Kementrian Lembaga: DPRD

  • Mobil Fortuner yang Ditumpangi Adik Wagub Lampung Tabrak Pasangan Kakek Nenek, Satu Orang Tewas

    Mobil Fortuner yang Ditumpangi Adik Wagub Lampung Tabrak Pasangan Kakek Nenek, Satu Orang Tewas

    Liputan6.com, Jakarta Mobil Fortuner berpelat nomor B 1718 PJL yang ditumpangi Sasa Chalim, adik Wakil Gubernur Lampung menabrak sepeda motor pasutri lanjut usia di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Satu orang meninggal dunia akibat peristiwa itu.

    Mobil Fortuner tersebut dikemudikan oleh M Zaki (22). Sementara itu, sepeda motor Honda Revo tanpa pelat nomor dikendarai oleh Banjar Sopyan (65), dengan istrinya, Maini (63), sebagai penumpang. Keduanya merupakan warga setempat.

    “Benar, Sasa berada di dalam mobil sebagai penumpang saat kejadian,” kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Timur, AKP Glen Siagian kepada wartawan, Jumat (1/8/2025).

    Seorang warga juga sempat melihat Sasa yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung itu berada di Puskesmas pascakejadian.

    “Iya, ada di dalam mobil, saya lihat di puskesmas setelah kecelakaan,” ungkapnya.

    Menurut saksi mata, sepeda motor yang dikendarai korban melaju dari arah Polsek Jabung menuju Kecamatan Jabung. Saat hendak berbelok ke kanan di pertigaan, dari arah belakang datang mobil Fortuner dan langsung menghantam bagian belakang motor.

    Akibat kecelakaan tersebut, Banjar Sopyan mengalami luka berat dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun nyawanya tak tertolong. Istrinya, Maini, dilaporkan mengalami luka dan masih menjalani perawatan.

  • Warga Kalimantan Barat tolak program transmigrasi di wilayahnya

    Warga Kalimantan Barat tolak program transmigrasi di wilayahnya

    Senin, 21 Juli 2025 14:32 WIB

    Sejumlah pengunjuk rasa dari Aliansi Kalimantan Barat Menggugat saat berunjuk rasa menolak penempatan transmigrasi di wilayah Kalbar, di DPRD Provinsi Kalbar, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (21/7/2025). Dalam aksi tersebut mereka juga mendesak pemerintah agar mengutamakan kesejahteraan masyarakat di Kalbar melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, penyediaan lahan pertanian, serta pengadaan listrik ke daerah-daerah terpencil. ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/nym.

    Sejumlah pengunjuk rasa dari Aliansi Kalimantan Barat Menggugat membawa spanduk penolakan terhadap program transmigrasi saat aksi jalan kaki menuju Gedung DPRD Provinsi Kalbar di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (21/7/2025). Dalam aksi tersebut mereka juga mendesak pemerintah agar mengutamakan kesejahteraan masyarakat di Kalbar melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, penyediaan lahan pertanian, serta pengadaan listrik ke daerah-daerah terpencil. ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut FS jadi tersangka, Legislator: Pemprov harus benahi BUMD

    Dirut FS jadi tersangka, Legislator: Pemprov harus benahi BUMD

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Francine Widjojo meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk membenahi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah Direktur Utama Food Station (FS) berinisial KG ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan beras oplosan.

    “BUMD yang seharusnya melayani warga Jakarta justru ditengarai merugikan masyarakat banyak,” kata Francine di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, ada masalah yang mendasar pada BUMD milik Pemprov DKI Jakarta tersebut, sehingga Pemprov DKI Jakarta harus menggunakan momen ini untuk melakukan audit menyeluruh dan membenahi BUMD-BUMD di Jakarta.

    Francine mengapresiasi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mendukung penuh proses hukum terhadap para tersangka kasus ini dan tidak akan melindungi mereka.

    “Saya mendukung Pak Pramono dan berharap ada langkah tegas yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta atas kasus ini,” ujarnya.

    Ia mengingatkan, selama ini Food Station juga bertugas menyalurkan beras untuk program pangan bersubsidi. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta juga perlu mengecek, apakah ada pelanggaran oplosan dalam penyaluran program pangan bersubsidi.

    Francine menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus memberikan Key Performance Indicator (KPI) yang jelas untuk seluruh direksi BUMD di bawahnya.

    “Harus ada ukuran obyektif untuk menilai seberapa efektif manajemen BUMD dan jika direksi tidak perform, mereka harus segera diganti,” kata dia.

    Francine berharap Pemprov DKI Jakarta bisa benar-benar menggunakan kasus ini untuk serius membenahi BUMD-BUMD di Jakarta.

    Sebelumnya, Satgas Pangan Polri menetapkan tiga karyawan produsen beras PT FS sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran standar mutu beras.

    “Penyidik telah melakukan gelar perkara dan menemukan dua alat bukti untuk meningkatkan status tiga orang karyawan PT FS menjadi tersangka,” kata Kasatgas Pangan Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat.

    Tiga tersangka itu, kata dia, adalah KG selaku Direktur Utama PT FS, RL selaku Direktur Operasional PT FS, dan RP selaku Kepala Seksi Quality Control PT FS.

    Modus operandi yang digunakan para tersangka selaku pelaku usaha adalah memperdagangkan beras premium tidak sesuai dengan standar mutu SNI Beras Premium Nomor 6128:2020 yang ditetapkan Permentan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator DKI apresiasi pemberian amnesti Presiden kepada Hasto

    Legislator DKI apresiasi pemberian amnesti Presiden kepada Hasto

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas sikap kenegarawanannya terkait pemberian amnesti kepada Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang terlibat kasus hukum.

    “Langkah Bapak Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan sikap terbuka, solutif, dan menjunjung tinggi semangat rekonsiliasi,” kata Kenneth di Jakarta, Jumat.

    Politikus PDI Perjuangan itu menilai pemberian amnesti tersebut bukan keputusan yang mudah, tetapi inilah wujud dari keberanian moral dan keteguhan dalam menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya.

    Bang Kent sapaan akrabnya, menilai dukungan Presiden Prabowo Subianto dalam konteks pemberian amnesti terhadap Hasto Kristiyanto merupakan cerminan dari kedewasaan berpolitik, serta komitmen terhadap semangat rekonsiliasi kebangsaan.

    Kent mengatakan, bahwa langkah ini menunjukkan Prabowo sebagai tokoh nasional yang memiliki kepekaan politik tinggi, kejernihan berpikir, serta semangat besar untuk menjaga stabilitas nasional dan memperkuat persatuan.

    “Izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prabowo Subianto atas sikap kenegarawanan dan jiwa besar beliau,” ujarnya.

    Menurut dia, pemberian amnesti bukan sekadar tindakan hukum, tetapi adalah keputusan politik yang menunjukkan adanya visi jangka panjang dalam menjaga kohesi sosial dan demokrasi.

    Ia menilai, Presiden Prabowo telah menunjukkan kualitas sebagai negarawan sejati, bukan hanya sebagai pemimpin partai atau elite pemerintahan.

    “Amnesti ini bukan hanya soal hukum. Ini soal sikap politik yang berpandangan jauh ke depan. Keberanian untuk memaafkan dan merangkul adalah kekuatan sejati dalam membangun bangsa,” ucap Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

    Kent juga menyebut bahwa Hasto Kristiyanto, meski dalam perjalanan politiknya tidak luput dari kontroversi, tetap merupakan bagian penting dari proses demokrasi nasional.

    Ia menyatakan bahwa dalam negara hukum yang demokratis, penyelesaian konflik semestinya dilakukan melalui mekanisme politik dan hukum yang adil, proporsional, dan berpihak pada persatuan bangsa.

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta itu berharap langkah Prabowo dapat menjadi awal dari era baru perpolitikan nasional yang lebih inklusif dan menjunjung tinggi dialog serta nilai-nilai kebangsaan.

    “Semoga ini menjadi penanda bagi politik Indonesia yang lebih dewasa dan penuh semangat kebangsaan,” kata dia.

    Kent juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Tim Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto yang telah menunjukkan dedikasi, integritas, serta keberanian dalam membela prinsip-prinsip hukum dan keadilan di tengah dinamika politik yang kompleks.

    Dia percaya langkah dan sikap yang ditunjukkan oleh tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto merupakan bagian dari perjuangan menjaga keutuhan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

    “Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya. Semoga integritas dan keteguhan ini terus menjadi inspirasi bagi para penasihat hukum di seluruh negeri ini,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI ungkap kekuatan yang dimiliki untuk kembangkan ekonomi kreatif

    DKI ungkap kekuatan yang dimiliki untuk kembangkan ekonomi kreatif

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta mengungkap kekuatan yang dimiliki untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif, yakni dengan mitra pemerintah dan komunitas yang solid.

    “Ekonomi kreatif sendiri itu berada di unsur pemerintah, mitra. DKI Jakarta punya mitra yaitu Komite Ekonomi Kreatif. Ini kekuatan yang ada di Jakarta, terkait dengan ekonomi kreatifnya,” kata Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, Disparekraf DKI Jakarta, Puji Astuti di Jakarta, Jumat.

    Dia dalam diskusi panel tentang “Governing Creativity: Jakarta’s Role in Shaping the IP Economy” di Taman Ismail Marzuki (TIM), menyampaikan ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta.

    Dalam kesempatan berbeda, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh berpendapat, upaya memajukan sektor ekonomi kreatif dapat dilakukan melalui sejumlah tempat pariwisata dan pegiat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dibina Pemprov DKI Jakarta.

    Dia mencontohkan, pegiat-pegiat ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan, yakni di Kota Tua dan kawasan Blok M.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • H-2 Relokasi, Pasar Barito Masih Ramai Pedagang
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        1 Agustus 2025

    H-2 Relokasi, Pasar Barito Masih Ramai Pedagang Megapolitan 1 Agustus 2025

    H-2 Relokasi, Pasar Barito Masih Ramai Pedagang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Kondisi
    Pasar Barito
    ,
    Jakarta
    Selatan, pada Jumat (1/8/2025) masih ramai diisi oleh para pedagang hewan.
    Padahal, tenggat waktu pengosongan Pasar Barito yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta hanya tinggal dua hari lagi atau pada Minggu (3/8/2025).
    Meski begitu, sejumlah pedagang tampak mulai membereskan kandang dan peralatan jualan secara bertahap.
    Namun, sebagian lainnya masih menunggu dalam ketidakpastian, menyusul minimnya informasi teknis soal relokasi.
    Deni (32), pedagang burung yang telah berjualan selama 16 tahun di Pasar Barito, mengaku informasi relokasi baru diterima sebulan lalu tanpa pemberitahuan resmi dari pihak Pemprov Jakarta.
    “Kami dikasih tahunya mendadak hanya satu bulan, jadi semuanya kaget. Tanggal 3 (Agustus 2025) harus kosong, tapi tanggal 1 (Agustus 2025) saja masih banyak yang jualan. Kami semua kelimpungan,” ujar Deni saat ditemui
    Kompas.com
    , Jumat (1/8/2025).
    Menurut dia, mayoritas dari 135 pedagang di Pasar Barito mengalami hal serupa. Mereka menyebut relokasi ke kawasan Lenteng Agung belum siap, bahkan kios yang disediakan pun tak mencukupi.
    “Pedagang burung ada 85, tapi yang disediakan hanya 66 kios. Masih kurang 19 kios. Itu yang bikin gaduh dari kemarin,” kata dia.
    Deni menyebut informasi relokasi hanya disampaikan secara lisan oleh pejabat wilayah.
    “Yang datang cuma dari pihak wali kota, katanya perintah gubernur. Tapi surat resmi enggak ada,” ujarnya.
    Para pedagang mengaku tak menolak relokasi, tetapi mendesak agar ada kepastian dan kelonggaran waktu agar proses pemindahan tidak mengorbankan mata pencaharian.
    Ia menambahkan, Pasar Barito bukan sekadar tempat berdagang, melainkan sumber penghidupan ribuan orang.
    “Ada 135 kios, belum termasuk keluarga. Bisa sampai 1.000 orang yang bergantung dari sini,” ujarnya.
    Pedagang juga menyayangkan proyek taman baru yang dianggap menghapus keberadaan ikon lama.
    “Pemerintah mau bikin ikon baru dengan mengorbankan yang lama. Belum tentu ikon baru akan berhasil,” lanjut Deni.
    Hal serupa diungkapkan Hadi (33), pedagang burung lainnya. Ia menyayangkan waktu pengosongan yang jatuh pada akhir pekan, saat penjualan sedang tinggi.
    “Sabtu dan Minggu itu rame-ramenya buat cari uang, tapi malah disuruh tutup hari Minggu ini,” ujarnya.
    Menurut Hadi, sebagian pedagang sudah mulai membersihkan kios mereka, tetapi masih bingung 
    ke mana harus memindahkan barang dagangan.
    “Harapannya tempat baru segera disiapkan dan sesuai kebutuhan. Kita ini sebentar lagi 17 Agustus, tapi rasanya belum merdeka,” katanya.
    Sementara Riko (27), pedagang alat perawatan hewan, menyebut dirinya generasi ketiga yang melanjutkan usaha keluarga di Barito sejak 30 tahun lalu.
    Kini, ia mulai memindahkan barang dagangan ke rumah karena lokasi relokasi dinilai belum layak.
    “Tempat relokasi belum selesai dan jaraknya jauh dari rumah. Jadi barang-barang mulai saya bawa pulang Minggu ini,” ujar Riko.
    Meski sudah menandatangani surat kesediaan pindah, Riko berharap pemerintah memberi kelonggaran waktu hingga usai Lebaran 2026.
    “Supaya bisa persiapan. Pelanggan juga menyesuaikan. Banyak yang sayang kalau Barito harus tutup,” tambahnya.
    Sebelumnya Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, M. Anwar menyampaikan bahwa para pedagang harus mengosongkan Pasar Barito pada 3 Agustus 2025.
    Ia memastikan pemerintah akan membantu akomodasi pemindahan, seperti kendaraan angkut dan fasilitas lainnya.
    “Untuk akomodasi dan lainnya kami akan bantu semuanya,” kata Anwar, dikutip dari laman resmi
    selatan.jakarta.go.id
    .
    Menurut dia, lokasi sementara berada di bawah naungan Perumda Pasar Jaya. Pedagang juga diberi kebebasan memilih tempat relokasi sesuai kebutuhan, termasuk di wilayah Jakarta Selatan, Timur, atau Utara.
    “Ini kan lokasi pembangunan butuh tiga sampai enam bulan, jadi mereka sementara bebas pilih di mana saja pasar tempat mereka berjualan. Kami ingin ekonomi mereka terus berjalan walaupun sudah tidak di Pasar Barito,” jelas Anwar.
    Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menambahkan bahwa solusi terbaik sedang dirumuskan.
    “Insya Allah hari ini sudah ada solusi terbaik. Data pedagang yang akan pindah juga sedang dikumpulkan,” katanya.
    Meski demikian, hingga Jumat siang para pedagang masih belum melihat langsung kesiapan lokasi baru. Rasa ragu pun masih menyelimuti.
    “Yang disuruh pindah itu kami, tapi kami enggak lihat langsung bagaimana kesiapan tempat barunya. Katanya dari media dibangun, tapi kami enggak tahu jadi apa enggak,” kata Riko.
    Suasana Pasar Barito sendiri masih terlihat hidup. Burung-burung tetap berkicau, pembeli tetap datang, dan pedagang tetap melayani.
    Sebagian dari mereka memilih bertahan hingga hari terakhir, sembari berharap ada ruang dialog sebelum kios-kios benar-benar dikosongkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Bupati Gunungkidul, Pernah Lempar Asbak ke Penipu hingga Sebut Monyet semakin Cerdas

    Profil Bupati Gunungkidul, Pernah Lempar Asbak ke Penipu hingga Sebut Monyet semakin Cerdas

    Liputan6.com, Jakarta Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menjadi sorotan masyarakat luas. beberapa waktu lalu, video Endah melempar asbak ke pelaku penipuan menjadi viral di media sosial.

    Kejadian tersebut terjadi di Padukuhan Ngunut, Kalurahan Playen, Kapanewon Playen, Gunungkidul, Senin (14/7) malam. Pria berinisial AB, pelaku penipuan dengan mencatut nama Endah berhasil diamankan warga.

    Tanpa menunggu lama, Bupati Endah yang saat itu didampingi asisten pribadi, beberapa anggota kepolisian, serta warga langsung mendatangi lokasi AB diamankan.

    Setibanya di lokasi, suasana makin memanas. Tatapan tegas Bupati Endah mengarah langsung ke sosok AB yang duduk di antara kerumunan warga. AB tampak gugup, keringat membasahi pelipisnya, dan sorot matanya tak mampu menatap balik wajah pemimpin daerah itu.

    Dengan nada tinggi dan wajah penuh emosi, Bupati langsung menyentak pelaku di depan umum. “Anda ini berani sekali mencatut nama saya!), seru Bupati Endah dalam bahasa Jawa halus.

    AB tak kuasa membela diri. Ia hanya menunduk, sesekali bergumam pelan, mencoba memberi penjelasan yang terdengar berbelit-belit. Namun, alih-alih meredakan suasana, jawaban itu justru menyulut kemarahan Bupati. Endah lantas melempar asbak hingga pecah.

    “Orang ini jelas-jelas mempermainkan nama baik saya dan institusi pemerintah. Ini mencederai kepercayaan masyarakat,” kata Bupati.

    Belum lama dari video tersebut, Endah kembali menjadi sorotan dalam forum dialog Rakordal Triwulan II 2025 yang dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Yogyakarta, Selasa (29/7).

    Bicara dengan apa adanya, Endah mencurahkan keluh kesah perihal persoalan sektor pertanian yang dihadapi di daerahnya. Salah satu yang menjadi pembahasan serius adalah perihal populasi monyet.

    “Bapak Menteri, kami ini sudah bingung. Lahan kami luas, potensi produksi tinggi, tapi air belum tersedia optimal, dan monyet malah makin cerdas. Sudah sampai masuk rumah warga, merusak genteng masjid, dan melempari jalan pakai jagung,” kata Endah dalam paparannya, Rabu (30/7).

    Gunungkidul sendiri saat ini memiliki luas lahan pertanian siap panen untuk padi sebesar 35.351 hektare. Lahan sawah dilindungi mencapai 31.560 hektare atau 43% dari total LSD (Lahan Sawah Dilindungi) di DIY. Kabupaten ini juga tengah menghadapi musim panen jagung dengan hasil Januari–April mencapai 258.416 ton pipilan kering.

    “Kami ini punya potensi luar biasa, Pak Menteri. Tapi bagaimana mau maksimal kalau irigasinya tidak tuntas?” imbuhnya.

    Jika persoalan sumur bisa ditunggu, maka beda cerita dengan kawanan monyet ekor panjang yang kini kian meresahkan warga. Endah menggambarkan bagaimana monyet-monyet itu tak hanya merusak ladang jagung dan kacang, tapi juga mencuri makanan di dapur warga, memanjat rumah, hingga merusak atap masjid.

    “Mereka ini seperti manusia, Pak Menteri. Kami sampai mikir, mungkin Darwin benar. Karena sekarang mereka bisa membedakan hari: Jumat datang ke tempat pasar, Senin sampai Kamis balik lagi rusak ladang,” ucapnya.

    Lantas siapa sebenarnya Endah?

    Endah adalah seorang politikus yang lahir 23 Maret 1976. Dia resmi menjabat sebagai Bupati Gunungkidul per tanggal 20 Februari 2025.

    Sebelum menjadi bupati, Endah menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul periode 2019–2024.

    Endah merupakan warga asli Kapanewon Ponjong, salah satu wilayah pedesaan di Gunungkidul. Dia menempuh pendidikan dasar di SDN Kenteng 1 Ponjong, SMP Negeri 2 Ponjong dan SMA/SMEA Muhammadiyah Karangmojo.

    Endah kemudian menempuh pendidikan tinggi di AMP YKPN Yogyakarta untuk jenjang D3, lalu memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari STIE YKPN Yogyakarta.

    Di tahun 2023, dia melanjutkan pendidikan magister di Program Studi Agribisnis, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, dan dinyatakan lulus pada Februari 2024.

    Dalam dunia politik, Endah pernah tercatat sebagai tenaga ahli Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DIY. Kemudian terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul.

    Saat Pilkada Gunungkidul tahun 2024, Endah mencalonkan diri berpasangan dengan Joko Parwoto. Pasangan ini diusung gabungan partai; PDIP, Golkar, PKB dan Partai Buruh.

  • PDIP Gelar Kongres VI Hari Ini di Bali – Page 3

    PDIP Gelar Kongres VI Hari Ini di Bali – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Kongres ke-VI Partai di Nusa Dua, Bali, Jumat (1/8/2025). Berdasarkan informasi yang diterima, tema kongres kali ini yakni: ‘Satyam Eva Jayate, Berderap Dalam Satu Barisan’.

    Sebelumnya diketahui partai berlambang banteng bermoncong putih itu menggelar Bimtek bagi anggota DPR RI, DPRD Provinisi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Sanur. Isu Kongres pun menyeruak usai gelaran tersebut.

    Berdasarkan pantuan di salah satu hotel di kawasan Benoa, sejumlah kader PDIP terlihat tampak mengenakan seragam partai berwarna merah terlihat mulai bersiap diduga menuju arena Kongres.

    Kartu peserta Kongres ke-VI PDIP terlihat digantungkan di leher mereka. Diketahui, peserta Kongres merupakan pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDIP seluruh Indonesia.

    Sementara di salah satu sudut hotel, terlihat tulisan yang ditunjukan kepada seluruh kader PDIP yang menjadi peserta Kongres. Adapun, informasi itu bertuliskan ‘Mohon Id Card dan KTA Disiapkan’. Tak hanya itu, ada informasi lain yang berisi ‘Dilarang Membawa HP saat Acara’.

    Pengumuman itu juga meminta kepada seluruh peserta Kongres berangkat ke arena acara pada pukul 09.00 WITA.

     

  • Wako akan temui warga eks Kampung Bayam yang belum terima kunci HPPO

    Wako akan temui warga eks Kampung Bayam yang belum terima kunci HPPO

    Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat saat meninjau kesiapan Hunian Pekerja Pendukung Operasional Jakarta International Stadium (HPPO JIS). (ANTARA/Mario Sofia Nasution)

    Wako akan temui warga eks Kampung Bayam yang belum terima kunci HPPO
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 01 Agustus 2025 – 08:25 WIB

    Elshinta.com – Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat seusai Shalat Jumat akan menemui warga eks Kampung Bayam yang belum mengikuti sosialisasi dan serah terima kunci Hunian Pekerja Pendukung Operasional Jakarta International Stadium (HPPO JIS) yang digelar di Kantor Wali Kota Jakarta Utara pada Selasa (29/7).

    “Kami akan temui Paguyuban Warga Tani Kampung Bayam Madani setelah Shalat Jumat di Kantor Wali Kota Jakarta Utara,” katanya di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, sejauh ini tidak ada bahasa penolakan untuk tinggal di HPPO JIS Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, dan dirinya akan berdiskusi dengan kelompok warga eks Kampung Bayam yang tersisa.

    “Tidak ada bahasa menolak. Mereka semua senang,” kata Hendra seraya menambahkan bahwa saat ini sudah 77 kepala keluarga dari 126 kepala keluarga yang terdaftar di SK penetapan penghuni HPPO JIS yang telah disepakati bersama.

    “Bagi yang sudah tanda tangan dan menerima kunci, tentu mereka dipersilahkan masuk dan tinggal kapan pun mereka mau,” kata dia.

    Sebelumnya, Ketua Paguyuban Kelompok Tani Kampung Bayam Madani Muhammad Furqon menyatakan dirinya dan sejumlah warga eks Kampung Bayam menolak datang dalam kegiatan sosialisasi dan serah terima kunci hunian HPPO JIS yang difasiitasi wali kota Jakarta Utara pada Selasa (29/7).

    Menurut dia, langkah ini diambil karena pihaknya baru menerima undangan sosialisasi dan draf Perjanjian Sewa Menyewa.

    Ia mengatakan pihaknya perlu melakukan kajian internal atas draf tersebut untuk memastikan agar ke depannya, kesepakatan lintas pihak yang dihasilkan dalam rapat pada 28 Februari 2025 di DPRD DKI Jakarta berjalan dengan baik.

    Ia lebih lanjut mengatakan bahwa hal ini dilakukan agar pihaknya memperoleh kepastian dan perlindungan hukum dengan perjanjian yang jelas, terbuka, dan disepakati bersama.

    “Semua ini bertujuan agar para pihak dapat menjalankan hak dan kewajiban nantinya tanpa rasa khawatir atau curiga. Ini mendukung kelangsungan hubungan sewa menyewa yang sehat dan saling menguntungkan,” kata dia.

    Sementara itu, Direktur Bisnis PT Jakarta Propertindo (Jakpro) I Gede Adi Adnyana menjelaskan bahwa sebanyak 126 unit HPPO dengan ukuran tipe 36 beserta seluruh fasilitas penunjang telah siap dihuni bagi warga eks Kampung Bayam.

    “Jumlah 126 itu berdasarkan SK Walikota Jakarta Utara 2022 tentang warga Kampung Bayam. Huniannya sudah kami cek. Kami uji coba seluruhnya. Aliran listrik, air, semua sudah siap digunakan per hari ini,” kata Adi.

    Adi menjelaskan, dalam kontrak perjanjian tersebut, warga eks Kampung Bayam yang menghuni dibebaskan dari pembayaran sewa selama enam bulan yang harganya Rp1,7 juta rupiah per bulan.

    “Waktu pembebasan biaya tersebut tidak dihitung hutang. Kami memahami proses selama enam bulan itu untuk waktu agar warga bisa mendapatkan hasil pertanian dan juga pekerjaannya,” kata dia.

    Adi menyampaikan, di HPPO juga disediakan fasilitas penunjang berupa tanah hingga 4.000 meter persegi untuk warga melakukan pertanian kota (urban farming), termasuk penyediaan kolam untuk budidaya ikan.

    “Warga eks Kampung Bayam yang nantinya menghuni HPPO juga diberikan akses untuk bisa bekerja sebagai penunjang operasional JIS dengan upah UMR, selama memenuhi syarat yang berlaku. Di samping bekerja, warga tentu saja tetap boleh bertani juga,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • PDI Perjuangan: Prananda dan Puan kakak beradik, wajar harmonis

    PDI Perjuangan: Prananda dan Puan kakak beradik, wajar harmonis

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan dua petinggi PDI Perjuangan, Prananda Prabowo dan Puan Maharani merupakan kakak beradik, sehingga hal yang wajar jika keduanya harmonis.

    Hal tersebut merespons momen saat Prananda merangkul Puan setelah menyambut kedatangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) PDI Perjuangan di Denpasar, Bali, Rabu (29/7).

    “Harmonis bukan hanya sekadar hubungan antar keduanya, tetapi juga di jajaran kepartaian secara keseluruhan. PDIP solid bukan sekadar slogan,” ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Sebagai anak biologis dan ideologis Megawati dan PDI Perjuangan, Said menuturkan Prananda dan Puan sama-sama tumbuh dan dibesarkan dalam rumah besar partai berlogo banteng moncong putih tersebut.

    Keduanya, kata dia, berproses dan ikut memberi warna bagi kiprah PDI Perjuangan kemarin, hari ini dan ke depan. Oleh sebab itu, dirinya sangat mensyukuri kiprah Prananda dan Puan untuk ikut membesarkan Partai.

    Untuk itu, dia kembali menegaskan PDI Perjuangan solid di bawah kepemimpinan Megawati, sehingga perbedaan pendapat tidak bisa dimaknai sebagai faksio di dalamnya.

    Sebaliknya, Said menekankan hal tersebut merupakan wujud dari demokrasi di PDI Perjuangan.

    “Wacana boleh berbeda, tetapi ketika Ibu Ketua Umum memutuskan, kami semua solid mendukung penuh keputusan tersebut,” tuturnya.

    Dengan demikian, sambung Ketua Badang Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu, keberadaan Puan dan Prananda menopang penuh kepemimpinan Megawati.

    Dikatakan bahwa keduanya hanya berbagi peran dan penugasan politik yang ditujukan untuk kebesaran PDI Perjuangan, sehingga di PDI Perjuangan hanya ada satu faksi di bawah Megawati selaku ketua umum.

    Berkaitan dengan hal itu, Said menuturkan agenda Bimtek Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Indonesia yang diselenggarakan PDI Perjuangan ingin menerjemahkan tugas lebih operasional agar peran politik PDI Perjuangan di DPRD dan DPR bisa lebih produktif.

    Dengan kemampuan kelegislasian yang baik, diharapkan oleh Megawati para anggota bisa menjadi mitra pemerintah di daerah dan pusat yang produktif dalam menjalankan berbagai tugas pembangunan.

    Namun, ia menekankan posisi tersebut jangan dimaknai sebagai fungsi oposisi, seperti juga yang ditegaskan Megawati bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal oposisi, tetapi mitra kerja yang konstruktif bagi pemerintah, baik di pusat dan daerah.

    Di lain pihak, ditambahkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyambut baik posisi PDI Perjuangan sebagai mitra kerja pemerintah yang konstruktif, menjadi saudara politik yang baik.

    “Seperti yang disampaikan Bapak Presiden, bahwa PDI Perjuangan dan Gerindra seperti hubungan kakak adik. Kami membenarkan dan menyambut baik hal itu,” ungkap Said.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.