H-2 Relokasi, Pasar Barito Masih Ramai Pedagang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kondisi
Pasar Barito
,
Jakarta
Selatan, pada Jumat (1/8/2025) masih ramai diisi oleh para pedagang hewan.
Padahal, tenggat waktu pengosongan Pasar Barito yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta hanya tinggal dua hari lagi atau pada Minggu (3/8/2025).
Meski begitu, sejumlah pedagang tampak mulai membereskan kandang dan peralatan jualan secara bertahap.
Namun, sebagian lainnya masih menunggu dalam ketidakpastian, menyusul minimnya informasi teknis soal relokasi.
Deni (32), pedagang burung yang telah berjualan selama 16 tahun di Pasar Barito, mengaku informasi relokasi baru diterima sebulan lalu tanpa pemberitahuan resmi dari pihak Pemprov Jakarta.
“Kami dikasih tahunya mendadak hanya satu bulan, jadi semuanya kaget. Tanggal 3 (Agustus 2025) harus kosong, tapi tanggal 1 (Agustus 2025) saja masih banyak yang jualan. Kami semua kelimpungan,” ujar Deni saat ditemui
Kompas.com
, Jumat (1/8/2025).
Menurut dia, mayoritas dari 135 pedagang di Pasar Barito mengalami hal serupa. Mereka menyebut relokasi ke kawasan Lenteng Agung belum siap, bahkan kios yang disediakan pun tak mencukupi.
“Pedagang burung ada 85, tapi yang disediakan hanya 66 kios. Masih kurang 19 kios. Itu yang bikin gaduh dari kemarin,” kata dia.
Deni menyebut informasi relokasi hanya disampaikan secara lisan oleh pejabat wilayah.
“Yang datang cuma dari pihak wali kota, katanya perintah gubernur. Tapi surat resmi enggak ada,” ujarnya.
Para pedagang mengaku tak menolak relokasi, tetapi mendesak agar ada kepastian dan kelonggaran waktu agar proses pemindahan tidak mengorbankan mata pencaharian.
Ia menambahkan, Pasar Barito bukan sekadar tempat berdagang, melainkan sumber penghidupan ribuan orang.
“Ada 135 kios, belum termasuk keluarga. Bisa sampai 1.000 orang yang bergantung dari sini,” ujarnya.
Pedagang juga menyayangkan proyek taman baru yang dianggap menghapus keberadaan ikon lama.
“Pemerintah mau bikin ikon baru dengan mengorbankan yang lama. Belum tentu ikon baru akan berhasil,” lanjut Deni.
Hal serupa diungkapkan Hadi (33), pedagang burung lainnya. Ia menyayangkan waktu pengosongan yang jatuh pada akhir pekan, saat penjualan sedang tinggi.
“Sabtu dan Minggu itu rame-ramenya buat cari uang, tapi malah disuruh tutup hari Minggu ini,” ujarnya.
Menurut Hadi, sebagian pedagang sudah mulai membersihkan kios mereka, tetapi masih bingung
ke mana harus memindahkan barang dagangan.
“Harapannya tempat baru segera disiapkan dan sesuai kebutuhan. Kita ini sebentar lagi 17 Agustus, tapi rasanya belum merdeka,” katanya.
Sementara Riko (27), pedagang alat perawatan hewan, menyebut dirinya generasi ketiga yang melanjutkan usaha keluarga di Barito sejak 30 tahun lalu.
Kini, ia mulai memindahkan barang dagangan ke rumah karena lokasi relokasi dinilai belum layak.
“Tempat relokasi belum selesai dan jaraknya jauh dari rumah. Jadi barang-barang mulai saya bawa pulang Minggu ini,” ujar Riko.
Meski sudah menandatangani surat kesediaan pindah, Riko berharap pemerintah memberi kelonggaran waktu hingga usai Lebaran 2026.
“Supaya bisa persiapan. Pelanggan juga menyesuaikan. Banyak yang sayang kalau Barito harus tutup,” tambahnya.
Sebelumnya Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, M. Anwar menyampaikan bahwa para pedagang harus mengosongkan Pasar Barito pada 3 Agustus 2025.
Ia memastikan pemerintah akan membantu akomodasi pemindahan, seperti kendaraan angkut dan fasilitas lainnya.
“Untuk akomodasi dan lainnya kami akan bantu semuanya,” kata Anwar, dikutip dari laman resmi
selatan.jakarta.go.id
.
Menurut dia, lokasi sementara berada di bawah naungan Perumda Pasar Jaya. Pedagang juga diberi kebebasan memilih tempat relokasi sesuai kebutuhan, termasuk di wilayah Jakarta Selatan, Timur, atau Utara.
“Ini kan lokasi pembangunan butuh tiga sampai enam bulan, jadi mereka sementara bebas pilih di mana saja pasar tempat mereka berjualan. Kami ingin ekonomi mereka terus berjalan walaupun sudah tidak di Pasar Barito,” jelas Anwar.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menambahkan bahwa solusi terbaik sedang dirumuskan.
“Insya Allah hari ini sudah ada solusi terbaik. Data pedagang yang akan pindah juga sedang dikumpulkan,” katanya.
Meski demikian, hingga Jumat siang para pedagang masih belum melihat langsung kesiapan lokasi baru. Rasa ragu pun masih menyelimuti.
“Yang disuruh pindah itu kami, tapi kami enggak lihat langsung bagaimana kesiapan tempat barunya. Katanya dari media dibangun, tapi kami enggak tahu jadi apa enggak,” kata Riko.
Suasana Pasar Barito sendiri masih terlihat hidup. Burung-burung tetap berkicau, pembeli tetap datang, dan pedagang tetap melayani.
Sebagian dari mereka memilih bertahan hingga hari terakhir, sembari berharap ada ruang dialog sebelum kios-kios benar-benar dikosongkan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: DPRD
-
/data/photo/2025/08/01/688c5d1db441a.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
H-2 Relokasi, Pasar Barito Masih Ramai Pedagang Megapolitan 1 Agustus 2025
-
Profil Bupati Gunungkidul, Pernah Lempar Asbak ke Penipu hingga Sebut Monyet semakin Cerdas
Liputan6.com, Jakarta Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menjadi sorotan masyarakat luas. beberapa waktu lalu, video Endah melempar asbak ke pelaku penipuan menjadi viral di media sosial.
Kejadian tersebut terjadi di Padukuhan Ngunut, Kalurahan Playen, Kapanewon Playen, Gunungkidul, Senin (14/7) malam. Pria berinisial AB, pelaku penipuan dengan mencatut nama Endah berhasil diamankan warga.
Tanpa menunggu lama, Bupati Endah yang saat itu didampingi asisten pribadi, beberapa anggota kepolisian, serta warga langsung mendatangi lokasi AB diamankan.
Setibanya di lokasi, suasana makin memanas. Tatapan tegas Bupati Endah mengarah langsung ke sosok AB yang duduk di antara kerumunan warga. AB tampak gugup, keringat membasahi pelipisnya, dan sorot matanya tak mampu menatap balik wajah pemimpin daerah itu.
Dengan nada tinggi dan wajah penuh emosi, Bupati langsung menyentak pelaku di depan umum. “Anda ini berani sekali mencatut nama saya!), seru Bupati Endah dalam bahasa Jawa halus.
AB tak kuasa membela diri. Ia hanya menunduk, sesekali bergumam pelan, mencoba memberi penjelasan yang terdengar berbelit-belit. Namun, alih-alih meredakan suasana, jawaban itu justru menyulut kemarahan Bupati. Endah lantas melempar asbak hingga pecah.
“Orang ini jelas-jelas mempermainkan nama baik saya dan institusi pemerintah. Ini mencederai kepercayaan masyarakat,” kata Bupati.
Belum lama dari video tersebut, Endah kembali menjadi sorotan dalam forum dialog Rakordal Triwulan II 2025 yang dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Yogyakarta, Selasa (29/7).
Bicara dengan apa adanya, Endah mencurahkan keluh kesah perihal persoalan sektor pertanian yang dihadapi di daerahnya. Salah satu yang menjadi pembahasan serius adalah perihal populasi monyet.
“Bapak Menteri, kami ini sudah bingung. Lahan kami luas, potensi produksi tinggi, tapi air belum tersedia optimal, dan monyet malah makin cerdas. Sudah sampai masuk rumah warga, merusak genteng masjid, dan melempari jalan pakai jagung,” kata Endah dalam paparannya, Rabu (30/7).
Gunungkidul sendiri saat ini memiliki luas lahan pertanian siap panen untuk padi sebesar 35.351 hektare. Lahan sawah dilindungi mencapai 31.560 hektare atau 43% dari total LSD (Lahan Sawah Dilindungi) di DIY. Kabupaten ini juga tengah menghadapi musim panen jagung dengan hasil Januari–April mencapai 258.416 ton pipilan kering.
“Kami ini punya potensi luar biasa, Pak Menteri. Tapi bagaimana mau maksimal kalau irigasinya tidak tuntas?” imbuhnya.
Jika persoalan sumur bisa ditunggu, maka beda cerita dengan kawanan monyet ekor panjang yang kini kian meresahkan warga. Endah menggambarkan bagaimana monyet-monyet itu tak hanya merusak ladang jagung dan kacang, tapi juga mencuri makanan di dapur warga, memanjat rumah, hingga merusak atap masjid.
“Mereka ini seperti manusia, Pak Menteri. Kami sampai mikir, mungkin Darwin benar. Karena sekarang mereka bisa membedakan hari: Jumat datang ke tempat pasar, Senin sampai Kamis balik lagi rusak ladang,” ucapnya.
Lantas siapa sebenarnya Endah?
Endah adalah seorang politikus yang lahir 23 Maret 1976. Dia resmi menjabat sebagai Bupati Gunungkidul per tanggal 20 Februari 2025.
Sebelum menjadi bupati, Endah menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul periode 2019–2024.
Endah merupakan warga asli Kapanewon Ponjong, salah satu wilayah pedesaan di Gunungkidul. Dia menempuh pendidikan dasar di SDN Kenteng 1 Ponjong, SMP Negeri 2 Ponjong dan SMA/SMEA Muhammadiyah Karangmojo.
Endah kemudian menempuh pendidikan tinggi di AMP YKPN Yogyakarta untuk jenjang D3, lalu memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari STIE YKPN Yogyakarta.
Di tahun 2023, dia melanjutkan pendidikan magister di Program Studi Agribisnis, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, dan dinyatakan lulus pada Februari 2024.
Dalam dunia politik, Endah pernah tercatat sebagai tenaga ahli Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DIY. Kemudian terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul.
Saat Pilkada Gunungkidul tahun 2024, Endah mencalonkan diri berpasangan dengan Joko Parwoto. Pasangan ini diusung gabungan partai; PDIP, Golkar, PKB dan Partai Buruh.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5302183/original/080093400_1754015981-09083c07-b604-492c-a1af-52a5dad6f663.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
PDIP Gelar Kongres VI Hari Ini di Bali – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Kongres ke-VI Partai di Nusa Dua, Bali, Jumat (1/8/2025). Berdasarkan informasi yang diterima, tema kongres kali ini yakni: ‘Satyam Eva Jayate, Berderap Dalam Satu Barisan’.
Sebelumnya diketahui partai berlambang banteng bermoncong putih itu menggelar Bimtek bagi anggota DPR RI, DPRD Provinisi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Sanur. Isu Kongres pun menyeruak usai gelaran tersebut.
Berdasarkan pantuan di salah satu hotel di kawasan Benoa, sejumlah kader PDIP terlihat tampak mengenakan seragam partai berwarna merah terlihat mulai bersiap diduga menuju arena Kongres.
Kartu peserta Kongres ke-VI PDIP terlihat digantungkan di leher mereka. Diketahui, peserta Kongres merupakan pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDIP seluruh Indonesia.
Sementara di salah satu sudut hotel, terlihat tulisan yang ditunjukan kepada seluruh kader PDIP yang menjadi peserta Kongres. Adapun, informasi itu bertuliskan ‘Mohon Id Card dan KTA Disiapkan’. Tak hanya itu, ada informasi lain yang berisi ‘Dilarang Membawa HP saat Acara’.
Pengumuman itu juga meminta kepada seluruh peserta Kongres berangkat ke arena acara pada pukul 09.00 WITA.
-

Wako akan temui warga eks Kampung Bayam yang belum terima kunci HPPO
Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat saat meninjau kesiapan Hunian Pekerja Pendukung Operasional Jakarta International Stadium (HPPO JIS). (ANTARA/Mario Sofia Nasution)
Wako akan temui warga eks Kampung Bayam yang belum terima kunci HPPO
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Jumat, 01 Agustus 2025 – 08:25 WIBElshinta.com – Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat seusai Shalat Jumat akan menemui warga eks Kampung Bayam yang belum mengikuti sosialisasi dan serah terima kunci Hunian Pekerja Pendukung Operasional Jakarta International Stadium (HPPO JIS) yang digelar di Kantor Wali Kota Jakarta Utara pada Selasa (29/7).
“Kami akan temui Paguyuban Warga Tani Kampung Bayam Madani setelah Shalat Jumat di Kantor Wali Kota Jakarta Utara,” katanya di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, sejauh ini tidak ada bahasa penolakan untuk tinggal di HPPO JIS Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, dan dirinya akan berdiskusi dengan kelompok warga eks Kampung Bayam yang tersisa.
“Tidak ada bahasa menolak. Mereka semua senang,” kata Hendra seraya menambahkan bahwa saat ini sudah 77 kepala keluarga dari 126 kepala keluarga yang terdaftar di SK penetapan penghuni HPPO JIS yang telah disepakati bersama.
“Bagi yang sudah tanda tangan dan menerima kunci, tentu mereka dipersilahkan masuk dan tinggal kapan pun mereka mau,” kata dia.
Sebelumnya, Ketua Paguyuban Kelompok Tani Kampung Bayam Madani Muhammad Furqon menyatakan dirinya dan sejumlah warga eks Kampung Bayam menolak datang dalam kegiatan sosialisasi dan serah terima kunci hunian HPPO JIS yang difasiitasi wali kota Jakarta Utara pada Selasa (29/7).
Menurut dia, langkah ini diambil karena pihaknya baru menerima undangan sosialisasi dan draf Perjanjian Sewa Menyewa.
Ia mengatakan pihaknya perlu melakukan kajian internal atas draf tersebut untuk memastikan agar ke depannya, kesepakatan lintas pihak yang dihasilkan dalam rapat pada 28 Februari 2025 di DPRD DKI Jakarta berjalan dengan baik.
Ia lebih lanjut mengatakan bahwa hal ini dilakukan agar pihaknya memperoleh kepastian dan perlindungan hukum dengan perjanjian yang jelas, terbuka, dan disepakati bersama.
“Semua ini bertujuan agar para pihak dapat menjalankan hak dan kewajiban nantinya tanpa rasa khawatir atau curiga. Ini mendukung kelangsungan hubungan sewa menyewa yang sehat dan saling menguntungkan,” kata dia.
Sementara itu, Direktur Bisnis PT Jakarta Propertindo (Jakpro) I Gede Adi Adnyana menjelaskan bahwa sebanyak 126 unit HPPO dengan ukuran tipe 36 beserta seluruh fasilitas penunjang telah siap dihuni bagi warga eks Kampung Bayam.
“Jumlah 126 itu berdasarkan SK Walikota Jakarta Utara 2022 tentang warga Kampung Bayam. Huniannya sudah kami cek. Kami uji coba seluruhnya. Aliran listrik, air, semua sudah siap digunakan per hari ini,” kata Adi.
Adi menjelaskan, dalam kontrak perjanjian tersebut, warga eks Kampung Bayam yang menghuni dibebaskan dari pembayaran sewa selama enam bulan yang harganya Rp1,7 juta rupiah per bulan.
“Waktu pembebasan biaya tersebut tidak dihitung hutang. Kami memahami proses selama enam bulan itu untuk waktu agar warga bisa mendapatkan hasil pertanian dan juga pekerjaannya,” kata dia.
Adi menyampaikan, di HPPO juga disediakan fasilitas penunjang berupa tanah hingga 4.000 meter persegi untuk warga melakukan pertanian kota (urban farming), termasuk penyediaan kolam untuk budidaya ikan.
“Warga eks Kampung Bayam yang nantinya menghuni HPPO juga diberikan akses untuk bisa bekerja sebagai penunjang operasional JIS dengan upah UMR, selama memenuhi syarat yang berlaku. Di samping bekerja, warga tentu saja tetap boleh bertani juga,” kata dia.
Sumber : Antara
-

PDI Perjuangan: Prananda dan Puan kakak beradik, wajar harmonis
Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan dua petinggi PDI Perjuangan, Prananda Prabowo dan Puan Maharani merupakan kakak beradik, sehingga hal yang wajar jika keduanya harmonis.
Hal tersebut merespons momen saat Prananda merangkul Puan setelah menyambut kedatangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) PDI Perjuangan di Denpasar, Bali, Rabu (29/7).
“Harmonis bukan hanya sekadar hubungan antar keduanya, tetapi juga di jajaran kepartaian secara keseluruhan. PDIP solid bukan sekadar slogan,” ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Sebagai anak biologis dan ideologis Megawati dan PDI Perjuangan, Said menuturkan Prananda dan Puan sama-sama tumbuh dan dibesarkan dalam rumah besar partai berlogo banteng moncong putih tersebut.
Keduanya, kata dia, berproses dan ikut memberi warna bagi kiprah PDI Perjuangan kemarin, hari ini dan ke depan. Oleh sebab itu, dirinya sangat mensyukuri kiprah Prananda dan Puan untuk ikut membesarkan Partai.
Untuk itu, dia kembali menegaskan PDI Perjuangan solid di bawah kepemimpinan Megawati, sehingga perbedaan pendapat tidak bisa dimaknai sebagai faksio di dalamnya.
Sebaliknya, Said menekankan hal tersebut merupakan wujud dari demokrasi di PDI Perjuangan.
“Wacana boleh berbeda, tetapi ketika Ibu Ketua Umum memutuskan, kami semua solid mendukung penuh keputusan tersebut,” tuturnya.
Dengan demikian, sambung Ketua Badang Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu, keberadaan Puan dan Prananda menopang penuh kepemimpinan Megawati.
Dikatakan bahwa keduanya hanya berbagi peran dan penugasan politik yang ditujukan untuk kebesaran PDI Perjuangan, sehingga di PDI Perjuangan hanya ada satu faksi di bawah Megawati selaku ketua umum.
Berkaitan dengan hal itu, Said menuturkan agenda Bimtek Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Indonesia yang diselenggarakan PDI Perjuangan ingin menerjemahkan tugas lebih operasional agar peran politik PDI Perjuangan di DPRD dan DPR bisa lebih produktif.
Dengan kemampuan kelegislasian yang baik, diharapkan oleh Megawati para anggota bisa menjadi mitra pemerintah di daerah dan pusat yang produktif dalam menjalankan berbagai tugas pembangunan.
Namun, ia menekankan posisi tersebut jangan dimaknai sebagai fungsi oposisi, seperti juga yang ditegaskan Megawati bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal oposisi, tetapi mitra kerja yang konstruktif bagi pemerintah, baik di pusat dan daerah.
Di lain pihak, ditambahkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyambut baik posisi PDI Perjuangan sebagai mitra kerja pemerintah yang konstruktif, menjadi saudara politik yang baik.
“Seperti yang disampaikan Bapak Presiden, bahwa PDI Perjuangan dan Gerindra seperti hubungan kakak adik. Kami membenarkan dan menyambut baik hal itu,” ungkap Said.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5302120/original/010886900_1754012710-IMG_5384.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Festival Pesta Bunga dan Buah Tanah Karo 2025 Resmi Dibuka, Gubernur Bobby Nasution Disambut Hangat Warga – Page 3
Liputan6.com, Jakarta Antusiasme luar biasa mewarnai pembukaan Festival Pesta Bunga dan Buah Tanah Karo 2025. Ribuan warga memadati kawasan Berastagi sejak pagi hari demi menyambut kedatangan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution. Nama sang gubernur terus-menerus diteriakkan warga sebagai bentuk sambutan hangat.
Keramaian tersebut menjadi bukti nyata semangat masyarakat dalam menyambut salah satu festival budaya terbesar di Tanah Karo. Selain ingin menyaksikan langsung kemeriahan festival, kehadiran Bobby Nasution juga menjadi magnet tersendiri bagi warga.
“Luar biasa antusias warga Karo, luar biasa sambutannya, melihat ramainya warga yang memeriahkan event ini akan menjadi dorongan ekonomi di Karo dan juga dorongan pariwisata,” ujar Bobby Nasution usai melepas parade Festival Bunga dan Buah di Berastagi, Kamis (31/7).
Suasana semakin meriah saat Bobby Nasution, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha dan Bupati Karo masuk ke panggung utama di Open Stage Berastagi. Kepada seluruh masyarakat, Bobby Nasution meminta agar tidak melupakan hakikat Festival Bunga dan Buah.
Perbesar
Pembukaan Festival Pesta Bunga dan Buah Tanah Karo 2025…. Selengkapnya
“Kita harus mensyukuri pemberian Tuhan ini, tanah yang subur, pertanian yang bagus, kita harus menjaganya agar alam ini juga menjaga kita, memberi kita kehidupan,” kata Bobby Nasution.
Festival Bunga dan Buah kali diisi berbagai kegiatan seperti parade mobil hias, parade peragaan busana dan parade kontingen yang dilepas langsung Bobby Nasution. Selain itu, event yang akan berlangsung selama tiga hari ini juga di isi dengan penampilan seni musik, tarian, business matching, makan buah gratis dan berbagai kegiatan lainnya.
“Ke depannya kita ingin event ini bisa mendatangkan investor baru, memperluas pasar UMKM dan lebih mendorong sektor pariwisata kita,” kata Bobby Nasution
Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha mengatakan, Karo punya andil besar untuk Indonesia. Dari sektor pertanian, Karo berkontribusi besar memasok produk pertanian, sektor pariwisata yang diperhitungkan dan memiliki catatan sejarah nasional.
Perbesar
Pembukaan Festival Pesta Bunga dan Buah Tanah Karo 2025…. Selengkapnya
“Karo berkontribusi besar untuk Indonesia, pertaniannya, pariwisatanya dan juga sejarah karena di sini Soekarno dan Hatta, pernah diasingkan dan nenek moyang Karo membantu kuat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia,” kata Giring.
Sementara itu, Bupati Karo Antonius Ginting berkomitmen untuk terus menyempurnakan pelaksanaan festival di tahun-tahun mendatang. Ia menegaskan pentingnya persiapan sejak dini agar Festival Bunga dan Buah yang masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara (KEN) dapat berjalan semakin maksimal.
“Satu minggu setelah event ini kita langsung bentuk panitia untuk tahun depan, jadi tidak ada alasan persiapan dalam waktu yang sempit, jadi festival ini lebih baik lagi,” tegas Antonius.
Pembukaan Festival Bunga dan Buah 2025 turut dihadiri Direktur Otorita Borobudur Agustin Peranginangin, unsur Forkopimda Sumut, anggota DPRD Sumut, serta sejumlah bupati/walikota, pejabat Kementerian Pariwisata, dan anggota DPRD Karo.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5138204/original/027327900_1740020712-pelantikan_kepala_daerah_sekpres.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kepala Daerah Dipilih DPRD Dinilai Hilangkan Hak Rakyat, dapat Mengancam Demokrasi – Page 3
Jeirry meyakini, jika wacana tersebut diwujudkan maka rakyat akan kehilangan haknya untuk memilih secara langsung dalam menentukan pemimpin daerahnya.
“Tepi Indonesia menegaskan bahwa pengembalian Pilkada ke DPRD akan menghilangkan hak rakyat untuk memilih secara langsung. Partisipasi publik yang telah dibangun sejak era reformasi akan runtuh,” tegas Jeirry.
Jeirry mewanti, Pilkada bukan hanya sekadar mekanisme pemilihan. Lebih dari itu, Pilkada adalah inti dari kedaulatan rakyat.
“Jika rakyat tidak lagi memilih langsung, apa gunanya partisipasi politik mereka? Hilangnya kontrol langsung ini akan memutus ikatan antara pemimpin dan pemilih, serta berpotensi menumbuhkan apatisme politik di kalangan masyarakat,” ungkap dia.
Jeirry juga meyakini, kepala daerah yang dipilih oleh DPRD cenderung akan memiliki loyalitas utama kepada partai politik dan anggota dewan yang memilihnya, bukan kepada rakyat. Imbasnya, akuntabilitas publik menjadi lemah mereka dan rakyat akan kehilangan mekanisme langsung untuk menghukum atau memberi apresiasi kepada pemimpin daerah melalui kotak suara.
“Sistem ini justru akan menjadi surga bagi oligarki politik. Keputusan tentang siapa yang menjadi kepala daerah akan sepenuhnya berada di tangan elit partai dan koalisi politik di DPRD, seringkali akan mengambil kesepakatan-kesepakatan tertutup,” tutur dia.
“Ini berisiko tinggi melahirkan pemimpin yang tidak representatif dan hanya melayani kepentingan kelompok tertentu,” sambing Jeirry.
-

Pilkada tak bisa diseragamkan antardaerah
Peneliti Ahli Utama BRIN Siti Zuhro di Jakarta, Kamis (31/7/2025). ANTARA/Melalusa Susthira K
Peneliti: Pilkada tak bisa diseragamkan antardaerah
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Jumat, 01 Agustus 2025 – 07:40 WIBElshinta.com – Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai bahwa model pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak bisa diseragamkan antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia
Sebab, kata dia, keragaman karakteristik sosial, ekonomi, hingga budaya antar-wilayah menuntut pendekatan yang berbeda, termasuk dalam pelaksanaan pilkada.
“Daerah itu sangat Bhinneka Tunggal Ika, sangat unik. Provinsi, kabupaten, kota karakteristik kekhasan potensinya itu beda-beda maka kalau diseragamkan itu pasti gagal,” katanya di Jakarta, Kamis (31/7).
Meski sistem pilkada langsung memiliki kelebihan berupa partisipasi rakyat yang memilih secara langsung, kata dia, dalam praktiknya kerap disalahgunakan oleh elite politik sehingga merusak tujuan demokrasi, seperti maraknya penggunaan praktik politik uang dan mobilisasi massa.
“Ketika one man one vote, jangan cuman mengandalkan mobilisasi dengan vote buying. Itu bukan membangun peradaban. Demokrasi itu membangun peradaban. Bukan membangun ketidakberadaban,” ujarnya.
Ia juga menilai penyelenggaraan pilkada langsung di wilayah-wilayah dengan tingkat pendidikan rendah dan fiskal lemah hanya akan memperburuk keadaan
“Dalam keadaan ekonomi kita seperti ini, pendidikan SDM kita yang masih SMP, bahkan SD, itu menurut saya menistakan. Memberikan uang terus-menerus setiap pilkada itu menistakan masyarakat,” katanya.
Untuk itu, dia memandang daerah-daerah tertentu yang belum siap secara ekonomi dan sumber daya manusia (SDM) maka mekanisme pilkada melalui DPRD dapat dipertimbangkan ulang.
“Jadi maka kalau ada daerah yang seperti Jakarta mumpuni untuk dilakukan pilkada langsung, silakan. Tapi yang tidak mumpuni karena fiskalnya rendah, ekonominya potensinya juga rendah, pendidikan SDM sebagian besar juga itu tidak eligible, gitu ya,” ucapnya.
Dia memandang apabila pilkada dipilih melalui DPRD maka dapat mengurangi potensi yang kiranya muncul di tengah masyarakat dan menekan biaya pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.
“Sehingga kelebihan-kelebihan dari dipilih melalui DPRD itu harus menonjol. Orang yang akan dipilih menjadi kepala daerah, wakilnya mungkin diseleksi sendiri gitu, itu betul-betul mumpuni berdasarkan kriteria,” ujarnya.
Ia mengemukakan pentingnya DPRD memilih calon kepala daerah yang terbaik.
“Sehingga DPRD memilihnya itu the best among the best, bukan the best among the worst. Bukan dipilih karena baik di antara yang jelek-jelek, bukan,” katanya.
Sumber : Antara
-

PDIP Dukung Pemerintah, Hasto Dapat Amnesti
GELORA.CO – PDIP sudah bersikap. Sesuai perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, banteng moncong putih solid mendukung pemerintah. Demikian disampaikan Ketua DPP Deddy Sitorus soal arahan Megawati saat bimbingan teknis (bimtek) yang diikuti oleh ribuan DPRD hingga DPR di Bali.
Kata Deddy, Megawati berpesan agar PDIP tetap menjadi penopang pemerintah. Ia menyebut PDIP akan mendukung program pemerintah yang dianggap berpihak kepada masyarakat luas.
“Ibu menegaskan bahwa kita mendukung pemerintah, dalam arti mendukung segala upaya yang positif untuk menjaga negara, menghadapi krisis fiskal, defisit, pembayaran utang luar negeri, tantangan geopolitik, hingga tekanan ekonomi global,” ujar dia di Bali, Kamis (31/7/2025).
Selain itu, Megawati juga berpesan agar partai tetap solid sebagai organisasi dan memiliki frekuensi perjuangan yang sama. Deddy mengatakan, soliditas adalah prasyarat mutlak bagi partai politik untuk bisa menopang negara dengan baik.
“Tidak ada sejarah negara mana pun bisa dibangun dengan kuat jika partai politiknya tidak solid. Karena itu, soliditas internal harus dijaga,” katanya.
Selang beberapa jam usai pernyataan sikap ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan pihaknya dan pemerintah telah bersepakat untuk memberikan amnesti kepada 1.116 terpidana salah satunya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Dia menjelaskan, keputusan itu berdasarkan surat presiden Nomor R42/Pres/07/2925 tanggal 30 Juli, ditujukan kepada DPR. Dasco bilang pihaknya telah melakukan rapat konsultasi antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum (Kemenkum). Hasilnya, menyetujui surat dari Presiden tersebut.
“Tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristiyanto,” kata Dasco dalam konferensi pers di DPR, Jakarta, Kamis (31/7/2025) malam.
Turut mendampingi Dasco, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, Mensesneg Prasetyo Hadi dan jajaran Komisi III DPR. “DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan,” kata Dasco.
Selain itu, Dasco mengatakan Prabowo juga memberikan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong). Artinya, eks Menteri Perdagangan itu dibebaskan dari seluruh tindak pidana.
“Surat Presiden R43/pres/ tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian abolisi terhadap Tom Lembong. Pemberian abolisi terhadap Saudara Tom Lembong,” kata Dasco.
-

Pembangunan tangki septik komunal di DKI dinilai perlu dipercepat
Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Bun Joi Phiau menilai bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI perlu mempercepat pembangunan tangki septik komunal agar masalah buang air besar sembarangan (BABS) di daerah itu segera teratasi.
“Masih ada warga Jakarta yang buang air besar sembarangan. Kondisi itu jelas melanggar martabat manusia dan harus segera diatasi. Pemprov DKI harus mencarikan solusi yang dapat menyelesaikannya secara tuntas,” kata Bun Joi di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, kendala permasalahan lahan yang kurang bisa diatasi dengan membangun tangki septik komunal berukuran sedang dan tidak membutuhkan banyak tempat untuk dibangun di permukiman padat penduduk.
Ia mengatakan, jika pemerintah sulit mencari lahan yang masih kosong, Pemprov DKI dapat berdiskusi dengan warga di sekitarnya. Karena bisa saja ada warga yang bersedia menyediakan lahan agar dibangun tangki septik komunal itu.
“Ini sudah menjadi permasalahan bersama yang harus dihadapi oleh para warga. Tinggal skemanya nanti diatur baiknya seperti apa,” ujarnya.
Ia menambahkan dari data yang ada sembilan kelurahan di empat kota administratif DKI Jakarta warganya masih ada yang melakukan BABS.
Adapun rinciannya adalah empat kelurahan di Jakarta Utara, dua kelurahan di Jakarta Barat, dua kelurahan di Jakarta Timur dan satu kelurahan di Jakarta Selatan.
Bun mengingatkan Pemprov DKI Jakarta agar menangani permasalahan ini dengan cepat karena khawatir bahwa itu bisa menjadi isu kesehatan publik apabila tidak segera ditangani.
“Pemprov DKI perlu menyadari bahwa masalah ini bisa dengan cepat berubah menjadi isu kesehatan publik apabila tidak segera dicarikan solusi,” kata dia.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng ahli biogas dalam pembangunan sistem sanitasi berbasis teknologi tepat guna untuk mengatasi praktik buang air besar sembarangan (BABS), khususnya di Jakarta Timur (Jaktim).
“Kami, khususnya Jakarta Timur secara serius menyelesaikan persoalan BABS. Kami juga bekerja sama dengan ahli biogas dari Kediri, dikenal sebagai Ratu Biogas Indonesia,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Senin (28/7).
Pramono menyebut, persoalan BABS masih menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan program ini menargetkan 2.936 jiwa dari 921 kepala keluarga (KK) tidak lagi buang air besar (BAB) ke saluran atau sungai.
“Kami menargetkan Jakarta bebas BABS melalui pembangunan sistem sanitasi yang layak, salah satunya di kawasan padat penduduk seperti Rusunami Bidara Cina,” ujar Pramono.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.