bukan berasal dari daerah pemilihan Demak, ia tetap merasa bertanggung jawab untuk memperjuangkan anggaran tersebut demi kepentingan masyarakat Jawa Tengah.
    “Dulu saya ikut rapat di sini (Forum Legislatif). Setelah ada banjir rob, Pak Gubernur ajukan anggaran Rp 1,7 triliun. Kami perjuangkan di Komisi V dan juga ke Menteri Pekerjaan Umum,” ujar Sriyanto.
    Sriyanto menjelaskan bahwa rob di Sayung telah menjadi perhatian nasional karena sering terjadi meskipun tanpa hujan, yang mengganggu aktivitas warga dan mengancam kesejahteraan masyarakat.
    Ia juga mengapresiasi langkah cepat Pemprov Jateng yang menerjunkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara gotong-royong untuk menangani dampak rob, mulai dari penanganan kesehatan, pengaturan lalu lintas, hingga penyedotan air rob dilakukan secara terpadu.
    Anggota Komisi V lainnya, Syaiful Huda, juga mendukung pendekatan kolaboratif antar-OPD yang diinisiasi oleh Gubernur Luthfi.
    Menurutnya, penanganan rob di Sayung perlu menjadi prioritas nasional.
    “Luar biasa. Disukai rakyat. Insya Allah usulan strategis ini akan kami pertimbangkan untuk masuk prioritas pembangunan 2026,” kata Huda.
    Ia menambahkan bahwa solusi jangka panjang seperti pembangunan Giant Sea Wall memang memerlukan waktu dan anggaran besar, namun langkah-langkah strategis dari Kementerian PUPR tetap dibutuhkan sebagai solusi sementara.

    Sebelumnya,
    Gubernur Ahmad Luthfi
    telah menginstruksikan seluruh OPD untuk turun langsung ke Sayung.
    Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya bersama Dinas PUSDATARU bertugas menyedot air rob dan menyalurkannya ke sungai, sementara OPD lain menangani aspek sosial seperti perbaikan rumah tidak layak huni dan layanan kesehatan warga.
    Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan dukungan DPR, diharapkan permasalahan rob yang telah lama mengganggu masyarakat pesisir Demak dapat segera teratasi secara menyeluruh.
    Namun, penghapusan usulan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun untuk pembangunan tanggul laut di pesisir Demak oleh pemerintah pusat sebelumnya menuai kekecewaan warga.
    Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Ida Nur Saadah, menyoroti dampak penghapusan anggaran tersebut, yang dianggap sangat mengecewakan bagi warga pesisir Demak yang telah lama terdampak banjir rob, khususnya di kawasan Sayung, Bedono, hingga Bonang.
    “Bupati sudah mengajukan tanggul laut, nilainya sekitar Rp1,7 triliun. Oleh Banggar itu dibintang, kemudian hilang. Kemudian juga dari Kementerian Keuangan juga menghapus dari anggaran tersebut,” ungkap Nur Saadah di kantornya, Senin (16/6/2025).
    Ia menilai penolakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak menganggap serius persoalan rob yang sudah menahun di pesisir Demak.
    Kekecewaan warga pun diluapkan dalam aksi spiritual pada Minggu (15/6/2025) di jalan Pantura, Sayung.
    “Kemarin ketika masyarakat sudah jenuh menunggu, kemudian masyarakat berinisiatif untuk melakukan doa bersama. Tujuannya mengetuk hati para pemimpin yang ada di Jakarta,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengamat: Ide Cak Imin soal Pilkada Dipilih Pemerintah Pusat Cuma untuk Nyenengin Prabowo

    Pengamat: Ide Cak Imin soal Pilkada Dipilih Pemerintah Pusat Cuma untuk Nyenengin Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Analis komunikasi atau pengamat politik, Hendri Satrio berpendapat usulan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin soal kepala daerah ditunjuk pusat atau dipilih oleh DPRD provinsi adalah strategi komunikasi politik untuk menyenangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Hensa, sapaan akrabnya, berpendapat seperti itu lantaran Prabowo juga sebelumnya pernah mengemukakan ide serupa pada akhir tahun 2024 soal Pilkada dipilih DPRD. 

    “Jadi omongannya Cak Imin kemarin jangan diartikan secara leterlek [letterlijk] dia ingin kepala daerah dipilih oleh pusat atau DPRD provinsi. Menurut saya, ucapan dia kemarin itu dia hanya ingin menyenangkan Prabowo, karena ide ini kan awalnya dari Prabowo,” katanya kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    Sebab demikian, menurutnya usulan Cak Imin itu lebih mengarah pada sinyal politik untuk menjaga hubungan dengan Prabowo, bukan keinginan nyata untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung. 

    “Saya yakin Cak Imin tahu Prabowo juga tergantung rakyat. Jadi sebenarnya omongan kemarin itu ucapan Cak Imin yang menunggu dukungan rakyat. Jadi bukan berarti semata-mata dia ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD,” tambah Hensa.

    Lebih jauh, dia menyoroti pernyataan Cak Imin mencerminkan pemahaman dinamika politik dan preferensi publik. Karena Cak Imin sadar masyarakat cenderung ingin pilkada digelar secara langsung.

    “Dia ngomong seperti itu buat nyenengin Prabowo, dan dia tahu pasti Prabowo itu tergantung rakyat, dan rakyat kan kelihatannya tetap ingin pemilihan langsung,” tutupnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa PKB dan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) telah mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. 

    “Kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk jadi kepala daerah yang kadang-kadang ini tidak rasional,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Melihat kondisi tersebut, Cak Imin dan NU berpandangan harus ada jalan yang cepat dan efektif untuk mewujudkan keinginan rakyat dan pemerintah pusat.

    “Makanya usul kami ada 2 pola, pertama itu gubernur menjadi perwakilan pemerintah pusat di daerah yang ditunjuk oleh presiden,” ujarnya.

    Sementara itu, kata Cak Imin, pola kedua yaitu untuk kepala daerah setingkat bupati ditunjuk oleh rakyat melalui DPRD.

  • Jakut turunkan produksi sampah 28,3 persen

    Jakut turunkan produksi sampah 28,3 persen

    Jakarta (ANTARA) –

    Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara mengklaim telah mampu menurunkan produksi sampah hingga 28,3 persen berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2024.

    “Pengelolaan sampah di Jakarta Utara dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir,” kata Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Utara, Edy Mulyanto saat menerima anggota DPRD Kalimantan Selatan di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, penurunan timbulan sampah di Jakarta Utara (Jakut) tersebut terjadi berkat kolaborasi aktif antara pemerintah, warga, dunia usaha dan komunitas.

    Beberapa program unggulan pengelolaan sampah di Jakut dalam menekan produksi sampah di wilayah setempat, dimulai dari pengelolaan sampah organik berbasis RW melalui komposting, pemanfaatan maggot dan “eco-enzyme” di 169 lokasi yang ada di Jakut.

    Kemudian sirkular ekonomi sampah melalui 579 unit bank sampah aktif dan pemilahan sampah rumah tangga yang telah diterapkan di 44.676 rumah.

    Selanjutnya, kolaborasi dengan pelaku usaha hotel, restoran dan kafe (horeka) dan fasilitas komunal di kelurahan percontohan. “Kami tidak bisa berjalan sendiri,” katanya.

    Selain itu, sarana infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) dengan mesin pengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif pabrik semen yang tersebar di enam kecamatan.

    Suku Dinas (Sudin) LH mengandalkan partisipasi semua pihak, mulai dari rumah tangga hingga sektor bisnis dan pengelolaan sampah adalah gerakan bersama.

    “Strategi pengelolaan sampah tahun 2025 yang telah membawa banyak perubahan positif,” katanya.

    Pemerintah Kota Jakarta Utara menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Ruang Fatahillah, Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Jumat, untuk mempelajari lebih dalam sistem pengelolaan sampah organik yang telah sukses diterapkan dan menjadikan Jakut sebagai kota percontohan nasional.

    Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat mengapresiasi atas kepercayaan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk menjadikan Jakarta Utara sebagai tempat berbagi pengalaman.

    “Semoga apa yang kami lakukan di sini bisa memberi manfaat, tidak hanya untuk Jakarta Utara, tapi juga bagi Kalimantan Selatan,” kata dia.

    Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Kartoyo mengatakan niat kuat untuk menyerap praktik terbaik dari Jakarta Utara.

    “Kami belajar bagaimana Jakarta Utara mengelola sampah, terlebih sudah menjadi contoh nasional dan hal-hal baik dari sini bisa kami terapkan di Kalimantan Selatan, khususnya dalam menyusun peta jalan pengelolaan sampah,” katanya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.