Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Dukung pilkada tak langsung, Imin: Kami ingin demokrasi lebih murah

    Dukung pilkada tak langsung, Imin: Kami ingin demokrasi lebih murah

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan partainya mendukung perubahan metode pemilihan kepala daerah (pilkada) dari langsung dipilih rakyat menjadi tidak langsung karena ingin ongkos pesta demokrasi menjadi lebih murah.

    “PKB mendukung itu karena banyak pilkada yang high cost (mahal), banyak pilkada yang menyisakan beban politik. Kita ingin demokrasi kita lebih murah,” kata Cak Imin, sapaan akrabnya, saat ditemui di Jakarta, Rabu.

    Mengenai formula pilkada tidak langsung itu, Cak Imin menyerahkannya kepada DPR.

    “Kita serahkan DPR, diskusi; dan sekarang ini sedang inventarisasi masalah, supaya seluruh paket undang-undang politik betul-betul menjamin percepatan pembangunan,” tuturnya.

    Cak Imin pun menepis anggapan bahwa usulan pilkada tidak langsung itu hanya untuk menyenangkan pihak tertentu, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, PKB sudah sejak lama mengusulkan ide tersebut.

    “PKB ini sudah lama, kan, ngusulin. Hanya saya mengulang saja. Dulu keputusan PBNU, Muktamar NU memutuskan evaluasi total pemilihan kepala daerah langsung. Itu kira-kira enam tahun yang lalu, ya. Terus disusul berbagai musyawarah alim ulama, kemudian kita pengalaman lapangan yang begitu tidak kondusif,” katanya.

    “Pak Prabowo malah enggak setuju kalau pemilihannya tidak melalui demokrasi, DPRD minimal, tapi, ya, kita lihat nanti,” sambung dia.

    Sebelumnya, Cak Imin mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dapat ditunjuk pusat atau dipilih DPRD.

    “Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD di seluruh tanah air,” ujar Cak Imin dalam acara Harlah Ke-27 PKB di Jakarta, Rabu (23/7) malam.

    Cak Imin mengusulkan hal tersebut sebagai salah satu langkah dari penyempurnaan tata kelola politik nasional.

    Dia juga menjelaskan usulan tersebut didasarkan pada pengalaman sejumlah kepala daerah yang mengatakan harus mengalami konsolidasi yang cukup lamban akibat proses politik yang terlalu panjang.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bimtek PDIP di Bali, Puan ingatkan kader tak boleh beda haluan

    Bimtek PDIP di Bali, Puan ingatkan kader tak boleh beda haluan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani mengingatkan para kader atau legislator dari partai berlambang kepala banteng itu tidak boleh berbeda haluan, saat membuka agenda Bimbingan Teknis bagi Para Legislator PDIP di Denpasar, Bali, Rabu.

    Menurut Puan, para kader memiliki latar belakang yang berbeda dan cara yang berbeda-beda saat menghadapi kondisi di daerahnya masing-masing.

    Namun, para legislator harus memiliki tujuan yang sama dalam satu barisan yang dipimpin Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Semangat kerja partai kita adalah berjiwa gotong royong; dan gotong royong hanya bisa hidup jika kita percaya, bersatu, dan tidak saling menegasikan satu sama lain. Kita harus memperkuat jiwa gotong royong ini,” kata Puan.

    Dia mengatakan kekuatan PDIP bukan hanya terletak pada jumlah kursi legislatif atau jabatan eksekutif, melainkan pada soliditas internal yang kokoh.

    Menurut dia, keberagaman latar belakang kader justru menjadi kekuatan jika semua berada dalam satu garis perjuangan.

    Selain itu, Puan juga mengingatkan bahwa konsolidasi internal yang kuat akan memudahkan partai untuk menghadapi dinamika politik nasional dan menjawab tuntutan rakyat.

    “Dengan soliditas yang kuat, kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan politik dan tetap fokus mewujudkan kesejahteraan rakyat,” kata Ketua DPR RI tersebut.

    Dia pun mengajak seluruh kader untuk terus menggelorakan kerja politik dengan semangat gotong royong.

    Gotong royong, kata Puan, adalah kunci agar partai tetap dekat dengan rakyat dan mampu memperjuangkan keadilan sosial.

    “Kerja politik kita harus nyata dan berpihak pada rakyat. Dengan semangat gotong royong, kita bisa mewujudkan cita-cita partai sekaligus menjawab harapan rakyat,” katanya.

    Bimtek PDIP itu dihadiri ribuan anggota dewan mulai dari anggota DPR RI, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Fraksi PDIP dari seluruh daerah di Indonesia. Bimtek tersebut direncanakan berlangsung hingga Jumat (1/8).

    Selain membahas politik, Bimtek tersebut juga membahas materi strategis terkait penguatan fraksi, evaluasi RKPD dan APBD 2025, serta strategi komunikasi politik di daerah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan buka bimtek PDIP di Bali, ingatkan perkuat kerja bagi wong cilik

    Puan buka bimtek PDIP di Bali, ingatkan perkuat kerja bagi wong cilik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani membuka agenda bimbingan teknis (bimtek) bagi seluruh legislator PDIP di Bali Beach Convention Center, Denpasar, Bali, Rabu, dan mengingatkan para kader memperkuat kerja bagi rakyat kecil atau “wong cilik”.

    Dia menilai kerja politik yang hanya mengandalkan simbol-simbol atau retorika tidak lagi cukup. Kerja politik, kata dia, harus dilakukan di setiap tingkatan dan komunitas, dengan cara-cara yang sesuai dengan zaman, lingkungan, dan budaya.

    “PDI Perjuangan selalu identik dengan partai wong cilik dan partai anak muda; bagaimana ke depan? Kita harus dapat melakukan kerja-kerja politik yang nyata untuk tetap eksis sebagai partainya rakyat kecil dan anak muda,” kata Puan.

    Dalam agenda itu, sekitar 3.200 peserta terdiri dari anggota DPR RI, DPRD fraksi PDIP dari seluruh Indonesia hadir, yang menjadikan acara itu sebagai salah satu konsolidasi internal terbesar partai

    Puan juga menekankan bahwa kekuatan PDIP bukan hanya dari jumlah kursi legislatif dan jabatan eksekutif, melainkan dari soliditas internal partai.

    “Solid dalam visi, struktur, dan kerja politik bersama rakyat, kita harus punya arah perjuangan yang jelas dan organisasi yang kuat. Itulah kekuatan kita,” kata Ketua DPR RI itu.

    Ia pun mengingatkan seluruh kader untuk berani melakukan otokritik ke dalam sebelum mengkritik pihak luar. Hal ini penting agar partai tetap kuat menghadapi berbagai tantangan politik nasional, mulai dari pragmatisme pemilih, program populis yang mempengaruhi konstituen, hingga pencitraan masif di media sosial dan serangan buzzer menjelang pemilu.

    Adapun bimtek yang diinisiasi oleh DPP PDIP ini akan berlangsung hingga Jumat (1/8), dengan materi-materi strategis seperti penguatan fraksi, analisis penyusunan RPJMD, evaluasi RKPD dan APBD 2025, serta strategi komunikasi politik di daerah.

    Pada pembukaan agenda itu, sejumlah petinggi partai berlambang kepala banteng itu sudah hadir. Selain Puan, ada Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Pembentukan Kader Djarot Saiful Hidayat, hingga Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Timur Emilia Julia Nomleni.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP Gelar Bimtek di Bali Hari Ini, Anggota Fraksi Se-Indonesia Wajib Hadir Nasional 30 Juli 2025

    PDIP Gelar Bimtek di Bali Hari Ini, Anggota Fraksi Se-Indonesia Wajib Hadir Nasional 30 Juli 2025

    PDIP Gelar Bimtek di Bali Hari Ini, Anggota Fraksi Se-Indonesia Wajib Hadir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    PDI Perjuangan
    menggelar bimbingan teknis atau bimtek di Denpasar, Bali, Rabu (30/7/2025). Kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh anggota dewan di tingkat nasional maupun daerah.
    “Iya DPP wajib hadir, karena DPRD semua hadir,” kata Ketua DPP
    PDIP
    Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Jakarta, Selasa (29/7/2025).
    Menurutnya, prosesi bimtek itu akan dibuka pada hari ini.
    “Besok (hari ini) pembukaan besok. Makanya saya naik (pesawat) yang sore ini,” ucapnya.
    Ahok sendiri mengaku tidak tahu apakah nantinya bimtek tersebut akan dilanjutkan dengan kongres atau tidak. Semestinya, Kongres VI PDIP digelar pada April 2025 lalu, namun pelaksanaannya tiba-tiba diundur.
    Dalam agenda lima tahunan tersebut, PDIP berencana mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP.
    “Nggak ada berita itu (kongres) ya. Nggak ada berita itu. Kita diminta ke sana (Bali) segera,” ucap Ahok.
    Sementara itu, beberapa status anggota Fraksi PDIP di DPR menunjukkan bahwa mereka saat ini telah berada di Pulau Dewata.
    Salah satu yang dilihat Kompas.com adalah status WhatsApp Wakil Ketua Komisi VIII Abidin Fikri. Terlihat, Abidin tengah berswafoto di sebuah ballroom dengan latar belakang tulisan
    “Bimbingan Teknis Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Fraksi PDIP 2024-2029 Seluruh Indonesia”.
    Status tersebut diunggah Abidin pada Selasa malam sekitar pukul 23.00 WIB.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu beras oplosan, Legislator DKI minta Food Station transparan

    Isu beras oplosan, Legislator DKI minta Food Station transparan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth meminta BUMD Food Station dapat memberikan penjelasan yang transparan, sekaligus melakukan audit internal untuk memastikan tidak ada produk tak sesuai standar atau oplosan yang beredar di pasaran.

    “Langkah ini menurut saya sangat krusial, agar kita dapat memastikan bahwa setiap produk dari Food Station telah memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan yang ketat,” kata Kenneth dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (29/7).

    Kenneth menegaskan, pentingnya pengecekan dan verifikasi menyeluruh terhadap seluruh kualitas produk beras yang dipasarkan, khususnya merek-merek yang beredar di masyarakat.

    Menurut Bang Kent sapaan akrab Hardiyanto Kenneth, inisiatif ini bukan hanya sebagai upaya preventif dalam menjaga kepercayaan publik terhadap produk pangan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk merespon kekhawatiran masyarakat yang semakin meningkat akibat pemberitaan viral tersebut.

    “Kami berharap Food Station dapat memberikan penjelasan yang transparan. Upaya ini tidak hanya untuk memastikan keamanan dan kualitas beras yang dikonsumsi masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga kepercayaan publik terhadap distribusi pangan di DKI Jakarta,” kata Ketua Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL) PPRA Angkatan LXII itu.

    Ia mengatakan bahwa Food Station merupakan salah satu perusahaan umum daerah penyedia beras utama di wilayah DKI Jakarta, sehingga perannya dalam menjaga kualitas produk sangat penting dan di anggap vital dalam melayani stok pangan di DKI Jakarta.

    Dia mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan memilih produk beras dari sumber yang terpercaya serta selalu memperhatikan label dan sertifikasi resmi sebagai jaminan mutu.

    “Saya mengimbau kepada seluruh warga DKI Jakarta untuk lebih berhati-hati dan cermat dalam membeli beras,” ujarnya.

    Kent mengingatkan kepada seluruh pedagang dan pelaku usaha di Jakarta untuk tidak bermain-main dengan kualitas bahan pangan karena perbuatan tersebut melanggar hukum seperti tertuang dalam Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) huruf e dan f, serta Pasal 9 Ayat (1) huruf d dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp2 miliar.

    “Tindakan mengoplos atau memalsukan kualitas beras bukan hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga membahayakan kesehatan dan merupakan pelanggaran hukum,” kata dia.

    Untuk pihak Food Station dan instansi terkait, Kent meminta segera melakukan pengecekan, pengawasan ketat, dan klarifikasi terbuka terkait isu ini, guna menjamin bahwa beras yang beredar telah memenuhi standar keamanan pangan.

    “Saya mengajak seluruh pihak, termasuk stakeholder terkait, untuk bertindak cepat dan responsif dalam menangani persoalan ini,” katanya.

    Oleh karena itu, Kent mengajak masyarakat untuk melaporkan jika menemukan dugaan praktik kecurangan dalam penjualan beras, karena keterlibatan aktif publik akan sangat membantu menjaga kualitas dan kepercayaan terhadap sistem distribusi pangan di Ibu Kota.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BBM Langka di Jember, Anggota DPR Minta Pertamina Gerak Cepat Nasional 29 Juli 2025

    BBM Langka di Jember, Anggota DPR Minta Pertamina Gerak Cepat Nasional 29 Juli 2025

    BBM Langka di Jember, Anggota DPR Minta Pertamina Gerak Cepat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Golkar,
    Sarmuji
    , mendesak Pertamina untuk segera mengambil langkah cepat mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Kabupaten
    Jember
    , Jawa Timur.
    Menurutnya, respons awal Pertamina sebenarnya sudah tampak, namun masih perlu percepatan di lapangan.
    “Saya yakin Pertamina sudah turun ke lapangan, tinggal aksinya harus lebih cepat,” ujar Sarmuji dalam keterangannya, Selasa (29/7/2025).
    Sarmuji mengatakan, jangan sampai distribusi BBM yang tersendat ini membuat rakyat menanggung bebannya.
    “Pertamina harus segera turun tangan. Ini situasi darurat yang berdampak langsung pada masyarakat. Jangan sampai distribusi BBM tersendat terlalu lama karena masyarakat yang akan menanggung bebannya,” tuturnya.
    Sarmuji mengungkapkan, kondisi ini terjadi karena pasokan BBM ke Jember selama ini bergantung pada jalur distribusi dari Banyuwangi.
    Namun, dengan ditutupnya akses utama via Gumitir akibat perbaikan jalan, arus distribusi menjadi terganggu.
    “Kalau jalur dari Banyuwangi terhambat, harusnya bisa segera dikompensasi dengan pengiriman dari Surabaya dan sekitarnya. Ini bukan saatnya menunggu. Kebutuhan BBM masyarakat tidak bisa ditunda,” kata Sarmuji.

    Lalu, Ketua Fraksi Golkar DPR tersebut juga menyoroti lonjakan harga BBM di lapangan akibat kelangkaan tersebut.
    “Sekarang di sejumlah tempat, harga eceran BBM bisa tembus Rp 17.000 sampai Rp 22.000 per liter. Ini jelas memberatkan, apalagi bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha yang mengandalkan transportasi harian,” ucapnya.
    Sarmuji pun meminta agar semua pihak, termasuk pemerintah daerah, ikut aktif memantau distribusi dan mencegah potensi penimbunan BBM di lapangan.
    “Langkah antisipatif harus dipercepat. Pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan Pertamina dan aparat keamanan untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tidak ada oknum yang mengambil keuntungan di tengah situasi krisis seperti ini,” imbuh Sarmuji.
    Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengambil langkah cepat menyusul kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang melanda wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.
    Mulai Selasa (29/7/2025), para pelajar di Jember diizinkan mengikuti pembelajaran daring atau belajar dari rumah.
    Keputusan ini disampaikan langsung oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait, dalam konferensi pers di kantor DPRD Jember pada Senin malam.
    Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) yang diterbitkan pada 28 Juli 2025.
    “Mulai besok, sampai kondisi normal kembali, para pelajar Jember boleh mengikuti pelajaran secara daring,” ujar Fawait, Senin malam.
    Langkah ini diambil sebagai bentuk mitigasi dampak krisis BBM yang menyebabkan antrean panjang di berbagai SPBU Jember.
    Pemerintah daerah berharap, dengan mengurangi mobilitas warga, konsumsi BBM bisa ditekan dan situasi segera stabil.
    Tak hanya pelajar, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga diperbolehkan untuk bekerja dari rumah alias work from home (WFH), sebagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember.
    Layanan kesehatan juga kena imbas. Ada mobil ambulans Dinas Kesehatan Jember ikut antre di SPBU yang kosong.
    Warga mencari BBM sampai ke luar Jember, misalnya sampai ke SPBU di Lumajang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jakarta Harus Bebas Dari Beras Oplosan!

    Jakarta Harus Bebas Dari Beras Oplosan!

    Jakarta –

    Menyusul merebaknya isu beras oplosan yang tengah ramai diperbincangkan di berbagai media dan viral di masyarakat, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menunjukkan kewaspadaan dengan segera meminta klarifikasi dari pihak Food Station.

    Kenneth menegaskan, pentingnya pengecekan dan verifikasi menyeluruh terhadap seluruh kualitas produk beras yang dipasarkan, khususnya merek-merek yang beredar di masyarakat.

    “Langkah ini menurut saya sangat krusial, agar kita dapat memastikan bahwa setiap produk dari Food Station telah memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan yang ketat,” tegas Kent dalam keterangannya, Selasa (29/7/2025).

    Menurut Bang Kent -sapaan akrab Hardiyanto Kenneth-, inisiatif ini bukan hanya sebagai upaya preventif dalam menjaga kepercayaan publik terhadap produk pangan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk merespons kekhawatiran masyarakat yang semakin meningkat akibat pemberitaan viral tersebut.

    “Kami berharap Food Station dapat memberikan penjelasan yang transparan, sekaligus melakukan audit internal untuk memastikan tidak ada produk yang tidak sesuai standar yang beredar di pasaran. Upaya ini tidak hanya untuk memastikan keamanan dan kualitas beras yang dikonsumsi masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga kepercayaan publik terhadap distribusi pangan di DKI Jakarta,” ketus Ketua IKAL PPRA Angkatan LXII itu.

    Food Station sendiri merupakan salah satu perusahaan umum daerah penyedia beras utama di wilayah DKI Jakarta, sehingga perannya dalam menjaga kualitas produk sangat penting dan di anggap vital dalam melayani stok pangan di DKI Jakarta.

    Kent juga mengimbau masyarakat agar tetap lebih waspada dan memilih produk beras dari sumber yang terpercaya serta selalu memperhatikan label dan sertifikasi resmi sebagai jaminan mutu.

    “Saya mengimbau kepada seluruh warga DKI Jakarta untuk lebih berhati-hati dan cermat dalam membeli beras, terutama dengan memastikan produk memiliki label resmi, sertifikasi mutu, dan yang berasal dari distributor yang terpercaya,” bebernya.

    “Tindakan mengoplos atau memalsukan kualitas beras bukan hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga membahayakan kesehatan dan merupakan pelanggaran hukum,” tegasnya.

    Untuk pihak Food Station dan instansi terkait, Kent meminta untuk segera melakukan pengecekan, pengawasan ketat, dan klarifikasi terbuka terkait isu ini, guna menjamin bahwa beras yang beredar telah memenuhi standar keamanan pangan.

    “Saya mengajak seluruh pihak, termasuk stakeholder terkait, untuk bertindak cepat dan responsif dalam menangani persoalan ini. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan yang disediakan pemerintah tercoreng hanya karena ulah segelintir pihak yang mencari keuntungan dengan cara yang tidak bertanggung jawab,” tegas Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) PDI Perjuangan DKI Jakarta itu.

    Oleh karena itu, Kent mengajak masyarakat untuk melaporkan jika menemukan dugaan praktik kecurangan dalam penjualan beras, karena keterlibatan aktif publik akan sangat membantu menjaga kualitas dan kepercayaan terhadap sistem distribusi pangan di ibu kota.

    “Semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan ekosistem pangan yang sehat, transparan, dan bebas dari praktik curang. Mari kita jaga bersama keamanan dan kualitas pangan untuk kesejahteraan seluruh warga Jakarta. Jakarta harus bebas dari beras oplosan,” tutupnya.

    (mpr/ega)

  • Kabar Megawati di Bali, Koster Angkat Acara Denpasar 29 Juli 2025

    Kabar Megawati di Bali, Koster Angkat Acara Denpasar 29 Juli 2025

    Kabar Megawati di Bali, Koster Angkat Acara
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Bali,
    Wayan Koster
    , angkat bicara soal Ketua Umum PDI-P,
    Megawati Soekarnoputri
    , bakal datang ke Bali.
    Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, dirinya belum dapat memastikan Megawati hadir dalam kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) untuk anggota DPR-DPRD fraksi PDI-P di Bali yang berlangsung 30 Juli hingga 1 Agustus 2025.
    Koster menjelaskan bahwa acara Bimtek ini diikuti lebih dari 3.000 legislator fraksi PDI-P dari seluruh Indonesia dan akan melibatkan pemateri dari
    Kementerian Dalam Negeri
    serta Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI-P.
    “Belum tahu saya (tentang kehadiran Megawati). Yang ada dari Kementerian Dalam Negeri dan DPP,” ujar Koster saat ditemui di Kantor Gubernur Bali, Selasa (29/7/2025).
    Ia menambahkan bahwa tujuan kegiatan Bimtek ini adalah untuk memberikan arahan kepada anggota DPR-DPRD fraksi PDI-P agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) mereka sebagai penyambung lidah rakyat.
    Koster juga mengonfirmasi bahwa dirinya akan menjadi pemateri dalam acara tersebut dengan materi “Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125”.
    Koster memastikan bahwa kegiatan Bimtek ini tidak akan dilanjutkan dengan penyelenggaraan Kongres VI PDI-P.
    “Enggak (ada dilanjutkan kongres), Bimtek saja. Bimtek besok, pendaftaran hari ini,” tegasnya.
    Sebelumnya, diberitakan bahwa Megawati Soekarnoputri tidak dapat hadir untuk melayat ekonom senior, Kwik Kian Gie, yang wafat pada Senin (28/7/2025).
    Megawati disebut telah berada di Bali untuk menghadiri agenda partai yang telah dijadwalkan sebelumnya.
    Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDI-P, Yasonna Laoly, saat ditemui di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, setelah melayat almarhum Kwik pada Selasa (29/7/2025).
    “Maka kami mohon maaf, Ibu kebetulan sudah sampai di Bali karena ada agenda partai yang penting, maka kami bertiga dengan Pak Ronny mewakili DPP Partai untuk hadir di sini,” kata Yasonna.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pasar Taman Puring terbakar, Legislator: Bukti lemahnya pencegahan

    Pasar Taman Puring terbakar, Legislator: Bukti lemahnya pencegahan

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, kebakaran yang terjadi di Pasar Taman Puring di Jakarta Selatan merupakan alarm kegagalan dan bukti lemahnya sistem keamanan serta pencegahan kebakaran di pasar tradisional di Jakarta itu.

    “Kebakaran Pasar Taman Puring adalah alarm kegagalan sistem pencegahan,” kata Mujiyono di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, kebakaran tersebut merupakan peringatan serius bagi pemerintah dan kejadian tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga agar di kemudian hari tidak terulang lagi.

    Untuk itu, Mujiyono meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan audit ulang mulai dari instalasi listrik, ketersediaan alat pemadam api ringan (APAR) dan juga sistem alarm asap terutama di pasar tradisional.

    Selain itu, Mujiyono juga berharap agar pasar tradisional di Jakarta dapat di revitalisasi dengan lebih baik lagi dan sesuai standar agar dapat mencegah terjadinya kebakaran.

    “Seluruh pasar wajib diaudit ulang, mulai dari instalasi listrik, ketersediaan APAR, sistem alarm asap, hingga jalur evakuasi dan akses mobil pemadam,” kata dia.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjanji memperbaiki Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, setelah terbakar pada Senin (28/7) malam.

    Sebanyak 552 kios dan barang di dalam pasar itu ludes terbakar di luas area 1.500 meter persegi (m2) tersebut.

    Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik dari salah satu toko pakaian bekas yang tertutup. Tak ada korban jiwa, namun taksiran total kerugian dari kebakaran itu mencapai Rp30 miliar.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketemu Prabowo 2,5 Jam, PKS Bicarakan Demokrasi tanpa Biaya Tinggi Nasional 29 Juli 2025

    Ketemu Prabowo 2,5 Jam, PKS Bicarakan Demokrasi tanpa Biaya Tinggi Nasional 29 Juli 2025

    Ketemu Prabowo 2,5 Jam, PKS Bicarakan Demokrasi tanpa Biaya Tinggi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dalam pertemuan dengan Presiden
    Prabowo Subianto
    selama 2,5 jam, sejumlah elite Partai Keadilan Sejahtera (
    PKS
    ) membicarakan soal
    demokrasi
    tanpa biaya tinggi.
    PKS telah menemui Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/7/2025).
    Seusai pertemuan, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf mengatakan pertemuan itu dalam rangka berbagi pendapat terkait perkembangan negara, tidak terkecuali masalah Pemilu.
    Salah satu pembicaraannya adalah demokrasi yang tidak berbiaya tinggi.
    “Pembicaraan kami pada Presiden Pak Prabowo adalah bagaimana kita ke depan terus memelihara kualitas demokrasi kita yang tidak berbiaya tinggi dan melahirkan pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat,” kata Almuzzammil Yusuf pasca pertemuan, Selasa.
    Almuzzammil tidak memungkiri, isu demokrasi ini turut membahas usulan bahwa kepala daerah bisa dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
    Yang pasti, demokrasi perlu meminimalkan atau mengurangi politik uang (
    money politics
    ).
    “Semua, termasuk putusan MK dan lain-lain. Tetapi sekali lagi, karena itu pembahasannya mendalam, tidak mungkin dibahas dalam waktu dua setengah jam,” beber Almuzzammil.
    Di sisi lain, pihaknya juga membahas soal Pasal 33 UUD 1945 bahwa kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
    Menurutnya, pemerintah perlu memikirkan sistem
    perekonomian
    Indonesia yang bisa mengarahkan segala kekayaan alam di Indonesia untuk kemakmuran masyarakat.
    “Ini komitmen Pak Presiden Prabowo yang besar sekali, kita bicarakan sehingga termasuk amanah Pasal 33 itu adalah peraturan perundang-undangan yang khusus nantinya,” ucapnya.
    Tak hanya itu, mereka juga membahas masalah yang terjadi di Gaza, Palestina.
    Ia menilai peran Indonesia dalam OKI perlu ditingkatkan.
    Prabowo, kata dia, turut memberikan perhatian besar.
    Kepala Negara menilai situasi dunia Islam saat ini membutuhkan peran Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas muslim.
    Ia pun menyatakan bahwa pembicaraan ini tidak fokus pada partai, baik PKS maupun Gerindra, melainkan fokus pada isu yang berkembang di lapangan.
    “Tapi tema besarnya adalah tema pembicaraan yang bukan tentang partai PKS atau Gerindra, tetapi tema-tema besar nasional yang kita sepakati akan didalami oleh partai masing-masing dan fraksi masing-masing nanti di DPR,” tandas Almuzzammil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.