Kementrian Lembaga: DPRD

  • Setelah Kebakaran Taman Puring, DPRD Dorong Pemprov Jakarta Audit Instalasi Listrik di Pasar – Page 3

    Setelah Kebakaran Taman Puring, DPRD Dorong Pemprov Jakarta Audit Instalasi Listrik di Pasar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengaudit sistem instalasi listrik pasar yang ada di Jakarta.

    Hal ini disampaikan Kevin menyikapi peristiwa kebakaran Pasar Taman Puring pada Senin malam, 28 Juli 2025. Diketahui, kebakaran itu menghanguskan sekitar 500 kios pedagang.

    “Kami mendorong Pemprov DKI untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sistem instalasi listrik di seluruh pasar rakyat,” ujar Kevin dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (31/7/2025).

    Kevin menyayangkan, sistem keamanan dan pengawasan infrastruktur pasar di wilayah Jakarta yang dinilai masih lemah. Pasalnya, kata dia, ini menjadi kali ketiga Pasar Taman Puring terbakar, yakni pada 29 Juni 2002, 13 April 2005, dan Senin lalu.

    “Ini bukan kejadian pertama. Dalam 20 tahun terakhir, kebakaran di Pasar Taman Puring sudah terjadi tiga kali. Artinya, kita belum belajar dari kejadian sebelumnya,” ucap Kevin.

    Politisi PSI itu menyampaikan, perlu langkah konkret Pemprov Jakarta untuk menangani masalah kebakaran yang terus berulang.

    Selain itu, Kevin juga berharap revitalisasi pasar di Jakarta tidak hanya fokus pada tampilan fisik. Dia ingin revitalisasi pasar juga menyentuh aspek mendasar, seperti keamanan instalasi listrik, sistem proteksi kebakaran, dan edukasi pedagang.

    “Jika tidak diselesaikan secara sistemik, warga yang selalu jadi korban. Kita butuh keberanian untuk berubah,” papar Kevin.

    Ia juga mendesak adanya peningkatan standar keamanan di seluruh pasar, mulai dari detektor asap, alat pemadam api ringan (APAR), hingga jalur evakuasi yang jelas.

    “Pemprov DKI harus berpihak pada keselamatan dan kenyamanan warga, khususnya para pelaku UMKM yang menggantungkan hidup di pasar. Pedagang juga harus dilibatkan dalam pelatihan pencegahan kebakaran secara rutin,” tutup Kevin.

     

    Untuk ketiga kalinya, Pasar Taman Puring di Jakarta Selatan, terbakar. Demi mengembalikan aktivitas niaga rakyat, Gubernur Jakarta, Pramono Anung berkomitmen untuk memperbaiki atau merevitalisasinya.

  • Deddy PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD: Jangan Ambil Kedaulatan Rakyat – Page 3

    Deddy PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD: Jangan Ambil Kedaulatan Rakyat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PDIP menolak wacana pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD. Selama ini, gubernur, bupati dan walikota dipilih langsung rakyat melalui Pilkada. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus mengingatkan, jangan membuat aturan yang mengambil hak dan kedaulatan rakyat.

    “Sikap kita jelas. Jangan ambil kedaulatan rakyat, dibagi dengan elite DPRD. Itu enggak benar,” kata Deddy saat dijumpai di sela-sela Bimtek di Bali, Rabu 30 Juli 2025.

    Menurut Deddy, Pilkada lewat DPRD langkah mundur dalam peradaban demokrasi. “Karena tidak ada partisipasi publik, rakyat dalam pemimpin daerahnya,” tutur dia.

    Deddy meyakini, usulan itu akan ditentang oleh banyak masyarakat. Di mana bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang merupakan hasil dari Reformasi.

    Ketua DPP PDIP Ini juga memandang banyak risiko dan ruginya jika itu diterapkan. Misalnya soal potensi terjadinya jual beli suara di DPRD, intervensi kekuasaan, hilangnya legitimasi dan hubungan psikologis kepala daerah dengan masyarakat.

    “Kepala daerah akan cenderung ngurusi elite yang memilihnya, uji publik terhadap rekam jejak dan kapabilitas calon rendah, partisipasi politik rakyat melemah,” ungkap Deddy.

    Deddy menilai, lebih banyak mudaratnya jika Pilkada melalui DPRD. 

    “Apalagi ketika instrumen hukum dan kekuasaan bersifat abusif dan mengintervensi politik,” kata dia lagi.

    Seperti diketahui, wacana Pilkada lewat DPRD kembali dihembuskan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Dia menilai, Pilkada langsung yang dilakukan saat ini terlalu memakan banyak anggaran negara.

    Parpol-parpol di parlemen pun bereaksi. NasDem dan Golkar yang tegas mendukung. Sisanya, merasa wacana tersebut masih harus dikaji.

    Sementara itu, Ketua Bidang Politik PDIP Puan Maharani mengatakan, usulan kepala daerah dipilih lewat DPRD bisa ditindaklanjuti oleh partai-partai politik. 

    “Apa yang disampaikan oleh Cak Imin Itu masih merupakan wacana, tentu saja semua partai harus berkumpul, berunding untuk mendiskusikan hal tersebut,” ujar Puan di kompleks parlemen, Kamis, (24/7/2025).

    Ketua DPR itu mengatakan, pembahasan tentang penghapusan pilkada langsung harus dilakukan sesuai mekanisme yang ada. Namun dia belum memerinci apa yang dimaksud dengan mekanisme tersebut.

  • Puan sebut legislator PDIP harus siap hadapi dinamika revisi UU Pemilu

    Puan sebut legislator PDIP harus siap hadapi dinamika revisi UU Pemilu

    Denpasar (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengingatkan seluruh legislator Fraksi PDIP untuk bersiap menghadapi berbagai dinamika politik, khususnya mengenai revisi Undang-Undang Pemilu yang akan sangat menentukan ruang gerak pada Pemilu 2029.

    Untuk itu, saat memberikan sambutan pada penutupan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Legislatif Fraksi PDIP di Denpasar, Bali, Puan mengatakan bahwa konsolidasi yang solid, organisasi yang solid, adalah kekuatan bagi partai berlambang kepala banteng itu dalam menggalang dukungan dari rakyat.

    “Apa pun Undang-Undang Pemilu yang akan dihasilkan, tidak ada pilihan yang mudah, semua pilihan tetap membutuhkan kesiapan partai kita,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia mendorong para anggota legislatif untuk memberi kontribusi yang nyata dalam membangun soliditas partai dan mempersatukan kader-kader partai dalam semangat gotong royong untuk kerja-kerja politik di daerah pemilihannya masing-masing bagi rakyat.

    “Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh peserta bimtek yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh disiplin dan semangat,” kata Ketua DPR RI itu.

    Puan mengingatkan bahwa perjuangan PDIP adalah proses yang terus-menerus memperjuangkan kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial.

    Setiap generasi, kata Puan, memiliki medan juangnya sendiri yang harus dijawab oleh kerja-kerja politik. “Dalam berjuang, kita tidak akan takut pada jalan yang terjal, yang paling kita takutkan adalah hati yang mudah menyerah,” katanya.

    Bimbingan teknis yang beragenda konsolidasi partai itu dihadiri jajaran pengurus DPP PDIP, 3.218 anggota Fraksi PDIP di DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, seluruh anggota Fraksi PDIP DPR RI, serta para kepala daerah dari PDIP.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fraksi Golkar Sulsel Bahas Perpanjangan Masa Jabatan DPRD Pasca Putusan MK

    Fraksi Golkar Sulsel Bahas Perpanjangan Masa Jabatan DPRD Pasca Putusan MK

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan akan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi se Sulsel. Kegiatan digelar Jumat- Minggu (1-3/Agustus 2025) di Hotel Claro Makassar.

    Ketua Panitia Bimtek Lukman B Kady mengatakan, kegiatan ini digelar sebagai penguatan wawasan dan peran anggota fraksi Partai Golkar dalam mengawal pemerintahan. Sebagai pengusung utama, Partai Golkar wajib menyukseskan semua program.pasangan Prabowo- Gibran.

    “Kita gelar bimtek fraksi selama tiga hari di Hotel Claro, ini untuk penguatan kualitas anggota fraksi sehingga bisa berperan lebih maksimal dalam menjalankan fungsinya,” ujar Lukman yang juga Ketua Fraksi Golkar Sulsel, Selasa 29 Juli 2025.

    Ia mengatakan, kegiatan bakal dihadiri ratusan anggota fraksi Golkar, ketua DPD II, dan perwakilan ormas yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar. “Selain anggota fraksi, kita undang juga ketua- ketua DPD II dan ketua ormas Partai Golkar,” terang dia.

    Panitia pun menghadirkan elit- elit DPP sebagai pemateri. Mulai dari Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Asse Sadikin hingga Gubernur Lemhanas Ace Hasan Syadzily.

    “Dari DPP Partai Golkar kita hadirkan pak Zulfikar Asse Sadikin dan pak Ace Hasan Syadzily, keduanya akan berbicara kepemiluan dan sinergitas fungsi DPRD dan asta cita pemerintahan Prabowo Gibran,” sambung Lukman.

    Lukman menambahkan, panitia juga menghadirkan Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Pengamat politik itu akan membahas sistem kepemiluan pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

  • Usai Beri Arahan, Megawati Tinggalkan Bimtek Diantar Puan Maharani, Rano Karno dan Koster 
                
                    
                        
                            Denpasar
                        
                        30 Juli 2025

    Usai Beri Arahan, Megawati Tinggalkan Bimtek Diantar Puan Maharani, Rano Karno dan Koster Denpasar 30 Juli 2025

    Usai Beri Arahan, Megawati Tinggalkan Bimtek Diantar Puan Maharani, Rano Karno dan Koster
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Ketua Umum PDI-P,
    Megawati Soekarnoputri
    , meninggalkan lokasi bimbingan teknis (Bimtek) PDI-P di Hotel Meru, Sanur, Kota Denpasar, Rabu (30/7/2025) pukul 18.45 Wita setelah memberikan arahan kepada para kader.
    Megawati diantar Ketua DPP PDI-P
    Puan Maharani
    , Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, serta Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Bali yang juga Gubernur Bali,
    I Wayan Koster
    , beserta anggota fraksi lainnya.
    Saat memasuki mobil, Megawati melambaikan tangan kepada para kader yang mengantarnya, namun tidak memberikan komentar lebih lanjut.
    Sementara itu, Koster tiba di lokasi Bimtek pada pukul 18.21 Wita.
    Begitu turun dari mobil, ia langsung menyapa dan menyalami para pecalang yang bertugas.
    Ketika awak media meminta tanggapan, Koster hanya memberi kode dengan mengangkat telapak tangan kanan dan tidak memberikan komentar.
    Ia kemudian masuk ke area dalam yang dijaga petugas keamanan, di mana terdapat sejumlah monitor kecil menampilkan presentasi Bimtek.
    Sebelum memasuki ruang Bimtek, Koster terlihat berkoordinasi dengan tim yang bertugas.
    Dari luar, terdengar suara Megawati memberikan arahan.
    Hanya mereka yang memiliki nametag yang diperbolehkan masuk, sementara sejumlah kader yang tidak memiliki nametag terpaksa menunggu di area luar selama arahan berlangsung.
    Bimtek ini dihadiri oleh seluruh anggota DPRD dan DPR dari Fraksi PDI-P se-Indonesia dan berlangsung dari Rabu (30/7/2025) hingga Jumat (1/8/2025).
    Sebelumnya, Koster menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan arahan kepada anggota DPR dan DPRD Fraksi PDI-P di seluruh Indonesia, agar para kader yang duduk di kursi legislatif dapat menjalankan tugas, pokok, dan fungsi mereka sebagai penyambung lidah rakyat.
    “Anggota dewan kan punya tiga kewenangan anggaran, pengawasan, kemudian juga legislasi. Itu perlu diberikan pengetahuan standar, bisa berperan sebagai anggota dewan,” ujar Koster di Kantor Gubernur Bali, Selasa (29/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eks Wali Kota Semarang Mbak Ita Dituntut 6 Tahun Penjara
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        30 Juli 2025

    Eks Wali Kota Semarang Mbak Ita Dituntut 6 Tahun Penjara Regional 30 Juli 2025

    Eks Wali Kota Semarang Mbak Ita Dituntut 6 Tahun Penjara
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Eks Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa
    Mbak Ita
    , dituntut hukuman 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (30/7/2025) malam.
    Sementara itu, suaminya, Alwin Basri, yang juga menjadi terdakwa dalam perkara yang sama, dituntut hukuman 8 tahun penjara.
    Jaksa menilai Alwin yang menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Jateng itu memiliki peran yang lebih dominan dalam kasus ini.
    Keduanya juga dituntut untuk membayar denda masing-masing Rp 500 juta, serta dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih sebagai pejabat publik selama dua tahun setelah menjalani masa hukuman.
    “Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar jaksa dalam persidangan.
    Pada sidang perdana yang berlangsung Senin (21/4/2025) lalu, JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membacakan tiga dakwaan terhadap Mbak Ita dan Alwin. Ketiganya berkaitan dengan:
    Total dugaan kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 9 miliar.
    Hevearita Gunaryanti Rahayu menjabat sebagai Wali Kota Semarang periode 2023–2025 setelah sebelumnya menjadi wakil wali kota.
    Kasus dugaan korupsi ini mencuat setelah penyelidikan intensif KPK terhadap sejumlah proyek pemerintah kota yang diduga sarat penyimpangan.
    Perkara ini kini memasuki tahap tuntutan. Putusan hakim dijadwalkan akan dibacakan dalam waktu dekat.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan buka bimtek PDIP dan ingatkan perkuat kerja bagi wong cilik

    Puan buka bimtek PDIP dan ingatkan perkuat kerja bagi wong cilik

    Ketua DPR Puan Maharani ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/agr

    Puan buka bimtek PDIP dan ingatkan perkuat kerja bagi wong cilik
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 30 Juli 2025 – 16:29 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani membuka agenda bimbingan teknis (bimtek) bagi seluruh legislator PDIP di Bali Beach Convention Center, Denpasar, Bali, Rabu,  dan mengingatkan para kader memperkuat kerja bagi rakyat kecil atau `wong cilik`.

    Dia menilai kerja politik yang hanya mengandalkan simbol-simbol atau retorika tidak lagi cukup. Kerja politik, kata dia, harus dilakukan di setiap tingkatan dan komunitas, dengan cara-cara yang sesuai dengan zaman, lingkungan, dan budaya.

    “PDI Perjuangan selalu identik dengan partai wong cilik dan partai anak muda; bagaimana ke depan? Kita harus dapat melakukan kerja-kerja politik yang nyata untuk tetap eksis sebagai partainya rakyat kecil dan anak muda,” kata Puan.

    Dalam agenda itu, sekitar 3.200 peserta terdiri dari anggota DPR RI, DPRD fraksi PDIP dari seluruh Indonesia hadir, yang menjadikan acara itu sebagai salah satu konsolidasi internal terbesar partai. Puan juga menekankan bahwa kekuatan PDIP bukan hanya dari jumlah kursi legislatif dan jabatan eksekutif, melainkan dari soliditas internal partai.

    “Solid dalam visi, struktur, dan kerja politik bersama rakyat, kita harus punya arah perjuangan yang jelas dan organisasi yang kuat. Itulah kekuatan kita,” kata Ketua DPR RI itu.

    Ia pun mengingatkan seluruh kader untuk berani melakukan otokritik ke dalam sebelum mengkritik pihak luar. Hal ini penting agar partai tetap kuat menghadapi berbagai tantangan politik nasional, mulai dari pragmatisme pemilih, program populis yang mempengaruhi konstituen, hingga pencitraan masif di media sosial dan serangan buzzer menjelang pemilu.

    Adapun bimtek yang diinisiasi oleh DPP PDIP ini akan berlangsung hingga Jumat (1/8), dengan materi-materi strategis seperti penguatan fraksi, analisis penyusunan RPJMD, evaluasi RKPD dan APBD 2025, serta strategi komunikasi politik di daerah. Pada pembukaan agenda itu, sejumlah petinggi partai berlambang kepala banteng itu sudah hadir. Selain Puan, ada Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Pembentukan Kader Djarot Saiful Hidayat, hingga Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Timur Emilia Julia Nomleni.

    Sumber : Antara

  • Reses perseorangan, Iqra Chissa dorong pelaku UMKM bentuk kelompok

    Reses perseorangan, Iqra Chissa dorong pelaku UMKM bentuk kelompok

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    Reses perseorangan, Iqra Chissa dorong pelaku UMKM bentuk kelompok
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 Juli 2025 – 15:02 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Iqra Chissa Putra mendorong masyarakat di daerah pemilihannya membentuk kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM dan koperasi agar bantuan pemerintah bisa diberikan. 

    Penegasan tersebut disampaikan Iqra saat melaksanakan reses di Tanjung Aur RT 04 RW 04, Kel Balai Gadang, Koto Tangah, Kota Padang Selasa 29 Juli 2025 malam mengatakan, pelaku UMKM yang ingin dapat bantuan pelatihan atau modal usaha harus dalam bentuk kelompok atau koperasi. 

    “Tidak ada dalam bantuan perorangan,” kata Iqra seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Rabu (30/7).

    Setelah kelompok terbentuk, tahapan pertama dilakukan pelatihan dan berikutnya memberikan bantuan peralatan yang dibutuhkan sesuai jenis usaha yang dilakukan kelompok atau koperasi. 

    Sementara itu, reses kelima Iqra Chissa di di Tanjung Aur, Kelurahan Balai Gadang, Koto Tangah, Kota Padang banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat. 

    Selain bantuan modal usaha, juga pendidikan, pembangunan jalan, drainase, irigasi dan pelatihan. 

    Iqra Chissa berkomitmen memperjuangkan aspirasi yang disampaikan sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku. 

    Reses perseorangan masa sidang ketiga tahun 2025 tersebut dihadiri Lurah Balai Gadang, tokoh masyarakat, bundo kanduang, pemuda dan warga sekitar. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Puan Maharani: Soal kongres PDIP, tunggu arahan DPP partai

    Puan Maharani: Soal kongres PDIP, tunggu arahan DPP partai

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu informasi lengkap dari pimpinan tertinggi partai terkait penyelenggaraan Kongres.

    Hal tersebut disampaikan Puan setelah memberikan pengarahan dalam pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu.

    “Belum tahu, nanti kita tunggu arahan selanjutnya dari DPP Partai,” kata Puan.

    Bimtek anggota Fraksi PDIP se-Indonesia yang diselenggarakan pada 30–31 Juli 2025 di Sanur, Bali.

    Saat dikonfirmasi apakah Kongres PDIP akan digelar pada 1 Agustus 2025 atau satu setelah Bimtek, Puan mengatakan Kongres PDIP akan digelar secepatnya.

    “Secepatnya, Insya Allah,” ujarnya.

    Puan juga ditanya apakah Kongres akan digelar setelah penutupan Bimtek. Ia kembali menegaskan bahwa informasi resmi baru akan disampaikan setelah Bimtek berakhir pada 31 Juli.

    “Insya Allah, setelah Bimtek kita akan ada kabarnya,” tutur Puan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan sebut Kongres PDIP dibahas usai bimtek

    Puan sebut Kongres PDIP dibahas usai bimtek

    Denpasar (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan Kongres PDI Perjuangan baru akan dibahas usai bimbingan teknis fraksi dewan oleh Kementerian Dalam Negeri.

    Hal ini disampaikan Puan di Denpasar, Rabu, menyikapi kabar soal bimtek yang akan dilanjutkan dengan kongres partai di Bali.

    “Insyaallah bimtek akan ditutup nanti malam, (kongres) belum tahu lihat nanti, lihat arahan selanjutnya dari ketua partai,” kata dia.

    “Tapi secepatnya Insyaallah, (tetap di bulan Agustus) Insyaallah, nanti setelah bimtek kita baru akan menentukan tanggalnya,” sambung Puan Maharani.

    Saat disinggung perihal potensi kongres dilakukan di Pulau Dewata, putri Megawati Soekarnoputri itu membuka peluang tersebut, namun tidak memberi kepastian soal waktu penyelenggaraan.

    Saat ini ia mengatakan ribuan kader PDI Perjuangan berkumpul untuk mengikuti bimbingan teknis yang umum dilakukan fraksi-fraksi di DPR RI dan DPRD.

    Tujuan bimtek ini untuk menyatukan soliditas partai dan berbagi pemahaman mengenai program dan tugas di legislatif seperti pengawasan terhadap program pemerintah agar hasilnya bisa dinikmati masyarakat.

    “Ya bagaimana soliditas partai di internal bisa tetap terjaga dan mengawasi anggaran dari program pemerintah, nantinya memang tetap untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujar Puan Maharani.

    Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan HAM Yasonna Laoly membenarkan bahwa belum mengetahui rencana kongres.

    Namun, ia memastikan kehadiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Bali, dengan agenda bimtek sore nanti.

    “Kita lihat aja tunggu saja, wait and see saja tunggu sore katanya untuk pengarahan bimtek,” ucap Yasonna.

    Mantan Menteri Hukum dan HAM itu enggan membahas kongres lebih jauh dan mengatakan saat ini mereka fokus dengan bimtek.

    “Mana saya tahu kan ini bimtek, yang pertama sekarang kita kerjakan bimtek menguatkan DPRD termasuk DPR RI itu yang penting,” kata dia.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.